KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA NOMOR 135 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BANTUAN OPERASIONAL ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA RI

KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Namo Buddhaya, Salah satu Obyek Vital yang menjadi sasaran Pembinaan dan Pelayanaan Teknis Direktorat Jenderal Bimas Buddha yang sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas dan kuantitas umat Buddha di Indonesia adalah Organisasi Keagamaan Buddha. Realitanya, tidak semua organisasi keagamaan Buddha memiliki potensi meteriil yang memadai untuk melakukan pemberdayaan dalam pembinaan umat Buddha. Direktorat Jenderal Bimas Buddha sebagai mitra kerja Organisasi Keagamaan Buddha memiliki peran sentral dalam memberikan pembinaan dan pelayanan teknis, yang salah satunya adalah memberikan dana bantuan Operasional kepada Organisasi Keagamaan Buddha. Pemberian Bantuan Operasional kepada Organisasi Keagamaan Buddha dilaksanakan dengan tujuan untuk memberdayakan Organisasi Keagamaan Buddha melalui fasilitasi stimulant yang dapat mendorong dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab organisasi agar dapat berdayaguna, aktif dan kreatif. Sehingga memiliki peran dalam berpartisipasi terhadap pelayanan dan pembinaan umat Buddha di Indonesia. Pemberian Bantuan Operasional terhadap diharapkan dapat memberikan kontribusi, seperti : 1. 2. 3. 4.

Organisasi

Keagamaan

Buddha,

Menumbuhkan motivasi, dalam mengaktifkan kembali Organisasi Keagamaan Buddha baik Pusat maupun Daerah; Membantu memfasilitasi dalam menggerakan kreatifitas dan pemberdayaan Organisasi Keagamaan Buddha; Memberikan kontribusi nyata, dalam membantu pembinaan dan pelayanan dalam Bidang Organisasi Keagamaan Buddha Agar Organisasi Keagamaan Buddha tidak Fakum dan sekedar nama.

Selain untuk manfaat tersebut di atas Bantuan Opreasional ini diberikan dengan tujuan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, untuk memperlancar penyaluran bantuan, meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan dana bantuan operasional, maka disusunlah Pedoman Bantuan Operasional kepada Organisasi Keagamaan Buddha dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksanaan bantuan secara transparan dan akuntabel.

Jakarta, Mei 2015 Tim Penyusun i

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BANTUAN OPERASIONAL ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Keputusan ……………………………………………………………… BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1. Latar Belakang ……………………………………………………………… 2. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………… BAB II Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Buddha………………………..…………………… 1. Pengertian ………………………………………………………………..……………… 2. Waktu pelaksanaan …………………………………………………………………… 3. Pelaksanaan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha ................. 4. Mekanisme Penggunaan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha...................................................................................................... 5. Peruntukan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha………………… Lampiran – Lampiran : Lampiran I Contoh Proposal Pengajuan Bantuan Form. I. 1.a. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Organisasi Sangha…………………………………………… Form. I. 1.b. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Majelis Keagamaan Buddha………………………………… Form. I. 1.c. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Organisasi Wanita Buddha…………………………………… Form. I. 1.d. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Organisasi Pemuda Buddha………………………………… Form. I. 1.e. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan Buddha……………………………… Form. I. 1.f. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Yayasan Keagamaan Buddha………………………………… Form. I. 2.a. Contoh Form Surat Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha (untuk Bantuan dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha)…………………………………… Form. I. 2.b. Contoh Form Surat Permohonan Pengajuan Bantuan Rehabilitasi Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha (untuk Bantuan dari Kanwil Kementerian Agama Cq. Pembimas Buddha)…………………… Form. I. 3. Contoh Form Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bantuan Operasional Rehabilitasi Organisasi Keagamaan Buddha……………………………… Form. I. 4. Contoh Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha…………………………………………………………………………… Form. I. 5. Contoh Surat Keterangan Domisili Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha…………………………

1 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 13

14

15 17 18

Form. I. 6.

Contoh Form Surat Rekomendasi Pembimas Buddha Bantuan Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha……………… Form. I. 7. Contoh Form Contoh Copy Rekening Organisasi Keagamaan Buddha ………………………………………………………………………… Form. I. 8. Contoh Form Surat Ketrangan Aktif Bank Bantuan Organisasi Keagamaan Buddha………………………………… Lampiran II. Contoh Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. II. 1. Contoh Form Halaman Depan (Cover) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. II. 2. Contoh Form Surat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. II. 3. Contoh Form Realisasi Progres Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. II. 4. Contoh Form Neraca Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. II. 5. Contoh Form Bukti Kas Keluar Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. II. 6. Contoh Form Bukti Kwitansi Pengeluaran Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha (di atas 1 Juta) Form. II. 7. Contoh Form Bukti Invoice Pengeluaran Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha (di atas 1 Juta) Form. II. 8. Contoh Form Bukti Dokumentasi Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Lampiran III. Contoh Administrasi Tim Perencana Form. III. 1. Contoh Form Nota Pengajuan Jadwal dan KAK Rencana Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. III. 2. Contoh Form Nota Pengajuan Jadwal dan KAK Rencana Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. III. 3. Contoh Form Nota Pencairan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. III. 4. Contoh Form Nota Pelaksanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. III. 5. Contoh Form Nota Pencairan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Lampiran IV. Contoh Suarat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak) Lampiran V. Contoh Surat Pernyataan Kesiapan

19 20 21

22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 34 35 36

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Agama memiliki peran penting dalam mewujudkan kondisi moral, etika, serta spiritual bangsa Indonesia, pembangunan agama merupakan salah satu upaya pemenuhan hak dasar rakyat dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Sebagaimana diatur UU Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pembangunan agama bukan hanya usaha untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman, serta pengamalan ajaran agama, melainkan juga ditujukkan untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran akan adanya realitas sosial tentang nilai-nilai keberagaman (atau kebhinnekaan) dan memahami makna kemajemukan sosial. Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas pemahaman umat Buddha Indonesia terhadap ajaran agama Buddha, tidak terlepas dari peran serta Organisasi Keagamaan Buddha yang berpartisipasi dalam pembinaan umat Buddha. Organisasi Keagamaan Buddha tersebut, dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari dana operasional yang mencukupi bagi Organisasi Keagamaan Buddha, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga, diharapkan Organisasi Keagamaan Buddha di Indonesia dapat tumbuh aktif dan kreatif dalam membantu program pemerintah untuk membina dan mengembangkan agama Buddha di Tanah Air Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memperlancar penyaluran bantuan, meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan dana bantuan operasional Organisasi Keagamaan Buddha agama Buddha, maka diterbitkan pedoman bantuan operasional Organisasi Keagamaan Buddha agama Buddha dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. 2. Maksud dan Tujuan a. Maksud Pedoman Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha dimaksudkan sebagai acuan yang diperlukan dalam melaksanakan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama RI/Kanwil Kementerian Agama Cq. Pembimas Buddha dengan riil dan akuntabel.

b. Tujuan Pedoman ini bertujuan untuk dapat terwujudnya Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha yang memenuhi persayaratan teknis, berdayaguna dan berkualitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh partisipasi masyarakat Buddha secara langsung.

BAB II BANTUAN OPERASIONAL ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

1. Pengertian Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha adalah Bantuan Dana yang diberikan kepada Organisasi Keagamaan Buddha dengan peruntukan biaya digunakan untuk kepentingan aktivitas operasional/kebutuhan sehari-hari dan atau digunakan untuk kebutuhan habis pakai. Sehingga dapat membantu memperlancar kegiatan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha dalam menjalankan fungsinya. 2. Waktu Pelaksanaan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penanggung Jawab Bantuan yaitu Ketua Organisasi Keagamaan Buddha dalam kurun waktu pelaksanaan Tahun Anggaran berjalan. 3. Pelaksanaan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Pelaksanaan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha dilaksanakan secara langsung oleh Pengurus dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pengurus Organisasi Keagamaan Buddha tersebut adalah Pengurus yang telah ditetapkan/diangkat oleh Ketua Yayasan/Ketua Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha dengan Surat Keputusan (SK). 4. Mekanisme Penggunaan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha yaitu terdiri dari : a. Dana Bantuan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha yang sudah diterima dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha/bantuan dari Kanwil Kementerian Agama Cq. Pembimas Buddha digunakan oleh Pengurus Organisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dan mengacu pada spesifikasi peruntukan Bantuan Operasional; b. Pengurus/Masing-masing Komisi/Bagian dalam Organisasi Keagamaan Buddha dapat mengusulkan pengeluaran dana kepada bendahara Organisasi dengan surat permohonan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan atas persetujuan Ketua Organisasi; c. Bendahara mengeluarkan dana yang ajukan dan atau sesuai dengan kebutuhan dengan mendasar pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun dan mengacu pada spesifikasi peruntukan Bantuan Operasional dan atas persetujuan Ketua Organisasi;

d. Bendahara Organisasi memeriksa seluruh pengeluaran yang telah dilaksanakan dan mengakomodir dalam neraca keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah seperti: Kwitansi, Bon, Faktur dan bukti sah sejenisnya; e. Bendahara Organisasi melaporkan secara periodik kepada Ketua tentang Penggunaan Bantuan Operasional sampai dengan Bantuan Operasional terealisasi secara keseluruhan; f. Pengurus Organisasi Keagamaan Buddha menyusun Laporan Pertanggung Jawaban secara keseluruhan dan menyampaikannya kepada Pihak Pemberi Bantuan 5. Peruntukan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha No

Item Peruntukan Operasional

A

Biaya Administrasi dan Umum (General and Administration Expenses) 1. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) 2.

B

D

20 %

Biaya perlengkapan kantor yang habis pakai

Biaya Rapat-rapat Pengurus di dalam kantor 1. 2. 3. 4.

C

Prosentase Penggunaan

Biaya Rapat Bulanan Biaya Rapat Tri Wulan Biaya Rapat Semester Biaya Rapat Pengurus

20 %

Keterangan

Dapat berupa biaya seperti: pembelian kertas HVS, Tinta/Toner Printer, Ballpoint, Map dan atau Alat tulis kantor sejenis Biaya Rapat pengurus di dalam kantor sekretariat dapat berupa : 1. Biaya Konsumsi dan; 2. Biaya Snack Tidak diperbolehkan untuk biaya honor rapat

Biaya Transportasi 1.

Transportasi Rapat pengurus

2.

Transportasi menghadiri undangan rapat/acara/kegiatan local mewakili atas nama Organisasi Kegamaan Buddha

15 %

Biaya yang dikeluarkan untuk transportasi adalah biaya perjalanan local seperti : ongkos Taxi/travel dan atau sejenisnya yang dibuktikan dengan struk/kwitansi. Tidak diperbolehkan digunakan untuk transport Luar Daerah dan atau tidak diperbolehkan transport udara (pesawat terbang)

Biaya Tagihan 1.

Biaya Telepon (Telephone)

2.

Biaya Tagihan PDAM

3.

Biaya Tagihan PLN

4.

Tagihan Internet

20 %

E

Biaya Rumah Tangga Kantor

15 %

F

Biaya Perwatan Perlengkapan Kantor

10 %

Biaya tagihan-tagihan dapat dikeluarkan apabila Tagihan atas nama Organisasi Keagamaan Buddha dan atau dengan Keterangan dipakai/gunakan oleh Organisasi Keagamaan Buddha. Dapat berupa pengeluaran, seperti : beli gula, kopi, gas elpigi dan sejenisnya Dapat berupa biaya perbaikan sperti: perbaikan meja, kursi, pintu, service AC, Komputer dan sejenisnya

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran I. Contoh Proposal Pengajuan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Form. I. 1.a. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Organisasi Sangha

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL (SANGHA)

SANGHA MAHAYANA TANAH SUCI INDONESIA


Alamat : Jl. Mangga Besar Raya No. 58, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Telp. (021) 6294542, Fax. (021) 6121876 Hp. 0811178899

Form. I. 1.b. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Majelis Keagamaan Buddha

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL (MAJELIS) MAJELIS BUDDHAYANA INDONESIA INDONESIA


Alamat : Jl. Mangga Besar Raya No. 58, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Telp. (021) 6294542, Fax. (021) 6121876 Hp. 0811178899

Form. I. 1.c. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Organisasi Wanita Buddha

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL (ORGANISASI WANITA BUDDHA)

WANITA THERAVADA INDONESIA (WANDANI)

WANITA THERAVADA INDONESIA

Alamat : Jl. Agung Permai XV Blok C-3 No. 12, Sunter Agung Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Telp. (021) 6121876 Hp. 088210397875

Form. I. 1.d. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Organisasi Pemuda Buddha

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL (ORGANISASI PEMUDA BUDDHA)

PEMUDA THERAVADA INDONESIA (PATRIA)

SARJANA DAN PROFESIONAL BUDDHIS INDONESIA

Alamat : Jl. Muwardi 1 No. 7 Grogol

Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Telp. (021) 5666168

Form. I. 1.e. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Lembaga Keagamaan Buddha

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL (LEMBAGA KEAGAMAAN BUDDHA) LEMBAGA PEMBINAAN KEAGAMAAN BUDDHA KABUPATEN (LPKB) PROVINSI SEMARANG

LPKB KAB. SEMARANG Alamat : Dsn. Seban Rt. 09 Rw. 02 Ds. Plumbon Kec. Suruh Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah Telp. 081225103409

Form. I. 1.f. Contoh Form Cover/Kulit Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Yayasan Keagamaan Buddha

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN OPERASIONAL (YAYASAN SOSIAL KEAGAMAAN BUDDHA) YAYASAN BUDDHA JAYA

YAYASAN VIHARA BUDDHA WARMAN Alamat : Dsn. Seban Rt. 09 Rw. 02 Ds. Plumbon Kec. Suruh Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah Telp. 081225103409

Form. I. 2.a. Contoh Form Surat Permohonan Pengajuan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha (untuk Bantuan dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha)

SANGHA MAHAYANA TANAH SUCI INDONESIA Alamat : Jl. Mangga Besar Raya No. 58, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta Telp. (021) 6294542, Fax. (021) 6121876 Hp. 0811178899 Nomor Lampiran Perihal

: 10/Proposal/SMTSI/III/2015 : 1 (satu) Berkas : Proposal Permohonan Bantuan Operasional Sangha Mahayana Tanah Suci Indonesia Kepada Yth, Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Di Jakarta Dengan Hormat, Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas kedinasan. Melalui surat ini kami sampaikan kepada Bapak, Proposal Permohonan Bantuan Operasional Sangha Mahayana Tanah Suci Indonesia, Jl. Mangga Besar Raya No. 58, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, mengingat sangat pentingnya operasional Organisasi Keagamaan Buddha tersebut untuk perkembangan agama Buddha di wilayah kami. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas pendukung sebagai bahan pertimbangan Bapak, yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Surat Pengantar Permohonan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha; Kerangka Acuan Kerja (KAK) RAB Biaya Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Foto copy tanda dafar Organisasi Keagamaan Buddha dari Ditjen Bimas Buddha; Surat keterangan domisili dari kelurahan; Rekomendasi dari Pembimas Buddha setempat; Foto copy rekening dan surat keterangan bank yang menyatakan rekening tersebut benar atas nama Organisasi Keagamaan Buddha agama Buddha yang menerima bantuan dan masih aktif; 8. Surat Peryataan Kesiapan untuk melaksanakan bantuan operasional. Demikian disampaikan dengan hormat untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ketua Sangha Mahayana Tanah Suci Indonesia Tanda Tangan & Stempel Vihara (Bhiksu Dutavira)

Form. I. 2.b. Contoh Form Surat Permohonan Pengajuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha (untuk Bantuan dari Kanwil Kementerian Agama Cq. Pembimas Buddha)

YAYASAN VIHARA JAYA MANGGALA Alamat : Desa Pataya, Kec. Goa, Kab. Toli-Toli, Provinsi Maluku Telp. (0278) 111788, Hp. 0811178899 Nomor Lampiran Perihal

: 10/Proposal/YVJM/III/2015 : 1 (satu) Berkas : Proposal Permohonan Bantuan Operasional Yayasan Vihara Jaya Manggala – Prov. Maluku Kepada Yth, Ka. Kanwil Kementerian Agama Cq. Pembimas Buddha Prov. Maluku Di Maluku Dengan Hormat, Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas kedinasan. Melalui surat ini kami sampaikan kepada Bapak, Proposal Permohonan Bantuan Operasional Yayasan Vihara Jaya Manggala Desa Pataya, Kecamatan Goa, Provinsi Maluku, mengingat sangat pentingnya Operasional Organisasi Keagamaan Buddha tersebut untuk perkembangan agama Buddha di wilayah kami. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan berkas-berkas pendukung sebagai bahan pertimbangan Bapak, yang terdiri dari : 1. Surat Pengantar Permohonan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. RAB Rencana Operasional Yayasan; 3. Foto copy tanda dafar Yayasan dari Pembimbing Masyarakat Buddha/Penyelenggara/Kasi setempat; 4. Surat keterangan domisili dari kelurahan; 5. Rekomendasi dari Ka. Kemenag Kab/Kota/Penyelenggara Kabupaten/Kota; 6. Foto copy rekening dan surat keterangan bank yang menyatakan rekening tersebut benar atas nama Organisasi Keagamaan Buddha agama Buddha yang menerima bantuan dan masih aktif; 7. Surat Peryataan Kesiapan untuk melaksanakan bantuan operasional. Demikian disampaikan dengan hormat untuk dipertimbangkan dan dikabulkan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ketua Yayasan Vihara Jaya Manggala Tanda Tangan & Stempel Vihara (Suparmen)

Form. I. 3.

Contoh Form Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bantuan Operasional Rehabilitasi Organisasi Keagamaan Buddha

YAYASAN VIHARA JAYA MANGGALA Alamat : Desa Pataya, Kec. Goa, Kab. Toli-Toli, Provinsi Maluku Telp. (0278) 111788, Hp. 0811178899 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) RENCANA OPERASIONAL ”YAYASAN BENIH KEBAJIKAN BUDDHA” Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

: : : :

Gondola Mersoa Moncaong Papua Barat

A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Yayasan Benih Kebajikan Buddha Desa Gondola, Kecamatan Mersoa Provinsi Papua Barat merupakan Yayasan Keagamaan Buddha yang bergerak dalam Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagmaan Buddha yang bersifat Nirlaba. Oleh karena itu, dalam operasionalnya Yayasan ini sangat memerlukan sumbangsih dan partisipasi dari para Donotur, baik dari instansi pemerintah maupun donatur swasta lainnya. Mengingat sangat minim dana untuk mencukupi kebutuhan operasionalnya, maka dengan ini kami Pengurus Yayasan menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Operasional Yayasan dengan harapan, dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan Bantuan Operasional Tahun Anggaran 2015. 2. Maksud Terealisasinya Bantuan Operasional Yayasan Benih Kebajikan Buddha Desa Gondola, Kecamatan Mersoa Provinsi Papua barat untuk menunjang kegiatan Organisasi Keagamaan Buddha yang berperan serta dalam mewujudkan dalam peningkatan keyakinan (Saddha), Moral (Sila) dan bhakti kepada ajaran agama Buddha. 3. Tujuan Dapat Melaksanakan Operasional Yayasan Benih Kebajikan Buddha Desa Gondola, Kecamatan Mersoa Provinsi Papua secara terencana dan terukur sesuai maksud yang ditetapkan: 4. Sasaran Sasaran adalah Penggunaan Bantuan Operasional Yayasan Benih Kebajikan Buddha dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

5. Sumber Pendanaan Sumber Dana Operasional Yayasan Benih Kebajikan Buddha direncanakan bersumber dari : a. Bantuan dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama RI (menyesuaikan); b. Bantuan dari para Donatur yang bersifat tidak mengikat, serta; c. Hasil dari Swadaya Masyarakat umat Buddha. B. Rincian Anggaran Biaya Yayasan Benih Kebajikan Buddha Adapun Rincian Anggaran Biaya (RAB) yaitu sebagai berikut :

No. A.

Item Pekerjaan

Volume

Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);

2.

C

Biaya perlengkapan kantor yang habis pakai Biaya Rapat-rapat Pengurus di dalam kantor 1. Biaya Rapat Bulanan 2. Biaya Rapat Tri Wulan

1 THN

Rp. 12.500.000,-

Rp. 12.500.000,-

1 THN

Rp. 7.500.000,-

Rp. 7.500.000,-

12 KL 4 KL

Rp. 1.000.000,Rp. 1.000.000,-

Rp. 12.000.000,Rp. 4.000.000,-

3.

Biaya Rapat Semester

2 KL

Rp. 1.000.000,-

Rp. 2.000.000,-

4.

Biaya Rapat Pengurus

2 KL

Rp. 1.000.000,-

Rp. 2.000.000,-


50 KL

Rp.

200.000,-

Rp. 10.000.000,-

Transportasi menghadiri undangan rapat/acara/kegiatan local mewakili atas nama Organisasi Kegamaan Buddha Biaya Tagihan

25 KL

Rp.

200.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 6.000.000,-

Biaya Transportasi 1. 2.

D

Jumlah

Biaya Administrasi dan Umum (General and Administration Expenses) 1.

B

Harga Satuan

1.


1 THN

Rp.

500.000,-

2.

Biaya Tagihan PDAM

1 THN

Rp.

50.000,-

3.

Biaya Tagihan PLN

1 THN

Rp.

500.000,-

4.

Tagihan Internet

1 THN

-

Rp. 1.400.000,-

Rp.

600.000,-

Rp. 6.000.000,-

E.


1 THN

-

Rp. 10.000.000,-

F.


1THN

-

Rp. 15.000.000,-

TOTAL

Rp. 100.000.000,-

Terbilang : # Seratus Juta Rupiah #

ditetapkan di : Papua Barat pada tanggal : 3 Februari 2015 Ketua Yayasan

(Bejo Santoso)

Form. I. 4. Contoh Tanda Daftar Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha

Form. I. 5. Contoh Surat Keterangan Domisili Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha

Form. I. 6. Contoh Form Surat Rekomendasi Pembimas Buddha Bantuan Organisasi Keagamaan Buddha

Form. I. 7. Contoh Form Contoh Copy Rekening Organisasi Keagamaan Buddha

Form. I. 8. Contoh Form Surat Ketrangan Aktif Bank Bantuan Organisasi Keagamaan Buddha

Lampiran II. Contoh Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha

Form. II. 1. Contoh Form Halaman Depan (Cover) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA

LPJ

YAYASAN VIHARA JAYA MANGGALA DS. PATAYA KEC. GOA KAB. TOLI-TOLI PROVINSI MALUKU TAHUN 2015

Form. II. 2.

Contoh Form Surat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha (untuk bantuan dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha)


: 10/LPJ /VJM/V /2015 : 1 (satu) Berkas : Laporan Pertanggungjawaban

Maluku, 5 Juni 2015

Kepada Yth, Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Di Jakarta Dengan Hormat, Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas kedinasan. Melalui surat ini kami sampaikan kepada Bapak, Bantuan Operasional Yayasan Vihara Jaya Manggala, Desa Pataya, Kecamatan Goa, Provinsi Maluku telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, RAB dan Peruntukan yang ditetapkan sebagaimana hasil laporan terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana operasional sebagaimana berkas terlampir dan pada kesempatan ini pula kami mohon Bapak dapat meberikan bantuan kembali pada masa mendatang untuk kelanjutan Operasional Yayasan Vihara Jaya Manggala. Demikian disampaikan dengan hormat untuk menjadi periksa, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Yayasan Vihara Jaya Manggala

SUPARMEN

Form. II. 2.

Contoh Form Surat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha (untuk bantuan dari Kanwil Kementerian Agama)


: 10/LPJ /VJM/V /2015 : 1 (satu) Berkas : Laporan Pertanggungjawaban

Maluku, 5 Juni 2015

Kepada Yth, Ka. Kanwil Kementerian Agama Cq. Pembimas Buddha Prov. Maluku Di Maluku Dengan Hormat, Salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak, semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas kedinasan. Melalui surat ini kami sampaikan kepada Bapak, Bantuan Operasional Yayasan Vihara Jaya Manggala, Desa Pataya, Kecamatan Goa, Provinsi Maluku telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, RAB dan Peruntukan yang ditetapkan sebagaimana hasil laporan terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan dana operasional sebagaimana berkas terlampir dan pada kesempatan ini pula kami mohon Bapak dapat meberikan bantuan kembali pada masa mendatang untuk kelanjutan Operasional Yayasan Vihara Jaya Manggala. Demikian disampaikan dengan hormat untuk menjadi periksa, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Yayasan Vihara Jaya Manggala

SUPARMEN

Form. II. 3.

Contoh Form Realisasi Progres Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha

REALISASI BANTUAN OPERASIONAL YAYASAN VIHARA JAYA MANGGALA TAHUN 2015 Berdasarkan pada penilaian hasil pekerjaaan, Jadwal, RAB dan Peruntukan yang ditetapkan dinyatakan bahwa Pelaksanaan Bantuan Operasional Yayasan Vihara Jaya Manggala Tahun 2015 telah selesai dilaksanakan dengan Rincian Realisasi sebagai berikut :

No. A.

Item Pekerjaan

Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);

2.

C

Biaya perlengkapan kantor yang habis pakai Biaya Rapat-rapat Pengurus di dalam kantor 1. Biaya Rapat Bulanan 2. Biaya Rapat Tri Wulan

Prosentase Pekerjaan yang belum selesai

1 THN

100%

-

1 THN

100%

-

12 KL 4 KL

100% 100%

-

-

3.

Biaya Rapat Semester

2 KL

100%

-

4.

Biaya Rapat Pengurus

2 KL

100%

-


50 KL

100%

-

Transportasi menghadiri undangan rapat/acara/kegiatan local mewakili atas nama Organisasi Kegamaan Buddha Biaya Tagihan

25 KL

100%

-

Biaya Transportasi 1. 2.

D

Prosentase Hasil Pekerjaan

Biaya Administrasi dan Umum (General and Administration Expenses) 1.

B

Volume

1.


1 THN

100%

-

2.

Biaya Tagihan PDAM

1 THN

100%

-

3.

Biaya Tagihan PLN

1 THN

100%

-

4.

Tagihan Internet

1 THN

100%

-

E.


1 THN

100%

-

F.


1THN

100%

-

TOTAL REALISASI

100%

Demikian realisasi progres operasional ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Ketua

Pataya, 27 Desember Bendahara

SUPARMEN

SAKYATI

2015

Form. II. 4. Contoh Form Neraca Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha

NERACA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL YAYASAN VIHARA JAYA MANGGALA TAHUN 2015 Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi

: : : :

Pataya Goa Toli-Toli Maluku

No.

Hari/Tan ggal

Uraian

Debit

Kredit

Saldo

1.

Rabu, 1 Maret 2015

Terima Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha dari Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2015

2.

dst........

Pemggunaan sesuai RAB dan Peruntukan

.................................

.................................

3.

dst........


.................................

.................................

4.

dst........


.................................

.................................

Rp. 50.000.000

dst

Rp.

Mengetahui Ketua

Pataya, 27 Desember Bendahara

SUPARMEN

SAKYATI

0

2015

Form. II. 5. Contoh Form Bukti Kas Keluar Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha

YAYASAN VIHARA JAYA MANGGALA Alamat : Desa Pataya, Kec. Goa, Kab. Toli-Toli, Provinsi Maluku Telp. (0278) 111788, Hp. 08111788 BUKTI KAS KELUAR Terima dari

:

Yayasan Vihara Manggala Jaya

Terbilang

:

Satu Juta Rupiah

Untuk

:

Pembayaran tagihan listrik bulan maret

Pataya, 5 April 2015

Disetujui Oleh,

Dikeluarkan/Dibayarkan Oleh,

Diterima Oleh

R. Sumerep

SAKYATI

Acong

Ketua Yayasan

Bendahara

Petugas Toko/Counter

Form. II. 6. Contoh Form Bukti Kwitansi Pengeluaran Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha (di atas 1 Juta)

Form. II. 7. Contoh Form Bukti Invoice Pengeluaran Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha (di atas 1 Juta)

Form. II. 8.

Contoh Form Bukti Dokumentasi Pertanggung Jawaban Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha

Lampiran III. Contoh Administrasi Penggunaan Dana Operasional

Form. III. 1.

Contoh Form Nota Pengajuan Dana Operasional

MAJELIS..................................................... Alamat : Desa Pataya, Kec. Goa, Kab. Toli-Toli, Provinsi Maluku Telp. (0278) 111788, Hp. 08111788

NOTA Nomor : 10/Permohonan-Pencairan /III/2015 Kepada Dari Hal

Isi

: Bendahara Majelis.......................................... : Ketua Bidang Komisi Keagamaan : Permohonan Dana untuk mengahdiri Rapat di.........................................

: Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Undangan Rapat di............................ bersama ini kami sampaikan Permohonan Dana untuk menghadiri Undangan Rapat Dimaksud sebagaimana Undangan dan Rincian Biaya terlampir

Demikian disampaikan dengan hormat untuk mendapat persetujuan atas biaya tersebut sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Maluku, 2 Maret 2015 Ketua Bidang Komisi Keagamaan,

Hendro Joyo

Form. III. 3.

Contoh Form Nota Persetujuan Pencairan Dana Operasional


NOTA Nomor : 10/Persetujuan-Pencairan/III/2015 Kepada Dari Hal

: Ketua Bidang Komisi Keagamaan : Bendahara Majelis........................................... : Persetujuan Penggunaan Dana Operasional Transportasi

Dasar : Permohonan Permohonan Pencairan Dana untuk mengahdiri Rapat Di............................tanggal 3 Maret 2015 yang diajukan oleh Ketua Bidang Komisi Keagamaan sebagaimana nota (terlampir). Isi

: Disampaikan dengan hormat, berdasarkan hasil pemeriksaan pengajuan dimaksud, dengan ini diyakini kebenarannya dan untuk memperlancar kegiatan tersebut dengan ini kami sampaikan persetujuan pencairan dimaksud.

Demikian disampaikan dengan hormat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Maluku, 2 Maret 2015 Mengetahui Ketua Majelis ……………………..,

Menyetujui, Bendahara,

SUPARMAN

MAYA

Form. III. 4.

Contoh Form Nota Laporan Pelaksanaan Penggunaan Dana Operasional


NOTA Nomor : 06/Pel. Penggunaan Dana/III/2015 Kepada Dari Hal

: Ketua Tim Pengawas : Ketua Pelaksana Tim Swakelola : Pelaksanaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Renovasi Progres 40%

Dasar : Pelaksanaan mengahdiri Rapat Di............................tanggal 3 Maret 2015 yang dillaksanakan oleh Ketua Bidang Komisi Keagamaan sebagaimana nota (terlampir). Isi

: Disampaikan dengan hormat, berdasarkan hasil Pelaksanaan mengahdiri Rapat Di............................tanggal 3 Maret 2015 yang telah di laksanakan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran terlampir terlampir. Sehubungan dengan pelaksanaan hasil Pelaksanaan mengahdiri Rapat tersebut, dengan ini kami sampaikan Realisasi penggunaan dana tersebut sebagaimana bukti-bukti kwitansi terlampir.

. . Demikian disampaikan dengan hormat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Maluku, 2 Maret 2015 Ketua Bidang Komisi Keagamaan,

Hendro Joyo

Lampiran IV. Contoh Suarat Perjanjian Kerja Sama (Kontrak)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor: 010/SPKBANTUAN.1/2015 Antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dengan KETUA MAJELIS………………………….. Tentang PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA AGAMA BUDDHA TAHUN 2015 Pada hari ini, …………………………………………………………………………………………………………. bertempat di Kantor Kementerian Agama RI, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

……………………………..: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak untuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.

………………………….: Ketua Majelis ………………………………..hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis…………………………………….yang berkedudukan di …………………………………………………….yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Tahun Anggaran 2015 , dengan ketentuan sebagai berikut :

1. 2.

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN DIPA Ditjen Bimas Buddha, Nomor : SP.025.08.1.445319-00/AG//2014 tanggal 5 Desember 2015; Pedoman Pemberian Bantuan Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha Tahun 2015; Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Tahun 2015 tersebut sesuai dengan Proposal dan Rencana Penggunaan Anggaran (RAB) yang dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha Tahun 2015. Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah dana Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha Tahun 2015 yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah : 1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Bimas Buddha SP.025.08.1.445319-00/AG//2014 tanggal 5 Desember 2014. 2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Proposal pengajuan. Pasal 4 PEMBAYARAN Pembayaran Dana Bantuan Sosial dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan cara pembayaran langsung ke rekening masing-masing Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bimas Buddha.

Pasal 5 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan sesuai dengan pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal. Pasal 6 PERSELISIHAN 1. 2. 3.

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri, Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak. Pasal 7 FORCE MAJEURE

1.

2.

1. 2. 3.

Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimas Buddha atau PPK/KPA atau pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 X 24 jam kepada PIHAK PERTAMA; Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah: a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 8 LAIN – LAIN Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9 PENUTUP Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA Ketua Vihara……………………

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Mat erai terai (……………………………) Ketua

(……………………………..) NIP……………………………

SAKSI I …………………………………

………………………………… NIP. …………………………………

SAKSI II …………………………………

………………………………… NIP. …………………………………

Lampiran IV. Contoh Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

…………………………………………………………

Alamat

:

Desa

:

……………………………….

Kecamatan

:

……………………………….

Kab/Kota

:

……………………………….

Provinsi

:

……………………………….

Jabatan

:

Ketua Vihara ………………………………………….

Bertindak untuk dan atas nama

:

Vihara…………………………………………………

dalam rangka Pemberian Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Tahun 2015 dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, dengan ini saya menyatakan bahwa: 1.

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2.

akan melaksanakan Pemberian Bantuan Operasional Keagamaan Buddha Agama Buddha Tahun 2015 berdasarkan Pedoman Pemberian Bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.

akan melaporkan kepada Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Organisasi Keagamaan Buddha Agama Buddha;

4.

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Bengkulu, 12 Februari 2015 Mengetahui : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bantuan Urusan dan Pendidikan Agama Buddha,

………………………………………. NIP………………………………….

Yang Menyatakan,

Joyo Kartiko Ketua Vihara

Lampiran V. Contoh Surat Pernyataan Kesiapan

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MELAKSANAKAN BANTUAN OPERASIONAL ORGANISASI KEAGAMAAN BUDDHA AGAMA BUDDHA

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………………………………………… Jabatan : ……………………………………………………………………………………… Alamat : ……………………………………………………………………………………… Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama RI sesuai dengan Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Organisasi Keagamaan Buddha Tahun 2015 sampai dengan jangka waktu dimulai dari tanggal 1 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan sebaik-baiknya. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 12 Februari 2015 Mengetahui : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

………………………………………. NIP………………………………….

Yang Menyatakan,

Joyo Kartiko Ketua Vihara

KEMENTERIAN AGAMA RI

Recommend Documents