KEDUDUKAN LEMABAGA LEGISLATIF DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNACNCE SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH Oleh : H. Surya Perdana 1 Abstrak

Kedudukan Lembaga Legislatif………… H. Surya Perdana

KEDUDUKAN LEMABAGA LEGISLATIF DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNACNCE SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH Oleh : H. Surya Perdana1 Abstrak

Salah satu aspek terpenting dalam sistem pemerintahan setelah diundangkannya Undang-undang Pemerintahan Daerah (UUPD) adalah aspek politik menyangkut gubungan antara lembaga legislative dan eksekutfi di daerah yang berpeluang lebih dinamis dan adanya keseimbangan kekuatan (balancing of power). Hal ini sejalan dengan ketentuan yuridis dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Mengharuskan agar kedua lembaga tersebut ada di setiap daerah otonom, yang keberadaannya sangat diperlukan guna mengemban pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di daerah yang masning-masing mempunya tugas dan kewenangan sendiri. Keberadaan DPRD sebgai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan turut bertanggungjawab secara politis atas penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, harus mampu mendorong dan mendukung serta mewujudkan penerapan prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik). Untuk meningkatkan kewajiban lembaga legislative harus mulai dengan pelaksanaan fungsi lembaga secara optimal. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 41 UUPD DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan ke 3 fungsi pokok yang ada pada DPRD ini akan menentukan pelaksanaan tugas dan kinerja pemerintahan itu sendiri. Sebaiknya pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan pemerintah daerah tidak terlepas dari fungsi DPRD itu sendiri, hal ini dikarenakan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah.

Kata kunci: Legislatif, Good Governance, Otonomi Daerah A. Pendahuluan Sejalan dengan diberlakukanny Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

1

Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah I Medan, Dpk Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, dan saat ini dalam proses penyelesaian S3 Ilmu Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Media Hukum, Volume XIV, Nomor 1, Januari – Juni 2005


Pemerintahan di Daerah, yang saat ini telah diganti lagi 2 dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UUPD), mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar tersebut dikarenakan terjadinya pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disebut dengan dsentralisasi. Pelaksanaa dsesntralisasi3

pada

dasarnya

adalah

pengalihan

sebagai

fungsi-fungsi

pemerintahan pusat yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Namun tidak semua fungsi-fungsi tersebut dapat dialihkan, tetapi ada yang cukup didelegasikan, atau yang harus tetap ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat. Di dalam pelaksanaannya sistem dsentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi dan daerah kota atau kabupaten, yang berwenang mengurus kepentingan

2

Sesuai isi konsideran menimbang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketata negaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. 3 Pada Pasal 1 UUPD ada istilah desentralisasi, otonomi daerah, dan daerah otonom. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batasi wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah subnasional. Kemudia permasalahanny adalah apakah dalam otonomi daerah harus ada desentralisasi, jawabannya ya, karena berdasarkan ketentuan dalam UUPD dapat dikatakan otonomi daerah berarti adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri berdasarkan pengertian dan substansi dari desentralisasi. Dengan demikian otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua sisi dalam satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti. Namun dalam uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian desentralisasi berbeda dengan otonomi. Dalam desentralisasi harus ada pendistribusian wewenang atau kekuasaan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah lebih rendah. Sedangkan otonomi berarti adanya kebebasan menjalankan atau melaksanakan sesuatu oleh suatu unit politik atau bagian wilayah/teritori dalam kaitannya dengan masyarakat politik atau Negara. Dengan kata lain desentralisasi adalah berkurangnya atau diserahkannya sebagian atau seluruh wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah. Sehingga daerah yang menerima kewenangan bersifat otonom, yakni dapat menentukan caranya sendiri berdasarkan prakarsa sendiri secara bebas. Juli Panglima Saragih, Desentralisasi Fiskal dan keuangan daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hlm. 39.



masyarakat setempat, menurut prakarsa senfiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, di mana daerah-daerah tersebut masing-masing berdiri sendiri. Pembentukan daerah didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 1.

Kemampuan ekonomi.

2.

Potensi daerah.

3.

Sosial budaya.

4.

Sosial politik.

5.

Jumlah penduduk.

6.

Luas daerah.

7.

Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.4 Desentralisasi selalu dipandang sebagai suatu solusi parsial terhadap

sejumlah permasalahan berkaitan dengan stabilitas dan pertumbuhna ekonomi dalam suatu negara demokrasi. Bagi suatu negara yang besar disentralisasi adalah suatu cara untuk mersionalisasikan barang publik (public goods) dan eksternalitas (manfaat bagi masyarakat) yang berbeda-beda untuk setiap daerah. Desentralisasi juga dipandang sebagai upaya untuk membedakan dengan rezim penguasa sebelumnya yang dianggap terlalu sentralisasi sehingga tidak memberika kesempatan kepada daerah untuk berkembang. Bagi negara dengan beragam etnisitas, desentralisasi merupakan sarana untuk menyatukan keanekaragaman ini.5 Sistem pemerintahan di daerah setelah berlakunya UUPD, dititik beratkan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota, bukan pada daerah provinsi. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintah akan efektif dan efisien jika antara yang memberi pelayanan dan perlindungan dengan yang diberi pelayanan dan perlindungan berada dalam jaraka hubungan yang relatif dekat.

4

Soenobo Wirjosoegito, Proses dan Perencanaan Peraturan Perundang, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 10 5 Umar Juoro, “Desentralisasi, Demokrasi dan Pemulihan Ekonomi”, dalam Jurnal Demokrasi dan Ham, Vol.2, Juni-september 2002, hlm. 7.



Untuk itu, berdasarkan UUPD Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab sehingga memberika peluang kepada daerah agar dengan leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Namun kewenangan tersebut pada dasarnya tetap terdapat keterbatasan, anatara lain kewenangan dalam bidan politik luar negeri,m pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, serta agama, tetap menjadi kewenangan pemerintah.6 J. Kaloh mengatakan pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.7 Berdasarkan ide dalam konsep otonomi daerah, maka tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: 6

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (3) UUPD, yang dimaksud dengan urusan politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetepakan kebijakan luar negeri, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan urusan pertahanan misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela Negara bagi setiap warga Negara dan sebagainya. Yang dimaksud dengan urursan keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian Negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang. Kelompok atau organisasi yang kegiatannya menggangu keamanan Negara dan sebagainya. Yang dimaksud dengan urusan yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapakan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, peraturan Pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional. Dan yang dimaksud dengan urusan moneter dan fiscal nasional adalah kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberdaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Khusus di bidan keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh pemerintah kepada daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehdiupan beragama. 7 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi Dalam menjawab Kebutuhan Lokan dan Tantangan Global,Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 57.



1. Aspek politik, yakni untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka membangun proses demokrasi di lapisan bawah. 2. Aspek manajemen pemerintah, yakni memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan meperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidan kebutuhan masyarakat. 3. Aspek kemasyarakatan, yakni memberika partisipasi dan menumbuhkan kemandirian masyarakat, sehingga masyarakat semakin mandiri dengan tidak terlalu banyak bergantung kepada pemerintah pusat. 4. Aspek ekonomi pembangunan, yakni melancarkan pelaksanaan program pembangunan mengingkat.

guna

tercapainya

kesejahteraan

rakyat

yang

makin

8

Salah satu aspek terpenting dalam sistem pemerintahan setalah diundangkannya UUPD adalah aspek politik menyangkut hubungan anatar lembaga legislative dan eksekutif di daerah yang berpeluang lebih dinamis dan adanya keseimbangan kekuatan (balancing of powe). Karena itu di dalam Pasal 18 UUD 1945 dan UUPD mengharuskan adanya kedua lembaga tersebut disetiap daerah otonom dan keberadaannya sangat diperlukan guna mengemban pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di daerah yang masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan sendiri. Bila dilihat ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPD9 maka secara tegas terjadi hubungan antara badan legislative dengan badan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Artinya, badan legislative daerah mempunyai kedudukan yang sederajat dan menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam mengelola dan menjalankan orda pemerintahan di daerah. Dengan demikian secara de jure Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menempati posisi yang sangat 8

Sarundang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 35. 9 Pasal 19 ayat (2) UUPD menyatakan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.



kuat dan setara dengan kekuasaan eksekutif, sedangkan secara de facto masih harus dibuktikan apakah pelaksanaan pemerintahan di daerah DPRD benar-benar mampu menciptkan check and balance dengan pihak eksekutif sebagai kekuatan penyeimbang eksekutif daerah. B. Kedudukan dan Fungsi Legislatif dalam Mewujudkan Lembaga yang Beribawa

Berdasarkan Pasal 40 UUPD legislatif10 (dalam hal ini DPRD) merupakan lembaga

perwakilan

rakyat

daerah

dan

berkedudukan

sebagai

unsur

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelum diuraikan lebih lanjut, ada baiknya dijelaskan lebih dahulu makna pemerintah dan pemerintahan menurut teori ketatanegaraan. Ada 3 (tiga) macam makna pemerintah yaitu: 1. Pemerintah dalam arti keseluruhan lembaga kekuasaan yang ada dalam Negara, ini berarti meliputi badan legislative, eksekutif, yudikatif, konsultatif dan akuntatif. 2. Pemerintah dalam arti eksekutfi saja misalnya Presiden di Negara Republik, raja di Negara Monarchie, berikut semua aparat eksekutifnya baik di pusat maupun di daerah. 3. Pemerintah dalam arti top-administrator saja, yaitu Presiden dan Raja. Sedangkan Pemerintahan bermakna mekanisme pelaksaan kekuasaan yang terselenggara atas kerjasama semua lembaga dan aparat kekuasaan dalam Negara itu (machinery of state), di mana pihak perwakilan rakyat pun turut termasuk, yakni DPR dan DPRD.11

10

Legislatif bersal dari kata to legislate, berarti mengatur atau membuat undangundang. Tugas pokok legislatif adalah mengatur, dalam arti membuat kebijakan yang bersifat strategis atau membuat undang-undang. Lihat sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerahh, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 163 11 M. Solly Lubis, “Fungsi Anggota DPRD Sebagai Legislator”, Makalah, Disajikan pada Acara Pelatihan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal Penyabungan, MADINA, 5 Oktober 2002, hlm. 2.



Atas dasar pengertian tersebut, maka DPRD sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah tetap turut bertanggungjawab secara politis atas penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Untuk meningkatkan kewibawaan lembaga legislative harus dimulai dengan pelaksanaan fungsi lembaga secara optimal. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 41 UUPD DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal yang sama juga dipertegas dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (selanjutnya disingkat UU SK MPR, DPR, DPD, DPRD) yang menyatakan DPRD Kabupaten/Kota meruupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang sama. Penjelasan12 Pasal 61 UU SK MPR, DPR, DPD, DPRD merumuskan bahwa yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur. Adapun yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi. Sedangkan yang dimaksud fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Provinsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan Gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada umumnya semua badan perwakilan rakyat (Parlemen, DPR, DPRD) memiliki dua pokok fungsi utama, yaitu: 12

Hal yang sama juga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 77 UU SK MPR, DPR, DPD, DPRD, yang merumuskan fungsi legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota. Adapun yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan penetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan Bupati/Walikota serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.



1. Fungsi legislatif, yaitu pembuatan peraturan. Menurut teori yang umum, yang termasuk fungsi, tugas dan kewenangan di bidang legislatif adalah: a. Hak inisiatif atau prakarsa, b. Hak amandemen atau usul perubahan peraturan, dan c. Hak budget atau anggaran. 2. Fungsi control, yaitu fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Yang termasuk dalam fungsi, tugas dan kewenangan kontrol ialah: a. Hak petisi, yaitu hak perorangan untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak esksekutif. b. Hak interpellasi, yaitu hak untuk meminta pertanggungjawaban pihak eksekutif. c. Hak enquette, yaitu hak menyebar pertanyaan angket kepada publik untuk mengetahui pendapat mereka mengenai sesuatu kebijakan dan tidakan eksekutif.13 Dari uraian di atas, fungsi terpenting yang dieprankan oleh DPRD adalah fungsi legislasi yaitu fungsi dalam melakukan penyusunan pertaruan daerah. Seluruh anggota DPRD harus mampu dengan segala upaya untuk melaksanakan fungsi legislasi ini. Produk peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD merupakan cerminan dari lembaga legislatif ini. Produk peraturan daerah yang banyak memilki kelemahan akan menyebabkan penilaian negatif terhadap kinerja DPRD sebagai lembaga legislatif. Untuk meningkatkan peran legislasi, seharusnya perlu diadakan suatu program orientasi untuk meningkatkan pemahaman dan tanggungjawab anggota DPRD dalam bidang legislasi. Untuk menghasilkan rancangan produk peraturan daerah yang baik, maka perlu memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis secara cermat. Banyak produk peraturan daerah yang dihasilkan kurang memperhatikan ketiga landasan ini. Akibatnya peraturan daerah hanya menjadi hokum mati belaka yang justru menjadi beban dan mendatangkan keresahan bagi masyarakat. 13

M. Solly Lubis, Op.Cit., hlm. 1..



Fungsi legislasi DPRD memegang peranan penting dalam kerangka pembaruan hokum. Oleh karena sistem hukum yang baik, setidaknya memilki substansi hukum yang didasarkan pada kepentingan masyarakat. Apabila telah terpenuhi, diperlukan aparatur hukum untuk mengoperasionalisasikan produk peraturan daerah tersebut. Disinlilah dibutuhkan good governance, sehingga diharapakan mampu meningkatkan wibawa pemerintahan yang harus didukung oleh budaya hukum (legal culture) dari seluruh elemen masyarakat.14 Hendaknya DPRD dalam merumuskan suatu rancangan produk peraturan daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Predictability, dimana rancangan produk peraturan daerah yang akan dibuat harus memilki prediksi, yatu peraturan daerah tersebut harus dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam meberikan proyeksi pembangunan kedepan. 2. Procedural capability, dimana rancangan produk peraturan daerah yang dibuat harus memiliki kemampuan procedural dalam penyelesaian sengketa. 3. Codification of goals, dimana dalam pembuatan peraturan daerah dilakukan pengkodifikasian

hukum

oleh

pembuat

hukum

yang

bertujuan

untuk

pembangunan daerah. 4. Education, dimana rancangan produk peraturan daerah harus memiliki kemampuan untuk pendidikan yang selanjutnya disosialisasikan. 5. Balance, dimana rancangan produk peraturan daerah harus berperan untuk menciptakan keseimbangan. 6. Definition and clarity of status, dimana rancangan produk peraturan daerah harus memiliki status yang jelas dan berperan dalam menentukan definisi. 7. Accommodation, dimana rancangan produk peraturan daerah harrus dapat mengakomodasi keseimbnagan, definisi dan status yang jelas bagi kepentingan individu dan keolompok-kelompok dalam masyarakat.

14

Lihat Khaerul H. Tanjung, “Membangung Lembaga Legislatif yang Aspiratif dsan Beribawa dengan Prinsip Good Governance”. Makalah, Disampaikan pada seminar tentang Desiminasi Policy Paper, oleh Komisi Hukum Nasional, Medan, 1-2 Oktober 2003, hlm. 4-5.



8. Stability, dimana rancangan produk peraturan daerah harus dapat memnuhi unsur stabilitas sehingga dapat menciptakan keamanan di daerah. 15 Hal yang sama juga dikemukan J.D. Ny Hart, bahwa konsep hukum dalam pembuatan rancangan produk peraturan daerah sebagai dasar dalam pembangunan harus memnuhi unsur-unsur predictability, procedural capability, codification of goals, education, definition and clarity of status, serta accommodation.16 Selaian itu, diharapkan konseo hukum dalam pembuatan rancangan peraturan daerah harus berlandaskan kepada hukum yang rasional (modern). Karena dengan hukum modern itu akan dapat dilakukan pengorganisasian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adapun ciri-ciri dari hukum modern adalah pembangunan hukum secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan cara-cara pendekatan itu diharapkan akan menciptakan penerapan keadilan, kewajaran serta secara proporsional dapat pula memberi manfaat pada masyarakat. Artinya aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepeintingan jangka panjang.17 Dari uraian di atas diharapak kemampuan DPRD dalam membuat rancangan produk peraturan daerah dapat lebih maksimal sehingga kewibawaan lembaga DPRD dapat lebih ditingkatkan, apalagi dalam pelaksanaannya fungsi lembaga ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan dilakukan dengan melihat kebutuhan masyarakat. Sehingga, apalagi fungsi legislasi ini berjalan dengan baik, maka lembaga legislatif dalam nenetapkan anggaran dan melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan akan terselenggara dengan baik, bahkan dapat membangun haknya.

15

Lihat Loenard J. Theberge, “Law and Economic Development”, dalam Bismar Nasution, “Pengaruh Globalisasi Ekonomi Pada Hukum Indonesia”, Majalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 8, Nomor 1, Pebruari 2003, hlm. 12-13. 16 J.D. Ny. Hart, “The Role of Law in Economic Development”, dalam Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam pembangunan Ekonomik, Jilid 2, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 365-367. 17 Lihat Bismar Nasution, “Memoles Hukum Mengundang Investasi”, Harian Medan Binis, 5 Juni 2004, hlm. 8.



C. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban DPRD Masyarakat politik (political society) yang melibatkan diri dalam kehidupan politik (political life), terdiri dari supra struktur dan inftra struktur. Di supra struktur (tataran atas masyarakat politik), ialah mereka yang berada di semua lembaga kekuasaan pemerintahan, sedangkan di infra strukturnya ialalah mereka yang berada di partai-partai politik dan organisasi massa (LSM, NGO), dan bias saja seseorang menduduki dua strategi sekaligus, baik di supra maupun di infra strukturnya. Adapun yang menjadi focus dalam pembicaraan ini, ialah tugas, wewenang, dan hak serta kewajiban mereka yang duduk di DPRD sebagai figur yang berada di supra struktur masyarakat politik, berikut dengan peranannya sebagai legislator yang turut berperan dalam penerbitan Peraturan Daerah (Perda). 1. Tugas dan Wewenang DPRD Untuk meningkatkan kemandirian DPRD dan meningkatkan peranannya sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, maka DPRD diberi tugas dan wewenang yang lebih luas. Dalam Pasal 42 UUPD, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Membentuk18 Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama; 18

Berdasarkan penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan “membentuk” dalam ketentuan ini adalah termasuk pengajuan rencana Perda. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian rancangan Perda dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi DPRD. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota disampaikan dengan surat pengatarr gubernur atau bupati/walikota kepada DPRD oleh gubernur atau bupati/walikota. Sedangkan rancangan Perda yang elah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau bupati/walikota. Apabila dalama satu masa siding, gubernur atau bupati/walikota dan DPRD menyampaikan rancangan Perda, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebgai bahan untuk dipersidangkan. Dan harus dipahami sebuah rancangan Perda harus memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabatan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah; c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalama Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupten/Kota; e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;19 f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadapa rencana perjanjian internasional20 di daerah; g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional

21

yang

dilakukan oleh pemerintah daerah; h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawabarn

22

kepala daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah; Lebih lanjut lihat Pasal 12 dan Pasal 26-31 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 19 Berdasarkan penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan “Kekosongan jabatan wakil kepala daerah” adalah apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dana pasal 32 ayat (7) UUPD yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lebih lanjut lihat Pasal 35 UUPD. 20 Berdasarkan penjelasan pasal ¡ni, yang dimaksud dengan perjanjian internasional”adalah perjanjian antar pemerintah dengarr pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah. 21 Berdasarkan penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan”kerjasama internasional” adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama kabupaten/kota “kembar” kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. 22 Berdasarkan penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan laporan keterangan pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahuni dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas otonomi dan tugas



i.

Membentuk panitian pengawas pemilihan kepala daerah;

j.

Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraafl pemilihan kepala daerah;

k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Disebutkan juga bahwa selain tugas dan wewenang seperti disebut di atas, DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undangundang lainnya, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang meriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Sedangkan dalam UU SK MPR, DPR, DPD, DPRD, tugas dan wewenang DPRD provinsi

sekedar

mengusulkan

pengangkatan

dan

pemberhentian

gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Untuk DPRD Kabupaten/Kota juga sekedar mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikotalwakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Geubernur. Sejajar dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi, juga tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota nyaris sama dengan mengganti kata provinsi dengan kabupaten/kota, kata gubernur/wakil gubernur dengan bupati, walikota/wakil walikota. 2.

Hak dan kewajiban DPRD.

Berdasarkan Pasal 43 UUPD, DPRD memptlnyai hak:23 a. Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah

mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara.

pembantuan. 23

Tentang hak dan kewajiban DPRD ¡ni, lihat juga datam Pasal 63 — 67 menyangkut DPRD provinsi dan Pasal 79—82 untuk DPRD kabupaten/kota UU SK MPR, DPR. DPD, DPRD.



b. Angket, yaltu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk meIakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelas dan mendapat persetujuan dan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurangkurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPRD yang hadir. Dalam menggunakan hak angket DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah m enyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya panitia angket dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui

masalah

yang

sedang

diselidiki

serta

untuk

meminta

menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. Setiap orang yang dipanggìl, didengar, dan diperiksa wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dan apabila telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, panitia angket dapat memanggil seecara paksa dengan bantuan kepolisian. c. menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sbagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dan uraian dan penjelasan tentang 3 (tiga) hak DPRD di atas menenpatkan gubernur, bupati, dan walikota hdnya sekedar untuk mendengarkan keluh kesah DPRD dan menjawab dengan kalimat-kalimat bersayap, misalnya “akan



memperhatikan”. Hak DPRD ini tidak tegas dan tidak jelas apa akibat atau sanksi apabila gubernur, bupati, walikota tidakmenjalankan saran atau rekomendasi DPRD. Situasi seperti ini seakan-akan kembali kepada suasana ketika orde baru, dimana kedudukan kepala daerah (yakni gubernur, bupati, dan walikota) terasa lebih kokoh dan pada DPRD. Masih dalam kerangka hak DPRD baik provinsi, kabupaten/kota dalam Pasal 66 dan Pasal 82 UU SK MPR, DPR, DPD, DPRD disebutkan: a.

DPRD

(provinsi,

wewenangnya

kabupaten/kota)

berhak

meminta

dalam pejabat

melaksanakan negara

tugas

tingkat

dan

provinsi

(kabupaten/kota), badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara. b. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi (kabupaten/kota), badan hukum, atau warga masyarakat, wajib memenuhi permintaan DPRD Provinsi (kabupaten/kota) tersebut. Bila tidak dipenuhi maka akan dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yanng bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari. Namun bagi pejabat yang disandera, habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan harus dilepas dan penyanderaan demi hukum.

Berdasarkan P asal 44 U UPD, anggota D PRD juga mempunyai hak.24 yaitu: a. Mengajukan rancangan peraturan daerah; b.

Mengajukan pertanyaan;

c. Menyampaikan usul dan pendapat;

24

Tentang hak anggota DPRD ini, lihat juga dalam Pasal 64 menyangkut DPRD provinsi dan Pasal 80 untuk DPRD kabupaten/kota UU SK MPR, DPR, DPD, DPRD.



d. Memilih dan dipilih; e. Membela din; Imunitas; f. Protokoler; dan g. Keuangan dan administratif. Sepintas kehhatan bahwa hak anggota DPRD di atas cukup luas menarik. Akan tetapi dalam praktek sulit merealisasikannya, contoh mengajukan rancangan Perda, apakah mungkin seorang anggota DPRD menyusun rancangan Perda. Artinya sangat sulit untuk mempertahankan hak bagi anggota-anggota DPRD apabila berdiri sendiri tanpa dilakukan secara kolektif. Selain tugas dan wewenang, seria hak .DPRD benikut UUPD dalam Pasal 45 menyebutkan bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban: a.

Mengamalkan Pancasila, rnelaksanakan Undang-undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundangundangan;

b.

Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraari pemerintah daerah;

c.

Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d.

Memperjuangkan peninigkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

e.

Menyerap,

menampung,

menghimpun,

dan

menindaklanjuti

aspirasi

masyarakat; f.

Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

g.

Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagal wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;

h.

Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;

i.

Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.



Untuk melaksanakan tugas dan haknya yang begitu berat, maka anggota DPRD baik provinsi, kabupaten/kota memiliki kekebalan, hal ini diatur dalam Pasal 103 UU SK MPR, DPR, DPD, DPRD yang menyebutkan: a. Anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pemyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara usan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut

tidak

berlaku

dalam

hal

anggota

yang

bersangkutan

mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan. atau hal-hal yang dirnaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undangundang Hukum Pidana. b. Anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenlkOta tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan danlatau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dari uraian di atas, upaya meningkatkan kinerja DPRD dalam mewujudkan good governance, serta mengingat luasnya tugas, fungsi, hak dan kewajiban DPRD dan anggota DPRD, maka demi mencapai pemenuhannya aggota DPRD dilarang; a. Anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota tidak boleh menjabat sebagai: 1) Pejabat negara lainnya; 2) Hakim pada badan peradilan; 3) Pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD/APBD. b.

Anggota DPRD provins dan kabupaten/kota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swata, akuntan publik, konsultan, advokatlpengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak



sebagai anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Anggota DPRD provinsi, dan kabupaten/kota yang melakukan pekerjaan tersebut wajib melepaskan pekerjaannya selama m enjadi anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Apabila anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tersebut tidak mematuhinya, maka diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD. c.

Anggota DPRD provinsi, dan kabupaten/kota tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.25 Dan rumusan di atas tentang larangan bagi anggota DPRD dapat

disimpulkan bahwa anggota DPRD tidak boleh. “nyambi”, dalam hal ini masyarakat dapat mengawasi anggota DPRD di daerahnya, apakah para anggota DPRD benar-benar dan konsekuen melaksanakan tugasnya. Apabila tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka masyarakat dapat mengadukan kasus anggota DPRD tersebut kepada pimpinan DPRD atau pimpinan Fraksinya untuk ditindak sebagaimana mestinya. Selanjutnya DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyusun kode etik, yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota selarna menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kode etik DPRD juga seharusnya memuat jenis sanksi dan mekanisme penegakan kode etik yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga.

D. Good Governance dalam Lembaga Legislatif Menterjemahkan istilah good governance ke dalam bahasa Indonesia seringkali kurang memuaskan hal ini dikarenakan sulitnya mencari padanan kata yang tepat untuk istilah ini. Bondan Winamo pemah menawarkan kata 25

B.N. Marbun, DPRD Dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 Dan Undangundang Otonomi Daerah 2004, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 78.



“penyelenggaraan” sebagal terjemahan kata governance, namun dipandang belum memadai untuk mewakili substansi makna sebenamya dan istilah governance.26 Bahkan, penggunan kata ini sering di rancukan dengan penggunaan kata “gouvernment, yang memiliki terjemhan “pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara teoritis dikenal dengan apa yang disebut good governance. Menurut Adnan Buyung Nasution,27 konsep good governance mengacu pada pengelolaan sistem pemerintahan yang menempatkan transparansi, kontrol, dan accountability yang dijadikan sebagai nilai-nilai yang sentral. Dalam implementasi good governance ini hukum harus menjadi dasar, acuan, dan rambu-rambu bagi penerapan konsep tersebut. Artinya, perlu suatu upaya bagaimana rule of law itu sendiri di dalam rnenentukan suatu good governance. Hal senada diakui B. Arief Sidharta28 yang menyatakan bahwa good governance hariya mungkin terwujud dalam negara hukum yang di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bemegara berlaku supremasi hukum. Good

governance29

yang

dimaksud

adalah

merupakan

proses

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan service disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka

26

Edi Wibowo, dkk, Memahami Good Governance & Good Coapoiate Governance, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, tt., hIm. 7. 27 Adnan Buyung Nasution, “Good Governance”, dalam Media Indonesia, 11 September 1998. Bandingkan dengan Happy Bone Zulkamain, “Kendala Terwujudnya Good Governance”, daIam Pikiran Rakyat, 22 Januan 2002. 28 B. Arief Sidharta, “Sebuah Catatan Tentang Good Governance”, dalam Pikiran Rakyat, 20 September 1999. 29 Governance menurut definisi dan World Bank adaiah “the way state power ¡s used in managing economic and social resources for development and society” Sementara UNDP mendefinisikan sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Berdasarkan definisi terakhir ini, goovernance mempunyai tiga kaki (three legs), yaitu; Pertama, economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasititasi terhadap equity, poverty dan quality of live. Kedua, political governance adaiah proses keputusan untuk formulasi kebijakan. Ketiga, administrative governance adaiah sistem impiementasi proses kebijakan. Lihat Sedarmayanti, Op.Cit., hlm. 4-5.



dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, professional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Dengan

demikian

penerapan

konsep

good

governance

dalam

peneyelenggaraan kekuasaan pemerintah merupakan tantangan tersesndiri terutama bagi pihak lembaga legislatif (dalam hal ini DPRD).30 Governance, selain sebagai praktik dan kekuasaan politik, administrasi dan ekonomi yang digunakan untuk mengelola masalah-masalah nasional, juga merupakan sebuah bentuk mekanisme proses hubungan, dan jaringan institusi. yang kompleks, dalam mana warga negara dan kelompok-kelompok yang ada mengartikulasikan kepentingan mereka. Hal ini memiliki implikasi bahwasanya hampir semua organisasi, asosiasi atau semua lembaga dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang juga dipengaruhi oleh fungsi-fungsi governance. Begitu banyaknya institusi-institusi dengan berbagai basis berbeda yang terlibat dalam mekanisme governance, maka dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah atau domain yang mana fungsi-fungsi governance eksis dan bekerja di dalamnya, yaitu ranah negara, ranah privat atau bisnis dan ranah civil society.31 Menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), kata kunci untuk memahami good governance adalah pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar good governance itu sendiri. Oleh karena, prinsip-pnnsip tersebut menjadi tolok ukur kinerja suatu pemerintahan. Pada dasamya prinsip good governance bukanlah istilah baru, karena prinsip ini telah dikenal dalam tata pemerintahan kita, melalui asas-asas umum pemerintahan yang baik.32 Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian sebagai berikut:

30

Ibid. hlm. 2 Edi Wibowo dkk, Op.Cit,. hlm. 19. 32 Koesnadi Hardjosoemantri, ‘Good Governance Dalam Pembangunan BedeIanjutan Di Indonesia”, Makalah, disampaikan pada Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional Ke VIII diBali, 15 Juli 2003, hIm. 1. 31



1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat

meningkatkan

kemampuan

rakyat

dalam

pencapaian

tujuan,

kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 2. Aspek fungsional dan pemenintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, good governance beronientasi pada: 1. Onientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti legitimacy (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dan rakyat, accountability (akuntabilitas), securing of human rights, autonomy and devolution of power, dan assurance of civilian control. 2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi, dan sejauhmana strukiur serta mekanisme politik serta administratif beníungsi secara efektif dan efisien. Menyikapi hal tersebut UNDP mengajukan karakteristik good governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdini sendiri, yaitu: 1. Participation, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 2.

Rule of law, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan.

3. Transparency, dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh meraka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau. 4. Responsiveness, dimana lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.



5. Consensus orientation, dimana good governance menjadi perantara kepentingan yang berada untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. 6. Effectiveness and efficiency, dimana proses dañ lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang tetah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. 7. Accountability, dimana para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga stakeholder. Akuntabilitas ¡ni tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau ekstemal organisasi. 8. Strategic vision, dimana para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas seria jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.33 Atas dasar uraian tersebut, maka diharapkan lembaga legislatif (DPRD) seharusnya menerapkan prinsip tata kelola pemenntahan. Oleh karena salah satu fungsi legislatif adalah lembaga perwakilan, dan penyalur aspirasi masyarakat, maka setiap anggota legislatif dalam menjalankan fungsinya harus memiliki kesadaran bahwa sebagal perwakilan rakyat maka harus berlindak sebagai pelayan publik, sesuai dengan tujuan negara. Sehingga secara umum prinsip good governance yang perlu diimplementasikan lembaga legislatif dalam peningkatan peranannya adalah: 1. Peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi ini tidak saja pada saat pemilihan umum melainkan sampai pada saat DPRD membahas kebijakan yang akan diambil. Hak warga masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun melalul lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi ini adalah wujud dihormatinya hak warga negara dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

33

Lihat Sedarmayanti, Op.Cit., him. 7-8.



2. Pentingnya prinsip keterbukaan (transparansi) terhadap setiap kebijakan yang sedang maupun yang akan dilakukan. Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi, akan memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi. Lembaga DPRD seharusnya menyediakan informasi yang memadai sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Apabila ada kemudahan akses informasi maka sudah tentu sosialisasi maupun penerapan kebijakan dapat didukung oleh segenap masyarakat. 3. Lembaga DPRD di dalam memberikan kesempatan berpartisipasi, harus ditakukan tanpa memperhatikan status sosial wrga masyarakat. Prinsip kesetaraan (equality) maupun menumbuhkan kepercayaan masyarakat, bahwa setidak-tidaknya mareka memiliki harapan untuk memperoleh kesempatan memperbaiki kehidupan ke arah yang Iebih baik. Proses ini akan memudahkan pelaksanaan tujuan pembangunan. 4. Kepedulian pada warga rmasyarakat (stakeholder) akan meningkatkan peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam melayani semua pihak yang berkepentingan. 5. Lembaga legislatif hams mampu bertindak sebagal penghubung dan berbagai kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Peran lembaga legislatif dalam mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat akan membangun konsensus yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.34 Lembaga legislatif dalarn tata pengelolaan pemenntahan harus mampu memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin, dengan hãrapan dapat memberi kontribusi yang positif dalam pelaksanaan fungsi dan hak sebagai penampung aspirasi rakyat. Dengan kata lain, harus mengutamakan keefektifan dan efisiensi dalam setiap pengambilan maupun pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan tugas dan fungsi para anggota leg islatif hams memiliki perspektif luas dan jauh ke depan sesuai dengan program yang telah disusun, yang menyatu pada kondisi realita sosial. Pemahaman terhadap kompleksitas sejarah, sosial budaya, sosial ekonomi dapat dijadikan dasar dalam perspektif tersebut. 34

Khaerul H. Tanjung, Op. Cit,. hlm. 7.



Selain prinsip-prinsip di atas, tidak kalah pentingnya adalah penerapan prinsip akuntabilitas. Kesadaran masing-masing anggota legislatif, bahwa kedudukannya adalah amanah masyarakat yang memerlukan pertanggungjawaban tidak saja pertanggungjawaban terhadap kelompok golongan tertentu, melainkan tanggungjawab terhadap seluruh rakyat. Oleh karena itu, lembaga legislatif harus terus berusaha untuk membentuk suatu kerangka hukum yang adil, dan memberikan perlindungan terhadap hak asas masyarakat. Prinsip supremasi hukum merupakan kata kunci untuk menjalankan fungsi dan peran DPRD sebagai lembaga legislatif. E. Penutup Keberadaan

DPRD

memiliki

fungsi

yang

sangat

signifikan

di

pemerintahan daerah sehingga DPRD juga memiliki fungsi penentu dalam perwujudan Good Governance, hal ini terlihat dan fungsi DPRD itu sendiri, misalnya dalam pembuatan kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah (fungsi legislasi), selain itu dalam hal pelaksanaan pembangunan yang di motori oleh pemerintah, DPRD juga memiliki fungsi yang menentukan atas keberhasilan suatu pembangunan, hal ini berkaitan dengan pembiayaan pembangunan di suatu daerah otonomi. Artinya DPRD berperan untuk menentukan berapa besar alokasi biaya yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Mewujudkan

lembaga

legislatif

yang

profesionalisme

dalam

melaksanakan good governance, maka diperlukan anggota DPRD yang tidak sekedar berkualitas dan memiliki keahlian tertentu, akan tetapi diperlukan juga kemampuan untuk merespon aspirasi masyarakat yang berkembang pesat sehubungan dengan terjadinya peningkatan kesejahteraan para anggota DPRD yang disikapi dengan lahirnya inovasi-inovasi baru sehingga menjadikan proses kerja dan pelayanan lembaga legislatif menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan itu semua, maka lembaga legislatif harus menciptakan hubungan yang harmonis, baik antara sesama anggota DPRD itu sendiri maupun antara anggota DPRD dengan masyarakat agar tercipta good govemence yang dicita-citakan dengan memegang teguh kepada beberapa acuan, antara lain:



1.

Memegang teguh rasa dan etika demokrasi dengan perilaku dan budi pekerti yang baik.

2.

Memiliki sikap keterbukaan terhadap semua pihak.

3.

Bersikap saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain.

4.

Menciptakan rasa kebersamaan dengan semua pihak.

5.

Memiliki pandngan dan wawasan yang luas.

6.

Berpendidikan cukup memadai.

7.

Menjalin komunikasi dan informasi timbal balik atau saling mengisi.

8.

Meninggalkan pola pikir segmental/kelompok/partainya dan berwawasan kebangsaan yang lebih luas.

9.

Mengutamakan kepentingan masyarakat umum dañ pada kepentingan pribadi dan golongannya.

Oleh karenanya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif maka diperlukan pembekalan atau orientasi khusus agar dapat mewujudkan good governance tersebut.

Daftar Pustaka A. Buku B.N. Marbun. 2005. DPRD Dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 Dan Undang-Undang Otonomi Daerah 2004, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Edi Wibowo, dkk. t.t. Memahami Good Governance & Good Corporate Governance, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta. Erman Rajagukguk. 1995. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Jilid 2, Universitas Indonesia, Jakarta. Juli Panglima Saragih. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta.



J. Kaloh. 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah; Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Jakarta. Soenobo Wirjosoegito. 2004. Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan yang Balk) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Upaya Memban gun Organisasi Efekiif dan Efisien Melalul Restrukturisasi dan Pemberdayaan, Mandar Maju, Bandung. Sarundajang. 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.


KEDUDUKAN LEMABAGA LEGISLATIF DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNACNCE SETELAH BERLAKUNYA OTONOMI DAERAH Oleh : H. Surya Perdana 1 Abstrak

Recommend Documents