KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena penyertaannya maka penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2011 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategik (Renstra)
Badan Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Tahun 2011 sebagai pedoman/ acuan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan kinerjanya selama satu tahun anggaran yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan suatu kegiatan. Dengan tersusunnya Rencana Strategik ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama secara maksimal dalam penyusunan Rencana Strategik (Renstra) ini. Disadari bahwa dalam penulisan/ penyusunan Rencana Strategik ini masih banyak kekurangan/ kelemahan untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna menyempurnakan penyusunan Rencana Strategik Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau di tahun-tahun berikutnya.
Nanga Bulik, Januari 2011 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau Kepala Badan,
Drs. LEO IJAN Pembina Utama Muda/ IVc NIP.19580528 198903 1 003
MATRIKS PROGRAM TAHUNAN SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota Nama SKPD Renstra SKPD Periode Fungsi Sub Fungsi
: Lamandau : Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana : Tahun 2011 - 2014 : : INDIKATOR KEGIATAN
PROGRAM
KERANGKA ANGGARAN
KERANGKA REGULASI
2
3
1
TAHUN 2011 SUMBER PENDANAAN
RP 4
5
LOKASI 6
RP
TAHUN 2012 SUMBER PENDANAAN 7
8
LOKASI 9
TAHUN 2013 SUMBER PENDANAAN
RP 10
11
LOKASI 12
TAHUN 2014 SUMBER PENDANAAN
RP 13
14
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTARSI 1 Penyediaan Jasa Administrasi Surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Terselenggaranya kegiatan
Terlaksananya Jasa Administrasi
Surat menyurat
Surat menyurat
Tepenuhinya kebutuhan,
Terlaksananya kegiatan
air & listrik
Sumberdaya air & listrik
Tertibnya pelaksanan
Terciptanya Administrasi
administrasi Keuangan
Keuangan
Terselenggaranya kegiatan
Suasana kerja lebih nyaman dan
kebersihan Kantor
indah
Tersedianya jasa perbaikan
Terpeliharanya peralatan kerja
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
Terlaksananya administrasi kantor
7 Penyediaan Barang Cetak dan
Terpenuhinya Barang Cetak dan
Terlaksananya administrasi kantor
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
4.000.000
APBD
8.000.000
APBD
16.000.000
10.000.000
20.000.000
40.000.000
80.000.000
268.740.000
537.480.000
1.074.960.000
2.149.920.000
10.608.000
21.216.000
42.432.000
84.864.000
3.040.000
6.080.000
12.160.000
24.320.000
12.000.000
24.000.000
48.000.000
96.000.000
8.010.000
16.020.000
32.040.000
64.080.000
4.000.000
8.000.000
16.000.000
32.000.000
3.000.000
6.000.000
12.000.000
24.000.000
17.499.000
34.998.000
69.996.000
139.992.000
59.550.000
119.100.000
238.200.000
476.400.000
52.521.334
105.042.668
210.085.336
420.170.672
450.968.334
901.936.668
1.803.873.336
3.607.746.672
Penggandaan Terpenuhinya Peralatan Rumah
Teciptanya peralatann kerja yang baik
Tangga Terpenuhinya bahan bacaan dan
Terpenuhinya buku perundangan
peraturan perundang - undangan
10 penyediaan makan minum
Tersedianya makan minum
Terpenuhinya kebutuhan kantor
11 Rapat - rapat koordinasi dan
Terlaksananya rapat koordinasi dan
Terkoordinasi kegiatan-kegiatan dinas
12
APBD
Peralatan Kerja
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penggandaan
2.000.000
konsultasi keluar daerah
konsultasi keluar daerah
Rapat - rapat koordinasi dan
Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
konsultasi keluar daerah JUMLAH
Terkoordinasi kegiatan-kegiatan dinas
APBD
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM
KERANGKA ANGGARAN
KERANGKA REGULASI
2
3
1
TAHUN 2011 SUMBER PENDANAAN
RP 4
5
LOKASI 6
RP
TAHUN 2012 SUMBER PENDANAAN 7
8
LOKASI 9
TAHUN 2013 SUMBER PENDANAAN
RP 10
11
LOKASI 12
TAHUN 2014 SUMBER PENDANAAN
RP 13
14
PROGRAM PENINGKATAN SARANA APARATUR 1 Pengadaan Kendaraan Dinas
Kendaraan operasional
Operasional
Lancarnya kegiatan di lapangan
805.000.000
APBD
1.610.000.000
APBD
3.220.000.000
APBD
6.440.000.000
APBD
roda 4 dan roda 2
2 Pengadaan Peralatan Gedung
Peralatan Gedung
Kantor
Pembelian perlengkapan nkantor
118.400.000
236.800.000
473.600.000
947.200.000
250.000.000
500.000.000
1.000.000.000
2.000.000.000
1.173.400.000
2.346.800.000
4.693.600.000
9.387.200.000
68.450.000
136.900.000
273.800.000
547.600.000
14.400.000
28.800.000
57.600.000
115.200.000
11.300.000
22.600.000
45.200.000
90.400.000
67.600.000
135.200.000
270.400.000
540.800.000
25.000.000
50.000.000
100.000.000
200.000.000
186.750.000
373.500.000
747.000.000
1.494.000.000
Kantor
3 Penataan dan Pematangan Lahan Kantor BPPPA & KB
Tersedianya Lahan
Penataan dan Pematangan Lahan
Kantor BPPPA & KB
Kantor BPPPA & KB
JUMLAH PROGRAM KELUARGA BERENCANA 1 Penyediaan Pelayanan KB & Alat
Tersedianya Pelayanan KB & Alat
Kontrasepsi bagi keluarga miskin
Kontrasepsi bagi keluarga miskin
Tersedianya tempat pelayanan
2 Pelayanan KIE
Terlaksananya Pelayanan KIE
Pelayanan KIE dan Penyuluhan
3 Peningkatan Perlindungan Hak
Terlaksananya Perlindungan Hak
Peningkatan Perlindungan Hak
Reproduksi Individu
Reproduksi Individu
4 Pembinaan Keluarga Berencana
Terlaksananya pembinaan KB
Terbinanya KB
5 Penyediaan Obat dan Alat
Tersedianya Obat dan Alat
Alat dan Obat kontrasepsi
Reproduksi Individu
Kontrasepsi
Kontrasepsi JUMLAH
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK & PEREMPUAN 1 PMT-AS bagi murid PAUD dan TK sederajat 2 Penyuluhan tentang perlindungan anak bagi murid SLTP & SLTA / sederajat
Terlaksananya PAUD dan TK
PMT-AS bagi murid PAUD dan TK
sederajat
sederajat
Terlaksananya tentang perlindungan anak
Penyuluhan tentang perlindungan anak
bagi murid SLTP & SLTA / sederajat
bagi murid SLTP & SLTA / sederajat
JUMLAH
99.721.250
APBD
199.442.500
APBD
398.885.000
APBD
797.770.000
18.496.250
36.992.500
73.985.000
147.970.000
118.217.500
236.435.000
472.870.000
945.740.000
APBD
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 1 Pelayanan Konseling KB
Terlaksananya Konseling KB
Pelayanan Konseling KB
2 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Tersedianya Pemasangan Kontrasepsi KB
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
JUMLAH
9.600.000
APBD
19.200.000
APBD
38.400.000
APBD
76.800.000
99.900.316
199.800.632
399.601.264
799.202.528
109.500.316
219.000.632
438.001.264
876.002.528
APBD
INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM
KERANGKA ANGGARAN
KERANGKA REGULASI
2
3
1
TAHUN 2011 SUMBER PENDANAAN
RP 4
5
LOKASI 6
RP
TAHUN 2012 SUMBER PENDANAAN 7
8
LOKASI 9
TAHUN 2013 SUMBER PENDANAAN
RP 10
11
LOKASI 12
TAHUN 2014 SUMBER PENDANAAN
RP 13
14
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP & PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1 Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu ( GSI )
Terlaksananya Gerakan Sayang Ibu ( GSI )
Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu ( GSI )
JUMLAH
20.046.250
APBD
40.092.500
APBD
80.185.000
APBD
160.370.000
20.046.250
40.092.500
80.185.000
160.370.000
19.942.500
39.885.000
79.770.000
159.540.000
24.575.000
49.150.000
98.300.000
196.600.000
44.517.500
89.035.000
178.070.000
356.140.000
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK 1 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Perlindungan Anak & Penghapusan KDRT
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi
Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
dan Pelaporan
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang
Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang
Perlindungan Anak & Penghapusan KDRT
Perlindungan Anak & Penghapusan KDRT
JUMLAH
APBD
2014 LOKASI 15
2014 LOKASI 15
2014 LOKASI 15
RENCANA PROGRAM, KEG
1 1
Prioritas pembangunan
fungsi/sub fungsi/
daerah/program
program
2 Belanja tidak langsung
3 gaji dan tunjangan Tambahan penghasilan PNS
2
Pelayanan Administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi
Kantor
Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air & listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan penyediaan makan minum Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah JUMLAH
Prioritas pembangunan daerah/program
fungsi/sub fungsi/ program
1
3.
2
PENINGKATAN SARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Penataan dan Pematangan Lahan Kantor BPPPA & KB JUMLAH
4.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA Penyediaan Pelayanan KB & Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin Pelayanan KIE Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Pembinaan Keluarga Berencana Penyediaan Obat dan Alat Kontrasepsi JUMLAH 5.
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK & PEREMPUAN
6.
PMT-AS bagi murid PAUD dan TK sederajat Penyuluhan tentang perlindungan anak bagi murid SLTP & SLTA / sederajat JUMLAH
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Pelayanan Konseling KB Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB JUMLAH
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN IDIKATIF
Anggaran (dalam jutaa Indikator kinerja
Kelompok Sasaran
Sumber Dana
Alokasi TA.2011
4
5
Terpenuhinya gaji dan tunjangan Terpenuhinya tambahan penghasilan PNS
Terlaksananya Jasa Administrasi Surat menyurat Terlaksananya kegiatan Sumberdaya air & listrik Terciptanya Administrasi Keuangan Suasana kerja lebih nyaman dan indah Terpeliharanya peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kantor Terlaksananya administrasi kantor
Teciptanya peralatann kerja yang baik Terpenuhinya buku perundangan Terpenuhinya kebutuhan kantor Terlaksananya kegiatan-kegiatan dinas Terlaksananya kegiatan-kegiatan dinas
6
7
APBD APBD
560.000.000 91.550.000
APBD
2.000.000
APBD
10.000.000
APBD
268.740.000
APBD
10.608.000
APBD
3.040.000
APBD
12.000.000
APBD
8.010.000
APBD
4.000.000
APBD
3.000.000
APBD
17.499.000
APBD
59.550.000
APBD
52.521.334 450.968.334
Anggaran (dalam jutaa Indikator kinerja
Kelompok Sasaran
Sumber Dana
Alokasi
TA.2011 3
Terlaksananya kegiatan di lapangan Terpenuhinya perlengkapan kantor Terlaksananya Penataan dan Pematangan Lahan Kantor BPPPA & KB
4
5
7
APBD
805.000.000
APBD
118.400.000
APBD
250.000.000 1.173.400.000
Terpenuhinya tempat pelayanan
APBD
68.450.000
Terlaksananya Pelayanan KIE
APBD
14.400.000
Terlaksananya Perlindungan Hak Reproduksi Individu
APBD
11.300.000
Terlaksananya pembinaan KB
APBD
67.600.000
Terpenuhinya Obat dan Alat Kontrasepsi
APBD
25.000.000 186.750.000
Terpenuhinya PMT-AS bagi murid PAUD dan TK sederajat Terlaksananya Penyuluhan perlindungan anak bagi murid SLTP & SLTA / sederajat
APBD
99.721.250
APBD
18.496.250 118.217.500
Terlaksananya Konseling KB Terlaksananya Pemasangan Kontrasepsi KB
APBD
9.600.000 99.900.316 109.500.316
AN PENDANAAN IDIKATIF Anggaran (dalam jutaan rupiah) Alokasi
Alokasi
TA.2012
TA.2013
8
9
1.120.000.000 183.100.000
2.240.000.000 366.000.000
4.000.000
8.000.000
20.000.000
40.000.000
537.000.000
1.074.960.000
21.216.000
42.432.000
6.080.000
12.160.000
24.000.000
48.000.000
16.020.000
32.040.000
8.000.000
16.000.000
6.000.000
12.000.000
34.998.000
69.996.000
119.100.000
238.200.000
105.042.000
210.085.000
901.936.668
1.803.873.336
Anggaran (dalam jutaan rupiah) Alokasi Alokasi
TA.2012
TA.2013
8
9
1.610.000.000
3.220.000.000
236.800.000
473.600.000
500.000.000
1.000.000.000
2.346.800.000
4.693.600.000
136.900.000
273.200.000
28.800.000
57.600.000
22.600.000
45.200.000
135.200.000
270.400.000
50.000.000
100.000.000
373.500.000
747.000.000
199.442.500
398.885.000
36.992.500
73.985.000
236.435.000
472.870.000
19.200.000 199.800.632 219.000.632
38.400.000 399.601.264 438.001.264
RENCANA STRATEGIK ( RENSTRA ) TAHUN 2011 – 2013
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU
Alamat : Komplek Perkantoran Pemkab Lamandau, Bukit Hibul Nanga Bulik
JANUARI 2011
BAB I. PENDAHULUAN
A. PENDAHULUAN Pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (selanjutnya yang disebut dengan BP3A&KB) Kabupaten Lamandau merupakan penjabaran dari peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menyatakan bahwa program KB & KS merupakan urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Badan pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3A&KB) Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang BP3A&KB untuk melaksanakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanaan dasar yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Lamandau. Agar dapat melaksanakan urusan wajib dan npelayanan dasar serta memperoleh hasil yang optimal, diperlukan dana dan tenaga ( PNS) yang terampil di bidangnya dengan berpedoman kepada persyaratan formal, persyaratan teknis dan persyaratan mental dan spiritual serta mampu memenuhi harapan yang dibebankan kepadanya. B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN Adapun landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini adalah : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 tentang Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839); 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeritah Daerah Kabupaten/ Kota; 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT); 6. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (PTPPO); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU A. Analisa Lingkungan Internal 1. Tugas Pokok BP3A&KB Kabupaten Lamandau mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
serta
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
spesifik
dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak KB dan Keluarga Sejahtera berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 2. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok, BP3A&KB Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi adalah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 3. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 4. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis dibidang pengembangan dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup Perempuan dan Anak,
Ketahanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,
Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelembagaan
yang mendukung kemajuan
Perempuan dan Anak. 5. Koordinasi kegiatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. 6. Koordinasi terhadap Kegiatan Institusi Pemerintah, Swasta, lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di lingkup Kabupaten. 7. Koordinasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta KB yang mencakup Pemberdayaan, kesetaraan, Kualitas Hidup, Perlindungan Keadilan dan Hak Asasi Manusia Perempuan/ Anak Perlindungan Perempuan dan Anak pada tingkat Kabupaten. 8. Melaksanakan
kebijakan
Pemerintah
daerah
di
bidang
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak dan KB mencakup Pemberdayaan, kesetaraan, Kualitas hidup, Perlindungan Keadilan dan Hak Asasi Manusia Perempuan/ Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak. 9. Pemberdayaan kualitas hidup perempuan melalui pembinaan Politik, Sosial dan Budaya; 10. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesekretariatan Badan 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Dalam mewujudkan visi dan misi BP3A&KB Kabupaten Lamandau memiliki beberapa bidang dan fungsi, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.
Bidang Kualitas Hidup dan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang Keluarga Berencana dan Keluaraga Sejahtera Bidang Kelembagaan danIinformasi Serta didukung oleh Sekretariat BP3A&KB
Program- program yang dilaksanakan pada tiap-tiap bidang adalah : 1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan a. Penyiapan perumusan kebijakan b. Pelaksanaan pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan (program) kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan; c. Penyiapan bahan pemberian dukungan, pembinaan dalam rangka KIE, Sosialisasi dan Advokasi; d. Pengendalian Penyelenggaraan Advokasi; e. Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan; f. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak a. Penyiapan Perumusan kebijakan; b. Pelaksanaan pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak; c. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan pengarustamaan gender dan pemberdayaan lembaga masyarakat d. Penyiapan bahan pemberian dukungan dalam rangka KIE, Sosialisasi dan Advokasi; e. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. Melaksanakann tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 3. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Penyusunan, penetapan dan penyerasian kriteria kelayakan pelaksanan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan KB dan Keluarga Sejahtera; c. Pelaksanan perumusan kebijakan opersional program peningkatan partisipasi pria, pembinan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; d. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas; e. Menyusun kegiatan dan rencana kerja peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi remaja; f. Melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja di bidang KB dan kesehatan reproduksi dengan lembaga dan dinas terkait; g. Melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait dalam perumusan kegiatan dan pelaksanaan peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja di bidang KB dan kesehatan reproduksi; h. Pembinaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Bidang Kelembagaan dan Informasi a. Pelaksanaan penyiapan pengkajian, bahan koordinasi, fasilitasi, advokasi, dan analisis rumusan kebijakan dalam rangka pengembangan kelembagaan dan kemitraan pemerintah, organisasi kemasyarakatan (organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi sosial politik dan media masa) dan dunia usaha dibidang PP, PA dan KB; b. Penyusunan rencana kerja dan program pengelolan data dan informasi PP, PA dan KB; c. Identifikasi kebutuhan dan penentuan format penyajian dan pertukaran data dan informasi PP, PA dan KB d. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan sumber data lain untuk pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi PP, PA dan KB; e. Pemeliharaan dan pemutahiran data dan informasi PP, PA dan KB; f. Penyajian dan penyebarluasan data dan informasi PP, PA dan KB dalam berbagai format media, termasuk multi media elektronik; g. Pendokumentasian data dan informasi PP, PA dan KB. A. Analisis Lingkungan Eksternal 1. Tingkat Nasional dan Provinsi BP3A&KB Kabupaten
Lamandau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
didukung oleh pelaksanaan program dari kementrian Pemberdayaan Perempuan dan BKKBN pusat, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB provinsi Kalimantan Tengah, baik secara fisik maupun keuangan. 2. Dilingkungan Kabupaten Lamandau BP3A&KB Kabupaten Lamandau disamping programnya didukung dari Pusat dan Provinsi Kalimantan Tengah, diharapkan untuk meningkatkan kerja sama dangan lembaga kemasyarakatan dan instansi terkait dalam lingkup Kabupaten Lamandau maupun dari luar Kabupaten Lamandau.
B. Faktor-Faktor Penentu Sebaik apapun rencana kerja strategis yang disusun dan akan dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Lamandau, belum dapat menjamin baiknya kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, harus didukung oleh : 1.
Tenaga yang profisional yang memenuhi persyaratan baik persyaratan formal, persyaratan teknis dan persyaratan mental spiritual dan mampu pula memenuhi harapan / tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2.
Sarana dan Prasarana serta dana yang memadai
3.
Kerjasama dengan lembaga masyarakat, instansi terkait sebagai mitra kerja.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU
Berdasarkan
hasil
rapat
Koordinasi
Daerah
Pembangunan
Perempuan
Badan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dihasilkan rumusan isu-isu strtegis baik dibidang Perempuan, Anak dan Gender, beberapa isu strategis gender yang dihasilkan. PUG masih diwacanakan sebagai perempuan dan setrategi PUG sebagai program Pemberdayaan Perempuan. belum efektifnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga pendukung PUG baik ditingkat daerah maupun nasional. Mekanisme pelaksanaan PUG didaerah masih belum optimal bahkan belum jalan, masih lemahnya koordinasi system perencanaan, masih kurang lengkapnya data terpilah, masih lemahnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah bahkan Nasional. Banyaknya lembaga masyarakat yang menangani Pemberdayaan Perempuan tapi tidak terdaftar pada Kesbang Linmas, peraturan-peraturan yang ada belum berpihak kepada perempuan dan PUG, masih banyaknya potensi perempuan yang belum digali, faktor ekonomi, budaya patriakhi masih sangat kuat dalam masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan, faktor penyebab masih kurangnya pemahaman dan kepekaan terhadap masalahmasalah gender khususnya oleh para pembuat keputusan dan pengelola perencanaan, adanya Badan, dinas Iinstansi yang belum berpihak kepada gender. Implementasi strategi PUG dalam kebijakan-kebijakan yang lebih opersional masih menghadapi kendala disebabkan karena adanya pemahaman yang keliru mengenai gender. Adanya sifat-sifat biologis bawaan yang sulit diubah dan sudah tertanam dalam kehidupan di masyarakat, pengambil keputusan masih belum memahami tentang Pemberdayaan Perempuan dan PUG, kurangnya kesadaran perempuan tentang potensi yang ada pada dirinya.
]
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. VISI VISI Badan PPPAKB Kabupaten Lamandau adalah terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, terlindunginya hak-hak perempuan dan anak,serta meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan yang menjunjung tinggi adat budaya masyarakat Kabupaten Lamandau. B. MISI MISI Badan PPPKB kabupaten Lamandau adalah : 1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran serta perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan; 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan anak; 4. Memfasilitasi terpenuhi hak-hak perempuan dan anak untuk berekspresi dan berkreasi; 5. Merevitalisasi program keluarga berencana sebagai upaya menuju keluarga sejahtera; C. Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran Badan PPPKB Kabupaten Lamandau yaitu meningkatkan kinerja agar program dan kegiatan dapat terlaksana baik dan berhasil positif. 1. Sacara internal ; adanya tenaga yang handal yaitu tenaga administrasi dan penyuluh lapangan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang memenuhi persyaratan formal, teknis dan mentalspiritual yang mampu memenuhi harapan untuk mencapai tujuan dan saran. 2. Secara external ; disamping pembinaan yang dilakukan secara formal baik melalui diklat / pelatihan / bintek bagi PNS juga dapat melalui informal pengembangan kemampuan dari PNS itu sendiri. Dengan kata lain tugas didata sesuai aturan dan kewenangan yang dilakukan secara terus menerus sesuai dengan tugas dan fungsi bagi semua pejabat, operator atau PNS, untuk dapat memahami dan mengetahui apa program dan sasaran maupun pelaksanaanya sehingga dia mampu menyelesaikan tugas-tugas tersebut secara bertanggung jawab. Dengan tenaga yang profisional maka dalam jangka 3 ( tiga) tahun dapat diharapkan halhal sebagai berikut: 1. Dengan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 2. Menjadikan masyarakat Lamandau hidup bahagia dan sejahtera melalui program KB.
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Mengingat BP3A&KB baru berdiri/ mulai menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun 2011 ini yang secara formula memulai langkah dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka perlu tahapan dan hal-hal yang dianggap prioritas intuk dilaksanakan sebab dari sisi ketenagaan, prasarana dan dana masih kurang dibandingkan dengan volume tugas yang harus dijalankan oleh BP3A&KB Kabupaten Lamandau dan perlu peningkatan agar dapat memadai untuk dapat menunjang kelancaran tugas. Dari apa yang dikemukakan diatas maka direncanakan strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB sebagai berikut : 1. Jangka pendek a. Ketenagaan / Sumber Daya Manusia Pegawai yang ditugaskan oleh bupati pada BP3A&KB Kabupaten Lamandau berjumlah 35 ( tiga puluh lima ) orang dengan komposisi sebagai berikut : 1. Menurut setatus kepegawaian semua menjadi pegawai daerah, pegawai nasional sipil berjumlah 17 ( tujuh belas ) orang, pegawai honor harian lepas berjumlah 18 ( delapan belas ) orang. 2. Menurut golongan : -
Golongan IV
= 2 orang
-
Golongan III
= 12 orang
-
Golongan II
= 3 orang
-
Golongan I
= - orang
3. Menurut jabatan : -
Golongan IV
= 2 orang
-
Golongan IV
= 2 orang
-
Golongan IV
= 2 orang
-
Golongan IV
= 2 orang
4. Menurut Pendidikan : Pasca sarjana ( S2)
= - orang
Pasca sarjana ( S1)
= 14 orang
Diploma III
= - orang
Diploma II
= - orang
Diploma I
= - orang
SLTA
= 3 orang
SLTP
= - orang
SD
= - orang
Berdasarkan data pegawai diatas, BP3A & KB Kabupaten Lamandau masih kekurangan pegawai negeri sipil yang terdiri dari eselon III.b, IV.a dan staf / pelaksana di bawahnya. Disamping itu tenaga fungsional lapangan ( PLKB ) masih berstatus tenaga honor harian lepas . b. Sarana dan Prasarana Pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan kantor yang dianggap perlu untuk kelancaran menjalankan tugas pokok dan fungsi karena peralatan dan perlengkapan kantor masih belum ada. Dengan ketenagaan dan sarana prasarana fisik sebagaimana digambarkan diatas diupayakan pengadaannya guna mendukung program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. Dimasa yang akan datang. Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB jangka pendek yaitu : 1. Secara internal, dengan jumlah tenaga dan sarana yang belum ada, namun kami bertekad untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik dalam kegiatankegiatan sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. b. Pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB. c. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB dan Keluarga Sejahtera. d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesetaraan gender, kualitas hidup Perempuan dan Anak, ketahanan keluarga, KB dan kesehatan reproduksi, perlindungan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak. e. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksaan tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB. f. Koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dilingkungan Kabupaten Lamandau. g. Koordinasi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta KB yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan keadilan dan hak asasi manusia perempuan / anak, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak pada tingkat Kabupaten Lamandau.
h. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup perlindungan keadilan dan hak asasi manusia perempuan / anak, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak. i. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesekretariatan BP3A&KB Kabupaten Lamandau. j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 2. Secara Eksternal Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BP3A&KB menjalankan kerja sama dengan lembaga masyarakat dan instansi terkait yang menangani bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 2. Jangka Panjang a. Ketenagaan / Mutu SDM
Menambah tenaga / PNS untuk mengisi Formasi jabatan yang lowong, pelaksana dan meningkatkan status tenaga, penyuluh lapang KB menjadi PNS.
Mengirim pegawai untuk mengikuti diklat penjenjangan maupun bimbingan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan KB.
b. Sarana dan Prasarana
Perlunya pembangun kantor BPPPAKB Kab. Lamandau
Pengadaan mobilitas, alat perlengkapan yang cukup untuk melancarkan pelaksanaan tugas.
Pembangunan dan pembentukan unit pelayanan perempuan, perlindungan anak dan KB di tingkat kecamatan dan desa.
Dari program jangka pendek dan panjang di atas, dapat di tegaskan bahwa : 1. Program jangka pendek yaitu tahun pertama adalah Monitor Program Penataan Kedalam dan PNS secara umum untuk dapat memulai memahami tugas dan fungsinya masing-masing serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. 2. Program jangka panjang, dengan secara yang ada dan PNS serta tenaga honor harian lepas dapat meningkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, sebab pemberdayaan perempuan perlindungan anak merupakan bagian strategis yang harus dilakasanakan
Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB jangka pendek yaitu : 1.
Secara Internal, dengan jumlah tenaga dan sarana yang belum ada, namun kami bertekad untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a.
Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
b.
Pelaksanaan koordinasi bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.
c.
Pembinaan, Pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB dan Keluarga Sejahtera.
d.
Peyampaian pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dan pembangunan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesetaraan gender, Kualitas hidup Perempuan dan Anak, Ketahanan keluarga, KB dan Kesehatan reproduksi, Perlindungan Perempuan dan Anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan Perempuan dan Anak.
e.
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.
f.
Koordinasi terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB di lingkup Kabupaten Lamandau.
g.
Koordinasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta KB yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan keadilan dan Hak Asasi Manusia perempuan/Anak, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak pada tingkat Kabupaten Lamandau.
h.
Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB mencakup pemberdayan, kesetaraan, kualitas hidup
BAB V PENUTUP
Renstra ini di buat untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dari tahun 2011 s.d 2013, dengan tujuan mewujudkan Keadilan dan Kesetaran gender, Terlindunginya Hak-hak Perempuan-perempuan
dan
Anak,
sertameningkatnya
peran
Perempuan
dalam
Pembangunan yang menjunjung tinggi adat budaya masyarakat Kabupaten Lamandau melalui program dan kegiatan, tenaga sarana prasarana yang ada serta dana yang memadai.
Nanga Bulik,
Januari 2011
Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kepala,
Drs. LEO IJAN Pembina Utama Muda / IVc NIP : 19580528 198903 1 003
LAMPIRAN :
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMANDAU
PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : TANGGAL :
KEPALA BADAN
Drs. LEO IJAN Pembina Utama Muda/ IVc NIP. 19580528 198903 1 003 SEKRETARIAT HERNISON H, AM.Pd PEMBINA TK.I/Ivb NIP. 19550712 197701 1 006
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
SUB BAGIAN KEUANGAN
HARSONO, S.Pd PENATA MUDA TK.I/IIIb NIP. 19670126 199103 1 004
BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
BIDANG KELUARGA BERENCANA & KELUARGA SEJAHTERA
dr. FARIDA MANURUNG PENATA TK.I/IIId NIP. 19730327 200503 2 001
NONY, SH PENATA TK.I/IIId NIP. 19550501 198303 2 007
ROBINSAR SINAGA, SIP PENATA TK.I/IIId NIP. 19681111 199103 1 011
SUBBID POLITIK SOSIAL & BUDAYA
SUBBID PERLINDUNGAN PEREMPUAN
SUBBID KELUARGA BERENCANA
SUBBID KELEMBAGAAN
PILEMON, SKM PENATA MUDA TK.I/IIIb NIP. 19760203 199603 1 001
SANTI PASKARINA,S.Sos PENATA MUDA TK.I/IIIb NIP. 19700330 200502 2 005
SUBBID KELUARGA SEJAHTERA
SUBBID DATA DAN INFORMASI
IMANUEL, SH Penata/ IIIc NIP. 19760304 200502 1 003
SUBBID EKONOMI
SUBBID PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG KELEMBAGAAN DAN INFORMASI
BUPATI LAMANDAU,
UPT - PPPA MARUKAN
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
