KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 64/Pdt/2015/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----------------------------------------------------------------DARMAWAN PRAKARSA (TJOA TJONG HIAN ), beralamat di Jl. Tiang Bendera No.80, RT.005/RW.003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan

Tambora,

Jakarta

Barat,

dalam

hal

ini

memberikan kuasa kepada : Surya Bakti Batubara, SH. MM., Palti Hutagaol, SH., Robert Paruhum Siahaan, SH., dan Arrie Afrian, SH., dari Kantor SURYA BATUBARA & ASSOCIATES, LAW FIRM, berkantor di Wisma Intra Asia Gedung Annex 1 Lt.2, Jl. Prof. DR. Soepomo, SH No.58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2014; --------------------------------------------------------------- Sebagai Pembanding, semula Tergugat II ; --------LAWAN : H. MOH. RUSMIN, beralamat di Mekarsari Rt.011 Rw.003 Kelurahan Kalangsari,

Kecamatan

Karawang, Propinsi

Rengasdengklok,

Kabupaten

Jawa Barat, dalam hal ini memberi

kuasa kepada : SRI JOELIASTOETI, SH.MH Advokat berkantor di Komplek Ruko Betawi Permai, Jalan Payangan No. 1 Jatirangga Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014; ------------------------------------------------------ Sebagai Terbanding, semula Penggugat ; ---------

DAN 1. HADI YAMIN, beralamat dahulu di Jalan Pluit Selatan I No.75 Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar negeri; --------------------------------------------- Sebagai Turut Terbanding, semula Tergugat I; ------.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

2. PT. BANK MANDIRI ( Persero ) Tbk, Credit Recovery I Group, Regional Credit Recovery III Jakarta Kota dahulu BANK BUMI DAYA JAKARTA KOTA, berkedudukan di Jalan Lapangan Stasiun No. 2 Jakarta Kota; ------------------------------------------------ Sebagai Turut Terbanding, semula Tergugat III; ----3. ERLY SOEHANDJOJO, PPAT Wilayah Kecamatan Rengasdengklok, berkedudukan di Jalan Kertabumi No. 71 Karawang; ---------- Sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat I; -4. IDA ROSIDA SURYANA, SH. Notaris dan PPAT Wilayah Kecamatan Rengasdengklok, berkedudukan di Jalan Melati No. 8 Karawang; ------------------------------------------------------------------ Sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat II; 5. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, berkedudukan di Jalan A. Yani No. 68 Karawang; ------------------------------------- Sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat III; -

Pengadilan Tinggi tersebut; -------------------------------------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Februari 2015, No. 64/PEN/PDT/2015/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara para pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 08 Oktober 2014, Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw; -------------------------TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 08 Oktober 2014 Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw; ------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 29 Januari 2014 di bawah Register Nomor : 4/Pdt.G/2014/PN.Krw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -------------1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah atas sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari semula atas nama HAJI RUSMIN bin Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

BARDI seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut : --------------------------------------

Sebelah Utara

:

Jl. Raya Rengasdengklok. -----------------------------

-

Sebelah Timur

: Tanah UPOH/AHMAD. ----------------------------------

-

Sebelah Selatan

: Tanah SUKAR. --------------------------------------------

-

Sebelah Barat

: Tanah H. RAHMAN. -------------------------------------

2. Bahwa pada tahun 1988 PENGGUGAT pernah mengadakan perjanjian hutang piutang dengan TERGUGAT I, yang mana hutang piutang tersebut diberikan dengan 2 (dua ) tahap yaitu : -------------------------------------------------

Tahap Pertama : sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) yang diberikan/ diserahkan pada tanggal 22 Nopember 1988. ------------------

-

Tahap Kedua : sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) yang diberikan/diserahkan pada tanggal 20 Oktober 1988. ---------------------Atas hutang tersebut diatas telah disepakati bahwa sebagai jaminannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 49 atas nama HAJI RUSMIN bin BARDI. -----------------------------------------------------------------

3. Bahwa pada saat PENGGUGAT hendak membayar hutangnya ternyata TERGUGAT I sudah pindah alamat dan PENGGUGAT telah berusaha mencari tempat tinggal TERGUGAT I yang baru akan tetapi sampai saat Gugatan

ini

diajukan

TERGUGAT

I

tidak

pernah

diketahui

lagi

keberadaannya. ------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa karena tidak ditemukan alamat TERGUGAT I maka PENGGUGAT mencari informasi tentang status tanah sertifikat Hak Milik No. 49 atas nama HAJI RUSMIN bin BARDI pada TURUT TERGUGAT II ternyata diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : --------------------------------------------------------------- Pada tahun 1989 tanpa seijin dan sepengetahuan PENGGUGAT tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut oleh TURUT TERGUGAT III telah dibalik nama ke atas nama TERGUGAT II berdasarkan jual beli sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan ERLY

SOEHANDJOJO,

PPAT

untuk

wilayah

Kecamatan

Rengasdengklok ( TURUT TERGUGAT I ). ---------------------------------------- Pada tahun 1991 Sertifikat Hak Milik No. 49 dijadikan jaminan hutang ke BANK BUMI DAYA CABANG JAKARTA KOTA yang sekarang menjadi PT. BANK MANDIRI ( Persero ) Tbk, Credit Recovery I Gruop, Regional Credit Recovery III Jakarta Kota ( TERGUGAT III ) berdasarkan Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991 yang dibuat dan Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

ditanda tangani dihadapan IDA ROSIDA SURYANA, SH, Notaris dan PPAT Wilayah Kecamatan Rengasdengklok ( TURUT TERGUGAT II ). --5. Bahwa PENGGUGAT selaku pemilik yang sah atas sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) tidak pernah menghadap TURUT TERGUGAT I untuk menjual tanah dimaksud baik kepada TERGUGAT II maupun pihak lain. Terbukti tanah tersebut dari dulu hingga saat ini masih dikuasai oleh PENGGUGAT. -------------------------------------------------------------Oleh karena PENGGUGAT tidak pernah menghadap TURUT TERGUGAT I untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) maka sudah sepatutnya apabila jual beli dihadapan TURUT TERGUGAT I dinyatakan cacad hukum sehingga segala surat-surat ataupun akta yang terkait dengan jual beli tersebut khusus Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 adalah tidak sah menurut hukum. ------------------------------------6. Bahwa

oleh

karena

jual

beli

berdasarkan

Akta

Jual

Beli

No.

100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 cacad hukum maka dengan sendirinya serangkaian proses balik nama oleh TURUT TERGUGAT III atas Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) ke atas nama TERGUGAT II menjadi cacad hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. -------------------------Oleh karena proses balik nama ke atas nama TERGUGAT II tidak sah menurut hukum maka Kepemilikan TERGUGAT II atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) menjadi cacad hukum sehingga tidak sah menurut hukum. ------------------------------------------------------------------------------7. Bahwa karena TERGUGAT II bukanlah pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) maka TERGUGAT II tidak berhak untuk menjaminkan Sertifikat dimaksud pada TERGUGAT III. Oleh karena yang menjaminkan adalah orang yang tidak berhak maka dengan sendirinya Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan IDA ROSIDA SURYANA,

SH.

Notaris

dan

PPAT

untuk

Wilayah

Kecamatan

Rengasdengklok ( TURUT TERGUGAT II ) adalah cacat hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. ---------------------------------------------------


8. Bahwa oleh karena PENGGUGAT adalah Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tidak pernah menjual/mengalihkan pada pihak lain maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan segala surat-surat dan akta-akta serta semua perjanjian-perjanjian yang terkait dengan proses peralihan dan pemasangan Hipotik atas Sertifikat Hak Milik No. 49 seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi ) yang terkait tanpa melalui persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah tidak sah menurut hukum. -----------------------------------------------------------------9. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang telah dengan sengaja tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT melakukan serangkaian perbuatan jual beli dan memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 49 seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) atas nama TERGUGAT II adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sehingga telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada PENGGUGAT baik kerugian materiil maupun immateriil. -------------------------10. Bahwa oleh karena perbuatan PARA TERGUGAT telah menimbulkan kerugian materiil PENGGUGAT dimana PENGGUGAT kehilangan status kepemilikan

atas

tanah

miliknya

maka

sudah

sepatutnya

apabila

TERGUGAT I-III dihukum untuk membayar Rp. 537.000.000,- ( lima ratus tiga puluh juta rupiah ). ---------------------------------------------------------------------11. Bahwa oleh karena TERGUGAT I-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya apabila TERGUGAT I-III dihukum untuk membayar secara tanggung renteng atas kerugian imateriil PENGGUGAT dimana PENGGUGAT merasa terganggu dan tidak nyaman, sekalipun secara langsung apabila diperhitungkan kurang lebih kerugian tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah). --------------------------------12. Bahwa untuk menghindari PENGGUGAT dari kerugian yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk menetapkan Peletakan Sita Jaminan ( Conservatoir beslag ) atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari semula atas nama HAJI RUSMIN bin BARDI seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) selanjutnya disebut obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut : -------------------

Sebelah Utara

: Jl. Raya Rengasdengklok. -----------------------------

-

Sebelah Timur

: Tanah UPOH/AHMAD. ---------------------------------

-

Sebelah Selatan

: Tanah SUKAR. ------------------------------------------Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

-

Sebelah Barat

: Tanah H. RAHMAN. -------------------------------------

13. Bahwa apabila PARA TERGUGAT lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka sudah sepatutnya apabila dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), untuk setiap harinya PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini. --------14. Bahwa oleh karena sampai saat ini PENGGUGAT masih mempunyai hutang pada TERGUGAT I sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) yang tetap harus dibayarkan berikut bunganya sebesar Rp. 10 % per tahun sehingga total pinjaman berikut bungan sebesar Rp. 6.000.000,- + 25 tahun 2 bulan ( Rp. 6.000.000,- X 10 % = Rp. 6.000.000,- + Rp. 15.100.000,- = Rp. 21.100.000,- ( dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), namun oleh karena TERGUGAT I tidak diketahui lagi keberadaannya maka untuk melaksanakan prestasi tersebut PENGGUGAT menitipkan ( Konsinyasi ) uang pembayaran tersebut berikut bunganya sebesar Rp 21.100.000,- ( dua puluh satu juta seratus ribu rupiah ),- kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang. -------------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa gugatan tertanggal 22 Januari 2014 ini diajukan berdasarkan buktibukti yang sah menurut hukum sehingga tidak dapat disangkal lagi kebenarannya,

oleh

karenanya

adalah

wajar

apabila

Gugatan

PENGGUGAT ini dikabulkan untuk seluruhnya dan dinyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. ---------------------Maka : berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. ----------------2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari semula atas nama HAJI RUSMIN bin BARDI seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------

Sebelah Utara

:

Jl. Raya Rengasdengklok. --------------------

-

Sebelah Timur

: Tanah UPOH/AHMAD. ------------------------

-

Sebelah Selatan

: Tanah SUKAR. ----------------------------------

-

Sebelah Barat

: Tanah H. RAHMAN. ----------------------------

3. Menyatakan Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah merupakan perjanjian hutang piutang. ------------------------------Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah mengalihkan tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan TURUT TERGUGAT I selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Rengasdengklok adalah cacad hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. --------------------------------------------------------5. Menyatakan

perbuatan

TURUT

TERGUGAT

III

yang

telah

memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut : ------------------------------------------

Sebelah Utara

:

Jl. Raya Rengasdengklok. -------------------

-

Sebelah Timur

: Tanah UPOH/AHMAD. ------------------------

-

Sebelah Selatan

: Tanah SUKAR. ----------------------------------

-

Sebelah Barat

: Tanah H. RAHMAN. ----------------------------

Menjadi atas nama DARMAWAN PRAKARSA ( TJOA TJONG HIAN ) adalah Cacad hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. -----6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang telah menjaminkan tanah milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan IDA ROSIDA SURYANA, SH, Notaris dan PPAT Wilayah Kecamatan Rengasdenglok ( TURUT TERGUGAT II ) adalah cacad hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. -----------------------------------------7. Memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari atas nama DARMAWAN PRAKARSA ( TJOA TJONG HIAN ) kepada PENGGUGAT baik dengan sukarela maupun dengan upaya paksa serta memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk menghapus/meroya Hak Milik No. 49/Kalangsari dari daftar obyek jaminan kredit/jaminan hutang pada semua daftar-daftar yang ada pada pihak TERGUGAT III. --------------8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT III untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari apabila TERGUGAT III tidak menyerahkan dengan sukarela maupun dengan upaya paksa asli Sertifikat Hak Milik No.49/kalangsari kepada PENGGUGAT, dan sekaligus mencoret/menghapus/membatalkan peralihan Hak Milik No. 49/Kalangsari atas nama DARMAWAN PRAKARSA ( TJOA Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

TJONG HIAN ), kemudian mengembalikan keatas nama HAJI RUSMIN bin BARDI ( PENGGUGAT ) dari daftar-daftar umum lainnya

di

TURUT

TERGUGAT

III

serta

menghapus/

mencoret/meroya sebagai jaminan kredit TERGUGAT III pada daftar tanah yang ada pada TURUT TERGUGAT III. ------------------------------9. Menyatakan serangkaian perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. -------------------------------------10. Menyatakan sah dan berharga Peletakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari semula atas nama HAJI RUSMIN bin BARDI seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut : ----

Sebelah Utara

:

Jl. Raya Rengasdengklok. --------------------

-

Sebelah Timur

: Tanah UPOH/AHMAD. ------------------------

-

Sebelah Selatan

: Tanah SUKAR. ----------------------------------

-

Sebelah Barat

: Tanah H. RAHMAN. ----------------------------

11. Menghukum TERGUGAT I- III membayar kerugian materiil senilai harga tanah tersebut sebesar Rp. 537.000.000,- ( lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah ); ----------------------------------------------------------12. Menghukum TERGUGAT I-III secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ). 13. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk patuh pada putusan dalam perkara ini. ---------------------------------------14. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), untuk setiap harinya PARA TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan ini. ----------15. Menyatakan

Pengadilan

Negeri

Karawang

berwenang

untuk

menerima uang titipan/konsinyasi atas pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT I berikut bunganya sebesar Rp. 21.100.000,(dua puluh satu juta seratus ribu rupiah ). ------------------------------------16. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya. --------------------------------------------------17. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. ----------------------------------------------------------Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. ( Ex Aequo et Bono ). ---------------------------Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah membantahnya dengan memberikan Jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai berikut : ------------------------------------------------------I.

DALAM KONPENSI : -----------------------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat II menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan karena dalil-dalil Penggugat memutar balikan fakta-fakta yang terjadi atas tanah yang diperselisihkan oleh Penggugat. -------------------------------------2. Bahwa Tergugat II adalah Pemilik sah atas tanah sesuai SHM No. 49 seluas 10.740 M2 yang terletak di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat karena Tergugat II telah membeli tanah tersebut dari Penggugat pada tanggal 22 Agustus 1989 sesuai Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. --------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa jual beli tersebut selanjutnya didaftarkan untuk dibuat proses balik nama melalui Turut Tergugat III sehingga terbitlah SHM No.49 atas nama Tergugat II sebagaimana yang tercatat dalam Pencatatan Peralihan Hak lain-lain dan penghapusannya tanggal 5 September 1989. -------------------4. Bahwa dengan demikian proses jual beli dan balik nama atas tanah SHM No. 49 dari Penggugat kepada Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan prosedur yang berlaku ( PP No. 24 tahun 1961 ) yakni dilakukan dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah ( Turut Tergugat I ) dan telah diterbitkan SHM atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat III selaku institusi/lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Sertifikat tanah. ---------------------------------------------------------5. Bahwa Akta Jual Beli tanah merupakan Akta Otentik karena dibuat dihadapan PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) sehingga sesuai Pasal 138 HIR menegaskan pihak-pihak yang keberatan terhadap akta otentik mempunyai kewajiban untuk membuktikannya. Oleh karena sesuai Pasal 165 HIR, suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. ---------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah Pemilik yang sah atas tanah SHM No.49 sehingga sesuai UU No.5 tahun 1960 tentang UU Pokok-pokok Agraia, mempunyai kewenangan untuk melakukan peralihan hak atas tanah termasuk menjaminkan kepada siapapun, dalam hal ini adalah kepada Tergugat III untuk agunan kredit CV TARUNA NIAGA, yang Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

selanjutnya dibebani dengan hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991 dan terbitlah Sertifikat Hipotik I No. 303/1991. ----------------------------7. Bahwa berdasarkan alasan diatas, dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan tidak pernah menjual tanah SHM No.49 kepada Tergugat II adalah tidak benar karena proses jual beli dan balik nama sesuai jawaban diatas telah dilakukan dihadapan PPAT dan diterbitkan SHM atas nama Tergugat II sehingga proses jual beli dan balik nama telah sah adanya. -------------------------------------------------------------------------------------8. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi baik materiil maupun imateriil karena Tergugat II secara sah telah membeli atas tanah SHM No. 49 dan sampai dengan saat ini Tergugat II tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah tersebut dan bahkan Penggugatlah yang sejak dijual sampai dengan saat ini menguasai secara fisik dan menikmati hasil atau memperoleh manfaat secara ekonomis dari tanah tersebut. ----------9. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan Sita Jaminan atas tanah SHM No.49 karena tanah SHM No. 49 nyata-nyata telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat II sehingga saat ini milik sah Tergugat II dan sampai dengan saat ini tidak ada hubungan hutang piutang dengan Penggugat. 10. Bahwa masalah hutang piutang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I karenanya merupakan urusan intern Penggugat dengan Tergugat I, sehingga tidak ada alasan hubungan hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut dikaitkan dengan kepentingan Tergugat II selaku pemilik yang sah atas tanah SHM No. 49. ----------------11. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, dan Kasasi maupun upaya hukum yang lain karena perkara gugatan ini tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Verzet sebagaimana tercantm dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo. Surat Edaran MA No. 4 tanggal 20 Agustus 2001.

II. DALAM REKONPENSI : -------------------------------------------------------------------1. Bahwa hal-hal yang telah sampaikan Dalam Konpensi mohon tercantum dan terulang kembali disini. -----------------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat II ( Penggugat Rekonpensi ) akan mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Penggugat Konpensi ( Tergugat I Rekonpensi ). ------


3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Pemilik sah atas tanah sesuai SHM No.49 seluas 10.740 M2 yang terletak di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, karena Penggugat Rekonpensi telah membeli tanah tersebut dari Tergugat I Rekonpensi pada

tanggal

22

Agustus

1989

sesuai

Akta

Jual

Beli

No.

100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I Rekonpensi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah. -------4. Bahwa jual beli tanah SHM No. 49 tersebut selanjutnya didaftarkan untuk dibuat proses balik nama melalui Turut Tergugat III Rekonpensi sehinga terbitlah SHM No. 49 atas nama Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang

tercatat

dalam

pencatatan

peralihan

Hak

lain-lain

dan

penghapusannya tanggal 5 September 1989. ------------------------------------5. Bahwa dengan demikian proses jual beli dan balik nama atas tanah SHM No.49 dari Tergugat I Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan prosedur yang berlaku (PP No. 24 tahun 1961 ) yakni dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( Turut Tergugat I Rekonpensi ) dan telah diterbitkan SHM atas nama Penggugat Rekonpensi oleh Turut Tergugat III Rekonpensi selaku institusi negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat tanah. ---------------------------------------------------------------------------6. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah selaku Pembeli yang sah atas SHM No. 49 dari Tergugat I Rekonpensi namun sampai dengan saat ini Penggugat Rekonpensi tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah tersebut, namun Tergugat I Rekonpensi yang sejak dijual tanggal 22 Agustus 1989 sampai dengan saat ini ( selama kurang lebih hampir 25 tahun ) menguasai secara fisik dan menikmati hasil atau memperoleh manfaat secara ekonomis dari tanah tersebut. -----------------------------------7. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah sejak awal meminta secara baikbaik kepada Tergugat I Rekonpensi untuk segera mengosongkan tanah SHM No.49 namun Tergugat I Rekonpensi tidak bersedia meninggalkan tanah tersebut dan bahkan melakukan berbagai upaya dan tindakan yang ditujukan

kepada

Penggugat

Rekonpensi

dengan

maksud

mempertahankan tanah SHM No. 49 oleh karena itu tindakan penguasaan secara fisik atas tanah SHM No. 49 tersebut jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat Rekonpensi dan karenanya Tergugat I Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. ------------------


Penggugat Rekonpensi pada saat itu berusaha dibidang pemborong bangunan ( kontraktor ) dan sudah merencanakan tanah SHM No. 49 seluas 10.740 M2 akan dipergunakan untuk lokasi Kantor dan usaha Penggugat Rekonpensi menjadi gagal dan berantakan. Dengan demikian sangat beralasan Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi materiil seharga tanah tersebut saat ini yakni sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ), ditambah ganti rugi penguasaan secara fisik yang apabila disewakan sejak tahun 1989 s/d tahun 2014 ( hampir 25 tahun ) dengan biaya sewa untuk tanah seluas 10.740 M2 rata-rata per tahun adalah sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga selama 25 tahun maka jumlahnya sebesar Rp. 250.000.000,- ------------------------------------------------------------8. Bahwa sebagai akibat Penggugat Rekonpensi tidak dapat menggunakan dan menguasai secara fisik atas tanah SHM No. 49 maka Penggugat Rekonpensi merasa malu dihadapan keluarga, tetangga dan rekanan kerja sehingga tidak dapat dipercaya lagi dalam kaitannya dengan usaha Penggugat Rekonpensi yang pada akhirnya terjadi kebangkrutan karena trauma dengan tindakan Tergugat I Rekonpensi pada saat Penggugat Rekonpensi mendatangi Tergugat I Rekonpensi. Sejak saat itu Penggugat Rekonpensi tidak lagi bekerja sebagai kontraktor dan saat ini hanya menjadi pelatih dan wasit olah raga Judo dengan penghasilan yang pas-pasan. Oleh karena itu selain ganti rugi materiil, Tergugat I Rekonpensi pantas untuk dihukum membayar ganti rugi immateriil yang jumlahnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ). ----------------9. Bahwa guna menjamin putusan perkara ini dan Penggugat Rekonpensi tidak menderita kerugian lebih besar lagi maka beralasan atas tanah SHM No.49 atas nama Penggugat Rekonpensi diletakkan sita jaminan. 10. Bahwa oleh karena Tergugat I Rekonpensi telah secara melawan hukum menduduki dan menguasai secara fisik atas tanah SHM No.49 maka sangat

beralasan

pula

Tergugat

I

Rekonpensi

dihukum

untuk

mengosongkan tanah SHM No. 49 dan apabila Tergugat I Rekonpensi tidak bersedia mengosongkan tanah sengketa maka Tergugat I Rekonpensi

dihukum

untuk

membayar

dwangsom

sebesar

Rp.

1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari sejak putusan diucapkan di Pengadilan Negeri Karawang sampai dengan Tergugat I Rekonpensi mengosongkan tanah SHM No. 49. --------------------------------------------------


11. Bahwa gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sehingga Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,kasasi dan verzet. ----------------------Berdasarkan alasan diatas, Tergugat II ( Penggugat Rekonpensi ) memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------I.

DALAM KONPENSI : ---------------------------------------------------------------------a. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. ---------------------b. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara. ---------------------

II.

DALAM REKONPENSI : -----------------------------------------------------------------a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. b. Menyatakan Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I Rekonpensi sah. ---------------------------------------------------------------------------------c. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah selaku pemilik yang sah atas tanah SHM No. 49 seluas 10.740 M2 yang terletak di Desa Kalangsari,Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. -------------------------------------------------------------------------------d. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum. ----------------------------------------------------------------e. Menghukum Tergugat I Rekonpensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( lima milyar rupiah ) ditambah Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) sehingga seluruhnya sebesar Rp. 5.250.000.000,- ( lima milyar dua ratus lima juta rupiah ). ----------------------------------------------------------------f. Menghukum

Tergugat

I

Rekonpensi

membayar

ganti

rugi

immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ). --------g. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk mengosongkan tanah SHM No. 49 sejak putusan perkara ini diucapkan oleh Pengadilan Negeri Karawang. ---------------------------------------------------------------h. Menghukum

Tergugat

I

Rekonpensi

membayar

dwangsom

sebasar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap hari sejak putusan ini diucapkan oleh Pengadilan Negeri Karawang sampai dengan Tergugat I Rekonpensi mengosongkan tanah sesuai SHM No. 49. ------------------------------------------------------------------------------


i. Menyatakan sah berharga sita jaminan atas tanah SHM No. 49 seluas 10.740 M2 yang terletak di Desa Kalangsari, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. --------------------------------j. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bading, kasasi dan verzet. ---------------------------k. Menghukum Tergugat I Rekonpensi membayar biaya perkara. ----

Menimbang, bahwa

terhadap Gugatan

Penggugat tersebut,

Tergugat III telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -1. Bahwa Tergugat III menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang secara tegas - tegas diakui oleh Tergugat III. ---------------------2. Bahwa sesuai surat posita Penggugat pada butir 1 dan 2, Penggugat mengakui sebagai pemilik tanah SHM No. 49, ada hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah ) pada tanggal 22 Nopember 1988 dan tanggal 20 Oktober 1988, dengan jaminan berupa SHM No. 49 yang diserahkan kepada Tergugat I. ------------------------------------------------------------------------3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata jo. Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan persidangan adalah bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan. Pengakuan juga tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Pengakuan yang diberikan dengan sukarela (voluntary ) harus dianggap selamanya benar dan Hakim terikat serta harus menerimanya. ( M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan. Hal.723 dan 728.2009. sinar Grafika ). ------------------4. Bahwa Tergugat III telah memberikan fasilitas kredit kepada CV TARUNA NIAGA dengan penanggung jawabnya Tergugat II, sebagaimana tersebut pada : -----------------------------------------------------------------------------------------a. Perjanjian kredit No.17/156/kredit tanggal 16-08-1985. ----------------b. Addendum perjanjian kredit No.17/156/kredit tanggal 06-09-1988. -c. Addendum Perjanjian Kredit No.22/065/Add/KR.I tanggal 28-121990. ---------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa sebagai agunan atas fasilitas kredit tersebut, berupa tanah dan bangunan sesuai SHM No. 49 tercatat atas nama DARMAWAN PRAKARSA (TJOA TJONG HIAN ) atau Tergugat II, yang telah dibebani dengan Hipotik I sesuai Sertifikat Hipotik No.303/191 tanggal 21-10-1991 senilai Rp. 60.000.000,- ------------------------------------------------------------------Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

6. Bahwa berdasarkan fakta tanah agunan berupa SHM No. 49 tercatat atas nama Tergugat II dan sehingga Tergugat II selaku Pemilik yang sah atas tanah tersebut mempunyai kewenangan untuk menjaminkan tanah tersebut kepada Tergugat III, dan selanjutnya dibebani dengan Hipotik I sesuai SHT No.303/1991 oleh Tergugat III karenanya Penguasaan SHM No.49 atas nama Tergugat II sebagai agunan kredit pada Tergugat III adalah sah sesuai dengan hukum penjaminan. -----------------------------------7. Bahwa Tergugat III menolak posita Penggugat butir 5 s/d 8 yang mendalilkan tidak pernah melakukan pengalihan atas tanah SHM No. 49 kepada Tergugat II dengan alasan : --------------------------------------------------a. Bahwa berdasarkan catatan peralihan hak pada SHM No. 49, tercatat pada taanggal 22 Agustus 1989 telah terjadi jual beli atas tanah tersebut sesuai Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 dari Penggugat kepada Tergugat II, yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT. Dengan demikian peralihan hak atas tanah tersebut dari Penggugat kepada Tergugat II adalah sah sesuai dengan ketentuan PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. --------------------------------------------b. Bahwa Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan Akta Otentik, karenanya sesuai Pasal 165 HIR suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. -------------------------------------------------------------------c. Bahwa sesuai Pasal 138 HIR, pihak-pihak yang mendalilkan keberatan atas suatu akta otentik mempunyai kewajiban untuk membuktikannya. -----------------------------------------------------------------d. Bahwa Tergugat II selaku pemilik yang sah atas tanah SHM No. 49 sesuai UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-undang pokok-pokok Agraria ( UUPA ), mempunyai kewenangan untuk melakukan peralihan hak atas tanah termasuk menjaminkan kepada siapapun, dalam hal ini adalah kepada Tergugat III sebagai agunan kredit atas nama CV TARUNA NIAGA. Tergugat III sesuai Akta Hipotik No.56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991 melakukan pengikatan sebagai agunan sehingga terbit SHT No. 303/1991. --------------------8. Bahwa Tergugat III menolak posita Penggugat butir 8 s/d 11 dan petitum butir 11 dan 12 mengenai tuntutan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sbb : -------------------------------------------------


a. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam jawaban butir 7 diatas, berdasarkan catatan peralihan hak pada SHM No. 49, tercatat pada tanggal 22 Agustus 1989 telah terjadi jual beli atas tanah tersebut sesuai Akta Jual Beli No.100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 dari Penggugat kepada Tergugat II, yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT. Dengan demikian peralihan hak atas tanah tersebut dari Penggugat kepada Tergugat II adalah sah sesuai dengan ketentuan PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. --------------------------------------------------------------b. Bahwa Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik, karenanya sesuai Pasal 165 HIR suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. --------------------------------------------------------------------------c. Bahwa berdasarkan UU Agraria ( UU No.5 Tahun 1960 ), Tergugat II selaku pemilik yang sah atas tanah SHM No. 49 mempunyai kewenangan untuk melakukan peralihan hak atas tanah termasuk menjaminkan kepada siapapun, dalam hal ini adalah kepada Tergugat III sebagai agunan kredit atas nama CV TARUNA NIAGA. Tergugat III sesuai Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991 melakukan pengikatan sebagai agunan sehingga terbit SHT No.303/1991. --------------------------------------------------------d. Bahwa Tergugat III adalah pihak III yang beritikat baik menerima SHM No. 49 yang telah tercatat atas nama Tergugat II sebagai agunan kredit, karenanya berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata maka Tergugat III harus mendapatkan perlindungan hukum. ---------e. Bahwa sebagaimana telah diakui Penggugat dalam posita butir 5, yakni tanah sengketa masih dikuasai oleh Penggugat, sedangkan Tergugat III sama sekali tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah sengketa, karenanya Penggugat secara ekonomis masih bisa memperoleh keuntungan financial dan kemanfaatan tanah tersebut. Dengan demikian tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat berkaitan dengan penguasaan SHM No. 49 oleh Tergugat III. -------9. Bahwa Tergugat III menolak tuntutan sita jaminan atas tanah SHM No. 49 karena tanah sesuai SHM No. 49 telah dibebani dengan Hipotik untuk kepentingan Tergugat III sehingga sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan tanah yang telah


diserahkan sebagai agunan pada Bank ( dibebani dengan Hipotik ) tidak boleh diletakan sita jaminan. ------------------------------------------------------------10. Bahwa Tergugat III menolak dalil dan tututan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya karena perkara ini tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran MA No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo. Surat Edaran MA No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Krw agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ---------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. ------------------

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan

Penggugat tersebut,

Turut

Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya dengan tegas oleh Turut Tergugat II. -----------------------------------------------2. Bahwa menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 1,2 dan 3 adalah jelas tidak ada kaitannya dengan kami Turut Tergugat II dan tidak ada sangkut pautnya dengan kami sebagai Turut Tergugat II. --------------------3. Bahwa menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 4 bahwa benar kami Turut Tergugat II telah memberikan informasi kepada Penggugat mengenai Duduk Persoalan Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991, Tertanggal 2 Oktober 1991, yang dibuat dihadapan kami Turut Tergugat II yang dahulu adalah Pejabat Notaris dan PPAT di Karawang, selebihnya yang tidak terkait dengan akta Hipotik yang telah kami keluarkan adalah tidak benar dan bukan kewenangan kami Turut Tergugat II untuk menjawab, Menjelaskan dan/atau menerangkan serta bukan wewenang dan tanggung jawab kami. ------------------------------------------------------------------4. Bahwa menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 5 dan 6 adalah jelas tidak ada kaitannya dengan kami dan tidak ada sangkut pautnya dengan kami sebagai Turut Tergugat II. -------------------------------------------5. Bahwa menjawab dalil Gugatan penggugat pada poin 7, adalah tidak benar, karena berdasarkan Akta kuasa untuk memasang Hipotik, No.1 Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

Tertanggal 1 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan MUDOFIR HADI, SH. Notaris di Jakarta, dahulu beralamat di Jalan Raya Mangga Besar, No. 81, Blok.B, No. 4 ( THR Lokasari ), Jakarta Barat adalah sangat jelas Hak dan kewajiban masing-masing antara Tergugat II dan Tergugat III, seharusnya Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini terlebih dahulu melakukan kroscek terlebih dahulu akan kebenaran Akta Kuasa untuk memasang Hipotik, No. 1 Tertanggal 1 Agustus 1990, yang dibuat dihadapan MUDOFIR HADI, SH. Notaris di Jakarta, dahulu beralamat di Jalan Raya mangga Besar, No.81, Blok B, No. 4 ( THR Lokasari ), Jakarta Barat. -----------------------------------------------------------------------------6. Bahwa menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 8, adalah sangat naif dan terlalu mengada-ada karena mengapa jika Penggugat merasa memiliki tanah ojek sengketa yang dimaksud dalam Gugatan ini dan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini kenapa tidak dari dahulu ( 25 tahun yang lalu ) melakukan koreksi, perlawanan dan/ atau Gugatan, kenapa baru sekarang disaat Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perbuatan Hukum dan mengetahui secara pasti duduk permasalahannya tidak lagi diketahui keberadaannya di DUNIA INI, Penggugat baru mengajukan Gugatannya dengan dasardasar yang terlalu di cari-cari. --------------------------------------------------------7. Bahwa menjawab dalil Gugatan Penggugat pada poin 9,10,11,12,13,14 dan 15 adalah jelas tidak ada kaitannya dengan kami dan tidak ada sangkut pautnya dengan kami sebagai Turut Tergugat II. --------------------Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Turut Tergugat II memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Karawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------------PRIMAIR : ----------------------------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. --------------------2. Menyatakan sah dan tetap mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat AKTA HIPOTIK, No.56/HP/X/1991, Tertanggal 2 Oktober 1991, yang dibuat dihadapan kami Turut Tergugat II yang pada saat itu sebagai Pejabat Notaris dan PPAT di Karawang. -----------------------


3. Membebankan segala resiko dan akibat-akibat yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III. -----------------------------------------------SUBSIDAIR : ------------------------------------------------------------------------------Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Maka Turut Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya. ( Ex Aequo et Bono ). ----------

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -I. DALAM EKSEPSI. ----------------------------------------------------------------------------1. Tentang Kompetensi Absolut. ----------------------------------------------------------a. Bahwa inti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III/ Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat halaman 3 angka 5 dan angka 6 adalah mengenai proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Kalangsari dari H.RUSMIN bin BARDI

kepada DARMAWAN

PRAKARSA atas dasar Akta Jual Beli Nomor 100/3-Rdk/JB/1989, tanggal 22 Agustus 1989. ----------------------------------------------------------b. Bahwa proses peralihan hak tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat III dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor ; 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan produknya yaitu Pencatatan Peralihan Hak dimaksud adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. -------------------------------------------------------------------------------------c.

Bahwa karena pencatatan peralihan Hak tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Usaha negara, maka gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III seharusnya diajukan kepada Pengadilan tata Usaha Negara karena kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah merupakan kompetenti absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. --------------------------------------------------

d. Karena kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara , maka


Pengadilan Negeri Karawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. ------------------------------------------------------------2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ( Abscuur libel ). -------------------Bahwa Penggugat perinsipal dalam surat gugatan Penggugat halaman 1 tercantum atas nama H. MOH. RUSMIN sementara di halaman lain tercantum H. RUSMIN bin BARDI hal ini menimbulkan ketidak jelasan gugatan apakah H. MOH.RUSMIN dan H. RUSMIN bin BARDI ini menunjuk pada orang yang sama atau berbeda ?. -----------------------------Bahwa

akibat

dari

tidak

jelasnya

Penggugat

akan

membawa

konsekwensi hukum yang berbeda pula, apakah antara Penggugat dengan obyek gugatan terdapat hubungan hukum atau tidak, apakah Penggugat mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan atau tidak ? Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan demikian sudah sewajarnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. ----------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA --------------------------------------------------------------------1. Bahwa dalil yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara. -----------------------2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas. -----------------------------------3. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan halaman 2 angka 1 yang intinya Penggugat memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Kalangsari, atas nama H. RUSMIN bin BARDI, seluas 10.740 M2. -------------------------------------------Hal ini Turut Tergugat III tanggapi sebagai berikut : ----------------------------a. bahwa benar berdasarkan catatan dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 49/Desa Kalangsari semula Penggugat ( H. RUSMIN bin BARDI ) adalah sebagai pemilik dari sebidang tanah seluas 10.740 M2 yang diperoleh dari ESTI binti LAIIN dengan cara jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal, 3 Juli 1982, Nomor 339/JB/VII/1982,

yang

MOKH.ANSHOR,BA,

dibuat

selaku

oleh

PPAT

dan

dihadapan

Wilayah

Kecamatan

Rengasdengklok dan peralihan tersebut telah didaftarkan pada Kantor

Agraria

Kabupaten

Karawang

(

sekarang

Kantor

Pertanahan Kabupaten Karawang ) tanggal 25 April 1983. ----------


b. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 49/Desa Kalangsari dimaksud pada tahun 1989 oleh Penggugat ( H. RUSMIN bin BARDI ) dengan persetujuan Hj. SITI SOLEHA dijual kepada DARMAWAN PRAKARSA ( Tergugat II ) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3-Rdk/JB/1989 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. ERLY SOEHANDJOJO, SH, selaku PPAT Wilayah kerja Kabupaten Karawang dan atas peralihan ini telah didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tertanggal 5 September 1989. c. Bahwa atas perbuatan hukum tersebut pada angka 3 huruf b tersebut, maka secara yuridis tanah obyek perkara telah beralih kepemilikannya dari H. RUSMIN bin BARDI kepada DARMAWAN PRAKARSA ( Tergugat II ) dan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sehingga Peralihan hak dari Penggugat kepada Tergugat II sah dan mempunyai kekuatan hukum. --------------------d. Atas dasar uraian dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa Penggugat sejak terjadinya peralihan hak yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3Rdk/JB/1989 dan peralihan hak dimaksud telah didaftarkan ke Kantor

Pertanahan

Kabupaten

Karawang

tersebut,

maka

Penggugat secara Yuridis sudah tidak mempunyai hak atas tanah obyek perkara dimaksud dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kwalitas untuk mengajukan gugatan aquo, maka dengan demikian gugatan Penggugat sudah semestinya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. --------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Penggugat berdalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan halaman 3 dan 5 yang intinya Akta Jual beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3-Rdk/JB/1989 adalah tidak sah menurut hukum sehingga proses balik nama dari Penggugat kepada Tergugat II atas tanah obyek perkara menjadi tidak sah menurut hukum. ---------------------------------------Dalil ini Turut Tergugat III tanggapi sebagai berikut : ---------------------------a. Bahwa Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3Rdk/JB/1989 pembuatan dan penerbitan Akta Jual Beli tersebut serta Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

Pendaftaran Peralihannya telah selesai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa : -----------------------------------------------“ Setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria .... “ ----------------------------------------------b. Bahwa Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3Rdk/JB/1989 dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat ( selaku Penjual) dan Tergugat II ( selaku pembeli ) dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah serta saksi-saksi yang hadir dan pada saat pembuatan Akta Jual Beli tersebut, dengan demikian maka Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3-Rdk/JB/1989 tersebut secara yuridis sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat Para pihak yang melakukan perbuatan hukum. ----------------------------c. Oleh karena Akta Jual Beli tanggal 22 Agustus 1989, Nomor 100/3Rdk/JB/1989 sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka perbuatan Turut Tergugat III melakukan pencatatan Peralihan hak atas tanah obyek perkara dari Penggugat kepada Tergugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. ---------------------------------------------------5. Bahwa Penggugat dalam petitum halaman 6 angka 7 yang intinya agar Tergugat III menghapus/meroya hak Milik Nomor 49/Desa Kalangsari dari daftar obyek jaminan kredit/jaminan hutang. -------------------------------------Dalil ini kami tangapi sebagai berikut : ---------------------------------------------Bahwa petitum ini tidak mungkin dilaksanakan oleh Turut Tergugat III karena hal itu tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat tidak memahami tentang fungsi Hak tanggungan. Ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang hak Tanggungan dijelaskan “ Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan besar pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain “ ------------


Dari pasal ini jelas bahwa selama hutangnya belum lunas maka hak tanggungan tersebut tidak mungkin untuk dihapus. ----------------------------Selanjutnya Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, menyatakan : ------------------------------------------------------------------------------“ Permohonan pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditor bahwa hak tanggungan Hapus karena piutang yang dijaminkan pelunasannya dengan hak tanggungan itu telah lunas atau kreditor melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan “ ----------------------------------------------------Dari pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 ini dengan jelas dinyatakan bahwa Hak tanggungan tersebut hapus apabila hutang debitor telah dilunasi atau karena kreditor melepaskan Hak tanggungan dimaksud. ----------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya pasal 54 peraturan pemerintah Nomr 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran tanah menyatakan : ----------------------------------------------------“ Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah “ -----------Atas uraian, dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka sewajarnya apabila gugatan tersebut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. ----------------------6. Penggugat dalam petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan halaman 6 angka 8 yang intinya agar Turut tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti Hak Milik No.49/Desa kalangsari. -------------------------Hal ini kami tanggapi sebagai berikut : ---------------------------------------------a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 yat (1,2 dan 3 ) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 yang menyatakan : --------------------Ayat (1) Atas permohonan pemegang Hak diterbitkan baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau tidak diserahkan kepada Pembali lelang dalam suatu Lelang Eksekusi. --------------------------------------------Ayat (2) Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

tanah

yang

bersangkutan

atau

pihak

lain

yang

merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang ....... ----------------------------------------Ayat

(3)

Dalam

hal

pemegang

hak

atau

penerima

hak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah meninggal dunia, permohonan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. --------------------------------------------------b. Selanjutnya mengenai tata cara permohonan sertifikat pengganti diatur dalam pasal 137,138 dan 139 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nmor 3 tahun 1997. c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1,2 dan 3 ) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut, dengan jelas dinyatakan Pemohon sertifikat pengganti adalah orang yang namanya tercantum dalam sertifikat atau ahli warisnya. -------------Sebab diterbitkan sertifikat pengganti karena : Sertifikat rusak, hilang,

masih

menggunakan

blangko

sertifikat

lama

dan

sertifikatnya tidak diserahkan dalam suatu lelang eksekusi. ---------d. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat tidak punya kwalitas lagi untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti karena secara yuridis tanah tersebut sudah bukan milik Penggugat lagi dan lebih penting adalah bahwa sertifikat hak Milik nomor 49/Desa Kalangsari adalah jelas dan diketahui keberadaannya oleh Penggugat

sehingga

tidak

mungkin

Turut

Tergugat

III

melaksanakan penerbitan sertifikat Pengganti Hak Milik Nomor 49/Desa Kalangsari karena tidak ada dasar hukum dan landasan untuk melakukannya. ----------------------------------------------------------Oleh karena petitum Penggugat tersebut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dilaksanakan oleh Turut tergugat III, maka gugatan Penggugat tersebut sudah sewajarnya untuk ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima. ---------------------------------------------------------------------------Bahwa atas dasar uraian, dalil-dalil fakta hukum tersebut diatas, Turut Tergugat III memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudi kiranya memutus perkara dimaksud dengan amar putusan sebagai berikut


DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------Menerima Eksepsi dari Turut tergugat III untuk seluruhnya.

-

DALAM POKOK PERKARA : ------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. ------------2. Menyatakan

sah

dan

mempunyai

kekuatan

hukum

pencatatan peralihan Hak atas tanah sertifikat hak Milik Nomor 49/Desa Kalangsari dari Penggugat ( H.RUSMIN bin BARDI ) kepada Tergugat II ( DARMAWAN PRAKASA ) yang dilakukan

oleh

Turut

Tergugat

III/Kantor

Pertanahan

Kabupaten Karawang. --------------------------------------------------3. Menyatakan

menghukum

Penggugat

untuk

membayar

perkara yang timbul dalam perkara ini. -----------------------------Apabila

Majelis Hakim berpendapat lain, maka Turut

Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ( et aequo et bono ). -----------------------------------

Memperhatikan, sebagaimana tertanggal

08

tercantum

mengutip dalam

Oktober 2014

dan

putusan Nomor

menerima Pengadilan

keadaan-keadaan Negeri

4/Pdt/G/2014/PN.Krw,

Karawang, yang amar

selengkapnya berbunyi sebagai berikut: ----------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : -------------------------------------------------------------------------------

Menolak Eksepsi Turut Tergugat III. -------------------------------------------------

DALAM KONPENSI : ----------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. --------------------------------2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari semula atas nama HAJI RUSMIN bin BARDI seluas 10.740 M2 ( sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut : ---------------------Sebelah Utara

: Jl. Raya Rengasdengklok. --------------------------------

Sebelah Timur

: Tanah UPOH/AHMAD. -------------------------------------

Sebelah Selatan

: Tanah SUKAR. -----------------------------------------------

Sebelah Barat

: Tanah H. RAHMAN. ----------------------------------------

3. Menyatakan Perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah merupakan perjanjian hutang piutang. --------------------------------------------------


4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 100/3.Rdk/JB/1989 tanggal 22 Agustus 1989 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Erly Soehandjojo

(Turut

Tergugat I ) selaku PPAT untuk wilayah Kecamatan Rengasdengklok adalah cacat hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. ----------------5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat III yang telah memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari seluas 10.740 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi ) dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan Raya Rengasdengklok, Sebelah Timur : Tanah UPOH/AHMAD, Sebelah Selatan : Tanah SUKAR. Sebelah Barat : Tanah H. RAHMAN. ----------------------------------------------------------------------------------Menjadi atas nama DARMAWAN PRAKARSA (TJOA TJONG HIAN) adalah Cacad hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. ------------------------6. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menjaminkan tanah milik Penggugat kepada Tergugat

III adalah merupakan Perbuatan Melawan

Hukum, sehingga Akta Hipotik No. 56/HP/X/1991 tanggal 2 Oktober 1991 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan IDA ROSIDA SURYANA, SH, Notaris

dan

PPAT Wilayah

Kecamatan

Rengasdenglok

(

TURUT

TERGUGAT II ) adalah cacad hukum oleh karenanya tidak sah menurut hukum. ------------------------------------------------------------------------------------------7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik No. 49/Kalangsari atas nama DARMAWAN PRAKARSA ( TJOA TJONG HIAN ) kepada Penggugat baik dengan sukarela maupun dengan upaya

paksa

serta

memerintahkan

kepada

Tergugat

III

untuk

menghapus/meroya Hak Milik No. 49/kalangsari dari daftar obyek jaminan kredit/jaminan hutang pada semua daftar-daftar yang ada pada pihak Tergugat III. -----------------------------------------------------------------------------------8. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti Sertifikat

Hak

Milik

No.

49/Kalangsari

apabila

Tergugat

III

tidak

menyerahkan dengan sukarela maupun dengan upaya paksa asli sertifikat Hak

Milik

No.49/Kalangsari

kepada

Penggugat,

dan

sekaligus

mencoret/menghapus/membatalkan peralihan Hak Milik No.49/ Kalangsari atas nama DARMAWAN PRAKARSA ( TJOA TJONG HIAN ), kemudian mengembalikan keatas nama HAJI RUSMIN bin BARDI (PENGGUGAT ) dari daftar-daftar umum lainnya di Turut Tergugat III serta menghapus/ mencoret / meroya sebagai jaminan kredit Tergugat III pada daftar tanah yang ada pada Turut Tergugat III. --------------------------------------------------------


9. Menyatakan serangkaian perbuatan Para Tergugat

adalah merupakan

Perbuatan Melawan Hukum. -------------------------------------------------------------10. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk patuh pada putusan dalam perkara ini. ------------------------------------------------11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; ---------------------DALAM REKONPENSI : ------------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya ; --------------------------------------------------------------------------

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----------------------------------------------Menghukum Penggugat Rekonpensi /Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.753.000,- ( tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah ). ------------------Membaca

Risalah

Pernyataan

Permohonan

Banding

Nomor

4/Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Pembanding semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan

agar

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karawang tanggal 08 oktober 2014 Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding; -----------------------------------------------------------------------------------Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada : -------------

Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 29 Oktober 2014 ; -----------

-

Turut Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 14 Nopember 2014 ; -

-

Turut Terbanding semula Tergugat III, pada tanggal 7 Nopember 2014; --

-

Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, pada tanggal 3 Nopember 2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------

-

Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, pada tanggal 10 Nopember 2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------

-

Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, pada tanggal 3 Nopember 2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------


Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tertanggal 05 Nopember 2014, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama masing-masing kepada : -

Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 6 Nopember 2014 ; ---------

-

Turut Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 9 Desember 2014 ; ---

-

Turut Terbanding semula Tergugat III melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan surat dari Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 11 Nopember 2014, Nomor : W11.U10/2200/HT.04.10/XI/2014 ; ----------------

-


-

Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, pada tanggal 17 Nopember 2014 ; ---------------------------------------------------------------------------------------Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, pada tanggal 13 Nopember 2014; ----------------------------------------------------------------------------------------Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding

semula Penggugat tertanggal 15 Desember 2014, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan surat dari Pengadilan Negeri Karawang tertanggal 24 Desember 2014 Nomor : W11.U10/2901/HT.04.10/XII/2014; -------------------------Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Karawang, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan masingmasing kepada : -----------------------------------------------------------------------------------

Pembanding semula Tergugat II, pada tanggal 5 Nopember 2014 ; --------

-

Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 29 Oktober 2014 ; ------------

-

Turut Terbanding semula Tergugat I, pada tanggal 14 Nopember 2014 ; -

-

Turut Terbanding semula Tergugat III, pada tanggal 7 Nopember 2014; --

-


-

Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, pada tanggal 10 Nopember 2014 ; ----------------------------------------------------------------------------------------

-

Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, pada tanggal 13 Nopember 2014 ; ---------------------------------------------------------------------------------------Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam

tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; ----------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat

diterima ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II, dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak putusan judex facti Pengadilan Negeri Karawang a quo dengan segala pertimbangan hukumnya, kecuali dianggap sebagai hal yang benar sebagaimana termuat dalam putusan a quo yang diuraikan dalam memori banding Pembanding, semula Tergugat II ; ---------------Menimbang, bahwa demikian juga Terbanding semula Penggugat, dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding semula Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terbanding, semula Penggugat; ------------------------------------Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

Hakim

Tingkat

Banding

mencermati pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding

dapat

menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan

hukum

tersebut

diambil

alih

dan

dijadikan

sebagai

pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menanggapi alasan keberatan-keberatan dari Pembanding

semula Tergugat II dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

Tingkat Banding berpendapat, bahwa hal tersebut merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru untuk dipertimbangkan lagi ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas telah diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka dengan demikian dianggap telah tercantum pula dan menjadi alasan serta dasar dalam putusan ini; --------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 08 Oktober 2014, Nomor 4/Pdt.G/2014/PN.Krw, yang dimohonkan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II tetap dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan; ------------------------------------------Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Indonesische Reglement (HIR), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan : -----------------------

M E N G A D I L I: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat II ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 08 Oktober 2014

Nomor

4/Pdt.G/2014/PN.Krw,

yang

dimohonkan

banding

tersebut; ----------------------------------------------------------------------------------

Menghukum Pembanding, semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); ----------Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : Kamis, tanggal 09 April 2015, oleh Kami :

KAREL TUPPU, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 64/Pdt/2015/PT.Bdg.

H. LEXSY MAMONTO, SH.,M.H. dan H. EDWARMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi

Bandung

tanggal

17

Februari

2015,

Nomor

:

64/PEN/PDT/2015/PT.BDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : SENIN, tanggal 13 APRIL 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dibantu oleh DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ataupun Kuasa Hukumnya. -------------------------------------------------------------------------------------------

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. LEXSY MAMONTO, SH.,M.H.

KAREL TUPPU, S.H.,M.H.

Ttd

H. EDWARMAN, S.H. Panitera Pengganti,

Ttd

DODDY HERMAYADI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai ..............………… Rp.

6.000,-

2. Biaya Redaksi putusan ……….. Rp.

5.000,-

3. Biaya Pemberkasan …………….Rp.139.000,Jumlah ……………………………….Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah


KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents