KATA PENGANTAR. Subang, Pebruari KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUBANG

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah, Allah yang maha pengasih maha penyayang, atas rahmat dan karuniaNya kami telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPM-KB) Kabupaten Subang Tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten SubangTahun

2015 ini

bertujuan untuk memberikan bahan Pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dengan evaluasi mengacu

kepada

Rencana Strategis (RENSTRA) BPM-KB Tahun 2014-2018, Rencana Kerja Tahun 2015 dan Realisasi Anggaran Tahun 2015. Kami menyadari dengan penuh kesadaran bahwa pencapaian kinerja belum 100% dapat terpenuhi tetapi secara umum kinerja yang telah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang masih masuk pada katagori efektivitas dan efesiensi dilihat dari input anggaran yang terserap, proses kegiatan yang dilakukan dan output hasil kegiatan yang diperoleh. Demikian semoga dengan penuh harapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi feed back dalam rencana tahun 2016, pelaksanaan kegiatan tahun 2016 serta perbandingan hasil tahun 2016.

Subang, Pebruari 2016. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUBANG TTD Drs. H. Syawal, MSi NIP 196112181985031007

i

Ikhtisar Eksekutif Dengan berakhirnya tahun kerja 2015, maka setiap pimpinan dalam satuan kerja diwajibkanmenyampaikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya dalam tahun 2015. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan. Sebagian besar kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat terlihat pada lampiran laporan ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mencakup Rencana Kinerja Tahunan, Akuntabilitas Kinerja, Data Kinerja Keuangan yang meliputi di Sekertaris Badan , Bidang-Bidang Teknis Badan dan Kepala UPT BPMKB tingkat Kecamatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat capaian sasaran ataupun tujuan, keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu digambarkan langkahlangkah antisipasi yang diambil secara keseluruhan menyangkut tugas pokok, fungsi, visi, misi dan stratejik secara obyektif, sistematis dan selektif. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disajikan data-data secara jujur, obyektif, dan akurat serta bertanggungjawab. Dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana telah menyusun program Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Program Keluarga Berencana. Program Pemberdayaan tersebut menyentuh semua jenjang jabatan dan tupoksi bidang-bidang tugas antara lain : A. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; B. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; C. Pengembangan dan pemberdayaan teknologi tepat guna; D. Pelaksanaan pembinaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; E. Pengendalian kuantitas dan kualitas keluarga; F. Penetapan tingkat mobilitas dan mortalitas; G. Pelaksanaan pengembangan kualitas keluarga; H. Pelaksanaan pembinaan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan, penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga; I. Penyelenggaraan analisis dampak pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; J. Penyelenggaraan sistem administrasi pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; K. Penyelenggaraan jaringan informasi pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; L. Penyelenggaraan pembinaan ketahanan masyarakat, perekonomian dan sumberdaya desa/ kelurahan; M. Penyajian dan pelayanan informasi pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana; N. Penyelenggaraan teknis administratif kesekretariatan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana kabupaten Subang : a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana merupakan Badan Koordinatif yang harus sinergis dengan Organisasi Pemerintah Daerah lainnya masih terkendala dalam operasional kegiatannya, seperti kegiatan P2WKSS, Bulan bhakti gotong royong, Lomba desa, Lomba-lomba yang seharusnya ditopang oleh semua dinas/ badan/ instansi terkait tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal akibat adanya kepentingan yang tidak sama, atau perencanaan yang masih kurang tepat. b. Dalam operasional kegiatan badan senantiasa membutuhkan dukungan tenaga operasional dari tenaga operasional OPD lain, tetapi dalam pelaksanaannya masih dihadapkan kesulitan untuk secara rutinitas mendapat bantuan tenaga terutama bagi para pejabat struktural yang diharapkan bisa secara bersamaii

sama sebagai satu kesatuan team kabupaten, seperti team evaluasi Lomba Posyandu dan P2WKSS, tidak semua anggota team bisa lengkap hadir. c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang sebagai badan yang punya misi menyediakan data basis yang lengkap dan akurat, masih dihadapkan pada kendala keterbatasan ketersediaan tenaga entry data yang memadai, fasilitas prasarana perangkat kerja yang belum lengkap/ memadai. Upaya-upaya antisipatif untuk mengatasi kendala diatas antara lain : a. Meningkakan koordinasi di berbagai lini, mulai dari tingkat kabupaten sampai desa, membuat perencanaan dengan terobosan inovatif seperti penetapan lokasi binaan yang akan menjadi obyek garapan bersama antar intansi jauh sebelumnya minimal 2 tahun dengan Surat Keputusan Bupati Subang, ditembuskan pada Instansi terkait, selanjutnya dilakukan sosialisasi tentang rencana program kegiatan dimaksud dan diesistensikan pada Bapeda Kabupaten Subang sebagai masukan bahan rencana daerah. b. Perlu dibentuk tim koordinasi tingkat kabupaten yang beranggotakan para pejabat struktural pada instansi terkait yang dikukuhkan oleh Bupati Subang, yang pada operasionalnya pengolah perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi program bersama secara bersama-sama, seperti penetapan waktu pelaksanaan kegiatan yang melibatkan semua unsur terkait, contoh dalam Lomba Desa. c. Mengupayakan pemenuhan kebutuhan fasilitas prasarana kerja yang memadai terutama kelengkapan komputer/ laptop untuk entry data minimal 1 perangkat per kecamatan, melatih Tenaga Penggerak Desa (TPD) untuk mampu menjadi tenaga entry data keluarga dan statistik rutin.

Subang, Pebruari 2016 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUBANG TTD DRS. H. SYAWAL, MSi NIP. 19611218198503 1 007

iii

DAFTAR ISI HAL KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF

………………………………………………………………………………………………………… ...……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

i ii v

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPMKB KABUPATEN SUBANG …………………………………………………..

vi

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………… 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran …………………………………………………………………. 1.3. Kelembagaan …………………………………………………………………………………………. 1.4. Isu-Isu Strategis ……………………………………………………………………………………...

1 3 4 17

PERENCANAAN KINERJA 2.1. Visi dan Misi BPMKB Kabupaten Subang ……………………………………………….. 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMKB Kabupaten Subang ………. 2.3. Strategi dan Kebijakan BPMKB Kabupaten Subang ……………………………….. 2.4. Sasaran Strategis …………………………………………………………………………………… 2.5 Ikhtisar Perjanjian Kinerja ……………………………………………………………………….

26 28 29 31 36

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja BPMKB Kabupaten Subang Tahun 2015 ………………………. 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2015 ……………………………………………………………..

55 104

PENUTUP ……………………………………………………………………………………………………..

117

Lampiran-lampiran ……………………………………………………………………………………..

v

V

BAB. I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita–cita berbangsa

dan bernegara. Sebagai perwujudnnya antara lain adalah adanya

transparanasi dan akuntabilitas setiap penyelenggara pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Kewajiban setiap instansi pemerintah selain menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk masa lima tahun, juga diwajibkan menyusun Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan yang kemudian pada setiap akhir tahun kegiatan harus dibuat Laporan Kinerja . Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilits dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana Kabupaten Subang merupakan Instansi Pemerintah tentunya mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan tahunan sebagai bahan pertanggungjawaban atas berakhirnya program dan kegiatan Tahun Anggaran 2015. Mengingat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang merupakan Badan Pemberdayaan Masyarakat yang secara langsung berada di tingkat lini lapangan maka Laporan Kinerja Pembangunan harus bersumber dari unsur terbawah sehingga Laporan tersebut akan menggambarkan kondisi real dari obyek pembangunan, potensi yang

digali dikembangkan dan

dieksploitasi. Disamping itu Laporan harus sejalan dengan semangat satu Pelaporan

LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 1

untuk semua, artinya Pelaporan harus terintegrasi dari semua kepentingan, semua kebutuhan dan semua konsentrasi dalam menyelesaikan masalah, pengembangan potensi dan penggalian dukungan yang bisa diangkat/ dieksploitasi. Pemberdayanaan Masyarakat Desa/ Kelurahan dilaksanakan selaras dengan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, karena itu pembangunan masyarakat Desa/ Kelurahan merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari Pembangunan Daerah dan pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah. Pemberdayaan Masyarakat

mencakup semua kegiatan

pembangunan di Desa/ Kelurahan yang dilakukan oleh seluruh sektor pembangunan dan dilaksanakan pemerintah dan masyarakat. Pembangunan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat

merupakan

seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung dari seluruh lini mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, desa sampai Kecamatan dan Kabupaten, yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat, dengan demikian pemberdayaan mempunyai sifat integralistik, yang berarti kegiatan meliputi pembangunan masyarakat dan seluruh aspek lapangan kehidupan masyarakat desa, yang pada intinya agar masyarakat dapat berdaya dan mandiri. Sejalan dengan makna pemberdayaan masyarakat, yakni memampukan dan memandirikan masyarakat, maka upaya untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan melalui intervensi berbagai program pembangunan, baik program sektoral, program regional/ daerah dan program pusat yang ditujukan ke Desa/

Kelurahan dengan

melibatkan peran aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan dan disamping itu dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dilakukan upaya penataan sistem pengelolaan pembangunan dan pengembangan kelembagaan masyarakat, agar masyarakat desa dapat berperan aktif secara optimal dalam seluruh proses pembangunan desa. Hal tersebut dilakukan melalui 2 (dua) upaya bersamaan, yakni : 1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dilakukan melalui intervensi berbagai program pembangunan, baik program Sektoral, program Daerah, program Propinsi dan Pusat yang ditujukan ke Desa dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan. 2. Dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat dilakukan upaya penataan LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 2

sistem pengelolaan pembangunan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, agar masyarakat desa dapat berperan aktif secara optimal dalam seluruh proses pembangunan. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Subang secara fungsional menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPM-KB) Kabupaten Subang yang pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh UPTD Tingkat Kecamatan dan organisasi penyelenggaraannya berada pada semua tingkatan

Pemerintahan mulai

dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Desa dan Kelurahan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 14D.4 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang, dan Peraturan Bupati Subang Nomor 14G.37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang, sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya BPM-KB senantiasa mendasarkan diri pada Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015, sudah menjadi kewajiban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang untuk menyampaikan Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1.2.1. Maksud Dengan disusunnya Laporan Kinerja

Badan Pemberdayaan Masyarakat

dan Keluarga Berencana (BPM-KB) Kabupaten Subang ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPM-KB pada Tahun 2015 sebagai perwujudan upaya mendorong pencapaian Visi dan Misi BPM-KB Kabupaten Subang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang Nomor 050/KEP.23 A-PROG/2014 tentang Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang Tahun 2014-2018. LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 3

1.2.2. Tujuan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja BPM-KB Kabupaten Subang ini adalah sebagai berikut : a. Sebagai wujud pertanggungjawaban Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dalam mencapai Tujuan/ sasaran Strategis Badan. b. Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Perberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana setelah berakhirnya Tahun anggaran 2015 dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. c. Sebagai bahan evaluasi atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dan sekaligus menjadi bahan kajian untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

1.3. Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, yang mengamanatkan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang dan pelaksana teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Subang di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga berancana, dengan kewenangan mengkoordinasikan DIBALE yang mempunyai keterkaitan tugas memberdayakan Masyarakat dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan

Bupati

Subang, Nomor 14D.4 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Barencana Kabupaten Subang. Tugas pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berancana mempunyai Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 4

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; Pengembangan dan pemberdayaan teknologi tepat guna; Pelaksanaan pembinaan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; Pengendalian kuantitas dan kualitas keluarga; Penetapan tingkat mobilitas dan mortalitas; Pelaksanaan pengembangan kualitas keluarga; Pelaksanaan pembinaan di bidang Keluarga Serjahtera dan Pemberdayaan Perempuan, Penyelenggaraan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga; Penyelenggaraan analisis dampak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; Penyelenggaraan sistem administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; Penyelenggaraan jaringan informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; Penyelenggaraan pembinaan ketahanan masyarakat, perekonomian dan sumberdaya desa/kelurahan; Penyajian dan pelayanan informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; Penyelenggaraan teknis administrasi kesektariatan.

1.3.1. a.

STRUKTUR ORGANISASI Susunan Orgnisasi dan Tata Kerja Berdasarkan

Peraturan Bupati Subang, Nomor 14D.4 tahun 2008

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Barencana

(BPM-KB)

Kabupaten

Subang,

bahwa

Tata

Kerja

Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang, adalah sebagai berikut : 1) Pimpinan adalah Kepala BPM-KB; 2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; 3) Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Susunan Organisasi BPM-KB, adalah sebagai berikut : 1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 2) Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris, membawahi : a) Kepala Sub Bagian Umum b) Kepala Sub Bagian Kepegawaian c) Kepala Sub Bagian Keuangan


3) Kepala Bidang Program, membawahi : a) Kepala Sub Bidang Penyusunan Program b) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan 4) Kepala Bidang Perekonomian dan Ketahanan Masyarakat, membawahi : a) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat b) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sektor Informal 5) Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Terpadu, membawahi

:

a) Kepala Sub Bidang Pengembangan Masyarakat b) Kepala Sub Bidang Pengembangan Masyarakat Terpadu 6) Kepala

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera,membawahi :

a) Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Peningkatan Keluarga Sejahtera b) Kepala Sub Bidang Penguatan Jaringan Institusi Masyarakat dan Kominikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 7) Kepala

Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

a) Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan/Anak b) Kepala Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan 8) Unit Pelaksana Teknis 9) Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008

Tanggal 13 Juni 2008 tentang

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Subang,


bahwa Bagan

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang

adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUBANG

KEPALA BPMKB

SEKRETARIAT

KELOMPO K JABATAN FUNGSION AL

BIDANG PROGRAM

SUB BIDANG PENYUS UNAN PROGRA M

SUB BIDANG EVALUAS I DAN PELAPO R-AN

BIDANG PEREKONO MIAN DAN KETAHANAN MASYARAKA T

SUB BIDANG KEWASPAD A-AN DAN PEMBINAA N KINERJA KADER PEMBERDA -YAAN MASYARAK AT

SUB BIDANG PEMBERDA YA-AN EKONOMI DAN SEKTOR INFORMAL

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEPEGAWAI AN

BIDANG PENGEMBAN G-AN MASYARAKA T DAN KAWASAN TERPADU

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

BIDANG PEMBERDAY A-AN PEREMPUAN

SUB BIDANG JAMINAN PELAYANA N KB DAN PENINGKAT -AN KELUARGA SEJAHTER A

SUB BIDANG PENGEMB A-NGAN POTENSI DAN PERLINDU NGAN HAK-HAK PEREMPU AN/ ANAK

SUB BIDANG PENGEMB ANG-AN MASYARAK AT

SUB BIDANG PENGEMB ANG-AN KAWASAN TERPADU

UNIT PELAKSANA TEKNIS


SUB BIDANG PENGUATA N JARINGAN INSTITUSI MASYARAK AT DAN KIE

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BIDANG KETAHANA N KELUARGA DAN PENINGKA T-AN KESEJAHT E-RAAN PEREMPU AN

1.3.2. Sumber Daya Pegawai Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang sebanyak 133 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 93 orang dan Perempuan 40 orang, Pegawai yang bertugas di UPT Kecamatan sebanyak 29 orang dan selaku Petugas Lapangan KB Desa/Kelurahan sebanyak 56 orang, Tenaga Penggerak Desa (TPD)/ Sukarelawan sebanyak 103 orang, dengan tingkat pendidikan dan golongan/pangkat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

TABEL GOLONGAN /PANGKAT DAN JUMLAH PEGAWAI

N O

I

JENIS JABATAN

JML a

a. Jabatan Struktural

IV

JML

b

a

b

a

b

1

1

1

21

13

37

3

5

2

10

L

37

P

10

L

29

29

P

25

25

L

1

1

L

19

19

P

10

10

JUMLAH

L

86

JUMLAH

P

45

b. Pelaksana

2

L/P

ESELON III

II

Jabatan Fungsional Tertentu a. Arsiparis

P b. PKB

1

1

21

13

86

3

5

2

45

JUMLAH L + P

131

131

TOTAL

131

131


1

NO

JENIS JABATAN

PENDIDIKAN FORMAL

L/P SD

I

a. Jabatan Struktural b. Pelaksana

2

SLTP

SLTA

L

4

P

3

L

1

16

P

5

12

D1

D2

D3

3 1

1

D4

S 3

JM L

S1

S2

25

5

37

2

5

10

11 6

JML PNS

29 1

25

Jabatan Fungsional Tertentu a. Arsiparis

L

1

1

P b. PKB

L

6

P

13

8

JUMLAH

L

1

27

JUMLAH

P

5

21

19

4 1

4

10

49

5

86

12

6

45

JUMLAH L + P TOTAL

131 131 131

1.3.3. KONDISI SARANA DAN PRASARANA Keadaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dirasakan masih adalah ruangan kerja bagi Bidang Program yang kurang memadai, Ruang kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang belum ada selama ini menggunakan kantor Apdesi sudah berjalan 6 tahun berjalan, serta peralatan lain yang tertera dalam tabel dibawah ini.


131

TABEL DATA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG AKTIVITAS KERJA JENIS JUMLAH KONDISI SARANA/PRASARANA BAIK CUKUP RUSAK 1 2 3 4 5 Tanah Kantor 4500 m2 Gedung Kantor 1 unit 1 Aula 1 unit 1 Gudang 3 unit 3 Pagar 170 m2 1 Kendaraan Roda 4 11 6 5 Kendaraan Roda 2 201 105 24 72 Meja Biro 5 4 1 1 Meja ½ Biro 49 13 20 16 Meja Tulis 30 20 10 Kursi Putar 13 8 3 2 Kursi Plastik Komputer 7 1 4 2 Laptop 6 3 3 Printer 21 15 2 4 Mesin Tik 4 2 2 Kursi Sitje 3 1 1 1 Kursi Lipat 85 50 35 Pesawat Telepon 1 1 White Board 3 2 1 Lemari Besi 7 4 3 Lambang Garuda 4 3 1 Gambar Presiden 3 3 Gambar Wakil Presiden 3 3 Gambar Bupati Subang 2 2 Fax Bendera Merah Putih 1 1 Filing Kabinet 15 6 4 5 Rak Besi/Kayu 19 5 5 9 Proyektor/Infokus 1 1 AC 8 3 3 2 Kamera 4 3 1 Recording Digital 1 1 Ruang Arsip 2 2 Rak 13 13 White Board 12 12 Kipas angin 20 12 Lemari 12 12 Photo Wakil Bupati 2 2 Scanner 1 1 Rak Display 3 3 Tangga Lipat 2 2 Cash Box 1 1 Brangkas 1 1 LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 10

1.3.4. Keuangan.







1.4

Isu-isu Strategis Isu strategis ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan Forum OPD, monev lapangan, kajian mass media, kajian kasus yang dilaporkan Berdasarkan berbagai permasalahan, potensi dan kondisi yang ada, terdapat banyak isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan Keluarga berencana

,

diantaranya : 1) Tingginya angka Keluarga Pra Sejahtera (keluarga Miskin) 32% sampai dengan akhir tahun 2014, yang secara mayoritas disebabkan oleh Rumah Lantai Tanah (Rumah Tidak Layak Huni). 2) Masih relatih rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pembangunan baik pada saat perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan (Laporan akhir Kegaiatan PNPM 2014). 3) Masih kurang optimalnya keberadaan Kelembagaan Masyarakat Desa untuk mengjalankan tugas dan fungsinya dalam proses pembangunan desa dan kelurahan. 4) Rendahnya indeks pendidikan perempuan, terutama dibandingkan dengan IPM (67 poin tahun 2010). Analisis dari masing-masing komponen IPG dan IDG menunjukkan beberapa hal pokok di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Data Pendataan Keluarga Perempuan Tahun 2014

(1.022 Jiwa) menunjukkan

bahwa, penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya masih tinggi. 5) Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup perempuan memang lebih tinggi, akan tetapi pada sisi lain, angka kematian ibu hamil dan melahirkan(AKI) masih relatif tinggi yaitu 30 tahun 2015. Sementara itu, prevalensi anemia pada ibu hamil masih lebih dari 50%. Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi 127 tahun 2015 (data laporan Dinkes). 6) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah yaitu 44,81 persen (Susenas 2003), dibandingkan dengan laki-laki (76,12 persen). 7) Di bidang politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Namun hasil Pemilu 2014 masih menunjukkan rendahnya LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 17

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu keterwakilan perempuan di DPR hanya 14 persen (data Komisi Pemilihan Umum). Pada tahun 2014, rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga dapat dilihat dari rendahnya persentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III yang hanya 5 persen. 8) Walaupun Human Development Indexs (HDI) merupakan ukuran kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup perempuan juga ditentukan oleh ada tidaknya masalah lain yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi HDI. Tindak kekerasan terhadap perempuan masih relatif tinggi, walaupun belum ada angka-angka yang tepat tentang hal ini. Laporan dari beberapa lembaga yang menangani korban tindak kekerasan menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus, yang juga menunjukkan semakin terungkapnya tindak kekerasan di masyarakat. Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi, seperti yang ada dalam perbedaan upah para pekerja dengan tingkat pendidikan yang sama dan pembedaan pemberian jaminan sosial atau tunjangan. Masalah lain yang dihadapi adalah maraknya perdagangan perempuan dan anak serta masalah eksploitasi termasuk pornografi dan pornoaksi. Selain itu masalah perempuan di daerah konflik dan bencana, penduduk perempuan usia lanjut dan penyandang cacat serta remaja memerlukan perhatian dan hak-hak azasi mereka harus ilindungi. Kasus Korban Anak dibawah umur 2014 sebanyak 21 kasus, Penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidaka tahun 2014 sebanyak 13, Perempuan dan anak korban kekerasan 2014 sebanyak 61 kasus. 9) Permasalahan rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan.

Angka yang menjadi basis bagi pengambilan keputusan,

penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan. 10) Kualitas hidup anak Indonesia juga masih rendah. Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Di bidang pendidikan (Susenas 2003), angka partisipasi LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 18

sekolah (APS) anak usia 7–,12 tahun, 13–-15 tahun, dan 16–-18 tahun masing-masing 96,4 persen, 81,0 persen, dan 51,0 persen. Pada tahun yang sama, anak usia 3–-4 tahun dan 5–-6 tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah masing-masing hanya sekitar 12,78 persen dan 32,39 persen. Di bidang kesehatan, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan prevalensi GAKY pada anak SD masih tinggi. Sementara itu, masalah perlindungan anak antara lain dapat dilihat dari masih banyaknya pekerja anak. Berdasarkan Sakernas 2003, persentase anak yang bekerja sekitar 5,6 persen dari jumlah anak umur 10–14 tahun; dan sebagian terbesar dari mereka bekerja lebih dari 35 jam/minggu (73,1 persen) dan bekerja di sektor pertanian (72,0 persen). Menurut hasil studi Hull dkk. (1997) dan Farid (1999), anak yang dilacurkan mencapai sekitar 30 persen dari total prostitusi (40.000–70.000 atau bahkan lebih). Di samping itu, sekitar 60 persen anak tidak memiliki akte kelahiran (Susenas 2001). 11) Persoalan lain adalah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak contoh belum ada aturan yang jelas atau belum tersosialisikan perlindungan terhadap perempuan pekerja dengan ketahanan keluarga. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap perdagangan orang. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah. 12) Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pembangunan yang memperlambat upaya-upaya mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan. LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 19

13) Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan yang akurat, dinamis termasuk data terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemu kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 14) Angka Partisipasi Pria dalam ber-KB masih rendah masih dibawah 2 %. 15) Rasional penggunaan kontrasepsi belum optimal masih tingginya penggunaan kontrasepsi suntikan dan pil yang lebih dari 50%. 16) Angka kawin muda masih relatif tinggi dan rata-rata kawin wanita pertama masih dibawah 18 tahun. 17)

Masih relatif tingginya angka perceraian pada usia produktif, yang menunjukan rendahnya ketahanan keluarga, dan kurangnya kesiapan mental dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Program pemberdayaan masayarakat dan Keluarga Berencana, peningkatan kesejahteraan

dapat dilaksanakan dengan baik, jika ada kelembagaan yang

menanganinya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Di era

desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (propinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan masayarakat dan keluarga berencana. Karena program-program pemberdayaan masayarakat dan pembangunan keluarga berencana merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional (seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women, Beijing Platform for Action, Convention on the Rights of the Children, dan World Fit for Children). Sejak dicanangkan pemerintah pada tahun 1970 telah memberikan kontribusi terhadap penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu dari 2,66 per-tahun pada periode tahun 1970-1980 turun menjadi 2,57 per-tahun pada periode 1980-1990. Pada periode tahun 1990-2000 menjadi 2,03 per-tahun, serta turun kembali menjadi 1,84 per-tahun pada periode tahun 2000-2008. Kabupaten Subang Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 (0.98) Hasil Sensus Penduduk 2010. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk tersebut seiring dengan penurunan angka LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 20

kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR), yaitu TFR pada tahun 1970 sebesar 5,9 (SP 70) telah berhasil diturunkan menjadi 5,04 pada tahun 1980 (SP 1980). Pada tahun 1990 turun kembali menjadi 3,37 (SP 1990) dan pada tahun 2007 turun menjadi 2,6 (SDKI 2007), Penurunan TFR terjadi karena Kabupaten Subang berhasil dalam meningkatkan kesertaan

Pasangan Usia Subur untuk segera menggunakan metode kontrasepsi

sebagai peserta KB Aktif, dalam upaya pengaturan kehamilan/kelahiran. Sampai dengan

tahun 2014 (Statistik Rutin), dari Pasangan Usia Subur sebanyak

402.908 telah berhasil menjadi peserta KB

275.086 atau sekitar 68,28 %. tetapi

dari keberhasilan tersebut program KB di Kabupaten Subang masih memerlukan upaya maksimal dimasa mendatang, khususnya dalam mendukung upaya pembangunan SDM Kabupaten Subang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Angka Kelahiran Total (TFR),

2,26 menjadi 2,15

tahun 2018. Berdasarkan kondisi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

selama ini, terdapat isu strategis program KB di Kabupaten Subang

yaitu : 1) Tingginya angka kemiskinan Angka keluarga miskin atau Keluarga Pra Sejahtera masih pada kisaran 32 % hasil pendataan keluarga tahun 2014 di Kabupaten Subang bila dibandingkan dengan target nasional 8%, ini masih sangat jauh Kabupaten Subang harus mampu menurunkan 24% dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. 2) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) masih tinggi Kabupaten Subang

dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta merupakan

Kabupaten yang sudah cukup besar dalam hal jumlah penduduk dibandingkan dengan Kabupaten lain di Indonesia. Dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sekitar 1,6% pertahun maka perkiraan pertambahan jumlah penduduk pertahun sekitar 30 ribu s/d 35 ribu pertahun. 3) Total Fertility Rate (TFR) masih tinggi Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total merupakan rata-rata potensi melahirkan dari setiap wanita usia subur. Walaupun TFR Kabupaten Subang mengalami penurun pada setiap periode, namun angka TFR sekitar LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 21

2,26 masih cukup tinggi apabila dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah untuk mencapai Penduduk Tanpa Pertumbuhan pada tahun 2055. Penduduk Tanpa Pertumbuhan akan tercapai apabila telah dicapai angka TFR sebesar 2,1 pada tahun 2016 atau paling lambat pada tahun 2020, dengan angka Net Reproduktif Rate (NRR) 1 (satu) yaitu rata-rata setiap keluarga hanya mempunyai anak perempuan 1 (satu) orang sebagai pengganti ibu untuk meneruskan keturunannya. 4) Kuantitas dan Kualitas Kesertaan ber-KB masih rendah Dalam upaya penurunan angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) perlu didukung dengan kualitas dan kuantitas tingkat kesertaan KB dari Pasangan Usia Subur dalam jangka panjang (KB Lestari). Kabupaten Subang dengan kesertaan KB sudah cukup tinggi, namun dari segi kualitas penggunaan yaitu tingkat kelangsungan penggunaan kontrasepsi (CU) dan efektivitas penggunaan metode kontrasepsi Metode Jangka Panjang masih rendah, hal ini berdampak pada tingkat drop out peserta KB yang cukup tinggi yaitu diatas 11 % angka toleransi per tahun. Hal lainnya adalah proporsi penggunaan metode kontrasepsi masih di dominasi oleh kaum perempuan yaitu sekitar 98% dan kaum laki-laki hanya sekitar 2% (kondom dan Metode Operasi Pria). 5) Perkawinan Usia Dini Perkawinan Usia Dini mempunyai efek ganda terhadap kuantitas dan kualitas penduduk/keluarga dimasa mendatang. Pengaruh perkawinan usia dini sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kelahiran, karena dengan usia kawin yang lebih dini atau muda maka kesempatan untuk mempunyai jumlah anak banyak akan lebih terbuka lebar. Begitu pula dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga, dengan kawin usia dini atau muda akan dihadapkan kepada berbagai resiko, antara lain resiko ekonomi, sosial, kesehatan serta resiko ketahanan keluarga. Perkawinan Usia Dini akan memberikan konstribusi terhadap tingginya kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi, ketidak harmonisan keluarga dan perceraian, serta kasus lainnya yang lebih banyak merugikan kaum perempuan. Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita di Kabupaten Subang masih cukup rendah yaitu sekitar 18,0 tahun, berarti masih dibawah rata-rata usia kawin ideal yaitu 20 tahun. Akibatnya, angka kelahiran dari kelompok umur 15-19 LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 22

tahun

(ASFR 15-19) di Kabupaten menurut SDKI 2007 masih cukup tinggi yaitu sekitar 73. 6) Belum mantapnya Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melaksanakan praktek keluarga berencana dengan pendekatan kontrasepsi untuk mengatur jumlah anak yang ideal (misalnya 2 anak) belum tentu menjamin terwujudnya Keluarga Bahagia dan Sejahtera. Sangat banyak keluarga Jawa Barat yang masih dalam kategori miskin, meskipun hanya memiliki 2 (dua) bahkan satu anak. Praktek Keluarga Berencana untuk program pengaturan kelahiran secara simultan harus diiringi dengan program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, misalnya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta kegiatan terintegrasi lainnya.

Analisa Kekuatan Berdasarkan hasil analisa terhadap potensi/sumber daya, kekuatan yang mungkin timbul,maka strategis yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan melalui analisa strategi dengan menggunakan kekuataan untuk memanfaatkan peluang, meliputi:  Mendayagunakan seluruh potensi/sumber daya manusia Aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana(BPM-KB) untuk meningkatkan dan memanfatkan jalinan kerjasama, koordinasi dan keterpaduan program dengan semua stakeholder yang di Kabupaten Subang dalam pemberdayaan masyarakat;  Mendayagunakan sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja aparat/pegawai BPM-KB;  Merumuskan

kebijaksanaan

pemberdayaan

masyarakat

untuk

mendayagunakan, Kepala Desa/Kelurahan, Pengurus BPD dan Pengurus LPMD, kader serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya;  Mengusulkan dukungan dana/anggaran kepada Pimpinan Daerah untuk meningkatkan operasional pelaksanaan dan penyelengaraan tugas pokok dan fungsi BPM-KB Kabupaten Subang, khususnya untuk mendukung penegakan mekamisme operasional program Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga.


Analisa Kelemahan Hasil analisa meminimalkan kelemahan, meliputi:  Meningkatkan kemapuan dan keterampilan sumber daya manusia/aparatur BPM-KB dengan mengikutsertakan dalam Diklat Teknis Fungsional;  Memenuhi kekosongan Pejabat yang strategis dalam rangka mengejar pencapaian kinerja yang efektif pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang di tingkat Kabupaten sampai tingkat lini lapangan (baik Struktural maupun fungsional);  Meningkatkan jaringan sistem informasi dengan Dinas/Lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang baik secara manual maupun elektronik;  Menggalang kerjasama partisipasi seluruh stakeholder dan customer melalui musyawarah mufakat atau rapat-rapat koordinasi dan rapat konsultasi;  Mendayagunakan saran dan prasarana kerja yang tersedia melalui pemanfaatan secara effektif dan efesien;  Memanfaatkan dukungan yang ada untruk menunjang pemenuhan kebutuhan IT dalam penyediaan data, dan informasi yang akurat, dinamis dan cepat.

Analisa Peluang  Meningkatkan intensitas sistem informasi Dan kerjasama yang terintegrasi dengan semua stakeholder baik dalam bentuk kegiataan formal maupun informal;  Meningkatkan fungsi sub koordinasi dalam memanfaatkan kinerja individu,kinerja proses dan kinerja organisasi;  Meningkatkan partisipasi semua stakeholder dan custamer dalam pencapaian program KB dan Ketahanan Keluarga;  Meningkatkan efektivitas kerja dalam memanfaatkan sarana dan prasarana kerja. Analisa Ancaman  Melaksanakan pelatihan khusus melalui out bound untuk para stakeholder kecamatan dan Kepala desa, Aparat Desa/ Kelurahan tentang pemahaman program KB dan Ketahanan Keluarga.


 Melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk mengatasi kurangnya kemampuan Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, Pengurus BPD, Pengurus LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainya dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.  Merevisi

peraturan-peraturan

daerah

dan

kebijakan

pemberdayaan

masyarakat yang dinilai tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi sosial,ekonomi,politik dan budaya masyarakat serta tuntutan aspirasi masyarakat yang makin beragam.


BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Visi dan Misi BPMKB Kabupaten Subang Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Subang berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting aktual yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya khususnya pemberdayaan masyarakat,

pemberdayaan

perempuan,

perlindungan

anak,

pengendalian

kependudukan dan keluarga berencana. Pemerintah Kabupaten Subang harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat, keluarga dan kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proporsional dan bertanggung jawab sekaligus dengan program meningkatkan SDM masyarakat, keluarga dan termasuk perempuan, kedudukan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.. Secara konseptual Visi Misi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada ketercapaian kemandirian masyarakat, keluarga dan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan ber-negara dan sesuai pula dengan Visi Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2005-2025 serta Visi Pemerintah Kabupaten Subang dari Bupati terpilih Tahun 2014-2018, maka ditetapkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Subang tersebut adalah

:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Subang Yang Mandiri, dan Bergotong Royong Melalui Pemberdayaan Masyarakat ”. Masyarakat Mandiri adalah “Sikap dan kondisi masyarakat yang tahu, mau, mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kekuatan sendiri” Masyarakat bergotong royong “Masyarakat yang ikut serta secara ikhlas dan tidak ada paksaan dalam proses bernegara, bermasyarakat, melaksanakan hak LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 26

dan kewajiban selaku warga negara dan warga desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan”. Pemberdayaan Masyarakat adalah “ Upaya-upaya agar masyarakat lebih berdaya melalui pemberian kewenangan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan di dalam proses pembangunan dan untuk mendorong serta memotivasi kesadaran masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan pembangunan”. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat

Dan Keluarga BerencanaKabupaten

Subang telah ditetapkan dalam 6 (enam) Misi yaitu : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan desa. 2. Mewujudkan

pemberdayaan

usaha

ekonomi

masyarakat

melalui

pemanfaatan potensi unggulan pedesaan. 3. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam konten pemberdayaan perempuan. 4. Meningkatkan pelayanan program KB dan pengendalian kependudukan 5. Meningkatkan kapabilitas manajemen kelembagaan masyarakat, dan ketahanan keluarga melalui kelompok bina keluarga. 6. Mewujudkan ketersediaan data keluarga, profil desa, dan data terpilah sebagai bahan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan desa/kelurahan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas maka Badan Pemberdayaan Masyarakat

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang menganut dan

menjungjung tinggi nilai-nilai dasar : A. Iman dan Takwa : Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang akan selalu mendasarinya dengan dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan menganggap pekerjaan sebagai ibadah, amanah dan rahmat.


B. Profesionalisme : Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana

bersikap dan bertindak Profesional, senantiasa melaksanakan

perubahan untuk mencapai keterampilan dan kompetensi yang lebih baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan. C. Integritas yang Tinggi : Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dengan dasar ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang teguh dan moral yang tinggi. D. Kerjasama Tim : Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana akan membina kerjasama Tim yang utuh dan kompak, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme dalam upaya pencapaian Visi dan Misi. E. Transparan dan Akuntabel Dalam

menyelenggarakan

Masayarakat

:

kegiatan semua staf Badan Pemberdayaan

Dan Keluarga Berencana akan melaksanakan secara transparan,

dapat dipertanggung-jawabkan dan dipertanggung-gugatkan kepada masyarakat. 2.2 . Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPMKB Kabupaten Subang. Tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana sesuai dengan RPJMD kabupaten Subang Tahun 2014 – 2018 adalah : 1)Membangun sumber daya manusia Kabupaten Subang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya,

kompetitif, dengan tetap

mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya 2)Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia. 3)Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat 4)Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat. 5)Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbais pedesaan dengan prioritas produk unggulan.


6)Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kondisi keluarga yang kecil, sehat dan sejahtera. Sasaran pembangunan : 1)Meningkatnya aksesbilitas kualitas Layanan Masyarakat yang terjangkau dan merata 2)Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar manusia. 3)Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat. 4)Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat. 5)Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat. 6)Meningkatkan pengembangan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera.

2.3. Strategi dan Kebijakan BPMKB Kabupaten Subang. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana yang terdiri dari Kebijakan, Program, dan Sasaran Program (sesuai kebijakan, program dan sasaran RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2014 – 2018). Adapun strategi BPMKB kabupaten Subang terdiri dari : 1. Kebijakan Strategi 1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, Pengelolaaan keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa. 2) Memantapkan peran lembaga kemasyarakat serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, inovatif dan integratif. 3) Memantapkan sistem pendataan profil desa/ kelurahan, pendataan keluarga berbasis web, data terpilah dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah. 4) Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera. LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 29

5) Mengembangkan

usaha

ekonomi

masyarakat

dan

kinerja

serta

memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha desa. 6) Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 7) Mendorong meningkatnya peran perempuan dalam menciptakan keluarga kecil, sehat, bahagia dan sejahtera serta berkontribusi lebih aktif dalam pembangunan sumber daya manusia.

1. Program Strategis 1) Program Keserasian dan Peningkatan Kebujakan Kualitas Anak dan Perempuan; 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; 4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Gender Dalam Pembangunan; 5) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; 6) Program PenyiapanTenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; 7) Progran Peningkatan Peran Serta

Perempuan di Pedesaan;

8) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS; 9) Program pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan PembinaanTumbuh Kembang Anak; 10) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga; 11) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD; 12) Program Keluarga Berencana; 13) Program PelayananKontrasepsi; 14) Program Pembinaan Peranserta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri; 15) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat; 16) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR; Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan; 17) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan; 18) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; 19) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 30

2.4. Sasaran Strategis. Sasaran organisasi adalah suatu gambaran hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai sekaligus sebagai Indikator kinerja Badan. Oleh karena itu Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang tahun 2014 yang mengacu pada Rencana Strategis 2014-2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya peranan keluarga, perempuan dan organisasi kewanitaan dalam membangun dirinya, keluarganya, lingkungannya : a. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak b. Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi pengurus TP. PKK, tokoh masyarakat, organisasi wanita dan PEKKA c. Pengelola Posyandu Tingkat Desa, Kader dapat memahami serta melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga akan meningkatkan Strata Posyandu di 253 Desa/Kelurahan d. Terlatihnya kader dan tersalurkannya bantuan modal usaha kader posyandu e. Terfasilitasikannya kegiatan hari Kesatuan Gerak PKK setiap tahun kepada 30 kecamatan f.

Meningkatnya kinerja Organisasi Perempuan dalam mengelola organisasinya yang berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan

g. Meningkatnya peran dan fungsi pengelola lembaga perempuan (KPPI) h. Terlatihnya dan tersalurkannya modal usaha bagi PEKKA i.

Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Pengusaha Kecil Rumah Tangga terutama yang dikelola oleh Kelompok Perempuan dan PEKKA serta Kelompok KF, menciptakan Lapangan Kerja yang berdampak pada berkurangnya pengangguran serta memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam yang ada untuk dijadikan bahan komoditi yang laku dijual

j.

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pengelola P2W-KSS dalam membina Kepala Keluarga di lokasi percontohan sehingga status tingkat perkembangan Desa dari Swadaya menjadi Swakarya dan Swasembada


k.

Tersosialisasikannya kegiatan pemugaran perumahan dan lingkungan desa serta air bersih di Desa lokasi P2W-KSS

l.

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan kelompok Bina Keluarga yang meliputi : BKB, BKR, BKL, BLK, Kelompok UPPKS dan BKB Kemas

m. Mendorong peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan masih rendahnya cakupan bina keluarga dalam mensegmentasi sasaran intervensi terhadap keluarga 2. Meningkatkan Cakupan Peserta KB, Kualitas Kesehatan Reproduksi Keluarga dan Remaja serta perlindungan ibu dan anak , menurunkan Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi : a. Meningkatkan cakupan peserta KB. b. Meningkatkan daya jangkau dan kulaitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan KIE Program KB, sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui pengadaan 1 Unit Mobil Pelayanan KB, 24 Unit Motor. c. Meningkatnya cakupan Peserta KB Aktif yang dapat berpengaruh terhadap penurunan Angka Kelahiran (Total Fertility Rate) Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan KB dengan cara Medis Operasi Wanita (MOW). d. Meningkatkan kesertaan ber KB. e. Mengendalikan Angka Drop Out peserta KB. 3. Meningkatnya peranan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan untuk menggerakkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam membangun desa : 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam proses pembangunan antara lain dalam pengambilan keputusan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemantauan dan tahap pelestarian pembangunan; 2. Melembagakan

pengelolaan

pembangunan

mendayagunakan sumber daya lokal; LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 32

partisipatif

dengan

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif; 4. Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir pasca PNPM Perdesaan; 6. Mengembangkan kerjasama antar pelaku pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan; 7. Memperbiki prasarana perhubungan desa (jalan desa) untuk meningkatkan kelancaran akses barang/jasa melalui pelaksanaan program BSMSS; 8. Memelihara, meningkatkan dan atau mengembangkan hasil-hasil kegiatan TMMD yang lalu dengan kegiatan BSMSS; 9. Mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pelaksanaan kegiatan terpadu; 10. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar akses barang dan jasa; 11. Tersalurkannya bantuan dan terbangunnya prasarana dasar desa

di 1 Desa

pada 1 Kecamatan program BSMSS; 12. Terlaksananya pendampingan bulan bhakti gotong royong setiap tahunnya di 253 Desa/Kelurahan; 13. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan melalui budaya gotong royong; 14. Terlaksananya fasilitasi gotong royong kelompok masyarakat dalam pembangunan desa/kel setiap tahunnya di 30 Kecamatan; 15. Tersalurkannya dana BKU D/K setiap tahun di 253 Desa/Kelurahan; 16. Terlaksananya

penguatan

lembaga

kemasyarakatan

Desa/Kelurahan,

Kecamatan dan Kabupaten; 17. Terindentifikasinya

Profil

Desa/Kelurahan

setiap

tahunnya

di

253

Desa/Kelurahan bagi Profil Desa/Kelurahan di 30 kecamatan dan terselenggaranya Evaluasi Kinerja Desa/Kelurahan di 30 Desa/Kelurahan; 18. Terlaksananya fasilitasi Musrenbang setiap tahunnya di 253 Desa/Kelurahan. Adapun hasil kegiatan yang diinginkan dalam pelaksanannya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut


:

1. Tersedianya Jasa Surat Menyurat ; 2. Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik; 3. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; 4. Tersedianya jasa kebersihan kantor; 5. Tersedianya alat tulis kantor; 6. Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan; 7. Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; 8. Tersedianya peralatan rumah tangga; 9. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 10. Tersedianya makanan dan minuman; 11. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; 12. Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional; 13. Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor; 14. Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor; 15. Terlaksananya pengadaan mebeleur; 16. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18. Terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 19. Terlaksananya rutin berkala komputer; 20. Terlaksananya penetapan akreditasi fungsional; 21. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 22. Tersusunnya laporan keuangan semesteran; 23. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun; 24. Terlaksananya

sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 25. Terlaksananya sosialisasi sanitasi responsif gender 26. Terlaksananya

fasilitasi

Pengembangan

Pusat

Pelayanan

Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2); 27. Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan; 28. Terlaksananya kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan bagi mengelola usaha; 29. Terlaksananya peningkatan peran wanita di lokasi P2WKSS; 30. Terlaksananya pemberdayaan perempuan melalui tim penggerak PKK; 31. Terlaksananya penguatan kelembagaan posyandu; LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 34

32. Terlaksananya penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; 33. Terlaksananya pelayanan KIE; 34. Terlaksananya pembinaan keluarga; 35. Terlaksananya revitalisasi KB nasional; 36. Terlaksananya Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR); 37. Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB; 38. Terlaksananya fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB; 39. Terlaksananya forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah; 40. Terlaksananya pelatihan pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan; 41. Terselenggaranya pendataan keluarga; 42. Terlaksananya

pemberdayaan

lembaga

dan

organisasi

masyarakat

perdesaan; 43. Terselenggaranya diseminasi informasi bagi masyarakat desa; 44. Terselenggaranya PAP PNPM Mandiri generasi sehat cerdas (GSC); 45. Terfasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan; 46. Terselenggaranya

pembinaan

kelompok

masyarakat

pembangunan

masyarakat desa; 47. Terlaksananya TMMD dan BSMSS; 48. Terlaksananya bulan bhakti gotong royong; 49. Tersedianya penunjang pelaksanaan BKUD/K 50. Terselenggaranya penentuan desa/keluarahan mandiri gotong royong; 51. Terselenggaranya penilaian lomba desa/kelurahan mandiri gotong royong; 52. Terselenggaranya pembinaan badan pengelolaan sistem air minum dan sanitasi BPSAMS; 53. Terlaksananya peningkatan partisipasi melalui fasilitasi BBGR masyarakat dan temu kader pemberdayaan masyarakat ; 54. Terselenggaranya peningkatan peran serta masyarakat melalui TMMD dan BSMSS ; 55. Terselanggaranya monitoring dan evaluasi/pelaporan 56. Terlaksananya profil desa dan lomba kinerja desa; 57. Terselenggaranya pendamping program pembangunan desa terpadu; 58. Terselenggaranya pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 35

ekonomi produktif;

2.5.

Ikhtisar Perjanjian Kinerja. Untuk lebih jelasnya dalam matrik berikut kami sajikan Ihtisar Kinerja Perjanjian

Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut :

No.

Sasaran Strategis

1.

1. Tercapainya jenis surat keluar yang terkirim 2. Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Komunikasi, sumberdaya air dan listrik 3. Kendaraan Dinas/Oprasional BPMKB Kabupaten Subang

Indikator Kinerja

Target

1. Optimalisasi 1. 1000 Jenis Adminstrasi Perkantoran keluar Melalui jasa surat menyurat

Surat

2. Optimalisasi pelayanan 2. 1 (satu) Rekening Kantor Melalui Jasa Telepon Air dan 20 Komunikasi,sumber Rekening Listrik dan daya air listrik Rekening Speedy 3. Optimalisasi sarana dan 3. 200 unit kendaraan Prasarana Aparatur roda dua dan 13 unit melalui pemeliharan dan kendaraan roda perijinan kendaraan empat( 2 unit mobil Dinas Oprasional Mupen KB 1, unit Mobil Moyan KB dan 10 unit Minibus)

4. Lingkungan Kantor BPMKB Kabupaten subang

4. Optimalisasi Pelayanan 4. 2 orang petugas kantor melalui kebersihan halaman penyedian jasa kantor dan 1 paket kebersihan petugas Cleaning Service

5. Alat tulis kantor sekertariat BPMKB kab. Subang dan 15 UPT BPMKB

5. Optimalisasi 5. 46 jenis ATK Administrasi Sekretariat BPMKB perkantoran melalui 12 Jenis ATK 15 penyedian alat tulis UPTB BPMKB kantor

6. Barang cetakan dan penggandaan BPMKB Kab. Subang

6. Optimalisasi pelayanan 6. 25 jenis barang Adminstrasi perkantoran cetakan dan 20500 melalui penyediaan lembar penggandaan barang cetakan dan untuk sekertariat penggandaan

7. Penerangan bagunan kantor BPMKB Kab.

7. Optimalisasi pelayanan kantor melalui penyediaan komponen


7. 7 Jenis Komponen Listrik

Subang

NO. 1.

instalasi listrik penerangan kantor

dan

8. Peralatan Tangga BPMKB Subang

Rumah Kantor Kab.

8. Optimalisasi Administrasi Perkantoran melalui Penyediaan peralatan Rumah Tangga

8. 11 Jenis

9. BPMKB Subang

Kab.

9. Optimalisasi pelayanan kantor melalui penyediaan bahan bacaan pegawai dan Peraturan Perundang-undangan

9. Surat Kabar Eksemplar

10. Makanan dan Minuman Tamu dan Pegawai

10. Optimalisasi pelayanan kantor melalui jamuan makan dan minuman

11. Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke luar daerah

11. Optimalisasi pelayanan kantor melalui koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan Program pelayanan Perkantoran : 1. Penyedian Jasa Surat Menyurat

10. Makan : 252 Orang, Snack: 265 Orang Dus, Air mineral: 24 dus 11. 1 (satu) tahun

Anggaran Adm. Rp. 3.000.000,Rp.

2. Penyediaan Jasa komunikasi sumberdaya Listrik dan air Rp. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas operasional Rp. 4. Penyedian jasa ke bersihan kantor Rp. 5. Penyedian alat tulis kantor Rp. 6. Penyedian barang cetakan dan penggadaan Rp.

52.256.500,27.150.000,-

15.000.000,27.500.000,18.000.000,3.500.000,-

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor Rp.

3.000.000,-

8. Penyedian peralatan rumah tangga

Rp.

5.000. 000,-

9. Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp.

9.550.000,-


3

10.

Penyedian makanan dan minuman

Rp.

82.353.000,-

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Anggaran : Rp. 246.309.500,-

No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1. Perlengkapan kantor

gedung 1. Optimalisasi pengadaan sarana 1. 7 jenis dan prasarana aparatur melalui pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Optimalisasi peningkatan 2. 2. Terpenuhinya Peralatan sarana dan prasarana aparatur Gedung yang memadai melalui pengadaan peralatan gedung kantor 3. Optimalisasi pelayanan kantor 3. 2 jenis 3. Sarana mebeleur di melalui pengadaan Mebelair kantor BPMKB Kabupaten Subang 4. Optimalisasi Peningkatan 4. 150 m3 sarana Aparatur melalui 4. Gedung kantor BPMKB pemeliharaan Rutin Berkala Kabupaten Subang Gedung 5. Kendaraan 5. Optimalisasi peningkatan 5. 150 unit Dinas/Oprasional Roda sarana dan prasarana aparatur kendaraan dua dan roda empat melalui pemeliharaan dinas roda secara rutin dan berkala kendaraan dinas oprasional dua dan 14 unit kendaraan dinas roda empat 6. Terpenuhinya 6. Optimalisasi peningkatan 6. 3 jenis Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur pemelihar Perlengkapan Kantor melalui pemeliharaan/ berkala aan perlengkapan kantor 7. Terpenuhinya 7. Optimalisasi peningkatan saran 7. 1 jenis Pemeliharaan Komputer dan prasara aparatur melalui Kantor pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 8. Gedung kantor BPMKB 8. 0ptimalisasi peningataan sarana 8. 1 Unit Kab. Subang dan prasarana aparatur melalui Gedung pembagunan gedung kantor Kantor


NO. 1.

Kegiatan

Anggaran

Program peningkatan Sarana prasarana aparatur 1. Pengadaan peningkatan sarana prasarana aparatur

dan dan Rp. 20.400.000,-

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

Rp.

33.383.000,-

3. Pengadaan mebeleur

Rp.

15.000.000,-

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Rp.

80.000.000,-

5. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Rp. dinas/oprasional

23.200.000,-

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rp . 3.500.000,kantor 7. Pemeliharaan rutin berkala komputer Rp. 5.800.000,8. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rp . 200.000.000,Jumlah Anggaran : No.

Rp. 381.373.000

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1. Penyuluh keluarga 1. Optimalisasi peningkatan 1. 40 penyuluh berencana 15 wilyah UPT kinerja jabatan fungsional keluarga BPMKB Kab. Subang penyuluh keluarga berencana berencana melalui program peningkatan fungsional disiplin aparatur

No.

Program/Kegiatan

Anggaran

Program peningkatan disiplin aparatur : 1.

Penetapan akreditasi jabatan fungsional

Rp. 15.000.000,-

Jumlah Anggaran :

Rp. 15.000.000,-


No.

1.

Sasaran Strategis

Tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan Program

Target

1. Optimalisasi 1. 124 orang ( 15 Ka.UPT, peningkatan 15 Kasubag TU UPT, 32 Pengetahuan tentang PKB/PLKB dan 62 TPD) perundang-undangan serta disiplin aparatur

Program/Kegiatan

No. 1.

Indikator Kinerja

Anggaran

Program Keluarga Berencana : Sosialisasi Peraturan Perundangan Rp. 40.000.000,Bagi Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Jumlah :

No.

1.

Rp. 40.000.000,-

Sasaran Strategis

1. Laporan sementara BPMKB

Indikator Kinerja

keuangan 1. Optimalisasi pengembangan kantor sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan sementara SKPD

2. Laporan keuangan 2. Optimalisasi pengembangan sementara kantor sistem pelaporan capain kinerja BPMKB kab. Subang dan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan akhir tahun

No. 1.

Program/Kegiatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : 1. Penyusunan laporan keuangan Rp. 4.000.000,Semesteran SKPD


Anggaran

Target

1. 15 buah buku (laporan keuangan)

2. 15 buku laporan Keuangan semester

2. Penyusunan pelaporan Rp. 7.000.000, keuangan Akhir Tahun Jumlah : Rp. 11.000.000,-

No.

1.

Sasaran Strategis

Target

1. Laporan Barang daerah semesteran

milik 1. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capain barang milik daerah semesteran

1. 15 buah buku (laporan keuangan)

2. Laporan Barang daerah akhir tahun

milik

2. 15 buku laporan Keuangan semester

2. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan melalui penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Program/Kegiatan

No. 1.

Indikator Kinerja

Anggaran

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : 1. Penyusunan laporan barang Rp. 5.000.000,milik daerah semesteran 2. Penyusunan laporan milik daerah tahunan

Jumlah :

No. 1.

barang Rp. 5.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1. BPMKB Kabupaten 1. Optimalisasi peningkatan Subang (Rencana pengembangan sistem Strategis, Rencana Perencanaan, pelaporan Kerja Tahunan dinas capaian kinerja melalui dan Pelaporan rutin, penyusunan, penyusunan laporan tahunan.) Rencana Strategis dan Rencana Tahunan serta laporan capaian kinerja SKPD


Target 1. 90 buku ( LAKIP=20 buku,RKA=2 0 buku. DPA=20 buku, DPPA=15 buku) 15 buku RKA Perubahan

Program/Kegiatan

No. 1.

Anggaran

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan Laporan capaian 2. kinerja realisasi kinerja SKPD.

Rp. 47.000.000,-

Jumlah :

Sasaran Strategis

No.

1.

Indikator Kinerja

Target

1. 253 1. Peningkatan keberdayaan 1. 120 Desa/kelurahan/Lemba masyarakat pedesaan melalui desa ga Pemdes/Kelurahan pemberdayaan lembaga dan dan masyarakat organisasi

Program/Kegiatan

No. 1.

Rp. 47.000.000,-

Program keberdayaan pedesaan

Anggaran

peningkatan masyarakat Rp. 50.000.000,-

1. Pemberdayaan lembaga dan Organisasi kelembagaan Masyarakat Pedesaan

Jumlah :

No.

1.

Rp. 50.000.000,-

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1. 27 kecamatan yang 1. Peningkatan pemberdayaan mencakup 230 desa masyarakat melalui Penguatan Pasca Program PNPM MPD dan PNPM Integrasi 2. 4 kecamatan

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui pendamping PNPM mandiri


Target

1. TK PNPM mandiri Perdesaan 2. UPK di 27 Kec

1. TK PNPM

generasi cerdas

No. 1.

Program/Kegiatan

GSC UPK di 4 Kecamatan

Anggaran

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

1. Penguatan Pasca Program PNPM Rp. 514.598.500,MPD dan PNPM Integrasi 2. PAP PNPM Mandiri Generasi Sehat Rp. 137.889.000,dan Cerdas (GSC)

Jumlah :

No.

1.

No. 1.

Rp.652.487.500,-

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1. Di 2 kecamatan di 1. Peningkatan Kabupaten subang Pemberdayaan Masyarakat melalui TMMD dan BSMSS

Program/Kegiatan Program keberdayaan pedesaan

Anggaran

peningkatan masyarakat Rp. 186.745.000,-

1. Pelaksanaan TMMD dan BSMSS Jumlah :

1. TMMD : 2 Desa di 1 Kec 2. BSMSS : 1 Desa di 1 Kec

Rp. 186.745.000,-


No.

1.

Sasaran Strategis

1. Desa se Kabupaten Subang

Program keberdayaan pedesaan

Target

1. Peningkatan Pengelolaan 1. Pengiriman Sumber Daya secara efektif peserta TTG dengan menggunakan TTG 2. Sampai sejauhmana SMK dapat memenuhi aplikasi TTG

Program/Kegiatan

No. 1.

Indikator Kinerja

Anggaran

peningkatan masyarakat Rp.

113.768.620,-

Rp.

113.768.620,-

1. Peyelengaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat Desa dan Pendampingan TTG

Jumlah :

No.

1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1. Kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan anak

1. Tersosialisasikannya 1. 180 orang/3 keseteraan gender Kecamatan pemberdayaan perempuan dan anak

2. Sosialisasi responsif gender di kab subang

2. Terlaksananya responsif gender

3. Pilot project KLA (Kota layak anak)

3. Terciptanya kota layak anak

sosialisasi 2. 4 Desa/50 orang


3. Terbinanya kelurahan pilot project KLA untuk kulatas anak

No. 1.

Program/Kegiatan

Anggaran

Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1. Pelaksanaan sosialisasi yang Rp. 46.000.000,terkait dengan kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. Sosialisasi gender

sanitasi

responsif Rp.44.000.000,-

3. Pilot project KLA Jumlah :

No.

1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1. 253 Desa/ Kelurahan/Lemba ga Pemdes/Kel dan Masyarakat

1. Peningkatan partisifasi masyarakat 1. 30 Desa dalam membagun Desa

2. Masyarakat 253 desa/kelurahan

2. Partisipasi masyarakat

3. Kabupaten Subang

No. 1.

Rp.38.000.000,Rp.126.000.000,-

gotong

royong 2. 253 Desa dengan pencanangan dan SK Bupati Subang 3. 253 Desa/Kel di Kab. Subang 3. 253 Desa/Kel di Kab. Subang

Program/Kegiatan

Anggaran

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membagun desa Rp . 15.000.000,1.

Pembinaan

Kelompok


Masyarakat pembangunan desa Rp . 395.000.000,2. Pelaksanaan Bulan Gotong Royong

Bhakti Rp. 25.000.000,-

3. Orientasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Jumlah :

Sasaran Strategis

No.

1.

1. Di seluruh kabupaten subang

No. 1.

Rp.435.000.000,-

Indikator Kinerja

1. Terlaksananya P2TP2A

Anggaran

Program Peningkatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah :

1.

kegiatan 1. 6 Kec

Program/Kegiatan

1. Pengembangan pusat pelayanan Rp. terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)

No.

Target

Rp.

Sasaran Strategis

75.000.000,-

75.000.000,-

Indikator Kinerja

Target

1. 83 Desa/ Kelurahan 1. Peningkatan partisifasi 1. 253 pada 30 Kecamatan di masyarakat dalam Desa/Kelurah Kabupaten Subang membagun Desa melalui an. Program Desa/Kel Mandiri 2. 1 Desa 1 Kec Gotong Royong Tahap 4


Program/Kegiatan

No. 1.

Anggaran

Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membagun desa Rp. 162.917.500,1. Pelaksanaan Profil Desa dan Lomba Kinerja Desa

Jumlah :

Sasaran Strategis

No.

1.

Indikator Kinerja

1. Masyarakat dan pengelola program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa

Target

1. Termonitor,terevaluasi dan 1. 20 kec dan 20 terlaporkan serta diketahui desa dampak program dari kegiatan penanggulangan kemiskinan pada BPMKB

Program/Kegiatan

No. 1.

Rp. 162.917.500,-

Anggaran

Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membagun desa Rp. 175.000.000,1. Monitoring Evaluasi, pelaporan

Jumlah :

No.

1.

Rp. 175.000.000,-

Sasaran Strategis

1. Kelompok PEKKA

Indikator Kinerja

Target

1. Terlatihnya perempuan 1. 3 Kelompok kepala Keluarga Pengusaha 15 0rg 3 kecil Rumah Tangga, kelompok 15 kelompok PEKKA yang org 30 mengelola usaha Kader Posyandu 60


posyandu yang mengelola Modal Usaha

Program/Kegiatan

No. 1.

Program Peningkatan perempuan di perdesaan

Anggaran peran

1. Pelatihan perempuan di Rp. perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Jumlah :

1.

1. Kelompok BKB

43.000.000,-

43.000.000,-

Indikator Kinerja

Target

1. Terlatihnya Kelompok bina 1. 30 BKB, 30 keluarga di kecamatan BKB Kemas, 30 BKR di 30 Kec

Program/Kegiatan

No. 1.

Rp.

Sasaran Strategis

No.

Anggaran

Program penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Rp.

117.000.000,-

Rp.

117.000.000,-

1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan Jumlah :

org di 30 Kecamatan


Sasaran Strategis

No.

1.

Target

1. Seluruh PEKKA di Kab. Subang

1. 100 Orang

1. 100 org peserta orientasi dan 100 orang KK binaan

2. Program PKK di Kab. Subang

1. Terlaksananya program PKK

1. 30 Kec dan 253 Desa

Program/Kegiatan

No. 1.

Indikator Kinerja

Anggaran

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembagunan 1. Peningkatan Peran serta wan 2. ita di lokasi P2WKSS

Rp. 95.000.000,-

3. Pemberdayaan perempuan Rp. 651.465.000,melalui tim penggerak PKK

Sasaran Strategis

No.

1.

1.

Seluruh PEKKA di Kab. Subang

Indikator Kinerja

1. 100 Orang

1. 50 org PEKKA 2. 50 org KPPI

1. 100 Kelompok

1. Pengusaha Kecil Rumah tangga dan kader posyandu

2.

Pengusaha kecil rumah tangga dan kader posyandu

No. 1.

Target

Program/Kegiatan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembagunan


Anggaran

1. Kegiatan pembinaan organisasi Rp. 100.000.000,perempuan 2. Kegiatan Bimbingan manajemen Rp. 85.000.000,Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha

Jumlah :

No.

1.

Sasaran Strategis

1. Seluruh Posyandu di Kab Subang

Indikator Kinerja

Target

1. Orientasi pengelola 1. Orientasi pokjanal Posyandu Tk. Desa poyandu kec. Dan pokja posyandu desa dari 10 desa rakoor pokjanal posyandu Kab. Dan kec 100 orang lomba posyandu 30 kec

Program/Kegiatan

No. 1.

Rp.185.000.000,-

Anggaran

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Rp. 1.595.965.000,1. Penguatan yandu

Kelembagaan

Jumlah :

No.

1.

Pos Rp. 1.595.965.000,-

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1. Seluruh keluarga miskin

1. Tersedianya alat kontrasepsi untuk keluarga miskin

1. IUD dan Implant = 10.000 Akseptor

2. Pelayanan dapat dijangkau dengan fasilitas yang memadai

2. Optimalisasi program KB Nasional dan Revitalisasi Program Keluarga Berencana Nasional di

2. PC=7 unit, KIE kit=25 set, BKB kit=5o set,Balai Penyuluhan KB


Target

Kabupaten Subang

3. Pemasangan KB IUD dan Implant dapat terlasana dengan baik

No. 1.

Kec=6 unit,Perlengkapan kantor=6 set, Mebeuleur=6 set, Sarana kerja PLKB=40 set dan Genre KIT=4 set

3. Terlayaninya akseptor KB IUD dan IMPLANT

Program/Kegiatan

3. IUD dan IMPLANT= 10.000 Akseptor, MOW= 500 Akseptor

Anggaran

Program Keluarga Berencana

1. Penyediaan Pelayanan KB dan Rp. 85.000.000,Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Rp. 1.800.777.000,2. Revitalisasi Program KB Nasional (DAK) Rp. 183.500.000,3. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Jumlah : Rp.2.069.277.000,-

Sasaran Strategis

No.

1.

Terlaksananya pelayanan Kb Nasional di Kabupaten Subang

Target

1. Operasional pelayanan KIE 1. Masyarakat Keluarga Berencana lebih mengerti tentang KB

Program/Kegiatan

No. 1.

Indikator Kinerja

Anggaran

Program Keluarga Berencana 1. Pelayanan komunikasi informasi Rp. 70.000.000,dan Edukasi (KIE)

Jumlah :

Rp. 70.000.000,-


No.

1.

Sasaran Strategis

1. Pengelola Program KB Lini Lapangan

Anggaran

Program Keluarga Berencana 1. Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah :

No. 1.

No. 1.

Target

1. Di 15 wilayah unit 1. Di 30 Kec ( 15 pelaksana teknis BPMKB UPT BPMKB dan yang mencakup 30 Kec. 103 TPD)

Program/Kegiatan

No. 1.

Indikator Kinerja

Rp. 760.000.000,-

Rp. 760.000.000,-

Sasaran Strategis 1. Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

Indikator Kinerja

Target

1. Meningkatnya jumlah 1. 200 Orang remaja konselor dan Pendidikan sebaya di kalangan remaja 2. Meningkatkan motivasi remaja dan kreativitas untuk merencanakan masadepan yang lebih baik

Program/Kegiatan

Anggaran

Program Kesehatan Reproduksi remaja

1. Advokasi dan KIE tentang Rp. 220.150.000,Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Jumlah : Rp. 220.150.000,-


No. 1.

No. 1.

Sasaran Strategis 1. Masyarakat kabupaten subang yang peduli terhadap program KB

Indikator Kinerja

Target

1. Meningkatnya jumlah 1. 83 Desa masyarakat peduli terhadap KB

Program/Kegiatan

Anggaran

Program Pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1. Pembentukan Masyarakat peduli Rp. 201.650.000,KB Jumlah : Rp. 201.650.000,-

No. 1.

No. 1.

Sasaran Strategis 1. Kelompok KRR di Kab Subang

Indikator Kinerja

Target

1. Meningkatnya 1. 30 Kelompok PIK pengetahuan Remaja KRR tentang reproduksi remaja

Program/Kegiatan

Anggaran

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1. Fasilitasi Forum Pelayanan Rp. 100.000.000,KRR bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah Jumlah : Rp. 100.000.000,No. 1.

Sasaran Strategis 1. Masyarakat Kabupaten Subang

Indikator Kinerja

Target

1. Di 253 Desa/ Kelurahan 1. 253 Desa ( 30 kecamatan) Se Kabupaten Subang


Program/Kegiatan

No. 1.

Anggaran

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Rp . 232.531.880

1. Pendataan Keluarga Jumlah :

No. 1.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1. Kabupaten Subang

1. Terbinanya pengelolaan 1. 253 Desa/ pelaksanaan BKU D/K Kelurahan

2. Kabupaten Subang

2. Tersebar di 54 Kabupaten Suban

Desa

Program/Kegiatan

No. 1.

Rp . 232.531.880

Anggaran

Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membagun desa Rp. 200.000.000,1. Pembinaan dan pengelolaan Pelaksanaan BKU D/K Rp. 50.000.000,2. Pembinaan Badan Pengelolaan Sistem Air minum dan Sanitasi (BP-SPAMS)

Jumlah :

di 2. 54 Desa

Rp. 250.000.000,-


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 2015. Kegiatan yang dialokasikan dari Dana APBD, APBN-DAK, APBD Propinsi Tahun 2015. 3.1.1. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. Kegiatan : Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran Realisasi dari Target Realisasi Anggaran Permasalahan/ Hambatan

: : : :

Solusi

:

Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Secara Efektif dengan Menggunakan Teknologi Tepat Guna 1. Pengiriman Peserta Gelar TTG 2. Samapai sejauhmana SMK dpt memahami aplikasi TTG Jumlah dana sebesar Rp.113.766.620 90,79% 103.295.700,Anggaran Perjalanan Dinas Daerah Krg terserap akibat kekurangan orang yang berangkat karena berbenturan waktunya Mengadakan komunikasi kembali terhadap orang yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daearah sehingga dana terserap..

Kegiatan : Penguatan Pasca PNPM Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran Realisasi dari

: :

Optimalisasi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program PNPM 1. Tim Koordinasi PNPM . 27 Kecamatan dan 1 Kecamatan Pasca di 8 Desa. 2. 27 UPK, 1 UEP Jumlah dana sebesar Rp.410.019.250,00 1. Terlaksananya kegiatan bimbingan


Target

Realisasi Anggaran Permasalahan/ Hambatan

: :

Solusi

:

teknis (BINTEK) serta monev di 28 kecamatan sebanyak 4 kali yang dihadiri oleh pelaku program pasca PNPM dimasing-masing kecamatan. 2. Honor pelaku Pasca PNPM diberikan Kepada Ketua, sekretaris dan Bendahara UPK serta Ketua, sekretaris dan Bendahara UEP. 3. Dilaksanakannya Lomba penguatan Pasca PNPM Mpd di 27 kecamatan dan sudah ditetapkan juara tingkat kabupaten. RP. 396.275.200.00 ( 97 %) 1. Pelaksanaan Bimtek tidak maksimal karena pembimbing hanya oleh lingkungan BPMKB tidak oleh tenaga ahli. (Konsultan) 2. Pelaku Yang ada di UPK Banyak yang mengundurkan diri dan belum ada pengganti. 3. Pengadaan barang dan jasa untuk hadiah terdapat sisa. Harga dibawah yang diperkirakan oleh tim - Dilaksanakan kegiatan bintek sesuai dengan hasil temuan dan monev yang dilakukan oleh BPMKB. - Survey harga harus lebih tepat dan jangan satu sumber

Kegiatan : PAP PNPM Mandiri Generasi Sehat Cerdas (GSC) Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran Realisasi dari Target

: :

Optimalisasi Peningkatan Masyarakat melalui Program PNPM Generasi Sehat & Cerdas (GSC) 1. Tim Koordinasi PNPM GSC = 4 Kecamatan (35 Desa) 2. 4 UPK di 4 Kecamatan Jumlah dana sebesar Rp.242.468.250.00 1. Pembuatan buletin tidak diserap satu kali dari 4 kegiatan 2. Honor Tim (pelaku Generasi) tersalurkan di 4 kecamatan ( Legonkulon, Binong, Cibogo, Tanjungsiang)selama 4 bulan. 3. Dilaksanakannya pelatihan ketua kelompok sasaran ( ketua kader bumil, ketua kader bayi, ketua kader balita, ketua kader usia SD dan SMP)



Solusi

: :

:

sebanyak 4 angkatan. RP. 207.084.650.00 .1. Terkendala tenaga ahli dan data dari 28 kecamatan yang akan di tampilkan. 2. Kader sasaran sering berganti sehingga pemahaman tentang program baru kembali. 1. Penganalisaan data harus lebih teliti 2. Melatih Kembali kader yang baru dari awal.

Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan. Indikator Kinerja

: Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan Target : 120 Desa dan 240 orang peserta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Anggaran : Rp 50.000.000,Pencapaian Dari : 120 Desa dan 240 orang peserta Lembaga Target Pemberdayaan Masyarakat Realisasi Anggaran : 99,96% (Rp 49.977.500,- ) Permasalahan/Hamba : tan Solusi : -

A. Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. Kegiatan : Pelaksanaan Profil Desa dan Lomba Kinerja Desa. Indikator Kinerja Target Anggaran Realisasi dari Target Realisasi Anggaran Permasalahan/ Hambatan

: Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa melalui Pelaksanaan Profil Desa dan Lomaba Kinerja Desa : 253 Desa/Kelurahan (1 Desa) : Jumlah dana sebesar Rp.162.917.500 : 91.25% : 148.657.068 :

Anggaran Perjalanan Dinas Daerah Krg terserap akibat kekurangan orang dan waktu


Solusi

: Pencocokan kembali orang dan waktu, sehinga berjalan dengan baik dan Dana perjalanan dinas terserap.

B. Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan : Pelaksanaan TMMD dan BSMSS Indikator Kinerja Target Anggaran Realisasi dari Target


: Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa melalui kegiatan TMMD dan BSMSS : 1. 1 Desa Desa Manyeti Kecamatan Dauwan 1.2 Desa Curugrendeng dan Desa Jalancagak Kec Jalancagak : Jumlah dana sebesar Rp.186.745.000.00 : 1.Terlaksananya kegiatan TMMD di Desa Curugrendeng dan Jalancagak dengan kegiatan pengapalan jalan, rehab rumah tidak layak huni dan pembuatan Poskamling 2. Dilaksanakannya kegiatan BSMSS di desa manyeti dengan kegiatan renovasi rumah tidak layak huni, pembuatan pos ronda, jamban, dan pelaburan Mushola. : 169.455.000.00 : Pencairan dana diharapkan dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Pembuatan jadwal yang lebih terkoordinasi dengan pihak KODIM dan Binamarga.

Kegiatan : Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Indikator Kinerja Target Anggaran Realisasi dari target Realisasi anggaran Permasalahan/ Hambatan

: Meningkatnya Partisipasi Gotong Royong Masyarakat : 253 Desa/ Kelurahan : Rp 395.000.000,: 253 Desa/ Kelurahan : 96,31 % : Tidak terealisasikannya biaya perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti pencanangan BBGRM Tk. Nasional di Manado


tidak memadai : Tidak mengirimkan peserta, dan Tahun 2016 ada penambahan anggaran.

Solusi

KEGIATAN

:

PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA

Indikator Kinerja

:

Target Anggaran Realisasi dari Target Realisasi Anggaran Permasalahan/Hamb atan Solusi

: : : :

Terbinanya kelompok kegiatan pembangunan masyarakat Desa 10 Desa sebanyak 30 orang pengurus usaha ekonomi Desa Jumlah dana sebesar Rp. 15.000.000,99,81% Rp. 14.970.800,-

: :

-

Kegiatan PELPe

: Pelaksanaan Pencangan BBGRM Tingkat Jawa Barat Tahun 2015

Meningkatnya partisipasi gotong royong Indikator Kinerja : masyarakat 1 Desa (Desa Pagaden) sebagai lokasi Pencanangan BBGRM XII Tk. Provinsi Target : Jawa Barat Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp. 280.000.000,Realisasi dari Target : 100% Realisasi Anggaran : Rp. 280.000.000,Permasalahan/H ambatan : Solusi : -


KEGIATAN

: PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PELAKSANAAN BKU D/K : Meningkatnya masyarakat Indikator Kinerja dalam membangun Desa melalui pembinaan dan pengelolaan BKU D/K Target : 253 Desa/Kelurahan Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp. 200.000.000,Realisasi dari Target : 99,97% Realisasi Anggaran : Rp. 199.933.700,Permasalahan/Ha mbatan : Solusi : KEGIATAN Indikator Kinerja Target Anggaran Realisasi dari Target Realisasi Anggaran Permasalahan/Ha mbatan Solusi

: PEMBINAAN BADAN PENGELOLA SISTEM AIR MINUM DAN SANITASI (BP-SPAMS) Terbinanya kelompok pemelihara air bersih di : Desa yang meliputi program PAMSIMAS Sebanyak 54 Kelompok BPSPAMS dari 54 Desa : Penerima Pamsimas : Jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,: 99,20% : Rp. 49.598.900,: : -

Kegiatan : Sosialisasi UU Nomor 6 Tahun 2014 bagi Kepala Desa.

Indikator Kinerja Target Anggaran Realisasi dari Target Realisasi Anggaran Permasalahan/Hambatan Solusi

: : : : : : :

Tersosialisasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pemerintahan desa yang menjadi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indnesia 253 Kepala Desa/Kelurahan Jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000,99,90% Rp. 24.975.000,-


Kegiatan : Peningkatan Peran Masyarakat Melalui TNI Manunggal membangun Desa (TMMD) APBD Propinsi Indikator Kinerja : Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa melalui kegiatan TMMD Target : Desa Curugrendeng dan Desa Jalancagak Kec Jalancagak Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp.200.000.000,Realisasi dari Target : 1.Terlaksananya kegiatan TMMD di Desa Curugrendeng dan Jalancagak dengan kegiatan pengapalan jalan, rehab rumah tidak layak huni dan pembuatan Poskamling Realisasi Anggaran Permasalahan/ Hambatan

: :

Solusi

200.000.000,- (100%) Pencairan dana diharapkan dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Pembuatan jadwal yang lebih terkoordinasi dengan pihak KODIM dan Binamarga.

Kegiatan : Peningkatan Peran Masyarakat Melalui Bhakti siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) APBD Propinsi Indikator Kinerja

:

Target

:


: :


: :

Solusi

Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa melalui kegiatan BSMSS Desa Desa Manyeti Kecamatan Dauwan Jumlah dana sebesar Rp.186.745.000.00 Dilaksanakannya kegiatan BSMSS di desa manyeti dengan kegiatan renovasi rumah tidak layak huni, pembuatan pos ronda, jamban, dan pelaburan Mushola. 100.000.000,Pencairan dana diharapkan dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Pembuatan jadwal yang lebih terkoordinasi dengan pihak KODIM dan Binamarga.


Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Masyarakat Maritim Melalui Bhakti TNI Angkatan Laut. Indikator Kinerja

:

Target Anggaran Realisasi dari Target Realisasi Anggaran Permasalahan/ Hambatan

: : : : :

Solusi

Meningkatnya Partispasi Masyarakat Daerah Maritim dalam Pembangunan Desa melalui kegiatan Bhakti TNI Aangkatan Laut Desa Tanjungtiga Kecamatan Blanakan Jumlah dana sebesar Rp.85.000.000,1.Terlaksananya kegiatan Bhakti TNI AL 85.000.000,Pencairan dana diharapkan dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Pembuatan jadwal yang lebih terkoordinasi dengan pihak TNI AL

Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator Kinerja

:

Target Anggaran Realisasi dari Target

: : :


: :

Solusi

Termonitor, dan Terevaluasi serta Terlaporkannya pelaksanaan Kegiatan baik yang bersumber dari Anggaran APBD, APBD Propinsi maupun APBN. Kegiatan tahun 2015 Jumlah dana sebesar Rp.148.050.000,Kegiatan Termonitor, Terevaluasi dan Terlaporkan tetapi untuk Bimbingan Teknis hanya 65% terlaksana. Rp 92.838.500,- (62,71%) Efisiensi anggaran Bintek Terutama pada Anggaran Makan Minum dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Para Camat, Kepala Desa dan Sekretaris Camat, Ketua BPD. Memanfaatkan momentum pertemuan yang hamper sama untuk menyampaian Bimbingan, seperti pertemuan BKUD/K, Pertemuan Ketua RW se Kabupaten Subang, Pertemuan Apdesi Kabupaten Subang dll.


3.1.2.

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN A.

PROGRAM

: PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

Kegiatan : Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perdesaan. Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran

:

Realisasi dari Target

:

Realisasi Anggaran Permasalahan/ Hambatan Solusi

: : :

Terbinanya Kelompok Kegiatan Segmentasi sasaran Ketahanan Keluarga dan pengendalian Drop Out KB 30 Ketua Kelompok UPPKS dan 30 Pengelola Kecamatan Jumlah dana sebesar Rp.100.000.000,00 30 Ketua Kelompok UPPKS dan 30 Pengelola Kecamatan 94.350.000,Adanya Kelebihan Anggaran untuk makan minum dan ATK Peserta Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah

B. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan. Kegiatan : Pelatihan Perempuan di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif. Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran

:


:


: : :

Terlatihnya Perempuan Kepala Keluarga dan Ketua Posyandu Pemegang Dana Modal Usaha 30 Posyandu 70 orang di 30 Kecamatan Jumlah dana sebesar Rp.43.000.000,00 30 Posyandu 70 orang di 30 Kecamatan 37.200.000,SPPD dalam Daerah tidak terserap Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah


Kegiatan : Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha. Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran

:


:


: : :

Terbimbingnya Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga dan Kelompok Keaksaraan Fungsional 150 org Kader Posyandu 150 org Pelatihan Aneka Dodol Jumlah dana sebesar Rp.85.000.000,00 150 org Kader Posyandu 150 org Pelatihan Aneka Dodol 82.420.000,SPPD dalam Daerah tidak terserap Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah

C. Program Keserasian Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan.

Peningkatan

Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indikator Kinerja

:

Target Anggaran

: :

Realisasi dari Target Realisasi Anggaran Permasalahan/ Hambatan Solusi

: : : :

Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak bagi Masyarakat 180 orang di 3 Kecamatan Jumlah dana sebesar Rp.46.000.000,00 180 orang di 3 Kecamatan 42.800.000,SPPD dalam Daerah tidak terserap Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah


D. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Kegiatan

:

Fasilitasi Pengembangan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A).

Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran

:


:


: : :

Pelayanan dan Anak

Terlayaninya bagi Perempuan dan Anak yang Mengalami Kekerasan 150 org Sosialisasi P2TP2A Kab. Subang 150 org Pendamping P2TP2A Kab. Subang Jumlah dana sebesar Rp.75.000.000,00 150 org Sosialisasi P2TP2A Kab. Subang 150 org Pendamping P2TP2A Kab. Subang 71.140.000,SPPD dalam Daerah tidak terserap Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah

Kegiatan : Peningkatan Peran Wanita di Lokasi P2WKSS. Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran

:


:


: : :

Optimalisasi Peran Pengelola Program P2WKSS Tk. Kec dan Desa Terbinanya Kepala Keluarga di Lokasi Percontohan 1 Desa Curugrendeng Kec. Jalancagak Kab. Subang Jumlah dana sebesar Rp.95.000.000,00 1 Desa Curugrendeng Kec. Jalancagak Kab. Subang 93.500.000,SPPD dalam Daerah tidak terserap Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah


Kegiatan :Bantuan Propinsi Jawa Barat Untuk Operasional P2TP2A Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran

:


:


: :

Bantuan untuk SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pertemuan Pengurus P2TP2A Tk. Kabupaten 80 org Sosialisasi P2TP2A dilingkungan anak sekolah 100 org Jumlah dana sebesar Rp.30.000.000,00 Pertemuan Pengurus P2TP2A Tk. Kabupaten 80 org Sosialisasi P2TP2A dilingkungan anak sekolah 100 org 30.000.000,-

:

-

E. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. Kegiatan : Pembinaan Organisasi Perempuan. Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran

:


:


: : :

Terbinanya Organisasi Perempuan yang ada di Kab. Subang 45 Organisasi Perempuan yang ada di Kab. Subang Rakoor Pekka 100 org peserta Sosialisasi KPPI 150 org peserta Pel. keterampilan Pekka 50 org peserta Rakoorwil 25 org Jumlah dana sebesar Rp.100.000.000,00 45 Organisasi Perempuan yang ada di Kab. Subang Rakoor Pekka 100 org peserta Sosialisasi KPPI 150 org peserta Pel. keterampilan Pekka 50 org peserta Rakoorwil 25 org 98.475.000,SPPD dalam Daerah tidak terserap Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah


F. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Kegiatan : Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran

:


:


: :

Terlatihnya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 350 org BKB HI, 140 org BKR dan 140 org BKL di 30 Kecamatan Jumlah dana sebesar Rp.117.000.000,00 350 org BKB HI, 140 org BKR dan 140 org BKL di 30 Kecamatan 116.925.000,-

:

-

Kegiatan : Pendataan Keluarga (fasilitasi, Diseminasi Sarasehan \ Pasca Pendataan, Pengumpulan Data dan Pemetaan Keluarga). Indikator Kinerja

:

Target

:


: :


: :

Tersedianya data Keluarga yang akurat, dinamis, dan terpetakan dengan baik. 253 Desa/ Kelurahan, 477.436 Keluarga 232.531.880,Data selesai terdata 100%, terentry 100% dan terpetakan. Rp. 227.939.000,- (98,02%) Efisiensi sebesar 1,88%)

:

-

G. Program Penguatan Kelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Anak. Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Posyandu. Indikator Kinerja : Kegiatan Posyandu bisa Berjalan Sesuai Fungsinya. Target : Orientasi Pengelola Posyandu Tk. Desa 253 x 2 org SIP Posyandu Tk. Kecamatan 60 org Anggaran : Jumlah dana sebesar LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 67


:


: :

Solusi

:

Rp.1.595.965.000,00 Orientasi Pengelola Posyandu Tk. Desa 253 x 2 org SIP Posyandu Tk. Kecamatan 60 org 704.820.000,Anggaran untuk Sapras Posyandu tidak bisa direalisasikan karena ada aturan UU No. 23 tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah pasa pasal 298 ayat 5 yang mengharuskan Penerima Bantuan Hibah dari kelompok Harus Berbadan Hukum, Jadi anggaran tidak direalisasikan. Dibahas dengan TAPD dan Komisi I DPDRD direncanakan masuk ke BKUD/K yang Akan dialokasikan pada tahun 2016.

Kegiatan : Sosialisasi Sanitasi responsif Gender Indikator Kinerja Target Anggaran Realisasi dari Target Realisasi Anggaran

: Optimalisasi Percepatan Pembangunan dan Responsif Gender : 3 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan : Jumlah dana sebesar Rp.44.000.000,00 : 3 Kecamatan 3 Desa/Kelurahan : 40.000.000,- (90,91%)

Permasalahan/ Hambatan Solusi

: Efisiensi pada SPPD dalam Daerah tidak diserap. : Pengembalian Anggaran ke Kas Daerah

Kegiatan : Pilot Project KLA Indikator Kinerja Target Anggaran Realisasi dari Target Realisasi Anggaran

: : : : :

Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) 1 Kecamatan 1 Desa/Kelurahan Jumlah dana sebesar Rp.38.000.000,00 1 Kecamatan 1 Desa/Kelurahan 37.995.000,- (99,99%)


: : -

H. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan. LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 68

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Melalui Tim Penggerak PKK Indikator Kinerja Target Anggaran Realisasi dari Target Realisasi Anggaran Permasalahan/ Hambatan Solusi

: Optimalisasi Pembinaan Tim Penggerak PKK di Kab. Subang : 30 Kecamatan 253 Desa/Kelurahan : Jumlah dana sebesar Rp.651.465.000,00 : 30 Kecamatan 253 Desa/Kelurahan : 651.465.000,:

-

:

-

3.1.3. URUSAN KELUARGA BERENCANA. A. Program Keluarga Berencana Kegiatan :Pelayanan KIE Indikator Kinerja

:

Target Anggaran

: :


:


: :

Solusi

:

Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif 75% CU/PUS Jumlah dana sebesar Rp.70.000.000,00 68,73 % Rp. 53.420.000,00 ( 76,31 % ) Masih tingginya akseptor Pil dan Suntik memberikan dampak pada capaian CU/PUS dan diharapkan target tesebut dapat tercapai dengan lebih meningkatkan KIE pada sasaran Pelayanan KIE lebih ditingkatkan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Kegiatan : Revitalisasi Program KB Nasional (DAK) Indikator Kinerja

:

Target

:

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Peserta KB melalui Pemenuhan fasilitas Kerja Petugas Lapangan Balai Penyuluhan KB = 4 Unit, Meubelair = 4 Set, Perlengkapan


Anggaran

:


:


: :

Solusi

:

Kantor = 4 Set PC = 19 Unit, KIE Kit = 35 Set, BKB Kit = 50 Set, Balai Penyuluhan KB Kec = 4 Unit, Sarana Kerja PLKB = 42 Set, Genre Kit = 6 Set Jumlah dana sebesar Rp.1.870.430.100,00 Balai Penyuluhan KB = 4 Unit, Meubelair = 4 Set, Perlengkapan Kantor = 4 Set, PC =0 Unit, KIE Kit = 0 Set, Genre Kit = 0 Set BKB Kit = 50 Set Rp. 1.080.950.500,00 Pengadaan KIE Kit dan Genre Kit Semula berjumlah Rp 270.935.500,00 dilaksanakan perubahan menjadi Rp 340.588.600,00 namun terjadi GAGAL LELANG sebuhungan kekurangan waktu/waktu yang sangat mepet. Pengadaan Komputer/PC, Printer dan medem sebesar Rp 355.300.000,00 dengan proses E-Pruceshing juga terjadi GAGAL LELANG sehubungan waktu yang sangat mepet. Akan diusulkan kembali untuk dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 melalui Tim TKPKD Kabupaten Subang

Kegiatan : Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin. Indikator Kinerja

:

Target Anggaran

: :

Realisasi dari Target Realisasi Anggaran Permasalahan/ Hambatan

: : :

Terkendalinya Total Fertility Rate (1,68%) IUD 8.500 Akseptor Jumlah dana sebesar Rp.85.000.000,00 IUD 5.014 Akseptor Rp 825.000,00 Kegiatan Tidak terserap karena adanya beberapa Item kegiatan yang harganya lebih rendah dari pasaran, Pemenuhan Obat/barang habis pakai masih tergantung pada


droping/kiriman dari BKKBN Provinsi Jawa Barat. Solusi

:

Akan lebih memperhitungkan kemungkinan kenaikan harga barang pada saat survey harga

Kegiatan : Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran

:


:


: :

Solusi

:

Terkendalinya Total Fertility Rate (TFR) IUD&Implant 10.000 Akseptor, MOW 500 Akseptor Jumlah dana sebesar Rp.141.300.000,00 IUD & Implant = 7.966 Aks, MOW/MOP = 114 Aks Rp. 108.785.000,00 ( 76,99 % ) Dana usulan musrenbang tidak terserap seperti Nafkah untuk 80 Orang perserta KB MOP karena untuk kegiatan ini Target akseptornya sudah terpenuhi. Serta dana Ayoman kegagalan/komplikasi pemakaian kontrasepsi tidak digunakan karena bersifat antisivatif. Perencanaan anggaran akan diupayakan mengacu pada kebutuhan dan sasaran di tingkat lapangan

B. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. Kegiatan : Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Indikator Kinerja

:

Target Anggaran

: :

Realisasi dari Target Realisasi Anggaran

: :

Menurunnya Angka Kawin Muda dan Meningkatnya Angka Reproduksi Sehat 200 orang Remaja Jumlah dana sebesar Rp.192.696.900,00 100 Orang Remaja Rp 158.915.000,00 ( 82,47 % )



:

:

Anggaran tentang honorarium harian kec. Pagaden Barat (Ds. Bendungan) semula untuk 8 Gerak terealisasi 4 gerak. Perencanaan anggaran akan diupayakan mengacu pada kebutuhan dan sasaran di tingkat lapangan

C. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR Yang Mandiri. Kegiatan : Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB. Indikator Kinerja

:

Target

:

Anggaran

:


:


: :

Solusi

:

Meningkatnya Cakupan Peserta KB Aktif dan Masyarakat Peduli KB Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli KB di Desa Mandiri Gotong Royong Jumlah dana sebesar Rp.201.650.000,00 Terbentuknya 253 Kelompok Masyarakat Peduli KB di 253 Desa/Kelurahan. Rp. 172.415.000,00 ( 85,50 % ) Belanja Jasa Nara Sumber tidak terserap karena harus menggunakan Nara sumber dari propinsi (minimal Eselon IV) sedang kegiatan tetap dilaksanakan. Akan dilakukan perbaikan di Tahun mendatang pada kegiatan serupa dengan menggunakan pemateri atau pengajar yang berasal dari wilayah kabupaten sendiri.


D. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja. Kegiatan :

Fasilitasi Forum Pelayanan Keseharan Reproduksi Remaja bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah.

Indikator Kinerja

:

Target Anggaran

: :


:


: :

Solusi

:

Optimalisasi Program KRR melalui Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Sebaya di Luar Sekolah 30 Kelompok PIK KRR Jumlah dana sebesar Rp.100.000.000,00 30 Kelompok PIK KRR/750 org Remaja Rp. 57.320.000,00 ( 57,32 % ) Anggaran direncanakan untuk kegiatan 200 orang namun pada saat efisiensi Anggaran tersisa untuk 100 orang peserta sehingga biaya mamin, nara sumber, perjalanan dinas dalam dan luar daerah tidak terealisasi semua karena jumlah peserta dikurangi. Akan dilakukan perbaikan di Tahun mendatang pada kegiatan serupa dengan menggunakan pemateri atau pengajar yang berasal dari wilayah kabupaten sendiri, jumlah peserta akan diupayakan sesuai dengan rencana.

3.1.4. UNSUR-UNSUR PENDUKUNG PROGRAM. A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat-menyurat Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan

: Optimalisasi Administrasi Perkantoran melalui Jasa pelayanan administrasi surat-menyurat : 1.000 Jenis Surat keluar dalam 12 bulan : Jumlah dana sebesar Rp. 3.000.000,: Rp. 3.000.000,- (0%) : Efisiensi, karena pada dasarnya surat


Solusi

menyurat bisa ditanggunglagi masing-masing kegiatan : -

oleh

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Indikator Kinerja

: Optimalisasi pelayanan kantor melalui jasa komunikasi, air dan listrik

Target

: 1 (Satu) Rekening Telepon; 1 (satu) Rekening Air dan 15 Rekening Listrik : Jumlah dana sebesar Rp. 52.256.500,: Rp. 36.189.713,- (69,25%) : Efisiensi pemakaian jasa komunikasi, air dan listrik. : -

Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. Indikator Kinerja Target


: Optimalisasi pelayanan kantor melalui jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional : 199 unit kendaraan roda dua dan 9 unit kendaraan roda empat ( 2 unit mobil Mupen KB, 1 unit mobil Moyan KB dan 6 Unit Minibus) : Jumlah dana sebesar Rp. 27.150.000,: Rp.20.210.000,- (74,47%) : Efisiensi penggunaan kendaraan. : -

Penyediaan jasa kebersihan kantor Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi pelayanan kantor melalui Penyediaan jasa Kebersihan kantor : 2 Paket Petugas Kebersihan halaman Kantor dan 1 Paket petugas Clearing Service : Jumlah dana sebesar Rp. 15.000.000,: Rp. 14.900.000,- (99,33%) : : -


Penyediaan alat tulis kantor Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi pelayanan kantor melalui Penyediaan alat tulis kantor : 48 jenis ATK Sekretariat BPMKB, 13 jenis ATK 15 UPTB BPMKB : Jumlah dana sebesar Rp. 27.500.000,: Rp. 27.499.100,- (100%) : : -

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi pelayanan kantor melalui Penyediaan barang cetak dan penggandaan : 48 jenis ATK Sekretariat BPMKB, 13 jenis ATK 15 UPTB BPMKB : Jumlah dana sebesar Rp. 18.000.000,: Rp. 18.000.000,- (100%) : : -

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Indikator Kinerja

Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor. : 9 jenis komponen Listrik : Jumlah dana sebesar Rp. 3.500.000,: Rp. 3.500.000,- (100%) : : -

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi Pelayanan Kantor Melalui Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor. : 18 jenis : Jumlah dana sebesar Rp. 3.000.000,: Rp. 3.000.000,- (100%) : : -


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi Pelayanan Kantor Melalui Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-Undangan : 1080 Exemplar (3 Exp x 30 Hari x 12 Bulan) Surat Kabar harian dan 2 Buku Peraturan : Jumlah dana sebesar Rp. 5.000.000,: Rp. 4.860.000,- (97,20%) : : -

Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi Pelayanan Kantor Melalui Penyediaan Makanan dan Minuman : Makan = 108 Dus; Snack = 108 Dus; Air Mineral = 112 Botol : Jumlah dana sebesar Rp. 9.550..000,: Rp.9.540.000,- (99,9%) : : -

Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi Pelayanan Kantor Melalui Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah : 1 Tahun : Jumlah dana sebesar Rp. 82.353.000,: Rp. 82.237.000,- (99,86%) : : -

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeuler Indikator Kinerja Target

: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur melalui pengadaan mabeleur : 2 Jenis



: : : :

Jumlah dana sebesar Rp. 15.000.000,Rp. 15.000.000,- (100%) -

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor. Indikator Kinerja

: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur melalui Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Target : 1 Unit Gedung kator Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp.80.000.000,Realiasasi : Rp.78.350.000,- (97.94%) Permasalahan : Solusi : Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/operasional Indikator Kinerja

: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur melalui Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Target : 199 Unit kendaraan dinas roda dua 9 unit, kendaraan dinas roda empat (2 unit mobil MUPEN KB, 1 unit mobil MOYAN dan 9 unit minibus Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp. 23.200.000,Realiasasi : Rp. 23.200.000,- (100%) Permasalahan : Efisiensi Solusi : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. Indikator Kinerja

: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur melalui Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Target : 3 (tiga) Jenis Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp. 3.500.000,Realiasasi : Rp. 3.500.000,- (100%) Permasalahan : Solusi : Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Indikator : Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Kinerja Prasarana aparatur melalui Pemeliharaan rutin/berkala komputer LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 77

Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: : : : :

10 Unit Komputer PC Jumlah dana sebesar Rp. 5.800.000,Rp. 5.800.000,- (100%) -

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Indikator Kinerja

: Optimalisasi Sarana dan Prasarana aparatur melalui Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Target : 2 unit kendaraan dinas roda empat untuk bidang Program dan Bidang KB, 10 unit kendaraan dinas roda dua untuk bidang Program, PP, Sekretariat dan PKM Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp. 18.950.000.000,Realiasasi : Rp. 16.875.000,- (89,05%) Permasalahan : Solusi : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Indikator Kinerja

: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur melalui Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target : 5 Jenis Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp. 20.400.000,Realiasasi : Rp. 20.400.000,- (100%) Permasalahan : Solusi : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Indikator Kinerja

: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur melalui Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target : 13 Jenis Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp. 41.833.000,Realiasasi : Rp. 41.830.000,- (99.99%) Permasalahan : Solusi : Rehab sedang/ ringan Gedung Kantor Indikator Kinerja Target

: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur : 1 unit



: Jumlah dana sebesar Rp. 200.000.000,: 198.300.000,- (99,15%) : Efisiensi :

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Penetapan Akreditasi Jabatan Fungsional Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi Peningkatan kinerja jabatan fungsional penyuluh KB melalui kegiatan penetapan akreditasi jabatan fungsional : 44 orang jabatan fungsional penyuluh KB : Jumlah dana sebesar Rp. 15.000.000,: Rp.7.873..000,- (52,49%) : Efisiensi : -

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi Peningkatan kinerja pegawai : : : : :

215 pegawai Jumlah dana sebesar Rp. 20.000.000,Rp.20.000..000,- (100%) -

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bagi Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

: Optimalisasi Peningkatan pemahaman hukum dan kinerja pegawai. : 215 pegawai : Jumlah dana sebesar Rp. 40.000.000,: Rp.40.000.000,- (100%) : :


D. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Indikator Kinerja

: Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target : 85 Buku (RENJA= 15 buku, DPA= 15 buku, DPPA= 15 buku, RKA= 15 buku, LAKIP= 15 buku dan 10 buku hasil MONEV pada 15 UPT BPMKB (30 Kecamatan) ) Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp. 47.000.000,Realiasasi : Rp. 44.103.900,- (93,84%) Permasalahan : Efisiensi Solusi : Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Indikator Kinerja

: Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Target : 10 buku Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp. 4.000.000,Realiasasi : Rp. 4.000.000,- (100%) Permasalahan : Solusi : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Indikator Kinerja

: Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Target : 1 Paket Anggaran : Jumlah dana sebesar Rp.7.000.000,Realiasasi : Rp. 7.000.000,- (100%) Permasalahan : Solusi : Penyusunan pelaporan Barang Milik Daerah Indikator Kinerja Target

: Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Barang Milik daerah : 1 Paket



: : : :

Jumlah dana sebesar Rp.5.000.000,Rp. 5.000.000,- (100%) -

Penyusunan Pelaporan Indikator Kinerja Target Anggaran Realiasasi Permasalahan Solusi

Akhir Barang Milik Daerah

: Optimalisasi Pelaporan Akhir Barnag Milik Daerah : 1 Paket : Jumlah dana sebesar Rp.5.000.000,: Rp. 5.000.000,- (100%) : : -

3.1.5. HASIL- HASIL KEGIATAN TAHUN 2015. 1.

PELAKSANAAN BHAKTI TNI-AL Tahun 2015 Pelaksanaan kegiatan bhakti TNI AL tahun 2015 dilaksanakan melalui beberapa tahap ; a. Tahap Perencanaan. 1) Tanggal 15 agustus 2015 TNI AL membentuk tim survey untuk mengecek daerah sasaran yang dikoordinasikan dengan pemerintahan desa Muara Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. 2) Tanggal 25 Agustus 2015 TNI AL dan Pemda Kab. Subang mensurvey lokasi sasaran kegiatan serta penyiapan posko dengan sasaran sebagai berikut : a). Sasaran fisik antara lain : (1). Rehab Mushola : 4 Unit (2). Pengerasan Jalan Desa sepanjang : 200 Meter (3). Perbaikan Madrasah Diniyah : 1 unit b). Sasaran Non Fisik (1). Pelayanan kesehatan berupa : - Pengobatan Umum - Pelayanan KB - khitanan masal (2). Penyuluhan : - Penyuluhan Peta Laut dan wilayah penangkapan ikan - Penyuluhan bela negara - Penyuluhan kesehatan gigi siswa SD (3). Pembinaan Pramuka Saka Bahari


c). Tanggal 7 September 2015 mensosialisasikan kegiatan bhakti TNI AL kepada warga masyarakat desa Muara yang dihadiri oleh pemerintahan kecamatan dan BPMKB kab. subang. d). Tanggal 14 s/d 15 September 2015 persiapan pencanangan bhakti TNI AL dengan menyiapkan surat undangan, sarana upacara pembukaan bhakti TNI AL di desa Muara Kec. Blanakan. e). Tanggal 16 September 2015 upacara pembukaan Bhakti TNI AL yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, SKPD Kabupaten unsur Kesatuan TNI Angkata Darat, Laut, Udara, Kepolisian siswa SMK serta OrMas dan tokoh masyarakat yang mendukung dalam Program Bhakti TNI AL. Adapun sebagai Inspektur Upacara adalah Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut Cirebon. f). Dari tanggal 17 s/d 21 September 2015 pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik yang dikerjakan oleh TNI AL, Pemerintahan Desa, Kecamatan dan warga Masyarakat Desa Muara. Adapun kegiatan fisik berupa :  Pengerasan jalan Desa arah Tempat Pelelangan Ikan sepanjang 200 Meter;  Rehab mushola Nurul Hidayah RT.03 RW.05 Dusun Sukamana.  Rehab Mushola Nurul Jannah RT. 02 RW. O4 Dusun Sukamulya.  Rehab Mushola At’ Taubah RT. 01 RW 04 Dusun Sukaasih.  Rehab Mushola Nurul Hikmah RT 02 RW. 03 Dusun Sukaasih.  Rehab Madrasah Diniyah Mubtabi’in RT. 02 RW. 01 Dusun Sindang Laut 1. Kegiatan Non Fisik berupa :  Penyuluhan peta laut indonesia.  Penyuluhan Bela Negara.  Penyuluhan kesehatan Gigi anak Usia SD.  Pembinaan Remaja Pramuka Saka Bahari.  Pengobatan Umum gratis.  Pelayanan KB gratis.  Sunatan Masal. g). Tanggal 22 September 2015 Penutupan Kegiatan Bhakti TNI Angkatan Laut yang ditutup oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut Cirebon. LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 82

2. PELAKSANAAN KEGIATAN TMMD Ke 94 Tahun 2015 A. LOKASI Desa lokasi yaitu Desa Curugrendeng dan Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Program TMMD ke-94 Tahun 2015. B. JADWAL PELAKSANAAN Sesuai dengan jadwal dan petunjuk dari tingkat atas, kegiatan TMMD berlangsung selama 21 (dua puluh satu) hari yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2015 s/d 27 Mei 2015. Hal ini disesuaikan dengan kesiapan pengadaan material dari swadaya masyarakat, realisasi bantuan biaya penyelenggara dari APBD Kabupaten Subang dan bantuan biaya penunjang dari APBD Provinsi Jawa Barat. C. SASARAN KEGIATAN 1. Kegiatan Fisik a.

Sasaran Pokok 1)

Pengerasan jalan sepanjang 1.000 M x 3 M yang

menghubungkan antara Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak dan Desa Cisaat Kecamatan Ciater;

b.

2)

Pembuatan TPT sepanjang 100 M;

3)

Pembuatan Gorong-gorong Plat 1 buah.

Sasaran Tambahan 1)

Bedah rumah 6 unit;

2)

Pembuatan Poskamling 4 buah;

3)

Pengecatan Mushola 4 unit;

4)

Penanaman pohon/penghijauan 3.500 pohon

2. Kegiatan Non Fisik Kegiatan Non Fisik adalah pembinaan teritorial, antara lain berupa kegiatan Anjangsono kepada tokoh masyarakat, menghadiri rapat-rapat/musyawarah yang diselenggarakan baik di tingkat Desa, Dusun maupun di tingkat RW/RT dalam upaya memotivasi LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 83

masyarakat khususnya

dalam untuk

penggalian

sumberdaya

mensukseskan

kegiatan

pembangunan

TNI

Manunggal

Membangun Desa serta diskusi tentang kesadaran bernegara dan bela negara yang dilaksanakan oleh Dansatlak, Danramil Jalancagak serta Muspika yang pelaksanaannya dilaksanakan pada malam hari atau pada waktu senggang di saat istirahat pada pengerjaan sasaran kegiatan fisik. Adapun

jadwal

kegiatan

non

fisik

diatur

sebagai

berikut : 1. Tanggal 07 Mei 2015, pukul 09.00 – selesai, Upacara Pembukaan TMMD ke-94 di lapang bola Desa Curugrendeng Kecamatan Jalancagak; 2. Tanggal 08 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Kependudukan oleh unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang; 3. Tanggal 09 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Bela

Negara

oleh

unsur

Kesatuan

Bangsa

(Kesbang)

Kabupaten Subang dan Linmas; 4. Tanggal 11 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Kesadaran Sadar Hukum oleh unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Subang; 5. Tanggal 12 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Pembibitan Tanaman Pangan oleh unsur BP4K2P Kabupaten Subang; 6. Tanggal 13 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Kerukunan Umat Beragama oleh unsur Departemen Agama Kabupaten Subang; 7. Tanggal 15 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Lingkungan Perumahan Pemukiman oleh unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;


8. Tanggal 18 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Keluarga Sehat oleh unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Subang; 9. Tanggal 19 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Membayar Pajak Bumi dan Bangunan oleh unsur Dinas Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

Kabupaten Subang; 10. Tanggal 20 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Teknologi Tepat Guna oleh unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang; 11. Tanggal 21 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Bahaya Narkoba oleh unsur Kepolisian Resort Subang; 12. Tanggal 22 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang UU No. 6 Tahun 2014 oleh unsur Bagian Pemerintah Desa Setda Kabupaten Subang; 13. Tanggal 23 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Pendidikan Dasar 12 Tahun oleh unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang; 14. Tanggal 25 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, penyuluhan tentang Keluarga

Berencana

oleh

unsur

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang; 15. Tanggal 26 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, Persiapan Penutupan Kegiatan TMMD ke-94 oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dan Kodim 0605 Subang; 16. Tanggal 27 Mei 2015, Pkl. 09.00 – selesai, Upacara Penutupan TMMD

ke-94

di

Lapangan

bola

Desa

Curugrendeng

Kecamatan Jalancagak. D.

PENGERAHAN TENAGA KERJA a. Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) selama berlangsungnya kegiatan


direncanakan

berjumlah

4.011

orang

dengan

perhitungan

rata-rata perhari : Masyarakat

: 60 orang

Tenaga Teknis dari unsur PU Bina Marga, BPMKB, BAPPEDA dan dari unsur KODIM 0605/Subang

:

11 orang

TNI 3 (tiga) SSK

: 120 orang

jumlah

: 191 orang

b. Jadwal Tenaga Kerja 1) Masyarakat 60 orang perhari diatur : (1). Pukul 08.00 – 12.00 WIB

: 30 orang

(2). Pukul 12.30 – 17.00 WIB

: 30 orang

2) Tenaga Teknis 11 orang bekerja dari pukul 08.00 – 17.00 WIB; 3) TNI 120 orang bekerja dari pukul 08.00 – 17.00 WIB. E. MASALAH/HAMBATAN DAN PEMECAHANNYA 1. Masalah/Hambatan a. Salah

satu

masalah/hambatan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan/pengerjaan kegiatan TMMD ke-94 adalah sering terjadinya hujan pada siang hari sehingga menghambat pengerjaan fisik; b. Pada pagi hari sampai menjelang siang hanya sedikit masyarakat yang dapat membantu pengerjaan kegiatan fisik dikarenakan mayoritas penduduk Desa Curugrendeng dan Desa Jalancagak

bermata

pencaharian

sebagai

petani

sehingga masyarakat disana pada pagi hari kebanyakan pergi ke sawah atau ladang. 2. Upaya Pemecahannya a. Mengoptimalkan mendahulukan

pelaksanaan pengerasan

kerja

jalan,

dengan

cara

pembuatan

TPT,

pembuatan gorong-gorong, Rehab Rumah, Pembuatan Pos Kamling pada pagi hari sampai menjelang siang, bila terjadi hujan maka pekerjaan dialihkan ke kegiatan fisik LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 86

lain

yang

tidak

terhambat

oleh

hujan

misalnya

pengecatan mushola. b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Desa dalam melaksanakan kegiatan gotong royong pada

sore hari

ataupun malam hari untuk membantu mengerjakan pekerjaan fisik.


3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN BSMSS A. WAKTU PELAKSANAAN Kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun 2015 di Kabupaten Subang dilaksanaka selama 14 (empat belas) hari, dimulai dari tanggal 2 September 2015 sampai dengan 15 September 2015. B.

SASARAN KEGIATAN 1. Kegiatan Fisik a. Pengaspalan jalan Desa sepanjang 1300 meter x 3 meter; b. Pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan Desa Sepanjang 500 Meter x Lebar 0.40 Meter; c. Rehab rumah tidak layak huni sebanyak 4 Rumah; d. Pembuatan Pos Kamling 2 Unit; e. Pelaburan Musolah dan Masjid 2 Unit. 2. Kegiatan Non Fisik a. Pembinaan Teritorial melalui anjangsono kepada tokoh masyarakat; b. Rapat koordinasi perencanaan/pelaksanaan/evaluasi di Tingkat Desa; c. Penyuluhan Kesadaran Bernegara; d. Bakti sosial selayanan (pemasangan dan pemeriksaan) KB.

C.

PENGERAHAN TENAGA KERJA Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan fisik selama 14 (empat belas) hari berjumlah 1.358 orang dengan kehadiran rata-rata perhari : 1. Unsur TNI dari KODIM 0605 Subang : 30 Orang 2. Tim Teknis (Tim fasilitasi Program BSMSS dari unsur BPMKB,BAPEDA dan Dinas Bina Marga) : 7 Orang 3. Masyarakat Desa Kalijati Timur 60 Orang ------------------Jumlah : 97 Orang


D. M A S A L A H Dari hasil kegiatan BSMSS yang sudah dilaksanakan pada umumnya berupa peningkatan prasarana perhubungan desa baik berupa pengaspalan jalan pembuatan Tembok Penahan Tanah (Lening drainase), Rehab rumah tidak layakhuni namun saat ini hasil dari kegiatan BSMSS tersebut tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan masyarakat secara maksimal oleh TNI, maupun pemerintah Daerah, karena keterbatasan dana dan waktu. Untuk pemeliharaan hasil kegiatan BSMSS diperluka komitmen yang kuat dimasyarakat sehingga bangunan (aset) yang sudah dibuat dapat terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat, manakala aset tersebut memerlukan perbaikan sedangkan dana pendukung tidak ada hal ini harus diantisipasi secara tepat. E.

PEMECAHAN MASALAH

Secara bertahap setiap satu tahun sekali untuk pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan dari hasil kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa dapat diantisipasi melalui Program BSMSS namun kegiatan tersebut tidak mampu untuk menanggulangi secara keseluruhan akan tetapi dengan upaya mengoptimalkan swadaya masyarakat dan kegotong-royongan dari masyarakat baik berupa sumbangan materi maupun tenaga kerja dapat mengantisipasi hal tersebut, disamping itu juga mengarahkan Program/kegiatan lainnya seperti Pemanfaatan PNPM, Program BKUD/K dan ADD serta program Pembangunan infrastruktur perdesaan serta program-program lainnya. 4. LOMBA TTG TINGKAT SMK TAHUN 2015 i.

ii.

Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna ( TTG ), Tingkat SMK se kabupaten Subang, Provinsi dan Nasional sebagai media pendekat dan perekat antara masyarakat pengguna teknologi dalam hal ini sekolah dan sumber teknologi, harus dibangun dan dikembangkan sebagai lembaga pelayanan publik dalam bidang jasa informasi dan penyedia Teknologi Tepat Guna ( TTG ) bagi masyarakat yang dikelola secara mandiri, berkelanjutan dan profesional; Peranan Strategis Lomba Teknologi Tepat Guna ( TTG ) Tingkat SMK se kabupaten Subang,Provinsi dan Nasional sangat urgen terutama dalam mendukung pemamfaatan sumber Daya Lokal


menuju peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing peningkatan masyarakat dalam upaya perbaikan kelembagaan Teknologi Tepat Guna ( TTG ). iii. SARAN 1. Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna ( TTG ) perlu dilaksanakan secara rutin yang melibatkan Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat dari semua kecamatan yang ada di kabupaten Subang; 2. Untuk memperoleh hasil yang optimal, dalam Lomba Gelar TTG harus melibatkan SKPD yang mempunyai keterkaitan dengan program Teknologi Tepat Guna, misalanya : Dinas Indagsar, Dinas Pertambangan dan energi dan unsur LIPI sebagai lembaga pemilik Teknogi. iv. PERMASALAHAN YANG TIMBUL Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna, yang bertujuan menjembatani masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna dengan sumber TTG dan memberikan kemudahan kepada masyakarat dalam, memperoleh pelayanan teknis, pelaporan informasi dan promosi serta orientasi Teknologi Tepat Guna ( TTG ), sehingga bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat lebih produktif dan berpikir rasional dalam mengembangkan sumber daya alam khususnya yang ada disekitar mereka tinggal sehingga dapat meningkatan pendapatan. Untuk mencapai hal tersebut diatas tidak mudah karena dihadapkan kepada beberapa permasalahan yang cukup klasik diantaranya adalah : 1. Tidak setiap sekolah SMK memiliki teknologi unggulan; 2. Waktu pelaksanaan lomba Gelar TTG berbarengan dengan waktu Ujian Nasional; 3. Pihak sekolah belum memahami tujuan dari lomba TTG ; 4. Lomba TTG dianggap menghambur-hamburkan biaya.

v.

UPAYA PEMECAHAN Untuk bisa memanfaatkan Teknologi Tepat Guna ( TTG ) secara optimal, maka perlu diperhatikan adalah : 1. Diperlukan akses informasi yang langsung bisa diterima oleh masyarakat melalui Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna ( TTG


) Tingkat SMK sekabupaten Subang yang berkelanjutan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia profesional dibidangnya; 2. Untuk mengatasi permasalahan permodalan perlu campur tangan pemerintah melalui pendanaan yang dianggarkan melalui APBD kabupaten tahun berikutnya; 3. Perlu Mengadakan Lomba Gelar TTG secara rutin baik tingkat Pelajar, Mahasiswa maupun Masyarakat ; 4. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut hasil dari produk tersebut sehingga benar-benar berdaya guna bagi masyarakat. b. LAIN-LAIN Pelaksanaan Lomba Gelar TTG tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 yang berlokasi di Cimahi Compention Hall , berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui PengelolaanTeknologi Tepat Guna. 5. Monitoring dan Bintek Profil Desa A. Sasaran Pelaksanaan Bintek Profil Desa dan Kelurahan. Sasaran utama dalam Bintek Profil Desa dan Kelurahan tahun 2015 adalah: 1.Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan 2.Terselenggaranya pendataan profil Desa dan Kelurahan yang valid 3.Terselenggaranya analisis Profil Desa dan Kelurahan 4.Terpenuhinya data perkembangan Desa dan Kelurahan 5.Terbentuknya SK Kepala Desa /Lurah tentang Pembentukan POKJA Profil Desa dan Kelurahan. B. PEMBIAYAAN BINTEK PROFIL DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2015 a). Monitoring Profil Desa Tahun 2015 Biaya penyelenggaraan Bintek Profil Desa dan Kelurahan Tahun 2015 di kabupaten Subang pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten Subang Tahun 2015 dari Kode Belanja 1.22.1.22.02.18.05.dengan alokasi dan peruntukannya. b). Lain-lain Pelaksanaan Penyelenggaraan Bintek Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Subang Tahun 2015 berpedoman kepada Permendagri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahann.sedangkan LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 91

C. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA Permasalahan yang Timbul Dalam Bintek Profil Desa dan Kelurahan a. SDM Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan masih Gaptek b. Pendataan Profil Desa yang belum valid c. Analisis Profil Desa belum maksimal d. Belum lengkapnya data perkembangan Desa dan Kelurahan e. Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah Tentang Pembentukan POKJA Profil Desa dan Kelurahan belum ada Upaya Pemecahan: 1. Untuk pelaksanaan Bintek Profil Desa dan Kelurahan kami membentuk Tim Khusus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga memudahkan pelaksanaan monitoring Profil Desa/Kelurahan; 2. Pembentukan POKJA Profil Desa dan Kelurahan, untuk lebih mempermudah pekerjaan pendataan Profil Desa dan Kelurahan D. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1). Bintek Profil Desa dan Kelurahan yang mencakup potensi Desa, Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan , Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan, dan Entry Data, pada prinsipnya sangat dibutuhkan oleh Desa dan Kelurahan untuk menghasilkan data yang Valid, akan tetapi dilapangan masih belum didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memahami akan pentingnya sebuah data sehingga data yang ada sifatnya kurang bisa dipertanggung jawabkan. 2). Metode Bintek Profil Desa dan Kelurahan menggunakan metode Jemput bola, artinya Tim mengumpulkan Peserta Bintek di tiap-tiap kecamatan yang ditunjuk untuk memudahkan peserta.

6.

PELAKSANAAN LOMBA DESA TAHUN 2015

A. Umum Dalam rangka menyikapi era reformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan , maka penyelenggaraan Lomba tersebut merupakan suatu sistem yang dimulai dari perlombaan Tingkat Kecamatan, Perlombaan Tingkat LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 92

Kabupaten/Kota dan Perlombaan Tingkat Provinsi, dengan maksud dan tujuan adalah sebagai berikut : 1). Sebagai salah satu alat evaluasi keberhasilan pembangunan masyarakat Desa dan Kelurahan; 2). Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui gerakan Gotong Royong dalam membangun Desa/Kelurahan; 3). Memberikan motivasi kepada masyarakat dalam membangun dirinya, keluarganya, lingkungan Desa/Kelurahannya sehingga terjadi perubahan karakter masyarakat dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat. B. Dasar Pelaksanaan 1). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan; 2). Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat Nomor 147.44/0523/Pemdes/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal pelaksanaan Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2013; 3). Keputusan Bupati Subang Nomor 147.111/Kep. 356 – BPMKB/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Program Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang Tahun 2011; 4). Keputusan Bupati Subang Nomor 147.44/Kep. –BPMKB/2012 tanggal tahun 2012 tentang penetapan lokasi D/KMGR Tahap III Tingkat Kabupaten Subang; 5). Keputusan Bupati Subang Nomor 147.44/Kep. –BPMKB/2012 tanggal tahun 2012 tentang Pembinaan D/KMGR Tahap III Tingkat Kabupaten Subang; 6). Keputusan Bupati Subang Nomor 147.44/Kep. –BPMKB/2013 tanggal tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Evaluasi D/KMGR Tahap III Tingkat Kabupaten Subang; 7). Surat Sekretaris daerah Kabupaten Subang Nomor 147.44/Kep. –BPMKB/2012 tanggal tahun 2012 tentang Pelaksanaan Evaluasi D/KMGR Tahap III Tingkat Kabupaten Subang.

C. LOMBA DESA KINERJA TINGKAT WILAYAH IV PURWAKARTA TAHUN 2015 Nama Desa Desa yang menjadi Perwakilan Kabupaten Subang Pada Lomba Desa Kinerja Tingkat Wilayah IV Purwakarta adalah Desa Leles Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang, yang merupakan LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 93

juara umum Lomba Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Pemodelan Batch IV Tahun 2014. Sasaran Penilaian Sasaran Lomba Desa Kinerja Tingkat Wilayah IV Purwakarta Tahun 2015 meliputi 8 ( delapan )Indikator Penilaian, yaitu : 1. Indikator Pendidikan Masyarakat 2. Indikator Kesehatan Masyarakat 3. Indikator Ekonomi Masyarakat 4. Indikator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 5. Indikator Partisipasi Masyarakat 6. Indikator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 7. Indikator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 8. Indikator Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan Sistem Penilaian 1. Tahap Pertama Melakukan Penilaian langsung terhadap 4 (empat ) Desa/Kelurahan diwilayah IV Purwakarta Tingkat Provinsi Jawa Barat dengan memverifikasi Data Profil Desa/Kelurahan guna mengamati kegiatan masyarakat yang belum tercatat dalam Profil Desa/Kelurahan; 2. Tahap Kedua Melakukan penilaian langsung untuk menentukan juara yang mewakili Wilayah IV Provinsi Jawa Barat. Tertib Penilaian Tertib penilaian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, dan Keputusan Bupati Subang Nomor 147. 111 / Kep. 356 – BPMKB / 2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Program Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang Tahun 2011 serta Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat Nomor 147.44/0523/Pemdes/2013 tanggal 22 Mei 2013 perihal pelaksanaan Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2015. Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Lomba Desa Kinerja Tingkat Wilayah IV Puwakarta Tahun 2015 dilaksanakan Pada : Hari : Senin Tanggal : 25 Mei 2015 Waktu : Pk.08.30 s.d 16.00 WIB Tempat : Kantor Pemerintahan Desa Leles Kecamatan Sagalaherang LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 94

Hasil Yang Dicapai Dari hasil penyebaran Daftar Isian Profil Desa/Kelurahan Tahun 2015 dan Verifikasi yang dilakukan oleh Tim penilai Perlombaan Desa/Kelurahan Wilayah IV Purwakarta Tingkat Provinsi Jawa Barat Desa Leles Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang tidak masuk nominasi Wilayah Purwakarta, dan secara otomatis tidak masuk ketingkat Provinsi Jawa Barat. D. PEMBIAYAAN

LOMBA DESA TAHUN 2015

Lomba Desa Tahun 2015 Biaya penyelenggaraan Perlombaan Desa /Kelurahan Kinerja Tingkat Kabupaten Subang Tahun 2015 di kabupaten Subang pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten Subang Tahun 2015 dari Kode Belanja 1.22.1.22.02.18.05 dengan alokasi dan peruntukannya. Lain-lain Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlombaan Kinerja Desa / Kelurahan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa/kelurahan. E. PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA Permasalahan Yang Timbul Permasalahan yang Timbul Dalam Lomba Desa Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Tahun 2010 – 2014 dan Peraturan Bupati Subang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Program Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong di Kabupaten Subang Tahun 2010-2014, Kabupaten Subang tidak mengalokasikan dana untuk Perlombaan Desa / Kelurahan Tahun 2014, karena menyelenggarakan Perlombaan Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong. Upaya Pemecahan Untuk pelaksanaan perlombaan Desa/Kelurahan Tahun 2015, Kabupaten Subang tetap mengikuti perlombaan Tingkat Wilayah IV, yang diwakili oleh Desa Leles Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang sebagai Juara Umum Evaluasi Kinerja LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 95

Program Desa/Kelurahan Mandiri Gotong Royong Batch IV Tahun 2015. F. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1). Bahwa Perlombaan Kinerja Desa/Kelurahan yang penilaiannya didasarkan pada 8 ( delapan ) Bobot Indikator baru dipahami oleh masyarakat dan aparat terkait saja, karena hasil outputnya bersifat angka/nilai/ skor dan prosentase saja, sedangkan peningkatan kinerja pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan secara fisik tidak nampak secara kongkrit, sehingga perbedaan yang nyata antara Desa Jura/terbaik dengan Desa Non Juara/terbaik tidak nampak secara signifikan. 2).

Metode Penilaian dengan meminimalkan kegiatan seremonial kiranya dapat diterapkan, namun hal ini ternyata dilapangan kurang memberiakn gaung terhadap masyarakat.

Saran - Saran : 1. Penilaian Perlombaan Kinerja Desa/kelurahan dengan mengedepankan 8 ( delapan ) indikator penilaian agar disempurnakan dan dilengkapi dengan peningkatan Kinerjapembanguanan masyarakat Desa/Kelurahan yang kongkrit dilihat oleh masyarakat Desa/Kelurahan, sehingga Desa/Kelurahan Juara/terbaik secara nyata dapat dibedakan dengan Desa/Kelurahan yang bukan Juara. 2. Mengingat metode penilaian 8 ( delapan ) indikator ini berlaku secara Nasional, disarankan kepada tingkat atas dalam mensosialisasikan kegiatan ini dilengkapi media lain yang mudah sampai kemasyarakat.

9. Bantuan Operasional Tenaga Penggerak Desa /Kelurahan (TPD/K) 103 orang x Rp. 8000.000,- x 12 bulan = Rp. 988.800.000,-.


10. Bantuan Dana Pemerintah Pusat (APBN) Daftar lokasi Kecamatan dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

N O

LOKASI KECAMATAN

TOTAL BLM (Rp) DANA OPERASIONAL KEGIATAN (DOK)

1

2

1

BINONG

2

TANJUNGSIANG

SUB TOTAL (Rp)

PERENCANAAN (Rp)

PELATIHAN MASY. (Rp)

SUB TOTAL (Rp)

4

5

6

7 (5+6)

8 (4+7)

85.450.000

710.450.000

93.450.000

893.450.000

85.450.000

585.450.000

79.450.000

679.450.000

343.800.000

2.868.800.000

625.000.000

58.000.000

27.450.000

800.000.000

63.000.000

30.450.000

3

CIBOGO

500.000.000

58.000.000

27.450.000

4

LEGONKULON

600.000.000

58.000.000

21.450.000

JUMLAH

2.525.000.000

237.000.000

106.800.000

Perdesaan Generasi (PNPM Mandiri Perdesaan Generasi Sehat dan Cerdas) di Kabupaten. 11. Pada

Kegiatan Program Keluarga Berencana hakekatnya

pembangunan

nasional

ditujukan

untuk

meningkatkan kualitas penduduk yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu kebijakan dan program kependudukan, termasuk program KB tidak semata- mata hanya sebagai upaya mempengaruhi pola dan arah demografi tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, Secara garis besar terdapat tiga aspek permasalah kependudukan di Indonesia.

Pertama

berkaitan

dengan

kuantitas

penduduk.

Dalam

permasalahan ini antara lain diwarnai dengan jumlah yang besar disertai dengan pertumbuhan yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi, struktur umur muda. Kedua berkenaan dengan kualitas penduduk seperti angka kematian LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 97

tinggi, pendidikan rendah, angka kemiskinan tinggi. Ketiga adalah persebaran penduduk antar wilayah yang sangat timpang, baik antar pulau maupun atar perkotaan dan perdesaan. Diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup saat lahir, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun

ke atas, dan angka gabungan partisipasi kasar jenjang

pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan Pendapatan Domestik Brutto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli, tahun 2010 Indonesia menempati urutan 108 dari 169 negara yang mempunyai IPM, sementara di ASEAN Indonesia menempati posisi 6 di atas Vietnam, Timor Leste, Kamboja dan Myanmar (The United Nations Development Programme (UNDP), 2010). Kualitas penduduk Indonesia yang masih rendah ini terjadi hampir seluruh wi1.layah, baik di daerah padat maupun di daerah jarang penduduk. Jika kelahiran penduduk tidak dikelola, maka akan semakin banyak pendudukpenduduk baru dengan kualitas yang rendah. Daerah yang saat ini jarang penduduknya akan semakin diisi oleh penduduk baru yang rendah pula kualitasnya. Dampaknya adalah akan semakin sulit bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Dalam konteks kualitas penduduk yang rendah, penting untuk digarisbawahi bahwa ada kaitan yang erat antara angka kelahiran dengan

kemiskinan. Berbagai hasil survey menunjukkan bahwa Total Fertility Rate (TFR) perempuan dengan indeks kesejahteraan terendah (miskin) lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dengan indeks kesejahteraan tinggi. Fenomena ini mempunyai implikasi yang mendasar bagi keberhasilan pembangunan di Indonesia. Kalau program KB tidak berhasil, khususnya dalam hal memberikan pelayanan kontrasepsi bagi penduduk miskin dapat dipastikan upaya

untuk

mengentaskan

kemiskinan

akan

semakin

sulit,

karena

pertumbuhan penduduk miskin ini akan jauh lebih cepat dari mereka yang tidak miskin sehingga jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia akan semakin besar. Dalamn konteks ini Program KB dapat berfungsi LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 98

sebagai pemutus ”Lingkaran Setan ” kemiskinan di Indonesia. Berkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, pada tahun 2011 salah satu fokus kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana adalah Revitalisasi Program KB, yang diprioritaskan pada : 1). Mengembangkan dan melakukan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk; 2). Melakukan pembinaan dan peningkatan kemandirian Keluarga Berencana; 3). Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat; 4). Meningkatkan pemanfaatan Sistem dan Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi; 5).

Meningkatkan

kapasitas

Sumber

Daya

Manusia,

penelitian

dan

pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana; 6). Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan CAKUPAN PENCAPAIAN PROGRAM KB KABUPATEN SUBANG NO

1..

KEGIATAN

PENCAPAIAN

PESERTA

TAHUN

TAHUN

TAHUN

2013

2014

2015

65,98

68,87

69,14

KB AKTIF PER PUS 2..

BINA KELUARGA BALITA

59,36%

60%

60,51%

KELUARGA

30

60

90

REMAJA PERCONTOHAN 4.

BINA KELUARGA LANSIA

0,51% NAIK

(HOLISTIK INTEGRATIF) BINA

0,27% NAIK

PERCONTOHAN

3.

%

NAIK 50%

30


60

90

50%

PERCONTOHAN 5.

Data Keluarga ONLINE

6.

Peserta KB Baru 1 tahun

45%

86%

94%

62.775 Aks

66.585

8% 81,58 dari target 2015 (81.624 Aks)

Guna mendukung kegiatan RKP2015 tersebut, maka Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran dan mendistribusikan : Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014 ke Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Subang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 1,870.430.100,-dengan rincian APBN Rp 1.637.070.000,- Pendamping dan Penunjang APBD Kabupaten Rp 233.360.100,-


12. Program Unggulan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Pelaksanaan Pencanangan Buklan Bhakti Gotiong Royong Masyarakat XII Kabupaten Subang tahun2015 dilaksanakan di Desa Pagaden Kecamatan Pagaden sekaligus Pencanangan Tingkat Jawa barat. Adapun kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan penuh, dengan lokasi Bhakti Sosial dilakukan di 245 desa dan 8 Kelurahan se Kabupaten Subang. Dalam bentuk fisik dan non fisik dengan melibatkan seluruh komponen mulai dari Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Keluarahan serta Masyarakat. Kegiatan Pokok pada lokasi Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong di Desa Pagaden

Kecamatan Pagaden adalah Normalisasi Saluran Air Sungai

Cigadung di Desa Pagaden, Perbaikan Perumahan Warga masyarakat sebanyak 46 Rumah : a. Untuk warga Desa

Pagaden 10 Rumah dengan sumber dana Program APBD

Propinsi Jawa Barat b. Untuk warga Kesomalang, Cisalak, Jalancagak, Tanjunsiang, 36 Rumah dengan sumber dana Program APBD Kabupaten Subang (Masukan dari Hasil Musrenbang 2014). Dana yang dihabiskan untuk perbaikan rumah warga berjumlah Rp 280.000.000,- Bantuan Propinsi dan 395.000.000,- Bantuan APBD Kabupaten Subang. Sementara Hasil Kegiatan Tambahan, dengan beberapa bantuan fasilitas pendukung tugas dan penghargaan kepada beberapa pihak antara lain : 1). Donor Darah 2). Pelayanan Akseptor KB 3). Gelar Produk ekonomi rakyat LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 101

4). Pemasaran hasil produk makanan khas dari kelompok UPPKS dan UP2K-PKK 6). Pemberian Piala dan Hadiah Kejuaraan.

13. Prestasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana. Pemberdayaan masyarakat dalam arti bahwa meningkatkan pengetahuan masyarakat,

kemauan

masyarakat

dan

kemampuan

masyarakat

untuk

memperbaharui kehidupan demi masa depannya melalui pemanfaatan intervensi berbagai program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Selain itu pula memberikan kewenangan secara

proporsional

kepada

masyarakat

untuk

membangun

diri

dan

lingkungannya, karena melalui pemberian wewenang akan mampu mendorong inisiatif dan kemandirian masyarakat dalam membangun masa depannya. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat, kemauan masyarakat dan kemampuan

masyarakat

dalam

menyongsong

kehidupan

berkeluarga

tergambarkan melalui peran aktif keluarga menjadi peserta KB baru, Peserta KB Aktif dan upaya peningkatan Ketahanan Keluarga dengan aktif meningkatkan keterampilan dan peningkatan pengetahuan dalam kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bina Keluarga Kesiapan Masuk Sekolah/ PAUD, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), sekalipun Tahun2014 tidak ada stimulan bantuan dana Modal Kelompok tetapi setidaknya kelompok bertahan menjaga usahanya dan memanfaatkan Modal yang mereka simpan sendiri pada Asosiasi Kelompok UPPKS. Hal ini dapat kita lihat pada tabel-tabel sebagai berikut : Prestasi lain yang diperoleh tahun 2015 antara lain : 1. JUARA I TK. PROPINSI - KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIAN (BKL) TK. JAWA BARAT DALAM HARI LANJUT USIA 2. JUARA I TK. PROPINSI JAWA BARAT - KESATUAN GERAK PKK-KB KESEHATAN TK. PROPINSI JAWA BARAT – KATAGORI PRILAKU HIDUP BERSIH SEHAT. 3. JUARA I TK. PROPINSI JAWA BARAT - PAGUYUBAN KB PRIA 4. JUARA HARAPAN I TK. PROPINSI JAWA BARAT – LOMBA POSYANDU LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 102

5. JUARA HARAPAN II TK.PROPINSI JAWA BARAT – KADER POSYANDU 6. JUARA I TK. JAWA BARAT- KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) – KREATIFITAS PEKKA 7. JUARA III TK. JAWA BARAT – P2WKSS DALAM BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT. 8. JUARA III TK. PROPINSI JAWA BARAT - LOMBA 10 PROGRAM POKOK PKK BIDANG ADMINISTRASI.

3.1.5. ANALISA PERMASALAHAN YANG MASIH DIHADAPI BPMKB KABUPATEN SUBANG a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai 3 (tiga) urusan besar yaitu urusan Pemberdayaan Masyarakat, Urusan Keluarga Berencana, dan urusan Pemberdayaan Perempuan, secara struktural sangat gemuk tetapi secara fungsi sangat besar, idealnya lembaga ini harus minimal terbagi dalam Dua lembaga yaitu yang menangani Pemberdayaan masyarakat dan yang menangai keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan. b. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ada intervensi Pemberdayaan Masyarakat yang terputus yaitu urusan pemerintahan desa, yang mana kalau di tingkat propinsi BPM dan PD itu menjadi urusan yang di satu lembagakan. c. Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang, masih mengalami kondisi operasional yang sulit karena keberadaan personil yang di lapangan terutama Petugas Penyuluh Keluarga Berencana hanya tersisa 56 orang dengan kondisi belum 19 orang Belum Mengikuti Latihan Dasar Umum, dari 253 desa/ kelurahan yang harus mereka bina, artinya 1 petugas harus membina 5-6 desa. 3.1.6. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA a. Melakukan advokasi pada Pimpinan tentang kondisi Lembaga dan mengajukan pada Bagian Organisasi tentang Restrukturisasi BPMKB, konsultasi Ke Biro Hukum BKKBN Pusat terkait Wacana Kelembagaan Baru. b. Meningkatkan Koordinasi dengan lembaga terkait tentang penanganan urusan LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 103

bersama terutama dengan Bagian Pemerintahan Setda Subang, masalah urusan Pemerintahan Desa. c. Mengoptimalkan Tenaga Penggerak Desa (TPD) bantuan Gubernur dan diperkuat dengan Dukungan Bupati Subang, sebagai tenaga honorer yang ditugaskan sebagai Tenaga Full Time pada penyuluhan di lapangan, disamping melakukan kemitraan yang kuat dengan Pos KB desa sebagai Institusi masyarakat pedesaan yang selanjutnya dikuatkan dengan dibentuk Forum Pos KB tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2015


BAB IV PENUTUP

Dengan uraian yang telah dijelaskan dari Bab I, II dan III dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dalam melaksanakan Tupoksinya adalah sebagai berikut : 1. Dapat meningkatkan kinerja aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dalam melaksanakan Tupoksinya; 2. Dapat

meningkatkan

keterampilan,

pemahaman

tentang

Peraturan

Perundang-undangan terkait teknis, dan meningkat disiplin, dedikasi dan loyalitas dari aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang; 3. Dapat meningkatkan pendapatan, derajat kesehatan, dan kesetaraan gender masyarakat Desa/Kelurahan; 4. Dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan Kepala desa terkait peraturan perundang-undangan desa sesuai dengan Tupoksinya; 5. Meningkatkan pemahaman teknis dari para stake holder tingkat kecamatan mulaui dari Camat, Sekretaris Camat, Para kepala Desa, Para Sekdes, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dan Kelembagaan yang ada di desa terkait dengan teknis operasional Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 6. Dapat meningkatkan nilai tambah potensi Desa dengan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mewujudkan produk unggulan desa; 7. Dapat meningkatkan peranan dan kapasitas pengurus kelembagaan desa dan pengelola pembangunan Desa/Kelurahan; 8. Dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran

dan kemandirian

untuk menjadi

peserta KB baik Peserta Baru maupun Peserta Aktif melalui para pengelola dan media luar ruang, terkendalinya angka Drop Out peserta KB serta meningkatkan kualitas kesetaraan, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana; 9. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan Peserta KB MOW dan MOP dengan adanya jaminan asuransi; LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 117

10. Dapat meningkatkan Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), meningkatkan peran, keterampilan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kelompok Kegiatan (Poktan), Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) dan Pelayanan Integrasi; 11. Dapat menyediakan data keluarga yang dinamis, mudah diakses dan aplikatif secara on-line maupun off-line, adanya ketersediaan data profil desa baik manual maupun sebagian dengan media on-line. Sedangkan hambatan/masalah yang dihadapi dalam melaksanakan Tupoksi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang yang terkait dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 298 ayat 5 yang mengisyaratkan untuk Kelompok Masyarakat yang akan menerima Bantuan Dana atau Barang Hibah harus memiliki Syarat Berbadan Hukum Nasional, sedangkan pada Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang ada anggaran-anggaran yang harus diberikan pada Kelompok Masyarakat tersebut yaitu diantaranya Kelompok Posyandu, keluarga Rumah Tidak Layak Huni, kelompok Perempuan Kepala Keluarga, dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga yang secara keberadaannya merupakan kelompok bentukan program dan dilakukan oleh masyarakat serta tidak mungkin berbadan hukum secara khusus. Dampak dari itu maka ada kegiatan yang tidak bisa direalisasi secara maksimal pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang untuk Tahun Anggaran 2015 sebanyak 21,47% (Rp 2.171.948.319,00) dari anggaran tahun 2015 sebesar 10.116.000.000,- ., namun demikian hal ini tidak menjadi penghambat pada proses pencapaian kinerja secara keseluruhan. Sebagai catatan dan masukan kedepannya diharapkan adanya aturan khusus yang membuat pengecualian atas kelompok masyarakat yang berbadan hukum nasional tersebut (Pengejawantahan atas Pasal 298 UU Nomor 23 tahun 2014) dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan menteri sehingga ada kejelasan tentang langkah dan mekanisme yang bisa kami tempuh dan tidak akan menyulitkan dalam aplikasinya di lapangan. Selanjutnya, Kami yakin kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang tahun 2015 meskipun masih belum maksimal tetapi dapat memberikan kontribusi yang cukup besar LAKIP BPMKB KABUPATEN SUBANG TAHUN 2015 118

terhadap tewujudnya pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Subang tahun 2015. Subang,

Pebruari 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUBANG TTD Drs. H. Syawal, MSi NIP. 19611218 198503 1 007


KATA PENGANTAR. Subang, Pebruari KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUBANG

Recommend Documents