Lampiran Putusan:
PUTUSAN NOMOR : 48/G/2009/PTUN.Smg. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara lain: Nama
: Drs. ALOYSIUS LUKAS SOENARJO SOESILO,MA
Kewarganegaraan
: Indonesia
Pekerjaan
: Dosen Tetap Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;
Alamat
: Jl. Widosari 10 RT. 002 RW. 011 Kel. Kuto Winangun Kec. Tingkir Kota Salatiga.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Agustus 2009 memberikan kuasanya kepada: Nama
: Hj. ASIH BUDIASTUTI, SH,CN
Kewarganegaraan
: Indonesia
Pekerjaan
: Advokat
Alamat
: Jl. Mangga VI No.18 Semarang.
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN Nama Jabatan
: REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA (UKSW) SALATIGA;
Tempat Kedudukan : Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2009 memberikan kuasanya kepada: Nama
: 1. TYAS TRI ARSONO, SH,MH; 1. ARIE SISWANTO, SH.MH; 2. KUSTADI, SH.MH; 3. M. HARYANTO, SH.MH;
1
Kewarganegaraan
: Indonesia
Pekerjaan
:Staf Unit Pelayanan dan Bantuan Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga;
Alamat
: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga;
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 1 September 2009 Nomor : 48/Pen.A.PMH/G/2009/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis 2 September 2009 Nomor : 48/Pen.P.Pers/2009/PTUN.Smg tentang Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari Kamis tanggal 2 September 2009; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 September 2009 Nomor : 48/Pen.HS/2009/PTUN.Smg tentang Hari Sidang Perkara yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 20009; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Agustus 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 26 Agustus 2009 dibawah register perkara Nomor : 48/G/2009/PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 29 September 2009, yang isi selengkapnya sebagai berikut: 1.
Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan Ketetapan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, maka secara Hukum TERGUGATlah yang harus memikul tanggung gugat atas gugatan Penggugat ini;
2.
Bahwa obyek gugatan adalah merupakan Ketetapan Tata Usaha Negara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 3 UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN juncto UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, yang bersifat konkrit, individual dan final;
2
3.
Bahwa obyek gugatan bukan merupakan obyek gugatan yang diperkecualikan berdasar Pasal 2 juncto Pasal 49 No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, maka PTUN Semarang sesuai dengan ketentuan tersebut berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara gugatan Penggugat ini;
4.
Bahwa karena Tergugat selaku Rektor Perguruan Tinggi Swasta merupakan Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan berdasar ketentuan perundangan yang berlaku, maka Tergugat memenuhi syarat sebagi Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN Joncto UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, karenanya memenuhi syarat sebagai subyek Tergugat dalam perkara ini;
5.
Bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan atau belum melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN Joncto UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN dimana Penggugat menerima obyek gugatan pada tanggal 29 Mei 2009;
6.
Bahwa Penggugat adalah sebagai Dosen Tetap yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
Rektor
Universitas
Kristen
Satya
Wacana
Salatiga
Nomor:
280/UP/T.Ed./II/1988 tanggal: 3 Pebruari 1988 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Edukatif tetap pada Pusat Bimbingan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan sejak saat itu hingga kini Penggugat masih berstatus sebagai Dosen Tetap Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, disamping itu kenaikan pangkat/jabatan maupun tugas-tugas baik sebagai panitia penguji maupun sebagai pengampu mata kuliah telah diterbitkan beberapa Surat Keputusan Rektor yang meneguhkan keberadaan Penggugat sebagai Dosen tetap di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga antara lain: Surat Keputusan Rektor Nomor: 194/UP/Kt/1994 tanggal: 21 Nopember 1994 tentang kenaikan pangkat/Jabatan Sdr. Drs.Aloysius Soesilo. MS (Ed);
3
Keputusan Rektor Nomor: 349/UP/Inp/1995 tanggal: 1 Nopember 1995 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Penata Tingkat I Saudara Sdr. Drs.Aloysius Lukas Soesilo. MS (Ed); Keputusan
Rektor
Universitas
Kristen
Satya
Wacana
Nomor:
010/KEP/REK/I/1995 tanggal: 29 Maret 1995 tentang Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Kumulatif Tenaga Akademik Tetap UKSW; Keputusan Rektor Nomor: 175/KEP/REK/1997 tanggal: 12 Agustus 1997 tentang Pengangkatan Panitia Penguji Ujian Negara disamakan Program S1 Periode II Tahun 1997 Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Kristen Satya Wacana; 7.
Bahwa pada tanggal: 29 Mei 2009 Penggugat menerima Surat Keputusan Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal: 26 Mei 2009 tentang status Kepegawaian Penggugat yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat yang isinya berbunyi “memutuskan menerima Saudara sebagai Dosen Kontrak Universitas Kristen Satya Wacana terhitung tanggal 1 Pebruari 2009”;
8.
Bahwa dengan diterbitkannya surat Keputusan Rektor Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal: 26 Mei 2009 tentang Status Kepegawaian Penggugat yang ditandatangani TERGUGAT bahwa Tergugat memutuskan menerima Penggugat sebagai Dosen Kontrak Universitas Kristen Satya Wacana terhitung tanggal 1 Pebruari 2009, maka Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat adalah sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang sampai saat ini belum/tidak pernah diberhentikan karenanya dengan tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa diperlakukan sewenang-wenang, apalagi Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal: 26 Mei 2009 tentang status Kepegawaian Tergugat tersebut tidak ada dasar hukumnya;
9.
Bahwa berdasarkan Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Pembina Nomor: 007/B/YSW/II/2005 tanggal: 16 Pebruari 2005 tantang Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana Bab IV Pasal 14 yang mengatur Lamanya Hubungan Kerja, yang isinya; (1) Lamanya hubungan kerja Pegawai tetap terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama sebagai Pegawai tetap sampai berakhirnya hubungan kerja.
4
(2) Lamanya hubungan kerja Pegawai tidak tetap dan tenaga harian sesuai dengan perjanjian kerja antara Pegawai yang bersangkutan dengan YPTKSW. Penggugat adalah Pegawai Tetap yang tunduk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Univesitas Kristen Satya Wacana tersebut, karenanya berakhirnya hubungan kerjapun tunduk pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana; 10. Bahwa Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana Pasal 16 mengatur mengenai Berakhirnya hubungan Kerja yang isinya adalah sebagai berikut: (1) Seorang pegawai berakhir hubungan kerjanya karena: a. Meninggal Dunia; b. Mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan berhenti; c. Mencapai usia pensiun; d. Tidak menjalankan tugasnya karena hambatan fisik dan mental; e. Sesuai dengan kesepakatan kerja; f. Terbukti dengan sengaja mengajukan keterangan palsu pada waktu melamar; g. Dikenai sanksi yang menyebabkan harus diberhentikan; h. Terjadi rasionalisasi berdasarkan pertimbangan kelembagaan dalam hal kepegawaian dan ekonomi; i. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku yang telah mendapat 3 (tiga) kali peringatan; j. Melakukan tindak pidana dan telah terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; k. Universitas dibubarkan; l. Force majeure akibat peristiwa alam seperti gempa bumi, angin ribut/badai, wabah dan lain-lain bencana alam akibat perbuatan manusia seperti perang, invasi militer, revolusi, pemberontakan, huru hara dan lain-lain yang mengakibatkan tidak memugkinkan untuk melanjutkan hubungan kerja; (2) Berakhirnya hubungan kerja tersebut pada ayat (1) huruf d, h, k dan l dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5
(3) Berakhirnya hubungan kerja tersebut pada ayat (1) huruf b, c, e, f, g, l dan j Pegawai yang bersangkutan tidak mendapatkan pesangon dari Yayasan; 11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan Pegawai Tetap UKSW dan lamanya hubungan kerja tunduk pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepegawaian
di Lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana yaitu Lama
hubungan kerja pegawai tetap terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama sebagai pegawai tetap sampai berakhirnya hubungan kerja, sedangkan berdasarkan Pasal 16 Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana hubungan kerja Penggugat dengan pihak UKSW tidak/belum berakhir, maka dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik secara prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB); 12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor: 098/Kep./Rek/1991 tanggal; 4 Juli 1991 tentang Studi Lanjut Drs. Aloysius Lukas Soenarjo, MA pada Program Ph.D di Fuller Theologycal Seminary USA, yang isinya sebagai berikut: (1) Memberi tugas belajar kepada Drs. Aloysius Lukas Soenarjo, MA pada program Ph.D di Fuller Teological Seminary Amerika Serikat selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 20 Agustus 1991. (2) Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan kemajuan studi secara berkala kepada Pimpinan UKSW; (3) Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk kembali ke dan bekerja di UKSW setelah menyelesaikan studi lanjutnya, atau apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak berhasil/gagal oleh Fuller Theological Seminary; (4) Studi lanjut yang bersangkutan dengan dana yang diusahakan oleh UKSW; (5) Selama berstudi lanjut pembayaran gaji diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam lingkungan UKSW; (6) Keputusan ini akan diperbaiki apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya; Maka Penggugat selaku Dosen Tetap UKSW melaksanakan perintah Rektor tersebut dengan berangkat ke USA;
6
13. Bahwa setibanya Penggugat di USA, Penggugat menempuh pendidikan lanjut di Fuller Theologycal Seminary untuk mengambil Program Ph.D akan tetapi ternyata di Perguruan Tinggi tersebut kurikulum jenjang S3 harus ditempuh dalam waktu 6 (enam) tahun serta wajib menempuh S2 terlebih dahulu untuk mengambil Master di bidang Theology, sementara dalam SK Rektor Nomor: 098/Kep/Rek/1991 hanya memberi waktu studi selama 3 Tahun. Menghadapi permasalahan tersebut Penggugat pada tanggal 18 Juli 1994 telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Rektor, kemudian atas surat Penggugat tersebut Pembantu Rektor I u.b Rektor UKSW menanggapi dengan surat Nomor : 223/PR-I/VII/1994 tanggal 20 Juli 1994 tentang perpanjangan masa studi lanjut yang pada pokoknya memberikan persetujuan perpanjangan masa studi sebanyak dua kali masa studi terpendek; 14. Bahwa pada Tahun 1996 Penggugat telah lulus Program Master Theology sebagai bagian integral Program pendidikan Doktor dan Penggugat telah melaporkan hal tersebut kepada Rektor c.q Pembantu Rektor I pada tanggal 8 Mei 1996, di samping itu Penggugat menyampaikan permasalahan yang berkait dengan masa studi program doktornya yang telah mencapai 5 (lima) tahun. Menanggapi surat dari Penggugat tersebut, Pembantu Rektor I menanggapi melalui surat tanggal 23 Mei 1996 no: 141/PR-1/V/1996 yang pada intinya justru menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengambil keputusan segera apakah akan melanjutkan studi S3 tetap di Fuller Theological Seminary atau pindah ke Perguruan Tinggi lainnya; 15. Bahwa atas surat dari Pembantu Rektor I Nomor: 141 /PR-I/V/1996 tanggal 23 Mei 1996 tersebut kemudian Penggugat memutuskan untuk tetap melanjutkan Studi di Fuller Theological Seminary dengan biaya sendiri, dan hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat; 16. Bahwa atas dasar persetujuan dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat melanjutkan pendidikan Program Ph.D di Fuller Theological Seminary dengan biaya sendiri, dan untuk selanjutnya Penggugat tetap selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak Rektorat secara lisan baik melalui telpon maupun datang ke UKSW secara langsung; 17. Bahwa Penggugat selama menempuh studi lanjut selalu membuat laporan perkembangan studi sebagaimana yang diperintahkan dalam ketentuan ayat (2) SK
7
Rektor Nomor: 098/Kep/Rek/1991 tanggal 4 Juli 1991 tentang Studi Lanjut Drs. Aloysius Lukas Soenarjo, MA pada program Ph.D di Fuller Theological Seminary USA; 18. Bahwa karena sampai tahun 2009 Penggugat belum lulus dari studi lanjut, maka pada awal bulan Januari 2009 Penggugat telah kembali ke Indonesia, dan tentunya kembali ke Lingkungan UKSW, karena hal tersebut sesuai dengan perintah dari Keputusan Rektor Nomor: 098/Kep/Rek/1991 tanggal 4 Juli 1991 tentang Studi lanjut Drs. Aloysius Lukas Soenarjo pada program Ph.D di Fuller Theological Seminary USA ayat (3) yang menyebutkan “Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk kembali ke dan bekerja di UKSW setelah menyelesaikan studi lanjutnya, atau apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak berhasil atau gagal oleh Fuller Theological Seminary; 19. Bahwa atas dasar ketentuan Keputusan Rektor Nomor: 098/Kep/Rek/1991 tanggal 4 Juli 1991 tentang Studi lanjut Drs. Aloysius Lukas Soenarjo pada program Ph.D di Fuller Theological Seminary USA tersebut, maka setelah kembali ke Indonesia, Penggugat dengan surat Penggugat tertanggal 12 Januari 2009 yang ditujukan kepada Tergugat mengajukan permohonan untuk dapat aktif kembali sebagai Dosen tetap di UKSW Salatiga; 20. Bahwa atas dasar surat permohonan Penggugat tanggal 12 Januari 2009 tersebut, kemudian Dekan Fakultas Psikologi UKSW membuat surat No: 007/DEAN/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang staf Dosen yang ditujukan kepada Penggugat adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut: “Menindaklanjuti permohonan Saudara Drs. Aloysius Lukas Soenarjo, MA untuk menjadi staf pengajar di Fakultas Psikologi UKSW, dapat saya sampaikan hal-hal sebagi berikut: 1. Rapat Fakultas Psikologi tanggal 13 Januari 2009 menyetujui menerima Saudara Drs. Aloysius Lukas Soenarjo.MA sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi UKSW per Januari 2009; 2. Pada smester Genap 1008/2009 yang bersangkutan juga dilibatkan untuk mengampu beberapa mata kuliah baik di Program S1 maupun di S2 Psikologi”. 21. Bahwa atas dasar surat Dekan Fakultas Psikologi UKSW tersebut kemudian terbit dua
Surat
Keputusan
Rektor
yang
masing-masing
dengan
Nomor:
014/Pengam.MK/Rek/1/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Tugas Mengampu
8
Mata Kuliah Program Magister Sains Psikologi-PPs Pada Pra Kuliah Semester Genap 2008/2009 dan Nomor: 015/Pengam.MK/Rek/1/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Psikologi Semester Genap 2008/2009. Yang isinya memberi tugas kepada Dosen Tetap maupun Dosen Tidak tetap untuk mengampu Mata Kuliah di semester Genap 2008/2009; 22. Bahwa di dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 014/Pengam.MK/Rek/1/III/2009 tanggal: 2 Maret 2009 nama Penggugat tercantum sebagai pengampu Mata Kuliah Pengembangan Potensi dan Kreatifitas Anak dan Remaja untuk Program Studi Magister Sains Psikologi-PPs UKSW, sedangkan dalam SK Rektor Nomor: 015/Pengam.MK/Rek/1/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 nama Penggugat tercantum dalam daftar Pengampu Mata Kuliah Semester Genap 2008/2009 Fak/Jur: Fakultas Psikologi-DOSEN
TETAP,
untuk
mata
kuliah
KESEHATAN
MENTAL,
PSIKOLOGI KOG, KONSELING & PSIKOTERAPI; 23. Bahwa oleh karena perkuliahan dimulai awal Januari, maka Penggugat telah mengajar dan bekerja total di UKSW sejak awal Januari 2009; 24. Bahwa meskipun Penggugat telah bekerja dan mengabdikan diri untuk mengajar di UKSW sejak awal Januari 2009, namun hingga gugatan ini didaftarkan Penggugat belum menerima gaji dari UKSW sepeserpun; 25. Bahwa sejak adanya surat Dekan Fakultas Psikologi nomor: 007/DEKAN/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang penerimaan kembali Penggugat sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi UKSW per Januari 2009 yang ditujukan kepada Penggugat dan kemudian
telah
terbit
pula
Surat
Keputusan
Rektor
Nomor:
014/Pengam.MK/Rek/I/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah Program Studi Magister Saint Psykologi-PPs Pada Pra Kuliah Semester Genap 2008/2009 dan Surat Keputusan Rektor Nomor: 015/Pengam.MK/Rek/I/III tanggal 3 Maret 2009 tentang: Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Psykologi Semester Genap 2008/2009, yang berarti Penggugat masih diakui oleh Tergugat sebagai DOSEN TETAP di Fakultas Psikologi UKSW, namun secara tiba-tiba dan tanpa dasar hukum sama sekali TERGUGAT mengirim surat kepada PENGGUGAT dengan Surat Keputusan Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang isinya menerima Penggugat sebagai Dosen Kontrak;
9
26. Bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 perihal STATUS KEPEGAWAIAN tersebut, kemudian Penggugat menanggapinya dengan surat Nomor: 03/TGP/A/VI/2009 tanggal 2 juni 2009 tentang Tanggapan Surat Rektor UKSW, yang isinya sebagai berikut: - Mempertanyakan atas dasar apa Rektor menerima Penggugat sebagai Dosen Kontrak, padahal Penggugat adalah sebagai Dosen Tetap, padahal Penggugat adalah sebagi Dosen Tetap dan telah mengampu 4 (empat) Mata Kuliah pada Semester Genap 2008/2009 dan perkuliahan telah dimulai sejak 19 Januari 2009; 27. Bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut, hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak memberi jawaban ataupun penjelasan; 28. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan, maka Penggugat sangat dirugikan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; 29. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek gugatan, maka sangat jelas bahwa Tergugat telah melanggar Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Pembina Nomor:007/B/YSW/II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Peraturan Kepegawaian di Lingkungan UKSW Bab IV Pasal 12, 13, 14 dan 16 karenanya obyek sengketa tersebut haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku; 30. Bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat sejak Bulan Januari 2009 hingga kini kehilangan seluruh hak-hak Penggugat termasuk gaji sebagai Dosen tetap, tunjangan jabatan, penerimaanpenerimaan lain yang sah sesuai aturan yang berlaku di UKSW; 31. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang belum membayar Gaji Penggugat sejak Januari 2009 tersebut, maka pada tanggal 1 Juni 2009 Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Ketua Dewan Pembina YPTKSW (Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana), dan hingga gugatan ini didaftarkan, belum ada tanggapan maupun penjelasan dari Ketua Dewan Pembina YPTKSW; 32. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa tersebut, maka nama baik Penggugat menjadi cemar akibat diombang-ambingkan oleh Tergugat dengan status yang tidak jelas, padahal jelas-jelas Penggugat adalah masih berstatus Pegawai/Dosen Tetap di UKSW Salatiga dan hubungan tersebut belum
10
pernah berakhir berdasar ketentuan Keputusan Yayassan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Pembina Nomor: 007/B/YSW/II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Peraturan Kepegawaian di Lingkungan UKSW Bab IV Pasal 12, 13, 14 dan 16, karenanya mohon agar Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam kedudukan sebagai DOSEN TETAP di UKSW Salatiga serta memberikan hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima; 33. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan adalah bertentangan dengan hukum dan memenuhi alasan-alasan diajukannya gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN Juncto UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, karenanya Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Status Kepegawaian Penggugat; 34. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan yang layak dan dibenarkan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN Juncto UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, serta memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan serta syarat-syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN Juncto UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN serta memenuhi ketentuan Passal 97 UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN Juncto UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, maka Penggugat mengajukan permohonan Kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: 1. “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”. 2. “Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Status Kepegawaian a.n Drs. ALOYSIUS LUKAS SOENARJO SOESILO, MA”;
11
3. “Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Status Kepegawaian a.n Drs. ALOYSIUS LUKAS SOENARJO SOESILO, MA’; 4. “Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagi DOSEN TETAP di UKSW Salatiga serta memberikan hak-haknya’; 5. “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”; Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Oktober 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1.
Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2.
Bahwa Tergugat keberatan dan menolak gugatan Penggugat dengan obyek gugatan Surat Rektor UKSW No. 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 karena obyek gugatan tersebut tidak memenuhi syarat atau kapasitas sebagai obyek gugatan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 Angka (3) Undang-undang No.5 Tahun 1986. Secara jelas Surat Rektor UKSW No. 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 dibuat sebagai jawaban atas surat permohonan dari Pemohon tertanggal 12 Januari 2009 tentang permohonan untuk aktif kembali sebagai Dosen pada Fakultas Psikologi UKSW dan surat Dekan Fakultas Psikologi UKSW No.007/DEKAN/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 dan sekaligus juga sebagai tawaran dari pihak Rektor kepada Penggugat dan/atau Fakultas Psikologi mengenai status kepegawaian Penggugat di UKSW. Surat Rektor UKSW No. 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tersebut merupakan surat jawaban dari Rektor UKSW yang bersifat belum final karena masih menunggu tanggapan dari pihak Penggugat untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti ke Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen (YPTK) Satya Wacana. Jadi surat Rektor UKSW No. 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 adalah surat biasa dan bukan Surat Keputusan (bukan beschikking) dari Rektor UKSW mengenai status kepegawaian Penggugat, sehingga tidak memenuhi syarat dan kapasitas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986;
12
3.
Bahwa karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat atau kapasitas sebagai obyek gugatan yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijkeverklaard);
4.
Bahwa selain itu, pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan obyek gugatan Surat Rektor UKSW No. 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 oleh Penggugat adalah masih dalam proses penyelesaian musyawarah di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga dan belum final. Untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;
DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut secara mutatis mutandis dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam uraian ini;
2.
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat secara jelas dan tegas;
3.
Bahwa menanggapi posita angka 1, 2, dan 3 dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat sebagai berikut: bahwa obyek gugatan, yaitu Surat Rektor UKSW No. 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tidak memenuhi syarat atau kapasitas sebagai obyek gugatan. Karena obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang bersifat konkret, individual, dan final. Sedangkan di Perkara ini secara jelas Surat Rektor UKSW No. 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 dibuat sebagai jawaban atas surat permohonan dari Pemohon tertanggal 12 Januari 2009 tentang permohonan untuk aktif kembali sebagai Dosen pada Fakultas Psikologi UKSW dan surat Dekan Fakultas Psikologi UKSW No: 007/DEKAN/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 serta sekaligus juga sebagai tawaran dari pihak Rektor kepada Penggugat dan/atau Fakultas Psikologi mengenai status Kepegawaian Penggugat di UKSW. Oleh karena itu, Surat Rektor UKSW No. 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tersebut adalah surat biasa bukan keputusan (bukan beschikking) dan bersifat belum final karena masih menunggu tanggapan dari pihak Penggugat untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti ke Yayasan Pendidikan Tinggi Kristen (YPTK) Satya Wacana;
13
4.
Bahwa menanggapi posita angka 4 dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat sebagai berikut: bahwa secara hukum Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 karena jiwa dari undang-undang tersebut adalah memberi perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan-tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat administrasi Negara sebagai penyelenggara pemerintahan;
5.
Bahwa terhadap posita angka 5 dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat hal ini tidak perlu ditanggapi karena telah terkait dengan obyek gugatan yang bukan merupakan obyek gugatan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 Ayat (1) Undangundang No.9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986;
6.
Bahwa menanggapi posita angka 6, angka 18 sampai dengan angka 33 dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa karena sejak 1997 tidak ada penugasan studi lanjut dari UKSW dan tidak adanya laporan apapun dari Penggugat kepada UKSW, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Angka (1) dan Angka (3), Pasal 12 ayat (2) Angka (2) butir 1 Peraturan Studi Lanjut No.78/KEP./Rek./1989/ Jo. Pasal 12 ayat (3) Ketentuan Studi Lanjut No. 019/SK/BPH-UKSW/III/2003 Penggugat harus dianggap telah tidak dapat menyelesaikan studi lanjut untuk program Ph.D. Sejak saat itu Penggugat telah mengabaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Angka (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Angka (2) butir 1 Peraturan Studi Lanjut No.78/KEP./Rek./1989, oleh karena itu antara Penggugat UKSW tidak ada hubungan hukum ketenagakerjaan lagi; b. Bahwa terhadap posita angka 21, 22, dan 25 maka kami perlu tegaskan bahwa mengenai surat-surat yang menyebutkan adanya status Kepegawaian Penggugat tersebut telah dilakukan ralat dan pembetulan oleh Rektor UKSW berdasarkan SK Rektor UKSW; c. Bahwa terhadap posita angka 24 maka kami perlu sampaikan bahwa mengingat status Penggugat belum jelas, sementara honor mengajar dari Penggugat harus segera dibayarkan, maka kepada Penggugat telah disediakan honor tersebut setara dengan Dosen Tamu. Tetapi ternyata honor tersebut belum diambil oleh Penggugat;
14
7.
Bahwa menanggapi posita angka 7 dan 8 dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat sebagai berikut: bahwa Surat Rektor UKSW No. 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 dibuat sebagai jawaban atas surat permohonan dari Pemohon tertanggal 12 Januari 2009 tentang permohonan untuk aktif kembali sebagai Dosen pada Fakultas Psikologi UKSW dan surat Dekan Fakultas Psikologi UKSW No:007/DEKAN/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 dan sekaligus juga sebagai tawaran dari pihak Rektor kepada Penggugat dan/atau Fakultas Psikologi mengenai status Kepegawaian Penggugat di UKSW. Tawaran tersebut disampaikan kepada Penggugat karena secara hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan hukum Ketenagakerjaan lagi sejak 1997 berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Angka (1) dan Angka (3), Pasal 12 ayat (2) Angka (2) butir 1 Peraturan Studi Lanjut No.78/KEP./Rek./1989 jo Pasal 12 ayat (3) Ketentuan Studi Lanjut No.019/SK/BPH-UKSW/III/2003 serta Pasal 11 ayat (1) Angka (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Angka (2) butir 1 Peraturan Studi Lanjut No.78/KEP./Rek./1989;
8.
Bahwa menanggapi posita angka 9, 10, dan 11 dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat sebagai berikut: bahwa ketentuan hukum sebagaiman disebutkan dalam posita tersebut tidak dapat diterapkan untuk kasusnya Penggugat ini. Berhentinya hubungan hukum Ketenagakerjaan Penggugat dengan UKSW terjadi karena Penggugat tidak dapat menyelesaikan studi lanjutnya dalam batas waktu yang ditentukan dalam surat penugasannya serta tidak segera kembali aktif ke UKSW dalam waktu tidak melebihi 3 bulan sejak Penggugat gagal studi. Oleh karena itu, aturan yang dipakai untuk kasusnya Penggugat ini adalah ketentuan Pasal 11 ayat (1) Angka (1) dan Angka (3), Pasal 12 ayat (2) Angka (2) butir 1 Peraturan Studi Lanjut No.78/KEP./Rek./1989 jo Pasal 12 ayat (3) Ketentuan Studi Lanjut No.019/SK/BPH-UKSW/III/2003 serta Pasal 11 ayat (1) Angka (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Angka (2) butir 1 Peraturan Studi Lanjut No.78/KEP./Rek./1989 dimana Penggugat harus dianggap telah mengundurkan diri dari UKSW. Disamping itu, mohon dibaca kembali jawaban kami sebagaimana telah diuraikan dalam angka 6 di atas;
9.
Bahwa menanggapi posita angka 12 dan 13 dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat sebagai berikut: bahwa benar pada Tahun 1991 Penggugat telah diberi tugas studi lanjut program Ph.D berdasarkan Surat Keputusan Rektor No.098/Kep./Rek/1991
15
dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Bahwa masa studi yang diberikan oleh UKSW pada waktu itu telah mempertimbangkan pula alasan yang disampaikan oleh Penggugat sendiri, yaitu Penggugat telah mempunyai modal Magister. Bahwa benar kemudian kepada Penggugat telah diberi perpanjangan waktu studi sebanyak dua kali masa studi terpendek sesuai dengan ketentuan studi lanjut yang berlaku di UKSW; 10. Bahwa menanggapi posita angka 14 dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat sebagai berikut: bahwa benar terakhir kali Penggugat telah melaporkan hasil studinya kepada Rektor cq Pembantu Rektor I yang pada intinya menyampaikan telah menyelesaikan Master Theology dan sekaligus menyampaikan masalah berkaitan dengan perpindahan tempat studi Penggugat dari Fuller Theological Seminary. Melalui surat No.141/PR-I/V/1996 tertanggal 23 Mei 1996, Pembantu Rektor menanggapi laporan dan permasalahan Penggugat tersebut dengan menyatakan: 1. Menyerahkan putusan pilihannya kepada Penggugat tetapi tetap mempertimbangkan kepentingan UKSW; 2. Mewajibkan Penggugat untuk melaporkan hasil keputusannya kepada Pembantu Rektor I UKSW; Akan tetapi Penggugat tidak pernah melaporkan keputusan dan perkembangan studinya tersebut kepada Pembantu Rektor I sebagaimana telah tercantum dalam surat tugas studi lanjutnya; 11. Bahwa menanggapi posita angka 15, 16, dan 17 dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat berpendapat sebagi berikut: a. Bahwa pihak Rektor UKSW tidak pernah memberikan persetujuannya karena Penggugat tidak pernah melaporkan hasil studinya setelah berakhir tahun 1996 dan Tergugat juga tidak pernah memberi tugas studi lanjut lagi kepada Penggugat setelah masa perpanjangan tugas studi lanjut dari SK Rektor No. 098/Kep./Rek./1991 selesai; b. Bahwa penugasan studi lanjut kepada Penggugat adalah di Fuller Theological Seminary dan bukan di San Fransisco, sedangkan mulai Tahun 1997 Penggugat tidak lagi studi di Fuller Theological Seminary; c. Bahwa keputusan Penggugat mengenai perpindahan tempat studi ini tidak pernah dilaporkan kepada Rektor ataupun Pembantu Rektor I UKSW Salatiga;
16
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: 1. Menerima eksepsi Tergugat; 2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; ATAU: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan Replik tertnggal 20 Oktober 2009 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Oktober 2009; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-36 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut: 1. P-1 : Surat Keputusan Tergugat Nomor: 158/Rek/5/2009 Tanggal 26 Mei 2009 tentang Status Kepegawaian Drs.Aloysius Lucas Soenarjo Soesilo (Fotocopy sesuai aslinya); 2. P-2 : Surat Keputusan Rektor Nomor: 280/UP/T.Ed/II/1988 tanggal 3 Pebruari 1988 tentang Pengangkatan Penggugat menjadi PEGAWAI EDUKATIF TETAP pada Pusat Bimbingan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (Fotocopy sesuai aslinya); 3. P-3 : Surat Keputusan Rektor Nomor: 194/UP/Kt/1994 tanggal 21 November 1994 Tentang Kenaikan Pangkat, Jabatan Sdr. Drs.Aloysius Lucas Soenarjo Soesilo, MS (Ed) (Fotocopy sesuai aslinya); 4. P-4 : Surat Keputusan Rektor Nomor: 394/UP/Inp/1995 tanggal 1 November 1995 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Penata Tingkat I Saudara Drs.Aloysius Lucas Soesilo Soenarjo, MS (Ed) (Fotocopy sesuai aslinya;
17
5. P-5 : Surat Keputusan Rektor Nomor: 010/KEP/REK/I/1995 tanggal 29 Maret 1995 Tentang Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Komulatif Tenaga Akademik Tetap UKSW (Fotocopy sesuai fotocopinya); 6. P-6 : Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor: 253/BP/X/1995 tanggal 19 Oktober 1995 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Akademik (Fotocopy sesuai aslinya); 7. P-7 : Surat Keputusan Rektor Nomor: 175/Kep/Rek/1997 tanggal 12 Agustus 1997 Tentang Pengangkatan Panitia Penguji Ujian Negara Disamakan Program S1 periode II Tahun 1997 Program Studi Pendidikan Bimbingan Konseling FKIP Universitas Kristen Satya Wacana (Fotocopy sesuai fotocopinya); 8. P-8 : Surat Keputusan Rektor No.030/KEP/REK/1998 tanggal 11 Pebruari 1998 tentang Pengangkatan Panitia Penguji Ujian Negara disamakan Program Periode I Tahun 1998 Progdi S-1 Pendidikan Bimbingan Konseling pada FKIP-UKSW (Fotocopy sesuai fotocopinya); 9. P-9 : Surat Keputusan Rektor Nomor: 098/KEP/REK/1998 tanggal 4 Juli 1991 tentang Studi Lanjut Drs.Aloysius Lucas Soenarjo Soesilo pada program Ph.D di Fuller Theological Seminary, USA (Fotocopy sesuai aslinya); 10. P-10 : Surat dari Penggugat ditujukan kepada Pembantu Rektor I (Bidang Akademik) UKSW tanggal 28 Maret 1994 tentang PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA STUDY LANJUT (Fotocopy sesuai aslinya); 11. P-11 : Surat dari Pembantu Rektor I UKSW Nomor: 4104/PR-I/IV/94 tanggal 11 April 1994 tentang PERPANJANGAN STUDI LANJUT ditujukan kepada Penggugat (Fotocopy sesuai aslinya); 12. P-12 : Surat dari Pembantu Rektor II (Bidang Keuangan) UKSW Nomor: 413/PR II/KEU/VI/94 tanggal 1 Juni 1994 tentang Biaya Studi Lanjut (fotocopy sesuai aslinya); 13. P-13 : Transkrip atas nama ALOYSIUS LUCAS SOENARJO SOESILO ketika mengikuti studi lanjut di FULLER THEOLOGICAL SEMINARY tertanggal 5 Desember 2008 (Fotocopy sesuai aslinya); 14. P-14 : Doctoral Division tertanggal 17 Desember 2008 merupakan rekaman kegiatan Penggugat selama study lanjut di tingkat Doktoral secara periodik hingga 2007-2008 (Fotocopy sesuai aslinya);
18
15. P-15 : Surat Permohonan dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 12 Januari 2009 perihal Penggugat untuk meneruskan pengabdian di UKSW (Fotocopy sesuai aslinya); 16. P-16 : Surat Nomor: 007/DEKAN/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang penerimaan Penggugat oleh Dekan Fakultas Psikologi UKSW atas dasar rapat Fakultas Psikologi (Fotocopy sesuai aslinya); 17. P-17 : Surat Keputusan Rektor Nomor: 014/Pengam.MK/Rek/I/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah Program Studi Magister Sains Psikologi-PPs pada Pra Kuliah Semester Genap 2008/2009 (Nama Penggugat tercantum dalam lampiran nomor urut 6) (Fotocopy sesuai aslinya); 18. P-18 : Surat Keputusan Rektor Nomor: 015/Pengam.MK/Rek/I/III/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Psikologi Semester Genap 2008/2009 ( nama Penggugat tercantum pada lamp 1 nomor urut 4 pada kolom Fakultas Psikologi DOSEN TETAP) (Fotocopy sesuai aslinya); 19. P-19 : Surat dari Penggugat tertanggal 1 Juni 2009 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pembina UKSW (fotocopy sesuai aslinya); 20. P-20 : Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 03/TGP/A/VI/2009 tanggal 2 Juni 2009 tentang tanggapan atas terbitnya obyek gugatan (Fotocopy sesuai aslinya); 21. P-21 : Surat Tergugat Nomor:168/Rek/6/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Persetujuan pembayaran honor Sdr. Drs. Aloysius L Soesilo, MA (dalam waktu yang hampir bersamaan Tergugat menyatakan penggugat adalah sebagai Dosen Kontrak namun didalam kesempatan lain menyatakan Penggugat sebagai dosen tamu) (Fotocopy sesuai aslinya); 22. P-22 : Surat dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 19 Juni 2009 Tentag Dasar pembayaran honor sebagai dosen tamu (Fotocopy sesuai aslinya); 23. P-23 : Surat Nomor: 046/VI/UPBH/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Pemberitahuan putusan dari Kuasa hukum Tergugat kepada Penggugat(Fotocopy sesuai aslinya); 24. P-24 : Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Pembina Nomor: 007/B/YSW/II/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Peraturan Kepegawaian di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana (mohon periksa Bab IB pasal 12, 13, 14 dan pasal 16) (Fotocopy sesuai aslinya);
19
25. P-25 : Surat Nomor: 560/262/2009 tanggal 16 September 2009 tentang anjuran yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Salatiga ditujukan kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Satyya Wacana Salatiga (Fotocopy sesuai aslinya); 26. P-26 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 062/KP06.1/Kp6.Y/1995 tanggal 5 Maret 1995 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai tenaga Pengajar Lektor Madya (Fotocopy sesuai aslinya); 27. P-27 :
Surat
Keputusan
Rektor
Universitas
Krristen
Satya
Wacana
Nomor:
188/KKP/Rek/1997, tanggal 5 September 1997 teentang Penyesuaian Pangkat dan Golongan/Ruang bagi Pegawai Dosen TPKS Satya Wacana yang memperoleh Penempatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Akademik (JAFA) dari Pemerintah lebih tinggi (Fotocopy sesuai aslinya); 28. P-28 : Jurnal Psiko Wacana Vol V No.2 November 2006 adalah Jurnal yang diterbitkan oleh Puslit Psikologi UKSW sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan bulan November, dimana Penggugat adalah sebagai salah satu Penyunting dari UKSW Fotocopy sesuai aslinya); 29. P-29 : Jurnal Psiko Wacana Vol. VII No.2 November 2008 dimana ditahun 2008 pun Penggugat tetap sebagai salah satu Penyunting dari jurnal tersebut (Fotocopy sesuai aslinya); 30. P-30 : Rencana Induk Pengembangan Pendirian Fakultas Psikologi UKSW, Maret 1999 dimana Penggugat adalah sebagai salah satu pencetus dan penggagasnya (Fotocopy sesuai aslinya); 31. P-31 : Daftar dan nama Pengajar dalam Pembukuan Magister Psikologi, Juli 2005, dimana pada tahun 2005 Penggugat adalah sebagai salah satu Dosen Pengampu mata kuliah Psikologi Klinis pada Prodi Magister Psikologi UKSW (Fotocopy sesuai aslinya); 32. P-32 : Surat Nomor: 038/DEKAN/III/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Status Kepegawaian, menjelaskan bahwa Penggugat sangat diperlukan bagi S1 dan S2 sehingga Dekan Fakultas Psikologi UKSW minta kepada Wakil Rektor II (Bidang Keuangan) untuk membayar Penggugat seperti Dosen tamu (Fotocopy sesuai aslinya); 33. P-33 : Surat Nomor: 061/DEKAN/VI/2009 TANGGAL 5 Juni 2009 tentang SK Mengajar semester genap 2008/2009 yang menjelaskan bahwa Dekan meminta maaf kepada Wakil
20
Rektor I agar mengubah SK Rektor yang telah mencantumkan nama Penggugat agar nama Penggugat tidak dicantumkan (Fotocopy sesuia aslinya); 34. P-34 : Keputusan Rektor Nomor: 0131/Pengam.MK/Rek/1/IV/2009 tanggal 11 Juni 2009 tentang Perubahan SK Rektor No: 015/Pengampu Mata Kuliah Fakultas Psikologi semester genap 2008/2009, yang berisi merubah dan menghilangkan nama serta mata kuliah yang diampu Penggugat dari yang tadinya dimasukkan dalam daftar Dosen Tetap menjadi masuk daftar diluar Dosen Tetap (Fotocopy sesuai aslinya); 35. P-35 : Surat Nomor: 068/DEKAN/VI/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang SK mengajar, dimana dalam Surat tersebut terdapat nama Penggugat dan mata kuliah yang Penggugat ampu (Fotocopy sesuai aslinya); 36. P-36 : Keputusan Rektor Nomor: 0157/Pengm.MK/Rek/1/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Tugas pengampu Mata Kuliah Fakultas Psikologi semester pengayaan tahun akademik 2008/2009 (Fotocopy sesuai aslinya); 37. P-37 : Surat Dekan Fakultas Psikologi UKSW Nomor: 101/DEKAN/IX/2009 tanggal 14 September 2009 tentang SK Mengajar yang ditujukan kepada Wakil Rektor I yang membidangi AKADEMIS mengusulkan agar diterbitkan SK REKTOR sesuai dengan nama dosen pengampu dan mata kuliah yang diampu (Fotocopy sesuai aslinya); 38. P-38 : Keputusan Rektor Nomor: 0183/Pengam.MK/Rek/I/XI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Psikologi semester Ganjil Tahun Akademik 2009/2010, dimana dalam SK ini nama Penggugat dan Mata kuliah yang Penggugat ampu telah dihilangkan(Fotocopy sesuai aslinya); 39. P-39 : Surat Nomor: 120/DEKAN/XI/2009 tanggal 24 november 2009 tentang Mengajar susulan, berisi permintaan dari Dekan Fakultas Psikologi agar terhadap mata kuliah yang diampu oleh penggugat dan Penggugat yang mengampu mata kuliah dimaksud agar diterbitkan Surat Keputusan (Fotocopy sesuai aslinya); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-28 yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berkut: 1. T-1 : Keputusan Rektor UKSW No: 78/KEP/REK/1989 tanggal 28 Oktober 1993 tentang Peraturan studi Lanjut (Fotocopy sesuai fotocopynya);
21
2. T-2 : Keputusan BPH YPTKSW untuk UKSW No. 019/SK/BPH-UKSW/II/2003 Tanggal 14 Maret 2003 tentang Peraturan Studi Lanjut UKSW (Fotocopy sesuai aslinya); 3. T-3 : Peraturan Pokok Kepegawaian UKSW dan Penjelasannya tahun 1985 (Fotocopy sesuai fotocopynya); 4. T-4 : Keputusan BPH YPTKSW untuk UKSW No. 038/BPH-UKSW/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Peraturan Kepegawaian UKSW Tahun 2000 (Fotocopy sesuai aslinya); 5. T-5 : Keputusan YPTKSW PEMBINA No.007/B/YSW/2005 Tanggal 16 februari 2005 tentang Peraturan Kepegawaian di Lingkungan UKSW (Fotocopy sesuai fotocopinya); 6. T-6 : SK REKTOR No. 280/UP/T.ED/II/1988 tanggal 3 Februari 1988 tentang Pegawai edukatif tetap Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo (Fotocopy sesuai aslinya); 7. T-7 : SK Rektor No.098/KEP/REK/1991 tanggal 4 Juli 1991 tentang Studi lanjut Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo program Ph.D di Fuller Theological Seminary, USA (Fotocopy sesuai aslinya); 8. T-8 : SK Rektor No.014/Pegam.MK/Rek/I/III/2009 Tanggal 2 Maret 2009, tentang tugas Mengampu Mata Kuliah program Studi Magister Sains Psikologi-PPs pada Pra Kuliah Semester Genap 2008/2009 (Fotocopy sesuai aslinya); 9. T-9 : SK Rektor No. 015/Pegam.MK/Rek/I/III/2009. Tanggal 3 Maret 2009 tentang Tugas Mengampu Mata Kuliah Fakultas Psikologi Semester Genap 2008/2009 (Fotocopy sesuai aslinya); 10. T-10 : SK Rektor No. 0131/Pegam.MK/Rek/1/VI/2009 Tanggal 11 Juni 2009 tentang Perubahan SK Rektor No. 015/Pegam.MK/Rek/I/IV/2009 (Fotocopy sesuai fotocopinya); 11. T-11 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo ( Fotocopy sesuai aslinya); 12. T-12 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 16 Juni 1987 tentang Pernyataan Tenaga Tetap UKSW (Fotocopy sesuai aslinya); 13. T-13 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo mengenai Informasi rencana studi S3 (Fotocopy sesuai aslinya); 14. T-14 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 25 Januari 1988 Tentang Laporan hadir (Fotocopy sesuai aslinya); 15. T-15 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 10 Februari 1992 tentang laporan studi Fall Quanter 1991 (Fotocopy sesuai aslinya);
22
16. T-16 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 23 September 1992 tentang biaya studi lanjut (Fotocopy sesuai aslinya); 17. T-17 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 10 Desember 1992 tentang laporan studi lanjut (Fotocopy sesuai aslinya); 18. T-18 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 19 April 1993 tentang kiriman uang (Fotocopy sesui aslinya); 19. T-19 : Surat dari Rektor tanggal 10 Juni 1993 tentang biaya research (Fotocopy sesuai aslinya); 20. T-20 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 20 April 1993 tentang biaya studi lanjut (Fotocopy sesuai aslinya); 21. T-21 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 24 Maret 1994 tentang biaya studi lanjut (Fotocopy sesuai aslinya); 22. T-22 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 28 Maret 1994 tentang Permohonan perpanjangan masa studi lanjut (Fotocopy sesuai aslinya); 23. T-23 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 19 April 1994 tentang laporan studi lanjut (Fotocopy sesuai aslinya); 24. T-24 : Surat dari Pembantu Rektor I UKSW tanggal 20 Juli 1994 tentang perpanjangan masa studi lanjut (Fotocopy sesuai fotocopinya); 25. T-25 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 18 Juli 1994 tentang keuangan studi lanjut (Fotocopy sesuai aslinya); 26. T-26 : Surat dari Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tanggal 8 Mei 1996 (Fotocopy sesuai aslinya); 27. T-27 : Surat dari pembantu Rektor I tanggal 23 Mei 1996 kepada Sdr. Aloysius Lucas Soenarjo tentang tanggapan rektorat terhadap masalah studi lanjut dari penggugat yaitu menyerahkan kepada Penggugat untuk memilih perguruan tinggi Fuller atau yang lain, dan meminta informasi atas putusan tersebut (Fotocopy sesuai aslinya); 28. T-28 : Surat No. 158/Rek/5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Status Kepegawaian (Fotocopy sesuai aslinya); Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Dr. SUTARTO WIJONO, MA dan MB. EKO
23
SETYO BUDIONO yang masing-masing memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut: Saksi I bernama Dr. SUTARTO WIJONO, MA, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; - Bahwa Saksi I mengatakan Penggugat mendapat giliran studi lanjut ke Fuller Amerika untuk mengambil Master jurusan Theological, yang sebelumnya akan mengambil Clinical Teological, tapi persyaratannya di Fuller harus mengambil program Teological terlebih dahulu; - Bahwa karena ada masalah internal di Universitas Kristen Satya Wacana maka biaya yang semula ditanggung oleh Universitas Kristen Satya Wacana tapi sejak ada masalah tersebut, Penggugat tidak dibiayai oleh Universitas Kristen Satya Wacana; - Bahwa nama Penggugat dimasukkan dalam buku jurnal dari tahun 2002 sampai dengan sekarang karena Penggugat masih aktif dan pada waktu pendirian Fakultas Psikologi tidak dipermasalahkan, juga karena kepakaran Penggugat. Ilmu-ilmu yang baru dari Amerika dapat dikembangkan di Universitas Kristen Satya Wacana; - Bahwa Tergugat memberitahukan agar Penggugat membuat permohonan kembali, dan Penggugat membuat permohonan tanggal 12 Januari sedangkan tanggapan dari Tergugat tanggal 12 Mei atau setelah masa semester berakhir; - Bahwa Penggugat adalah seorang konseptor dan pengembang yang baik di pusat bimbingan S1 dan S2 untuk sumber daya manusia Fakultas Psikologi serta mempunyai kepakaran dan dedikasi yang tinggi terhadap Universitas Kristen Satya Wacana; - Bahwa Penggugat mengambil studi lanjut pertama di Fuller kemudian karena ada beberapa hal maka pindah ke California State; - Bahwa Saksi I selalu bersama-sama Penggugat karena ada kepentingan mendirikan Fakultas Psikologi di Universitas Kristen Satya Wacana; - Bahwa Saksi I beranggapan, Penggugat masih sebagai pegawai tetap karena tidak pernah ada pemberhentian, peringatan ataupun surat lainnya dari Universitas; - Bahwa, Penggugat mengacu kepada aturan Kepegawaian tahun 1989 karena Penggugat berangkat studi lanjut tahun 1991, sedangkan Tergugat mengacu pada aturan tahun 2003 pasal 9, pasal 1 c “Pegawai dianggap gagalStudi apabila:
24
d. Pindah lembaga/tempat studi tanpa persetujuan pimpinan/ Fakultas/ Unit/ Lembaga/ Rektor.” - Pasal 12 (3) “Pegawai yang tidak aktif kembali di UKSW 3 bulan berturut-turut baik karena dinyatakan tidak dapat menyelesaikan studi lanjut maupun berhasil sesuai program dinyatakan memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan YPTKSW: - Bahwa yang berhak menentukan status kepegawaian Pertama Fakultas, Rektor hanya meneruskan usulan dari Fakultas dan Yayasan yang mengeluarkan SK; Saksi II bernama MB. EKO SETYO BUDIONO menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: - Bahwa sekembalinya dari Amerika Penggugat akan membantu di Fakultas Psikologi, dan sejak Januari 2009 diterima kembali di Fakultas Psikologi berdasarkan rapat Fakultas; - Bahwa meskipun selama studi lanjut Penggugat tidak mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana namun nama Penggugat selalu tercantum di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana; - Bahwa tanggung jawab Penggugat terhadap mahasiswa sangat luar biasa, meskipun tidak dibayar Penggugat masih datang ke Kampus setiap hari untuk mengajar juga untuk konseling mahasiswa. Daftar mahasiswa yang ikut konseling Penggugat sangat banyak; - Bahwa menurut Tergugat, Penggugat dianggap mengundurkan diri dari Universitas Kristen Satya Wacana tanpa pemberitahuan karena peraturan yang berlaku setelah diundangkan maka Penggugat dianggap tahu; - Bahwa perbedaan antara Dosen Tetap dan Dosen Kontrak, Dosen Tetap tiap semester mengampu mata kuliah sedangkan Dosen Kontrak tergantung jadwal, tidak rutin dan belum berjafa. Berjafa artinya Jabatan Fungsional Akademik; Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama TRI BUDI SANTOSO yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa yang berwenang mengangkat Pegawai adalah Pengurus Yayasan setelah mendapat usulan dari Rektor, Rektor hanya berwenang mengusulkan tidak mengangkat;
25
- Bahwa surat No. 158 yaitu berupa surat penawaran Rektor kepada Penggugat untuk menjadi Dosen tidak tetap bukan surat keputusan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana; - Bahwa yang mengeluarkan surat tugas Penggugat untuk studi lanjut di Amerika adalah pembantu Rektor I selaku pimpinan Universitas; - Bahwa orang yang ditugaskan untuk studi lanjut apabila tidak menyelesaikan studi lanjutnya atau dianggap gagal wajib melaporkan secara tertulis kepada Yayasan dan wajib aktif kembali di Universitas Kristen Satya Wacana; - Bahwa Penggugat tidak melaporkan secara tertulis hasil studinya maka Yayasan menganggap Penggugat mengundurkan diri; - Bahwa Yayasan menganggap Penggugat gagal karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan; - Bahwa Penggugat tidak diberi surat peringatan karena tugas belajar yang berlaku studi lanjut apabila lulus dalam waktu 3 tahun mungkin tidak masalah, tapi dengan perpanjangan studi lanjut tanpa keterangan maka Penggugat dianggap gagal, karena Penggugat dianggap gagal, maka tidak perlu ada peringatan-peringatan; - Bahwa kurikulum di Fuller Amerika mengharuskan Penggugat menempuh pendidikan selama 6 tahun tapi Yayasan atau di SK disebut 3 tahun, walaupun sebelumnya Penggugat sebelum berangkat sedah menghadap Rektor; - Bahwa Penggugat diberhentikan beasiswanya karena ada masalah internal keuangan di Universitas Kristen Satya Wacana; - Bahwa Penggugat ditugaskan untuk menjadi Penguji nasional karena kepakaran Penggugat dibidangnya maka ditugaskan sebagai penguji nasional bukan karena status; - Bahwa Penggugat setelah studi lanjut dan tidak aktif kembali maka dengan sendirinya dinyatakan memutuskan hubungan kerja dengan Universitas Kristen Satya Wacana; - Bahwa Penggugat diberhentikan tidak secara tertulis dan tidak ada dasar suratnya secara tertulis; - Bahwa masa studi lanjut menurut ketentuan yang ada, untuk studi normal program doktor rata-rata 2 tahun diundur menjadi 3 tahun; - Bahwa Produk hukum di Universitas Kristen Satya Wacana untuk aturan studi lanjut dibuat Tim bukan Rektor;
26
Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulan dalam perkara ini, masing-masing tertanggal 1 Desember 2009; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala apa yang tercantum dalam Berita Acara Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini selanjutnya para pihak mohon Putusan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang termuat didalam jawaban tertanggal 13 Oktober 2009 yang pada intinya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa obyek gugatan tidak memenuhi syarat atau kapasitas sebagai obyek gugatan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 3 UU No.5 Tahun 1986, karena obyek gugatan dibuat sebagai jawaban atas permohonan dari Pemohon untuk aktif kembali sebagai Dosen pada Fakultas Psikologi UKSW, sehingga obyek gugatan adalah surat biasa dan bukan Surat Keputusan (bukan beschikking) dari Rektor UKSW mengenai status kepegawaian Penggugat; 2. Bahwa obyek gugatan masih dalam penyelesaian musyawarah di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga dan belum final; Menimbang,
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
eksepsi-eksepsi
Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Rektor Universitas Kristen Satya Wacana, apakah dapat dikedudukan sebagai Tergugat dalam sengketa aquo sebagaimana pula telah dinyatakan oleh Tergugat pada bagian Pokok Perkara angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa secara hukum Tergugat tidak memenuhi syarat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
27
Menimbang, bahwa Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW adalah merupakan lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW) yang berupa badan hukum swasta yang berbentuk Yayasan; Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 jo UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam konsiderans bagian menimbang huruf b secara tegas disebutkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional; Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka (30) UU No.20 Tahun 2003 juga secara tegas menyebutkan bahwa Menteri bertanggung jawab dalam sistem pendidikan nasional dan pada ketentuan Pasal 1 Angka (3) disebutkan yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh badan hukum swasta/perdata yang mengelola suatu perguruan tinggi atau universitas seperti UKSW yang dikelola oleh YPTKSW termasuk urusan yang bersifat eksekutif atau urusan pemerintahan seperti maksud Pasal 1 Angka (7) UU No.51 Tahun 2009, sepanjang badan hukum swasta tersebut memperoleh kewenangan dari Menteri yang berhak untuk itu seperti maksud Pasal 1 Angka (12) UU No.51 Tahun 2009: Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka (27) beserta penjelasannya UU No.20 Tahun 2003 menyebutkan masyarakat adalah mitra Pemerintah yang dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan kedudukan mereka adalah sama; Menimbang, bahwa UKSW adalah suatu lembaga Pendidikan Tinggi yang dikelola oleh YPTKSW, dimana syarat dan tata cara pendiriannya telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk didalamnya persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan suatu bidang pendidikan, maka Pengadilan berpendapat sejak mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional seelaku wakil Pemerintah, berdasarkan peraturan perundangan secara atribusi YPTKSW mendapat wewenang dari Pemerintah untuk berperan serta dan bertindak sebagai mitra Pemerintah untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, dengan demikian suatu organ/lembaga harus
28
disebut sebagai Badan Tata Usaha Negara, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Angka (7), jo. Pasal 1 Angka (8) dan Pasal 1 Angka (12) UU No.51 Tahun 2009; Menimbang, bahwa dengan demikian UKSW dapat disebut sebagai suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga ia dapat dikedudukan sebagai Tergugat dan oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memenuhi syarat Pejabat Tata Usaha Negara tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak; Terhadap eksepsi ke 1: Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi pertama Tergugat yakni obyek gugatan tidak memenuhi syarat atau kapasitas sebagai obyek gugatan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 Angka (3) UU No.5 Tahun 1986, oleh karena obyek gugatan dibuat sebagai jawaban atas permohonan dari Pemohon untuk aktif kembali sebagai Dosen pada Fakultas Psikologi UKSW, sehingga obyek gugatan adalah surat biasa dan bukan Surat Keputusan (bukan beschikking) dari Rektor UKSW mengenai status Kepegawaian Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan bahwa akan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara apabila jelas: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; maksud serta mengenai hal apa tulisan itu; dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya; sedangkan mengenai sifat konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ; bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju; bersifat final artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum,
29
keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belumlah bersifat final, karenanya belum menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan atau dengan kata lain dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang definitive tersebut dapat ditentukan posisi hukum dari suatu subyek atau obyek hukum; Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 Angka (9) tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terhadap obyek gugatan tersebut Surat Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang status Kepegawaian atas nama Drs. Aloysius Lukas Soenarjo Soesilo, MA tersebut telah dapat diklasifikasikan mengenai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan yaitu Rektor UKSW Salatiga; mengenai kepada siapa tulisan itu ditujukan yaitu ditujukan kepada Drs. Aloysius Lukas Soenarjo Soesilo, MA i.c Penggugat yang berisi mengenai status Kepegawaian Penggugat sebagai Dosen Kontrak dan selanjutnya atas surat keputusan a quo sudah tidak diperlukan lagi suatu persetujuan baik dari atasan Tergugat ataupun oleh instansi lain, sehingga surat keputusan a quo telah bersifat final dan karenanya telah dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu memutuskan menerima Penggugat sebagai Dosen Kontrak Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga terhitung tertanggal 1 Februari 2009; Menimbang, bahwa uraian di atas dalil eksepsi ke 1, Tergugat mengenai obyek gugatan berupa Surat Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang status Kepegawaian atas nama Drs. Aloysius Lukas Soenarjo Soesilo, MA tidak memenuhi salah satu unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi ke 1, dinyatakan ditolak; Terhadap eksepsi ke 2: Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Tergugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan masih dalam penyelesaian musyawarah di Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Salatiga dan belum final, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Rektor UKSW dalam sengketa ini telah bertindak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan gugatan sudah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka pemeriksaan perkara ini, tidak harus menunggu penyelesaian musyawarah di
30
Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, maka eksepsi ke 2 Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; DALAM POKOK PERKARA: Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimintakan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang status Kepegawaian atas nama Drs. Aloysius Lukas Soenarjo Soesilo; Menimbang, bahwa menurut Penggugat perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang status Kepegawaian atas nama Drs. Aloysius Lukas Soenarjo Soesilo adalah bertentangan dengan hukum dan memenuhi alasan-alasan diajukannya gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004; Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat hubungan hukum sejak 1997 berdasar ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku pada Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW); Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 sedangkan pihak Tergugat telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31; Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan hukum sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya; Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-2=T-6 diperoleh fakta bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai UKSW pada tahun 1988 sehingga peraturan yang dipakai untuk menetapkan status kepegawaian Penggugat adalah Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Kristen Satya Wacana 1985 (vide bukti T-3);
31
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai UKSW dalam Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Kristen Satya Wacana Tahun 1985 adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Kepegawaian, diangkat dalam status tetap atau kontrak oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas pekerjaan serta tanggung jawab tertentu dalam rangka mjencapai tujuan sesuai dengan anggaran dasar UKSW yang terdiri dari Pegawai akademik dan non akademik yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengurus Yayasan yaitu Rektor UKSW (vide Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pokok Kepegawaian UKSW Tahun 1985); Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan yang dimaksud pegawai akademik adalah pegawai UKSW yang menjalankan tugas pokok dalam rangka pengembangan intelektual melalui antara lain mengajar, meneliti, melakukan konseling dan menjadi pustakawan (vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pokok Kepegawaian UKSW Tahun 1985); Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan kerja yang terdapat pada UKSW adalah merupakan hubungan kerja tetap dan hubungan kerja kontrak dimana hubungan kerja kontrak hanya dimungkinkan dalam keadaan-keadaan khusus (vide Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) jo Penjelasan Pasal 6 peraturan dimaksud); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2=T-6, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Edukatif Tetap oleh Rektor UKSW dengan Surat Keputusan Nomor: 280/UP/T.ED./II/1988 tanggal 3 Pebruari 1988 dan selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 194/UP/Kt/1994 Penggugat dinaikkan pangkat/jabatannya dari Penata Muda Tingkat I/Asisten Ahli dalam Golongan/Ruang (III/b) menjadi Penata/Lektor Muda dengan Golongan/Ruang (III/c) dengan status Kepegawaian Pegawai Edukatif Tetap, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 349/UP/Inp/1995 tanggal 1 Nopember 1995 Penggugat dinaikkan pangkat/jabatannya dari Penata/Lektor Muda Golongan/Ruang (III/c) dengan status Kepegawaian sebagai Pegawai Edukatif Tetap menjadi Penata Tingkat I Golongan/Ruang (III/d) dengan status Kepegawaian Tenaga Akademik Tetap YPTKSW (vide bukti P-3 dan P-4); Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 berupa Keputusan Rektor masing-masing tertanggal 29 Maret 1995 dan tanggal 19 Oktober 1995 Penggugat ditetapkan sebagai Tenaga Akademik Tetap YPTKSW, kemudian dari bukti P-7 berupa Keputusan Rektor tertanggal 12
32
Agustus 1997 dan P-8 Keputusan Rektor tertanggal 11 Februari 1998 Penggugat diangkat menjadi Panitia Penguji Ujian Negara Disamakan Program S1 oleh Rektor UKSW, selanjutnya berdasarkan bukti P-16 berupa surat Dekan Fakultas Psikologi tertanggal 16 Januari 2009 Penggugat diterima sebagai staf pengajar di Fakultas Psikologi UKSW dan dari bukti P-17 berdasarkan Keputusan Rektor tertanggal 2 Maret 2009 Penggugat diberi tugas mengampu mata kuliah Pengembangan Potensi dan Kreativitas Anak dan Remaja pada Program Studi Magister Sains Psikologi-PPs UKSW dan juga berdasarkan bukti P-27 tertanggal 5 Maret 1995 dan P-28 tanggal 5 September 1997 Penggugat ditetapkan sebagai tenaga pengajar atau Dosen pada YPTKSW; Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-18 berupa Keputusan Rektor tertanggal 3 Maret 2009 Penggugat diberi tugas untuk mengampu mata kuliah Kesehatan Mental, Psikologi Kognitif dan Konseling & Psikoterapi dengan status sebagai Dosen Tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti yang telah disebutkan tersebut di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa status Kepegawaian Penggugat dalam UKSW adalah sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Psikologi UKSW dan bukan tenaga kontrak yang dapat diperpanjang jika habis masa kontraknya; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam proses beraktifitas di UKSW, Penggugat memperoleh fasilitas untuk melakukan studi lanjut dalam program Ph.D di Fuller Theological Seminary USA (vide Bukti P-9); Menimbang, bahwa peraturan mengenai studi lanjut pada UKSW diatur dalam Keputusan Rektor Nomor: 78/KEP./REK./1989 tentang Peraturan Studi Lanjut tanggal 20 Juli 1989(bukti T-1); Menimbang,
bahwa
dalam
Pasal
5
ayat
(2)
Keputusan
Rektor
Nomor:
79/KEP./REK./1989 disebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat mendesak dan diperlukan, demi kepentingan lembaga Pimpinan Universitas berhak menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan studi lanjut setelah dibincangkan dengan Fakultas/Unit yang bersangkutan; Menimbang, bahwa selanjutnya masih dalam peraturan yang sama, pada Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa seorang pegawai dapat dinyatakan gagal dalam melaksanakan studi lanjut oleh Pimpinan UKSW jika yang bersangkutan: 1) tidak dapat menyelesaikan studinya dalam jangka waktu masa studi normal ditambah masa perpanjangan maksimal; 2)
33
dinyatakan gagal oleh lembaga tempat studi lanjut; 3) pindah lembaga studi atau program studi tanpa persetujuan pimpinan fakultas/unit dan pimpinan universitas; dan 4) menimbulkan masalah yang tidak terpecahkan; Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pimpinan UKSW mempunyai diskresi wewenang untuk menyatakan seorang pegawai gagal atau tidak dalam melaksanakan studi lanjut jika yang bersangkutan: 1) tidak dapat menyelesaikan studinya dalam jangka waktu masa studi normal ditambah masa perpanjangan maksimal; 2) dinyatakan gagal oleh tempat studi lanjut; 3) pindah lembaga tempat studi tanpa persetujuan pimpinan fakultas/unit dan pimpinan UKSW; atau 4) menimbulkan masalah yang tidak terpecahkan; Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam frase kalimat “dapat dinyatakan gagal oleh Pimpinan UKSW” adalah menunjukkan adanya suatu bentuk diskresi yang mengandung maksud adanya suatu kehendak yang mandiri dan aktif dari Pimpinan UKSW dalam menyatakan atau menerangkan gagal tidaknya suatu studi lanjut yang dijalani oleh pegawai UKSW, sedangkan terhadap kata “dinyatakan” Pengadilan berpendapat adanya suatu pernyataan resmi yang harus dikeluarkan oleh Pimpinan UKSW, yang dalam suatu bentuk pelaksanaan administrasi adalah merupakan pernyataan tertulis sebagaimana pula adanya kehendak untuk memberikan tugas belajar studi lanjut kepada Penggugat, diperlukan suatu pernyataan tertulis berupa Surat Keputusan Rektor; Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Keputusan Badan Pelaksana Harian Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana untuk Universitas Kristen Satya Wacana Nomor: 019/SK/BPH-UKSW/III/2003 tentang Peraturan Studi Lanjut Universitas Kristen Satya Wacana yang mulai berlaku tanggal 14 Maret 2003 disebutkan bahwa Pegawai yang tidak aktif kembali di UKSW setelah 3 (tiga) bulan berturut-turut baik karena dinyatakan tidak dapat menyelesaikan studi lanjut maupun karena berhasil sesuai program, dinyatakan memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan YPTKSW; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) tersebut di atas terdapat frase kalimat “karena dinyatakan” yang dapat diartikan adanya suatu tindakan aktif untuk menyatakan terlebih dahulu mengenai tidak selesai atau berhasil dalam studi lanjut dari pihak yang berwenang untuk itu, yang selanjutnya digunakan untuk menghitung tenggang waktu
34
maksimal bagi Pegawai yang selesai atau tidak selesai harus aktif kembali di UKSW sehingga ia tidak dinyatakan memutuskan hubungan kerja dengan YPTKSW; Menimbang, bahwa tindakan yang demikian itu menurut Pengadilan sangatlah penting karena akan lebih dapat memberikan kepastian hukum baik bagi pelaksana studi lanjut dan kepastian pula mengenai dana atau biaya yang disediakan untuk kelangsungan studi lanjut, dan pula memberikan kepastian hukum bagi status Kepegawaian seorang Pegawai UKSW serta sebagai bentuk tertib administrasi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9=T-7 Penggugat diberi tugas belajar di Fuller Theological Seminary Amerika Serikat selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 20 Agustus 1991 untuk Program Ph.D oleh Pimpinan UKSW (vide bagian memutuskan angka 1 Surat Keputusan Rektor No: 098/KEP./REK./1991 tanggal 4 Juli 1991); Menimbang, bahwa dalam memberikan tugas belajar kepada Penggugat, Pimpinan UKSW juga memberikan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penggugat dalam melaksanakan tugas belajar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Rektor tersebut (vide bukti P-9); Menimbang, bahwa dari bukti T-15, T-17, Penggugat telah melaporkan perkembangan mengenai studi lanjutnya di Fuller Theological Seminary Amerika Serikat melalu surat menyurat dan telah diterima oleh Pimpinan UKSW; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-10=T-22 Penggugat telah melaporkan dan memberitahukan mengenai masa studi normal program doctoral di Fuller Theological Seminary adalah 6 (enam) tahun hingga karenanya Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi lanjut oleh karena dalam surat keputusan pemberian studi lanjut program doktoral (Ph.D) sebagaimana bukti P-9=T-7 hanya diberikan selama 3 (tiga) tahun yang jika dihitung akan berakhir pada tahun 1994; Menimbang, bahwa kenyataan yang harus dihadapi Penggugat adalah adanya ketentuan masa studi di Fuller selama 6 (enam) tahun sehingga akan berakhir pada Tahun 1997 dan jika memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Angka (1) dan bukti P-9=T-7 adalah sangat tidak adil karena studi lanjut yang dijalani Penggugat dapat dinyatakan gagal dan tentunya surat keputusan pemberian tugas belajar dari Pimpinan UKSW yang hanya diberikan 3 (tiga) tahun tidak sesuai dengan masa studi normal program doctoral di Fuller Theological Seminary USA yang menetapkan masa studi 6 tahun;
35
Menimbang, bahwa adanya permasalahan lama masa studi tersebut Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan (vide bukti P-10) dan telah dibalas oleh Tergugat sebagaimana bukti T-24 yang berisi persetujuan perpanjangan masa studi Penggugat yaitu diberikan perpanjangan masa studi sebanyak 2 (dua) kali masa studi terpendek yaitu per quarter yaitu Fall Quarter (Agustus-Desember 1994) dan Winter Quarter 1995 (Januari-Maret 1995); Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat tetap melaksanakan tugas belajar di Fuller hingga telah dapat menyelesaikan Masters Program Theology yang merupakan bagian integral dari kurikulum S3 dan telah dilaporkan kepada Pembantu Rektor I UKSW serta melaporkan pula mengenai perkembangan tugas belajar untuk Tahun 1996 dengan menyampaikan kondisi Amerika yang tengah dilanda krisis ekonomi dengan memikirkan kelanjutan studi yang tengah dijalani Penggugat (vide bukti T-26), dan atas surat Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat yang pada intinya mengenai kemungkinan kelanjutan studi Penggugat di Fuller diserahkan kepada Penggugat (vide T-27); Menimbang, bahwa dari bukti T-26, T-27 dihubungkan dengan bukti P-10=T-22 dan T-24 diperoleh fakta bahwa meskipun perpanjangan studi dan biaya di Fuller telah diberikan oleh Tergugat hingga tahun 1995 yaitu berakhir pada Maret 1995 (Winter Quarter JanuariMaret 1995), namun Penggugat tetap melanjutkan studi hingga tahun 1996 dan telah pula memberitahukan perkembangan studinya tersebut kepada Pembantu Rektor I UKSW dan Pembantu Rektor I UKSW menyerahkan kelanjutan studi untuk tetap bertahan di Fuller atau pindah ke sekolah lain dengan pimpinan UKSW tetap mendukung dalam usaha mencari sumber dana; hal ini berarti meskipun secara formal masa studi yang ditetapkan oleh UKSW kepada Penggugat telah berakhir pada Winter Quarter pada Maret 1995 namun Pembantu Rektor I melalui suratnya tertanggal 23 Mei 1996 (vide bukti T-27) tetap memberikan dorongan kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan studi lanjut dengan baik; Menimbang, bahwa kemudian setelah memasuki tahun 1997 Tergugat menyatakan tidak ada penugasan studi lanjut kepada Penggugat dan tidak adanya laporan dari Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat dianggap telah tidak menyelesaikan studi lanjut untuk program Ph.D dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Angka (1) dan 3, Pasal 12 ayat (2) Angka (2) butir 1 Peraturan Studi Lanjut No. 78/KEP./REK./1989 jo. Pasal 12 ayat (3) Ketentuan Studi Lanjut No. 019/SK/BPH-UKSW/III/2003 sehingga sudah tidak ada
36
hubungan hukum ketenagakerjaan lagi antara Penggugat dengan Tergugat (vide Jawaban Tergugat angka 6 huruf a); Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang demikian itu menurut Pengadilan tidaklah tepat, oleh karena suatu kondisi tidak terselesaikannya suatu studi lanjut tidak boleh hanya berdasarkan suatu anggapan atau asumsi melainkan harus didasarkan pada ketentuan peraturan yang ada; berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Studi Lanjut No. 78/KEP./REK./1989 kegagalan mengenai suatu studi lanjut harus dinyatakan oleh Pimpinan UKSW dan diharuskan mengacu pada kondisi jika yang bersangkutan: 1) tidak dapat menyelesaikan studinya dalam jangka waktu masa studi normal ditambah masa perpanjangan maksimal; 2) dinyatakan gagal oleh lembaga tempat studi lanjut; 3) pindah lembaga studi atau program studi tanpa persetujuan pimpinan fakultas /unit dan pimpinan universitas; dan 4) menimbulkan masalah yang tidak terpecahkan; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam persidangan, tidak dijumpai bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwa Penggugat telah dinyatakan oleh Pimpinan UKSW tidak dapat menyelesaikan studi dalam jangka waktu masa studi normal ditambah masa perpanjangan maksimal; yang ada adalah bahwa masa studi yang diberikan oleh Pimpinan UKSW terhadap Penggugat untuk menempuh studi lanjut Program Ph.D di Fuller Theological Seminary USA adalah selama 3 (tiga) tahun ditambah masa perpanjangan dalam 2 (dua) masa studi pendek yang berakhir pada Maret 1995 sehingga menurut Pengadilan masa studi yang diberikan kepada Penggugat tidaklah mencukupi masa studi normal Program Doctoral (Ph.D) di Fuller Theological Seminary USA yang ditentukan masa studinya adalah 6 (enam) tahun yang apabila dihitung akan berakhir kira-kira tahun 1997 sehingga ketentuan Pasal 11 ayat (1) angka 1 Peraturan Studi Lanjut No. 78/KEP./REK./1989 menurut Pengadilan tidak dapat diterapkan terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa selanjutnya tidak dijumpai pula bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwa Penggugat telah dinyatakan gagal oleh Fuller Theological Seminary USA sebagaimana yang disyaratkan Pasal 11 ayat (1) angka 2 Peraturan Studi Lanjut No. 78/KEP./REK./1989 sehingga studi lanjut Penggugat dapat dinyatakan gagal oleh Pimpinan UKSW; Menimbang, bahwa terhadap anggapan Tergugat dan bukan pernyataan resmi Tergugat, yang telah menganggap bahwa Penggugat telah tidak dapat menyelesaikan studi
37
lanjut atau gagal dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Angka (3) Peraturan Studi Lanjut No. 78/KEP./REK./1989, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti T27 tertanggal 23 Mei 1996 diperoleh fakta bahwa keputusan meneruskan studi di Fuller atau pindah school lain oleh Pembantu Rektor I yang merupakan unsur Pimpinan UKSW diserahkan kepada Penggugat dan kewajiban Penggugat hanya memberitahukan keputusan yang diambil tersebut tanpa ketentuan batas waktu pemberitahuan keputusan yang diambil; hal ini berarti bahwa secara implisit Pimpinan UKSW telah memberikan persetujuan terhadap apapun keputusan yang akan diambil oleh Penggugat mengenai masa depan studi lanjut yang tengah dijalani Penggugat, sehingga dalam hal ini tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menganggap Penggugat telah gagal; Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Badan Pelaksana Harian No. 019/SK/BPH-UKSW/III/2003 (bukti T-2) yang dipergunakan Tergugat untuk menyatakan antara Penggugat dan UKSW tidak ada hubungan hukum lagi, Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak diketemukan bukti-bukti surat dalam persidangan yang menyatakan bahwa telah ada pernyataan secara resmi dari Pimpinan UKSW mengenai ketidak berhasilan maupun keberhasilan studi lanjut Penggugat, maka belumlah dapat dihitung tenggang waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk dapat digunakan sebagai dasar menyatakan Penggugat memutuskan hubungan hukum secara sepihak dengan Tergugat; Menimbang, bahwa selain dari pada itu, berdasarkan bukti-bukti P-7 berupa Keputusan Rektor tertanggal 12 Agustus 1997 dan P-8 Keputusan Rektor tertanggal 11 Februari 1998 Penggugat diangkat menjadi Panitia Penguji Ujian Negara Disamakan Program S1 oleh Rektor UKSW, selanjutnya berdasarkan bukti P-17 berdasarkan Keputusan Rektor tertanggal 2 Maret 2009 Penggugat diberi tugas mengampu mata kuliah Pengembangan Potensi dan Kreativitas Anak dan Remaja pada Program Studi Magister Sains Psikologi-PPs UKSW dan juga berdasarkan bukti P-27 tertanggal 5 Maret 1995 dan P-28 tanggal 5 September 1997 Penggugat ditetapkan sebagai tenaga pengajar atau dosen pada YPTKSW menunjukkan bahwa anggapan Tergugat yang menyatakan bahwa sejak tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan hukum lagi tidak berdasar hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah Dosen Tetap pada UKSW dan bukan Pegawai Kontrak yang setiap saat dapat diperpanjang kontraknya; bahwa tidak terdapat pernyataan resmi dari
38
Pimpinan UKSW yang menyatakan Penggugat telah tidak menyelesaikan studi lanjut, sehingga dengan tidak adanya pernyataan tersebut maka tidak dapat dihitung tenggang waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut untuk sebagai batas waktu keharusan aktif kembali sehingga tidak dapat dikenakan sanksi mengundurkan diri secara sepihak dengan UKSW, bahwa ketentuan peraturan tentang studi lanjut UKSW mengenai berhasil tidaknya suatu studi lanjut harus dinyatakan oleh Pimpinan UKSW dan tidak didasarkan pada anggapan atau asumsi saja; bahwa dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 diperoleh bukti bahwa status kepegawaian Penggugat adalah masih diakui dan aktif sebagai Dosen Tetap dan tidak dijumpai alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat; maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan telah bertentangan dengan hukum dan memenuhi alasan-alasan diajukannya gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 haruslah dinyatakan berdasar hukum; Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dinyatakan berdasar hukum maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107, maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan; Memperhatikan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
39
2.
Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang status kepegawaian a.n Drs. ALOYSIUS LUKAS SOENARJO SOESILO, MA;
3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor UKSW Nomor: 158/Rek./5/2009 tanggal 26 Mei 2009 tentang Status Kepegawaian a.n Drs. ALOYSIUS LUKAS SOENARJO SOESILO, MA;
4.
Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagai Dosen Tetap di UKSW Salatiga serta memberikan hak-haknya;
5.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000 (Seratus Enam Belas Ribu Rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang pada hari SELASA tanggal 8 DESEMBER 2009 oleh kami R. BASUKI SANTOSO, SH sebagai Ketua Majelis, ANNA LEONORA TEWERNUSA, SH dan OENOEN PRATIWI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 10 DESEMBER 2009 oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu oleh WIWI WIDIASTUTI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. HAKIM KETUA MAJELIS, HAKIM-HAKIM ANGGOTA: TTD TTD R. BASUKI SANTOSO, SH 1. ANNA LEONORA TEWERNUSA, SH TTD
2. OENOEN PRATIWI, SH PANITERA PENGGANTI, TTD
40
WIWI WIDIASTUTI, SH
Perincian Biaya : 1.
Biaya Pendaftaran Gugatan
Rp.
30.000,-
2.
Biaya Panggilan Sidang & Sumpah
Rp.
75.000,-
3.
Materai Putusan
Rp.
6.000,-
4.
Redaksi Putusan
Rp.
Jumlah
5.000.Rp. 116.000,-
(Seratus enam belas ribu rupiah) DICATAT DISINI : Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Semarang
Nomor:
48/G/TUN/2009/PTUN.SMG tanggal 10 Desember 2009 belum berkekuatan hukum tetap karena para pihak belum ada yang mengajukan upaya hukum banding; Putusan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Semarang
Nomor:
48/G/TUN/2009/PTUN.SMG tanggal 10 Desember 2009 sesuai dengan aslinya dan diberikan untuk dan atas permintaan TYAS TRI ARSOYO, SH. MH (Kuasa Tergugat);
Semarang, 22 Desember 2009 PANITERA, TTD
ILHAM HAMIR, SH.MH NIP. 040 033 987
Perincian Biaya: 1. Materai
Rp.
2. Fotocopy
Rp.
8000,-
3. Leges perputusan
Rp.
3.000,-
4. Leges Penyerahan turunan (54 Lb)-
Rp.
16.200,-
Jumlah :
Rp.
41
33.200,-
6.000,-
(Tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
42
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
P
U
T
U
S
A
N
NOMOR : 1 0 /G / 2 0 1 0 / P TUN- SMD
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pe n g a d i l a n memu t u s
dan
Ta t a
meny e l e s a i k a n
Pe r a d i l a n
t ingka t
men j a t u h k a n
Pu t u s a n
pe r k a r a
Usa h a Nega r a
an t a r a
Sama r i n d a
sengke t a
Ta t a
deng a n
pe r t a m a sebag a imana
y a n g meme r i k s a ,
Usa h a
Nega r a
Aca r a
te r s ebu t
di
Bi a s a
pa d a te l ah
b awa h i n i ,
d a l am
:
M.Hum,
ALIKUDDIN SARAGIH,SH . ,
Pe k e r j a a n
Kewa r g a n e g a r a a n
Pemba n t u
Un i v e r s i t a s
17
be r a l ama t
di
Wi r a t a m a
RT . 0 5
Sama r i n d a
Ul u ,
Da l am h a l
in i
Deka n
I
Agu s t u s Ja l a n .
Indone s i a , Fa k u l t a s
19 4 5
Sama r i n d a ,
I r .H . J u a nd a
Ke l u r a h a n
Hukum
4
Sidod ad i
At a s
Kec ama t a n
Ko t a Sama r i n d a . membe r i
ku a s a k e p a d a :
S I PR IANUS BANG L IWUN, SH Kewa r g a n e g a r a a n
Indone s i a ,
Kon s u l t a n
da r i
Hukum
Indep e nd e n Jln .
Ar j u n a
be r d a s a r k a n Pe b r u a r i
No . su r a t
Bad a n T imu r , ,
ku a s a
Ko t a khu s u s
An t i
dan Ilega l
be r a l a m a t
di
Sama r i n d a , te r t a ngga l
4
201 1 .
Se l a n j u t n y a
Ha l aman 1 da r i
Ka l i m a n t a n
Advok a t
di seb u t
seb ag a i
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 1 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PENGGUGAT ; M E L A WA N REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 194 5 SAMARINDA, Ja l a n
Ir
H.
Ka l i m a n t a n
Juand a
be r k e d u d u k a n
Sama r i n d a
No .
di 80 ,
T imu r .
Da l am h a l
in i
membe r i
ku a s a k e p a d a :
H. SYAMSUDDIN, SH . ,
M.Hum
SYAMSUL BAHRI , SH . ,
M.Hum
GUSTI HELIANA SAF ITR I ,
SH
S U F I A N, SH I M R O N, SH
4.
ADI WIJAYA, SH Kes emu a n y a
Warg a
Advo c a t
da r i
Ban t u a n
Hukum
ka n t o r
be r a l ama t
di
Lemba g a
be r d a s a r k a n
te r t a ngga l
22 Peb r u a r i
Se l a n j u t n y a
Agu s t u s
194 5
dan 19 4 5
SAMARINDA”
Un i v e r s i t a s
Jal an
pek e r j a a n
Kon s u l t a s i
17
UNTAG
Kampu s
Sama r i n d a
Sama r i n d a ,
Indone s i a ,
Un i v e r s i t a s
”LKBH
Sama r i n d a
19 4 5
Neg a r a
17
Agu s t u s
Ir .H . J u a nd a
No . 8 0
su r a t
ku a s a
kh u s u s
20 1 1 . di seb u t
seb ag a i
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERGUGAT ;
Pe n g a d i l a n
Ta t a
Usa h a
Nega r a
Sama r i n d a
Te l a h
memba c a
:
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 2 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
-------------------------------------
Pe n e t a p a n Nomo r :
Ke t u a
Pe n g a d i l a n
Ta t a
Usa h a
10 / P EN / 2 0 1 1 / P TUN . SMD, t a n g g a l
ten t ang
Pen u n j u k a n
Su s u n a n
Neg a r a
Sama r i n d a ,
11 Pe b r u a r i
Maj e l i s
20 1 1
Hak im
, ;
------------------------------------------------------------------------------------
Pe n e t a p a n
Hak im Ke t u a Maj e l i s
Sama r i n d a , Pe b r u a r i
Nomor 201 1 ,
:
Pen g a d i l a n
Ta t a Usa h a Neg a r a
10 / P EN - PP / 2 0 1 1 / P TUN . SMD,
ten t ang
ha r i
dan
tangga l
t a ngg a l
11
Peme r i k s a a n
Pe r s i a p a n
;
--------------------------------------------------------------------------
Pe n e t a p a n
Hak im Ke t u a Maj e l i s
Sama r i n d a , Mar e t
Nomor
20 1 1
,
:
Pen g a d i l a n
Ta t a Usa h a Neg a r a
10 / P EN - HS/ 2 0 1 1 / P TUN . SMD
ten t ang
ha r i
da n
tangga l
tangga l
29
Pe r s i d a n g a n
;
--------------------------------------------------------- ------------------------------
Pe n e t a p a n Nomo r
:
Ke t u a
Pe n g a d i l a n
Ta t a
10 / P EN .A / 2 0 1 1 / P TUN
ten t ang
Usa h a
Nega r a
SMD t a n g g a l
Pe r g a n t i a n
29
Su s u n a n
Sama r i n d a Mar e t
20 1 1
Maj e l i s
Hak im ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------
Mempe l a j a r i
su r a t - su r a t
dia j ukan
Pa r a
Piha k
bu k t i
dan su r a t - s u r a t di
da l am
la i nnya
ya n g
pe r s i d a n g a n
;
-------------------------------------------------------------------------------
Ha l aman 3 da r i
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 3 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id -
Te l a h
mend e n g a r k a n
d i d a l am pe r s i d a n g a n -
Te l a h
memba c a
ke t e r a n g a n
sak s i - sak s i
da n
Pa r a
Pihak
; da n
meme r i k s a
Be r k a s
Pe r k a r a
Nomor
:
10 /G / 2 0 1 1 / P TUN - SMD ; -
TENTANG DUDUK PERKARA
------
Men imb a n g ,
meng a j u k a n di
Guga t a n
Kep a n i t e r a a n
tangga l
10
ba hwa
te r t a ngga l
201 1 ,
10 /G / 2 0 1 1 / P TUN- SMD,
po k o k n y a be r i k u t I.
deng a n
tangga l
meng emuk a k a n
ku a s a n y a
20 1 1 , ya n g t e r d a f t a r
Usa h a
Neg a r a
Reg i s t e r te l a h
23
Sama r i n d a
Pe r k a r a
Nomor
dipe r b a i k i
Mar e t
da l i l - d a l i l
te l a h
20 1 1 ,
:
da l am
ya n g
gu g a t a n n y a
pad a
seb a g a i
: -----------------
MENGENAI OBJEK SENGKETA : Bahwa ya n g men j a d i
Rek t o r
Un i v e r s i t a s
Pembe r h e n t i a n
ob y e k s e n g k e t a
17
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
Agu s t u s
tangga l
Semen t a r a
d a n Dos e n Kope r t i s II .
Ta t a
seb aga imana
Pe r s i a p a n
me l a l u i
5 Pe b r u a r i
Pe n g a d i l a n
Pe b r u a r i
Peme r i k s a a n
Pe n g g u g a t
194 5 01
Se b a g a i
ada l a h
Su r a t
Kepu t u s a n
Sama r i n d a
Pe b r u a r i
Pemba n t u
Nomor
201 1
Dek a n
I
:
pe r i h a l Fak . H u k um
Dpk Un t a g 194 5 Sama r i n d a .
TENTANG DUDUK PERKARA :
Bahwa Pe n g g u g a t Un i v e r s i t a s
ad a l a h 17
Pemba n t u
Agu s t u s
Koo r d i n a t o r
Pe r g u r u a n
Ban j a r m a s i n
Dpk Un i v e r s i t a s
Dek a n I
194 5 Tingg i
pad a
Fa k u l t a s
Sama r i n d a , Swa s t a
17 Agu s t u s
da n
Hukum Dos e n
Wi l a y a h
19 4 5 Sama r i n d a
XI ;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 4 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa
Pe n g g u g a t
Agu s t u s atau
19 4 5
leb ih
meng a b d i
Dpk de
Dpk
bu l a n
tahun
fac t o
kh u s u s n y a
Un i v e r s i t a s Mar e t
ku r a n g
17
ta hun
da r i
dan
Un i v e r s i t a s
19 9 3
20 t a h u n
Pe n g emb a n g a n sec a r a
di
ruang
194 5 Sama r i n d a ,
20 1 1
terhadap 194 5
dun i a
Sama r i n d a ,
17 Agu s t u s Hukum
pad a
Fa k u l t a s
194 5 Pidana Hukum
;
sek i r a
Pemba n t u
194 5
be r i n t e g r i t a s ,
I lmu
19 4 5 Sama r i n d a
29 J a n u a r i
pe r t e m u a n
17 Agu s t u s
a k a d em i s
dan
Agu s t u s
sang a t
Agu s t u s
Dek a n I pa d a Sama r i n d a
17
Hukum Un i v e r s i t a s
17 Agu s t u s
tangga l
194 5
kr ed i b i l i t a s
17
memb i d a n g i
Maha s i s w a / i
Agu s t u s
Pen g g u g a t
pa d a Fa k u l t a s
Pemba n t u
Un i v e r s i t a s
Un i v e r s i t a s
Sama r i n d a ,
sebaga i
17
di
be r d e d i k a s i ,
pend i d i k a n
pu k u l
Rek t o r
ya n g ha d i r
I
pa d a
19 . 0 0
Wi t e
Un i v e r s i t a s
pe r t emu a n
itu
:
Rek t o r (
Be l a s )
Hukum Un i v e s i t a s
loya l i t a s ,
ia l ah
awa l
s e l a m a men j a b a t
Sama r i n d a ,
diadakan
se j a k
19 ( S emb i l a n
Kope r t i s
Bahwa p a d a
Kope r t i s
;
Fa k u l t a s
kep a d a
Dos e n
s ama r i n d a
Bahwa Pe n g g u g a t
Dos e n
ad a l a h
Un i v e r s i t a s
Te r g u g a t
Agu s t u s
),
Deka n
17
Fa k u l t a s Pemba n t u
194 5 Sama r i n d a ,
Agu s t u s
194 5
Sama r i n d a
Hukum Un i v e r s i t a s
Agu s t u s
dan
17 Agu s t u s
194 5
Sama r i n d a
Ekon om i
Un i v e r s i t a s
17
Rek t o r
I Un i v e r s i t a s
17
Pemba n t u
Dek a n
19 4 5 Sama r i n d a
I
Fa k u l t a s
( Pe n g g u g a t
)
; Bahwa
pe r t e m u a n
Ha l aman 5 da r i
te r s ebu t
diad akan
un t u k
mengk o n f i r m a s i
dan
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 5 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
mengk o n f r o n t i r Te r h o rm a t da r i
ada n y a
Rek t o r
or ang
kand u n g s e o r a n g
(tiga
maha s i s w i
19 4 5 Sama r i n d a , Su r a t
Sama r i n d a 20 1 1 ,
tangga l
meng a k u
Rek t o r
orang t u a
Sama r i n d a
dan
sauda r a
As t r i y a n i ,
Un i v e r s i t a s
dapa t
di l i h a t
Un i v e r s i t a s
01 Peb r u a r i
Yang
umu r
tahun ,
Hukum
SK nomo r :
ke p a d a 194 5
Maya
pu l u h du a )
seb ag a i ma n a
(T e r g u g a t ) ,
Agu s t u s
b e r n am a
Fa k u l t a s
Kepu t u s a n
Te r t u l i s
17
ya n g
p e r emp u a n
ku r a n g 32
a l um n i
in i
Un i v e r s i t a s
beb e r a p a
leb i h
Pe n g a d u a n
17
Agu s t u s
da n d i b a c a 17
da l am
Agu s t u s
194 5
055 / UN. 17 / KP /
201 1 ,
II
/
ya n g s e d a n g d i s e n g k e t a k a n
;
Bahwa
ha s i l
dia t a s aga r
pe r t emu a n
ya i t u
ya n g
kep a d a
pihak
Indone s i a ) se su a i
pe r i h a l
ke p a d a
ya n g
kon f r o n t i r
ag a r
da p a t
de
fac t o
ka l i
peng a d u a n
ke p a d a
di to l a k dapa t
tidak t indakan d im a k s u d Agu s t u s
da r i
Po l r e s t a
ka r e n a
tidak
un s u r - un s u r
ya n g
ya n g
diduga
da l am
Su r a t
19 4 5 Sama r i n d a
Repu b l i k
se c a r a
Maya
As t r i y a n i
se r t a
seb a ny a k
meng a n d u n g
fak t a - fak t a
da l am pidana
di l a k ukan
Kepu t u s a n (T e r g u g a t ) ,
hu k um
;
Sama r i n d a
d ip e r t a n g g u n j awab k a n
memenu h i
te r s e r a h
peng a d u a n n y a
Neg a r a
dip r o s e s
p e r u n d a n g - und a n g a n ya n g b e r l a k u
te r s e bu t
un t u k
me l a k u k a n
(Ke p o l i s i a n
ter s ebu t
ter t u l i s
be r s a n g k u t a n
silakan
b e rw a j i b
Sama r i n d a
da n
peng a d u a n
ya n g
be r s a n g k u t a n
di
ke l u a r g a n y a
ya n g
ba hwa
d i k emb a l i k a n
kep a d a
Bahwa
:
kon f i r m a s i
de l i k
(dua ) huk um
pidana
meng e n a i Pe n g g u g a t
Rek t o r
2
pe r i h a l sebaga imana
Un i v e r s i t a s
SK nomo r
dan
:
05 5 /
17 UN.
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 6 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
17 /
KP /
II
/
Pembe r h e n t i a n
20 1 1 ,
tangga l
Semen t a r a
seba g a i
Hukum da n Dos e n Kope r t i s Dan ba hwa oleh atas
de n g a n
Po l r e s t a
Deng a n
ada n ya
da r i
dem i k i a n
dihadapan
in i
ajukan
di
Sama r i n d a Bahwa
tangga l Sa y a
be r s e l a n g
4 Peb r u a r i
Pemba n t u Fa k u l t a s
tidak I
Pe n g g u g a t
mend a t a n g i
Agu s t u s
194 5
Wi t e
un t u k
Sa y a ( P e n g g u g a t )
Su r a t
atas
Ha l aman 7 da r i
pro s e s
huk um ;
Pen g g u g a t
Guga t a n
Pe n g g u g a t
Ta t a
ha r i
Usa h a
da n
k emud i a n
Nega r a
di r i
sa ya
(
ada nya
Pen g g u g a t
)
seba ga i Dpk
te r s ebu t
Rek t o r
(T e r g u g a t ) ,
aga r
pad a
194 5 Sama r i n d a
in f o rma s i
keb e n a r a n
meng e n a i
Kope r t i s
17 Agu s t u s
pad a
dia t a s ,
d a l am j a b a t a n
Dos e n
menemu i
meng e n a i
ya i t u
pe r t emu a n t e r s e b u t
men j a l a n k a n
dia t a s ,
Un i v e r s i t a s
sek i r a
pu k u l
i n f o r ma s i
Pembe r h e n t i a n
;
ya n g
Semen t a r a
17
19 . 0 0 Sa y a atas
;
ad a n y a i n f o r m a s i
Kepu t u s a n
te r s ebu t
ba hwa
in f o rma s i
mend e n g a r
Sama r i n d a
de n g a r
Dan ba hwa be n a r ada
( e n am )
sebag a i
ko n f i r m a s i
(P enggu ga t ) dir i
da n
Pen g g u g a t
Fak .
;
Sama r i n d a
huk um
Pen g a d i l a n
Hukum d i Un i v e r s i t a s
Bahwa s e t e l a h
ad a
denga n
20 1 1 s e t e l a h
Semen t a r a
Dek a n
fak t a
mend e n g a r
(P e ngg u g a t )
I
:
; 6
(Penggug a t )
Pembe r h e n t i a n saya
Kep a d a
Deka n
pe n g a d u a n
tidak
hu k um s amp a i
d i Sama r i n d a
wak t u
pe n o l a k a n
be r a r t i
ad a
Pe r i h a l
194 5 Sama r i n d a
pe n g a d u d i Po l r e s t a
tid ak
dip r o s e s
ha l
201 1 ,
Pemba n t u
Dpk Un t a g
Sama r i n d a
pe rm i n t a a n
01 Pe b r u a r i
Rek t o r
te r s ebu t Un i v e r s i t a s
ya n g t e r n y a t a 17
Agu s t u s
te l ah 194 5
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 7 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Sama r i n d a 20 1 1 ,
(T e r g u g a t ) ,
t angga l
01 Pe b r u a r i
Semen t a r a
seba ga i
Kope r t i s
Dpk
SK
pe r t emu a n
pad a
te r se bu t Bahwa
ta ngga l
Agu s t u s
sa a t
itu
194 5
be r u s a h a
Pembe r h e n t i a n meny a r a n k a n
aga r
Sa y a
apa k a h
ada
orang t u a
seb e l um
dan
Indone s i a
ma t e r i i l pu l a Akan
yang
ha r i se t e l a h
(Penggug a t )
kep a d a
ten t a ng deng a n
Semen t a r a
atas
un t u k dan
orang
17
tidak
kep a s t i a n
ya n g
:
meng a k u i
p e r em p u a n Kepo l i s i a n
ya n g Neg a r a
d i Sama r i n d a ?
hu k um a t a u
Rek t o r
(t iga )
(Pengg uga t )
seo r a n g
peng a d u a n / l a p o r a n
seca r a
Sa y a
te r s e bu t
Sa y a
da r i
send i r i
dir i
Un i v e r s i t a s
Sa y a
ke j e l a s a n
As t r i y a n i
Dos e n
seba ga iman a
dibekukan
kand u n g
Repu b l i k
Kepu t u s a n
Rek t o r
SK Pembe r h e n t i a n
ada n y a
dan
20 1 1
20 1 1
SK
itu
/
;
di r i
sa ud a r a
Maya
dip r o s e s
Janua r i
peng a d u a n / l a p o r a n
apaka h
Pe b r u a r i
(T e r g u g a t )
atas
pe r i h a l
b e r n am a
Dan
01
dihad ap an
(P engguga t )
dib e r l a k u k a n
3
mengk l a r i f i k a s i
Semen t a r a
Hukum
di t e r b i t k a n
dia t a s
Sama r i n d a
un t u k
Fa k .
II
Pembe r h e n t i a n
atas
29
j uga
I
:
Sama r i n d a
tangga l
pa d a po i n 4 ( emp a t )
pad a
dir i
19 4 5
pad a
Pe r i h a l
Dek a n
ter s ebu t
ya i t u
055 / UN. 17 / KP /
201 1 ,
Pemba n t u
Un t a g
(P engguga t ) ; k emud i a n
SK nomo r :
tidak
be r k e k u a t a n
da p a t
d im a k s u d seh i n g g a
hu k um
di t e r ima
da n
ke k u a t a n
Su r a t
seca r a
dipe r t a n g gung j awabkan
f o rm i l se c a r a
da n hu k um
; te t ap i
meng i n g a t
sa r a n pu l a
hu k um b a hwa
ya n g Say a
Sa y a
(P e ng g u g a t )
(P e ng g u g a t )
ad a l a h
k emuk a k a n Dos e n
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 8 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Kope r t i s
Dpk
digub r i s
sec a r a
seba l i k n y a men imp a l
de n g a n
b e l um ! da r i
meng a t a k a n
Deng a n
langsung
rasa
Sama r i n d a
Rek t o r
(
ho rm a t
tidak
Te r g u g a t
),
) keh e n d a k
(Pengguga t )
d i t emu i
sec a r a
19 4 5
menu r u t
Say a
pe r n a h
be r s a n g k u t a n
oleh
(T e r g u g a t
Rek t o r……”! ,
Bap a k
Agu s t u s
bi j ak
Rek t o r
Sa y a - ka n apa k a h
Un i v e r s i t a s 1 7
atau
Sa y a
pun
menemu i
? Rek t o r
send i r i be r t a n y a
pe r em p u a n
(T e r g u g a t )
(Pengguga t )
“
:
:
ya n g
men j aw a b
mohon
di r i
ha d a p a n Bap a k ;
DASAR DAN ALASAN GUGATAN : Bahwa
Rek t o r
Un i v e r s i t a s
(T e r g u g a t ) nomo r
:
te l ah 05 5
/
UN.
201 1 ,
seba ga i
Pemba n t u
Kope r t i s
Dpk Un t a g
Sa r a g i h ,
S .H . ,
/
20 1 1 ,
17
/
Dek a n 194 5
Su r a t
KP /
Pe r i h a l
: I
(T e r g u g a t ) , tangga l
01
II
Fa k .
Sama r i n d a
Kepu t u s a n , /
201 1 ,
Hukum
Sama r i n d a ,
Rek t o r
194 5
Pembe r h e n t i a n
M.Hum ( P e n g g u g a t )
Kepu t u s a n
Sama r i n d a
Agu s t u s
meng e l u a r k a n
Pe b r u a r i
Bahwa Su r a t
17
atas
ya i t u
tangga l
SK 01
Semen t a r a
da n
Dos e n
n ama Al i k u d d i n
;
Un i v e r s i t a s
17 Agu s t u s
194 5
SK nomo r : 055 / UN. 17 / KP / I I Pe b r u a r i
201 1 ,
di t e r b i t k a n
sebab
ada nya : Lapo r a n da r i
penga d u a n
ke p a d a
Rek t o r
tangga l
20 1 1
:
Hj . Nan i (O r a n g t u a k a n d u n g Sd r i .
Ha l aman 9 da r i
29 J a n u a r i
Maya As t r i y a n i ) ;
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 9 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
As r u l
Anwa r
(Saud a r a
kand u n g
lak i - lak i
ka n d u n g
lak i - lak i
Sd r i .
Maya
Sd r i .
Maya
As t r i y a n i ) ; Awi
(Saud a r a
kand u ng
As t r i y a n i ; Su r a t
da r i
Ke t u a
Un i v e r s i t a s
Se n a t
17 Agu s t u s
Maha s i s w a
Fa k u l t a s
Hukum
19 4 5
Sama r i n d a ; Expo s e T r i b u n Ka l t i m t a n g g a l Bahwa
ke t i g a
ke t e r a n g a n sub ye k
sebab
ter s ebu t
( t e s t i m o n i um )
huk um
ma t e r i i l p u n
(o r a ng )
be l um
piha k
kep o l i s i a n
das a r
hu k um
2 Pe b r u a r i
da p a t oleh
(T e r g u g a t ) “T e n t a n g
te r s ebu t
Maya As t r i y a n i
tidak
bu k a n da n
tidak
dap a t
huk um ; Su r a t
Kepu t u s a n
Rek t o r
te r t u l i s :
pe r b u a t a n
asu s i l a
terhadap
Sa u d a r a
Alumn i Faku l t a s
194 5 Sama r i n d a
ya n g d i d u g a
d i l a k u k a n o l e h Sa u d a r a ” . da l am k a l i m a t
te r se bu t ,
Rek t o r a t
Agu s t u s
Sama r i n d a
Un i v e r s i t a s ha l
Pe n g g u g a t
in i tanpa
oleh
di j a d i k a n
Bahwa makn a y a n g t e r s i r a t
d a l am
da r i
keb e n a r a n
dap a t
dan
17 Agu s t u s
te r s ebu t
be r s i f a t
ke b e n a r a n n y a
NPM. 03 . 1 1 1 0 . 0 1 1 0 . 1 1 . 1 8 2
Hukum Un i v e r s i t a s pe r b u a t a n
itu
da l am
dia t a s
te r j a d i n ya
fak t a
ka r e n a
ked u a
dipe r o l e h
diu j i
Kepu t u s a n
pa r a g r a f
mas i h
be r s a n g k u t a n
d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n menu r u t Bahwa
dia t a s
ya n g
yang
20 1 1 ;
17
Rek t o r tidak
19 4 5
(T e r g u g a t )
be r d a s a r
fak t a
te l a h
pihak ya n g
men j u s t i s
huk um d a n
alasan
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 10 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
yang
tidak
dap a t
sec a r a
yu r i d i s
ka r e n a
pro s e s
hu k um de n g a n
SK No .
:
055
/
dip e r t a n g g u n g j awabka n be r s i f a t
meng e l u a r k a n
UN.
17
/
Pe b r u a r i
20 1 1 ,
Pe r i h a l
sebag a i
Pemba n t u
Dek a n
I
Dpk Un t a g 194 5 Sama r i n d a Bahwa
Sa u d a r a
sec a r a
Maya
pr i b a d i
be r s e n t u h a n
mempuny a i
Bahwa
sec a r a
ha r u s
As t r i y a n i hu k um
k e l em b a g a a n Kepu t u s a n
oleh
maha s i s w i
ka r e n a
(T e r g u g a t )
itu
ada l a h
pa d a
membawa
Fa k u l t a s
;
Sa u d a r a
Maya
t idak
ada
hub u n g a n
da s a r
Kepu t u s a n Tr i b u n
201 1 s e d a n g Su r a t
Kepu t u s a n n y a
tangga l
01
ya i t u
su a t u
fak t u a l
Su r a t
te l a h
tidak
ya n g
Pe b r u a r i
T r i b u n Ka l t i m ad a l a h
sec a r a
da p a t
huk um ;
Expo s e
20 1 1
ya n g
tidak
ter sebu t
Su r a t
Pe b r u a r i
ya n g
seyo g ya n y a
keb e n a r a n
Bahwa s e b a b d i t e r b i t k a n n y a
Ha l aman 11 da r i
a l am i
maha s i s w i
ke l u a r g a
ka r e n a
sua t u
(T e r g u g a t )
be r a r t i
dipe r t a n g g u ng j awabk an
d ip e r t a n g g u n g j awa b k a n se c a r a
Rek t o r
nama
Rek t o r a t
ke l em b a g a a n
pu l a ,
ia
194 5 Sama r i n d a
pihak
dap a t
;
dibena r k a n
ata s
pe n g a d u a n
Rek t o r
be r d a s a r
tidak
01
Kope r t i s
a l umn i
ya n g
be r u p a
Semen t a r a
Dos e n
ia l ah
ad a
tangga l
Pe n g g u g a t
ap a p u n
17 Agu s t u s
sec a r a ya n g
di r i
d a l am s t a t u s
mena n g g a p i
201 1 ,
Hukum d a n
dan
c e rm a t
/
Fa k . atas
tidak
Kepu t u s a n
Pembe r h e n t i a n
As t r i y a n i
kep a d a
Hukum Un i v e r s i t a s
II
da n
:
hu k um
hub u n g a n
Su r a t
KP /
pe r s o a l a n
deng a n
pe r s o a l a n n y a
sub y e k t i f
keb e n a r a n
oleh
Ka l t i m t a n g g a l dike l u a r k a n
seha r i
ke j a n g g a l a n
ter s ebu t
s eb e l um
2
pad a
expo s e
hu k um ;
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 11 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa
pihak
Un i v e r s i t a s sec a r a
Rek t o r a t 17
Agu s t u s
eksp l i s i t
te lah
meng amb i l
S .H . ,
M.Hum . /
194 5
sikap
Pe n g a j a r
(Do s e n
Sama r i n d a
Dek a n
I
Kope r t i s
s ampa i masa l a h t e r s e b u t
se j a k
se l e s a i
s ewe n a n g - wen a n g ,
ka r e n a
oleh
Pe n g u g a t
da p a t
Pe n g g u g a t
keb e n a r a n Bahwa Su r a t
de n g a n
ma t e r i i l
ada l a h
sebaga i
dan
Sta f
Un i v e r s i t a s
01 Peb r u a r i
20 1 1
menun j u k k a n
sikap
ya n g
diduga
di l a kukan
sec a r a
pro s e s
de f a c t o
Rek t o r
(T e r g u g a t ) ,
Ta t a
Hukum
ta ngga l
ad a n y a
Sa r a g i h ,
s em e n t a r a
l ingkungan
ha l
tel ah
yu r i d i s
huk um t e r h a d a p
tidak
ada
d i t emuk a n
;
Usa h a
Un i v e r s i t a s
ya i t u
/ 201 1 t a n g g a l
Kepu t u s a n
(A l i k u d d i n
dibuk t i k a n
tidak
be r a r t i
Kepu t u s a n
Sama r i n d a KP / I I
tidak
di
Rek t o r
da l am j a b a t a n n y a
Fak u l t a s
yang
dir i
imp l i c i t
XI )
ini
(T e r g u g a t )
dibe r h e n t i k a n
19 4 5 s ama r i n d a
ya i t u
ha l
ba hwa Sa u d a r a
Pen g g u g a t )
Pemba n t u
fak t u a l
da l am
maupu n s e c a r a
Pe j a b a t
17 Agu s t u s
ya n g
SK No . :
01 Peb r u a r i Neg a r a ,
angka 9 Undang - Undang Nomor
17 Agu s t u s
20 1 1 ,
se b a g a i ma n a 51
194 5
055 / UN. 17 / t e rma s u k mak s u d
Tahun 20 0 9 ,
sua t u Pa s a l
1
disebu t k an
: “Ke p u t u s a n ter t u l i s
Ta t a Usa h a Nega r a yang
Usa h a
Nega r a
Nega r a
ya n g
ya n g fina l ,
be r l a k u ,
dike l u a r k a n ya n g
ya n g
oleh
be r i s i
be r d a s a r k a n
ad a l a h
Su a t u
Bad a n
t indakan pe r a t u r a n
be r s i f a t
y a n g men imb u l k a n a k i b a t
Pe n e t a p a n
ya n g
Pe j a b a t
Ta t a
atau huk um
Ta t a
Usa h a
pe r u n d a n g - un d a n g a n
ko n k r i t , hu k um ba g i
ind i v i d u a l , se s e o r a n g
da n atau
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 12 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
b a d a n huk um p e r d a t a ” . Yang me l i p u t i
un s u r - un s u r
Be r u p a p e n e t a p a n Di k e l u a r k a n
:
te r t u l i s ;
oleh
Pe j a b a t
Ta t a
Usa h a
Neg a r a
(R e k t o r
/
Te r g u g a t ) ; Be r i s i
t i n d a k a n hu k um Ta t a Usa h a Neg a r a ;
Be r s i f a t
kon k r i t
seo r a n g
ar t i n y a
Pe j a b a t
SK d i b u a t d a l am
dibe r h e n t i k a n
s em e n t a r a
d a l am
Pemba n t u
jaba t an
Un i v e r s i t a s
17
dibe r h e n t i k a n peng a j a r
un t u k
peng a j a r
(Do s e n )
Agu s t u s Be r s i f a t
ar t i n ya
men j a l a n k a n
be r s i f a t dapa t seh i n g g a
Ha l aman 13 da r i
tidak
men imbu l k a n
sta f
17
XI
Pe n g g u g a t
da l am j a b a t a n
fung s i
subye k t i f Dpk
dan
seba ga i
Un i v e r s i t a s
17
; Te r g u g a t
be r a r t i
di l a k s a n a k a n
dan
seb a g a i
Un i v e r s i t a s
ke p a d a
men j a l a n k a n
Kepu t u s a n
fina l
Hukum
Kope r t i s ) fung s i
Dpk
di t u j u k a n
Kope r t i s
19 4 5 Sama r i n d a
Fa k u l t a s Sama r i n d a
(Do s e n
XI
men j a l a n k a n
;
ha l
Dan b a hwa Su r a t
194 5
Kope r t i s
ha l
Agu s t u s
pad a
oleh
Pe n g g u g a t
tidak
men j a l a n k a n
d a n meng e n a i
/Do s e n
I
sebag a i
tidak
ind i v i d u a l
Pe n g a j a r
un t u k
Agu s t u s
19 4 5 Sama r i n d a
tidak
jaba t annya ,
Deka n
s eme n t a r a
dan d i k e l u a r k a n
sud ah
ter s ebu t
dia t a s
de f i n i t i f ,
te lah
lang sung
; ak i b a t
huk um
te rhadap
ha k ,
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 13 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
ke p e n t i n g a n Deka n I Dpk
da n
Fa k u l t a s
17
maha s i s w a / I
dir ug i k an
in i ,
Agu s t u s
Sama r i n d a
a k a d em i s
XI
maupu n
kep e n t i n g a n n y a
(T e r g u g a t ) ,
Ta t a
SK
tangga l
be r t e n t a n g a n
Usa h a
Nomor 01
deng a n
Pe n g g u g a t
:
ya i t u
Su r a t
Agu s t u s
da l am
055
/
UN.
Peb r u a r i
17
20 1 1
pe r a t u r a n
/
Sama r i n d a KP /
II
te r s e bu t
da n
d im a k s u d
/
te l ah
p e r u n d a n g - und a n g a n
Pro s e d u r a l / F o rma l
seb aga ima n a
Kepu t u s a n
194 5
Mat e r i i / S u b s t a n s i a l
Kewen a n g a n ” , huru f a ,
Nega r a
17
ya n g “b e r s i f a t
be r s i f a t
digunak a n
:
Un i v e r s i t a s
be r l a k u ,
Pemba n t u
Dos e n Kope r t i s
19 4 5
ya n g s e c a r a
ya n g da p a t
ya i t u
Bahwa Kepu t u s a n Rek t o r
sebaga i
;
Bahwa a l a s a n - a l a s a n gu g a t a n
Pe n g g u g a t
Hukum d a n s e b a g a i
Un i v e r s i t a s
bag i
20 1 1 ,
k ewa j i b a n
ya n g
maupu n ya n g d a l am
d a l a m Pa s a l
ha l 53 ( 2 )
Undang - undang Nomor 51 Tahun 20 0 9 ;
Bahwa s e c a r a
Yur i d i s
(T e r g u g a t )
da l am
jaba t a n
Po s i t i f
dir i
da l am
jaba t an
Un i v e r s i t a s dib en a r k a n Pe n g g u g a t
un t u k
Pemban t u Agusu t u s
b i l ama n a dipro s e s
Rek t o r
ke p u t u s a n
d a l am
Membe r h e n t i k a n
Pen g g u g a t
17
k ewe n a n g a n
pe n g amb i l a n
k e l em b a g a a n
atas
ha l
de
tidak
Dekan
I
19 4 5 fa c t o
se c a r a
Semen t a r a men j a l a n k a n
Faku l t a s Sama r i n d a
(
fak t a
hu k um
Hukum da p a t
huk um
)
dikepo l i s i a n
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 14 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
min im a l
te r s a ngka ,
atr i b u t i f
ya n g
mend a s a r i
sikap
k e l em b a g a a n )
ya n g
200 1
pa s a l
8,
/a t a u
be r l a k u ) ,
da l am
da l am tunduk
Ten t a n g
pa d a
da n
de n g a n
ke p u t u s a n
UU.
ke t e r t i b a n
itu
(a t u r a n
RI .
N0
(d i s e b u t k a n
tu j u a n
pe r a t u r a n
d a l am
jaba t a nnya
STATUTA
Yaya s a n
mak s u d
be r t e n t a n g a n
b e rw e n a n g
d a l am p e n g amb i l a n
dia t u r
Tahun
ha l
me l e k a t
seb a g a ima n a
dan
aga r
da l am
ya y a s a n umum ,
16
tidak
ke s u s i l a n ,
p e r u n d a n g - und a n g a n
ya n g
maupu n
ke t e n t u a n
da l am
pe r a t u r a n
p e r u n d a n g - und a n g a n
la i n
ya n g
be r s i f a t
proc edu r a l / f o r ma l
;
Bahwa
dem i k i a n
(
deng a n
Te r g u g a t
deng a n
)
da l am
sengke t a
Pembe r h e n t i a n
Pe n g g u g a t
sebaga i
Uni v e r s i t a s
be r u p a
SK Nomor
17 :
/
201 1 ,
seba b
fak t a - fak t a
tidak
re l ev a n
(yu r i d i s
d i am b i l n y a pro s e s sua t u atau
Ha l aman 15 da r i
ada
ke p u t u s a n
huk umpu n
itu
atas
pe l a n g g a r a n di l a kuka n
ka r e n a n y a
ne g a t i v e ) ,
dir i
17
/
j aba t a n
I
194 5
ada l a h
oleh
be r h u b u n g a n
Dekan
UN.
s ew e n a n g - wen a n g
Rek t o r
d a l am
Agus t u s
055
01 Pe b r u a r i
ini
Semen t a r a Pemban t u
Hukum
tangga l
k ewe n a n g a n
Faku l t a s Sama r i n d a
/
KP /
Kepu t u s a n me l aw a n
fak t a
ya n g hu k um ,
hu k um ya n g
ya n g meng a r a h sebab
II ,
tidak
Pe n g g u g a t
/
ke s a l a h a n
ya n g
oleh
Pen g g u g a t
da l am
kep a d a
ada
sua t u
da l am
ha l
diaba i k a n jaba t a n
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 15 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
te r s e bu t
yang
meny imp a n g
da r i
in t e r n
k e l em b a g a a n ( STATUTA)
sec a r a
ho r i z o n t a l
jaba t an
itu
meny imp a n g
da n v e r t i k a l maupu n
atau
la i n ,
proc edu r a l / f o r ma l
; ………
Bahwa
be rw e n a n g
Rek t o r
tidak
(T e r g u g a t ) p e n g amb i l a n
Semen t a r a
f un g s i
Kope r t i s
Dpk
Samar i n d a
de n g a n
dan
tidak
Un i v e r s i t a s
p e r u n d a n g - und a n g a n f o rm a l te l a h
(h i r a r k i s ) te r j a d i
k emau a n s e n d i r i “
Rek t o r
de n g a n
d em i k i a n
/
/
te r se bu t
te l ah
k e l em b a g a a n
ke t e n t u a n
hu k um
un d a n g a n
yang
sub s t a n s i a l
/
ke p u t u s a n
ya n g
deng a n
atau
tunduk
ma t e r i i
itu ata s
me l i p u t i
pa d a
pe r a t u r a n ka r e n a Kepu t u s a n
oleh
ke p u t u s a n
atur an
YAYASAN da n
be r l a k u
/
wewen a n g ;
pe n g amb i l a n
se su a i
t en t a ng
pe r a t u r a n
k ewe n a n g a n
( STATUTA) ya n g
UU RI Tahun 200 1
kewe n a n g a n n y a
procedu r a l
“
da l am
tidak
19 4 5
huk um t e t a p i
pe n g g u n a a n
(T e r g u g a t )
Agus t u s
peny a l a h g u n a a n ma t e r i
te lah
Dos e n
ke t e n t u a n
be r d a s a r
in i ,
sebaga i
me l amp a u i
be r s i f a t
ad a l a h
Sub s t a n s i a l
pe l a k s a n a a n
17
ya n g
tidak
se ngk e t a
Memberh e n t i k a n
Peng g g u g a t
meng i n d a h k a n
be r s i f a t
jaba t a nnya
Kepu t u s a n
te l a h
dan
pe r a t u r a n
ya n g
da l am
da l am
me l a k u k a n
ak a d em i s
ke t e n t u a n
ya n g
da s a r
d a l a m men j a l a n k a n
sec a r a
me l a n g g a r
p e r u n d a n g - und a n g a n
ha l
ke t e n t u a n
da s a r
Pa s a l
8
ke t e n t u a n perund ang se c a r a Te r g u g a t
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 16 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Membe r h e n t i k a n fung s i
Semen t a r a
Pe n g g u g a t
ada
ya n g
da s a r / a l a s a n
yang
deng a n
be r s i f a t
ked u a
dia t a s
tidak
pe l a n g g a r a n / k e s a l a h a n
oleh
Te r g u g a t
jaba t an
disebu t k an
sua t u
di l akukan
kep u t u s a n
da l am
Pe n g g u g a t
dianggap
ka r e n a n y a
te la h
s ew e n a n g - wen a n g
di l a kukan
dan
me l aw a n
hu k um ; Bahwa
Kepu t u s a n
Kepu t u s a n
Ta t a
Rek t o r
(T e r g u g a t )
Usa h a
Un i v e r i t a s
Nega r a
17 Agu t u s
ya i t u
Su r a t
19 4 5 Sama r i n d a
SK Nomor : 05 5 / UN. 17 / KP / I I , 20 1 1 , be r t e n t a n g a n
01 Pebr u a r i
UU Nomor 43 Tahun 199 9 t e n t a n g seba ga imana
d im a k s u d
tangga l
deng a n : Pok o k - pok o k Kepe g aw a i a n ,
da l am
Pa s a l
24
mene n t u k a n
b a hwa : “ oleh
Peg awa i
Neg e r i
pe j a b a t
yang
me l a kuk an pu t u s a n
t indak
p idana yang
Sama r i n d a
(T e r g u g a t ) ,
KP /
II
Kepu t u s a n Bahwa
201 1 , alasan
Ha l aman 17 da r i
SK Rek t o r
tangga l ma t e r i i l
t e s t i m o n i um te r s ebu t
da l am
pen aha n a n
di s a ngka
te lah
s ampa i
mendapa t
mempunya i
kekua t a n
d i k e n a k a n Pembe rh e n t i a n Semen t a r a ” .
19 4 5
men j a d i k a n
ka r e n a
te l ah
in i
be r d a s a r
di kenakan
ke j a h a t a n
Bahwa da l am h a l
/
yan g
be rwa j i b
peng a d i l a n
hukum t e t a p ,
S ip i l
ha l
Un i v e r s i t a s
Nomor
:
01 Pe b r u a r i
055
/
UN.
20 1 1 t e l a h
huk um d a n f a k t a seb a ga i
17 Agu s t u s
alasan
17
/
tidak
huk um t e t a p i dike l u a r k a n
; Pe n g g u g a t ;
tidak
ad a
fak t a
hu k um
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 17 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
maupu n
ma t e r i i l
hu k um
seba ga i
p emen u h a n
Kepu t u s a n n y a
pro s e s ha l
hu k um t e r h a d a p
in i
hu k um
Te r g u g a t
maupu n
ke p u t u s a n
dir i
ma t e r i i l
meng a r a h k a n ar t i n y a
Pe n g g u g a t
te l a h
disk r e s i
be r t e n t a n g a n
ya n g
tidak
hu k um
tidak
ada n y a
seh i n g ga
d a l am
tanpa
te lah
Te r g u g a t
alasan
fak t a
meng amb i l
sua t u
atas
ke h e n d a k
send i r i ,
sebaga imana
d im a k s u d
Pa s a l
undang Pokok Kepeg awa i a n t e r s e b u t
ha l
24
di ata s
ay a t
(9 )
ya n g
da l am
ten t a ng
be r t i n d a k ha l
meny a l a h g u n a k a n s ew e n a n g - wena n g
in i
Te r g u g a t
be r d a s a r k a n
ke t e n t u a n
aka n
atas
te t ap i
Pe n g g u g a t (11 )
( Dos e n
Te r g u g a t ya n g
te l ah
sec a r a
be r s i k a p
ny a t a
un t u k
keh e n d a k
p embun u h a n
R. I .
tidak
terhadap
dir i
XI Dpk UNTAG) , d a n
ay a t
be r j a l a n n y a
la i n N0 .
me l a l u i
te l ah
meng a j a r ka r a k t e r
tuga s
kepu t u s a n n y a
deng a n
atau
te l a h
Pe n g g u g a t
96
Tahun
Nege r i
Pa s a l
200 0 Dan
dan
fung s i me l a k u k a n
deng a n
pa d a mak s u d d i b e r i k a n
Pem i n d a h a n ,
hu k um
membek u k a n
da r i
Pe n g a n g k a t a n , Sip i l ,
tindak
be r t e n t a n g a n
kep a t u t a n
Pe n g g u g a t
dan t u j u a n
b awa h a n ,
de n g a n dem i k i a n
no rm a - no rm a
PP .
Kope r t i s
da n
be r t i n d a k
se nd i r i
mengh a l a n g - h a l a n g i
ked i n a s a n ,
wewen a n g ,
p e r u n d a n g - und a n g a n
pe r a t u r a n
ke h e n d a k
4 aya t ( 1 )
te rhadap
te l ah
Undang -
;
Pe r a t u r a n Pemer i n t a h No . 53 Tahun 20 1 0 , Pa s a l meny e b u t k a n
in i
mak s u d
wewen a n g ;
Ten t a n g
Pembe r h e n t i a n
Wewena n g Pe g awa i
16 , meny e b u t k a n…………….
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 18 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
(1 )
Pe j a b a t
Pemb i n a
p emb e r h e n t i a n Pe g awa i
atau
s eme n t a r a
Nege r i
mendu d u k i
Kepe g aw a i a n
Sip i l
jaba t an
jaba t a n
da r i
mene t a p k a n
jaba t a n
Pu s a t
ne g e r i
bag i
di l i n g kungannya
ya n g
struktu r a l
fung s i o n a l
Pu s a t
ese l on
ya n g
II
ke
jen j a ngnya
b awa h
se t i n g k a t
deng a n i t u . (2 )
Pe j a b a t
seba ga imana
mend e l e g a s i k a n
seba g i a n
ku a s a
pe j a b a t
ke p a d a
la i n
s eme n t a r a
Pe g awa i
Sip i l
Nege r i
ese l on
fung s i o n a l
A
/
KP
Mel a k s a n a k a n
13 6 / 011 .
/
yan g
ke
se t i n g k a t
Repub l i k
:
Tug a s Nomor :
135 /
Pe r n y a t a a n
ba g i
jaba t an jaba t an
deng a n i t u .
Kepu t u s a n
Ment e r i
Nomo r : 13 4 /
Su r a t 01 1 .
Mendud u k i
un t u k
ne g e r i
atau
Ind on e s i a 20 0 3 ,
da p a t
membe r i k a n
mendu d u k i
bawa h
ya i t u
SK
jaba t an
/
20 0 3 d a n Su r a t
La r a n g a n
III
Pe n g g u g a t ,
Pend i d i k a n Nas i o n a l 01 1 .
Pu s a t
atau
(1 )
di l i n gkungannya
da r i
ya n g j e n j a n g n y a
Ked i n a s a n
da l am ay a t
wewen a n g n y a
membe r h e n t i k a n
struktu r a l
SK
d im a k s u d
A /
Pe r n y a t a a n KP /
Jab a t a n
SK /
Nomor :
A / KP / SK / 200 3……….
s ewe n a n g - wen a n g
jaba t an
sebag a i
p e g aw a i
d im a k s u d
da l am Pa s a l
mengg u n a k a n
kek u a s a a n
ne g e r i
seb ag a ima na
42 1 ay a t
(2 )
d a l am yan g
Ki t a b Undang - Undang
Hukum P i d a n a ; …………………………………………….
Undang - undang
Ha l aman 19 da r i
RI .
N0 . 1 6
Tahun
200 1
Ten t a n g
Yay a s a n ,
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 19 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
meny e b u t k a n
da l am pa s a l
8,
badan
seb a g a iman a
d im a k s u d
1)
usah a
ha r u s
se r t a
se su a i
tidak
de n g a n
b a hwa k e g i a t a n
ke s u s i l a n ,
dan
/a t au
da r i
da l am pa s a l
7 (aya t
dan
ya y a s a n
mak s u d
be r t e n t a n g a n
usa h a
deng a n
tu j u an ke t e r t i b a n
pe r a t u r a n
umum ,
p e r u n d a n g - und a n g a n
y a n g be r l a k u . Bahwa y a n g Semen t a r a XI
Dpk
ya n g
di j ad i k a n seb a g a i
pad a
da s a r
Pemba n t u
Un i v e r s i t a s
di t a nd a t a n g a n i
Agu s t u s
194 5
be r t e n t a n g a n
d a l am s u r a t
deng a n
p e r u n d a n g - und a n g a n
Deka n I d a n Dos e n Kope r t i s 17
Agu s t u s Rek t o r
oleh
Sama r i n d a
Pembe r h e n t i a n
19 4 5
Un i v e r s i t a s
(T e r g u g a t ) ,
pe r a t u r a n
Sama r i n d a
jela s - jela s
hu k um maupu n
ya n g b e r l a k u
oleh
17
pe r a t u r a n
ka r e n a n y a
cac a t
hukum ; Bahwa
Su r a t
Kepu t u s a n
Kepu t u s a n
Rek t o r
Ta t a
ya n g
meny imp a n g da r i p a d a Ba i k
,
seb a g a ima n a
huru f b -
Adan y a
meny a l a h i
asa s ya n g
disengke t a k an
Asa s - a s a s d im a k s u d
in i
ya i t u
Su r a t
juga
te l ah
Umum Peme r i n t a h a n
da l am
Pa s a l
Yang
53 ay a t
lar angan
pe r s i a p a n
c e rm a t ,
fa i r
play ,
( d e t o u r n eme n t
de p r o c e d u r e )
pe r t i m b a n g a n
ya n g t e r s a n g k u t isi
pro se s
proc ed u r e
- Adan y a a s a s
Asa s
Nega r a
(2 )
UU No . 51 Tahun 200 9 , y a n g meng i s y a r a t k a n
kep u t u s a n
-
Usa h a
su a t u
kepu t u s a n , meny a l a h i
te rhadap
ke p u t u s a n ya i t u
atau
:
;
pemb e n t u k a n la r angan ;
s emu a ke p e n t i n g a n
; Asa s
pro s e d u r ;
kep a s t i a n asa s
huk um ;
ke c e r m a t a n
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 20 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
ma t e r i i l Bahwa
da n l a r a n g a n
Su r a t
Rek t o r
s ew e n a n g - wena n g ;
Kepu t u s a n
Ta t a
Un i v e r s i t a s
(T e r g u g a t ) ,
ya i t u
17 SK .
Usa h a
Neg a r a
Agu s t u s
ya i t u
194 5
SK
Sama r i n d a
No . : 055 / UN. 17 / KP / I I
/ 20 1 1 ,
tangga l
01
meng e n y amp i n g k a n asa s
umum
caca t
hukum ;
(1 )
me l a l u i
Su r a t
di t e r ima
oleh
tenggang
b a hwa
ad a
ba i k ,
oleh
199 9 ,
gug a t a n
ka r e n a n y a
da l am Pa s a l
35
k e p e g aw a i a n
te r s e bu t
tangga l
Pe n g g u g a t
wak t u y a n g t e l a h
asa s -
Ta t a Usa h a Nega r a ;
Te r g u g a t pa d a
te l ah
da l am
sengke t a
Pe n g a d i l a n
Pe n g g u g a t
seh i n g g a
20 1 1
ya n g
Kepu t u s a n
201 1
ya n g
UU No . 43 t a h un
mene n t u k a n
dise l e s a i k a n Bahwa
un s u r - un s u r
peme r i n t a h a n
Bahwa s e b a g a i m a n a ay a t
Pe b r u a r i
4
in i
di t e n t u k a n
ba r u Pe b r u a r i
mas i h
d a l am
da l am
Pa s a l
55
UU No . 51 Tahun 20 0 9 ; YURISPRUDENSI Unsu r
(Da r i
Bad a n
beb e r a p a
atau
pu t u s a n
Pe j a b a t
TUN) ,
TUN
Pe r l u a s a n
da l am
Kepu t u s a n
(bes c h i k k i n g ) : Bahwa d i d a s a r k a n No .
2
Tahun
Pa s a l 19 8 9 ,
mengu s a h a k a n Pe n d i d i k a n sec a r a
Ha l aman 21 da r i
da n
UUD 194 5
disebu t k an
dan
:
ya n g
dise r a hk a n
Undang - Undang
ba hwa
meny e l e n g g a r a k a n
Nas i o n a l ,
na s i o n a l
31
Peme r i n t a h
sa t u
si s t em
pe r t a n g g u n g j a wa b a n n y a kep a d a
seo r a n g
Men t e r i
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 21 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
pad a
Depa r t e m e n
Men t e r i
la i n
d em i k i a n
Pe n d i d i k a n
atau
hany a
da n
p imp i n a n
l emb a g a
p eme r i n t a h
atau
y a n g be r h a k meny e l e n g g a r a k a n Pe r a d i l a n
TUN
ke g i a t a n oleh
hu k um
pe r g u r u a n
dike l o l a
oleh
t e r ma s u k
uru s a n
uru s a n
Tahun
51
20 0 9 .
pe l imp a h a n
ha l
keb i j a k a n
Pub l i k itu
(
pe r u b a h a n
ba d a n
da r i
1 bu t i r
ya n g
mend a s a r i Nega r a
pe r a n n y a
seb a b
(1 )
Undang - Undang
sesua i
de n g a n
No .
51
Tahun
- aga r
Usa h a Neg a r a
AGUSTUS 05 5 /
UU No .
un t u k
51 Tahun
pem i k i r a n kep a d a
adany a
pihak
swa s t a
penye l e n g g a r a
Ta t a
Pa s a l
20 0 9 ,
53 aya t Pe n g g u g a t
ya ng d i s e n g k e t a k a n
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
194 5
UN. 17 /
5
ter s ebu t
be r h a k
12 UU No .
ke t e n t u a n
:
ya i t u
ya ng
atau
1 bu t i r
swa s t a
seba ga i
b e r h a k un t u k menun t u t
in i ,
ked u a
huk um
Men t e r i
da r i
ek s e k u t i f
;
Ol e h
Kepu t u s a n
ya n g
mak s u d Pa s a l
Pa s a l
men j a l a n k a n
meng e l o l a
un i v e r s i t a s
seb a g a ima n a
wewen a n g
di l a kukan
ya ng
“b e r s i f a t
:
sepan j a n g
Bahwa
d a l am
ya n g
mak s u d
ya n g
b a hwa
ya y a s a n
kewe n a n g a n
se su a i
eks e k u t i f
;
pe r d a t a atau
Tahun 20 0 9
19 8 6 ) ,
mempe r o l e h itu ,
su a t u
deng a n
be r p e n d a p a t
pe n d i d i k a n
tingg i
p eme r i n t a h ” ,
7 UU No .
pe n d i d i k a n
swa s t a /
se l a i n
la innya ,
keku a s a a n
meng a d i l i
pe n y e l e n g g a r a a n
bad a n
su a t u
da l am
Kebud a y a a n
SAMARINDA KP /
II
(T e r g u g a t ) , /
20 1 1 ,
tangga l
SK .
17
Nomor
:
01 Peb r u a r i
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 22 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
20 1 1 ,
Pe r i h a l
Pemba n t u
Dek a n
Un t a g
19 4 5
S .H . ,
M.
deng a n
I
Pembe r h e n t i a n Fa k .
Sama r i n d a , Hum. ,
12 0 ,
Tahun 200 9 ) ,
Rup i a h ) ,
Nomor
97
Pa s a l -
Rp .
199 1
d a l am k emampu a n ,
Pa s a l
rug i
Pa s a l
/
ay a t
t idak
sah
mak s u d
(10 )
dap a t
UU. No .
2,
Pe r a t u r a n
Pemer i n t a h
rehab i l i t a s i
ha r k a t
Pa s a l
Ju t a
di t e n t u k a n
meng emba l i k a n
(11 ) ;
Sa r a g i h ,
(seb a ga imana 97 aya t
Dpk
5.000 . 0 0 0 ; 0 0 ( L ima
ked ud u k a n ,
s emu l a ) ,
seb a g a i
Kope r t i s
atau
ser t a
(memu l i h k a n
d a l am ke a d a a n
ba t a l
pe l a k s a n a a n n y a
Tahun
kompe n s a s i
Al i k u d d i n
n ama
mak s u d Pa s a l
mak s u d
43
atas
sebe s a r
ya n g
seba ga imana
Dos e n
gan t i
deng a n
Semen t a r a
Hukum d a n
dinya t a kan
dise r t a i
Pa s a l 51
:
/
h a k Pen g g u g a t
da n
ma r t a b a t n y a
12 1 d a n d e n g a n
mempe r h a t i k a n
mak s u d
pu l a
mak s u d
peme r i k s a a n
da l am
11 7 UU No . 51 Tahun 20 0 9 ;
Bahwa
Pe n g g u g a t
pe r k a r a alasan
in i
mohon
di l akukan
aga r
pe r k a r a
meng i n g a t
in i
de n g a n
aca r a
tidak
s em a k i n
Pe n g g u g a t
( s e b a g a ima na
mak s u d
ag a r
me r a s a
Pasa l
c ep a t
be r l a r u t - l a r u t
te l ah
98 aya t
de n g a n
dizo l im i ,
(1 )
Undang - Undang
aga r
Pe l a k s a n a a n
No . 51 Tahun 200 9 ) ; -
Bahwa
Pe n g g u g a t
Kepu t u s a n
Rek t o r
Sama r i n d a
(T e r g u g a t ) ,
ya i t u
SK Nomor
Pe r i h a l
Ha l aman 23 da r i
:
:
mohon
Un i v e r s i t a s
055
17
ta ngga l /
Pembe r h e n t i a n
UN.
17
Semen t a r a
01 /
Agu s t u s Pe b r u a r i KP / seb a g a i
II
194 5 20 1 1 ,
/
201 1 ,
Pemba n t u
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 23 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Deka n I
Fa k .
Hukum d a n
19 4 5
Sama r i n d a ,
Ta t a
Usaha
(sesua i (3 )
di t unda
Nega r a
Peng ad i l a n
yan g
denga n
-
in i
be r j a l a n
Ke t e n t u a n
Sama r i n d a - Bahwa
tidak ata s
seba ga i
13 4 /
Neg a r a
tuga s
20 0 3
Nomor
A /
ya i t u
13 6
seba ga ima na (11 )
SK /
/
011 .
Dimak s u d
/
Pen g g u g a t
sesu a i
Kepu t u s a n
Ment e r i
Ind o n e s i a
200 3 ,
Sur a t
13 5 / 011 .
Pe rn y a t a a n A
tidak
Nomor
Pe rn y a t a a n A / KP / SK
Menduduk i /
KP
dia t u r
/
Jaba t a n
SK
da l am
:
/
200 3 ,
Pa s a l
4 ay a t
Pe r a t u r a n Pemer i n t a h Nomor 53 Tahun 201 0 ;
- Te l a h
d imu l a i n y a
ajaran
201 1 awa l
peng g u g a t aka n
:
Repub l i k
KP /
dan Sur a t :
ay a t
dikepo l i s i a n
Pe n g g u g a t
fung s i
Melak s a n a k a n Tuga s Nomor : /
(2 ) ,
te t ap
:
huk um
ka r e n a
dan
Nas i o n a l
01 1 .
hukum
aya t
be r i k u t
pro s e s
SK Ked i n a s a n
Pend i d i k a n
67
pu t u s a n
Pe n g g u g a t
me r u g i k a n
deng a n
ada
kekua t a n
Pa s a l
ada
dir i
me l a k s a n a k a n
s ampa i
sengke t a
huru f a , Undang - Undang No . 51 Tahun
de n g a n a l a s a n Bahwa
Dpk Un t a g
s e l ama pemer i k s a a n
mempero l e h
dan ay a t ( 4 )
20 0 9 ) ;
Dos e n Kope r t i s
ha r u s
te t a p i
ma t a
ku l i a h
pe r k u l i a h a n bu l a n
s eme s t e r
Mar e t
me l a k s a n a k a n
s amp a i
sa a t
penggu g a t
in i ,
Tahu n
ya n g s e y o g i a n y a
fung s i
gu g a t a n (Hkm
ge n a p
meng a j a r n y a ,
dia j uk an
Pidana ,
ha k - ha k
Hkm
Pidana
Khu s u s d a n Met o d e Pen u l i s a n Hukum ) bu k a n
te l a h bidang
dia l i h k a n ke a h l i a n n y a
ke p a d a
pihak
se s u a i
la i n
d eng a n
ya n g la t a r
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 24 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
be l a k a n g seba ga i
sepe s i a l i s a s i p emb imb i n g s k r i p s i
- Bahwa a d a n y a
ke p e n t i n g a n
Hukum
Un i v e r s i t a s
sec a r a
a k a d em i s
- Bahwa
aga r
da r i
in t e r n a l
tidak
maha s i s w a Agu s t u s
/
je lek
Sama r i n d a
di r i
Pe n g g u g a t
da l am
angg a p a n
huk um a t a s
/penzo l iman
/
maupu n mas y a r a k a t
t a n p a be r k e s u d a h a n ;
ka r e n a
se s u a i
Su r a t
Kepu t u s a n
be r t e n t a n g a n
Te r g u g a t
deng a n
yan g
da r i p a d a
umum peme r i n t a h a n
asa s - asa s
ka r e n a n y a
Kepa d a
Bap a k
Sama r i n d a
ya i t u 01
cac a t Ke t u a
un t u k
Un i v e r s i t a s
Pe n g a d i l a n
dem i
194 5
20 1 1 ,
Pen g g u g a t
sebaga i
Pemba n t u
Dpk Un t a g
Al i k u d d i n
(P eng g u g a t )
Usa h a
ba i k , mohon Neg a r a
huk um SK Rek t o r
Sama r i n d a
Pe r i h a l
meny imp a n g ya n g
Ta t a
te lah
Pe r a t u r a n
dan
maka
memba t a l k a n
Dos e n Kope r t i s
(T e r g u g a t ) ,
/ 201 1 t a n g g a l
:
Pembe r h e n t i a n
Dek a n I Fa k .
Hukum d a n
19 4 5 Sama r i n d a ,
Sa r a g i h ,
S .H . ,
ter sebu t
dia t a s ,
M.
atas Hum.
;
Be r d a s a r k a n
alasan - alasan
mohon
Kep a d a
Bap a k
Usa h a
Neg a r a
Ha l aman 25 da r i
hukum,
17 Agu s t u s
Pe b r u a r i
n ama
be r l a k u
SK No . 055 / UN. 17 / KP / I I
Semen t a r a
Fak u l t a s
19 4 5
Pe r u n d a n g - Unda n g a n
oleh
i
;
be r j a l a n
oleh
t e rma s u k
b i d a n g huk um p i d a n a ;
maha s i s w a / ak a d em i s i
terus
- Bahwa
17
pe r l i d u n g a n
s t i qma
lua s
pend i d i k a n ,
Ke t u a
Sama r i n d a
/ ya n g
Maj e l i s
Hak im
meme r i k s a
Pe n g g u g a t
Pe n g a d i l a n
dan
Ta t a
meny i d a n g k a n
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 25 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
sengke t a
in i ,
b e r k e n a n mempe r t i m b a n g k a n da n
memu t u s k a n :
DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : - Menga b u l k a n
Pe rmo h o n a n
Pe l a k s a n a a n Sama r i n d a II
/
Kepu t u s a n
ya i t u
tangga l
Pembe r h e n t i a n dan
Rek t o r
(T e r g u g a t ) ,
201 1 ,
Pe n u n d a a n
Dos e n
Un i v e r s i t a s SK
Pe b r u a r i
seb ag a i
Kope r t i s
Dpk
Un t a g
d imoh o n k a n d i t u n d a
sengke t a
s amp a i
keku a t a n
ad a
17 Agu s t u s
20 1 1 ,
194 5
Pe r i h a l
Pemba n t u Deka n I Fa k .
pe l a k s a n a a n n y a in i
meng e n a i
Nomo r : 05 5 / UN. 17 / KP /
01
Semen t a r a
Pe n g g u g a t
19 4 5
pu t u s a n
Hukum
Sama r i n d a
se l ama pr o s e s
:
aga r
p eme r i k s a a n
Pen g a d i l a n
mempe r o l e h
huk um t e t a p .
DALAM POKOK PERKARA : Menga b u l k a n gu g a t a n 2.
Menya t a k a n
pe n g g u g a t ba t a l
atau
No . 05 5 / UN. 17 / KP / I I Pe r i h a l
:
I Fa k . atas
Pembe r h e n t i a n
05 5
/
UN. 17
20 1 1 ,
Pe r i h a l
Deka n
I
Sama r i n d a ,
Fa k .
:
/
II
Pembe r h e n t i a n
atas
n ama
da n
sebaga i
ya i t u
SK
01 Peb r u a r i
201 1 ,
Pemba n t u
Dek a n
Dpk Un t a g 194 5 Sama r i n d a ,
S .H . ,
Te r g u g a t
Hukum
tangga l
Semen t a r a
KP /
;
s a h SK Te r g u g a t
/ 20 1 1 ,
Sa r a g i h ,
Memer i n t a h k a n No .
tidak
Hukum d a n Dos e n Kope r t i s n ama Al i k u d d i n
3.
un t u k s e l u r u h n y a
/
M. Hum. ( Pe n g g u g a t )
un t u k
menc a b u t
201 1 ,
tangga l
Semen t a r a
k emba l i
; SK
01
Peb r u a r i
seb ag a i
Pemba n t u
Dos e n
Kope r t i s
Dpk
Al i k u d d i n
Sa r a g i h ,
S .H . ,
Un t a g
194 5
M.
Hum.
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 26 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
(P eng g u g a t )
4.
;
Memer i n t a h k a n
Te r g u g a t
(uang
de n d a )
da l am
(L im a
Ju t a
Rup i a h ) ,
5.
pe r k a r a
Memer i n t a h k a n hak
Pen g g u g a t
in i
( Pa s a l Te r g u g a t
da l am
membay a r
sebe s a r
rug i
5.000 . 0 00 ; 0 0
/
;
meng emba l i k a n
ke d u d u k a n ,
da l am
Menghu k um Te r g u g a t
Rp .
memu l i h k a n
kemampu a n ,
( r e h a b i l i t a s i / k omp e n s a s i )
gan t i
2 , PP No . 43 Tah u n 199 1 )
ma r t a b a t n y a
6.
un t u k
ha r k a t
ke a d a a n
da n s emu l a
; un t u k membay a r
biaya
pe r k a r a
in i
;
------
Men imb a n g ,
te r se bu t ,
ba hwa
Te r g u g a t
ter t angga l
14
me l a l u i
Apr i l
d a l i l - da l i l
te rhadap
20 1 1 ,
gug a t a n
ku a s a n y a ya n g
ba n t a h a n
te l ah
pada
Pa r a
Pe n g g u g a t
meng a j u k a n
po k o k n y a
seb ag a i
Jawaban
meng emuk a k a n
be r i k u t
:
----------------------------------------------
A.
DALAM EKSEPSI Bahwa gug a t a n
Te r g u g a t
ya n g d i a j u k a n
ke c u a l i
ya n g
ke b e n a r a n n y a
Abso l u t
1.
Pe n g g u g a t
Ha l aman 27 da r i
de n g a n oleh
seca r a
o l e h Te r g u g a t
Kompe t e n s i Bahwa
meno l a k
di
da l am
tegas
Pe n g g u g a t
tegas
dan
se lu r u h
da l i l - d a l i l
d a l a m gug a t a n ek sp l i s i t
aquo , diaku i
:
su r a t
gug a t a n n y a
mend a l i l k a n
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 27 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
ba hwa
Te r g u g a t
su r a t
meng e l u a r k a n
p emb e r h e n t i a n
Pe n g g u g a t di r i
te l a h
s eme n t a r a ,
be r a n g g a p a n
Pe n g g u g a t ,
seh i n gg a
s ew e n a n g - wena n g
da r i
jaba t a nn ya Hukum
Un i v e r s i t a s
pe r b u a t a n
Sta f
kemud i a n
jaba t a nnya yang
Unda n g - Unda n g di l apo r k a n
Hukum
oleh
d a l i l - da l i l maka
Pe n g g u g a t hu k um
dia t a s
sud a h
jela s
ter s ebu t
ada l a h
te r s ebu t , Neg a r a meng a d i l i
I
l i ngkungan
Neg e r i seh i n g g a
pe r k a r a
pa d a
un t u k
tidak in i
pidana ,
l i ngkup
hak
p e rm a s a l a h a n
meme r i k s a yu r i d i s be rw e n a n g
42 1
pe r b u a t a n
dibuk t i k a n
KUHP juga
s ew e n a n g ;
oleh
Pen g g u g a t
yan g
dia j uk a n
ter l e b i h
dahu l u
ka r e n a
gug a t a n
kep e r d a t a a n
dan
huk um t e r s e b u t
pe r a d i l a n
umum a t a u
d a n memu t u s k a n Pe n g a d i l a n un t u k
Neg e r i
Te r g u g a t
tun t u t a n
kewe n a n g a n
se c a r a
Pa s a l
da n
ba hwa
mengg u n a k a n
Pe g aw a i
d i k emu k a k a n
da n
da l am
me r u p a k a n
Sama r i n d a
mend a l i l k a n
da l am
ata s
ba hwa
da n un t u k membuk t i k a n
Pe n g a d i l a n
di
Ko t a Sama r i n d a
ha r u s
ke p e r d a t a a n
t e rma s uk
di
Pe n g g u g a t
ya n g
pidana ,
Dek a n
juga
Pidan a )
Be r d a s a r k a n
Pe n g g u g a t
Pemba n t u
sebaga i
t e rmu a t
Re s o r t
da l am
Pe n g g u g a t
s ewe n a n g - wen a n g
wen a n g 421 ke Kepo l i s i a n
oleh
dianggap
s eme n t a r a
Pen g a j a r
Pe n g g u g a t
te l a h
da l am
seba g a imana
te r s e bu t ,
Rek t o r
3 y a n g p a d a pok o k n y a mend a l i l k a n
Te r g u g a t
ke k u a s a a n n y a
te l ah
pe j a b a t
s em e n t a r a
hu k um t e r h a d a p
sebaga i
membe r h e n t i k a n
dan
ha l am a n 8 p a r a g r a f
(K i t a b
pro s e s
be r u p a
17 Agu s t u s
194 5 Sama r i n d a ,
Sip i l
Te r g u g a t
sebaga i
sengke t a
sedangka n
b e l um a d a n y a
te l a h
Fa k u l t a s
ob j e k
pe r k a r a
Ta t a
meme r i k s a
Usa h a dan
;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 28 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Ter g u g a t
bukan l a h
sebaga i
Pe j a b a t
Ta t a
Usaha
Nega r a
yang
kepu t u s a n n y a be r up a t i n d a k a n hukum Ta t a Usaha Nega r a 2.
Bahwa
Te r g u g a t
Agu s t u s
19 4 5 ,
Usa h a
seka l i p u n ak a n t e t a p i
Nega r a
seb a g a ima n a
ya ng
ya n g
se l a k u
Rek t o r
bu k a n l a h
me r u p a k a n Pe j a b a t
me l a k s a n a k a n
di t en t u k an
uru s a n
da l am
und a n g a n y a n g b e r l a k u
d a l a m Pa s a l
No .
Unda n g - Unda n g
5 Tahu n
198 6
Unda n g - Unda n g Te r g u g a t
Jo
No . 5 1
ad a l a h
Pe n d i d i k a n Te r g u g a t
20 0 9
me r u p a k a n
Ke t u a
tangga l
in i
194 5
Te r g u g a t
buk a n
seba g a imana
ya n g
Unda n g da n buk a n men j a l a n k a n Bahwa menu r u t Tah u n
Pa s a l
200 4
(ten t an g
Tah u n 198 6 Pe r a d i l a n 200 9
(
1 angk a
Ta t a
ten t ang
da r i
Yaya s a n
y a n g meng a n g k a t Umum
20 0 8 ,
Yay a s a n Nomor
de n g a n
me r u p a k a n
da l am
u r u s a n peme r i n t a h a n
pe r u b a h a n Usa h a
Tahu n
ke d u a
Neg a r a )
pe r u b a h a n
Jo .
kedu a
:
dem i k i a n
ke p a n j a n g a n
di t e n t u k a n
2 UU No . 5
Jo
yu r i d i s
Sama r i n d a
18 Nopembe r
20 0 4 ,
sec a r a
ke p a n j a n g a n
kepu t u s a n
Agu s t u s
pe r u n d a n g -
Tah u n
ka r e n a
be r d a s a r k a n
peme r i n t a h
Tah u n
No . 9
pihak
17
Ta t a
2 Unda n g - Unda n g
19 4 5 s e b a g a i
16 / SK /X I / 2 0 0 8
No . 9
1 bu t i r
17
peme r i n t a h a n
pe r a t u r a n
17 Agu s t u s
Pe n d i d i k a n
da l am h a l
Tah u n
Un i v e r s i t a s
da r i
Unda n g ;
198 6
atas UU atas
Jo
UU
UU No . 5 No .
51
UU No . 5
Tah u n 19 8 6 Pe r a d i l a n atau ya n g
Ta t a
Pe j a b a t
Usa h a Nega r a ) ,
Ta t a
Usa h a Nega r a
me l a k s a n a k a n
pe r a t u r a n
Ha l aman 29 da r i
uru s a n
p e r u n d a n g - und a n g a n
y a n g d im a k s u d ad a l a h
Bada n a t a u
p eme r i n t a h a n yang
de n g a n
be r l a k u ,
Bad a n
Pe j a b a t
be r d a s a r k a n atau
de n g a n
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 29 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
ka t a
la in
Bad a n
atau
Bad a n a t a u
Pe j a b a t
und a n g a n
ya n g
me l a k s a n a k a n atau
sebag a i
be r l a k u
sua t u
atau
pe r a t u r a n
Bad a n
Pe j a b a t
me l a k s a n a k a n ad a
pad a
Bad a n
atau
dipe r o l e h
deng a n
sed a ng k a n
ya n g
se s u a i
de n g a n
peme r i n t a h a n be r a r t i
ad a l a h
uru s a n
itu
tidak
Te r g u g a t
Agu s t u s
194 5
Yay a s a n
Pe n d i d i k a n
Agu s t u s
194 5
Sama r i n d a
an g g o t a
sena t
Neg a r a
ada l a h
ya n g
be r l a k u ,
wewen a n g
Usa h a
un t u k
Nega r a atau
ya n g dap a t
manda t ,
peme r i n t a h a n ”
2 meny e b u t k a n
ba hwa
uru s a n
yang
be r s i f a t
Ek s e k u t i f ,
be r s i f a t
keg i a t a n
Le g i s l a t i f
Agu s t u s
sesua i
se s u a i
Rek t o r
19 4 5
Pe r i o d e
Pa s a l
34 ay a t
SK
Sama r i n d a
Rek t o r
ter t u t up
Pe r a t u r a n
Nomor
me l a l u i dan
17
Ke t u a
Un i v e r s i t a s
200 8 - 201 2 )
seca r a de n g a n
Un i v e r s i t a s
be r d a s a r k a n
pe n g a n g k a t a n
Un i v e r s i t a s
dia t u r
: 17
rapa t
meka n i s m e
d a n Ta t a
Te r t i b
3 STATUTA Un i v e r s i t a s
17
194 5 ;
Bahwa Rek t o r , ya n g
diseb u t
‟u r u s a n
diangka t
17
(tentang
Agu s t u s
da p a t
de l e g a s i ,
sebaga i
Sama r i n d a
16 / SK /X I / 2 0 0 8
Un i v e r s i t a s
Ta t a
keg i a t a n
uk u r a n
;
sedangka n
pem i l i h a n
Usa h a
de n g a n
1 angk a
un t u k
Wewena n g t e r s e b u t
at r i b u s i ,
d im a k s u d
a t a u Yud i k a t i f Bahwa
ca r a
Pa s a l
Pe j a b a t
mempuny a i
Pe j a b a t
pe r u n d a n g -
d em i k i a n
p e r u n d a n g - und a n g a n
peme r i n t a h a n .
ada l a h
wewen a n g
Deng a n
Ta t a
ter s ebu t
uru s a n
Nega r a
pe r a t u r a n
Bad a n a t a u
Pe j a b a t
be r d a s a r k a n atau
Usa h a
mempuny a i
peme r i n t a h a n .
aga r
Bad a n
Ta t a
ya n g be r d a s a r k a n
uru s a n
kr i t e r i a
Pe j a b a t
be r s t a t u s
Dos e n ,
Sta f
KOPERTIS
Pe n g a j a r , ataupun
se r t a
do s e n
Pe j a b a t tidak
la i nnya
te t ap
ya n g
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 30 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
dipe r b an t u k a n meng e n a i
di
atur an
Un i v e r s i t a s
ya n g meny a n g k u t
se r t a
p emb e r h e n t i a n n y a
da l am
regu l a s i
seh i n g g a
ya n g
hu b u n g a n
Un i v e r s i t a s pe j a b a t
ya n g
buk a n l a h
la i nnya
di
ar t i
te r s ebu t
dianggap
sebaga i
Pe j a b a t
Ta t a
peme r i n t a h a n ka r e n a ya n g
sub ye k
Usa h a ada l a h
Te r g u g a t
gug a t a n
Pen g g u g a t
di t e r ima
( Nie t
urus a n ha r u s
3.
Bahwa gu g a t a n je l as de n g a n
atau
ka b u r
Pe t i t u m
gug a t a n n y a ak i b a t
Pe n g g u g a t
Pe n g g u g a t
hu k um
Ha l aman 31 da r i
dan
se r t a Swa s t a
dia t u r
Kepe g aw a i a n
maka
di ya n g
Te r g u g a t
ya n g
dika t a go r i k a n
seba ga i
me l a k s a n a k a n
uru s a n
yang
tidak
be r d a s a r Ta t a
peme r i n t a h a n ,
Ve r k l a a r d )
Usa h a Nega r a
oleh da n
hu k um ,
ka r e n a n y a
tidak
dap a t
;
dan Kabur (Ob s c u u rL i b e l ) da l am p e r k a r a
(Ob s c u u r L i b e l ) , tidak
Dos e n
da n
d i k e s a mp i n g k a n
Guga t a n Peng g u g a t Ti d ak J e l a s
Rek t o r
;
da n
On t v a n k e l l j k e
di
ya n g b e r s a n g k u t a n
buk a n mer u p a k a n Pe j a b a t
me l a k s a n a k a n
sebaga i
terka i t
huk um d a n
ke l i r u
te r i k a t
Un i v e r s i t a s
dia t a s ,
Neg a r a
pem i n d a h a n ,
atau
pok o k - po k o k
t e r m a s u k d i da l am hu k um pub l i k ha l
Dek a n
ya n g
se r t a
STATUTA ya y a s a n ,
194 5 Sama r i n d a )
hu k um
194 5
dan
Te r t g u g a t
pa r a
da l am Unda n g - Unda n g t e n t a n g
Be r d a s a r k a n
d a l am
di l i n gkungan
17 Agu s t u s
da l am
mema t u h i
hu k um a n t a r a de n g a n
Agu s t u s
pe n g a n g k a t a n ,
ha r u s l a h t e rmua t
Swa s t a
(Un i v e r s i t a s
17
se j a l a n , tidak
ke r u g i a n
in i
te rbuk t i
tidak
ka r e n a
an t a r a
Po s i t a
d im a n a
d a l am
Po s i t a
se c a r a
rinc i
men j e l a s k a n apa
ya n g
Pe n g g u g a t
de r i t a
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 31 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
ak i b a t
di t e r b i t k a n n y a
ya n g
dike l u a r k a n
memin t a
ag a r
Rp .
Nomor
5.000 . 0 00 , -
Nega r a
Pen g a d i l a n
:
da l am
Te r g u g a t ke p a d a
sebe s a r meme r i n c i
rug i
Neg a r a :
se r t a Sip i l
mas i h
mend a p a t
194 5
Sama r i n d a ,
ya n g
atau
di r ug i k an da l am
ha n y a
dibe r hen t i k a n mas i h
ter ca t a t
ga j i
oleh
de n g a n
tun t u t a n
denga n
Ta t a
ke pa d a aga r
dis engke t a k an
maka d a p a t
Or a n g
si faa tnya
dan
de r i t a
sah
Neg a r a
pad a h a l
Pen g g u g a t
Neg e r i
ter t u l i s
atau
itu tanpa
pe r k a r a
men j a d i
Sta f
b a hwa
be r t i n d a k
hu k um pe r d a t a ke p u t u s a n in i
ya n g
s em e n t a r a
seba g a i
dem i k i a n
dap a t
ole h sua t u
be r s t a t u s
Yaya s a n
dike t a hu i
Bad a n
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
Pe n g g u g a t
kepu t u s a n
be r i s i yang
yang
da n r e h a b i l i t a s i .
Usa h a
ke p e n t i n g a n n y a
hu k um p e r d a t a
gu g a t a n
tidak
ad a l a h
Pen g g u g a t
Pe n g g u g a t
rug i
tanpa
o l e h sua t u
yang
te r s e bu t ,
Ta t a
Nomor
membua t Sip i l
ga n t i
Pen g g u g a t
Usa h a
ba d a n
Nega r a
atau
ke t e n t u a n
se ngk e t a
atau
meng a j u k a n
ba t a l
ya n g me r a s a Ta t a
tangga l
1 Unda n g - Unda n g No . 5 Tah u n
dirug i k a n
Usah a
tun t u t a n
sebag a i
gan t i
rup i a h )
be rw e n a n g
Ta t a
Bahwa da r i
jut a
Oran g
da p a t
yang
dinya t a k an dis e r t a i
055 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
53 ay a t
mer a s a k e p e n t i n g a n n y a
Kepu t u s a n
Pe t i t u m n y a
;
meny e b u t k a n
Usah a
d a l am
d a n membay a r
( l ima
Bahwa d i d a l a m Pa s a l 198 6
055 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
seda ngka n
:
201 1 d i c a b u t
ke r u g i a n n y a
Nomor :
Te r g u g a t ,
su r a t
01 Pe b r u a r i
su r a t
su r a t
di t u j u k a n da n
tidak
Peg aw a i seba g a i
Nege r i Pe g aw a i
pe n g a j a r
Un i v e r s i t a s ke r u g i a n
ya n g
17 Agu s t u s ap a
ya ng
?
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 32 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
4.
Bahwa s e l a i n rinc i
itu
Pe n g g u g a t
pe r a t u r a n Yang
langga r
be r t e n t a n g a n
Ba i k
ya n g
dan
mana
deng a n
men j e l a s k a n
sec a r a
Aza s - a z a s
ya n g
te l ah
pe r a t u r a n
Umum
Te r g u g a t hu k um
atau
pe r a t u r a n
p e r u n d a n g - und a n g a n y a n g b e r l a k u
y a n g mana pu l a ,
seh i n g g a
su r a t
ob j e k
Te r g u g a t
dia ngg a p sebaga i 5.
t id ak
pe r u n d a n g - un d a n g a n
Peme r i n t a h a n da n
juga
caca t
Bahwa o l e h ka r e n a (Ob s c u u r L i b e l ) jelas ,
maka
dinya t a k a n
tidak
Pe n g g u g a t
tidak
sud a h
men j a d i
sengke t a
huk um ;
gu g a t a n
da n
ya n g
mempuny a i
seha r u s n y a da p a t
tidak
da s a r
gu g a t a n
di t e r ima
jela s
da n ka b u r
hu k um
Pe n g g u g a t
(N i e t
ya n g ha r u s
On t v a n k e l l i j k e
Ve r k l a a r d . ) Be r d a s a r k a n ek s e p s i
ura i a n
huk um y a n g
ter s ebu t
dia t a s ,
ha r u s
dinya t a k a n
Pe n g g u g a t
On t v a n k e l l i j k e
Te r g u g a t
maka
s amp a i k a n
sec a r a
yu r i d i s
tidak
dap a t
da l i l - d a l i l
ya n g
da l am gu g a t a n
di t e r ima
(N i e t
Ve r k l a a r d ) .
DALAM POKOK PERKARA 1.
Bahwa
ha l - ha l
ura i k a n
da l am
ke s a t u a n
yan g
da l i l - d a l i l pe r k a r a 2.
in i
tegas
Ek s e p s i tidak
ya n g
dianggap
Te r g u g a t
Te r g u g a t
seba ga i
sa t u
de n g a n
ha l - ha l
atau
ura i k a n
da l am
terp i s a hkan
aka n
meno l a k
ya n g d i a j u k a n
dan ek s p l i s i t
Ha l aman 33 da r i
mohon
te l a h
po k o k
;
Bahwa Te r g u g a t gug a t a n
atau
de n g a n
tegas
se l u r u h
da l i l - d a l i l
o l e h Pe n g g u g a t ,
ke c u a l i
ya n g s e c a r a
diaku i
ke b e n a r a n n y a
o l e h Te r g u g a t
;
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 33 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
3.
Bahwa gu g a t a n Te r g u g a t
Pe n g g u g a t
te l ah
meng e l u a r k a n
pembe r h e n t i a n tangga l
s eme n t a r a
01 Peb r u a r i
be l um
ada nya
seh i n g g a
Pe j a b a t
Pe n g a j a r
di
Sip i l (K i t a b
di l apo r k a n
Bahwa
Janua r i
Un i v e r s i t a s
ke l u a r g a n y a
te l a h
pe r b u a t a n ya n g
yang
(de l a p a n )
saa t bu l a n
be r d a s a r k a n
s ewe n a n g - wen a n g sebaga i
t e r mu a t Hukum
oleh
di
Pidan a )
Pe n g g u g a t Re s o r t
tangga l 17 Agu s t u s
pe r b u a t a n
ba i k
lisan
mend amp i n g i
itu
ya n g
da n be r s e d i a
lapo r an
te r s ebu t
ya n g
da r i
Te r g u g a t
Te r g u g a t
20 1 1
pe r i h a l
:
se l a k u
dida s a r k a n tangga l
As t r i a n i
meng a n d u n g di l a kuka n
;
j uga
mengh am i l i
juga
s ew e n a n g -
ter t u l i s
Maya
KUHP
Nomor
Peb r u a r i
se c a r a
te l ah
sed a ng
Su r a t
19 4 5
42 1
Te r g u g a t
Ko t a Sama r i n d a
01
Neg e r i
Pa s a l
da n
ata s
mengg u n a k a n
Pe g aw a i
da l am
meng e l u a r k a n
Pe n g g u g a t
pa d a
Hukum da n S t a f
17
juga
jaba t a nnya
maupu n
ya n g
jaba t a nnya
ba hwa
ada n y a l a p o r a n
201 1
da r i
3 y a n g p a d a pok o k n y a mend a l i l k a n
Un i v e r s i t a s
das a r
Pe n g g u g a t
s ew e n a n g -
pa d a
055 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
atas
Pe n g g u g a t ,
mend a l i l k a n
Te r g u g a t
Rek t o r
di r i
Deka n I Fa k u l t a s
wen a n g 421 ke Kepo l i s i a n 4.
be r a n g g a p a n
dianggap te l a h
Pe n g g u g a t
Unda n g - Unda n g
te l ah
su r a t
19 4 5
da l am
seb a g a iman a
be r u p a
Agu s t u s
Te r g u g a t
ke k u a s a a n n y a
b a hwa
055 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
te rhadap
Rek t o r
l ingkungan kemud i a n
pe r b u a t a n
sengke t a :
s em e n t a r a
Pemba n t u
mend a l i l k a n
s e d a n g k a n Pen g g u g a t
sebaga i
ha l am a n 8 p a r a g r a f
ob j e k
huk um
wen a n g membe r h e n t i k a n seb a g a i
po k o k n y a
Nomor
201 1 ,
pro s e s
Te r g u g a t
Sama r i n d a ,
pa d a
29
be s e r t a
meng a d u k a n
Maya As t r i a n i ku r a n g
tes
leb i h
8
DNA, s e h i n g g a
bes e r t a
Pemba n t u
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 34 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Rek t o r
I
(
Ir .
Umum Yay a s a n be s e r t a
H.
(
pad a
Hi d a y a t ,
P r o f . D r . L CA .
Pen g u r u s
pe n g g u g a t
Kho l i k
Rob i n
Yaya s a n l a i n n y a , ha r i
Sa b t u
di l a p o r k a n
te rhadap 5.
Bahwa
Te r g u g a t
As t r i a n i
be s e r t a
be s e r t a
2
orang
oleh
Sa u d a r i
Maya
As t r i a n i
maka Pe n g g u g a a t As t r i a n i
apa b i l a tidak
Bahwa
tangga l
Yaya s a n
dihad i r i
oleh
un t u k meny i k a p i Bahwa
bes e r t a
me r a s a
29
Janua r i
pe rm a s a l a h a n
te r s ebu t
17
ba hwa
Maya
As t r i a n i
dan
Kepo l i s i a n
Re s o r t
Ko t a
Sama r i n d a
dan
Ko t a
Sama r i n d a ,
pe rm a s a l a h a n ko r a n
Tr i b u n
Te r g u g a t
Ha l aman 35 da r i
mas i h ba h k a n
Pe n g g u g a t Ka l t i m ,
mend a p a t
da l am p r o s e s pada de n g a n ya n g
lapo r an
di
in t e r n a l
ya n g
Agu s t u s
194 5
tel ah
ke l u a r g a n y a hingga
31
Maya As t r i a n i
da r i
be s e r t a
pa d a
Pemba n t u
Re s o r t
Janua r i te rekspo s so r e
Rek t o r
ke
seka r a n g
Kepo l i s i a n
tangga l
k emud i a n
te t a p i
Pe n g g u g a t
oleh
te r s ebu t
pihak
;
di l apo r k an
lapo r a n
kep a d a
Te r g u g a t
rapa t
Un i v e r s i t a s
Te r g u g a t
me l a p o r k a n
;
p imp i n a n
sepen g e t a h u a n
ya n g
ke l u a r g a n y a
d i c em a r k a n ,
201 1
meng a d a k a n
Yaya s a n
apab i l a
sege r a
ke l u a r g a n y a
d i l a k u k a n Pe n g g u g a t
la i nnya
9
ke l u a r g a n y a
dan
seba i k n y a
nama ba i k n y a
ha l t e r s e b u t
Pe n g u r u s
ap a ya n g
Pe n g u r u s
di t ud uhkan
pa d a
201 1
;
meny a r a n k a n
Maya
memangg i l
ten t ang
194 5
Kepo l i s i a n
7.
pen j e l a s a n
Msi )
29 J a n u a r i
Agu s t u s
Sa u d a r a
MM. ,
y a n g kemud i a n
17
bena r ,
Se k r e t a r i s
Yona t h a n ,
Un i v e r s i t a s
tidak
6.
Maya
Pe n g g u g a t
dan
ma l am t a n g g a l
d i r u a n g a n PR I un t u k memi n t a te l ah
MP )
20 1 1 di
ha r i n y a I sauda r a
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 35 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
I r .H .Kho l i k ag a r
Hid a y a h ,
Dos e n
ya n g
diduga
sepe r t i
ya n g d i b e r i t a k a n
dipe c a t
da n
194 5
da n
tidak
terpenuh i ,
lag i
oleh
se l a k u tidak
meme r i n t a h k a n
tepa t
un t u k
be r j a n j i da l am
Rek t o r
mengg a n g g u
aka n
Pa d a
17
maka
da n
sa a t
itu 19 4 5
Te r g u g a t 17
Agu s t u s
ter s ebu t
dan
langkah - langkah
pe rm a s a l a h a n
langkah
sis t im
Agu s t u s
Un i v e r s i t a s
meng amb i l
be s a r
kh u s u s n y a
umumnya .
ya n g
te r s e bu t
deng a n
Yaya s a n d a n pa r a
Pemba n t u
te rb a i k
da n t i d a k
ad a yan g
; Maha s i s w a
pa d a
t a ngg a l
31 J a n u a r i
201 1
SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
AGUSTUS 194 5 SAMARINDA me l a y a n g k a n da n
te r s e bu t
Hukum
I
de n g a n Pe n g u r u s
Bahwa s e l a n j u t n y a me l a l u i
maha s i s w a
me r e d am d emo maha s i s w a
un t u k meng amb i l
di r ug i k a n
Agu s t u s
d i t emp a t ,
Rek t o r
ter s ebu t
17
Un i v e r s i t a s
meny i k a p i
me l a k u k a n r a p a t
Ka l t i m
asus i l a
demo ya n g l e b i h
akan
pa d a
be r a d a
Pemba n t u
194 5 Sama r i n d a
tun t u t a n
194 5
Rek t o r
pe r b u a t a n
Un i v e r s i t a s
Fa k u l t a s
17 Agu s t u s
Sama r i n d a
da r i
seh i n g g a
pad a
be r d em o menun t u t
Kor a n T r i b u n
ap a b i l a
maha s i s w a ,
Un i v e r s i t a s
Te r g u g a t
di
maka a k a n t e r j a d i
meng a j a r
Te r g u g a t
me l a k u k a n
dibe r h en t i k a n
Sama r i n d a ,
be l a j a r
8.
MP ba hwa maha s i s w a
k emud i a n
disusu l
pu l a
su r a t
su r a t da r i
kep a d a
17
Te r g u g a t
FORUM KOMUNIKASI
MAHASISWA ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17
AGUSTUS
194 5 SAMARINDA ya n g pa d a
ke p a d a
Te r g u g a t
ya n g d i t u j u k a n
terhadap
meng e n a i
pe rm o h o n a n pemb e r h e n t i a n
Pe n g g u g a t
un t u k
Dek a n
Fa k u l t a s
I
in t i n ya
dibe r h e n t i k a n Hukum
memi n t a
sebaga i
Un i v e r s i t a s
Dos e n 17
da n Pemba n t u Agu s t u s
194 5
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 36 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Sama r i n d a 9.
Bahwa
; be r d a s a r k a n
di t e r b i t k a n l a h
Su r a t
055 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1 pembe r h e n t i a n SH . ,M .H um ) Hukum Agu s t u s te t a p te t ap
Sta f
194 5
te r t u t u p
26 t o t a l
17
meng e l u a r k a n
(A l i k u d d i n
Sa r a g i h ,
I
ba i k
ka r e n a deng a n
d i Fa k u l t a s
Ha l aman 37 da r i
yang s e s am a
Un i v e r s i t a s
dan
22 an g g o t a
sena t
17 Agu s t u s
194 5
ter t u t up
te r s e b u t
keb i j a k a n
Sa ama r i n d a
SH .M .Hum)
19 4 5
tangga l s eme n t a r a pe j a b a t
Pen g a j a r
di
Sama r i n d a .
2.
Sa r a g i h ,
SH .M .Hum NIP .
Kope r t i s
be r s a n g k u t a n
Wi l a y a h
tidak
se j awa t
Hukum maupu n d i l i n g k u n g a n
Rek t o r de n g a n
sebaga i
St a f
Koo r d i n a t o r
rekan
mas i h
;
p embe r h e n t i a n
Agu s t u s
mas i h
ho n o r n y a
atas
Hukum d a n
17
201 1 d i l a k s a n a k a n
rapa t
(A l i k u d d i n
1 00 2 k e p a d a
Ka l i m a n t a n s ama
17
Pen g g u g a t
196 6 1 2 0 1 1 9 9 3 0 3
be k e r j a
Fa k u l t a s
Un i v e r s i t a s
Fak u l t a s
I
055 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
ten t a ng
Mengemba l i k a n
XI
:
201 1
Dek a n
l i ngkungan
Nomor
Deka n
Un i v e r s i t a s
194 5
ten t a ng Sa r a g i h ,
oleh
1 . Se t u j u
:
:
(A l i k u d d i n
12 Pe b r u a r i
Agu s t u s
su r a t
Pe b r u a r i
Pemba n t u
ya i t u
Nomor
k e p e g aw a i a n n y a
ga j i
ha s i l
maka
20 1 1
o l e h Pe n g g u g a t
sena t
da n be r d a s a r k a n
ke p u t u s a n
Pe n g g u g a t
juga
yan g d i h a d i r i
anggo t a
Rek t o r
l ingkungan
sedangka n
pa d a t a n g g a l
dia t a s
Pe b r u a r i
Pemba n t u
di
dem i k i a n
Un i v e r s i t a s
01
Pe j a b a t
s emu l a d i t e r i m a
sena t
d i amb i l
01
Pe n g g u g a t
Sama r i n d a ,
sepe r t i
Sama r i n d a ,
sebaga i
Pe n g a j a r
10 . Bahwa kemud i a n
da r i
Te r g u g a t
s eme n t a r a
me l e k a t ,
rapa t
te r s eb u t
tangga l
seb a g a i
dan
ha l - ha l
dan
dap a t
p imp i n a n
Un i v e r s i t a s
17
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 37 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Agu s t u s
19 4 5 ,
me r u p a k a n sege r a
seh i n g g a
ha l
layak
di l a kukan
Un i v e r s i t a s
da r i
Koo r d i n a t o r
Kope r t i s
maupu n
Sama r i n d a
;
po i n t
2
meno l a k
ha l am a n
pembe r h e n t i a n
de n g a n
3
seh i n g g a
Bahwa
da l i l
da n
ura i a n
ad a l a h
tidak
ad a l a h
Sama r i n d a
se l a k u
ya n g
Rek t o r
meny e l e n g g a r a k a n
pe n d i d i k a n
pe d oma n
da s a r
ya n g d i p a k a i
bad a n
ru j uk a n
be r d a s a r
ke l i r u ,
ka r e n a
17 Agu s t u s
194 5
yang
ya n g
dike l o l a
un t u k
itu
dipe r l u k a n
umum,
t e rma k t u b
da n
t e rmua t
yan g
oleh
p e n g emb a n g a n p e r a t u r a n op r a s i o n a l
sec a r a
efek t i f ,
dida l am
STATUTA Un i v e r s i t a s
Pen g g u g a t t
das a r
be r j a l a n
te l a h
tidak
be r i s i
dap a t
ya ng
Pe n g g u g a t
pend i d i k a n
ke g i a t a n
fung s i n y a
ap a
19 4 5
meny a t a k a n
oleh
da n
tinggi
ak a d em i k da n p r o s e d u r
seh i n g g a
p imp i n a n
Agu s t u s
pok o k n y a
l em b a g a
pe r a t u r a n
d i n am a k a n
tidak
gug a t a n
Un i v e r s i t a s
hu k um p e r d a t a ,
penye l e n g g a r a seb aga i
dianggap
17
d i s a mp a i k a n
be r d a s a r
me r u p a k a n
atau
oleh
da n
Pen g g u g a t
mena r i k
d i a n g g a p s ew e n a n g - wen a n g ;
ya n g
ya y a s a n
pad a
di
ka r e n a
se j awa t
das a r
ha r u s
ternya t a
te l a h
194 5
Un i v e r s i t a s
terhadap
keb e n a r a n ,
Te r g u g a t
rekan
ya n g
su a t u
ersebut
k emud i a n
Agu s t u s
tega s
s eme n t a r a
mu t l a k
XI Ka l i m a n t a n 17
l ingkungan
Te r g u g a t
dan
ter sebu t
ke r i b u t a n
Wi l a y a h XI Ka l i m a n t a n
s ama
faku l t a s
da n
ge j o l a k
194 5 ,
Wi l a y a h
Rek t o r
be n a r
me r e d am
Un i v e r s i t a s
bek e r j a
11 . Bahwa
sud a h
Agu s t u s
Kope r t i s
Pe n g g u g a t
da p a t
dan
un t u k
17
Koo r d i n a t o r
keb i j a k a n
un t u k
tuga s itu
atur an / r e g u l a s i
17 Agu s t u s
Te r g u g a t
aga r
da n
s emu a ya n g
19 4 5 Sama r i n d a ,
lakukan
ada l a h
te l ah
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 38 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
se s u a i
de n g a n
Tingg i
Swa s t a
Pe n d i d i k a n
k ewe n a n g a n n y a ya n g
17
Peme r i n t a h
diangka t
Agu s t u s
Repu b l i k
lakuka n
se l a k u oleh
194 5
Indone s i a ,
buk a n
da l am
Rek t o r Ke t u a
Umum Yay a s a n
Sama r i n d a , seh i n g g a
rangka
Pe r g u r u a n
buk a n
a p a ya n g Te r g u g a t
men j a l a n k a n
uru s a n
peme r i n t a h a n
da n t i d a k
a d a hub u n g a n d e n g a n s t a t u s
Neg e r i
Pe n g g u g a t
;
Sip i l
12 . Bahwa po i n t
Te r g u g a t
meno l a k
3 ha l am a n
3 s amp a i
meny a t a k a n te l ah
tidak
se sua i
meny e b u t
Agu s t u s
be r l a k u ,
Agu s t u s
19 4 5
Pe n g a n g k a t a n
ke t e n t u a n
ak a d em i k
Pr o g r am
Stud i
I l mu
Agu s t u s
194 5 Sama r i n d a
Pemba n t u
Dek a n
I
pok o k n y a Pe n g g u g a t
deng a n
Pe r a t u r a n
Pe n g g u g a t
SK
diangka t Rek t o r
Nomor
dan
tahun
pad a
te rhadap
te t ap i
Pe n g g u g a t
Sama r i n d a
ga n j i l
Pe n g g u g a t
tidak
da l am STATUTA Un i v e r s i t a s
be r d a s a r k a n
Dos e n
yang
Pe g aw a i
p e r u n d a n g a n mana y a n g d im a k s u d .
194 5 Sama r i n d a , Dos e n
10 ,
be r t e n t a n g a n
pe r a t u r a n
seb a g a i
gug a t a n
s eme n t a r a
/
yang
Bahwa b e r d a s a r k a n
das a r
ha l ama n
p embe r h e n t i a n
Pe r u n d a n g - Unda n g a n jelas
tega s
oleh
Te r g u g a t
Un i v e r s i t a s
:8 6 / SK / 2 0 1 0
As i s t e n
Hukum Fa k u l t a s
17
ten t a ng
meng a j a r
20 1 0 / 2 0 1 1
s eme s t e r
pad a Hukum Un i v e r s i t a s
da n d i a n g k a t
Fa k u l t a s
oleh
17
pu l a
seba ga i
Hukum b e r d a s a r k a n
17
Pe j a b a t
SK Rek t o r
Nomor : 08 / SK /KP / 2 0 1 0 . Bahwa
di
Sama r i n d a meng a n g k a t ,
Ha l aman 39 da r i
da l am te r s ebu t
STATUTA
Un i v e r s i t a s
Rek t o r p u n
memin d a h k a n
memi l i k i
17
Agu s t u s
194 5
k ewe n a n g a n
un t u k
da n membe r h e n t i k a n
Sta f
Pe n g a j a r
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 39 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
atau
Dos e n
194 5
Sama r i n d a ,
ay a t
2 ya n g
ka r y a w a n Pa s a l ay a t da n
wi l a y a h
in i
seba g a ima n a
do s e n
atas
da l am
t e rmu a t
di
Un i v e r s i t a s Te r g u g a t
di
17
Agu s t u s
Pa s a l
Sama r i n d a ,
yu r i d i s
Pe n g g u g a t
be r d a s a r k a n 75
be s e r t a
Pe n g u r u s
Agu s t u s
194 5
Pa s a l
(A l i k u d d i n
Sa r a g i h , Hukum da n
se l a k u
Sama r i n d a .
membe r i
k e s emp a t a n
te r l e b i h
da h u l u
seba ga i ke b i j a k a n
ke l a n g s u n g a n
keg i a t a n
Un i v e r s i t a s ,
32 ay a t
Rek t o r
Pa s a l
ha l 75
in i
STATUTA
Deng a n
d em i k i a n
k ewe n a n g a n
2,
un t u k
SH . ,
17
un t u k
Pen g a j a r
Pembe r h e n t i a n
pe rm a s a l a h a n
1
19 4 5
k ewe n a n g a n
Un i v e r s i t a s
17
mempe r t i m b a n g k a n
dan
s eme n t a r a
s eme n t a r a un t u k
di r i n y a
Pe n g g u g a t
Pemba n t u
Un i v e r s i t a s
Pen g g u g a t
40 a y a t
Agu s t u s
memi l i k i
M.Hum) s e b a g a i
ke p a d a
Pa s a l
Pe n d i d i k a n
membe r h e n t i k a n
Sta f
se t e l a h
be r s a n g k u t a n " .
meng amb i l
Un i v e r s i t a s
Sama r i n d a
ke b i j a k a n
diangka t
Rek t o r
Sama r i n d a .
40
;
Yaya s a n
meng amb i l
Fa k u l t a s
da p a t
(1 )
Pa s a l
Dek a n
ya n g
mempuny a i
STATUTA
Te r g u g a t
usu l a n
t am b a h a n
194 5
aya t
menu r u t
da r u r a t ,
l i ngkunga n atur an
se c a r a
Bahwa k emud i a n
ko n d i s i
32
Pembe r h e n t i a n
Deka n Fak u l t a s
Fa k u l t a s
men j am i n
da l am
membe r h e n t i k a n
Se n a t
Pa s a l
d im a k s u d
j uga
atas
Un i v e r s i t a s
un t u k
pe n y e l e n g g a r a a n
Rek t o r
ha l
te r t i n g g i
be g i t u
17 Agu s t u s
da l am dan
seb ag a iman a
"P emb a n t u
oleh
pe r t i mb a n g a n
te t a p i
di t e n t u k a n
Rek t o r " :
Un i v e r s i t a s
"P e n g a n g k a t a n
te t ap
usu l
dibe r h en t i k a n
te r t e n t u
194 5
:
4 ya n g be r b u n y i
p imp i n a n
da n
l i ngkungan
be r b u n y i
da n
mend a p a t Akan
di
in i
Deka n I
17 Agu s t u s d im a k s u d
meny e l e s a i k a n deng a n
Maya
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 40 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
As t r i a n i ,
ar t i n y a
la i nnya
tidak
mu t l a k ,
te t ap i
Sip i l
Pe n g g u g a t
itu
da l i l
deng a n
ten t ang
pok o k - po k o k
ha l
ka r e n a
in i
Rek t o r
Nomor
201 1
seb a g a i
Tah u n
19 9 9
su r a t
Rek t o r
ob j e k
sengke t a
s a ud a r a
(P e n g g u g a t )
seba ga i
bukan d i b e r h e n t i k a n ka r e n a
seka l i p u n
Agu s t u s
194 5
Pemban t u
sebaga i
Te r g u g a t
Sama r i n d a ,
de n g a n
jaba t a nnya d em i k i a n
se c a r a
Ha l aman 41 da r i
17
ten t ang
se l a k u
te r se bu t
ka r e n a
Faku l t a s 19 4 5
Te r g u g a t
is i
M.Hum
Hukum dan Samar i n d a ,
Nege r i
S ip i l ) ,
Un i v e r s i t a s tidak
Nege r i
Su r a t
43
yang men j a d i
SH . ,
un t u k membe r h e n t i k a n
yu r i d i s
Su r a t
Pembe rh e n t i a n
Rek t o r
Peg aw a i
be r d a s a r ,
UU Nomor
Sa r a g i h ,
Agus t u s
199 9
01 Pe b r u a r i
24
PNS (P e g awa i
te t ap i
sebaga i
055 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
tangga l
Dekan I
20 1 1
mena f s i r k a n
ke p e g aw a i a n ,
Al i k u d d i n
:
Tahu n
tidak
05 5 / UN . 1 7 / KP / I I / 2 0 1 1
wewen a n g d a n k a p a s i t a s da r i
43
Pa s a l
be r i s i k a n
2
17 Agu s t u s
Peb r u a r i
sa l a h
pok o k - po k o k
;
Nomor
ad a l a h
deng a n
Un i v e r s i t a s
Neg e r i
7 pa r a g r a f
UU Nomor
te l a h
ter s ebu t
Peng a j a r
01
ke p e g aw a i a n
Nomor :
Semen t a r a
Sta f
ha l am a n
055 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
ten t a ng
Peg aw a i
Kepu t u s a n
24
be r t e n t a n g a n
de f i n i t i f
Un i v e r s i t a s
tangga l
Pe n g g u g a t
:
Rek t o r
Pa s a l
sec a r a
sebag a i
pad a
Su r a t
055 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
ya y a s a n
s e b a g a i m a n a mes t i n y a
Pe n g g u g a t
Sama r i n d a
be r t e n t a n g a n
te t ap
ba hwa s u r a t
pe n g u r u s
Pen g g u g a t
mene r i m a g a j i
ya n g meny a t a k a n 194 5
be s e r t a
membe r h e n t i k a n
dan t e t a p
Bahwa s e l a i n
Te r g u g a t
Te r g u g a t
t id ak l a h
mempuny a i
seo r a n g Sip i l
17
Dos e n ( PNS ) ,
Nomor
:
be r t e n t a n g a n
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 41 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
de n g a n pe r u n d a n g - un d a n g a n y a n g be r l a k u
;
Bahwa b e r d a s a r k a n
ke t e n t u a n
Pa s a l
198 6 (T e n t a n g
Pe r a d i l a n
Ta t a Usa h a Neg a r a ) ,
200 4
(T e n t a n g
Pe r a d i l a n
pe r u b a h a n
Ta t a
(T e n t a n g
Usa h a
Ta t a
pe n e t a p a n
te r t u l i s
Pe j a b a t
ke d u a
Usa h a
Jo
atas
Neg a r a )
ya n g
Nega r a
und a n g a n
yang
yang
UU
No . 5
be r b u n y i
dike l u a r k an
ber s i f a t
men imb u l k a n
5
UU No . 5 1
be r d a s a r k a n
yang be r l a k u
UU No . 9 Tah u n
UU Nomor
:
19 8 6
Tah u n
200 9 19 8 6
ba hwa
sua t u
Bada n
t indakan
hu k um
atau
hu k um Ta t a
pe r a t u r a n
ko n g k r e t ,
ak i b a t
Tahu n
Tahu n
oleh
Ta t a Usah a Nega r a y a n g b e r i s i
Usah a
fina l
atas
Neg a r a )
pe r u b a h a n
Pe r a d i l a n
1 a n g k a 3 UU Nomor 5 Tah u n
pe r u n d a n g -
ind i v i d u a l ,
bag i
da n
seo r ang
atau
Kepu t u s a n
Ta t a
bad a n hu k um Pe r d a t a . Bahwa
be r d a s a r k a n
Usa h a Neg a r a be r s i f a t sud a h da n
ha r u s
fina l
de f i n i t i f ,
mas i h
de f i n i t i f
dis eb u t ad a l a h
dap a t
pad a
ya n g
fina l .
tidak
di t e r b i t k a n n ya
dap a t
Kepu t u s a n
ins t a n s i
ya n g
huk um y a n g
lag i ,
lag i ,
mu t l a k
ha r u s
tidak
ca r a
ap a p un
b e l um
menun g g u
sua t u
ha k
be l um
dan
dapa t
de f i n i t i f
ar t i n ya
da p a t
di l a k s a n a k a n ,
kep u t u s a n
ata san
d im a k s u d
Ta t a Usa h a Nega r a
ak i b a t
ada l a h
la i n ,
men imbu l k a n
ha r u s
fina l
huk um ,
be r s a n g k u t a n ,
men imb u l k a n jad i
ak i b a t
diubah
ya i t u
deng a n
ins t a n s i
Adap u n
da p a t
un s u r
be r s i f a t
be r u b a h
pe r s e t u j u a n
pihak
sa t u
d im a k s u d
da p a t
b e l um
be r s i f a t sud a h
sa l a h
pe r s e t u j u a n
la i n
Su r a t
men imbu l k a n
meme r l u k a n
pe r s y a r a t a n kewa j i b a n
ya n g
tidak
atau
dia t a s
memenuh i
da n
ka r e n a n y a
ya n g
ur a i a n
te r s e bu t
deng a n sud a h
d i t a w a r - t aw a r
de n g a n
ka t a
la i n
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 42 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
sud a h
tidak
ya n g b i s a Bahwa
ada
lagi
t indakan ,
Rek t o r
pa r a g r a f h
Nomor
3,4
dan
Membe r h e n t i k a n Sa r a g i h ,
Pe b r u a r i
17
be r b u n y i
s amp a i
Pen g a j a r
19 4 5
Sama r i n d a
mas a l a h
men j a g a 17
Fak u l t a s
Hukum
sebaga imana
me s t i n y a ,
se r t a
sa u d a r a t e r s e b u t . terbuk t i
Sama r i n d a
maka
a k a n men i n j a u
Bahwa o l e h k a r e n a tangga l maka
su r a t
sebag a i
Ta t a
Su r a t
d im a k s u d
Nomor Neg a r a )
5
Tah u n ,
Ha l aman 43 da r i
Usa h a
di
198 6
Unda n g - Unda n g
in i
a k a d em i k
di
da p a t
be r j a l a n
ke s empa t a n
kepad a
men y e l e s a i k a n
Un i v e r s i t a s
mas a l a h
du g a a n t e r s e b u t 17
keb i j a k a n
Agu s t u s tersebu t
19 4 5 se r t a
sau d a r a ;
Nomor : 05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
ter s ebu t
Neg a r a
da l am
Ha l
seh i n g ga
ter sebu t
Kepu t u s a n
01
Sama r i n d a
nama ba i k
201 1
Te r g u g a t
se l e s a i .
d i k e m u d i a n ha r i
Te r g u g a t
01 Peb r u a r i
Pe n g a d i l a n
ya n g
su r a t
tangga l
19 4 5
k emb a l i
memu l i h k a n / mempe r b a i k i
I
l ingkungan
se j a k
membe r i k a n
pihak
Dek a n
Agu s t u s
be r k o n s e n t r a s i
Apa b i l a
di
tersebu t
:
Al i k u d d i n
Pemba n t u
kondu s i f i t a s
khu s u s n y a
leb ih
Pe j a b a t
pa d a
be r i k u t
(Sauda r a
Sta f
Un i v e r s i t a s
ag a r
sebaga i
PENGGUGAT
da n
un t u k
l ing kungan
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
sebaga i
Agu s t u s
20 1 1
di l a k u k an
5
M.Hum )
Hukum
Un i v e r s i t a s
:
s em e n t a r a
SH . ,
Fa k u l t a s
tidak
hu k um a l t e r n a t i f e
d i t emp u h ;
su r a t
sa u d a r a
up a y a
b e l um be r s i f a t
b e l um ka r e n a
Ta t a Pa s a l
3
Tahu n
di
un s u r
seba ga ima na Unda n g - Unda n g
Pe r a d i l a n 9
diguga t
memenu h i
Neg a r a
ang k a
(tentang Nomor
tidak
Usa h a 1
dap a t
fina l ,
Ta t a 20 0 4
Usa h a
(tentang
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 43 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
pe r u b a h a n Usa h a
atas
Nega r a )
(ten tang
dan
ke d u a
atas
Ta t a Usa h a Nega r a )
be r d a s a r k a n
diu r a i k a n
Unda n g - Unda n g
pe r u b a h a n
Pe r a d i l a n Bahwa
UU No . 5 Tah u n 19 8 6 t e n t a n g
ha l - ha l
dia t a s ,
Pe n g a d i l a n
Ta t a
Usa h a
ala s an - ala sa n
Pe n g g u g a t Neg a r a
se s u a i
un d a n g a n
Ol e h
be r l a k u .
aga r
un t u k
se t i d a k - t i d a k n y a di t e r ima
(n i e t
meny a t a k a n
on t v a n k e l l i j k e
Te r g u g a t
di
Nomor
:
Sama r i n d a
ka r e n a
Hak im y a n g meme r i k s a meno l a k
20 0 9
sebaga ima n a
te rhadap
de n g a n
k e p a d a Maj e l i s be r k e n a n
Tah u n
;
10 /G / 2 0 1 1 / P TUN . SMD t i d a k ya n g
51
Ta t a
UU No . 5 Tahu n 198 6 t e n t a n g
da n
maka gug a t a n
Nomor
Pe r a d i l a n
pe r a t u r a n itu
pe r u n d a n g -
Te r g u g a t
da n meng a d i l i
se l u r u h
gug a t a n
gu g a t a n
Pe n g g u g a t
ve r k l a a r d )
memohon
pe r k a r a
Pe n g g u g a t
in i atau
tidak
dap a t
;
KESIMPULAN Bahwa b e r d a s a r k a n meny ampa i k a n Rek t o r
ke s i m p u l a n
Un i v e r s i t a s
Un i v e r s i t a s pe j a b a t
pa d a
Sama r i n d a
Deka n / D o s e n
un i v e r s i t a s ,
buk a n l a h
Te r g u g a t
ya n g
Adap u n
fak t a
dap a t
bu k a n diguga t
ba hwa
me r u p a k a n
un i v e r s i t a s
Kope r t i s
Dep a r t e m e n 17
me r u p a k a n di
Agu s t u s
swa s t a
ya n g
Pe n d i d i k a n 194 5
17
ya n g
Ta t a
Agu s t u s
be r a d a
Sama r i n d a
la i n - la i n
be r a d a
huk um
o l e h ka r e n a Ta t a Usa h a 194 5
d i b aw a h
bu k a n l a h
se l a k u
me r u p a k a n
da l am a r t i
Kepu t u s a n
Pe r a d i l a n
Un i v e r s i t a s
Te r g u g a t
se r t a
ya n g t e r m a s u k d a l a m hu k um pu b l i k ,
Nega r a
Un i v e r s i t a s
194 5
Te r g u g a t
dia t a s ,
b a hwa hub u n g a n a n t a r a
deng a n
di l i n g kungan
kepu t u s a n
hu k um t e r s e b u t
17 Agu s t u s
swa s t a
k e p e g aw a i a n
ur a i a n
itu
Usa h a Nega r a .
Sama r i n d a koo r d i n a s i
be r a r t i da l am
b a hwa hi r a r k i
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 44 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
p eme r i n t a h a n te t ap i
d a n pe g aw a i - pe g aw a i n y a
pe r a n a n
ko p e r t i s
pe r g u r u a n
t ingg i
Sama r i n d a
da p a t
swa s t a se l a l u
Be r d a s a r k a n
ha l - ha l ,
seb a g a ima n a
diu r a i k a n
memohon ke p a d a
be r s t a t u s
neg e r i ,
ad a l a h
da l am r a n g k a
p e n g aw a s a n
ag a r
sepe r t i
Un i v e r s i t a s
17 Agu s t u s
194 5
be r a d a
d i b a w a h koo r d i n a s i
ura i a n - ura i a n dia t a s ,
Maj e l i s
pe g aw a i
da n
maka
fak t a - fak t a
deng a n
Hak im ya n g meme r i k s a
b e r k e n a n un t u k memu t u s k a n s e b a g a i
peme r i n t a h
be r i k u t
in i
;
huk um
Te r g u g a t
pe r k a r a
in i
ag a r
:
DALAM EKSEPSI 1.
Mene r i m a Ek s e p s i
2.
Menya t a k a n
Te r g u g a t
gug a t a n
se l u r u h n ya
Pe n g g u g a t
on t v a n k e l l i j k e
ve r k l a a r d )
;
3.
Pe n g g u g a t
un t u k
Menghu k um
d a l am pe r k a r a
in i
tidak
; da p a t
membay a r
di t e r ima
biaya
ya n g
(n i e t
t imbu l
;
DALAM POKOK PERKARA 1.
Meno l a k gug a t a n
2.
Menya t a k a n
Pe n g g u g a t
Te r g u g a t
wena n g t e r h a d a p
3.
Menghu k um
Men imb a n g ,
Pe n g g u g a t Ap r i l
in i
me l a l u i
201 1 ,
Ha l aman 45 da r i
;
me l a k u k a n
pe r b u a t a n
d a l am meng e l u a r k a n
tangga l
Pe n g g u g a t
d a l am pe r k a r a
------
tidak
Pe n g g u g a t
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
se l u r u h n ya
01 Pe b r u a r i
un t u k
membay a r
atas
J awa b a n
s ew e n a n g -
Su r a t
Nomor :
201 1 ; biaya
ya n g
t imbu l
;
ba hwa
ku a s a n y a
Te r g u g a t
meng a j u k a n
me l a l u i
ku a s a n y a
Te r g u g a t Rep l i k
te r se bu t ,
ter t a ngga l
meng a j u k a n
28
Dup l i k
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 45 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
te r t a n gga l
12
Mei
singka t n y a
t e r c a n t um
me r u p a k a n ba g i a n ------
ya n g t i d a k
dib e r i
tanda
dicocokan
P- 1 .
S. d
as l i n y a
P- 5 ,
P- 8 b e r u p a
pe r i n c i a n
fo t o
P- 8 ,
de n g a n
P- 4 ,
un t u k
be r u p a
Dup l i k
Aca r a
te rp i s a hkan
me l a l u i
ter t u l i s
da n
Be r i t a
ba hwa
Pe n g g u g a t
bu k t i - buk t i
Rep l i k
da l am
Men imb a n g ,
gu g a t a n n y a ,
P. - 3 ,
20 1 1 ,
da r i
ku a s a n y a
un t u k
Pe r s i d a n g a n Pu t u s a n
mengu a t k a n
in i
dan ; --
d a l i l - da l i l
te l a h
meng a j u k a n
co p y s u r a t - s u r a t
ya n g t e l a h
b e rm e t e r a i
cu k u p
dipe r s i d a ng a n , fo t o
mana
ke c u a l i
copy da r i
seb a g a i
da n t e l a h
Fo t o
pu l a
buk t i co p y ,
P- 2 , d enga n
be r i k u t
:
-------------------------------------------------------------------
P - 1.
:
Fo t o
Rek t o r
co p y s e s u a i
Un i v e r s i t a s
de n g a n
17 Agu s t u s
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1 20 1 1
as l i n y a
Su r a t
Kepu t u s a n
194 5 Sama r i n d a
tangga l
01
Nomor : Pe b r u a r i
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------------------P – 2.
:
Fo t o
cop y
Un i v e r s i t a s
da r i
17
08 / SK / KP / 2 0 1 0 Pe n g a n g k a t a n
Agu s t u s t a ngga l
Pemba n t u
Un i v e r s i t a s Sama r i n d a
fo t o
cop y 19 4 5
3
Kepu t u s a n Sama r i n d a
Mar e t
Deka n
17
I
201 0 Fak u l t a s
Agu s t u s
Rek t o r Nomor
:
ten t a ng Hukum 19 4 5
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------------P – 3.
: Fo t o
copy
Pe n d i d i k a n
da r i
Fo t o
Nas i o n a l
copy
Kepu t u s a n
RI
Nomor
Men t e r i :
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 46 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
13 4 / 0 1 1 . A / K P / SK / 2 0 0 3
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------P – 4.
:
Fo t o
cop y
da r i
mendu d u k i
Fo t o
cop y
su r a t
jaba t a n
13 5 / 0 1 1 . A / K P / SK / 2 0 0 3
pe r n y a t a a n
Nomor
:
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------P – 5.
: Fo t o
c o p y da r i
Fo t o c o p y s u r a t
jaba t a n
pe r n y a t a a n
mendu d u k i
Nomor
13 6 / 0 1 1 . A / K P / SK / 2 0 0 3
:
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------P – 6.
: Fo t o
co p y
se su a i
Rek t o r
Un i v e r s i t a s
96 / SK / Q / 2 0 1 0 Yud i c i u m
te r t a ngga l
Bag i
as l i n y a
17 Agu s t u s 08
Maha s i s w a
Sama r i n d a 20 1 0
de n g a n
Su r a t
Kepu t u s a n
194 5 Sama r i n d a Nopembe r
Un i v e r s i t a s
Pe r i o d e
Nomor :
20 1 0
ten t a ng
17 Agu s t u s II
19 4 5 Tah u n
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------P – 7.
:
Fo t o c o p y s e s u a i
Kepu t u s a n Sama r i n d a 20 1 0
Rek t o r Nomor
ten t a ng
deng a n a s l i n y a Un i v e r s i t a s
:
96 / SK /Q / 2 0 1 0
Yud i c i u m
ba g i
P r o g r am
Lamp i r a n
17
Agu s t u s
tangga l
maha s i s w a
I Su r a t
08
Nopembe r
Fak u l t a s
Stud i
194 5
Hukum I lmu
Hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------P – 8.
:
Fo t o
Gena p
Ha l aman 47 da r i
c o p y da r i
Fo t o
c o p y J a dw a l
Ku l i a h
Tah u n
Seme s t e r Akad em i k
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 47 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
20 1 0 / 2 0 1 1
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------------
Men imb a n g ,
b a hwa
Te r g u g a t
me l a l u i
te r t u l i s T- 1 .
un t u k
ku a s a n y a
be r u p a fo t o
S.d
T - 14
,
mengu a t k a n
gug a t a n n y a ,
meng a j u k a n
bu k t i - buk t i
te l ah
copy su r a t - su r a t
b e rm e t e r a i
cukup
ya n g t e l a h
da n
deng a n a s l i n y a
d i p e r s i d a n g a n , ke c u a l i
fo t o
Fo t o co p y ,
copy da r i
da l i l - d a l i l
te l ah
buk t i
dib e r i
pu l a
dicocokan
T- 4 , T- 13 ,
d e n g a n pe r i n c i a n
seb a g a i
tand a
be r u p a
be r i k u t
:
-------------------------------------------------------------------------------------------------T.1 - 1 .
:
Fo t o
Ka l t i m
co p y
Ha r i
judu l
se s u a i
Se n i n ,
:
de n g a n
tangga l
Pu r e k
as l i n ya
31
I
Janua r i
Ko r a n
Tr i b u n
201 1
de n g a n
di l a po r k a n
ham i l i
maha s i s w a ; - - - - - - - - - - - - - - - T . 1 – 2 : Fo t o c o p y s e s u a i Ha r i
Se l a s a ,
Dos e n d i t u d i n g
tangga l h am i l i
T . 1 – 3 : Fo t o c o p y s e s u a i Ha r i
Se l a s a ,
Bung a t a k b i s a
deng a n as l i n y a 8 Pe b r u a r i maha s i s w i n y a
deng a n as l i n y a
tangga l
10 Pe b r u a r i
dia j a k
bic a r a
Kor a n Sama r i n d a 20 1 1
de n g a n
Po s
judu l
:
;- - - - - - - - - - - - - Kor a n Sama r i n d a 201 1 de n g a n
da n da t a n g i
Po s
judu l
Po l i s i ,
:
siap
tes DNA ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------T. – 2
: Fo t o
copy
Umum Yay a s a n Nomo r
:
se s u a i
deng a n
Pe n d i d i k a n
16 / SK /X I / 2 0 0 8
17
as l i n y a Agu s t u s
ten t a ng
Kepu t u s a n 19 4 5
Pe n g a n g k a t a n
Ke t u a
Sama r i n d a Rek t o r
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 48 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Un i v e r s i t a s
17
Agu s t u s
19 4 5
Sama r i n d a
Pe r i o d e
200 8 -
20 1 2 ; - - - - - - - - - - - - T. – 3
:
Fo t o co p y s e s u a i
Un i v e r s i t a s
17
86 / SK / 2 0 1 0 Menga j a r pad a
T. – 4
: Fo t o
Gan j i l
St ud i
da r i
As t r i a n i
Kepu t u s a n
Sama r i n d a
Tah u n
I lmu
17 Agu s t u s
co p y
19 4 5
Pe n g a n g k a t a n
Seme s t e r
p r og r am
Maya
T. – 5
Agu s t u s
ten t ang
Un i v e r s i t a s
de n g a n a s l i n y a
copy
ke p a d a
Su r a t
Bap a k
Pe n g a d u a n
Rek t o r
29 J a n u a r i
: Fo t o
cop y
deng a n
as l i n y a
age nd a
men s i k a p i
As t r i a n i
17 Agu s t u s
lapo r a n
da r i
Hukum
Ke l u a r g a
Un i v e r s i t a s
tangga l
Un i v e r s i t a s
201 0 - 20 1 1
;- - - - - - - - -
19 4 5 Sama r i n d a
P imp i n a n
:
As i s t e n
Fa k u l t a s
Agu s t u s
se s u a i
da n
Akad em i k
19 4 5 Sama r i n d a
Fo t o
Nomor
Dos e n
Hukum
Rek t o r
17
201 1 Be r i t a
Aca r a
19 4 5 Sama r i n d a
deng a n
ke l u a r g a
Sa u d a r i
Maya
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------------------T. – 6
: Fo t o
copy
Maha s i s i w a Sama r i n d a
se su a i
Fa k u l t a s ke p a d a
Sama r i n d a ,
as l i n y a
Hukum Un i v e r s i t a s
Rek t o r
pe r i h a l
ho rm a t
deng a n
un t u k
Un i v e r s i t a s
Sen a t
17 Agu s t u s
194 5
17 Agu s t u s
19 4 5
membe r h e n t i k a n
okn um
be r s a n g k u t a n
Su r a t
deng a n
do s e n
tidak ya n g
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------T. – 7
:
Fo t o
Rek t o r
co p y s e s u a i
Un i v e r s i t a s
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
Ha l aman 49 da r i
de n g a n
17 Agu s t u s
as l i n y a
Su r a t
Kepu t u s a n
194 5 Sama r i n d a
te r t a ngga l
01
Pe b r u a r i
Nomor : 20 1 1 ,
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 49 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
pe r i h a l
:
dekan
T. – 8
I
pembe r h e n t i a n
Fa k u l t a s
s em e n t a r a
Hukum d a n
Dos e n
19 4 5 Sama r i n d a
;- - - - - - - - - - - - - - -
: Fo t o
se s u a i
copy
Komun i k a s i
Kope r t i s
as l i n y a
Maha s i s w a - Al umn i
Un i v e r s i t a s
17
Agu s t u s
00 1 / FKMA/ I I / 2 0 1 1 , Dos e n , 20 1 1
deng a n
seb ag a i
:
Dpk Un t a g
Su r a t
Fo r um
Fa k u l t a s
19 4 5
Pe r i h a l
pemba n t u
Sama r i n d a
Pe rmo h o n a n
tangga l
Hukum Nomor
:
Pembe r h e n t i a n
10
Peb r u a r i
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------T. – 9
: Fo t o Se n a t
co p y s e s u a i Te r t u t u p
de n g a n
as l i n y a
Un i v e r s i t a s
tangga l
Be r i t a
17 Agu s t u s
Aca r a
Rap a t
194 5 Sama r i n d a
12
Pe b r u a r i
20 1 1 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T . – 10 : Fo t o
co p y
se l a k u
se s u a i
ke t u a
as l i n y a
sena t
00 9 / UN . 1 7 / I I / 2 0 1 1 ten t ang
de n g a n
pe r i h a l
di t u j u k a n
Sama r i n d a
da r i
Un i v e r s i t a s :
UNTAG 194 5 Sama r i n d a
ya n g
Su r a t
Nomor
Kl a r i f i k a s i tangga l
kep a d a
Rek t o r :
p emb e r i t a a n
15 Pe b r u a r i
Bap a k
201 1
Kapo l r e s t a
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------T . – 11 : Fo t o
copy
Koo r d i n a t o r (K a l i m a n t a n
se su a i Pe r g u r u a n
Al i k u d d i n
Tingg i
as l i n y a
Su r a t
Swa s t a
Se l a t a n - Ba r a t - T imu r - Ten g a h )
34 7 / K 1 1 . A / K P / 2 0 1 1 Pe n g emb a l i a n
deng a n
Dos e n
Sa r a g i h ,
tangga l Dpk SH . ,
24 ya n g
Mar e t
20 1 1
di t u j u k a n
da r i
Wi l a y a h
XI
Nomor
:
Pe r i h a l
:
ke p a d a
Sd r .
M.Hum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 50 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
T – 12
:
Fo t o
Un i v e r s i t a s
co p y
se su a i
17 Agu s t u s
de n g a n
as l i n y a
19 4 5 Sama r i n d a
tangga l
STATUTA
ya n g d i t e t a p k a n
20
Ok t o b e r
20 0 9 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T – 13
:
Fo t o
Un i v e r s i t a s
17
08 / SK / KP / 2 0 1 0 Fa k u l t a s
:
da r i
fo t o
Agu s t u s
ten t a ng
Hukum
Sama r i n d a T – 14
copy
cop y
19 4 5
Kepu t u s a n
Sama r i n d a
Pe n g a n g k a t a n
Un i v e r s i t a s
Rek t o r
Nomor
Pemba n t u
17
;
Dek a n
I
Agu s t u s
19 4 5
as l i n y a
Su r a t
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fo t o
Pe r n y a t a a n
co p y
se su a i
Pe r s e t u j u a n
de n g a n
Kope r t i s
Wi l a y a h
XI
Nomor
:
57 2 / K 11 .A / KP / 2 0 1 1 b a hwa nama ALIKUDDIN SARAGIH , SH . , M.Hum
te l ah
Wi l a y a h
Men imb a n g ,
dip e r s i d a n g a n ------
pind a h pad a
ke
ba hwa
Pe n g g u g a t
tidak
Kope r t i s
Fak u l t a s
S im a l u n g u n Pema t a n g S i a n t a r
Hukum
;
meng a j u k a n
sak s i
ku a s a n y a
tel ah
;
Men imb a n g ,
meng a j u k a n
un t u k
I Medan da n d i p e k e r j a k a n
Un i v e r s i t a s
------
dise t u j u i
ba hwa
2 ( du a ) o r a n g
Te r g u g a t sak s i
b awa h s ump a h da l am p e r s i d a n g a n SAKSI
me l a l u i
y a n g membe r i k a n
ke t e r a n g a n
di
; ---------------------------
TERGUGAT
;
-------------------------------------------------------------------------------1 . Nama : AMIN SLAMET, Tempa t Des emb e r Ha l aman 51 da r i
tangga l
lah i r
Sama r i n d a ,
19 8 3 ,
Jen i s
Ke l am i n
21
Lak i -
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 51 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
lak i ,
Agama
Maha s i s w a , Tempa t
ya n g
pa d a
Ja l a n .
Indone s i a ,
Su l t a n
RT /RW 008 / -
Sambu t a n ,
Pe k e r j a a n
Kewa r g a n e g a r a a n
t ingga l
Gg .B a k t i
Mene r a n g k a n
I s l am ,
Des a / K e l u r a h a n
Kec ama t a n Sama r i n d a
po k o k n y a
Su l a i m a n
sebaga i
Il i r
;
be r i k u t
:
----------------------------------------------- Bahwa
sak s i
Un i v e r s i t a s - Bahwa
ada l a h
17 Agu s t u s
sa k s i 17
194 5
ku r a n g be g i t u
kak a k t i n g k a t - Bahwa
Agu s t u s
Pe n g u r u s
da n be r a n g g o t a k a n
- Bahwa s a k s i
sak s i
(P eng g u g a t )
s eme s t e r
19 4 5 Sama r i n d a
men j a d i
Un i v e r s i t a s seka r a n g
Maha s i s w a
VI
Fak u l t a s
Hukum
;
Se n a t
Fa k u l t a s
Sama r i n d a
da r i
Hukum
20 1 0
s amp a i
de n g a n Maya ( k o r b a n )
ka r e n a
25 o r a n g ; ke n a l
; ken a l ha n y a
deng a n
Al i k u d d i n
seba t a s
hu b u n g a n
Sa r a g i h , an t a r a
SH . ,
M.Hum
Maha s i s w a
dan
Dos e n ; - Bahwa
Al i k u d d i n
meng a j a r
sak s i
- Bahwa
Al i k u d d i n
Sa r a g i h ,
SH . ,
M.Hum
(P e ng g u g a t )
pe r n a h
Sa r a g i h ,
SH . ,
M.Hum
(P e ng g u g a t )
ada l a h
;
Dos e n Hukum P i d a n a ; - Bahwa t i n d a k a n
ya n g d i l a k u k a n
Hukum Un i v e r s i t a s
17 Agu s t u s
d im e d i a
ten t a ng
tindakan
oleh
Al i k u d d i n
ada l a h
langsung
194 5 asu s i l a
Sa r a g i h , be r g e r a k
oleh
SH . ,
pe n g u r u s
sena t
se t e l a h
ada n y a
Fa k u l t a s be r i t a
ya n g d i l a k u k a n M.Hum
(
Pen g g u g a t
)
da n
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 52 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
menun t u t
aga r
pe r b u a t a n
ya n g d i l a k u k a n
ka r e n a
rek t o r
sud a h
Sama r i n d a
sege r a
membua t
meng amb i l
t indakan
o l e h Al i k u d d i n ma l u
Sa r a g i h ,
Un i v e r s i t a s
17
te rhadap SH . ,
M.Hum
Agu s t u s
194 5
Sa r a g i h ,
SH . ,
;
- Bahwa s a k s i
pe r n a h
be r t e m u
deng a n
Al i k u d d i n
M.Hum ( P e n g g u g a t )
un t u k
mempe r t a n y a k a n
ten t a ng
be r i t a
ko r a n
Tr i b un
d a n pa d a s a a t
ya n g a d a d i
d i a meng a t a k a n b e r i t a - Bahwa Se t e l a h di l a kukan
memin t a
Al i k u d d i n
ke p a d a
Rek t o r
tindakan
- Bahwa pa d a men i n d a k
saa t
oleh da n
maha s i s w a
ka r e n a
Rek t o r
Rek t o r
Un i v e r s i t a s
yan g
demon s t r a s i
Agu s t u s
Maha s i s w a ,
SH . ,
tidak
su r a t
194 5
dan aga r
17
M.Hum , s e b a g a i
t e n a g a pe n g a j a r
- Bahwa s e b e l u m Rek t o r
de n g a n
be r a d a
ho rm a t
Maha s i s w a
;
memin t a
ag a r
rek t o r
di t e r ima
d i t emp a t
maka
isinya
memi n t a
194 5
Sama r i n d a
Al i k u d d i n
Sa r a g i h ,
pa r a
kep a d a aga r SH . ,
;
Un i v e r s i t a s peng u r u s
sena t
;
Agu s t u s
tidak
pengu r u s
M.Hum maha s i s w a
ya n g
membe r h e n t i k a n
kepu t u s a n
asu s i l a
Fo r um Komun i k a s i
I (Pu r e k I )
meny amp a i k a n
Ha l aman 53 da r i
17
be r d em o da n
Sa r a g i h ,
p e n d emo
meng amb i l
;
M.Hum maka maha s i s w a
Hukum UNTAG 19 4 5 Sama r i n d a
Al i k u d d i n
oleh
t indak
meng a d a k a n
Un i v e r s i t a s
di i ku t i
o l e h Pemba n t u Rek t o r - Bahwa
un t u k
Hukum UNTAG 194 5
Al umn i Fa k u l t a s
SH . ,
be n a r
itu
;
d emon s t r a s i
Fa k u l t a s
tidak
mas a l a h
Sa r a g i h ,
d a n meny e p a k a t i
meng amb i l - Bahwa
ya n g a d a d i k o r a n
a d a med i a y a n g me l i p u t
ol eh
b e r k ump u l
te r s ebu t
ke b e n a r a n
sena t
17 Agu s t u s te l ah
19 4 5 Sama r i n d a
meny ampa i k a n
su r a t
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 53 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
pe r i h a l
un t u k
membe r h e n t i k a n
do s e n ya n g b e r s a n g k u t a n - Bahwa da r i
pad a
saa t
pe n g u r u s
Komun i k a s i
sena t ,
Al i k u d d i n
meng a d a k a n
SH . ,
ha d i r
dan
ho rm a t
sek i t a r
had i r
Fak u l t a s
juga
Hukum
okn um
30
orang
da r i
Fo r um
UNTAG
194 5
Rek t o r
kep u t u s a n
de n g a n ho rm a t
- Bahwa s e t e l a h
maha s i s w a
ke p a d a
(P en g g u g a t )
s amp a i
te rhadap
17 Agu s t u s maka
aga r
pa r a
meng e l u a r k a n
ho rm a t
Al i k u d d i n
M.Hum s e b a g a i
do s e n pe n g a j a r de n g a n
Sa r a g i h ,
SH . ,
seba ga i
do s e n
I)
pembe r h e n t i a n Sa r a g i h ,
sikap
SH . ,
ke p a d a Rek t o r
maka Rek t o r
membe r h e n t i k a n
Pemba n t u
te t a p
;
I (P u r e k
ke p u t u s a n
maha s i s w a
ke p u t u s a n
pa r a p e n d emo meny ampa i k a n Rek t o r
19 4 5 Sama r i n d a
ad a
t e n a g a pe n g a j a r
Pemba n t u
Dek a n I
UNTAG 19 4 5
Al i k u d d i n
Sa r a g i h ,
Fa k . H u k um da n
sebaga i
; ada n y a
kep u t u s a n
M.Hum s e b a g a i pe n g a j a r
me l a k u k a n demon s t r a s i tidak
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
membe r h e n t i k a n
Pemba n t u
maka t i d a k
Al i k u d d i n
Dek a n I Fa k . H u k um d a n
ada
lag i
maha s i s w a
ya n g
;
pe r n a h
Un i v e r s i t a s
Pembe r h e n t i a n
da r i
M.Hum
Un i v e r s i t a s
demon t r a s i
- Bahwa s a k s i
tun t u t a n
;
M.Hum , s e b a g a i
Rek t o r
Al umn i
Sa r a g i h ,
meng e l u a r k a n
- Bahwa
Yang
ad a
- Bahwa a p a b i l a
SH . ,
sena t
meng e t a h u i
dib e r h e n t i k a n
me l a l u i
T- 6) ;
tidak
;
- Bahwa s a k s i
tidak
(buk t i
maha s i s w a
Maha s i s w a
Sama r i n d a
tidak
rapa t
deng a n
17
me l i h a t Agu s t u s
tangga l
Semen t a r a
langusng
Se b a g a i
194 5 01
Sama r i n d a
Peb r u a r i
Pemba n t u
Su r a t
201 1
Kepu t u s a n Nomor
:
pe r i h a l
Dek a n I Fak . H u k um
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 54 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
dan
Dos e n
Kope r t i s
d i s a mp a i k a n
sec a r a
19 4 5 Sama r i n d a
Dpk Un t a g lisan
194 5
Sama r i n d a
o l e h Rek t o r
ka r e n a
Un i v e r s i t a s
hanya
17 Agu s t u s
;
SAKSI
TERGUGAT
;
-------------------------------------------------------------------------------2 . Nama : I r .
H. ABDUL KHOLIK HIDAYAH. MP , tangga l Jen i s
lah i r Ke l am i n
Pe k e r j a a n
Br e b e s
Lak i - l a k i ,
17 Agu s t u s
Kewa r g a n e g a r a a n
08 /
Ja l a n .
Mene r a n g k a n
ya n g
pa d a
19 6 8 ,
Agama I s l a m , I
194 5 Sama r i n d a ,
Indone s i a , Wi r a g u n a
Ke l u r a h a n
Sama r i n d a
16 J a n u a r i
Pemba n t u Rek t o r
Un i v e r s i t a s
tingga l
Tempa t
Tempa t
No .
Sidoda d i ,
62
RT /RW
Kec ama t a n
Ul u ;
po k o k n y a
sebaga i
be r i k u t
:
----------------------------------------------- Bahwa memang be n a r be r i t a
diko r a n
mengh am i l i - Bahwa
Tr i b u n
maha s i s w i
ya n g
kepo l i s i
pa d a t a n g g a l
bena r
ka r e n a
- Bahwa Se t e l a h
Ha l aman 55 da r i
Pemba n t u
Rek t o r
201 1 p e r n a h
I di l a po r k a n
ada
ka r e n a
;
ad a l a h
mengh am i l i ad a
31 J a n u a r i
Pemba n t u maha s i s w i
p emb e r i t a a n
Dek a n
I
ya n g
di l apo r k a n
;
diko r a n
Tr ib u n
pa d a
tangga l
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 55 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
31
Janua r i
pad a
20 1 1
so r e
sak s i
ha r i n y a
dan se n a t
la ng sung
ada
kla r i f i k a s i
demo y a n g
d a n Fo r um Komun i k a s i
UNTAG 194 5 d a n s a k s i - Bahwa
d emon s t r a s i
tangga l - Bahwa
Beg i t u
ha r i n y a
pa g i
ada
pad a
ba hwa
pro s e d u r n y a
dan
pada
memin t a
asu s i l a
be r a d a
pen j e l a s a n be r b e n t u k - Bahwa
Sa r a g i h ,
SH . ,
;
maka
Fo r um
UNTAG
me l a k u k a n
itu
mer e k a
so r e
Komun i k a s i
19 4 5
lang sung
demon s t r a s i
demon s t r a s i
mend e s a k
dibe r i
saks i ko t a ,
ya n g
wak t u
be r i t a
un t u k
diko r a n
oleh
aga r
ada bisa
da r i
b e rmu s y aw a r a h
Tr i b u n
Al i k u d d i n
ten t a ng
Sa r a g i h ,
SH . ,
s amp a i k a n
b a hwa r e k t o r
saa t
ak h i r n y a
me r e k a
mene r i m a
mer e k a
k e p a d a Rek t o r
d i s a mp a i k a n
pihak
da p a t
meny ampa i k a n
pe n g u r u s
Maha s i s w a Al umn i Fak u l t a s
lapo r a n
magh r i b
Tr i b un
da n
Sen i n ,
;
namun
su r a t
ha r i
me l a k u k a n
kon s e p un t u k d i s a m p a i k a n
se l a i n
pu l a
sa a t
aga r
itu
sa k s i
Fo r um Komun i k a s i ada
ing i n
ada n ya
di l u a r
sena t Hukum
ya n g d i l a k u k a n
M.H da n p a d a s a a t
Hukum
;
ka l a u
de n g a n
peng u r u s
Fa k u l t a s
pad a
diko r a n
maha s i s w a
be r t emu denga n r e k t o r
sehubunga n
be r i t a
Fa k u l t a s
saa t
- Bahwa Mer e k a
Al umn i
di l a k s a n ak an
peng u r u s
Al umn i
Di s amp a i k a n
mas i h
maha s i s w a
Maha s i s w a ,
20 1 1 J am 4 : 3 0 Wi t a s amp a i
meng a d a k a n d emon s t r a s i
t indak
oleh
da n
ya n g mene r i m a p a r a p e n d emo ;
maha s i s w a ,
Maha s i s w a
ad a l a h
Maha s i s w a
te r s ebu t
31 J a n u a r i
- Bahwa
di l a kukan
Tr i b un
;
- Bahwa y a n g me l a k u k a n d emon s t r a s i sena t
ke
lain
su r a t
in i
ya n g
; sena t
da n
Hukum UNTAG 19 4 5
terhadap
Al i k u d d i n
M.H ;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 56 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa
sa k s i
pe r n a h
sauda r a n ya - Bahwa
deng a n
Maya
(ko r b a n )
ibu
dan
;
Yang
d i s am p a i k a n
mas a l a h
ke h am i l a n
Sa r a g i h ,
SH . ,
- Bahwa s e c a r a - Bahwa
be r t e mu
pa d a
Maya
ak i b a t
MH da n memin t a fis i k
seka r a n g
sak s i
Maya
pe r t emu a n
te r s ebu t
pe r b u a t a n
da r i
ad a l a h Al i k u d d i n
pe r t a n g g u n g j a w a b a n ;
me l i h a t
sud a h
Maya memang s e d a n g h am i l
me l a h i r k a n
dan
an a k n y a
;
ad a l a h
p e r em p u a n ; - Bahwa t u j u a n
pema n g g i l a n
un t u k memin t a
kla r i f i k a s i
diko r a n
Tr i b u n
Sa r a g i h ,
SH . ,
dir i n ya
di j eb ak
- Bahwa
- Bahwa
sena t sa k s i
Un i v e r s i t a s
ya n g
sanga t
Un i v e r s i t a s
be r i t a
ya n g a d a
itu
Al i k u d d i n
fi tnah
oleh
Su r a t
19 4 5
tangga l
dan
meny a t a k a n
maha s i s w a
sebag a i
Kepu t u s a n
Peb r u a r i
Pemba n t u
Agu s t u s
19 4 5
tangga l
s em e n t a r a
Su r a t
sebag a i
01
did a l am
201 1
pe r i h a l
;
Kepu t u s a n
Peb r u a r i
Su r a t
:
Dek a n I Fak . H u k um
Rek t o r Nomor
201 1
:
pe r i h a l
Dek a n I Fak . H u k um
Dpk .Un t a g 194 5 Sama r i n d a ke t i k
Rek t o r Nomor
Sama r i n d a
Pemba n t u
be r s ama
;
Sama r i n d a
01
mengo n s e p
ke s a l a h a n
Ha l aman 57 da r i
MH ad a l a h
saa t
Dpk .Un t a g 194 5 Sama r i n d a
ya n g
d a n Dos e n Kope r t i s ada
itu
me l i h a t
s em e n t a r a
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
- Bahwa
pa d a
di l a kukan
Agu s t u s
17
Pembe r h e n t i a n
ke b e n a r a n
SH . ,
mengg a n g g u pe r k u l i a h a n
pe r n a h
d a n Dos e n Kope r t i s sa k s i
Sa r a g i h ,
;
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
- Bahwa
dan
MH meng a t a k a n
17
Pembe r h e n t i a n
ten t a ng
ter s ebu t ,
d emon s t r a s i
peng u r u s
Al i k u d d i n
; Kepu t u s a n
Rek t o r
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 57 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Un i v e r s i t a s sengke t a
17
Agu s t u s
te rka i t
Pembe r h e n t i a n
19 4 5
Sama r i n d a
ya n g
men j a d i
pe r i h a l ,
ya n g
b en a r
pe n u l i s a n
s em e n t a r a
sebag a i
Pemba n t u
Dek a n
ob y e k ad a l a h
I
Fak u l t a s
Hukum
------
Men imb a n g ,
pe r k a r a
in i ,
ke s imp u l a n
ba hwa
pad a
Pe n g g u g a t
akh i r
me l a l u i
te r t a ngga l
19
p eme r i k s a a n
ku a s a n y a
Ju l i
201 1
pe r s i d a n g a n
te l a h
dan
meng a j u k a n
Te r g u g a t
tidak
meng a j u k a n ke s imp u l a n
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------------
Men imb a n g ,
pe r s i d a n g a n
se l ama
seba ga ima na me r u p a k a n
ba hwa
se su a t u
p eme r i k s a a n
t e r c a n t um
bag i a n
sega l a
ya n g
ya n g
pe r k a r a
ter j a d i
in i
Aca r a
d a l am
be r l a n g s u n g ,
da l am
Be r i t a
Pe r s i d a n g a n
t id ak
te rp i s a hkan
da r i
ke s e l u r u h a n
ya n g t e l a h
ada l a h
pu t u s a n
in i
;
-------------- - - - - - Men imb a n g , oleh
Pa r a
diu r a i k a n Aca r a
Piha k da l am
Pe r s i d a n g a n
meny a t a k a n dia j ukan ,
tidak
di
da l am
du d u k
ada
pe r s i d a n g a n
pe r k a r a
pe r k a r a
maka
mempe r t i m b a n g k a n hu k um
ba hwa d a r i
maupu n
in i
lag i
te l a h ya n g
se l a n j u t n y a dan
meng amb i l
seba g a ima n a
te ru r a i
seba g a ima na
t e r mu a t cukup ,
ak a n
di
te l a h
da l am
Be r i t a
Pa r a
Pihak
d i s a mp a i k a n
atau
da n
Maj e l i s pu t u s a n ,
dia j u k a n
Hak im
deng an bawa h
aka n
pe r t i m b a n g a n in i
;
-----------------------------------------------------------------------------------
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 58 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : - - - - - - - - - Men imb a n g ,
b a hwa mak s u d da n t u j u a n
gu g a t a n
ada l a h
ya n g
di
seb a g a ima n a
du d u k n y a pe r k a r a
di ata s
- - - - - - - - - Men imb a n g , er sebu t
ad a l a h ya n g
Kepu t u s a n
Rek t o r
dinya t a k a n
di t e r b i t k a n
Fa k . H u k um d a n n ama
Dos e n
Al i k u d d i n
alasan
Su r a t
ba t a l
oleh
Un i v e r s i t a s
Pembe r h e n t i a n
17
Kope r t i s
Sa r a g i h , S H , . M h um
p e r u n d a n g - und a n g a n
atau
se r t a
tidak
Te r g u g a t
ten t a ng
Se b a g a i
sah
194 5
201 1
Dek a n
Sama r i n d a
P .1=
T.7 ) ,
de n g a n
I
atas
de n g a n
pe r a t u r a n
Asa s - a s a s
Umum
Peme r i n t a h a n Ba i k
Su r a t
01 Pe b r u a r i
19 4 5
be r t e n t a n g a n
Su r a t
Sama r i n d a
Pemba n t u
(buk t i
me l a n g g a r
Pe n g g u g a t t
be r u p a
Agu s t u s
Dpk Un t a g
a qu o
gu g a t a n
201 1 t a n g g a l
Semen t a r a
Kepu t u s a n
da l am
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nomo r : 05 5 / UN.1 7 / KP / I I / pe r i h a l
diur a i k a n
b a hwa mak s u d da n t u j u a n
aga r
Kepu t u s a n
te l a h
Pe n g g u g a t
Yang
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------- - - - - - - - - - Men imb a n g , te r se bu t , Su r a t
Te r g u g a t
Kepu t u s a n
p e r u n d a n g - und a n g a n Peme r i n t a h a n
b a hwa te l ah
memban t a h
ter se bu t dan
te rhadap
te l ah tidak
gug a t a n
de n g a n se su a i
me l a n g g a r
ya ng
Pe n g g u g a t
meny a t a k a n deng a n
pe r a t u r a n
Asa s - Asa s Ba i k
b a hwa
Umum ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ha l aman 59 da r i
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 59 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
- - - - - - - - - - Men imb a n g ,
ba hwa
ban t a h a n
pe r k a r a
d a l a m po k o k
s eb e l um
Te r g u g a t
se ng ke t a
meng a j u k a n
meng a j u k a n
a quo t e r l e b i h
dahu l u
ek s e p s i
;
----------------------------------------------
Da l am Eks e p s i Men imb a n g te l ah
b a hwa
meng a j u k a n
Te r g u g a t
atas
eks e p s i
te r t a ngga l
gug a t a n
seb a g a ima n a
14 Apr i l
seba ga i
Te r g u g a t
Pe n g g u g a t , t e r mu a t
da l am
j aw a b a n
20 1 1 y a n g pa d a pok o k n y a b e r i s i
be r i k u t
;
--------------------------------------------------------------------
Bahwa
Be r d a s a r k a n
Penggug a t yang
tersebut ,
diajukan
dibuk t i k a n dan
hak
memb u k t i k a n ad a l a h
pe r k a r a
Us a h a
yang
sudah
gug a t a n
kepe r d a t a a n
dan
un t u k seh i ngga
dan
hu k um
m em e r i k s a seca r a
ha r u s
kep e r d a t a a n da l am
dan
un t u k
tersebut
pe r a d i l a n
oleh
tunt u t a n
te rma suk
pidana ,
hu k um
S ama r i n d a
b a hwa tersebu t
Penggug a t
k ewe n a n g a n
Ne g a r a
jelas
da l am
pe rma s a l a h a n
Ne g e r i
d i k emuk a k a n
Penggug a t
dahu l u
ka r e n a
tersebut ,
mem e r i k s a in i
oleh
me r u p a k a n
Penga d i l a n
ma k a
ter l e b ih
pidana ,
lingkup
Ta t a
da l i l - da l i l
dia t a s
um um
atau
dan
m emu t u s k a n
yu r i d i s
Peng ad i l a n
tidak me n g a d i l i
be rwe n a n g
un t u k
pe r k a r a
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 60 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa
Te r g u g a t
Agu s t u s
seka l i p u n
19 4 5 ,
Usa h a
und a n g a n No .
aka n t e t a p i
Nega r a
seb a g a ima n a
5
ya ng
ya n g
Tahu n
Unda n g - Unda n g
bu k a n l a h
di t en t u k an
19 8 6
Tah u n
20 0 9
me r u p a k a n
pihak
Te r g u g a t
be r d a s a r k a n
Kepu t u s a n
Ke t u a
17
16 / SK /X I / 2 0 0 8 da l am
ha l
tangga l
in i
peme r i n t a h Unda n g
Agu s t u s
19 4 5
18
buk a n
seba ga imana
ya n g
dan
da r i
Yaya s a n
ya n g
meng a n g k a t
Umum
20 0 8 ,
Nomor
:
dem i k i a n
ke p a n j a n g a n
di t e n t u k a n
buk a n
Yay a s a n
deng a n
me r u p a k a n
Jo
yu r i d i s
Sama r i n d a
Nopembe r
Te r g u g a t
20 0 4 ,
sec a r a
ke p a n j a n g a n
194 5 s e b a g a i
Pe n d i d i k a n
Tah u n
ka r e n a
17 Agu s t u s
pe r u n d a n g -
2 Unda n g - Unda n g
No . 9
Pe n d i d i k a n
Ta t a
peme r i n t a h a n
pe r a t u r a n
1 bu t i r
17
Pe j a b a t
urus a n
Unda n g - Unda n g
No . 5 1
Un i v e r s i t a s
me r u p a k a n
da l am
da l am Pa s a l
Jo
ad a l a h
Rek t o r
me l a k s a n a k a n
ya n g b e r l a k u
Te r g u g a t
se l a k u
da l am
da r i
Unda n g -
men j a l a n k a n
uru s a n
peme r i n t a h a n . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----Bahwa gu g a t a n ka b u r
Pe n g g u g a t
ka r e n a
d im a n a
an t a r a
da l am
men j e l a s k a n
de r i t a
tidak se l a i n
ke p a d a
membua t itu
Ha l aman 61 da r i
in i
ak i b a t
ak i b a t
j uga
sifa tnya
se j a l a n ,
ha n y a
su r a t
ap a
nomo r :
20 1 1
ya n g
s eme n t a r a
men j a d i
men j e l a s k a n
tidak
ke r u g i a n
feb r ua r i
dibe r h e n t i k a n t id ak
da n
Pen g g u g a t
huk um da n
01
jelas
tidak
di t e r b i t k a n n y a
tangga l
Pe n g g u g a t
tidak
pe t i t u m
gu g a t a n n y a
Pe n g g u g a t
Pe n g g u g a t
pe r k a r a de n g a n
rinc i
055 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1 , di tu j u k a n
po s i t a
po s i t a
sec a r a
ya n g Pen g g u g a t
da l am
PNS ,
sec a r a
da n da n
rinc i
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 61 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
pe r a t u r a n
pe r u n d a n g - un d a n g a n
dan
AAUPB ya n g
mana
te l ah
ya n g
Te r g u g a t
langga r
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------- - - -- - - -- - - -- --- - - - - - - - - Men imb a n g ,
ba hwa
Pe n g g u g a t
da l i l - d a l i l
meng a j u k a n
te r t a ngga l
ek s e p s i
Te r g u g a t
Te r g u g a t
ba n t a h a n n y a
te r s e bu t
p emb a g i a n
ke k u a s a a n
k ewe n a n g a n
send i r i – s e n d i r i , d a n
aka n
eks e p s i
ter s ebu t
da l am Rep l i k n y a
201 1 ya n g p a d a po k o k n y a meny a t a k a n
28 Ap r i l
meng e n a i
atas
bad a n
te t ap i
ha r u s l a h
pe r a d i l a n rek t o r
te r l e k a t
di t o l a k
memi l i k i ad a l a h
juga
b a hwa ka r e n a
yu r i s d i k s i
jaba t an
sta t u s
swa s t a Pe g aw a i
neg e r i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Men imb a n g ban t a h a n
da r i
b a hwa
Pen g g u g a t
te r hadap
ter sebu t
ek s e p s i
Te r g u g a t
Pen g a d i l a n
dan
mempe r t i m b a n g k a n
seba ga i
be r i k u t
; ----------------------------------------
Eks e p s i
ten t ang
Peng ad i l a n
mengad i l i
sengke t a
Men imb a n g , memped oman i
ba hwa a t a s
ke t e n t u a n
Nomor
Nega r a ,
y a n g be r b u n y i (1 )
5
tidak
Pe n g a d i l a n ka r e n a
198 6
Te r g u g a t
77 a y a t
(1 )
Ten t a n g
di
ata s ,
de n g a n
(3 )
Unda n g -
dan aya t Pe r a d i l a n
Ta t a
Usa h a
: ten t ang
dia j u k a n
mesk i p u n
ek s e p s i
Pa s a l
Tah u n
”Ek s e p s i
dapa t
be rwen an g
a quo .
Unda n g
Aya t
Ta t a Usaha Nega r a t i d a k
se t i a p
kewe n a n g a n wak t u
ad a ek s e p s i
ap a b i l a
jaba t a nnya
se l ama
ten t ang
h a k im wa j i b
ab s o l u t
peme r i k s a a n , kewe n a n g a n
meng e t a h u i
meny a t a k a n
Pe n g a d i l a n
ha l
b a hwa
dan
ab s o l u t itu ,
ia
Pen g a d i l a n
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 62 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
tidak
be rw e n a n g meng a d i l i “Ek s e p s i
Aya t ( 3 )
Pe n g a d i l a n sengke t a ”
ha n y a
Ta t a
Usa h a
ya n g
da p a t
tidak
dipu t u s
b a hwa ,
eks e p s i
Nega r a
se l a n j u t n y a
kewe n a n g a n de n g a n
pok o k
hak im
akan
Te r g u g a t
ma j e l i s
meng e n a i
b e rw e n a n g
--------
Men imb a n g ,
terhadap
te r s e bu t ,
Pen g a d i l a n
ba hwa ak a n
men i l a i n y a
huk um d a n bu k t i - buk t i ben a r
sebag a i
Pe n g g u g a t
Be r d a s a r k a n
SK
mu l a i
me l a k s a n a k a n
be r d a s a r k a n
tuga s
aquo
Te r g u g a t pa d a
fak t a -
be r i k u t :
tangga l 01
seb aga i
Wi l a y a h XI d i p e k e r j a k a n 19 4 5
ek s e p s i
do s e n
MENDIKNAS
tangga l
pe r k a r a
in i :
ad a l a h
13 4 / O 1 1 . A / K P / SK / 2 0 0 3 te rh i t u ng
a p a k a h Pe n g a d i l a n
meng a d i l i
be r i k u t
Bahwa
meng e n a i b e r s am a
s e b a g a i m a n a d a l a m pe r t i m b a n g a n
fak t a
ya n g b e r s a n g k u t a n ”
;
- - - - - - - - - Men imb a n g mempe r t i m b a n g k a n
la i n
sengk e t a
ya n g RI
10
Nomo r Des emb e r
Se p t em b e r
: 200 3
20 0 3
Lek t o r ( 2 0 0 )
pa d a Un i v e r s i t a s
Sama r i n d a
diangka t
te l ah
Kope r t i s 17 Agu s t u s
(buk t i
P.4 ) . ;
--------------------------------------------Bahwa Pe n g g u g a t Deka n I p a d a 19 4 5
se l a n j u t n y a Fa k u l t a s
Sama r i n d a
Un i v e r s i t a s
17
diangka t
seb a g a i
Hukum Un i v e r s i t a s
be r d a s a r k a n Agu s t u s
194 5
Ha l aman 63 da r i
Hukum
Un i v e r s i t a s
17 Agu s t u s
Kepu t u s a n Sama r i n d a
08 / SK / KP / 2 0 1 0 Ten t a n g Pe n g a n g k a t a n Fa k u l t a s
Pemba n t u
17
Rek t o r Nomor
Pemba n t u Agu s t u s
:
Dek a n I 194 5
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 63 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Sama r i n d a Bahwa
(buk t i
bena r
Ke l u a r g a
ad a
P . 2 = T .13 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Pen g a d u a n
Maya As t r i a n i
Agu s t u s
194 5
(B u k t i
T.4 )
Maha s i s w a
Te r t a n g g a l
Su r a t
Alumn i
Sama r i n d a
Nomor
Pe rmo h o n a n
Pembe r h e n t i a n
(buk t i
T.8 )
deng a n
ya n g
Be r i t a
Un i v e r s i t a s
29 J a n u a r i Fo r um
Hukum
Dos e n
se l an j u t n ya
Agu s t u s
Pe b r u a r i
17 201 1
Komun i k a s i Un t a g
194 5
Pe r i h a l
:
atas
n ama Pe n g g u g a t
la lu
d i ad a k a n
Rap a t 194 5
da r i
Un i v e r s i t a s
00 1 / FKMA/ I I / 2 0 1 1 ,
aca r a
17
da r i
Fa k u l t a s :
Pe n g g u g a t
Kep a d a Rek t o r
Sama r i n d a dan
te rhadap
Sen a t
Sama r i n d a
rapa t
Te r t u t u p Sa b t u
20 1 1
12
(buk t i
T.9 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------Bahwa
k emud i a n
te rhadap
se l a n j u t n y a
Rek t o r
Sama r i n d a
lapo r a n
Un i v e r s i t a s
mene r b i t k a n
sengke t a
Nomor
:
Deka n
Hukum d a n
19 4 5
kep u t u s a n
Pe n g g u g a t Dos e n
Sama r i n d a .
te r sebu t
Agu s t u s
05 5 / UN . 1 7 / K P / I 1 / 2 0 1 1 ,
Semen t a r a
Fa k .
17
Su r a t
Pembe r h e n t i a n I
peng a d u a n
Se b a g a i
Kope r t i s
194 5 ob j e k
Pe r i h a l
:
Pemba n t u Dpk Un t a g
(buk t i
P . 1=
T.7 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bahwa
bena r
Sama r i n d a
Rek t o r diangka t
Umum Yaya s a n Nomo r
:
Un i v e r s i t a s be r d a s a r k a n
Pe n d i d i k a n
16 / SK /X I / 2 0 0 8
17
17
Agu s t u s
tangga l
18
Agu s t u s
194 5
kep u t u s a n
Ke t u a
194 5
Sama r i n d a
Nopembe r
200 8
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 64 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
(buk t i Bahwa
T .2 ) ; be r d a s a r k a n
Kope r t i s
Wi l a y a h
Pe n g g u g a t dise t u j u i dan
Su r a t
Pe r n y a t a a n
XI
Nomor :
Al i k u d d i n un t u k
pind a h
dip ek e r j a k a n
S ima l u n g u n
pa d a
Pe r s e t u j u a n
57 2 / K 1 1 . A / 1 0 / 2 0 1 1 ,
Sa r a g i h , S H , . MHum . ke Kope r t i s Fa k u l t a s
Pema t a n g
te l ah
Wi l a y a h
I Medan
Hukum Un i v e r s i t a s
Sian t a r
(buk t i
T.14 ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------------
- - - - - - - - - Men imb a n g ,
ba hwa be r d a s a r k a n
bu k t i
te r s ebu t
t imbu l
ka r e n a
te rb i t n ya
Su r a t
Kepu t u s a n
Agu s t u s
19 4 5
Sama r i n d a
Nomor
:
01
Pe b r u a r i
Pemba n t u Sama r i n d a
dia t a s ,
20 1 1
pe r s e n g k e t a a n
pe r i h a l
(obye k sengke t a )
se l a n j u t n y a
ada l a h
meng e n a i
aquo ,
be r u p a
Su r a t
01
ya n g 19 4 5
Pe b r u a r i
Pemba n t u Sama r i n d a Kepu t u s a n
pe r k a r a
a
qu o
Rek t o r
Un i v e r s i t a s
17
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1
Pembe r h e n t i a n
Sama r i n d a 20 1 1
( v i d e buk t i
ba hwa ,
apa k a h
pe r i h a l
:
Rek t o r
Ta t a
Ha l aman 65 da r i
n ama
Pembe r h e n t i a n
Pe n g g u g a t
Usa h a Nega r a
; a dm i n i s t r a s i
ob j e k
sengke t a
Un i v e r s i t a s
05 5 / UN . 1 7 / K P / I I / 2 0 1 1 Semen t a r a
Deka n I Fa k . H u k um d a n Dos e n Kope r t i s atas
Se b a g a i
Dpk Un t a g 194 5
hu k um
Kepu t u s a n
Kepu t u s a n
tangga l
Semen t a r a
P.1= T.7 )
pe r t a n y a a n
Nomor
huk um da n
da l am
Deka n I Fa k . H u k um d a n Dos e n Kope r t i s
- - - - - - - - - Men imb a n g
Agu s t u s
fak t a - fak t a
Ada l a h
ya n g d i t e r b i t k a n
17
tangga l Se b a g a i
Dpk Un t a g 194 5 me r u p a k a n oleh
su a t u
Bad a n a t a u
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 65 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Pe j a b a t
Ta t a Usa h a Nega r a
s e b a g a i m a n a d im a k s u d ke t e n t u a n 10
Unda n g - Unda n g
kedu a
d a l am pa s a l
Nomor 51 Tah u n
1 a n g k a 8 , 9 , da n
20 0 9
Ten t a n g
At a s Unda n g - Unda n g Nomor 5 Tah u n
19 8 6
ten t a ng
se t i a p
Pe r a d i l a n
Kepu t u s a n
Ta t a
TUN
Usa h a
da p a t
Neg a r a
Meng i n g a t
?.
di j ad i k a n
Pe n g a d i l a n
ob j e k
b a hwa
Ta t a
k ewe n a n g a n
meme r i k s a , Nega r a . Ta t a
Usa h a
dan
: pa s a l
Ta t a
Men imb a n g ,
Usa h a
meny e l e s a i k a n
Dan s e l a n j u t n y a 51 Tah u n 200 9
Nomor .
Neg a r a
sengke t a
da l am ten t a ng
“ Kepu t u s a n
yang
be r d a s a r k a n be r s i f a t ak i b a t
Ta t a
be r i s i
Usaha
Nega r a
t i ndakan
pe r a t u r a n
konk r e t ,
Usa h a
Pe r a d i l a n
1 angk a
Pe r u b a h a n
9
ke d u a
Pe r a d i l a n
Ta t a
b a hwa :
yang d i k e l u a r k a n o l e h
ne g a r a
ada l a h
Ta t a
pa s a l
Unda n g - Unda n g Nomor 5 Tah u n 19 8 6 t e n t a n g
Usa h a Nega r a d i a t u r
di
Usa h a
47 UU No . 5 Tah u n 19 8 6 t e n t a n g
Nega r a ) .
Unda n g - Unda n g
ada l a h
su a t u
badan a t a u pe j a b a t hukum t a t a
ind i v i d ua l ,
dan
ta t a
usa ha
ne g a r a
yang
be r l a k u ,
yan g
us a h a
pe r und an g und an g a n
yang
fina l ,
pen e t a p a n
yang
men imbu l k a n
hukum bag i s e s e o r a n g a t a u badan hukum pe r d a t a . ” Se d a n g k a n
b a hwa
Pen g a d i l a n
memu t u s
(v i d e
ter tu l i s
tidak
se ngke t a
Nega r a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
At a s
Pe r u b a h a n
ya n g
sengke t a
da l am k e t e n t u a n
d im a k s u d
yang
t imbu l
:
Pa s a l
sen gke t a
da l am b i d a n g
Ta t a Ta t a
1 angk a Usaha Usaha
10 d i s e b u t k a n Nega r a
ada l a h
Nega r a
an t a r a
o r a n g a t a u badan hukum pe r d a t a deng a n badan a t a u Pe j a b a t Usaha Nega r a ,
ba i k
di
pu s a t
d i k e l u a r k a n n y a kepu t u s a n
maupun d i
da e r a h
sebaga i
Ta t a ak i b a t
Ta t a Usaha Nega r a t e rma s u k s e n g k e t a
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 66 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
kep e g awa i a n be r d a s a r k a n pe r a t u r a n un t u k mendapa t k a n pu t u s a n ; - - - - - - - - - Men imb a n g b a hwa , 1
an g k a
8
Pe r u b a h a n
Unda n g - Unda n g
Ta t a Ta t a
Usa h a Usaha
me l a k s a n a k a n
Nomor
Neg a r a
Nega r a
uru s a n
pe r und an g - undang a n deng a n
da l am ke t e n t u a n 51
Tah u n
pa s a l
20 0 9
Ten t a n g
k e d u a At a s Unda n g - Unda n g Nomor 5 Tah u n 19 8 6 t e n t a n g
Pe r a d i l a n Pe j a b a t
da n
se l a n j u t n y a
uru s a n
disebu t k a n
ada l a h
badan
pemer i n t a h a n
yang
be r l a k u
peme r i n t a h a n
b a hwa atau
Badan
atau
pe j a b a t
yang
be r d a s a r k a n sedangka n
menu r u t
pe r a t u r a n
yang
pen j e l a s a n
d im a k s u d
UU nomo r
5
t a h u n 198 6 disebu t k a n
ad a l a h
p emb a t a s a n
ke g i a t a n
be r d a s a r k a n
ya n g
be r s i f a t
pe r a t u r a n
ek s e k u t i f
de n g a n
p e r u n d a n g - und a n g a n
ya n g
be r l a k u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Men imb a n g
---------
se l a n j u t n y a
ap a k a h
Sama r i n d a
se l a k u
s ama r i n d a
da l am
aquo
ba hwa ,
pe r t a n y a a n
Rek t o r
p imp i n a n
Un i v e r s i t a s pad a
mene r b i t k a n
ad a l a h
d a l am
hu k um 17
Un i v e r s i t a s
Su r a t
rangka
a dm i n i s t r a s i agu s t u s
17
Kepu t u s a n
194 5
agu s t u s ob j e k
19 4 5
sengke t a
men j a l a n k a n
uru s a n
p eme r i n t a h a n ? ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------
Men imb a n g
Kepu t u s a n
Rek t o r
Un i v e r s i t a s
86 / SK / 2 0 1 0
Ten t a n g
Nomo r
:
Menga j a r P r o g r am
Seme s t e r Stud i
Ha l aman 67 da r i
I l mu
b a hwa ,
Gan j i l Hukum
be r d a s a r k a n 17
Agu s t u s
Pe n g a n g k a t a n Tah u n Fak u l t a s
buk t i 194 5 Dos e n
Akad em i k Hukum
T.3
be r u p a
Sama r i n d a Dan
As i s t e n
201 0 - 20 1 1 Un i v e r s i t a s
Pa d a 17
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 67 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Agu s t u s
19 4 5
Un i v e r s i t a s KP /
II /
Sama r i n d a ,
17 Agu s t u s
Se b a g a i
Kope r t i s
Dpk
Un t a g
Kepu t u s a n
Ke t u a
Sama r i n d a
Nomor
bu k t i
:
mana
da l am
bu k t i
sta f
peng a j a r
17
Agu s t u s
Agu s t u s
19 4 5
19 4 5
Un i v e r s i t a s ya y a s a n
se r t a
sed a ngk a n se l a k u
da n
Pe n d i d i k a n
Dos e n
Al i k u d d i n
T.2
be r u p a
Agu s t u s
194 5
ba hwa
oleh
17
Agu s t u s
Rek t o r
19 4 5
Un i v e r s i t a s
Un i v e r s i t a s
17
j aw a b / p em im p i n
oleh
17
ha l
do s e n / k a r y a w a n
Rek t o r
dibe r h e n t i k a n
Rek t o r
200 8 - 20 1 2 ,
pe n a n g g u n g
Un i v e r s i t a s
da n
Pe n g a n g k a t a n
Un i v e r s i t a s
Sama r i n d a
diangka t
17
Pe r i o d e
menun j u k k a n
da n d i b e r h e n t i k a n
Sama r i n d a
buk t i
Ten t a n g
UN.1 7 /
Pembe r h e n t i a n
n ama
Pen d i d i k a n
l ingkungan
diangka t
atas
Rek t o r
05 5 /
Fa k . H u k um
19 4 5 Sama r i n d a
te r s e bu t
di
I
P . 1 =T . 7 ) ,
16 / SK /X 1 / 2 0 0 8
17 Agu s t u s
Nomor :
Sama r i n d a
Umum Yaya s a n
Kepu t u s a n
20 1 1 p e r i h a l
Deka n
19 4 5
Un i v e r s i t a s
Sama r i n d a
01 Peb r u a r i
Pemba n t u
Sa r a g i h , S H , . M h um (
Su r a t
194 5 Sama r i n d a
20 1 1 t a n g g a l
Semen t a r a
da n
Ke t u a
Umum
Agu s t u s
194 5
Sama r i n d a . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Men imb a n g p imp i n a n
dan
pe n a n g g u n g
19 4 5 Sama r i n d a Sta t u t a 20 0 9
ad a l a h
Un i v e r s i t a s
Tan g g a l Bag i a n
Kedu a
Rek t o r
d a l a m Pa s a l Rek t o r
di l a p o rkan
j aw a b
17 a g u s t u s 20 0 9
Menge n a i 34 d i a t u r
d ia ngka t
Yaya s a n / BP PTS , s e t e l a h dan
pe n g a n g k a t a n
diangka t
20 Ok t o b e r
d a l am
---- “
ba hwa ,
dan
pa d a
Rek t o r
seba g a i
Un i v e r s i t a s
17 Agu s t u s
dan d ib e r h e n t i k a n
be r d a s a r k a n
19 4 5 Sama r i n d a (buk t i
T.12 )
Pe n g a n g k a t a n
Nomor
d im a n a da n
01 t a h u n disebu t k a n
Pembe r h e n t i a n
ba hwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d ib e r h e n t i k a n
oleh
Ke tu a
Umum
mendapa t pe r s e t u j u a n Sena t Un i v e r s i t a s
kepad a
ment e r i
me l a l u i
Di r j e n
Dik t i . ” ;
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 68 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
--------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - Men imb a n g ke t e n t u a n
umum
Un i v e r s i t a s ten t ang
b a hwa ,
pad a
Pa s a l
17 a g u s t u s
sta tu t a
se l a n j u t n y a 1
an g k a
28
194 5 s ama r i n d a
Un i v e r s i t a s
dida l am Kepu t u s a n
nomo r :
17 a g u s t u s
BAB
I
Rek t o r
01 t a h u n
20 0 9
19 4 5 Sama r i n d a
dia t u r
19 4 5 Sama r i n d a
ad a l a h
b a hwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “ Yay a s a n Lemba g a pe n d i r i Sama r i n d a , p emb i n a ,
Pe n d i d i k a n pend i d i k a n
ya n g
t ingg i
seka l i g u s
se l a n j u t n y a
Pe r g u r u a n
17 Agu s t u s
sebag a i
disebu t
Tingg i
Un i v e r s i t a s
19 4 5
peng e l o l a ,
da n
pem i l i k ,
Yay a s a n
Swa s t a
17 Agu s t u s
/
Bad a n
(BP - PTS )
17
Pe n y e l e n g g a r a Agu s t u s
19 4 5
Sama r i n d a . ” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Men imb a n g 19 4 5
Sama r i n d a ,
Bad a n
sec a r a
Pe l a k s a n a
Pe n y e l e n g g a r a a n
Pemb i n a a n
ba hwa ,
tekn i s
b a hwa
Yay a s a n
Pe r g u r u a n
Tingg i
peme r i n t a h a n
rangka
pe n g aw a s a n
be r a d a
d i b aw a h
rek t o r
17
te t a p i
aga r
Un i v e r s i t a s
194 5 pe r a n a n
pe r g u r u a n
ko o r d i n a s i swa s t a
Di k t i
ya n g ha l
Agu s t u s
Agu s t u s
di l a kuka n
me l a l u i
atau
Bad a n
(BP - PTS ) ,
sedang
me l a l u i in i
Koo r d i n a t o r
tidakl ah
Sama r i n d a
be r a r t i
be r a d a
da l am
KOPERTIS ha n y a l a h
d a l am
tingg i
peme r i n t a h
17
(BPH )
Swa s t a
Di r j e n
wi l a y a h XI Ka l i m a n t a n ,
Un i v e r s i t a s
hie r a r k i
op e r a s i o n a l
Ha r i a n
Pemb i n a a n Akad em i k d i l a k u k a n Kope r t i s
Un i v e r s i t a s
swa s t a
dapa t
seh i n g g a
seb aga i
ba g i a n
tidak da r i
se l a l u be r a r t i hie r a r k i
p eme r i n t a h a n . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Men imb a n g
Ha l aman 69 da r i
ba hwa ,
se l a n j u t n y a
be r d a s a r k a n
ura i a n
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 69 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
te r se bu t 19 4 5
Maj e l i s
ha k im men i l a i
Sama r i n d a
ada l a h
Pe r g u r u a n
d a l am meny e l e n g g a r a k a n op e r a s i o n a l n y a Yaya s a n Swa s t a
atau
(BP - PTS )
Sama r i n d a
seh i n g g a
l i n g kunga n
p imp i n a n
Un i v e r s i t a s
me l a k s a n a k a n
t indakan
da l am
ha l
da l am
sengke t a
aquo ,
Te r g u g a t
ob j e k
dianggap
me l a k s a n a k a n
Te r g u g a t
seb ag a i
p emb e r h e n t i a n n y a Un i v e r s i t a s
17
Un i v e r s i t a s
17
seba ga i
ba g i a n
seba ga i
ba d a n
Agu s t u s Agu s t u s da r i atau
me l a k s a n a k a n
sengke t a Pe r d a t a ka r e n a
pe r a t u r a n
ad a l a h
da n bu k a n l a h Rek t o r
terhadap
mene r b i t k a n
Su r a t
tidak l ah
da p a t
dika r e n a k a n
Ke t u a
17
us a h a
194 5
be r s i f a t
t e rma s u k
da l am
da l am l i n g k u p
Un i v e r s i t a s
17
d a l am
seh i n g g a Sama r i n d a ek s e k u t i f be r l a k u ,
d a n pe r b u a t a n
mene r b i t k a n
ruang
Hukum Ta t a
agu s t u s
ar t i a n
ya n g
ba d a n huk um pe r d a t a Rek t o r
dianggap
da l am
Nega r a
Agu s t u s
rek t o r
dap a t
pe r u n d a n g - un d a n g a n
oleh
ya y a s a n
seh i n g g a
tidak
ya n g
da n
umum
peme r i n t a h a n Ta t a
Ke t u a
194 5 Sama r i n d a ,
peng a n g k a t a n
Sama r i n d a
ke g i a t a n
seba ga i
di l akukan
aquo
194 5
da l am
Sama r i n d a ,
Un i v e r s i t a s
be r t i n d a k
ya n g
194 5
Pe j a b a t
tidaklah
hu k um
oleh
hi e r a r k i
Rek t o r
me l a i n k a n
da l am
di t e n t u k a n
Sama r i n d a ,
p eme r i n t a h a n
Rek t o r ,
ten t unya
be r d a s a r k a n
uru s a n
194 5 d a l am
17 Agu t u s
ya k n i
Tingg i
j aw a b
hie r a r k i n y a
Un i v e r s i t a s
Ha r i a n
17 Agu s t u s
194 5
ya n g tekn i s
Pe r g u r u a n
in i ,
Kepu t u s a n
seca r a
pena n g g u n g
Agu s t u s
adm i n i s t r a s i
swa s t a
Pe l a k s a n a
Un i v e r s i t a s da n
17
Umum Yaya s a n Pe n d i d i k a n t e rma s u k
Bad a n
Pe n y e l e n g g a r a a n Rek t o r
17 Agu s t u s
mur n i
pemb i n a a n n y a
me l a l u i
Bad a n
seba ga i
t ingg i
pend i d i k a n ,
di l akukan
(BPH )
b a hwa Un i v e r s i t a s
194 5
ob j e k
l ingkup Usa h a
Hukum neg a r a ,
Sama r i n d a
ba r u
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 70 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
dap a t
dianggap
mend a p a t k a n
pe l i mp a h a n
Usa h a
Nega r a ,
pa r a
sak s i
Sama r i n d a mene r b i t k a n ba i k
itu
atau
Pe j a b a t
ya n g
/
KP /
Pembe r h e n t i a n Dos e n
Al i k u d d i n
ha k im
II /
20 1 1
sengke t a
Dpk
ya n g
digo l o n gk a n
buk a n l a h t imb u l
da l am
seb a g a i
da r i
Su r a t
Bad a n menu r u t
Kepu t u s a n
20 1 1
pe r i h a l
I
Fak . H u k um
Dek a n
Sama r i n d a
P.1= T.7 ) ,
in i pun Ta t a
:
055
ata s
/
nama
ya n g d i t e r b i t k a n
Ta t a Usa h a Neg a r a
sengke t a
wewen a n g
Peb r u a r i
19 4 5
pe r k a r a
d a l am
Nomor
01
Un t a g
ke p u t u s a n
Rek t o r
Sama r i n d a
Pemba n t u
Sa r a g i h , S H , . M h um ( b u k t i
19 4 5
seh i ng g a
be r u p a
194 5
Se b a g a i
17 ag u s t u s
maupu n d e l e g a s i
tangga l
Semen t a r a
ya n g
l imp a h a n
( p em e r i n t a h )
17 Agu s t u s
ada
se l a k u
mend a p a t
atr i bu t i f
ob j e k
Kope r t i s
o l e h Te r g u g a t sengke t a
aquo
Ta t a
dan ke s a k s i a n
tidak
Un i v e r s i t a s
te lah
Pe j a b a t
buk t i
s ump a h
tuga s nya
Usa h a Neg a r a
b i l ama na
Bad a n a t a u
d i b aw a h Rek t o r
sengke t a
be r s i f a t Ta t a
p eme r i n t a h
su r a t - su r a t
men j a l a n k a n
Un i v e r s i t a s
UN.1 7
dan
dibe r i k a n
ob j e k
ma j e l i s
Rek t o r
da r i
ba hwa Te r g u g a t da l am
uru s a n
wewen a n g d a r i
s eme n t a r a ya n g
meny e b u t k a n
h ema t
me l a k s a n a k a n
j uga
, seh i n g g a
tidak
Usa h a
da p a t
Nega r a
;
--------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
---------------------------------
- - - - - - - - - Men imb a n g Agu s t u s angk a Pe j a b a t
19 4 5
ba hwa
Sama r i n d a
8 Unda n g - Unda n g Ta t a
me l a k s a n a k a n
Usa h a
Ha l aman 71 da r i
tidak
Rek t o r
memenuh i
Nomor 51 t a h u n Neg a r a
uru s a n
p e r u n d a n g - und a n g a n
ka r e n a
ya n g
ada l a h
p eme r i n t a h a n be r l a k u
Un i v e r s i t a s
pe r s y a r a t a n 20 0 9 y a k n i
bad a n
atau
pa s a l
1
Bad a n a t a u pe j a b a t
be r d a s a r k a n
ka r e n a n y a
17
Te r g u g a t
ya n g
pe r a t u r a n buk a n l a h
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 71 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
me r u p a k a n
pe j a b a t
me l a k s a n a k a n
Ta t a
uru s a n
p e r u n d a n g - und a n g a n 17 Agu s t u s Pe r d a t a
19 4 5
Neg a r a
Sama r i n d a
ka r e n a n y a
dis ebabkan
p eme r i n t a h a n
ya ng b e r l a k u , ad a l a h
ka r e n a
be r d a s a r k a n
seh i n g g a
Ta t a
meng a d i l i
tidak
pe r a t u r a n
Rek t o r
t e rma s u k
Pen g a d i l a n
b e rw e n a n g in i
Usa h a
Un i v e r s i t a s
da l am Bad a n
Usa h a
Hukum
Nega r a
ob j e k
tidak
sengke t a
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------ - - - - - - - - Men imb a n g se j a l a n
de n g a n ba hwa
Deka n / d o s e n
se r t a
ya n g
Hubun g a n
mana
pe n d a p a t
Mahkamah
Agung
huk um an t a r a
la in - la i n
Pe j a b a t
be r s a n g k u t a n ,
k e p e g aw a i a n Pub l i k
ha l
yu r i s p r u d e n s i
PK /TUN/ 2 0 0 2
swa s t a
b a hwa ,
Nomor
Rek t o r
deng a n
48 pa r a
d i l i n g k u n g a n Un i v e r s i t a s
bu k a n l a h
ya n g
te r se bu t
d a l am
t e rma s u k
ar t i
huk um
da l am
hu k um
;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------------------------ - - - - - - - - Men imb a n g , pe r t a n y a a n oleh
ada l a h
Pe n g g u g a t
: ,
ba hwa ap a k a h
se l a n j u t n y a up a y a
apa b i l a
di t e r b i t k a n n ya
te r se bu t
; ----------------------
- - - - - - - - - Men imb a n g Agu s t u s
19 4 5
swa s t a
mur n i
Usa h a
Neg a r a
Un i v e r s i t a s se r t a
b a hwa ,
17 Agu s t u s
Pe j a b a t
ka r e n a
se l a k u
bu k a n l a h
seh i ng ga
Te r g u g a t
Hubun g a n
194 5 Sama r i n d a
st ruk t u r a l
di
Rek t o r
dir ug i k a n mas a l a h
Un i v e r s i t a s pe r g u r u a n
sebaga i hu k um
Pe j a b a t an t a r a
d e n g a n pa r a
l ingkungan
d i t empu h
meng e n a i
p imp i n a n
t e r ma s u k
men j a d i
da p a t
kep e n t i n g a n n y a
Kepu t u s a n
Sama r i n d a ya n g
hu k um y a n g
mer a s a
deng a n
ya ng
17 tingg i Ta t a Rek t o r
Dek a n / d o s e n
Un i v e r s i t a s
ya n g
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 72 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
be r s a n g k u t a n , ar t i
hu k um
da l am ha l
in i
t e r m a s u k Pe n g g u g a t
k e p e g aw a i a n
ya n g
hu k um Pub l i k
me l a i n k a n
t e rma s u k
maka ma j e l i s
ha k im de n g a n mempedoman i k e t e n t u a n
Unda n g
Nomor
Indu s t r i a l Hubun g a n memu t u s di
2
tahun
20 0 4
d a l am
Pa s a l
56
Indu s t r i a l ya k n i
tingka t
te r akh i r bu r u h
di
t ingka t
di
t ingka t
hu b u n g a n meng e n a i
un d a n g a n
d a l am Unda n g -
b a hwa
be rw e n a n g meng e n a i
Hubun g a n Pe n g a d i l a n
meme r i k s a
pe r s e l i s i h a n
da n ha k ,
meng e n a i
pe r s e l i s i h a n
pe r t a m a
meng e n a i
pe r s e l i s i h a n
se r t a
di
an t a r
t ingka t se r i k a t
Pe n g g u g a t
de n g a n
pe r a t u r a n
dap a t
mengg u g a t
pe r t a m a
dan
pe k e r j a / s e r i k a t
Se h i n g g a
se su a i
be r l a k u
huk um pe r d a t a
te r akh i r
pe ru s a h a a n .
tidak
yang
da n
da l am
l ingkup
Pen g a d i l a n
Di s e b u t k a n
pe r s e l i s i h a n
d a l am s a t u
p emb e r h e n t i a n
ke r j a
ruang
da l am l i n g k u p
pe r t a m a
da n
d a l am
ten t ang
be r t u g a s
pe r t ama
kep e n t i n g a n p emu t u s a n
t e rma s uk
bu k a n l a h
jika
me r a s a
pe r u n d a n g -
pad a
Pe n g a d i l a n
Hubun g a n I n d u s t r i a l . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Men imb a n g , Usa h a
Nega r a
kea b s a h a n Te r g u g a t di t e r ima
ba hwa
seca r a
ab s o l u t
Kepu t u s a n ten t a ng
deng a n
a
quo ,
kewe n a n g a n
tidak dan
dem i k i a n
Pe n g a d i l a n
be rw e n a n g oleh
meng a d i l i
un t u k
mengu j i
ka r e n a n y a se c a r a
Ta t a
ek s e p s i
huk um
dap a t
; -----------------------
DALAM POKOK PERKARA : - - - - - - - - - Men imb a n g ,
ba hwa mak s u d da n t u j u a n
gug a t a n
ada l a h
telah
lengkap
ten t ang
seb ag a ima n a
du d u k n y a pe r k a r a
- - - - - - - - - Men imb a n g ,
Ha l aman 73 da r i
diu r a i k a n
sec a r a
Pe n g g u g a t di
d a l am
di ata s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ba hwa
oleh
ka r e n a
ek s e p s i
ten t ang
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 73 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
k ewe n a n g a n a b s o l u t maka t e r h a d a p pe r l u
meng a d i l i
ek s e p s i
dipe r i k s a
dinya t a k a n
da p a t
- - - - - - - - - Men imb a n g , gu g a t a n
Pe n g g u g a t
p e rmo h o n a n kep u t u s a n
la i - la i n ,
leb ih
tidak
se r t a
lan j u t ,
di t e r ima
ba hwa
t indak
gu g a t a n
ka r e n a
tidak
da l am
di t e r ima ,
tidak
Pe n g g u g a t
pe r k a r a maka
pe l a k s a n a a n
ob j e k s e n g k e t a
Pe n g g u g a t
di t e r ima ,
; -
lanj u t
Usa h a Nega r a
Te r g u g a t
pok o k p e r k a r a n y a da n
oleh
dinya t a k a n
penu n d a a n Ta t a
ya n g d i a j u k a n
in i
te rhadap
a dm i n i s t r a t i f
yan g d i a j u k a n
tidak
oleh dap a t
dikabu l k a n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------- - - - - - - - Men imb a n g ,
b a hwa o l e h
ka r e n a
gug a t a n
di t e r ima ,
Pa s a l
110 Unda n g - Unda n g Nomor : 5 Tah u n 19 8 6 j o Unda n g - Unda n g
Nomo r
:
9 Tah u n
20 0 4
Unda n g - un d a n g
de n g a n ke t e n t u a n
nomo r
51
tahun
200 9
pe r u b a h a n ke d u a At a s Unda n g - Unda n g Nomor 5 Tah u n 198 6
Ten t a n g Pe r a d i l a n biaya
jo
sesua i
tidak
dap a t
ten t ang
maka k e p a d a Pe n g g u g a t
Pe n g g u g a t
pe r k a r a
Ta t a
ya n g
Usa h a Neg a r a j um l a h n y a
dibebankan
ak a n
pu t u s a n
un t u k membay a r
disebu t k a n
da l am
ama r
in i
;
----------------------------------------------------------------- - - - - - - - Men imb a n g oleh
ka r e n a
se su a i
tidak
kewe n a n g a n
Unda n g - Unda n g deng a n 51
No .
ba hwa t e r h a d a p re l e v a n
de n g a n
Pe n g a d i l a n 5
Tah u n
ala t - ala t
pe r t i mb a n g a n
be r d a s a r 198 6
ke t e n t u a n
sebag a ima n a
Unda n g - Unda n g No . 9 Tah u n 20 0 4 j o
Tah u n
200 9
Ten t a n g
Pe r u b a h a n
bu k t i
Kedu a
se l e b i h n y a , pu t u s a n pa s a l te lah
in i , 107 diuba h
Unda n g - Unda n g Nomor At a s
Unda n g - Unda n g
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 74 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Nomo r 5 Tahu n 19 8 6 Ten t a n g ala t
buk t i
ke s a t u a n
te r s ebu t
da l am b e r k a s
te t ap
ten t a ng
dirubah Unda n g
Pe r a d i l a n
de n g a n Nomor
ke t e n t u a n Ta t a
Tah u n
la i n
dan pe r a t u r a n
ya n g t e r k a i t
maka
da n
sa t u
men j a d i
Unda n g - Unda n g No . 5 Tah u n
Usa h a
200 9
No .
Neg a r a , 9
seba g a ima n a
Tah u n
Ten t a n g
200 4
Pe r u b a h a n
Unda n g - Unda n g Nomor 5 Tahu n 19 8 6 Ten t a n g Nega r a
Usa h a Neg a r a ,
;- - - - - -
Unda n g - Unda n g 51
Ta t a
d i l a mp i r k a n
pe r k a r a
- - - - - - - - - Mempe r h a t i k a n , 19 8 6
Pe r a d i l a n
de n g a n pe r k a r a
in i
Unda n g -
Kedu a
Pe r a d i l a n
pe r u n d a n g - un d a n g a n s e r t a
jo
te l ah
Ta t a
ke t e n t u a n
At a s Usa h a hu k um
; -----------
ME N G A D I L I
:
Da l am Eks e p s i
:.
Menga b u l k a n
eks e p s i
Te r g u g a t
;
---------------------------------------------------------------Da l am Pokok Pe r k a r a : 1.
Menya t a k a n
gug a t a n
Pe n g g u g a t
tidak
dap a t
di t e r ima
;
------------------------------------2.
Membeb a n k a n pe r k a r a
kep a d a
ya n g
da l am
dip e r h i t u n g k a n
sebe s a r
Pe n g g u g a t pe r a d i l a n
: Rp 26 6 . 0 0 0
un t u k
membay a r
tingka t
pe r t ama
( Dua Ra t u s
biaya in i
Enam Pu l u h
Enam R i b u Rup i a h )
Ha l aman 75 da r i
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 75 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
- - - - - - - - - Demi k i a n l a h
pu t u s a n
Pe rmu s y aw a r a t a n
Ma j e l i s
Sama r i n d a
ha r i
pad a
:
Hak im
Hak im
Anggo t a
da n
Maj e l i s ,
ya n g t e r b u k a
un t u k
20 1 1 ,
Maj e l i s
oleh
SURIANSYAH, S .H . , dihad i r i
diuc apkan
Pe n g a d i l a n
S E N I
o l e h k am i M.USAHAWAN, S .H . , MAISYARAH, S .H . ,
in i
N
se l a k u
tangga l
umum p a d a Hak im
Pa n i t e r a
:
diuc ap k an
Nega r a
JUL I
201 1
deng a n
Pe n g g a n t i
seba ga i
pa d a
SELASA, t a n g g a l
ter s ebu t ,
o l e h ku a s a hu k um Pe n g g u g a t
Usa h a
mas i n g - mas i n g
mana
Ha r i
25
Rap a t
Hak im Ke t u a Maj e l i s , SITTI
FATMAWATY, S .H . , Pu t u s a n
Ta t a
da l am
sidang 26 JUL I
diban t u
PTUN Sama r i n d a ,
oleh de n g a n
d a n ku a s a huk um Te r g u g a t .
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM
KETUA MAJELIS
1 . S IT I MAISYARAH, SH M. USAHAWAN, SH 2 . FATMAWATI , SH PANITERA PENGGANTI
SURIANSYAH, S .H . ,
RINCIAN BIAYA
:
1 . Pe n d a f t a r a n
gu g a t a n Rp .
2 . Pa n g g i l a n
Rp .
30 . 0 0 0 , 195 . 0 0 0 , -
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 76 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
3 . Sumpa h
Rp .
4 . Met e r a i
Rp .
5 . Red a k s i
Rp .
30 . 0 0 0 , 6.000 , 5.000 , -
---------------------------J um l a h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rp . (
Dua Ra t u s
26 6 . 0 0 0 , Enam Pu l u h
Enam R i b u
Rup i a h ) ;
Ha l aman 77 da r i
53 ha l Pu t u s a n No . 1 3 / G / 2 0 1 1 / P TUN SMD
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 77 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
m
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email :
[email protected] Halaman 78 Telp : 021-384 3348 (ext.318)
