1
KEBIJAKAN KPTA TENTANG MEJA INFORMASI DI WILAYAH PTA PALANGKA RAYA1
1. Pendahuluan Reformasi yang sudah bergulir sejak tahun 1998 ternyata banyak membawa perubahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. Tuntutan reformasi
untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu regulasi (Peraturan). Lahirnya Undang-Undang
No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi merupakan suatu jawabaan terhadap tuntutan reformasi akan transparansinya jalannya suatu pemerintahan. Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa “Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan”. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) disebutkan “Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien sehingga dapat diakses dengan mudah”. Selanjutnya pada Tahun 2009, Pemerintah dan DPR RI menerbitkan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk 1
Disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam acara Pelatihan Meja Informasi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, di aula lantai I Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, pada hari Selasa, 17 April 2012.
2
serta
terwujudnya
tanggungjawab
negara
dan
korporasi
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mendukung pengimplementasian Undang-Undang tersebut di atas diterbitkanlah Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tantang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010Pasal 4, disebutkan bahwa Badan Publik wajib : a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini; b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efesien; c. menetapkan
peraturan
mengenai
standar
prosedur
operasional(SOP) layanan informasi publik sesuai dengan Peraturan ini; d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya; f. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumaman dan Meja Informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara; g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik; h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
3
j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi ; dan k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya. Amanah yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut haruslah kita emban dan terapkan secara benar di lingkungan kerja kita masing-masing, sehingga cita-cita bangsa untuk mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan yang bersih sesuai dengan agenda reformasi dapat terealisir. 2. Keterbukaan Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia Sebelum lahirnya Undang-Undang
No 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik,
Mahkamah
Agung
sudah
terlebih
dahulu
melakukanreformasi birokrasi dengan menerbitkan suatu program unggulan yang diberi nama Quick Wins, salah satu isinya adalah tentang Transparansi Peradilan. Bagi Mahkamah Agung transparansi peradilan adalah salah satu bentuk dari Keterbukaan informasi, untuk melaksanakan hal tersebut, pada tanggal 28 Agustus 2007 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi. Kelanjutan program keterbukaan informasi di pengadilan diwujudkan dalam bentuk ketersediaan meja informasi baik di Mahkamah Agung maupun Pengadilan-Pengadilan dibawahnya. Prinsip dasar
dari meja
4
informasi adalah sejauhmana Pengadilan dapat memberikan informasi yang diperlukan pencari keadilan dalam jangka waktu yang sesuai. Pada tahun 2010 meja informasi di Mahkamah Agung telah dikunjungi oleh 2140 orang.2 Selanjutnya pada tahun 2009 ketentuan mengenai pelayanan informasi di lingkungan Mahkamah Agung di perkuat lagi dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor : 01 WKMA-NY-SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada Tahun 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Nomor
:
1-144/KMA/SK/I/2011
TentangPedoman Pelayanan Di Pengadilan. Dan terakhir pada bulan Februari di Tahun 2012 ini, baru saja Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pada Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, amanah untuk melakukan pelayanan publik dengan baik ditegaskan dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi Di Peradilan Agama. Keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan salah satu wujudnya adalah pelayanan meja informasi. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011, Pasal 7
menyebutkan bahwa Meja Informasi dibentuk dengan tujuan : 2
6.
Rum Nessa. 2011. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta. Hlm.
5
1. Memberikan pelayanan informasi secara efektif dan efisien kepada Pemohon informasi. 2. Menjadi penghubung antara masyarakat dan aparat peradilan sehingga independensi dan imparsialitas aparat peradilan tetap terjaga. Setelah terbentuknya Meja Informasi, maka3 : 1. Seluruh pelayanan informasi di Pengadilan hanya dapat dilakukan melalui Meja Informasi. 2. Majelis Hakim, Hakim dan/atau Panitera Pengganti yang sedang menangani perkara dilarang memberikan informasi mengenai perkara yang ditanganinya kepada pihak yang berperkara atau pihak-pihak lain di luar persidangan (Sterilisasi Ruangan Pengadilan). 3. Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti memberikan informasi mengenai suatu perkara kepada Petugas Informasi. 4. Aparat Pengadilan selain Petugas Informasi memberikan layanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kebijakan KPTA Tentang Keterbukaan Informasi Pada tingkatan Pengadilan Tinggi Agama dan khususnya Pengadilan Agama tentunya akan lebih sering lagi berinteraksi dengan masyarakat / para pihak, karena kepada Pengadilan Agama lah untuk pertama kali para pihak / masyarakat datang mencari keadilan. oleh karenanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama harus secara serius untuk mengemban amanah Undang-Undang tersebut. 3
Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Pasal 8.
6
MenurutAssegaf4 informasi yang dikelola Pengadilan adalah harta karun yang belum tergali. Kajian dan pengelolaan atas informasi Pengadilan (misal :putusan pengadilan, data statistik perkara, data jumlah penyebaran hakim dan pegawai atau data administrasi perkara) dapat memberikan berbagai informasi dan manfaat serta sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Manfaat dari keterbukaan informasi di Pengadilan yaitu : 1. Penentuan dan perubahan peraturan, kebijakan di berbagai bidang (termasuk sumber daya manusia, perencanaan anggaran, penyusunan program kerja, dll); 2. Mendorong pembangunan hokum dan konsistensi putusan; 3. Peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim dan panitera pengganti; 4. Evaluasi dan monitoring kinerja dan integritas hakim serta pegawai pengadilan; 5. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas keadilan; 6. Meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan dan kesalah pahaman; 7. Mengembalikan serta meningkatkan kepercayaan public. Pemberian informasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, baik yang dilakukan secara langsung melalui petugas meja informasi, maupun yang tidak langsung seperti melalui website atau brosur haruslah jelas dan sesuai ketentuan. Karena hanya dengan informasi yang jelas dan sesuai ketentuanlah para pihak pencari keadilan/ masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar.
4
(C4J).
Assegaf, Rifqi S. 2011. PelatihanKeterbukaanInformasiPengadilan, MahkamahAgung RI dan Changes For Justice
7
Saya menyadari tentunya nanti dalam implementasinya di meja informasi masih ada terdapat ketidaksinkronan antara teori dan praktek, hal itu bias terjadi karena masyarakat yang kita hadapi berbeda-beda karakternya dan kita baru saja melakukan pelayanan informasi secara baik, namun apabila ketidaksinkronan tersebut terjadi, maka saya minta Saudara tetaplah bersikap ramah, sabar dan tenang.
Silahkan Saudara berkreasi untuk menciptakan
kenyamanan sepanjang tidak melanggar ketentuan.
Palangka Raya, 17 April 2012 Ketua, Ttd Drs. H. RODLIN AFIF, S.H.
