KECAMATAN COBLONG
PROSEDUR MUTU PELAYANAN PENGGUNAAN ANGGARAN No. Dok : PM – KEUPROG- 05
No. Revisi : 00
Jabatan Dibuat oleh
Staf Keuangan dan Program
Diperiksa oleh
Kasubbag Keuangan dan Program
Disetujui oleh
Camat
Status
No Salinan
Halaman : 1 dari 5
Tgl. Berlaku : 12 September 2011
Tanda Tangan
KECAMATAN COBLONG
PROSEDUR MUTU PELAYANAN PENGGUNAAN ANGGARAN No. Dok : PM – KEUPROG- 05
1.0
No. Revisi : 00
Tgl. Berlaku : 12 September 2011
TUJUAN Sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran.
2.0
RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup seluruh proses penggunaan anggaran sampai dengan selesai diterima SPJ.
3.0
DEFINISI
3.1
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
3.2
PPK SKPD : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
3.3
PA : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
3.4
KPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
3.5
PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
3.6
SPD : Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar Pencetakan
3.7
SPP : Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
3.8
SPP UP : SPP Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung
3.9
SPP GU : SPP Ganti Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.
3.10
SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
3.11
SPM : Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk Pencetakan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
3.12
SPM-UP : Surat Perintah Membayar Uang Persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk Pencetakan Halaman : 2 dari 5
KECAMATAN COBLONG
PROSEDUR MUTU PELAYANAN PENGGUNAAN ANGGARAN No. Dok : PM – KEUPROG- 05
No. Revisi : 00
Tgl. Berlaku : 12 September 2011
SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
3.13
SPM-GU : Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk Pencetakan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
3.14
SPM-LS : Surat Perintah Membayar Langsung adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk Pencetakan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
3.15
SPJ
3.16
SIMDA Keuangan : Sistem Informasi Data Keuangan
3.17
SIMDA Barang : Sistem Informasi Data Barang
3.18
Verifikatur adalah aparat yang ditugaskan untuk memeriksa keabsahan SPJ
3.19
Operator SIMDA Keuangan adalah aparat yang ditugaskan untuk menjalankan perangkat lunak SIMDA Keuangan
3.20
Operator SIMDA Barang adalah aparat yang ditugaskan untuk menjalankan perangkat lunak SIMDA Barang
3.21
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
3.22
Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
3.23
Bendahara Gaji adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengelola gaji dan tunjangan keperluan belanja aparatur dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
3.24
KIB
3.25
Pengadaan Barang/ Jasa adalah proses pembelanjaan barang atau jasa yang dilakukan pemerintah kepada penyedia barang atau jasa
4.0
DOKUMEN PENDUKUNG
4.1
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4.2
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
4.3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
: Surat Pertanggung Jawaban adalah bukti-bukti sah pembelanjaan
: Kartu Inventaris Barang
Halaman : 3 dari 5
KECAMATAN COBLONG
PROSEDUR MUTU PELAYANAN PENGGUNAAN ANGGARAN No. Dok : PM – KEUPROG- 05
No. Revisi : 00
Tgl. Berlaku : 12 September 2011
4.4
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
5.0
URAIAN PROSEDUR
No.
Penanggung Jawab
Uraian Kegiatan
Dokumen Terkait
5.1
PPTK mengisi formulir Permohonan PPTK Penggunaan Anggaran, ditandatangani dan diserahkan kepada PA
Formulir Permohonan Penggunaan Anggaran
5.2
PA memeriksa formulir Penggunaan Anggaran,
5.2.1
Jika tidak disetujui diberikan catatan dan dikembalikan kepada PPTK
Formulir Permohonan Penggunaan Anggaran
5.2.2
Jika disetujui maka ditandatangan dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran
5.3
Bendahara Pengeluaran memeriksa kode rekening serta ketersediaan anggaran
5.3.1
Jika tersedia lanjut ke poin 5.4 dan Formulir Penggunaan Anggaran diregister dan dibukukan
5.3.2
Jika salah kode rekening atau anggaran tidak tersedia maka dikembalikan kepada PPTK untuk ditolak
5.4
Bendahara Pengeluaran menyerahkan dana kepada PPTK dengan bukti penerimaan anggaran berupa kuitansi ditandatangani PPTK
Bendahara Pengeluaran
Kuitansi
5.5
PPTK menggunakan dana sesuai dengan alokasi anggaran dan menyerahkan bukti sah pembelanjaan (SPJ) beserta kelengkapannya kepada Bendahara Pengeluaran
PPTK
Kuitansi
Bendahara Pengeluaran memeriksa keabsahan dan kelengkapan berkas SPJ Jika sah dan lengkap berkas SPJ disusun
Bendahara Pengeluaran
5.6 5.6.1
Permohonan PA
Halaman : 4 dari 5
Bendahara Pengeluaran
Formulir Permohonan Penggunaan Anggaran Register Penggunaan Anggaran
Berkas SPJ
Kuitansi Berkas SPJ
KECAMATAN COBLONG
PROSEDUR MUTU PELAYANAN PENGGUNAAN ANGGARAN No. Dok : PM – KEUPROG- 05
No.
5.6.2
Tgl. Berlaku : 12 September 2011
Penanggung Jawab
Uraian Kegiatan berdasarkan kegiatan dan kode rekening kemudian dibukukan dalam Register Penggunaan Anggaran Jika tidak sah atau tidak lengkap berkas SPJ dikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi atau diperbaiki
6.0
CATATAN MUTU
7.0
RIWAYAT PERUBAHAN
6.1
No. Revisi : 00
Register Penggunaan Anggaran
Register Permohonan Penggunaan Anggaran
No
No. Revisi
Tgl. Berlaku
7.1
00
12 September 2011
Isi Perubahan Belum Ada
Halaman : 5 dari 5
Dokumen Terkait
