KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEMARITIMAN (Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : ARFANDI 100565201176
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
1
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEMARITIMAN (Studi pada Kabupaten Kepulauan Anambas) Oleh; ARFANDI ABSTRAK Pariwisata sebagai sebuah sektor telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian. Pariwisata merupakan salah satu contoh fenomena global yang berkembang pesat di era abad XX. Sebagai Negara maritim, Indonesia memiliki keragaman ekosistem dan daya tarik alam laut yang merupakan sebuah modal yang bisa menjadi daya tawar bagi para investor untuk mengembangkannya. Sebagai Negara, Indonesia terdiri atas daerah-daerah maritim yang salah satunya Kepulauan Anambas. Sebagai daerah maritim Anambas memiliki limpahan sumber daya alam pariwisata berbasis kemaritiman dengan di dukung letak strategis yang berada pada jalur pengembangan New Regional Cruise Corridors dari Singapura-Manila-Hongkong. Kondisi georgafis dengan dukungan letak yang strategis menempatkan peran pariwisata sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah Kepulauan Anambas. Pariwisata sebagai industri multi sektoral melibatkan banyak unsur dan aspek di dalam pengembangannya, sehingga dengan demikian di dalam pengembangannya sangat di butuhkan sebuah kebijakan sebab kebijakan merupakan dasar pijakan di dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman di lihat dari proses implementasi kebijakan Rencana Strategis Pariwisata, Proses implementasi di ukur melalui variabel yang di kemukakan oleh Van Mater dan Van Horn. selanjutnya Metode Kualitatif Deskriptif di bantu Survei di pergunakan dalam proses pengumpulan data. Wawancara, observasi serta survei yang di lakukan menampilkan hasil yang sedikit jauh dari harapan berkembangnya pariwisata maritim di Kepulauan Anambas. Variabel-variabel di dalam proses implementasi yang belum saling mendukung serta tidak jelasnya standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri mengakibatkan kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan sehingga mengahambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim di Kepulauan Anambas. Harapan kedepannya Pemerintah Kepulauan Anambas lebih sensitif dalam melihat peluang dari sumber daya alam laut sektor pariwisata yang lebih berpotensi di dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan ekonomi masyarakat daerah. Berbagai hal tersebut akan terwujud melalui kebijakankebijakan yang lebih berfokus kepada pengembangan pariwisata berbasis kemaritiman. Kata kunci: Kebijakan, Pengembangan, Pariwisata Maritim.
2
ABSTRACT Tourism as a sector has taken an important role in economic development. tourism is one example of a global fenomena which is growing rapidly in the era of the twentieth century. as a maritime country, indonesia has a diversity of ecosystems and marine natural appeal which is a capital that can be dayar bargain for investors to develop it. as a maritime country, Indonesia consists of maritime areas, one of which areas Anambas. as a maritime area Anambas have abundance of natural resources-based tourism with the support of maritime strategic location in the path ofdevelopment The New Regionalcorridors Cruise from Singapore-Manila-Hongkong. as a result of the geographical conditions to support strategic location puts the role of tourism as a locomotive of regional economic development Anambas. tourism as an industry multi-sectoral involving many elements and aspects of the development, and thus in the development is in need of a policy because the policy is the foundation in the process of tourism development itself. Policy development of tourism-based maritime in view of the implementation of public policy tourism strategic plan, a general policy formulated by the operator of the tourism department of local government affairs in the field of tourism. the implementation process is measured through the variable being addressed by Van Mater and Van Horn. the next method is qualitative descriptive survey aids in use in the data collection process. interviews, observation and surveys undertaken show results slightly short of expectations in the development of maritime tourism Anambas. the variables in the process of implementation has not been mutual support and the lack of standards and objectives of the policy itself lead to lack of availability or the creation of infrastructure of tourism so that mengahambat the growth industries of tourism maritime Anambas. hope the future of local government Anambas more sensitive in in looking at opportunities of marine natural resources more potential tourism sector in regional economic development and economic development of local communities. various things will happen through policies that focus more on the development of maritime-based tourism. Keywords: Policy, Development, Tourism Maritime.
3
menyangkut banyak bidang yang 1.
salah satunya pariwisata (Daeng
PENDAHULUAN.
Ayub,
A. Latar Belakang.
2014:6-9).Kabupaten
Indonesia, Provinsi Kepulauan
Kepulauan Anambas sebagai salah
Riau, maupun Kabupaten Kepulauan
satu Kabupaten yang terlatak pada
Anambas
wilayah
merupakan
Daerah
administrative
Provinsi
(Negara) maritim, hal tersebut bisa di
Kepuluan Riau. Sebagai
lihat dari kondisi geografis yang
maritim, Potensi Sumber Daya Alam
lebih di dominasi oleh laut atau
(SDA) maritim Kepulauan Anambas
perairan(Oksep
sangat beragam, yang salah satunya
Adhayanto,
2014:140). Sebagai daerah (Negara)
sektor
maritim, focus pembangunan pada
pada sektor pariwisata maritim di
sektor kemaritiman wajib untuk di
tunjang
perhitungkan.
Kepulauan Anambas yang berada
daya
alam
merupakan
Mengingat maritim sebuah
sumber
yang modal
ada
pada
yang
Pembangunan
letak
pengembangan Cruise
strategis
jalur
Corridors
New dari
Singapura-Manila-Hongkong.
perekonomian Daerah (Negara). dalam
dengan
Regional
berpotensi besar bagi pembangunan
Berbicara
pariwisata.
Daerah
Pariwisata
konteks
Kemaritiman
Berbasis
merupakan
segala
pembangunan di bidang kemaritiman
bentuk kegiatan wisata yang di
salah satunya akan berbicara pada
dukung dengan berbagai fasilitas
konteks pembangunan di bidang
serta
pariwisata
objek-objek
sebab
kemaritiman
4
layanan
yang wisata
tersediapada maritim.
Selanjutnya
Wisata
Maritim
kata
pariwisata
dengan
istilah
merupakan segala bentuk kegiatan
maritim, hal ini di dasarkan maritim
perjalanan dengan berbagai tujuan
memiliki pengertian yang lebih luas
untuk
dan tepat pada focus penelitian ini di
mengunjungi
objek-objek
wisata yang berhubungan dengan
bandingkat istilah laut atau bahari.
laut, daerah pesisir maupun pulau-
Berangkat
pulau kecil.
dari
kondisi
geografis dan letak yang strategis
Penggunaan istilah maritim
serta dukungan SDA yang lebih
sebagai penyanding kata wisata atau
terdepan pada sektor kemaritiman,
pariwisata di karenakan maritim
maka pembangunan pariwisata lebih
memiliki makna yang lebih luas di
di arahkan kepada pembangunan
bandingkan
pariwisata
bahari.
istilah
Laut
laut
merupakan
ataupun tempat
berbasis
Pembangunan
kemaritiman.
pariwisata
berkumpulnya air asin sedangkan
merupakan
bahari merupakan sesuatu yang lebih
otonomi yang bertanggung jawab
ke arah kebudayaan (Daeng Ayub,
sebagai langkah untuk mewujudkan
2014:6).
(2013:2)
pembangunan ekonomi daerah dan
mengaritkan Maritim sebagai segala
masyarakat daerah guna terwujudnya
sesuatu yang berhubungan dengan
tujuan
daerah pesisir (Coastal), Pulau kecil
Kepulauan Anambas itu sendiri.
Subandono
(Small Island), dan laut (Ocean).
dari
salah
satu
maritim
otonomi
Pembangunan
Sehingga dengan demikian, penulis
pariwisata
lebih tertarik untuk menyandikan
keunggulan,
5
memiliki menurut
bentuk
Daerah
sektor berbagai IUOTO
(International Travel
Union
of
Official
Organization)
(Spillane,
2002:87)
7. Pemicu pertumbuhan dan
dalam
perkembangan lembaga
keunggulan
pendidikan profesi pariwisata
tersebut di antaranya;
maupun lembaga yang
1. Pariwisata sebagai faktor
khusus yang membentuk jiwa
pemicu bagi perkembangan
hospitality yang handal dan
ekonomi baik bagi daerah
santun, dan
maupun negara.
8. Pangsa pasar bagi produk
2. Pemicu kemakmuran melalui
lokal sehingga aneka-ragam
perkembangan komunikasi,
produk terus berkembang,
transportasi, akomodasi, jasa-
seiring dinamika sosial
jasa pelayanan lainnya.
ekonomi pada daerah suatu
3. Perhatian khusus terhadap
destinasi.
pelestarian budaya, nilai-nilai
Berangkat dari keunggulan-
sosial agar bernilai ekonomi.
keunggulan di atas, perhatian atas
4. Pemerataan kesejahtraan
pembangunan
sektor
yang diakibatkan oleh adanya
dalam
ini
konsumsi wisatawan pada
pariwisata maritim di Kepulauan
sebuah destinnasi.
Anambas telah di uyakan ke dalam
hal
pariwisata
pembangunan
5. Penghasil devisa.
berbagai bentuk kebijakan. Melalui
6. Pemicu perdagangan
Rencana
international.
Induk
Pembangunan
Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) tahun
6
2010-2025,
Kepulauan
Anambas masuk ke dalam rencana
Anambas sebagai Kabupaten baru
pengembangan Destinasi Pariwisata
masih belum memiliki perencanaan
Nasional (DPN) yang di arahkan
pembangunan
pada
dalam bentuk RIPPDA. Sementara
pembangunan
pariwisata
sektor
pariwisata
maritim. Begitu juga halnya dengan
kebijakan
RIPPDA
sangat
perhatian
Pemerintah
Provinsi
butuhkan
Kepulauan
Riau
terhadap
pembangunan pariwisata itu sendiri.
dalam
di
proses
pembangunan pariwisata di Daerah
Kebijakan
merupakan
Kepulauan Riau. Melalui RIPPDA
pijakan
bagi
tahun
Kepulauan
pariwisata baik pariwisata secara
Anambas masuk ke dalam rencana
umum maupun pariwisata maritim.
pengembangan Korridor Pariwisata
Dengan tanpa adanya RIPPDDA
Daerah (KPD) yang juga di rahkan
sehingga pengembangan pariwisata
pada focus pengembangan pariwisata
Kepulauan Anambas masih harus
maritim.
mengacu
2012-2022,
Berdasarkan
berbagai
bentuk-bentuk
pembangunan
kepada
perencanaan
RIPPDA Provinsi Kepulauan Riau.
perhatian dalam bentuk kebijakan di atas,
landasan
Selanjutnya
perhatian
tersedianya
dengan
RIPPDA
tidak bagi
kebijakan di atas di tujukan untuk
pengembangan pariwisata Kepulauan
mendorong
Anambas, maka melalui Rencana
dan
mendukung
berkembangnya pembangunan sektor
Strategis
pariwisata maritim di Kepulauan
akan di lihat bagaimana dan seperti
Anambas.
apa
Kabupaten
Kepulauan
7
(RENSTRA)
kebijakan
pariwisata
pengembangan
pariwisata maritim di Kepulauan
ditujukkan untuk mengungkapkan
Anambas. Dengan demikian penulis
fenomena-fenomena
tertarik untuk memberi judul pada
dilapangan dalam bentuk kata-kata
“KEBIJAKAN
penelitian
maupun
PARIWISATA
(Studi
berkaitan dengan para pembuat dan
pada
Kabupaetn Kepulauan Anambas)”
1. Bagaimana pengembangan
dipergunakan
agar
informasi
yang
pariwisata
yang
di
tinggi
dari
komponen
masyarakat (Sofian Efendi, 2013:3).
Kepulauan
pendukung
2. Objek Penelitain. 1. Objek Wisata Pantai Pasir
dan
Manang, salah satu objek
penghambat?
dan daya tarik wisata yang
C. Metode Penelitian
terdapat
pada
Kecamatan Siantan.
1. Jenis Penlitian. Penelitian di sini merupakan kualiitatif
survei
sedangkan
mempunyai reliabilitas dan validitas
Anambas?
penelitian
kebijakan,
kebijakan
kemaritiman
Kabupaten
pelaksana
memperoleh
B. Permasalahan.
2. Faktor
berkaitan
tindakan dan lain sebagainya yang
BERBASIS
berbasis
yang
terjadi
dengan prilaku, persepsi, motivasi,
PENGEMBANGAN
KEMARITIMAN
bahasa
yang
2. Objek
Wisata
Pulau
dengan
Bawah, salah satu objek
pendekatan deskriptif serta dibantu
dan daya tarik wisata
dengan survei, penggunaan deskriptif
yang
8
terdapat
pada
Kecamatan
Siantan
Pariwisata
Selatan. 3. Objek
Wisata
Pulau
Kepulauan
terdapat
Data
Kecamatan Palmatak.
Padang
Primer
Dan
6. Teknik
salah
dan
Obsevasi,
wisata yang terdapat pada
Koesioner, Dokumentasi.
Kecamatan Jemaja. dan
alat
Pengumpulan Data.
satu objek dan daya tarik
3. Lokasi
Data
Sekunder.
Pantai
Melang,
Pengelola
5. Jenis dan Sumber Data.
pada
Wisata
Anambas,
Pariwisata, Masyarakat Anambas.
dan daya tarik wisata
4. Objek
Anambas,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Durai, salah satu objek
yang
Kepulau
Wawancara,
7. Teknik Analisis Data. Redukasi
Waktu
Data,
Penyajian
Penelitian.
Data, dan Penyimpulan Data.
Bertempat pada Kabupaten
2.
Anambas dengan 4 (Empat) lokasi
LANDASAN TEORI. 1. Standar dan Sasaran
yang di jadikan objek penelitian
Kebijakan.
dengan Waktu Penelitian di mulai
Pariwisata yang merupakan
dari bulan Afril 2015 Sampai bulan
industri multi sektoral melibatkan
Agustus 2015.
banyak stakeholder dalam proses pengembangannya,
4. Informan. Sekretariat
maka
dengan
Daerah
demikian pengembangan pariwisata
Kepulauan Anambas, Kepala Dinas
dalam hal ini pariwisata berbasis
9
kemaritiman
membutuhkan
maksudkan pada objek-objek yang
dukungan atas sebuah kebijakan
memiliki daya tarik dan keindahan
yang memiliki kejelasan dari apa
yang di kemas menjadi sebuah
yang menjadi standar kebijakan serta
produk wisata. Sedangkan sumber
sasaran yang seperti apa yang ingin
daya manusia di sini dimaksudkan
di capai dari kebijakan tersebut.
pada
Standar
dan
sasaran
dari
subjek-subjek
orang/sekelompok
kebijakan tersebut agar jelas dan
atau
orang
sebagai
pelaku pelaksana kebijakan.
terukur maka dibutuhkan sebuah
Berangkat dari penjelasan di
standar operasional prosedur (SOP)
atas
yang
sebagai
sumber daya alam kebijakan ialah
pedoman pelaksanaan. sebab dengan
segala sesuatu yang di jadikan
tidak
sebagai
bisa
di
adanya
pengembangan
jadikan
SOP
di
pariwisata
dalam akan
yang
dimaksudkan
objek
pariwisata
berbasis
sebagai
pengembangan kemaritiman.
memicu terjadinya multiinterpretasi
Sedangkan sumber daya manusia
atau distorsi antar berbagai pihak
dalam implementasi kebijakan di sini
yang mudah menimbulkan konflik
dimaksudkan sebagai orang atau
antar agen implementasi.
sekelompok
2. Sumber Daya,
orang
selaku
agen
pelaksana kebijakan.
Cakupan dari sumber daya di
3. Hubungan Antar Organisasi.
dalam teori ini meliputi sumber daya
Implementasi dari kebijakan
alam dan sumber daya manusia.
pengembangan
Sumber
melibatkan berbagai pihak sebab
daya
alam
di
sini
di
10
pariwisata
pariwisata
merupakan
industri
organisasi
dinas
pariwisata,
multisektoral. Dari pemahaman di
pembagian kewenangan, hubungan
sini agar terwujudnya pengembangan
antar unit
pariwisata yang terarah dan maju di
serta
butuhkan koordinasi antar berbagai
dengan instansi lain.
pihak,
sebab
Di
dalam
proses
dalam dinas pariwisata,
hubungan dinas pariwisata
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan
aktivitas implementasi kebijakan di
Politik.
sini, beberapa pihak terkait selaku
Selanjutnya,
keberhasilan
pelaksana kebijakan di antaranya:
dari
dinas pariwisata selaku pelaksana
pengembangan
teknis,
selaku
anambas juga akan dipengaruhi oleh
dan
kondisi sosial (mencakup dukungan
sektor
pengelola
swasta
objek
wisata,
komponen masyarakat.
Implementasi
dan
4. Karakteristik Agen
pariwisata
pandangan
anambas),
kebijakan
masyarakat
kondisi
Pelaksana.
(kemampuan
Karakteristik agen pelaksana
ekonomi),
dan serta
di
ekonomi keterbatasan
kondisi
politik
di dalam teori ini mencakup: struktur
(mencakup dukungan dan pandangan
birokrasi,
para elit politik).
pola-pola
dan
norma-
norma yang berlaku di lingkup
Kondisi
sosial
instansi birokrasi, dalam hal ini
dengan
instansi dinas pariwisata. Dengan
maupun keikutsertaan masyarakat
demikian karakteristik dari instansi
Anambas
dinas pariwisata meliputi struktur
pengembangan pariwisata berbasis
11
pandangan,
berkaitan
di
dalam
dukungan
proses
Kemaritiman sedangkan
di
Anambas,
kondisi
ekonomi
kepariwisataan. Selanjutnya melalui RENSTRA
tersebut,
berkaitan dengan sumber dana serta
pengembabangan pariwisata maritim
dukungan dana yang di alokasikan
anambas di wujudkan ke dalam
bagi
pengembangan
pariwisata
bentuk
maritim
Anambas,
Pengembangan
berbasis
di
Rencana Objek
Wisata
Berdasarkan
RIPOW,
selanjutnya bagian kondisi politik,
(RIPOW).
berkaitan dengan dukungan dari para
pembangunan
elit
Kepulauan
politik
dalam
proses
pengembangan pariwisata berbasis
Induk
pariwisata
Anambas
daerah
mengemban
Visi:
Kepulauan Anambas.
“Terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai Destinasi WisataBahari Terkemuka di Provinsi Kepulauan Riau”
3.
Berdasarkan Visi di atas,
Kemaritiman
di
Kabupaten
HASIL PENELITIAN.
A. Implementasi Kebijakan.
berbagai upaya untuk memajukan
1. Standar
dan lebih mengembangkan Destinasi
Dan
Sasaran
Wisata
Kebijakan. Kebijakan pariwisata
pengembangan
maritim
Maritim
di
Kepulauan
Anambas dalam bentuk kebijakandi
Kepulauan
antaranya:
penetapan
peraturan
Anambas berstandar pada RENTRA
bupati nomor 147.A tentang destinasi
pariwisata yang di susun oleh dinas
unggulan daerah yang salah satunya
pariwisata
merupakan objek wisata maritim,
urusan
selaku
penyelenggara
pemerintahan
di
bidang
yakni objek wisata pantai padang
12
melang. Selanjutnya kebijakan entry
Manang,
point wisatawan mancanegara dan
Padang Melang dan Pulau Durai.
asia tenggara yang sedang dalam
Pulau
Bawah,
Pantai
Berbagai upaya untuk menarik
tahap pengupayaan.
minat
kunjung
wisatawan
di
Berangkat dari penjelasan-
antaranya telah di lakukakannya
penjalasan di atas, yang menjadi
kegiatan vestifal seperti; vestifal
permasalah utamanya adalah tidak
padang melang, mincing mania dan
tersedianya
Standart
Operasional
lomba jongkong. Selanjutnya agar
Prosedur
(SOP)
di
objek
dalam
dan
daya
tarik
wisata
pengembangan pariwisata itu sendiri,
kepulauan anambas lebih di kenal
sehingga dalam mewujudkan tujuan
secara luas di lakukannya promosi
dari apa yang menjadi sasaran akan
melalui Website sebanyak 2 (dua)
sedikit terkendala dan terpengaruhi.
PC,
social
media,
Brosur/Peta
Wisata, Booklet/DVD wisata, buku Explore Anambas
2. Sumber Daya. Sumber Daya Alam (SDA) pariwisata
Kepulauan
Anambas, Exotic
Kepulauan Island
dan
sebagainya.
Anambas
Lebih
lanjut,
dari
Manusia
aspek
tersebar dan hampir terdapat pada
Sumber
Daya
setiap Kecamatan, dalam hal ini,
jumlah
pegawai
SDA pariwisata yang di jadikan
pariwisata, kebudayaan, pemuda dan
objek penelitian yakni; Pantai Pasir
olah raga sebanyak 54 orang yang
pada
(SDM), dinas
terdiri dari 1 orang S2, 13 orang S1,
13
11 orang D3, dan 29 orang SMA.
Kelautan
dan
Berbagai upaya untuk meningkatkan
dalam
bentuk
kreatifitas dan ketempilan SDM
masyarakat pesisir, serta koordinasi
salah satunya telah di lakukannya
dengan Satuan Polisi Pamong Praja
pelatihan berupa Traveling dan Hotel
(SATPOL
hasil
pengamanan objek-objek wisata.
kerjasama
dengan
pihak
perusahaan CONOCO PHILIPS.
PP)
(DKP)
pemberdayaan
dalam
bentuk
4. Karakteristik
3. Koordinasi.
Agen
Pelaksana.
Berbagai koordinasi
Perikanan
bentuk
yang
upaya
di
Berdasarkan Peraturan Daerah
lakukandi
Kabupaten
Kepulauan
Anambas
antaranya, koordinasi dengan Badan
Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembentukan Susunan Organisasi
(BAPPEDA)
dalam
dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Perencanaan
dan
bentuk Pemetaan
Kawasan-Kawasan
Daerah.
Dinas
Pariwisata,
Pariwisata,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
koordinasi dengan Dinas Pekerjaan
merupakan unsur pelaksana otonomi
Umum
daerah
(PU)
dalam
pengembangan
akses
jembatan/dermaga,
bentuk
jalan
dan
yang
mempunyai
tugas
melaksanakan urusan Pemerintahan
koordinasi
Bidang
Pariwisata,
Bidang
dengan Badan Lingkungan Hidup
Kebudayaan, Bidang Kepemudaan,
(BLH)
dan
ekosistem
dalam dan
bentuk
kajian
kelestarian
Bidang
Pariwisata,
lingkungan, koordinasi dengan Dinas
Olah
Raga.
Kebudayaan,
Dinas Pemuda
Dan Olah Raga di pimpin oleh
14
seorang
Kepala
Dinas
yang
kepariwisataan
Bertanggung Jawab Kepada Bupati
anambas
secara
umum.
Melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian, dalam satu kelembagaan menyelenggarakan
empat
B. Faktor
unsur
Pendukung
Penghambat.
kedinasan sekaligus. 5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan
1.
Faktor Pendukung.
1.
Pada
tingkat
perhatian
Politik. Kondisi
sosial
dan
masyarakat
Nasional,
Negara
pembangunan
terhadap
di
sektor
masih kurang memberikan dukungan
pariwisata di wujudkan ke
dalam keikutsertaan pengembangan
dalam bentuk RIPPARNAS
pariwisata maritim di kepulauan
tahun
anambas,
kebijakan tersebut, Anambas
hal
ini
tampak
dari
2010-2025.
keikutsertaan mereka dalam bentuk
termasuk
usaha-usaha kepariwisataan maritim
Destinasi Pariwisata Nasional
yang
wisata
(DPN). Pengembangan DPN
maritim, perhatian akan kebersihan
Anambas di arahkan kepada
lingkungan
alam
pengembangan
sebagainya.
Selanjutnya
pada
objek-objek
maritim
dan
kondisi
ke
Melalui
dalam
50
pariwisata
maritim.
politik memberikan dukungan dalam
2.
Pada
tingkat
Provinsi,
bentuk realisasi alokasi anggaran
perhatian pemerintah Provinsi
ekonomi
terhadap
bagi
pengembangan
pariwisata
15
pengembangan Provinsi
Kepulauan Riaudi wujudkan
4.
ke dalam bentuk kebijakan
yang lebih di dominasi oleh perairan
RIPPDA tahun 2012-2022.
menjadikan
Melalui kebijakan tersebut
sebagai daerah maritim yang lebih
Kepulauan Anambas masuk
memiliki kekayaan SDA di bidang
ke
kemaritiman, kekayaan SDA tersebut
dalam
pengembangan
Koridor Pariwisata Daerah
menjadi
(KPD)
berpotensi
sebagai
kawasan
pengembangan
3.
Kondisi geografis Anambas
wisata
Anambas.
Pada
5.
Perhatian
Pemerintah
sebuah bagi
Anambas
modal
yang
pengembangan
pariwisata maritim di Kepulauan
maritim dan ekowisata. tingkat
Kepulauan
daerah,
Letak strategis yang berada di
Kabupaten
jalur New Regional Cruise Corridors
terhadap
dari Singapura–Manila– Hongkong
pembangunan pada sektor pariwisata
menjadikan anambas sebagai daerah
di
Kepulauan
Anambas
wujudkan
tersusun
nya
Pengembangan
ke
dalam
bentuk
yang sangat strategis sebab terletak
Rencana
Induk
pada jalur lintasan pelayaran yang di
Objek
Wisata
pergunakan
untuk
penjelajahan,
(RIPOW). Berlandaskan dokumen
ekspedisi dan penyelaman sebagai
tersebut, pengembangan pariwisata
bagian
Anambas lebih di fokuskan terhadap
perjalanan kapal pesiar.
pengembangan objek-objek wisata maritim.
16
dari
aktivitas
wisata
2. 1.
Faktor Penghambat.
4.
Tidak atau belum adanya kebijakan
dalam
PENUTUP. A. Kesimpulan.
bentuk
Kebijakan
RIPPDA bagi pengembangan
pariwisata
pariwisata
Anambas
di
kepulauan
pengembangan
maritim
Kepulauan
berstandar
pada
anambas menyebabkan tidak
RENSTRA pariwisata yang di susun
atau kurang teridentifikasinya
oleh
objek-objek wisata maritim
penyelenggara urusan pemerintahan
yang lebih berpotensi serta
di
tidak tersedianya indikasi dari
Selanjutnya
program
tersebut, pengembabangan pariwisata
pengembangan
pariwisata itu sendiri.
koordinasi
RENSTRA
bentuk
Rencana
Induk
Objek
Wisata
Lemahnya standar kebijakan dalam
SDM
mencapai
pembangunan
bentuk-bentuk yang
melalui
(RIPOW).
pengembangannya,
pariwisata,
selaku
kepariwisataan.
Pengembangan
dalam
pembangunan
bidang
dalam
tersebut berdampak kepada di
pariwisata
maritim anambas di wujudkan ke
2. Tidak tersedianya RIPPDA
SOP
dinas
sasaran
pariwisata
dari
tersebut
berdampak pada tidak tersedianya
kurang
SOP,
terealisasi, serta dukungan
program
pengenalan
masyarakat yang kurang ikut
objek
dan wisata
kegiatan dalam
bentuk festival bertemakan maritim
berpartisipasi.
serta pengenalan ke dunia luar dalam
17
bentuk
promosi.
Peningkatan
B. Saran.
keterampilan SDM kepariwisataan
1) Menyusun dan menetapkan
yang berarah pada kepariwisataan
RIPPDA
maritim,
Kepulauan Anambas
dalam
koordinasi-koordinasi perwujudan
di
lapangan,
secara
Kabupaten
khusus
di
yang
jadikan
karakteristik agen pelaksana yang
pedoman bagi pengembangan
luas dan menghambat ruang gerak
pariwisata
penyelenggaraan kepariwisataan itu
secara
sendiri serta koondisi masyarakat
pariwisata
maritim.
yang belum berkontribusi dalam
Berdasarkan
RIPPDA
proses
tersebut
pengembangan
pariwisata
maritim di Kepulauan Anambas. Kebijakan
baik
pariwisata
umum
maupun
kemudian
akan
mempermudah
pengembangan
teridentifikasinya
kawasan-
pariwisata di anambas masih belum
kawasan
mengarah
pariwisata maritim yang di
kepada
pengembangan
pengembangan
pariwisata maritim. Meskipun visi
lengkapi
dari pengembangan pariwisata di
pengembangan serta indikasi
anambas
kepada
program
pengembangan
pengembangan pariwisata maritim,
terhadap
kawasan-kawasan
namun di lapangan hal tersebut
wisata maritim.
mengarahkan
masih tampak bertolak belakang dari
dengan
strategi
2) Lebih berkonsentrasi
apa yang di harapkan.
pada
pemerhatian SDA pariwisata maritim
18
sesuai
dengan
kondisi dan potensi alam
daerah yakni dinas pariwisata
Kepulauan
Anambas.
dan kebudayaan serta dinas
Pengembangan
pariwisata
pemuda dan olah raga, hal ini
maritim tersebut mesti di
di
dasarkan
mempermudah
pada
landasan
lakukan
untuk
kebijakan yang jelas bagi
penyelenggaraan
dasar
dalam satu kelembagaan.
pijakan
pengembangan
untuk
pariwiswata
5) Perhatian
maritim itu sendiri.
untuk
dan
pengikutsertaan
3) Menyusun dan menetapkan SOP
di
urusan
komponen
masyarakat di dalam proses
jadikan
pengembangan
pariwisata
pedoman dan pegangan bagi
maritim tersebut, baik dalam
tiap-tiap instansi terkait di
bentuk
dalam proses pengembangan
kepariwisataan yang di kelola
pariwisata
oleh
secara
baik
pariwisata
umum
maupun
perhatian
masyarakat
masyarakat
4) Pemisahan dan pembagian
belum
yang
masih
memadai
bagi
susunan organisasi dan tata
pengembangan
kerja lembaga teknis daerah
kepariwisataan
dinas pariwisata, kebudayaan,
tersebut.
dan
olah
maupun
perhatian atas keterampilan
pariwisata maritim.
pemuda
usaha
raga,
menjadi dua lembaga teknis
19
maritim
Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, 2007, “Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru”, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
DAFTAR PUSTAKA A.
Buku-Buku
Adisasmita, Raharjo, 2013 “Pembangunan Ekonomi Maritim” Jogjakarta: Graha Ilmu Adhayanto, Oksep, 2014 “Maritime Constitution” dalam “Jurnal Selat: Volume 2, Nomor 1” Tanjung pinang: Penerbit Prodi Hukum UMRAH Arikunto, Suharsimi, 2006 “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”, Jakarta: PT Rineka Cipta Ali, Hasyimi. A, 2002, “Organisasi dan Manajemen”, Jakarta: Bumi Aksara
Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2009 “Metodologi Penelitian” Jakarta: Bumi Aksara Natuna, Daeng Ayub, Dkk (Eds), 2009, “Pendidikan dan Pembangunan Berbasis Maritim”, Pekanbaru: UR Press Nugrogho, D Riant, 2003 “Kebijakan Publik, Formasi, Implementasi dan Evaluasi” Jakarta: PT Elex Media Komputindo
Azam dan Mendra, 2011 “system pemerintahan Daerah” Pekan Baru: Alaf Riau
Pitana dan Gayatri, 2005 “Sosiologi Pariwisata” Yogyakarta: ANDI
Effendi, S dan Tukiran (Eds), 2012 “metode penelitian survei”, Jakarta: LP3ES
Sugiyono. 2003 “Metode Penelitian Administrasi Negara” Bandung: Alfabeta
Kuncoro, Mudrajad, 2004 “Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang”, Jakarta: Erlangga
Suharto, Edi, 2010 “Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial” Bandung: Alfabeta
Loriaux, Robert Iwan, 2009 “Potensi dan pengembangan Wisata Bahari Provinsi Kepulauan Riau” Dalam Natuna, Daeng Ayub, Dkk (Eds) “Pendidikan dan Pembangunan berbasis Maritim”, Pekanbaru: UR Press
Spillanne, James J, 2002, “Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya”. Jakarta: Kanisius Syafiie, Kencana. I, 2011 “Pengantar ilmu pemerintahan” Yogyakarta: Rafika Aditama
Musanef, 1995, “Manajemen Pariwisata di Indonesia”. Jakarta: Gunung Harta 20
Syarifudin, 2008, “Efektivitas Kebijakan Pendidikan” Jakarta: PT Rineka Cipta
Pengembangan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 Peraturan Daerah Kepri Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Recana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 2012-2022
Subarsono, AG, 2010 “Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2015
Ndraha, Taliziduhu, 2005, “Kybernologi: Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan” Jakarta:PT Rineka Cipta Widodo, Joko, 2012 “Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan aplikasi, Analisis, Proses Kebijakan Publik” Malang: Bayumedia Publishing
Rencana kabupaten 2011-2015
Pariwisata Anambas
Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata Kabupaten Kepulauan Anambas C. Internet Baiquni, 2014, “Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim”http://maritim.wg.u gm.ac.id/?attachment_id=171 , Akses: 11 Mei 2015
Winarno, Budi, 2012 “Kebijakan Publik: Teori, Proses Dan Studi Khusus” Yogyakarta: CAPS Yoeti, Oka A, 2008, “Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Informasi dan Aplikasi” Jakarta: Kompas B.
Strategis Kepulauan
Subandono, 2013 “Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Perpektif Menjaga Kedaulatan dan Kesejahteraan Masyarakat” http://maritim.wg.ugm.ac.id/? attachment_id=174, Akses: 11 Mei 2015
Peraturan PerundangUndangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan daerah anambas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolalan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk
21
