KEBIJAKAN NASIONAL PENGATURAN IRTP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEAMANAN PANGAN

KEBIJAKAN NASIONAL PENGATURAN IRTP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEAMANAN PANGAN BAHAYA BIOLOGIS

BAHAYA KIMIA

AMANKAN AMANKAN PANGAN PANGAN dan dan BEBASKAN BEBASKAN PRODUK PRODUK dari dari BAHAN BAHAN BERBAHAYA BERBAHAYA BAHAYA FISIK

BEBAS BAHAYA

Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

KONDISI IRTP DI INDONESIA 1. Data Lengkap Belum Tersedia 2. Belum Menerapkan CPPB-IRT dengan Baik 5. Hasil Pengujian Sampel Tahun 2005 Menunjukkan TMS : PROFIL PRODUK PANGAN TMS YANG DITINDAKLANJUTI JAN-SEP 2006 Lain-lain 12% Cemaran Mikroba 19%

Pemanis Buatan 31%

Benzoat 8% Pewarna 13%

Boraks 8%

Formalin 9%


DEFINISI IRTP Adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis


MASALAH UTAMA

Produk bermacammacam khususnya kualitas CPPB-IRT khususnya higiene dan sanitasi Modal usaha dan cara mendapatkannya Pemasaran Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

Latar Belakang SPP-IRT • Meningkatkan kualitas IRTP • Meletakkan IRTP dalam posisi strategis dan sehat • Menciptakan iklim usaha yang optimal untuk IRTP


Landasan Hukum SPP-IRT • Keputusan Kepala Badan POM Nomor : HK. 00.05.5.1640 • Tatacara penyelenggaraan SPP-IRT • Penyelenggara : Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Kesehatan


Produk Non SPP-IRT • Susu dan hasil olahannya • Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses/penyimpanan beku • Pangan kaleng • Pangan untuk bayi • Minuman Beralkohol • AMDK • Pangan yang wajib SNI • Pangan lain yang ditetapkan Badan POM Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

Mendapatkan Sertifikat • Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan: • Wajib ikut Pelatihan PKP 2 hari • Diberikan kepada peserta yang ikut; post test minimal 60 • Diterbitkan P-IRT jika hasil pemeriksaan sarana produksi minimal cukup Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

UU NO. 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN Mengatur a.l. • Keamanan pangan

• Mutu dan gizi pangan • Label dan iklan pangan • Pemasukan & pengeluaran pangan ke dalam dan dari wilayah Indonesia • Tanggung jawab industri pangan • Peran serta masyarakat • Pengawasan • Ketentuan pidana Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

Tanggung Jawab Industri Pangan Tanggung jawab badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut [Pasal 41 ayat (1)]. Selanjutnya mengenai tanggung jawab industri pangan diatur oleh pasal 41, 42, 43. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

Peran serta Masyarakat Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan perlindungan bagi orang perseorangan yang mengkonsumsi pangan dan dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan mengenai hal-hal dibidang pangan dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan sistem pangan (pasal 51 dan 52)


Pengawasan Wewenang Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan : • Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan • Menghentikan, memeriksa dan mencegah setiap sarana • Membuka dan meneliti setiap kemasan pangan • Memeriksa setiap buku, dokumen atau catatan lain • Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha/dokumen lain sejenis [Pasal 53 ayat (2)] Fungsi-fungsi pengawasan diatur dalam pasal 53, 54 Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

PP 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

Meliputi : 1. Dasar-dasar pelabelan 2. Keterangan yang dicantumkan pada label 3. Ketentuan tentang nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat, tanggal kadaluarsa, nomor pendaftaran, kode produksi, kandungan gizi 4. Pelabelan pangan olahan tertentu Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Mengatur antara lain: • Asas dan tujuan perlindungan konsumen • Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha • Larangan bagi pelaku usaha • Tanggung jawab pelaku usaha • Pembinaan dan pengawasan • Badan perlindungan konsumen • Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat • Penyelesaian sengketa • Penyidikan • Sanksi Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

Perlindungan konsumen

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

Tujuan perlindungan konsumen 1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau jasa; 3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;


Tujuan perlindungan konsumen lanjutan 4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

INFORMASI LEBIH LANJUT ? Silakan hubungi:

Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Jalan Percetakan Negara 23, Jakarta 10560 Telp : 021 42878701, 42803516, 428 75738, 425 9624 Fax : 021 42878701. email : [email protected]

Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Deputi III, Badan POM RI

KEBIJAKAN NASIONAL PENGATURAN IRTP DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEAMANAN PANGAN

Recommend Documents