II.
2.1
KEADAAN UMUM INSTANSI MAGANG
Sejarah dan Perkembangan BPOM RI
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertugas untuk mengawasi obat dan makanan sehingga dapat melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan produk obat dan makanan. Pengawasan ini sebelumnya ditangani oleh Departemen Kesehatan, tetapi karena bertambah kompleksnya permasalahan yang ada dan kebijakan-kebijakan yang harus diambil maka tugas ini perlu ditangani secara khusus. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Untuk melaksanakan tugasnya, BPOM RI diberi kewenangan untuk menyusun rencana nasional dan kebijakan nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan, menetapkan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan, menetapkan standar penggunaan bahan tambahan tertentu untuk makanan dan pedoman untuk mengawasinya, memberi ijin peredaran obat dan makanan serta mengawasi industri-industri farmasi, dan menetapkan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.
2.2
Lokasi dan Tata Letak BPOM RI
BPOM RI terletak di Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat. Instansi ini mempunyai beberapa gedung sebagi pusat kegiatan sehari-hari, yaitu gedung A-F. Pusat aktivitas Deputi I, Deputi II dan Deputi III beserta segenap perangkatnya berada di gedung A-F. Namun, ketika kegiatan magang berlangsung, sedang ada pembangunan gedung F, sehingga kegiatan magang dilakukan di aula gedung PPOMN (Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional) karena untuk sementara waktu aula gedung PPOMN digunakan sebagai kantor bagi Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan.
2.3
Visi dan Misi BPOM RI 2.3.1
Visi BPOM RI
Visi dari BPOM RI adalah menjadi Institusi Pengawas Obat dan Makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat. 2.3.2
Misi BPOM RI 1. 2. 3. 4.
Melakukan pengawasan pre-market berstandar Internasional. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan diberbagai lini. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
2.4
Fungsi BPOM RI 1. 2. 3. 4.
Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. 5. Penyelenggara pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.
2.5
Struktur Organisasi BPOM RI
BPOM RI ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No.166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 tahun 2000. Pembentukan BPOM RI ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM RI, tanggal 26 Februari tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/M.PAN/2/2001 tanggal 1 Februari 2001. Berikut ini adalah struktur organisasi BPOM RI: 1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 2. Sekretariat Utama. 3. Inspektorat. 4. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA). 5. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. 6. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. 7. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional. 8. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan. 9. Pusat Riset Obat dan Makanan. 10. Pusat Informasi Obat dan Makanan. 11. Unit Pelaksana Teknis BPOM. Struktur organisasi dalam bentuk skema dapat dilihat pada Lampiran 1.
2.6
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 2.6.1
Tugas
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya bertugas untuk merumuskan kebijakan di bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya secara menyeluruh (Total Food Safety and Hazardous Control). Pengawasan pangan atau bahan berbahaya yang dilakukan mulai dari bahan mentah hingga siap dikonsumsi (from farm to table).
5
2.6.2
Fungsi
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya memiliki fungsi dalam Kebijakan Peningkatan Keamanan Pangan, yaitu : 1. Meningkatkan kemampuan BPOM RI dalam melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan risk asessment, risk management, dan risk communication. 2. Meningkatkan networking antar lembaga secara tepadu dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan keamanan pangan baik di dalam maupun di luar negeri. 3. Meningkatkan kesadaran produsen, khususnya industri rumah tangga akan pentingnya keamanan pangan bagi perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing industri pangan secara lokal, regional, maupun global. 4. Meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat dan memberdayakan untuk ikut mengawasi keamanan pangan yang dikonsumsinya. 5. Meningkatkan tindakan secara hukum (enforcement) bagi mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan pangan. 2.6.3
Tujuan
Dalam undang-undang RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 3, tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan adalah : 1. Tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia. 2. Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. 3. Terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2.6.4
Struktur Organisasi
Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dibantu oleh lima direktorat, yaitu: 1. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. 2. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan. 3. Direktorat Standardisasi Produk Pangan. 4. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan. 5. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya. Pengawasan secara menyeluruh melibatkan faktor-faktor yang cukup kompleks. Dari mulai diproduksi hingga mencapai konsumsi, bahan tersebut akan melewati mata rantai yang sulit untuk dilacak. Beberapa mata rantai tersebut adalah budidaya, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan konsumsi yang melibatkan pelaku-pelaku seperti produsen, distributor, pengecer, jasa boga, eksportir, importir, dan instansi-instansi terkait di luar BPOM RI yang bertugas untuk mengawasi mata rantai produksi pangan, maka pengawasan pangan dan bahan berbahaya secara menyeluruh dilakukan dengan pendekatan terhadap pelaku-pelaku tersebut.
6
Keamanan pangan dipengaruhi oleh setiap tahapan proses yang dilaluinya, sejak dari bahan mentah sampai ke produk jadi di tangan konsumen. Untuk memberikan jaminan keamanan pangan maka perlu dilakukan cara-cara pengendalian pada setiap mata rantai proses penanganan dan pengolahan pangan, mulai dari lapangan (sawah, kebun, kolam, serta praktek-praktek pertanian yang baik), proses pengolahan, penggudangan dan penyimpanan, distribusi dan pemasaran, sampai kepada konsumsi oleh konsumen.
2.7
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan 2.7.1
Tugas
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan. 2.7.2
1.
2.
3.
4. 5. 6. 7.
Fungsi
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi : Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilan dan penanggulangan keamanan pangan. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi keamanan pangan. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga. Penyusunan rencana dan program surveilan dan penyuluhan keamanan pangan. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan. Evaluasi dan penyusunan laporan surveilan dan penyuluhan keamanan pangan. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
2.7.3
Struktur Organisasi
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari : 1. Subdirektorat Surveilan dan Penanggulangan Keamanan Pangan. 2. Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan. 3. Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga. Struktur organisasi Direktorat Surveilan dan Puyuluhan Keamanan Pangan dapat dilihat pada Lampiran 2.
7
2.8
Sub Direktorat Surveilan Dan Penanggulangan Keamanan Pangan 2.8.1
Tugas
Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan, evaluasi dan pelaksanaan surveilan dan penanggulangan keamanan pangan. Subdit ini mengkoordinasikan tiga seksi, yaitu Seksi Surveilan Keamanan Pangan, Seksi Penanggulangan Keamanan Pangan, dan Seksi Tata Operasional. Seksi Surveilan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan keamanan pangan. Seksi Penanggulangan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana dan program penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penanggulangan keamanan pangan. Seksi Tata Operasional memiliki tugas pokok melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan. 2.8.2
1. 2. 3. 4.
Fungsi
Fungsi Sub Direktorat dan Penanggulangan Keamanan Pangan adalah : Penyusunan rencana dan program surveilan dan penanggulangan keamanan pangan. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilan keamanan pangan. Evaluasi dan penyusunan laporan surveilan dan penanggulangan keamanan pangan. Pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan direktorat.
8
