KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI kEHUTANAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
Jakarta, September 2014
Disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga
Luas Kawasan Hutan Indonesia Kawasan Hutan
Luas (± Ha)
Hutan Konservasi
27.415.137,26
Hutan Lindung
29.938.757,84
Hutan Produksi Terbatas
27.179.652,01
Hutan Produksi Tetap
29.317.609,55
Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
13.956.310,63
Total
Data :12 Agustus 2014
122.404.872,67
INOVASI KEBIJAKAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN 1. Pelaksanaan tata batas kawasan hutan sampai dengan 2009 sudah mencapai 219.206 km (77,64%) namun baru menghasilkan penetapan kawasan hutan 11,29% dari luas total kawasan hutan Indonesia 122.404.872,67 ha.
2. Sejak tahun 2012, melalui skema New Initiative , target tata batas kawasan hutan tahun 2010-2014 yang semula sepanjang 25.000 kilometer Target 2010-2014 Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
Target
3.440
4.560
4.000
6.000
7.000
ditingkatkan menjadi 63.117 kilometer. Target 2010-2014 (New Initiative) Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
Target
3.440
4.750
16.000
19.000
20.000
REALISASI PENETAPAN KH (New Initiative) sampai dengan 4 September 2014 I. Realisasi Percepatan Penetapan= 58.154.230,22 ha (47,51%), terdiri dari: • Surat Keputusan 733 buah. • Peta Lampiran 3.904 lembar. [Peta disesuaikan dengan skala format RBI yang tersedia]
II.
Realisasi Penetapan sebelum 2009= 13.819.510,12 ha (11,29%), terdiri dari: • Surat Keputusan 830 buah. • Peta Lampiran 830 lembar. [Satu SK dilampiri satu Peta dengan skala bervariasi]
III.
Total Penetapan=
71.973.740,34 ha (58,80%), terdiri dari:
58,80%
• Surat Keputusan 1.563 buah. • Peta Lampiran 4.734 lembar.
Target Penetapan: Sampai dengan akhir Desember 2014:
• Luas: 83.312.731,18 ha • Persentase terhadap kawasan hutan: 68,06% Sampai dengan 2015:
• Luas: 122.404.872,67 ha • Persentase terhadap kawasan hutan: 100,00%
Intervensi Regulasi 1.Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 bahwa sejak tanggal putusan MK tersebut, Kawasan Hutan yang ditunjuk sah namun belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2.Nota Kesepakatan Bersama 12 Kementerian/ Lembaga tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2013 bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi para pihak dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia.
3. Penyempurnaan Permenhut • Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 menjadi P.62/Menhut-II/2013 Pengakuan Hak-hak pihak ketiga dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pendelegasian wewenang penandatanganan Surat Keputusan dan Peta kawasan hutan oleh Dirjen Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.
• Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/ Menhut-II/2010 menjadi P.25/Menhut-II/2014 Penyederhanaan susunan dan tugas Panitia Tata Batas (PTB)
• Revisi PP.44 tahun 2004 Terkait penguatan pengakuan hak-hak pihak ketiga dan masyarakat hukum adat (konsultasi publik).
• Kawasan hutan yang telah ditetapkan masih dimungkinkan adanya klaim atas hak-hak pihak ketiga yang sah. • Kementerian Kehutanan mengeluarkan ketentuan dan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.44/Menhut-II/2012 jo P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, khususnya pada Pasal 23 dan Pasal 24.
• AMAR pada setiap Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan terdapat klausul: ”Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan ini, dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan”.
• Penyelesaian hak-hak pihak ketiga melalui pembuktian hak-hak ketiga mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Penegasan konversi dan pengakuan hak didasarkan pada Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis
MODEL EMPIRIK Sumber: Permenhut P.44/2012 jo P.62/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
Pemohon Pemohon
Pemerintah Kabupaten/ Kota
Alat Bukti Klaim Pihak Ketiga
Kementerian Kehutanan
Perubahan Batas Kawasan Hutan
MODEL REKONSTRUKSI
Pemohon Pemohon
Sumber: Hasil rapat koordinasi KPK, Kemenhut, BPN, dan Pemprov Kepri, di Bintan, 19 Agustus 2014
Pemerintah Kabupaten/ Kota
Alat Bukti Klaim Pihak Ketiga
BPN
Tidak
Penilaian Data Fisik dan Data Yuridis
Ya
Penegasan/ Pengakuan Hak
[Kontekstual dan Spasial]
Kementerian Kehutanan
Ya
Perubahan Batas Kawasan Hutan BPN
Penerbitan Alas Hak
Pendelegasian wewenang penandatanganan Surat Keputusan dan Peta kawasan hutan oleh Dirjen Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan
1912
2012
PENUTUP 1.
2.
3.
Terwujudnya sinergitas dan koordinasi lintas sektor harus segera dimulai dengan pengharmonisasian peraturan perundangan serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan. Terwujudnya kawasan hutan yang mantap perlu didukung dengan pemberian akses memadai kepada masyarakat sebagai kondisi pemungkin (enabling condition) yang berkeadilan Terwujudnya batas dan fungsi kawasan hutan yang jelas dan diakui oleh publik, akan menjadi dasar bagi Bangsa ini untuk dapat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara berkesinambungan serta membangun kemampuan daya saing Bangsa, khususnya dalam penyediaan Pangan, Energi dan Air yang bersumber dari kawasan hutan.
Kementerian Kehutanan
