KEBIJAKAN NASIONAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMANFAATAN RUANG DALAM KAWASAN HUTAN

KEBIJAKAN NASIONAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMANFAATAN RUANG DALAM KAWASAN HUTAN

Disampaikan dalam Rapat Kerja Regional BKPRN Yogyakarta, 7 September 2016

Prof. DR. Ir. San Afri Awang, MSc. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TANTANGAN PEMBANGUNAN Merupakan kebijakan dan kendali Nasional

FAKTOR PENDORONG/DRIVERS : • Pengembangan produksi pangan nasional Pengembangan infrastruktur konektivitas utama Jawa

•

PENEKAN/PRESSURE : •

• Pertumbuhan metropolitan Pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsinya

Harus ditangani pada skala kabupaten/kota

Harus ditangani kebijakan dan kendali Provinsi atau kerjasama antar Kab/kota

DAMPAK/IMPACT : •

KEADAAN SAAT INI/STATE : •

• Krisis kestabilan tata air Krisis sampah dan penurunan kualitas lingkungan • Pencemaran dan kerusakan lingkungan • Rentan bencana

• Penyusutan tutupan lahan Konversi daerah lindung dan pertanian

SEBARAN WILAYAH PENYEDIA JASA LINGKUNGAN UTAMA

Jasa pengatur air Jasa penyimpan air

TEKANAN PEMBANGUNAN PADA DAERAH-DAERAH PENYEDIA JASA LINGKUNGAN WKP I Prov. Banten

Waduk Ciawi, Sukamahi, Cipanas, Leuwikeris, Sadawarna, Santosa, Sukahurip (Jabar)

KRISIS EKOLOGI TERJADI BILA : 1. Pembangunan di daerah-daerah penyedia jasa tinggi tidak dimitigasi dampaknya 2. Tidak ada kebijakan mengenai peningkatan daya dukung LH 3. Tidak punya visi apakah jasa ekosistem akan disubstitusi atau direkayasa teknologi agar supplynya tetap memadai

FSRU Bandara Kertajati

KSN Gerbangkertasusila

FSRU Pembangunan Jalan Tol

FSRU

Bandara Kulon Progo Pengembangan Wilayah Metropolitan Jabar

Waduk Karian dan Sindangheula (Banten)

Waduk Logung, Jlantah, Matenggeng (Jateng) Kilang Minyak 300 ribu barel Waduk Semantok, Bagong, Lesti, Wonodadi (Jatim) Jasa Regulator Air Jasa Penyedia Air

Tekanan tinggi terhadap daya dukung juga terjadi di Kalimantan

Jalan Strategis Nasional 316 Km

Jalan Nasional 610 Km

Kaltara : - Rekonstruksi jalan SP. TIGA APAS SIMANGGARIS - Pembangunan jalan Mensalong- Tau Lumbis - Pelebaran Jalan TJ. Selor – TJ. Palasn

LANDAK Natural Rubber Palm Oil

Pengembangan Jalur KA Trans Kalimantan (2428 km)

Catatan : Warna biru muda adalah penyedia jasa penyimpan air yang didominasi lahan gambut

Kaltim : Bendungan Teritip

KETAPANG Alumina

BATU LICIN Kalsel : Bendungan Tapin

Iron / Steel

JORONG PLTG/MG Mobile PP Kalselteng 200 MW

Alumina Palm Oil

Catatan : Warna biru tua adalah penyedia jasa regulator air tinggi seperti halnya warna hijau yang lahannya lebih banyak didominasi hutan

......demikian pula Sumatera KUALA TANJUNG

Alumina, Palm Oil

KEK Lhoksumawe

SEI MANGKE

Waduk Keureuto, Rukoh, Tiro, Jambo Aye (NAD)

KEK Sei Mangkei

Kawasan Metropolitan Mebidangro

Estuari Sei Gong, Dompak, Busung (Kepri)

Palm Oil

Waduk Lompatan Harimau (Riau)

Waduk Leusimeme (Sumut)

Jasa Regulator Air

Jasa Penyimpan Air

KEK Padang Pariaman KEK Tanjung Api-api Kawasan Metropolitan Perkotaan Palapa Kawasan Metropolitan Patungraya Agung

Pembangunan Jalan Tol Sumatera Rencana Pengembangan Perkeretapian (2015-2019) Waduk Sukoharjo, Segalaminder, Way Sekampung, Sukaraja III (Lampung) Kawasan Industri Prioritas di luar Pulau Jawa

TANGGAMUS Marine Logistic

KEK Raja Ampat

KEK Sorong

Bandara Werur

Jayapura

Kawasan Industri Bintuni Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jalur Kereta Api baru jalur Sausafor-Arfu (Sorong) melewati CA Tamrau Utara

TELUK BINTUNI Oil dan Gas Petrochemical

Pengembangan Jalur Perkeretapian 2015-2019 (RPJMN)

KEK Teluk Bintuni Bandara Koroway Batu

LP2B

KEK Merauke Kawasan Industri Prioritas di luar Pulau Jawa

KEK Bitung Pare-pare - Mamuju (225Km)

Manado – Bitung (48 Km)

KEK Palu

Bitung – Gorontalo – Isimu (340 Km)

Pusat Pertumbuhan Industri Baru

Makassar - Pare-pare (145 Km)

KEK Garombong

KEK Taka Bonerete

Makassar – Bulukumba – Watambpne (259Km)

STRATEGI BESAR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL 1.

Menjaga dan menahan pertumbuhan pada daerah-daerah penyedia jasa ekosistem tinggi SELAMA tidak ada kebijakan jangka panjang untuk menggantikan layanan jasa ekosistem tersebut

2.

Melakukan rehabilitasi dan pemulihan pada seluruh kawasan rusak, tercemar, dan terdegradasi

3.

Melakukan mitigasi ketat pada dampak dan resiko pembangunan percepatan infrastruktur dan kawasan pertumbuhan, khususnya upaya penegakan hukum, pengendalian ruang melalui disinsentif konversi lahan

4.

Melakukan rekayasa teknologi dan kebijakan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

5.

Menerapkan instrumen ekonomi untuk mengubah pola hidup masyarakat

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN 2011-2030) 1) Rasionalisasi KH selama 20 tahun ke depan, diperkirakan Luas Kawasan Hutan yang masih dapat dipertahankan seluas 112,34 juta ha), untuk mengakomodasi : a. Pembangunan Sektor di Luar Kehutanan/Pengembangan Wilayah/Daerah dan b. Resolusi Konflik tenurial 2) Arahan Pokok dan Target Pemanfaatan/ Penggunaan Kawasan Hutan : a) Kawasan untuk Konservasi ; b) Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut; c) Kawasan untuk Rehabilitasi; d) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar; e) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil dan f) Kawasan untuk Non Kehutanan

ARAHAN MAKRO PEMANFAATAN RUANG KAWASAN HUTAN (RKTN 2011-2030) Arahan

Pemanfaatan

Kawasan untuk Konservasi

Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan

Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Skema-skema perdagangan karbon dapat diarahkan dalam pemanfatan kawasan ini.

Kawasan untuk Rehabilitasi

Kawasan hutan ini penekanannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.

Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar

Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi) dengan berbagai skema, a.l. IUPHHK-HA/HT/RE.

Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil

Kawasan Hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat) dengan berbagai skema (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap SDH menjadi terbuka.

Kawasan untuk Non Kehutanan

Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur perundangan yang11 berlaku.

ARAHAN INDIKATIF PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN (RKTN 2011-2030) FUNGSI KAWASAN (Juta Ha) ARAHAN/RENCANA

HK

HUTAN PRODUKSI

HL

HP

HPT

Jumlah HPK

23,20

-

-

-

-

23,20

-

22,91

1,45 (+3,42)

0,61

arahan menjadi HP

28,40

3,62

3,32

2,23 (+0,60)

1,78

80% sisa arahan menjadi HP

11,55

KAWASAN PENGUSAHAAN HUTAN SKALA BESAR

-

-

20,93 (+6,55)

16,14

80% sisa arahan menjadi HP

43,62

KAWASAN PENGUSAHAAN HUTAN SKALA KECIL

-

1,44

1,76 (+ 1,22)

1,15

80% sisa arahan menjadi HP

5,57

KAWASAN KONSERVASI KAWASAN PERLINDUNGAN HUTAN ALAM DAN LAHAN GAMBUT KAWASAN UNTUK REHABILITASI

18,34

KAWASAN UNTUK NON KEHUTANAN JUMLAH LUAS EFEKTIF KAWASAN HUTAN

26,82

27,67

26,37 (+11,79)

19,68

-

112,34 (85% dari luas total kawasan saat ini)

• Pada kawasan konservasi diantaranya : 5 juta Ha berupa Kawasan Perairan • Pada Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Laghan Gambut termasuk diantaranya HL pantai dan Hutan Lindung Gambut

PETA ARAHAN INDIKATIF PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN (RKTN 2011-2030)

MILESTONE KEBIJAKAN KEHUTANAN INDONESIA 2011-2030 2011-2015 15 14

Kebijakan Kehutanan 2011-2030

13

2016-2020

2021-2025

Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Peningkatan produk hasil hutan.

12

Percepatan rehabilitasi kawasan hutan.

11

Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam.

10

Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan

9

Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.

8

Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.

6

Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kementerian.

5

Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan.

4

Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

3

Pengembangan sistem insentif dan disinsentif.

2

Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan.

1

Pembaharuan sistem.

2026-2030

POKOK-POKOK KEBIJAKAN REGIONAL (RKTN 2011-2030) Wilayah

Kebijakan Umum

JAWA

• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan (Perum Perhutani). • Pengembangan Industri kehutanan berbasis hutan rakyat dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

SUMATERA

• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran perlindungan dan konservasi hutan serta efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan usaha kehutanan bernilai tambah tinggi. • Pengembangan hutan tanaman.

KALIMANTAN

• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM bagi usaha kehutanan • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan

SULAWESI

• • • •

MALUKU

• Peningkatan peran perlindungan dan konservasi serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal. • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan.

BALI DAN NUSA TENGGARA

PAPUA

Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal. Pengembangan hutan tanaman. Pengembangan industri kehutanan Pengembangan HHBK.

• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta peningkatan perlindungan dan konservasi hutan. • Pengembangan HHBK. • Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pengembangan usaha bernilai tambah tinggi & pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal. • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan.

ISU STRATEGIS TERKAIT RPJMN 2015-2019 TORA penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), redistribusi tanah dan legalisasi aset melalui : a. Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha; b. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha; c. Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan d. Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.

PIAPS Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan minimal seluas 12,7 juta ha. 16

PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REVIEW RTRWP 1. Dasar Hukum

2.

a. UU 41 Tahun 1999 (pasal 19) b. UU 26 Tahun 2007 c. PP 104 Tahun 2015 d. PP 15 Tahun 2010 Perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP diperlukan untuk mengakomodir : a. Kondisi eksisting yang sudah berupa permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial b. Mengakomodir proyek strategis nasional c. Dinamika masyarakat /pembangunan

PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM REVISI RTRWP (2008-2016) NO.

PROVINSI

SK PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN/ SK PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN/ SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI

PERSETUJUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN SESUAI SK PERUBAHAN PERUNTUKAN (Ha) PERUBAHAN PENUNJUKAN (Ha) FUNGSI (Ha) NON DPCLS TOTAL 42.616 37.640 80.256 130.542 26.461

Nomor

Tanggal

1

Aceh

SK.941/Menhut-II/2013 dan S.33/Menhut-VII/2014

23/12/2013 dan 16/01/2014

2 3

Sumatera Utara*) Sumatera Barat

SK.579/Menhut-II/2014 dan S.407/Menhut-VII/2014 SK.304/Menhut-II/2011 dan SK.141/Menhut-II/2012

24/06/2014 dan 18/09/2014 09/06/2011 dan 15/03/2012

686.326 96.904

21.153 29.382

707.479

126.286

147.213

9.906

4 5 6

Riau *) Kepulauan Riau *) Jambi

SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 SK.76/MenLHK-II/2015 SK.727/Menhut-II/2012 dan S.11/Menhut-VII/2013

20/4/2016 6/3/2015 10/12/2012 dan 07/01/2013

1.703.374 338.078 13.712

2.711 23.872 336

1.706.085 361.950 14.048

717.543 146.962 20.529

11.552 2370 -

7

Sumatera Selatan*)

9.329

Bangka Belitung *) Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah

SK.798/Menhut-II/2012 dan S.110/Menhut-VII/2013

29/9/2014 dan 11/01/2016 27/12/2012 dan 08/01/2013

230.204

8 9 10 11 12 13 14

44.299 10.878

41.191 3.210

10/11/2011 23/08/2000 02/08/2000 04/07/2003 15/06/1999

4.452 -

239.533 23.583

SK.643/Menhut-II/2011 dan S.58/Menhut-VII/2012 SK.256/Kpts-II/2000 dan S.519/Menhut-VII/2009 SK.220/Kpts-II/2000 dan S.97/Menhut-VII/2011 SK.195/Kpts-II/2003 dan S.276/Menhut-VII/2010 SK.419/Kpts-II/1999 dan S.277/Menhut-VII/2010

19.131 2.192

2.192

31.013

101

SK.359/Menhut-II/2004 dan S.933/Menhut-VII/2009

01/10/2004 dan 11/12/2009

15 16

D.I Yogyakarta Jawa Timur

SK.171/Kpts-II/2000 dan S.932/Menhut-VII/2009

29/06/2000 dan 11/12/2009

SK.395/Menhut-II/2011 dan S.581/Menhut-VII/2010

21/07/2011 dan 11/11/2010

17 18

Bali Nusa Tenggara Barat

SK.433/Kpts-II/1999 dan S.728/Menhut-VII/2009

15/06/1999 dan 14/09/2009

SK.598/Menhut-II/2009 dan S.727/Menhut-VII/2009

02/10/2009 dan 14/09/2009

19 20 21

Nusa Tenggara Timur *) Kalimantan Barat *) Kalimantan Tengah

SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016

11/5/2016

22

Kalimantan Selatan

SK.936/Menhut-II/2013 dan S.26/Menhut-VII/2014 SK.529/Menhut-II/2012 dan S.431/Menhut-VII/2012 SK.432/Menhut-II/2009 dan S.518/Menhut-VII/2009

23

Kalimantan Timur

24

SK.866/Menhut-II/2014 dan S.14/Menlhk/PKTL/PKTL.II/I/2016

dan 30/01/2013 dan 06/07/2009 dan 03/03/2011 dan 10/06/2010 dan 10/06/2010

TIDAK ADA USULAN PERUBAHAN

20/12/2013 dan 10/01/2014 25/09/2012 dan 28/09/2012 22/07/2009 dan 06/07/2009

54.163 554.137

3.490 69.294

57.653 623.431

12.168 352.772

11.811 52.386

1.168.656

236.939

1.405.595

689.666

29.672

-

-

59.503

99.594

39.747

SK.554/Menhut-II/2013 dan S.519/Menhut-VII/2013

02/08/2013 dan 05/09/2013

395.621

73.731

469.352

276.240

11.732

Sulawesi Utara

SK.434/Menhut-II/2013 dan S.521/Menhut-VII/2013

17/06/2013 dan 05/09/2013

6.334

703

7.037

761

290

25 26

Sulawesi Barat Sulawesi Tengah

SK.726/Menhut-II/2012 dan S.62/Menhut-VII/2013 SK.635/Menhut-II/2013, SK.708/Menhut-II/2014 dan S.884/Menhut-VII/2014

10/12/2012 dan 30/01/2013 24/11/2013, 22/08/2014 dan 01/09/2014

64.261

9.295

73.556

251.600

-

94.759

15.312

110.071

42.788

91

27 28 29

Sulawesi Tenggara *) Sulawesi Selatan Gorontalo

SK.465/Menhut-II/2011 dan S.61/Menhut-VII/2013 SK.434/Menhut-II/2009 SK.324/Menhut-II/2010 dan S.238/Menhut-VII/2010

09/08/2011 dan 30/01/2013 7/23/2009 25/05/2010 dan 14/05/2010

110.105

115.111

-

-

-

23.604

55.553

3.787

30 31 32

Maluku Maluku Utara Papua

SK.871/Menhut-II/2013 dan S.27/Menhut-VII/2014 SK.490/Menhut-II/2012 dan S.427/Menhut-VII/2012 SK.458/Menhut-II/2012 dan S.409/Menhut-VII/2012

9/12/2013 dan 10/01/2014 5/9/2012 dan 26/09/2012 15/08/2012 dan 11/09/2012

360.158 273.361

3.957 -

364.115 273.361

20.668 92.222

3.313 5.081

376.385

-

376.385

5.736.830

45.258

33

Papua barat *)

SK.710/Menhut-II/2014 dan S.406/Menhut-VII/2014

27/8/2014 dan 18/09/2014

243.045

50.356

293.401

438.220

3.924

6.833.522

641.147

7.557.776

9.433.172

301.883

TOTAL

*) Perubahan Peruntukan DPCLS masih menunggu persetujuan DPR RI seluas 230.362 ha di 8 provinsi

49.195 159.300 TIDAK ADA USULAN PERUBAHAN

18

Permasalahan Pasca Terbitnya Persetujuan Substansi Kehutanan 1. Keterlanjuran ijin non kehutanan dalam kawasan hutan belum dapat diatasi seluruhnya. 2. Masih terdapat permukiman, fasum dan fasos di dalam kawasan hutan (belum diusulkan pada saat review). 3. Proyek strategis nasional belum seluruhnya terakomodir dalam RTRW (termasuk proyek infrastruktur, maritim, energi dan pangan/IMEP) khususnya pada kawasan hutan. 4. Masih terdapat ketidaksesuaian RTRWP dan RTRWK khususnya pada kawasan hutan.

UPAYA PENYELESAIAN 1. Penyelesaian keterlanjuran pada kawasan hutan mengacu pada PP 104/ 2015, dan PP 105/2015 2. Permukiman, Fasum, Fasos diselesaikan melalui mekanisme: a. Tata Batas dengan mengikuti Permenhut P. 44/Menhut-II/2012 jo P. 62/MenhutII/2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan b. Peraturan Bersama 3 Menteri dan 1 Kepala BPN tahun 2014 (Tim IP4T) c. TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria)  Perpres 2 Tahun 2015 (RPJMN 2015-2019)

3. Proyek strategis nasional dapat diselesaikan dengan mekanisme Izin

Pinjam Pakai Kawasan Hutan 4. Ketidak-harmonisan RTRWK dengan RTRWP perlu pendalaman bersama, khususnya pada kawasan hutan

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (SKEMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN) Skema

Fungsi

Kerjasama Penyelenggaraan KSA/KPA *)

Hutan Konservasi

*) dilarang pada CA dan Zona inti TN

Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan non kehutanan

Tambang, MIGAS Sarpras waduk, Pembangkit

Bersifat Sementara (HL, HPT, HP, HPK) HL, HPT, HP, HPK

21

 Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)  Listrik Kepentingan Nasional - geothermal - Menara Jar Listrik - Kabel & Pendukungnya - jalan pengawasan dan pemeliharaan jaringan

Bersifat Permanen (HPT, HP, HPK)

pinjam pakai kawasan hutan

Jalan, Tol, Rel KA Geothermal, Tansmisi dan distribusi teknologi EBTKE Pertanian dlm rangka ketahanan energi (bauran energi nabati)

Kerjasama dengan pengelola

PL Mikro Hidro, Listrik Msk Desa, dll

Tukar Menukar Kaw Hutan (HPT dan HP)

Waduk/bendungan (sebagai suplay PLTA)

Pelepasan kaw HPK

Pelabuhan/bandara

UPAYA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RTRW 1. Harmonisasi RTRW untuk acuan peruntukan ruang pembangunan antar sektor 2. Seluruh rencana pemanfaatan ruang yang mempunyai aspek legal terpetakan dalam RTRW, agar dalam jangka waktu 20 tahun implementasinya dapat dikendalikan. 3. Perlu integrasi rencana-rencana pada butir 2 di atas dalam skema Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang*) 4. Law Enforcement atas pelanggaran pemanfaatan ruang *)

LHK sudah melakukan integrasi KPH dalam RTRWP untuk rencana dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan

TERIMA KASIH