KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAl' JENDIIRAT, 131
Nomor Sifat Lampiran Perilial
:Dj.I/Dt.I.IV/4/PP.O4/ 4307 /2013 : Penting : 1 (satu) berltas : Pengantar Keputusan Dirjen No. 3389 Tahun 201 3
Jakarta, 1 8 1)cscmbcr 2013
Kepada Yth. 1. RektorIKetua PTAYDeltan FA1 2. Koordinator Kopertais Wil. 1 s.d. XI11 DiTempat
Assalamtl 'alaikunz Wr. Wb. Dalam ranglta penataan nomenklatur Perguruan 'I'inggi [Iaru, 'Nama I:aIti~ltas dan Jurusan, Direktur Jenderal Pendidiltan Islam telah ~ncnerbitkanKeputusan Nomor 3389 Tahun 2013 tentang Penamaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Faltultas dan Jurusan pada PTAI. Berltenaan dengan ha1 tersebut, kami perlu nienyampailta~ihal-lial sebagai berikut: 1. Perubahan nama faltultas dan jurusan pada PTAI yang existing agar dilaltsanaltan selambat-lambatnya 1 (satu) tal~un sejak peraturan tersebut ditctapkan, melalui ketetapan Relctor/I<etua yang selalijutnya ditcnlbusltan kepada Dirclctur Jelideral Pendidiltan Islam. 2. Untult perubahan nomenklatur P'rAI, ReIttorlKetua agar mengajulian pcrmolionan perubahan nama kepada Direktur Pendidiltan Tinggi Islam. Jilta akan mcligajultan perubahan bentilk Ite Institut agar menyertaltali dolturnell proposal penalnbahan program studi yang altan diselenggarakan. Jika pada walctu yang ditentulcan tidalc ada pengajuan, Direldur Jenderal akan mcnerbitltan Keputusan pcrubalian namalnomenklatur PTAI secara Itolektif. Demikain surat ini disampailcan untulc dijadilcan panduan.
Wassalamu 'alaikum WI*.Wb.
Ternbusan: Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)
'
ICEYU'ITUSAN DIREKTUR SENDERAI, Pl3NI)IDIKAN IS1,AM NOMOR: 3389 'I'ahun 201.3 TENTANG PENAMAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM, FAICULTAS DAN JUKUSAN PADA PERGURUAN I'INGGI AGAMA ISLAM TAI-IUN 20 13 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, Meniinbang
bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyeleilggaraail pendidikan tinggi agama Islam yang berlcualitas; bahwa dalam rangka pembinaan dan pengeinbangan Perguruan Tiilggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan penataan atas penyelenggaraan pendidiltan tinggi againa Islall; ballwa dalam ranglca pembinaan, pengeinbangail dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jeilderal Pendidikan Islain relah melakukan pengkajian terhadap noineilklatur perguruan tinggi, jurusail dan fakultas pada perguruan tinggi agama Islam; bahwa berdasarkan pertimbangan pada 11uruf a, b dail c, perlu menctapkan Iceputusan Direlttur Jenderal Peildidikan Islam tentang Pendirian Perguruan Tinggi, Nomenlclatur Fakultas Dan Jurusan 'Tahun 20 13; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Peildidikail Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal~un2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoilesia Nomor 340 1); Undang-Undang Nomor 12 'Tahun 20 12 'Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 20 12 Nomor 1 58, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indoilesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tcntang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Iildonesia Tahun 2010 Noinor 23, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Noinor 5 105) sebagaimana telah diubal~deilgan Perat~u~ul Pcmcrintah Noinor 66 Tahun 20 10 (Lembaran Ncgara Republilt Indonesia ?'ahui~20 10 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Itcpublik Iildoi~esiaNomor 5 157); Peraturan Prcsiden Non~or47 tahuil 2009 tcntang Pcn~beiltukall dan Organisasi Icementerian Negara; Pcraturan P1.esidcn Nomor 24 l'ahun 2010 tciltang I
:
$
Pendirian Perguruan Tinggi Agama; 8. Iceputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 9. Keputusan Menteri Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Pcnyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Aganla Islam; 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 20 10 Tentang Organisaqi dan Tata Kerja Icementerian Aganla.
P
$
T
Memperhatikan
: 1. Keputusan Direktur Jenderal Nomor l)j .I144 1/2010 tentang Pedon~ul
Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam. 2. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidilcan Islanl Nomor: 1429 Tahun 20 12 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PENAMAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM, FAKULTAS DAN JURUSAN PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM TAHIJN 201 3
KESA1V
: Pedoman Penataan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini nlerupakan
pedoman penataan ~lomenlclatur perguruan tinggi agama Islanl, Nanla Fakultas dm.Jurusan pada Perguruan Tinggi Agama Islanl. KEDUA
: Dengan keluarnya Keputusan ini, yayasan atau penyelenggara pendidikan
wajib mengacu kepada panduan. IGTIGA
: Pedoman sebagaimana larnpiran Keputusan adalah bagian yang tidak
terpisalkan dari Iceputusan ini. KEEMPAT
: Panduan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di pads tanggal
: Jakarta : 3 Desember 201 3
Lampiran Keputusan Direktur Jcnderal l'endidikan Islam Nomor : 3389 Tahun2013 Tanggal : 3 Desember 2 0 1 3 TENTANG PEIIOMAN I'KNAMAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISI,AM, FAMUIil'AS DAN JURUSAN PADA PAIIA 1'II:RGUlIUAN TINGGI AGAMA ISI,AM
A. PENDAHULUAN Rencana Strategis Pendidikan Nasional menyebutltan bahwa pembangunan pendidiltan tinggi didasarltan pada tiga pilar utaina, yaitu pcmerataan dan perluasan akses pendidikan, pcningkatan mutu, rclcvilnsi dan daya si~ing,dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dail pcncitraan publik. Dircktorai Jenderal Pendidiltan Islam yang mengembail tugas pendidiltail juga harus nlengiltuii Renstra tersebut. Sehubungan dengan pemerataan dan pcrluasan altses pendidiltan, kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ditujultan untult inemberdayakan dan meningltatltan partisipasi masyaraltat dalam penyelenggaraan pendidiltan serta meningltatkan altses masyaraltat tcrhadap pelayanan pcndidiltan. Kcbijakan ini sangat relevail terkait dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam yang dikelola oleh masyaraltat. . Direktorat Jenderal Pendidiltan Islain telah inencrbitkan Surat I
B. DASAR IIUKUM 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidiltan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noinor 78, Tanlbahan Lembaran Negara Republilt Indonesia Nomor 340 1); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lcinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1 Nomor 112, Tambahan Leinbaran Negara Republilt Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 'Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tallun 2004 Nomor 115, 'Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noinor 4430); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lcmbaran Negara IJembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tan~bal~an Indonesia Noinor 5336); 4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Stwdar Nasional Pcndidiltcul sebagaimana diubah dengan PP No. 32 Tahun 20 13. 5. Peraturan Menteri Agama Noinor 36 Tahun 2009 tcntang I'cneiapan l'cinbidangan Ilmu dan Gelar Akademilt di Lingltungan Pcrguruail 'l'inggi Againa Islaill;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedonlan Pendirian Perguruan Tinggi Agama; 7. Keputusan Menteri Agarna Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Prograin Diploma, Sarjaila dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 8. Keputusan Meilteri Nomor 353 Tahun 2004 telltang Pedoman Penyusunan Kurikulun~ Pendidikan Tinggi Agsuna Islam; 9. Keputusan Menteri Agama Nonlor 387 Tahun 2004 telltang Petunjulc Pelalcsanaan Pembulcaan Program Shdi pada Pergu-uan Tinggi Agama Islam; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 20 10 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 11. Keputusan Direktur Jeilderal Noinor Dj .V44 1/2010 tcntang Pedomm Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam
Penamaan perguruan tinggi baru ini mengacu kepada hasil pertimbangan peta pendidikan pada jenjang perguruan tiilggi yang dilaildaskan pada aspek pembidangan keilmuwan terkait erat dengan nonlenlclatur yang diajulcan untulc pendirian PTAI. Dengan merujuk kepada UU No. 12 Tdhun 20 12 tentang Pendidilcan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 telltang 't'cngelolaa~ dan Penyelenggaraan Peildidikan sebagaimana telah diubah dengan Perahwan Pemerintah Nomor 66 T a h u ~2010 dan Peraturan Menteri Againa No. 36 Tahun 2009 tentang Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik pada Pcrguruan Tinggi Againa Islam dan Peraturan Direlctur Jenderal Peildidikan Islain Nomor: 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tiilggi Agama Islam, nomenlclatur terscbut adalah sebagai berikut: I. Pendirian PTAI baru dengan ilaina Sckolah Tinggi, penamaan non~eilklalurilya adalah sebagai berilcut: a) Sekolah Tinggi Ilinu Tarbiyah (STIT), dengall llama Jurusan; (1) Jurusan Pendidikan Islam, sekurang-kurangnya terdiri atas program studi: i. Pendidikan Agama Islam ii. Manajemen Pendidiltan Islam (2) Jurusan Pendidikan Madrasah, selcurang-lcurangnya terdiri alas program studi: i. Pendidikan Bahasa Arab ii. Pendidikan Guru Raudlatul Athfal iii. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah b) Sekolah Tinggi llmu Syariah (STIS), dengall Jurusan; (1) Jurusan Ilmu Syariah, terdiri atas prograin studi: i. Hulcum Keluarga Islam (Alchwal As-Syahsyiah) ii. Perbandingan Mazhab iii. Ilmu Falak (2) Jurusan Pidana-Politilc Islam, sel
(3) Jurusan Muamalah, sekurang-lturangnya ierdiri atas program studi: i. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ii. Zakat dan Wakaf c) Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI), dengan nama Jurusan: (1) Jurusan Ekonomi Syariah, dengan program studi; i. Ekonomi Syariah (2) Jurusan Ekonomi-Perbankan Islam, dcngan prograin studi: ii. Perbankan Syariah iii. Asuransi Syariah. d) Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan IComunikasi Islam (STIDKI), dengan program studi; (1) Jurusan Penyiaran Islam i. Komunikasi Penyiaran Islam ii. Manajemen Dakwal~ (2) Jurusan Pemberdayaan Masyarakat i. Pengembangan Masyarakat Islam ii. Bimbingan dan Konseling Islam e) Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) dengan program studi; (1) Jurusan Quran-Hadis i. Ilmu Al-Quran dan Tafsir ii. Ilmu Hadis (2) Jurusan Pemikiran Islam i. Akhlak dan Tasawuf ii, Filsafat Agama (3) Jurusan Studi Agama-Agama i. Ilmu Aqidah ii. Perbandingan Agama f) Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam (STIABI), dengan program studi: (1) Jurusan Sejarah dan Sastra i. Bahasa dan sastra Arab, ii. Sejarah dan Peradaban Islam. (2) Jurusan Sosiologi/Antropologi Islam i. Sosiologi Agama ii. Antropologi Agama g) Penamaan PTAI baru juga bisa berpijak pada misi atau core keilmuwan yang akan diselenggarakan, seperti Al-Quran, Filsafat, AqidahITheologi, Bahasa dan sejenisnya. Sehingga dari sisi penamaan memungkinkan untuk lebih eksklusif, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ), Sekolah Tinggi Ilmu Bal~asa Arab (STIBA), Sekolah Tinggi llmu Filsafat Islam (STIFI), Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Syariah (STEBANK), Sekolah Tinggi Ekonomi IsladSyariah (STEIIS) dan sejenisnya. h) Jika PTAI akan mengajukan program studi baru di luar PMA No. 36 Tahun 2009, berlaku ketentuan sebagaimana diatur datam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1429 Tahun 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam.
i) Yayasan yang telah menyelenggaraltan Sekolal~ Tinggi bisa mengajultan pendirian perguruan tinggi baru setelah jumlah program studi pada Sekolah Tinggi Awal memenuhi minimal 4 (empat) program studi. j) Bagi PTAI yang sudah berjalan (existing), berlaku ltetentuan sebagai berikut: (1) Bagi STAIN, penamaan nomenklatur jurusan dapat mengikuti sebagaiinana terinalttub dalam- point (a) s.d. (f) atau dengan llama lain setelah inendapatkan persetujuan Direktur Jenderal. (2) Bagi STAI Swasta, mengikuti ketentuan sebagai beriltut: a. STAI yang sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun, ilainun jumlah program studinya masih dalam satu bidang ilmu, akan dibcrlakukan nomenltlatur Sekolah Tinggi sesuai dengan bidangnya. (a) STAI yang menyelenggarakan lebih dari 2 (dua) program studi pada disipliidbidang ilmu yang berbeda, diharusltan menentultan pilihan, yaltni; memilih salah satu bidailg ilinu atau alih status Ice institut setelah memenuhi jumlah prograin studi minimal 6 (enain) program studi 11.
Pendirian PTAI baru dengan narna Institut, inaka penamaannya ineilgguilakail nama sebagaimana nomenklatur pada Institut Againa Islaill Negeri dan dimungkinltan untuk memperguilakan llama tertentu yailg mencerminltan bidang lteilmuwan. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 disebutkan bahwa Institut adalal~perguruan tiilggi yang menyelenggaraltan pendidiltan akadeinik daidatau pendidiltan voltasi. dalain seltelompolt disiplin ilmu pengetahuan, teknologi., danlatau seni dan jika memenuhi syarat dapat inenyelenggarakan pendidikan profesi. Untuk itu, pengajuan pendirian PTAI baru dengan bentult institut bisa ditempuh dengan ketentuan harus mengajukan minimal 6 prograin studi yang tersebar pada 3 bidang ilmu (faltultas) yang dijelasltan daIam peraturan terkait. Institut Agama Islam (IAI) dapat menyelenggarakan fakultas dengan noinenltlatur sebagai berikut: a) Fakultas Tarbiyah b) Fakultas Syariah c) Fakultas Adab dan Budaya Islam d) Fakultas Ushuluddin dan Studi Againa e) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam f) Faltultas Ekonomi dan Bisnis Islain
111. Jika pengusul adalah Perguruan Tinggi Uinuin, inaka syarat awal Perguruail 'l'inggi tersebut harus sudah berstatus Universitas. Selain persyaratan pada uinumnya, untult jenis ini ditetapkan persyaratan sesuai dengall ltatagori sebagai beriltut: a) Penyelenggaraail Fakultas Keagamaan dengan nonzenklatuv sebagainlana yang terdapat pada jenis Perguruan Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam. (1) Universitas pengusul mengaj-ukan izin penyelenggaraan program studi keagamaan hanya untult satu bidang ilmu terteiltu scbagaimana ditctapkan melalui PMA No. 36 Tahun 2009 tentang Peinbidangan Ilmu dan Gelar Akademilt pada Perguruan Tinggi Againa Islam;
.(2) Program Studi yang diajukan selturang-kurangnya berjunlah 2 (dua) prodi; (3) Penamaan Fakultas adalah sebagai beriltut: (a) Fakultas Tarbiyah (b) Faltultas Syariah (c) Fakultas Adab dan Budaya Islam (d) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (e) Fakultas Dakwall dan Komunikasi Islam (f) Fakultas Ekonomi Islam/Syariah (4) Universitas yang telah menyelenggarakail satu fakultas keagamaan bisa mengajultan pembukaan fakultas baru setelah juinlal~program studi pada fakultas awal memenuhi minimal 4 (empat) program studi b) Penyelenggaraan Fakultas dengan pola Intcgrasi Keilmuan (1) Universitas pengusul nlengajukan izin penyelenggaraan program studi keagamaan hanya untuk satu bidang ilinu tertentu sebagaimana ditetapkan melalui PMA No. 36 Tallun 2009 tentang Peinbidangan Ilmu dan Gelar Akadeinik pada Perguruan Tinggi Aganla Islam; (2) Jika pada universitas sudah diselenggarakan bidang illnu yang sejenis/serumpun, maka program studi dimaksud dibuka ole11 fakultas terkait. (3) Pengajuan program shdi keislarnan pada perguiuan tinggi Lullurn hams mencerminkan intcgrasi kcilmuan. (4) Penamaan Fakultas inengikuti noinenklatur yang ada pada Universitas Islain Negeri yaitu: (a) Fakultas Tarbiyah dan llmu Keguruan (b) Fakultas Syariall dan Hukum (c) Fakultas Adab dan Humaniora (d) Fakultas Dakwah d m Koinunikasi (e) Fakultas Ushuluddin dan Studi Againa (f) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. (5) Universitas melalukan pen~bahannama fakultas pengaju sesuai noinenklntur sebagaimana disebut pada angkat (4) yang mencernlinltan integrasi keilmuwan, melalui ketetapanlkeputusan Rektor. (6) Pada fakultas yang telah ditetapksui menerapkan integrasi lteilmuwan untuk menerapkan seluivh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Agama. c) Pelaksanaan proses integrasi keilmuwan pada Universitas Islam Swasta akan dilakultan pcndanpingan oleh tim yang ditetapkan olch Direltur Jendcral Pendidikan Islam. IV.
Penataan Nomcnklatur pada Perguruan Tinggi Agama Islain Ncgcri. 1. Untuk Nomenklatur Fakultas Keagmaan pada [ A N inenyesuaikan dcngan ketentuan yang ditetapkan dalam Perat~~ran Mcnteri Agama. 2. Pembukaan Fakultas Non Keagamaan baru pada Universitas Islam Negeri, mengacu ltepada peraturan terkait selain mcngajukan nama yang mcnccrini~lkan intcgrasi kcilmuan.
V.
Icetentuan Umum Nomenklatur Julusan 1. PTAI dapat menentukan nama jurusan baiu dengan ketcntuan bahwa program studi yang dikoordinasiltan dalanl Jumsan masih dalaill ltedekatm rumpuil/bidang ilmu.
2. Progranl studi dalam satu jurusan minimal berjumlah 2 (dua) prodi. 3. Jika PTAI mendapatkan ijin penyelenggaraan 1 (satu) progranl studi baru, program studi tersebut agar digabungkan pada jurusan yang nlen~punyai kedekatadkeniripan bidang ilmu.
D. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN l'ROk'ESI/Sl'ESIAI,ISASl Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah prograill sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang nlemerlukan persyaratan lteahlian khusus. Pendidikan jenis ini diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi danfatau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profcsi. Jenis Pendidikan Profesi ini dibagi ke dalam dua macam, yakni: 1) PendidiItan Profesi Pengacara Advokat Pendidikail iili dilaksanaltan sctelah mahasiswa lncllyelcsaikell m;ls;i sarjana pada fakultas Syariah. Selanjutnya, mahasiswa bisa mengikuti pendidilcan profesi advokatlpengacara yang diseleilggarakan olch asosiasi profesi advokatlpengacara, sebagaimana ditentultan dalarn UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advoltat. 2) Pendidikan Profesi Guru Pendidikail ini ditempuh bagi lulusan PTAI bailt lulusan pendidikan maupun non pendidikan yang akan mengambil jalur profesi sebagai pendidildguru. Adapun pemberian ijin kepada PTAI sebagai Leinbaga Pendidik '1-enaga Kependidiltan (LPTK) ditetapkan ole11 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan kebutuhan Direlttorat Jenderal Pendidikan Islam. Adapun Program Profesi Guru (PPG) yang diselenggaraltan berdasarkan kebutuhan bidang ajar pada lembaga pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama, yaitu: a) Pendidikan Agama Islam (pada Sekolall) b) Pendidikan Guru 'Madrasah Ibtidaiyah c) Pendidikan Guru Raudlatul Athfal d) Pendidikan Bahasa Arab e) Pendidikan Quran Nadis 1) Peildidiltan Akidah Akhlalt g) Pendidikan Sejarah dan Kebudayaan Islam h) Pendidikan Fiqh
J. YENUTUP Demiluan panduan ini untult dijadiltan acuan dalanl penIberian llama pcrguruan Linggi, fakultas dan jurusan.
