Kebijakan dan Strategi Pembangllnan Kelalllan dan Perikanan
51
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENGISI WAWASAN NUSANTARA Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL. M.I
PENDAHULUAN Masa sebelull1 ll1aupun pasca keputusan Mahkall1ah Internasional terhadap kasus kepemilikan PuIau Sipadan dan Ligitan, reaksi publik di Indonesia sungguh sangat menggembirakan . Pertall1a, untuk pertama kalinya masalah kepemilikan pulau telah menyedot perhatian publik sedemikian rupa sehingga hampir setiap hari kita dapat membaca be rita tentang hal Ill!. Dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri tentang proses yang telah ditempuh oleh Indonesia dalam perkara ini, disertai dengan penekanan bahwa apapun hasil dari keputusan Mahkamah Internasional nanti sudah disepakati sebagai final alld binding , artinya merupakan keputusan akhir dan mengikat dan oleh karenanya harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Reaksi publik meningkat dengan diumumkannya keputusan Mahkamah Internasional, dan kesadaran akan pemingnya ani pulau-pulau terutama pulau-pulau kecil pun turut terakselerasi. sebagaimana terlihat dalam berita-berita di surat kabar, dan hingga saat ini isu mengenai pulau-
pulau kecil yang terletak nun jauh disa n8 di daerah
perbatas~1n m~1sjh
terus
menggema. Masalah ini telah menyedot perhatian bebrbagai pihak dan menumbuhkan berbagai sentimen baik yang bersifat negatif maupun positif. Dalam pada itu , sesuai dengan tema diskusi ilmiah hari ini untuk menempatkan masa lahnya dengan tepat, dan sebelum kita sampa i pad a masalah yang menjadi pokok bahasan dalam diskusi ilmiah ini pelu kita kaji dulu beberapa pengertian dalam hukum internasional khususnya hukum laut yang terkait.
I Gurubesar Hukum Internasional Universiws P,uJjadj
Nomor I Tah1l1l XXXIII
52
HllkulJI dall PelJlvallglllwl1
KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI TENTANG NEGARA KEPULAUAN
HUKUM
LAUT
1982
Konsepsi negara kepulauan sebenarnya pernah dikemukakan pada Konferensi Hukum Lam Jenewa yang pertama. namun tidak mell1peroleh respons dari peserta Konferensi. Konsepsi ini kemudian diajukan kell1bali pad a Konferensi Hukulll Laut keliga. ketika Indonesia bersallla-sallla dengan Filipina , Fiji dan Mauritius Illengajukan suatu usul telllang negara kepulauan. Setelah Illelalui pembahasan pad a KOlllisi 2 akhirnya konsep negara kepulauan (archipelagic col/cept) tersebUl diterima oleh peserta Konferensi dan kellludian dimasukkan ke dalalll naskah Konvensi Hukum Laul 1982 sebagai Bab IV yang berisi ketellluan-ketentguan lentang asasasas negara kepulauan (archipelagic state principles).
Negara Kepulauall Ketenruan pokok dari Bab IV ini yaitu Pasal 46 lIIemberikan pengertian tentang negara kepulauan sebagai " Negara yg seluruhnya terdiri dari saLU atau lebih kepulauan dan dapat ll1encakup pulau-pulau lain". Da!am pada itu secara yuridis Pasa! ini juga Illemberikan pengertian tentang "Kepulauan" yang diartikan sebagai : "gugusan pulau, terll1asuk bag ian dari pulau. perairan dialllaranya. dan wujud alamiah lainnya yg satu sall1a lain ll1empunyai hubungan yg erat sehingga pulau-pulau . perairan dan wujud alall1iah lainnya tersebut merupakan satu kesatuan geografis. ekonomi s dan politis yg hakiki. dan secara historis dianggap demikian ." Bandingkan ketemuan tersebut dengan Dekla rasi Djuanda yang diumumkan pad a tanggal 13 Desember tahun 1957. yang antara lain menetapkan bahwa : " ... bahwa segal a perairan di sekitar. di amara Jan yang menghubungkan pulau-pulau yang tennasuk daratan Negara Republik Indonesia. dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagianbag ian yang wajar dariapa wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan dcmikian merupakan bag ian dari perairan nasional yang berada dibawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. "
iallllari - Maret 2003
53
Kebijakall dall SlrGlegi Pemballglll1all Kelal/lall dan Perikanall
Melihat pada formulasi ketentuan tersebut di atas tampak benar peranan besar Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya sekaligua menyumbangkan ketentuan hukum nasionalnya menjadi bag ian dari hukum internasional. Sesuai dengan keadaan nyata wilayah Negara Republik Indonesia maka tidak dapat disangkal lagi bahwa Indonesia adalah suatu negara kepulauan. Namun demikian tampaknya hal ini belum disadari betul oleh berbagai pihak di negara ini. Salam satu permasalahan adalah bahwa sampai saat ini belum ada satu penghitungan resmi tentang data-data kepulauan Indonesia. Sampai saat ini data yang pernah dipublikasikan tentang hal ini adalah yang diterbitkan pad a tahun 1986 oleh Pusat Survey dan Pemetaan (Pussurta) ABRI. yang menghasilkan jumlah seluruh pulau dalam wilayah Negara Republik Indonesia mencapai 17 .508 buah dengan jUllllah pulau yang sudah Illemiliki nama sejullliah 5 .707 buah. Angka ini Illerupakan penghitungan yang lebih maju dibanding dengan yang biasa banyak dikutip dalam berbagai tulisan yang banyak Illenggunakan angka + 13.000 buah pulau dan yang melll iliki nama sekitar 3.000 buah. Sedangkan Illengenal luas perairan instansi yang telah mempublikasikannya adalah Dinas Hidro-oceanografi TNI-AL. Dengan delllikian dapar disimpulkan bahwa data kepulauan Indonesia diperkirakan sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini. Data KepuIauan Indonesia JUMLAH PULAU Pulau Bernallla Pulau Tidak Bernama LUAS PERAIRAN Laut Teritorial Perairan Kepulauan ZONA EKONOMI EKSKLUSIF PANJANG GARIS PANTAI
17.508 5.707 11.80 I 3.205.908 km' 300.000 km' 2. 905. 743 km' 2.707.092 km' 81.290 km
Kedaulatan Negara Kepulauan Terhadap Sumberdaya Alam Sesuai dengan thema diskusi ilmiah kali ini yaitu "Kasus SipadanLig itan : Masa lah Pengisian Konsep Negara Kepulauan ". dan sesuai dengan pe rmintaan panitia disk'Usi. tulisan ini akan lebih difokuskan pada
Nomor I Tailull XXXlll
54
Hukum dan Pembangunan
apa yang dapat dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, untuk mencoba mengisi Konsep Negara Kepulauan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercakup dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Oleh karena tema diskusi ini Juga menekankan pad a Kasus Sipadan-Ligitan, maka pengisiannya akan lebih difokuskan lagi pada pembahasan mengenai pulau-pulau kecil pada umumnya, dan pulau-pulau kecil di perbatasan pada khususnya. Pasal 2 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa kedaularan suaru negara meliputi selain wilayah daratannya juga meliputi wilayah laut di luar daratannya tersebut ya ng meliputi : • perairan pedalaman: • perairan kepulauan (kJlUsuS bagi suatu negara kepulauanl; dan • laut rerirorial Selain dari itu setiap negara juga memiliki kedau latan di : • ruang udara di atas wilayah negara (daratan dan laut); dan • dasar laut dan tanah dibawahnya Dalam pada itu Konvensi Hukum Laut 1982 juga menetapkan bahwa khusus bagi Negara Kepulauan kedaulatannya meliputi juga: ' I . perairall keplliallall (archipelagic Ivorers) , yaitu perairan yang berada di sebelah dal am dari garis-garis pangkal lurus kepulauan yang ditarik berdasarkan ketemuan Pasal 47 , tanpa memperhitungkan jaraknya dari pantai; 2. ruallg IIdara (air space) di atas perairan kepulauan. dasar lalll dall ((Illail diball'allllya (sea-bed alld! subsoil) . serra sUl/lber daya alal/l di dalal/ll/ya Disamping itu ketentuan ini juga menetapkan bahwa pengaturan temang hak lintas alur-alur laut kepulauan ridak akall I/Iel/lpellgaruhi srafllS perairall keplliallall , rual/g {{dara di a((lsl/ya, dasar 10111 dal/ ((II/ail dibalVallllya maupun kedallla((lll (erhadap sUl/lberdaya alal/ll/ya.
2
Pasal 49 KOllvensi Hukum Lam 1982.
]Glluari - Marel 2oo3
Kebijakall da/1 Strategi Pemba/1gunall Ketaulall dall Perikallan
55
Konvensi Hukum Laut 1982 juga mengakui hak-hak berdaulat negara termasuk negara kepulauan terhadap sumberdaya alam di bag ian lam yang bukan wilayah negara, sebagai berikut : I. di zona ekollomi eksklusif (exclusive economic zone) yaitu bag ian dari laut lepas yg berbatasan dengan lam teritorial dimana negara memiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan dan mengelola SUMBEROA Y A ALAM-nya 2. di landas konrinen (continenral shelf) yang berupa dasar laut dan tanah dibawahnya (sea-bed and subsoil) yang berbatasan dengan daerah dasar laut dibawah laut terilOrial, sampai dengan bat as maksi-mal 350 mil dari garis pangkal , atau 100 mil dari kedalaman 2.500 meter. Oi Iandas kontinen negara Illemiliki hak-hak berdaulat untuk memanfaatkan dan Illengelola sumberdaya alamnya Sebagai salah satu upaya untuk mengimpleillentasikan ketentuanketentuan Konvensi Hukum Lam 1982 tersebur, pad a tanggal 8 Agustlls 1996 , Indonesia mengumumkan Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang antara lain menetapkan bahwa "Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial, petairan kepulauan dan perairan pedalaman.,, 3 Oalam pada itu kedaulatan negara di perairan Indonesia meliputi : 4 - wilayah perairan Indonesia - ruang udara diatas wilayah perairan Indonesia - dasar laut dan tanah dibawahnya; dan - sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya Oengan dikeluarkannya Undang-Undang ini maka kepentingan nasional dan inrernasional di perairan Indonesia, telah memiliki dasar untuk selanjutnya ditata, diamankan dan dikembangkan secara terarah dan disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional.' Salal1 salU kepentingan nasional Indonesia yang berkaitan dengan wilayah perairan adalah perikanan. Perikanan yang selama ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan kolonial kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang NO.9 tahun 1985 3
Ps. 3 ayat (1 )
4
Ps. 4.
5
Lihal Penjdasan UU No.6 lahun 1996 lenlang Perairan Indonesia.
Nolltor / Tahull XXX//l
56
HlIklllll dall Pelllballgllilan
tentang Perikanan. Undang-Undang ini ternyata juga harus berpacu untuk mengejar perkembangan dunia perikanan yang cllkup pesat sehingga perlu diperbaharlli pula. Saat ini sllatu Rancangan Ulldang-Ulldallg telltallg Perikanan sedang dipersiapkan untuk l11enjadi bagian dari hak inisiatif OPR. Namun demikian beberapa ketentuan dari Undang-Undang No. 9 lahun 1985 tersebU[ di alas. antara lain lllenetapkan bahwa Wilayah Perikanan Indonesia melipllli Perairan Indonesia. su ngai. danau. waduk. rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia. sena Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Khusus mengenai perikanan di ZEE Indonesia diatur dalam Undang-Undang NO.5 lahun 1983 temang ZEE Indonesia. dan Pe raturan Pemerimah No. 15 tahun 1994 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hayati di ZEE Indonesia . Kedua produk hukum tersebllt berisi. antara lain. ketemuan-ketentuan lentang macam-macalll kegiatan di ZEE Indonesia . pelllanfaatan sUlllberdaya hayati pada ul11ulllnya Illaupun secara khusus oleh pihak asing. elan konservasi sUlllberdaya hayali. Oisamping kegiatan perikanan pel11anfaatan sumberdaya eli lallt juga melipliti sllmberdaya non-hayati. yang antara lain diatur melalui pelbagai pcraturan perundang-undangan yang berkailan dengan pe nambangan. minyak dan gas bumi dan tcnrang landas kontinen Indonesia . Dengan demikian pengaturan Konvensi Hukulll Laut 1982 rentang pemanfaatan sumberdaya alam di laut mengikuti status hllkulll dari berbagai macam zona maritim yang secara garis besar dapat dibedaka n. sebagai berikur :
PEMANFAATAJIi SUMBERDAYA ALAM BERDASARKAN KO\'VENSI HUKUM LAUT (l,"JIiCLOS) 1982
BAGIAN LAUT
I:
STATUS HUKID-f
I
;
Perairan Pedalaman Perairan Kepulauan
I kedaulatan I
kedaulatan
PEMANFAA TAN Sm1BERDA YA ALAM HAK I pemanfaatan i penuh pemanfaatan penuh
i
KEWAJIBAN konservasi
,
I konservasi lllengakui hak perikanan tradisional
Jallllari - Morel 2003
I I
Kebijakall dall Slralegi Pelllbangullan KelaUlall dan Perikollall
Laut Teritorial
kedaulatan
pemanfaatan penuh
Zona Tambahan
yurisdiksi terbatas
pengawasan (sepanjang berkaitan)
Zona Ekonomi Eksklusif
hak-hak berdaulat yurisdiksi
pemanfaatan eksklusif
Laut Lepas
kebebasan
kebebasan
Landas Kontinen
hak-hak berdaulat
pemanfaatan eksklusif
Kawasan Dasar Laut Internasional
wansan bersama umat manUSla
57
negara tetangga konservasi
konservasi memberi kesempatan negara lain thd. Surplus perikanan konservasi menghormati hak negara lain memberi sumbangan dari hasil produksi LK diluar 200 mil-Iaut
pemanfaatan be rsama
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Dengan te lah berd irinya Departemen Kelautan dan Perikanan pell1bangunan nas ional d i bidang kelautan dan perikanan kini ll1enjadi tugas pokok dan fungs i dari instansi pemerintah yang baru tersebut , ll1eskipun sebenarnya sebagian besar dari lUg as pokok dan fung si di bidang kelautan telah tersebar di pelbagai instansi pemerintah lain yang telah lebih dahulu lahir dari Departemen ini. Departemen Kelautan dan Perikanan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan berlandaskan pada visi sebagai berikut :
Nomor / To/wil XXXl/I
I I
I
I I
58
HukU11l dan PembangullQIl
"Ekosistem laut dan perairan tawar beserta segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus disyukuri. dipelihara kelestariannya. dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesaruan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia." Visi tersebut akan direalisasikan Illelalui pencapaian Illisi yang meliputi peningkatan : I. kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya: 2 . peran sektor perikanan dan kelauran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi: 3. kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkaran konsumsi ibn; 4. daya dukung serta kualitas lingkungan dan pemeliharaan perairan tawar, pesisir. pulau-pulau kecil dan iautan; dan 5. peran !aut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa Indonesia. Potensi petnbangunan ekonomi kclautan berdasarkan sumbel'daya alam dapat digolongkan sebagai berikut :
jenis
A. Sumberdaya dapat pulih (rellewable resources) yang meliputi ikan dan biOla lainnya; terumbu karang; hutan Illangrove ;pulau-pulau keci!. dll. B. Sumbet'daya tak dapat pulih (lloll-rellewable resources) yang meliputi antara lain minyak dan gas bumi; bahan tambang dan mineral lainnya; C. Enel'gi kelalltan, amara lain be rupa gelombang; pasang suru!; OTEC (OcCGn Therll/al Energy Conl'ersion ); angin. dll. D. Jasa-jasa Iingkullgan (environmelltal services) seperti misalnya media transportasi dan komun ikasi; pengaturan iklim; keindahan alam: penyerapan limbah, dll.
PELUANG PENGEMBANGAN SUMBERDA YA PERIKANAN Peluang pengembangan sumberdaya perikanan akan dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan seeara berkelanjutan , dengan menetapkan amara lain hal-hal sebagai berikut : = 6.4 juta ton/th Potensi Lestaril MaxilllulIl Sustainable Yield
Jallllari - Maret 2003
Kebijakan dal/ SrrGlegi Pembal/gunall Kelautan dal/ Perikallall
59
Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB)/ Toral Allowable Crach (TAC)
= 5,12 juta ron/rh. (80%)
Dengan perkiraan jumlah IOral rangkapan untuk tahun 200 I sebesar 4 jura ron pertahun misalnya, maka peluang pengembangan sumberdaya perikanan akan mencapai ± 1,12 - 2,4 jura ron per·tahun. Ul1luk iru relah direrapkan sembi Ian wilayah pengembangan perikanan sebagailllana rerlihar dalam pera di bawah ini : PELUANG PENGEMBANGAN SUMBERDA YA PERIK-\NAN
1. Sel~1 M~taka : 2. Lnt Cina Selatan ; 3. lautJawa ; 4. Sel~t Makasar d~n Laut Flores: 5. l autSanda: 6. lau t Seram simpai Teluk Tomini; 7. Laul Sulawesi dan S.amuderOi PUifik : 8. Laut Aralura : S $amudera Hindia
Dalam ll1elaksanakan tugas pokok dan fung sinya tersebut Deparremen Ke lauran dan Perikanan relah ll1enerapkan srraregi pembangunan kelauran dan perikanan sebagai berikur : I. pemanfaaran sUlllberdaya kelauran dan perikanan dan jasa kelauran, secara opr imal, efisien, dan berkelanjuran; 2. ll1eningkatkan pengawasan dan pengendalian sUlllberdaya kelauran dan perikanan; 3. merehabilitasi ekosisrem habitar pesisir dan laut; 4. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan manajelllen profesional pada seriap mara ramai usaha bidang kelauran dan perikanan; 5. mell1bangun dukungan kebijakan fiskal dan monerer yang kondusif:
Nomor 1 Tallllll XXXIII
Hukum dall Pemballgullilll
60
6. 7.
memberdayakan sosial ekonomi masyarak3t kelautan dan perikanan; mengembangkan dan memperkuatjaringan ekonomi;
8.
mengcmbangkan dan memperkuat sistem informasi kelautan dan perikanan;
9.
mengembangkan sistem dan mekanisme hukum dan nasional dan internasional;
kelembagaan
10. menanamkan wawasan kelautan pad a sel uruh masyarakat. Berdasarkan strategi pembangunan kelautan dan perikanan tersebu( Departemen Kelautan dan Perikanan juga (elah menetapkan beberapa target spesifi k ke lautan dan perikanan yaitu : I. Pertumbuhan ekonomi : peningkatanipemeliharaan kesejahteraan; 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa melalui gizi ikan; , J. Memelihara daya dukung dan kualitas ekosistem laut; 4. LaUl sebagai pemersatu bangsa; dan 5 . Penumbuhan budaya bahari. Dalal11 melaksanakan tugasn\,a tersebut disu un struklUr organisasi Departeme n Kelautan dan Perikana n sebagai berikul
.
. .. ,.... " ......
I
STRUKTUR ORGANISASI OKP
I
EIfTCRl
I
CITJEI. ?:i:i K ")I ,:, ~ i.\.NGK:'P
DITJEH PEM;.E ,.OALIA N 'SOKEl AUTAN PERIKANAN
J
~AJI
'~
I. !
S!COITJE N
I ~-
;;PjG;)\'IAS.. .'l SJ '~'l
JOII/tari - Marel 2003
Kebijakan dan Srraregi Pembangllnan Keiallfan dan Perikanan
61
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Sampai saat ini pengisian konsep Negara Kepulauan ternyata tidak hanya merupakan lUg as pokok dan fungsi dari Departemen Kelautan dan Perikanan saja, mengingat bahwa selama ini telah banyak instansi pemerintah yang juga tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan hal tersebul. Namun sesuai dengan tema diskusi ilmiah ini dan didasarkan pada kenyataan yang ada secara umum pengisian konsep Negara Kepulauan khusus jika ditinjau sebagai konsep kewilayah masih menghadapi kendala, antara ~ain : I.
Belum adanya landasan hukum penetapanipengukuran batas-batas terluar wilayah dan yurisdiksi negara di laut : PP No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Tilik Tilik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang baru saja diundangkan ternyata perlu direvisi. karena selain kurang mencerminkan ketentuan-kelentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, juga telah memasukkan dua pulau Sipadan dan Ligitan kedalamnya.
2.
Belum didaftarkannya daftar koordinal geografis titik-titik pangkal pada Sekjen PBB sesuai dengan ketenlUan Pasal 47 ayat 8 Konvensi Hukum Laut 1982 Indonesia harus mencamumkan garis-garis pangkal kepulauannya pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya Kon vensi memberi alternatif lain yaitu dengan menyerahkan daftar koordinat geografis dari titik-titik pangkalnya.
3.
Masih adanya garis-garis batas dengan negara tetangga yang bermasalah : berbeda dengan wilayah daratannya yang berbatasan hanya dengan liga negara, di laut Indonesia memiliki bag ian-bag ian laut yang langsung berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. Sampai saat ini Indonesia telah berhasil mencapai persetujuan tentang garis batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinennya dengan beberapa negara tetangga, antara lain dengan Singapura , Malaysia, Thailand, India , Papua Nugini dan Australia. Dalam pada itu Indonesia juga masih memiliki beberapa bagian laut yang belum berhasil ditetapkan garis batasnya, antara lain dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Palau dan Timor Leste, dan kemungkinan dengan India dan Sri Lanka.
Nomor I Tahlll1 XXXJI1
62
Hukum dan PembangllllGn
4.
Kurangnya kesadaran akan kesatuan wilayah Indonesia sebagai satu negara kepulauan asas-asas negara kepulauan yang telah diperjuangkan sekian lamanya di forum internasional hingga memperoleh pengakuan melalui Konvensi Hukulll Laut 1982 tersebut ternyata belulll disadari oleh hampir sebagian besar masyarakat Indonesia . Hal ini tampak antara lain setelah lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam salah satu ketentuannya menetapkan bahwa wilayah Daerah selain di daratan meliputi juga bag ian laut dengan batas maksimum 12 mjil-Iaut diukur dari garis pantai untuk wilayah Provinsi dan sepertiganya untuk Oaerah Kabupaten/Kata. Hal ini telah mengakibatkanh adanya pemisahan laut ke dalam beberapa wilayah kewenangan dan menimbulkan sengketa kewilayahan antar Daerah.
Keadaan yang diuraikan di atas sudah barang tentu telah menimbulkan berbagai dampak terhadap kepentingan nasional, antara lain: I.. Belulll adanya batas yuridis wilayah negara di laU! secara pasti akan menimbulkan dampak tidak adanya jaminan tegaknya kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut. 2.
Belum ditetapkannya batas-batas yang pasti akan menimbulkan kurangnya pengakuan internasianal atas batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut sehingga keadaan demikian akan menyebabkan kurang kuatnya daya runding Indonesia apabila terjadi sengketa batas wilayah dan juga sengketa dalam pemanfaatan sumberdaya alam di laut. Selain dari itu hal demikian juga akan menyulitkan dalam negosiasi garis batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara tetangga.
3. Tidak adanya kepastian hukum tentang wilayah pemanfaatan sumber day a alam di laut akan membuka peluang untuk kegiatan ilegal khusunya oleh pihak asing. 4. Timbulnya ancaman disimegrasi bangsa yang berasal dari masalah kewilayahan dan kewenangan pemanfaatan sumberdaya alam di laut oleh Daerah.
Jallilari - Maret 2003
Kebijakan dan Slralegi Pelllbangunan Kelalllan dan Perikanan
63
PERMASALAHAN PULAU-PULAU KECIL Dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Departemen Kelautan dan Perikanan masalah pengelolaan pulau-pulau kecil merupakan satu hal yang menjadi bagian dari tugas pokok Direktorat lenderal Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Keci!. Untuk itu unit kerja Departemen Kelautan dan Perikanan tersebut telah berusaha untuk menatanya antara lain dengan mengeluarkan suatu Pedoman Pengelolaan Pulau-pulau Keci!. Salah satu hal yang menarik dari pedoman tersebut menyangkut masalah definisi . pulau-pulau kecil yang berbunyi sebagai berikut : "pulau/ gugusan pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari : sisi ekologis , ekonomi. sosial & budaya, baik secara individual maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dan pengelolaan sumberdayanya." Definisi di atas tampaknya Juga belum mengupayakan implementasi dari ketentuan yuridis tentang pulau sebagaimana tercantum dalall1 Pasa l 121 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, yang berbunyi sebagai berikut : "Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang . dikelilingi aleh air clan yang ada di atas permukaan air pad a air pasang. Disinilah letak permasalahannya dimana pengelolaan terhadaplll ' pulau-pulau kecih lebih hanya didasarkan pad a pendekatan secara ekosistell1 dan belum memasukkan pendekatan secara yuridis. Dikaitkan dengan kekalahan Indonesia untuk memasukkan Pulaupulau Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah kedaulatannya. yang menjadi inti permasa lahan dewasa ini adalah dari seluruh pulau-pulau yang merupakan bagian dari wi layah Negara Republiik Indonesia. pulau-pulau kecil khususnya yang terletak di daerah perbatasan menurul I"'ndangan Direkrorat Pulau-pulau Kecil memiliki berbagai pennasalahan. amara lain I. 2. 3. 4. 5.
Lokasi : ull1umnya jauh terpencil dari pusat kegiatan: Aksesibilitas sulit; Mahalnya biaya pembangunan sarana dan prasarana; Pengawasan dan pengamanannya sulit; Cenderung menjadi tempat penyelundupan_ penangkapan ikan secara illegal:
Nomor I Tall/Ill XXXIII
64
Hukllln dan Pemballgul1an
6. Kerusakan lingkungan cenderung l11eningkal dan pel11bangunannya lertinggal
PULAU-PULAU KECIL DI DAERAH PERBATASAN LAUT YANG PERLU DIPERHATIKAN
r)hi!;PfJ~i )~
:::\.]
F'aC;!i('
PULAU-PULAU KECIL DI PERBATASAN YANG PERLU MENDAPAT KEBIJAKAN PEMANFAATAN PULAU2 KECIL Meskipun dihadapkan pada l11asalah sebagaimana dicoba diindikasikan di atas, Departemen Kelautan dan perikanan khususnya Direktorat lenderal Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil lelah berusaha untuk merespons berbagai masalah antara lain dengan menetapkan kebijakan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang didasarkan pad a pendekatan sebagai berikut : I. Konservasi : untuk perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya , serta nilai kekhasan dan keasliannya
Janllari - Mare! 2003
Kebijakan dan SrraIegi Pembangullan Ke/alllan dall Perikanall
65
2. Elwllomi : berdampak positif terhadap pertumbuhan e konomi & pengembangan wilayah sehingga dapat meningkatkab kesejahteraan m asya rakat 3. Politik & Keamanan : sebagian pulau-pulau kecil di perbatasan l1lerupaka n lokas i titik pangkal (base-points) pengukuran wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk itu telah disusun pelbagai program dan kegiatan yang l1leliputi , amara lain: I.
Penyusunan: rencana perbaikan ekosistel1l l1lelalui pelibatan masyarakat Pulaupulau Kecil: peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil: pedoman eva illasi dan monitoring pengelolaan Pulau-pu lau Kecil; rencana induk dan rencana pengel olaan Pulau-pulau Kecil : pedoman investasi di Pulau-pulau Kecil ; profil Pu lau-pulau Kecil ;
2.
Pengelolaan dan pengembangan Pulau-pulau Kecil:
3.
Pembuatan data dasar Pulau-pulau Kecil; dan
4.
Re habilitasi ekosistem Pulau-pulau Kec il.
Lebih jauh beberapa pulau telah dipilih untuk dijadikan sebagai kawasan tertentu. antara lain : I.
Kep . Riau (berbatasan dgn. Malaysia & Singapura) : P. Nipah. P .Karimun. P. Nongsa. dll.
2.
Kep. Natuna (be rbatasa n dgn. Malaysia & L. Cina Selatan) P Damar. P. Mangklai, P. Sekatung, P. Sibiu Kecil , P. Tongkong. dll.
3.
Kep. Nlinukan (berbatasan dgn. Malaysia) : P. Sebatik. P Nunukan. dll .
4.
Kep . Sangihe Ta laud (berbatasan dgn. Filipina) : P. Miangas , P . Kawio. P . BalUbawa ikang, P. Marote , dll.
5.
Pulau-pulau Provo Papua (berbatasan dgn. Palau & PNG): P. Liki. P. Bepondi. P. Fanildo. P. Fani, dJl.
6.
Pulau-pu lau yg berbatasan dgn. Australia: P. Dana. P. Mangudu . dJl .
7.
Pulau-pulau yg berbatasan dgn. Timor Leste : P. Asutubun , P . Selaru T imur . P. Selaru Barat, P. Batarkusu, P. Masela, P . Meatimiarang _ P. Batek . dJl .
Nomor 1 Tahull XXXlll
P. Brass.
66
Hllkul1I dan Pelllbangul1GIl
KESIMPULAN Dari uraian di atas dalam pengisisan konsep atau lebih tepatnya asas-asas negara kepulauan untuk kepentingan nasional periu diperhat ikan beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, atara lain : I . penetapan batas wilayah negara yang pasti merupakan manifestas i utama kedaulatan wilayah suatu negara kepulallan; 2.
penetapan batas wilayah negara tidak dapat dilepaskan dari fakta sejarah, pUlitik dan hukum (nasional dan internasiunal ):
3.
pembangunan wilayah perbatasan, khususnya di pulau-pulau kecil harus merupakan bagian integral dari pembangllnan nasional;
4.
keamanan dan kesejahteraan wilayah perbatasan akan ll1endukung ketahanan nasiona!: dan
5.
penetapan batas wilayah negara Illerupakan perwujudan dari wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi. polilik. ekonomi. sosial budaya dan pertahanan keall1anan .
Demikianlah sUll1bangan pelllikiran yang mudah-mudahan akan dapal dijadikan scbagai bahan pelll ikiran lebih lanjul umuk ll1encapai apa yang dicita-citakan ll1elalui diskusi ilmiah ini yaitu pengisian konsep atall asas-asas negara kepulauan unruk mendulmng pelaksanaan kepentingan nasiona!.
Jakarta. 5 Februari 2003.
ianuari - Marel 2003
