KEBIJAKAN NASIONAL PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMANFAATAN RUANG DALAM KAWASAN HUTAN
Disampaikan dalam Rapat Kerja Regional BKPRN Yogyakarta, 7 September 2016
Prof. DR. Ir. San Afri Awang, MSc. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
TANTANGAN PEMBANGUNAN Merupakan kebijakan dan kendali Nasional
FAKTOR PENDORONG/DRIVERS : • Pengembangan produksi pangan nasional Pengembangan infrastruktur konektivitas utama Jawa
•
PENEKAN/PRESSURE : •
• Pertumbuhan metropolitan Pertumbuhan penduduk dan tingkat konsumsinya
Harus ditangani pada skala kabupaten/kota
Harus ditangani kebijakan dan kendali Provinsi atau kerjasama antar Kab/kota
DAMPAK/IMPACT : •
KEADAAN SAAT INI/STATE : •
• Krisis kestabilan tata air Krisis sampah dan penurunan kualitas lingkungan • Pencemaran dan kerusakan lingkungan • Rentan bencana
• Penyusutan tutupan lahan Konversi daerah lindung dan pertanian
SEBARAN WILAYAH PENYEDIA JASA LINGKUNGAN UTAMA
Jasa pengatur air Jasa penyimpan air
TEKANAN PEMBANGUNAN PADA DAERAH-DAERAH PENYEDIA JASA LINGKUNGAN WKP I Prov. Banten
Waduk Ciawi, Sukamahi, Cipanas, Leuwikeris, Sadawarna, Santosa, Sukahurip (Jabar)
KRISIS EKOLOGI TERJADI BILA : 1. Pembangunan di daerah-daerah penyedia jasa tinggi tidak dimitigasi dampaknya 2. Tidak ada kebijakan mengenai peningkatan daya dukung LH 3. Tidak punya visi apakah jasa ekosistem akan disubstitusi atau direkayasa teknologi agar supplynya tetap memadai
FSRU Bandara Kertajati
KSN Gerbangkertasusila
FSRU Pembangunan Jalan Tol
FSRU
Bandara Kulon Progo Pengembangan Wilayah Metropolitan Jabar
Waduk Karian dan Sindangheula (Banten)
Waduk Logung, Jlantah, Matenggeng (Jateng) Kilang Minyak 300 ribu barel Waduk Semantok, Bagong, Lesti, Wonodadi (Jatim) Jasa Regulator Air Jasa Penyedia Air
Tekanan tinggi terhadap daya dukung juga terjadi di Kalimantan
Jalan Strategis Nasional 316 Km
Jalan Nasional 610 Km
Kaltara : - Rekonstruksi jalan SP. TIGA APAS SIMANGGARIS - Pembangunan jalan Mensalong- Tau Lumbis - Pelebaran Jalan TJ. Selor – TJ. Palasn
LANDAK Natural Rubber Palm Oil
Pengembangan Jalur KA Trans Kalimantan (2428 km)
Catatan : Warna biru muda adalah penyedia jasa penyimpan air yang didominasi lahan gambut
Kaltim : Bendungan Teritip
KETAPANG Alumina
BATU LICIN Kalsel : Bendungan Tapin
Iron / Steel
JORONG PLTG/MG Mobile PP Kalselteng 200 MW
Alumina Palm Oil
Catatan : Warna biru tua adalah penyedia jasa regulator air tinggi seperti halnya warna hijau yang lahannya lebih banyak didominasi hutan
......demikian pula Sumatera KUALA TANJUNG
Alumina, Palm Oil
KEK Lhoksumawe
SEI MANGKE
Waduk Keureuto, Rukoh, Tiro, Jambo Aye (NAD)
KEK Sei Mangkei
Kawasan Metropolitan Mebidangro
Estuari Sei Gong, Dompak, Busung (Kepri)
Palm Oil
Waduk Lompatan Harimau (Riau)
Waduk Leusimeme (Sumut)
Jasa Regulator Air
Jasa Penyimpan Air
KEK Padang Pariaman KEK Tanjung Api-api Kawasan Metropolitan Perkotaan Palapa Kawasan Metropolitan Patungraya Agung
Pembangunan Jalan Tol Sumatera Rencana Pengembangan Perkeretapian (2015-2019) Waduk Sukoharjo, Segalaminder, Way Sekampung, Sukaraja III (Lampung) Kawasan Industri Prioritas di luar Pulau Jawa
TANGGAMUS Marine Logistic
KEK Raja Ampat
KEK Sorong
Bandara Werur
Jayapura
Kawasan Industri Bintuni Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jalur Kereta Api baru jalur Sausafor-Arfu (Sorong) melewati CA Tamrau Utara
TELUK BINTUNI Oil dan Gas Petrochemical
Pengembangan Jalur Perkeretapian 2015-2019 (RPJMN)
KEK Teluk Bintuni Bandara Koroway Batu
LP2B
KEK Merauke Kawasan Industri Prioritas di luar Pulau Jawa
KEK Bitung Pare-pare - Mamuju (225Km)
Manado – Bitung (48 Km)
KEK Palu
Bitung – Gorontalo – Isimu (340 Km)
Pusat Pertumbuhan Industri Baru
Makassar - Pare-pare (145 Km)
KEK Garombong
KEK Taka Bonerete
Makassar – Bulukumba – Watambpne (259Km)
STRATEGI BESAR PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP NASIONAL 1.
Menjaga dan menahan pertumbuhan pada daerah-daerah penyedia jasa ekosistem tinggi SELAMA tidak ada kebijakan jangka panjang untuk menggantikan layanan jasa ekosistem tersebut
2.
Melakukan rehabilitasi dan pemulihan pada seluruh kawasan rusak, tercemar, dan terdegradasi
3.
Melakukan mitigasi ketat pada dampak dan resiko pembangunan percepatan infrastruktur dan kawasan pertumbuhan, khususnya upaya penegakan hukum, pengendalian ruang melalui disinsentif konversi lahan
4.
Melakukan rekayasa teknologi dan kebijakan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
5.
Menerapkan instrumen ekonomi untuk mengubah pola hidup masyarakat
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN 2011-2030) 1) Rasionalisasi KH selama 20 tahun ke depan, diperkirakan Luas Kawasan Hutan yang masih dapat dipertahankan seluas 112,34 juta ha), untuk mengakomodasi : a. Pembangunan Sektor di Luar Kehutanan/Pengembangan Wilayah/Daerah dan b. Resolusi Konflik tenurial 2) Arahan Pokok dan Target Pemanfaatan/ Penggunaan Kawasan Hutan : a) Kawasan untuk Konservasi ; b) Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut; c) Kawasan untuk Rehabilitasi; d) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar; e) Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil dan f) Kawasan untuk Non Kehutanan
ARAHAN MAKRO PEMANFAATAN RUANG KAWASAN HUTAN (RKTN 2011-2030) Arahan
Pemanfaatan
Kawasan untuk Konservasi
Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya tetap mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dan mempertimbangkan aspek pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut
Kawasan ini tujuan utamanya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan kedepan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya. Skema-skema perdagangan karbon dapat diarahkan dalam pemanfatan kawasan ini.
Kawasan untuk Rehabilitasi
Kawasan hutan ini penekanannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan arahan pemanfaatannya.
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Besar
Kawasan hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar (korporasi) dengan berbagai skema, a.l. IUPHHK-HA/HT/RE.
Kawasan untuk Pengusahaan Hutan Skala Kecil
Kawasan Hutan ini tujuan utamanya diarahkan untuk pengusahaan hutan skala kecil (masyarakat) dengan berbagai skema (HTR, HKm, HD). Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap SDH menjadi terbuka.
Kawasan untuk Non Kehutanan
Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk hutan rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur perundangan yang11 berlaku.
ARAHAN INDIKATIF PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN (RKTN 2011-2030) FUNGSI KAWASAN (Juta Ha) ARAHAN/RENCANA
HK
HUTAN PRODUKSI
HL
HP
HPT
Jumlah HPK
23,20
-
-
-
-
23,20
-
22,91
1,45 (+3,42)
0,61
arahan menjadi HP
28,40
3,62
3,32
2,23 (+0,60)
1,78
80% sisa arahan menjadi HP
11,55
KAWASAN PENGUSAHAAN HUTAN SKALA BESAR
-
-
20,93 (+6,55)
16,14
80% sisa arahan menjadi HP
43,62
KAWASAN PENGUSAHAAN HUTAN SKALA KECIL
-
1,44
1,76 (+ 1,22)
1,15
80% sisa arahan menjadi HP
5,57
KAWASAN KONSERVASI KAWASAN PERLINDUNGAN HUTAN ALAM DAN LAHAN GAMBUT KAWASAN UNTUK REHABILITASI
18,34
KAWASAN UNTUK NON KEHUTANAN JUMLAH LUAS EFEKTIF KAWASAN HUTAN
26,82
27,67
26,37 (+11,79)
19,68
-
112,34 (85% dari luas total kawasan saat ini)
• Pada kawasan konservasi diantaranya : 5 juta Ha berupa Kawasan Perairan • Pada Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Laghan Gambut termasuk diantaranya HL pantai dan Hutan Lindung Gambut
PETA ARAHAN INDIKATIF PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN (RKTN 2011-2030)
MILESTONE KEBIJAKAN KEHUTANAN INDONESIA 2011-2030 2011-2015 15 14
Kebijakan Kehutanan 2011-2030
13
2016-2020
2021-2025
Optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat kawasan hutan Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Peningkatan produk hasil hutan.
12
Percepatan rehabilitasi kawasan hutan.
11
Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam.
10
Komitmen dan Konsistensi Penegakan Hukum Bidang Kehutanan
9
Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.
8
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan.
6
Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kementerian.
5
Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan.
4
Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
3
Pengembangan sistem insentif dan disinsentif.
2
Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan.
1
Pembaharuan sistem.
2026-2030
POKOK-POKOK KEBIJAKAN REGIONAL (RKTN 2011-2030) Wilayah
Kebijakan Umum
JAWA
• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan (Perum Perhutani). • Pengembangan Industri kehutanan berbasis hutan rakyat dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
SUMATERA
• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran perlindungan dan konservasi hutan serta efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan usaha kehutanan bernilai tambah tinggi. • Pengembangan hutan tanaman.
KALIMANTAN
• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM bagi usaha kehutanan • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan
SULAWESI
• • • •
MALUKU
• Peningkatan peran perlindungan dan konservasi serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal. • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan.
BALI DAN NUSA TENGGARA
PAPUA
Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal. Pengembangan hutan tanaman. Pengembangan industri kehutanan Pengembangan HHBK.
• Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta peningkatan perlindungan dan konservasi hutan. • Pengembangan HHBK. • Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pengembangan usaha bernilai tambah tinggi & pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal. • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan.
ISU STRATEGIS TERKAIT RPJMN 2015-2019 TORA penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), redistribusi tanah dan legalisasi aset melalui : a. Identifikasi dan inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha; b. Identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha; c. Identifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan d. Identifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima Reforma Agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.
PIAPS Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan minimal seluas 12,7 juta ha. 16
PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REVIEW RTRWP 1. Dasar Hukum
2.
a. UU 41 Tahun 1999 (pasal 19) b. UU 26 Tahun 2007 c. PP 104 Tahun 2015 d. PP 15 Tahun 2010 Perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP diperlukan untuk mengakomodir : a. Kondisi eksisting yang sudah berupa permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial b. Mengakomodir proyek strategis nasional c. Dinamika masyarakat /pembangunan
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM REVISI RTRWP (2008-2016) NO.
PROVINSI
SK PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN/ SK PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN/ SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN SESUAI SK PERUBAHAN PERUNTUKAN (Ha) PERUBAHAN PENUNJUKAN (Ha) FUNGSI (Ha) NON DPCLS TOTAL 42.616 37.640 80.256 130.542 26.461
Nomor
Tanggal
1
Aceh
SK.941/Menhut-II/2013 dan S.33/Menhut-VII/2014
23/12/2013 dan 16/01/2014
2 3
Sumatera Utara*) Sumatera Barat
SK.579/Menhut-II/2014 dan S.407/Menhut-VII/2014 SK.304/Menhut-II/2011 dan SK.141/Menhut-II/2012
24/06/2014 dan 18/09/2014 09/06/2011 dan 15/03/2012
686.326 96.904
21.153 29.382
707.479
126.286
147.213
9.906
4 5 6
Riau *) Kepulauan Riau *) Jambi
SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 SK.76/MenLHK-II/2015 SK.727/Menhut-II/2012 dan S.11/Menhut-VII/2013
20/4/2016 6/3/2015 10/12/2012 dan 07/01/2013
1.703.374 338.078 13.712
2.711 23.872 336
1.706.085 361.950 14.048
717.543 146.962 20.529
11.552 2370 -
7
Sumatera Selatan*)
9.329
Bangka Belitung *) Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah
SK.798/Menhut-II/2012 dan S.110/Menhut-VII/2013
29/9/2014 dan 11/01/2016 27/12/2012 dan 08/01/2013
230.204
8 9 10 11 12 13 14
44.299 10.878
41.191 3.210
10/11/2011 23/08/2000 02/08/2000 04/07/2003 15/06/1999
4.452 -
239.533 23.583
SK.643/Menhut-II/2011 dan S.58/Menhut-VII/2012 SK.256/Kpts-II/2000 dan S.519/Menhut-VII/2009 SK.220/Kpts-II/2000 dan S.97/Menhut-VII/2011 SK.195/Kpts-II/2003 dan S.276/Menhut-VII/2010 SK.419/Kpts-II/1999 dan S.277/Menhut-VII/2010
19.131 2.192
2.192
31.013
101
SK.359/Menhut-II/2004 dan S.933/Menhut-VII/2009
01/10/2004 dan 11/12/2009
15 16
D.I Yogyakarta Jawa Timur
SK.171/Kpts-II/2000 dan S.932/Menhut-VII/2009
29/06/2000 dan 11/12/2009
SK.395/Menhut-II/2011 dan S.581/Menhut-VII/2010
21/07/2011 dan 11/11/2010
17 18
Bali Nusa Tenggara Barat
SK.433/Kpts-II/1999 dan S.728/Menhut-VII/2009
15/06/1999 dan 14/09/2009
SK.598/Menhut-II/2009 dan S.727/Menhut-VII/2009
02/10/2009 dan 14/09/2009
19 20 21
Nusa Tenggara Timur *) Kalimantan Barat *) Kalimantan Tengah
SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016
11/5/2016
22
Kalimantan Selatan
SK.936/Menhut-II/2013 dan S.26/Menhut-VII/2014 SK.529/Menhut-II/2012 dan S.431/Menhut-VII/2012 SK.432/Menhut-II/2009 dan S.518/Menhut-VII/2009
23
Kalimantan Timur
24
SK.866/Menhut-II/2014 dan S.14/Menlhk/PKTL/PKTL.II/I/2016
dan 30/01/2013 dan 06/07/2009 dan 03/03/2011 dan 10/06/2010 dan 10/06/2010
TIDAK ADA USULAN PERUBAHAN
20/12/2013 dan 10/01/2014 25/09/2012 dan 28/09/2012 22/07/2009 dan 06/07/2009
54.163 554.137
3.490 69.294
57.653 623.431
12.168 352.772
11.811 52.386
1.168.656
236.939
1.405.595
689.666
29.672
-
-
59.503
99.594
39.747
SK.554/Menhut-II/2013 dan S.519/Menhut-VII/2013
02/08/2013 dan 05/09/2013
395.621
73.731
469.352
276.240
11.732
Sulawesi Utara
SK.434/Menhut-II/2013 dan S.521/Menhut-VII/2013
17/06/2013 dan 05/09/2013
6.334
703
7.037
761
290
25 26
Sulawesi Barat Sulawesi Tengah
SK.726/Menhut-II/2012 dan S.62/Menhut-VII/2013 SK.635/Menhut-II/2013, SK.708/Menhut-II/2014 dan S.884/Menhut-VII/2014
10/12/2012 dan 30/01/2013 24/11/2013, 22/08/2014 dan 01/09/2014
64.261
9.295
73.556
251.600
-
94.759
15.312
110.071
42.788
91
27 28 29
Sulawesi Tenggara *) Sulawesi Selatan Gorontalo
SK.465/Menhut-II/2011 dan S.61/Menhut-VII/2013 SK.434/Menhut-II/2009 SK.324/Menhut-II/2010 dan S.238/Menhut-VII/2010
09/08/2011 dan 30/01/2013 7/23/2009 25/05/2010 dan 14/05/2010
110.105
115.111
-
-
-
23.604
55.553
3.787
30 31 32
Maluku Maluku Utara Papua
SK.871/Menhut-II/2013 dan S.27/Menhut-VII/2014 SK.490/Menhut-II/2012 dan S.427/Menhut-VII/2012 SK.458/Menhut-II/2012 dan S.409/Menhut-VII/2012
9/12/2013 dan 10/01/2014 5/9/2012 dan 26/09/2012 15/08/2012 dan 11/09/2012
360.158 273.361
3.957 -
364.115 273.361
20.668 92.222
3.313 5.081
376.385
-
376.385
5.736.830
45.258
33
Papua barat *)
SK.710/Menhut-II/2014 dan S.406/Menhut-VII/2014
27/8/2014 dan 18/09/2014
243.045
50.356
293.401
438.220
3.924
6.833.522
641.147
7.557.776
9.433.172
301.883
TOTAL
*) Perubahan Peruntukan DPCLS masih menunggu persetujuan DPR RI seluas 230.362 ha di 8 provinsi
49.195 159.300 TIDAK ADA USULAN PERUBAHAN
18
Permasalahan Pasca Terbitnya Persetujuan Substansi Kehutanan 1. Keterlanjuran ijin non kehutanan dalam kawasan hutan belum dapat diatasi seluruhnya. 2. Masih terdapat permukiman, fasum dan fasos di dalam kawasan hutan (belum diusulkan pada saat review). 3. Proyek strategis nasional belum seluruhnya terakomodir dalam RTRW (termasuk proyek infrastruktur, maritim, energi dan pangan/IMEP) khususnya pada kawasan hutan. 4. Masih terdapat ketidaksesuaian RTRWP dan RTRWK khususnya pada kawasan hutan.
UPAYA PENYELESAIAN 1. Penyelesaian keterlanjuran pada kawasan hutan mengacu pada PP 104/ 2015, dan PP 105/2015 2. Permukiman, Fasum, Fasos diselesaikan melalui mekanisme: a. Tata Batas dengan mengikuti Permenhut P. 44/Menhut-II/2012 jo P. 62/MenhutII/2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan b. Peraturan Bersama 3 Menteri dan 1 Kepala BPN tahun 2014 (Tim IP4T) c. TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) Perpres 2 Tahun 2015 (RPJMN 2015-2019)
3. Proyek strategis nasional dapat diselesaikan dengan mekanisme Izin
Pinjam Pakai Kawasan Hutan 4. Ketidak-harmonisan RTRWK dengan RTRWP perlu pendalaman bersama, khususnya pada kawasan hutan
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (SKEMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN) Skema
Fungsi
Kerjasama Penyelenggaraan KSA/KPA *)
Hutan Konservasi
*) dilarang pada CA dan Zona inti TN
Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan non kehutanan
Tambang, MIGAS Sarpras waduk, Pembangkit
Bersifat Sementara (HL, HPT, HP, HPK) HL, HPT, HP, HPK
21
Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Listrik Kepentingan Nasional - geothermal - Menara Jar Listrik - Kabel & Pendukungnya - jalan pengawasan dan pemeliharaan jaringan
Bersifat Permanen (HPT, HP, HPK)
pinjam pakai kawasan hutan
Jalan, Tol, Rel KA Geothermal, Tansmisi dan distribusi teknologi EBTKE Pertanian dlm rangka ketahanan energi (bauran energi nabati)
Kerjasama dengan pengelola
PL Mikro Hidro, Listrik Msk Desa, dll
Tukar Menukar Kaw Hutan (HPT dan HP)
Waduk/bendungan (sebagai suplay PLTA)
Pelepasan kaw HPK
Pelabuhan/bandara
UPAYA PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RTRW 1. Harmonisasi RTRW untuk acuan peruntukan ruang pembangunan antar sektor 2. Seluruh rencana pemanfaatan ruang yang mempunyai aspek legal terpetakan dalam RTRW, agar dalam jangka waktu 20 tahun implementasinya dapat dikendalikan. 3. Perlu integrasi rencana-rencana pada butir 2 di atas dalam skema Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian ruang*) 4. Law Enforcement atas pelanggaran pemanfaatan ruang *)
LHK sudah melakukan integrasi KPH dalam RTRWP untuk rencana dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
TERIMA KASIH