KATA PENGANTAR. Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi dan Misi. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KATA PENGANTAR

Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi dan Misi Kabupaten Karimun adalah melalui terwujudnya pelayanan jasa yang profesional dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, hal ini sangat relevan dengan Visi Kabupaten Karimun periode 2011 – 2016 yaitu Terwujudnya

Kabupaten

Karimun

Berlandaskan Iman dan Taqwa.

yang

Maju

dan

Berbaya

Saing

Visi ini perlu ditindaklanjuti dengan

sungguh-sungguh oleh seluruh SKPD sebagai strategi dan kebijakan implementatif, termasuk didalamnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2011 – 2016.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun merupakan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dinas dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Penyusunan

Renstra Dinas tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun, yang menjadikan dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja), Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Dalam dokumen Renstra ini merumuskan Visi, Misi, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan langkah-langkah pencapaian Program dan Kegiatan yang disusun secara sistematis dan sinergi dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Sehingga upaya mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun dalam membangun Kabupaten Karimun lima tahun kedepan akan selaras dan terintegrasi.

Kami menyadari Dokumen Rencana Strategis ini belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan semua pihak, oleh karena itu masukan dan saran untuk penyempurnaan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dalam pembangunan dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Karimun.

Tanjungbalai Karimun, 2012 KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KARIMUN

DR H.AMJON, M.Pd PEMBINA Tk.I NIP. 19690729 199303 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................

i - ii

DAFTAR ISI........................................................................................ iii - iv BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.........................................................

1

1.2 Landasan Hukum.....................................................

2

1.3 Maksud dan Tujuan..................................................

4

1.4 Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis Dinas

BAB II

dalam Perencanaan Daerah......................................

5

1.5 Sistematika Penulisan..............................................

6

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KARIMUN 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun...................................

7

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM...................

13

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM............

19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan. 23

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM............

32

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih...............................................

33

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kepri..........................................................................

41

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis......................................

45

BAB IV

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi Dinas Koperasi dan UKM....................................

47

4.2 Misi Dinas Koperasi dan UKM...................................

48

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah....................

50

4.4 Strategi.....................................................................

52

4.5 Kebijakan ..................................................................

53

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja....................

55

5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD..........................

58

5.3 Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan................ 58 5.4 Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan ..................... 58

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ......................................................................................... 62

BAB VII

PENUTUP .........................................................................................

64

Lampiran



Matriks Rencana Strategik Tahun 2012-2016.....................

59

Tabel : Tabel 1 Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 5 Tabel 6

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kab. Karimun.......... Rekapitulasi pegawai Diskop UKM th. 2011.................................... Komposisi pegawai Diskop UKM th. 2011....................................... Jumlah pegawai menurut status, pangkat dan golongan................. Jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan....................... Daftar kelengkapan kantor .............................................................. Jumlah Badan Hukum Koperasi menurut jenis koperasi................. Kondisi umum Koperasi di Kab. Karimun Th. 2008 s/d 2010.......... Jumlah UKM di Kab. Karimun Th. 2008 s/d 2010............................ Program RPJMD dengan Permendagri no.13 Tahun 2006............. Indikator Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.......

12 14 14 16 17 18 20 21 22 55 62

PEMERINTAHAN KABUPATEN KARIMUN

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Rencana

Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Karimun merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan

untuk

mengarahkan

pelayanan

publik

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Secara umum Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yakni : a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun dalam lima tahun mendatang; b. Langkah-langkah strategis dan sasaran yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Demikian pula Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas. Penyusunan Dokumen Renstra ini sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun akan sangat

ditentukan

oleh

kemampuan

Dinas

untuk

menerjemahkan,

mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Rencana strategis sesuai Tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil 1 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


dan Menengah Kabupaten Karimun. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah merupakan implementasi Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perengkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 dan bersifat indikatif. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan

rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Selain itu Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2

Landasan Hukum

Adapun

menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana

Strategis (RENSTRA) ini, adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502); 2 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.3902); c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(Lembaga

Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 4866); g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Propinsi

dan 3

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; j. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; l. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang RPJP Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025; m. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Karimun; n. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Daerah Kabupaten Karimun.

Pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Renstra ini yaitu meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan melalui strategi pencapaian dan peningkatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

1.3

Maksud dan Tujuan A. Maksud Penulisan Rencana Strategis, yaitu : a. Untuk memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran SKPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang. b. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. 4 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


c. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi.dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama bidang koperasi dan UKM.

B. Tujuan Penulisan Rencana Strategis, adalah : a. Menjabarkan Visi, Misi dan Strategi Pembangunan bidang koperasi dan UMKM berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun. c. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun tahun 2011-2016. d. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan yang diprioritaskan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan. e. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. f. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

1.4

Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis Dinas dalam Perencanaan Daerah

Rencana

Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun

Tahun 2011-2016, mempunyai hubungan yang sinergisitas dan implementatif dengan dokumen perencanaan daerah, yaitu : merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sekaligus menjadi acuan terhadap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun dalam penyusunan Rencana Strategis 5 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


SKPD.

Renstra SKPD menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja

SKPD serta Rencana Kerja dan Anggaran SKPD. Selanjutnya Rencana Kerja Tahunan dan RKA-SKPD inilah untuk menyusun RAPBD. Keseluruhan dokumen adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

1.5

Sistematika Penulisan

Sistematika

penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 disusun, sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, kedudukan dan peranan rencana strategis Dinas dalam perencanaan daerah dan sistematika penulisan.

Bab II

Gambaran pelayanan Dinas Koperasi dan UKM tediri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi,sumber daya Dinas Kop dan UKM.

Bab III

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi,Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM, telaahan visi,misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI dan renstra Dinas Koperasi dan UKM Prop.Kepri, penentuan isu-isu strategis.

Bab IV

Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan terdiri dari visi, misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi, dan kebijakan.

Bab V

Rencana program,dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif terdiri dari program, kegiatan dan indikator kinerja, program dan kegiatan lintas SKPD, program dan kegiatan lintas kewilayahan, pagu indikatif dan sumber pembiayaan.

Bab VI

indicator kinerja Dinas koperasi dan UKM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup 6 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARIMUN

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, secara umum sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah dibidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun telah diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor : 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut :

I.

Kepala Dinas Mempunyai

tugas

memimpin,

mengawasi,

mengendalikan,

mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II. Sekretaris Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknis administrasi umum, keuangan, kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan dinas. Uraian tugas :

7 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


1. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan dinas. 2. Melaksanakan

pelayanan

ketatausahaan

dinas,

surat-menyurat

kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas. 3. Mengelola urusan rumah tangga dinas. 4. Mengelola keuangan dinas. 5. Mengelola urusan kepegawaian dilingkungan dinas. 6. Menyusun rencana kegiatan dinas. 7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas. 8. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas. Sekretaris, membawahi : a. Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian,

mempunyai

tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum dinas dan melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas. b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan kegiatan dinas dan pengelolaan keuangan dinas.

III. Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran Mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran. Uraian tugas : 1. Melakukan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran usaha koperasi serta usaha kecil dan menengah. 2. Menyiapkan program pemasaran usaha koperasi serta usaha kecil dan menengah. 3. Menyiapkan program penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan usaha koperasi serta usaha kecil dan menengah. 4. Melakukan fasilitasi bantuan pembiayaan dan pengembangan akses permodalan usaha koperasi serta usaha kecil dan menengah. 8 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


5. Menyiapkan program penyediaan dukungan usaha koperasi serta usaha kecil dan menengah. 6. Melaksanakan tugas sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas. Bidang fasilitasi pembiayaan dan pemasaran, membawahi: 1) Seksi Jaringan Usaha dan Pemasaran, mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan jaringan usaha dan pemasaran. 2) Seksi Permodalan, mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan bantuan permodalan.

IV. Kepala Bidang Koperasi Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan bidang koperasi dan pembinaan koperasi di daerah. Uraian tugas : 1. Menyiapkan program pembinaan kelembagaan koperasi. 2. Melakukan pembinaan kelembagaan koperasi. 3. Melaksanakan penataan kelembagaan koperasi. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi koperasi. 5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi. 6. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas. Bidang Koperasi membawahi:

 Seksi Kelembagaan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama

dan

bantuan

dalam

rangka

pengembangan

kelembagaan di daerah.



 Seksi Pengembangan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pengembangan usahausaha koperasi di daerah.

V. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka meningkatkan peranan dan kemampuan pengusaha kecil dan menengah. Uraian tugas : 1. Melaksanakan petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan dukungan kerjasama dan bantuan usaha kecil dan menengah. 2. Melaksanakan petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi, penataan, perkreditan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengembangan usaha kecil dan menengah. 3. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka menunjang pelaksanaan usaha kecil dan menengah. 4. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas. Bidang Usaha Kecil dan Menengah membawahi : 1) Seksi Pegembangan Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan penyediaan dokumen dan bantuan kerjasama dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah di daerah. 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UKM, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana UKM yang ada di daerah, penyediaan dokumen kerjasama dan bantuan untuk memfungsikan pembangunan sarana dan prasarana usaha kecil dan menengah dalam rangka pengembangan UKM didaerah. 10 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun mempunyai fungsi : 1. Perumusan dan pelaksana kebijakan teknis bidang koperasi dan UMKM; 2. Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 3. Pelaksanaan

pembinaan,

pengembangan

dan

pengawasan

kelembagaan serta advokasi dibidang koperasi dan UMKM; 4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis dan manajemen sumber daya manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah; 5. Pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran Koperasi; 6. Pelaksanaan pemeringkatan dan penilaian kesehatan terhadap KUMKM; 7. Pelayanan teknis administrasi umum dan ketatausahaan; 8. Melaksanakan kegiatan lain dibidang koperasi dan UMKM yang ditugaskan oleh Bupati.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARIMUN Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Subbag Umum dan Kepegawaian

Bidang Koperasi

Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran

Subbag Perencanaan dan Keuangan

Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Jaringan Usaha dan Pemasaran

Seksi Kelembagaan Koperasi

Seksi Pengembangan UKM

Seksi Permodalan

Seksi Pengembangan Koperasi

Seksi Pengembangan Sarana/PrasaranaUKM

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun, terdiri dari: a. Kepala Dinas. membawahi : b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 12 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


c. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran, membawahi : 1) Seksi Jaringan Usaha dan Pemasaran. 2) Seksi Permodalan. d. Bidang Koperasi, membawahi : 1) Seksi Kelembagaan Koperasi. 2) Seksi Pengembangan Kopersai. e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi : 1) Seksi Pengembangan Usaha Kecil Menengah. 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UKM.

2.2

Sumber Daya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun tahun 2011 berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dan tenaga honorer sebanyak 4 (empat) orang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang serta 6 (enam) orang Kepala Seksi dan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian. Rekapitulasi pegawai dapat ditunjukkan dalam tabel 2.1 dibawah ini :



Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2011.

No

Pendidikan

Pegawai Honorer

Pegawai PNS

1.

Doktor (S3)

1 Orang

-

2.

Pasca Sarjana (S2)

1 Orang

-

3.

Sarjana (S1)

8 Orang

4 Orang

4.

Diploma II/III

3 Orang

-

5.

SLTA

11 Orang

-

Jumlah Pegawai

24 Orang

4 Orang

Komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Koperasi,

Usaha

Kecil

dan

Menengah

Kabupaten

Karimun

adalah

sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 dibawah ini : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun (Per Agustus 2011)

No.

Kedudukan dalam Organisasi

1

2

1.

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

3

4

5

1

-

1

2.1 Sekretaris

1

-

1

2.1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawian

-

1

1

2.1.1.1 Staf Pendukung

1

3

4

2.1.2 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1

-

1

Kepala Dinas Koperasi dan UKM 1.1 Kepala Dinas

2.

Komposisi Pegawai

Sekretariat



3.


2

2

4

3.1

-

1

1

3.1.1 Seksi Jaringan Usaha dan Pemasaran

-

1

1


1

1

2

3.1.2 Seksi Permodalan

-

-

-


-

-

-

3.2

-

1

1

3.2.1 Seksi Kelembagaan Koperasi

-

1

1


-

-

-

3.2.2 Seksi Pengembangan Koperasi

1

-

1


1

2

3

3.3

-

1

1

3.3.1 Seksi Pengembangan UKM

-

1

1


1

-

1

3.3.2 Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana UKM

-

1

1


1

1

2

Kelompok Jabatan Fungsional

-

-

-

11

17

28

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran

Bidang Koperasi

Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah



1.

Pegawai menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun yang keseluruhan berjumlah 28 orang, terdapat :



28 orang Pegawai dimana sebanyak 24 orang berstatus Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang berstatus Pegawai Honorer; Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 dibawah ini. Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan (Per Agustus 2011)

No

Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun Bidang Fasilitasi Kepala Sekre Bidang Bidang Fung dan Dinas taris Koperasi UKM sional Pemasaran

Status Kepegawaian

Gol/ Ruang

1

2

3

4

1

Pegawai Negeri Sipil Pembina Tk. I

IV/b

1

Pembina

IV/a

-

Penata Tk.I

III/d

-

Penata

III/c

-

Penata Muda TK. I

III/b

Penata Muda

III/a

Pengatur Tk.I

6

7

-

-

1

1

-

-

2

-

-

II/d

-

Pengatur

II/c

Pengatur Muda TK.I

II/b II/a

Pengatur Muda 2

Honorarium

Total

5

Total

8

9

10

1

-

-

2

-

1

-

3

-

1

1

-

2

1

1

1

-

3

-

-

-

-

2

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

1

-

2

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

1

-

5

1

-

1

-

7

-

-

1

2

1

-

4

1

11

4

6

6

-

28



2.

Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut :



Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat :



1 Orang berpendidikan S-3









3 Orang berpendidikan Diploma-3



11 Orang berpendidikan SMA/Sederajat

Gambaran kepegawaian pada organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun menurut latar pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.4 berikut. Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan (Per Agustus 2011) Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi dan UKM No

1

A.

Status Kepegawaian

Kepala Dinas

Sekretaris

Bidang Fasilitasi Pembiayaan

Bidang Koperasi

Bidang UKM

Fungsional

Total

2

3

4

5

6

7

8

9

Strata-3

1

-

-

-

-

-

1

Strata-2

-

1

-

-

-

-

1

Strata-1

-

2

2

2

2

-

8

Diploma-III

-

2

-

-

1

-

3

-

6

1

2

2

-

11

Strata-1

-

-

1

2

1

-

4

Diploma-III

-

-

-

-

-

-

-

SMA-Sederajat

-

-

-

-

-

-

-

Total

1

11

4

6

6

-

28

Pegawai Negeri Sipil

SMA-Sederajat B.

Honoraium



3.

Kelengkapan

Secara keseluruhan jumlah kelengkapan kantor yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi terlampir dan mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.5 dibawah ini : Tabel 2.5 Daftar Kelengkapan Kantor s/d Tahun 2012 No.

Nama Barang

Merk / Type

Jumlah

Tahun Perolehan

1

2

3

4

5

1.

Mesin Ketik Manual Portabel

Olympia

1

2006

2.

Mesin Ketik Listrik Portabel

Brother

1

2009

3.

Scanner

Epson

1

2009

4.

Alat Pemotong Kertas

Joyko

1

2009

5.

Lemari Es 2 Pintu

LG

1

2009

6.

Televisi 29’

Panasonic

1

2009

7.

Unit Power Supply

APC

4

2009

8.

Printer

HP Laser Jet

2

2009

9.

Handycam

-

1

2009

10.

Camera Digital + Handycam

Sony

1

2009

11.

Mesin penghancur Kertas

Triwin

2

2009

12.

Meja Komputer

-

2

2009

13.

Kursi Kerja Eselon II

-

1

2009

14.

Kursi Kerja Eselon III

-

3

2009

15.

Kursi Kerja Staff

-

8

2009

16.

Brankas

Akido

1

2009

17.

Meja Kerja

Trust

8

2009

18.

Lemari Arsip

Claudia

5

2009

19.

Filling Cabinet

Apex

2

2009

20.

Laptop

Toshiba

1

2006

21.

Komputer Notebook

HP

1

2008



22.

Komputer Personal

Acer

1

2007

23.

Komputer PC Built Up

Acer

2

2007

24.

Komputer PC

Acer

1

2008

25.

Printer

Canon

4

2007

26.

Printer dot Matrix

Epson

1

2007

27.

Printer

HP Laser Jet

1

2008

28.

Infocus

Toshiba

1

2008

29.

OHP/Proyektor

-

1

2006

30.

Kendaraan Bermotor Roda 4

Daihatsu

1

2001

31.

Sepeda Motor Roda 2

Honda

2

2001

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kab. Karimun Kinerja pelayanan yang dikedapankan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun dalam mengelola bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan lebih terfokus pada pelaksanaan perencanaan RPJMD dan RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

2.3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Karimun melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Daerah. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang koperasi dan UMKM baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik atau buruknya pelayanan koperasi, potensi dan kondisi sektor perekonomian masyarakat Kabupaten Karimun. 19 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


1. Kinerja Pelayanan Koperasi a. Jumlah Badan Hukum Koperasi Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orangseorang

atau

badan

hukum

Koperasi

dengan

melandasi

gerakan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pada dasarnya

koperasi berperan sebagai soko guru perekonomian, maka perlu lebih membangun dirinya dan menjadi kuat serta mandiri berdasarkan prinsip koperasi dan tujuan koperasi. Dengan meningkatnya usaha koperasi akan meningkatkan pendapatan para anggotanya dan masyarakat disekitarnya. Pembangunan ekonomi masyarakat akan semakin baik jika kinerja dan tujuan koperasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan antara lain, melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun, serta didasari atas persamaan kebutuhan yang menimbulkan kesadaran untuk mempersatukan diri dalam berkoperasi. Jumlah Koperasi menurut Jenisnya dapat terlihat pada tabel 2.6 dibawah ini : Tabel 2.6 JUMLAH BADAN HUKUM KOPERASI MENURUT JENIS KOPERASI DI KABUPATEN KARIMUN PERIODE Th. 2008, 2009 dan 2010 Th 2008 No.

Jenis Koperasi

(1)

(2)

Th 2009

Th 2010

Jml

Angg.

Jml

Angg.

Jml

Angg.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Koperasi Unit Desa

6

2,146

6

2,151

6

3,118

2.

Koperasi Pondok Pesantren

2

145

2

150

2

171

3.

Koperasi Pegawai Negeri-RI

23

2,247

24

2,495

26

2,162

4.

Koperasi Karyawan

12

578

13

608

14

649

5.

Koperasi Serba Usaha

68

2,700

69

2,850

70

2,890

6.

Koperasi Pedagang Pasar

5

206

-

211

5

221

7.

Koperasi Angkutan

7

558

5

363

7

379

8.

Koperasi Wanita

3

901

7

916

5

1,244

9.

Koperasi ABRI

6

1,097

4

1,213

8

1,222

10.

Koperasi Pemuda dan MHS

5

204

5

209

5

211


PEMERINTAHAN KABUPATEN KARIMUN S u11. m 12. b e13. r :14.

15. D i 16.

Koperasi Pensiunan

3

218

5

-

1

63

Koperasi Veteran

-

-

3

218

1

57

Koperasi Wredatama

-

-

-

-

-

-

Koperasi Pepabri

-

-

-

-

-

-

Koperasi Lain-lain

167

6,351

167

6,481

163

5,609

-

-

-

-

-

17.351

310

17.865

314

17.996

Koperasi Sekunder S u Total 307 m Sumber: Diskop & UKM Kabupaten Karimun

b. Kondisi Umum Koperasi Perkembangan Koperasi di Kabupaten Karimun sampai akhir tahun 2010 sebanyak 314 unit, jumlah anggota 17.996 orang dengan modal sendiri sebesar Rp 2.622.112.406.000,- dan SHU yang diperoleh adalah sebesar Rp 1.303.520.480.000,-. Jumlah Koperasi yang telah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebesar 34 Koperasi. Kondisi umum Koperasi pada tahun 2008 – 2010 terdapat dalam tabel 2.7 dibawah ini : Tabel 2.7 KONDISI UMUM KOPERASI DI KABUPATEN KARIMUN PERIODE TAHUN 2008 – 2010

No.

Perkembangan

Th. 2008

Th. 2009

Th. 2010

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. 2. 3. 4. 6.

Jumlah Koperasi (Unit) Jumlah Anggota (Orang) Jumlah Koperasi yang RAT Modal Sendiri (000 Rp) SHU (000 Rp)

307 17.351 27 2.528.607.550 1.084.814.610

310 17.865 30 2.502.300.498 1.063.555.000

314 17.996 34 2.622.112.406 1.303.520.480

Sumber: Diskop & UKM Kabupaten Karimun

2. Kinerja Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 21 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berikut disajikan data Usaha Kecil dan Menengah

di Kabupaten Karimun periode tahun 2008 s/d 2010, yaitu : Tabel 2.8 JUMLAH USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN KARIMUN PERIODE Th. 2008, 2009 dan 2010

No.

Jumlah UKM di Kecamatan

(1)

(2)

Th 2008

Th 2009

Th 2010

Jumlah UKM

Jumlah UKM

Jumlah UKM

(3)

(4)

(5)

1.

KARIMUN

33

48

75

2.

MERAL

20

24

45

3.

TEBING

18

20

34

4.

BURU

5

5

5

5.

Tg. BATU / KUNDUR

11

14

13

6.

KUNDUR UTARA

0

0

5

7.

KUNDUR BARAT

0

0

6

8.

MORO

5

5

8

9.

DURAI

1

2

2

93

118

193

Total Sumber: Diskop & UKM Kabupaten Karimun

Seperti yang terlihat pada tabel 2.8, dapat disimpulkan bahwa Usaha Kecil dan Menengah mengalami kenaikan dari tahun 2008 yaitu sebesar 21,20% yaitu dari 93 UKM pada tahun 2008 menjadi 118 UKM tahun 2009 dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 38,90%. Jumlah UKM lebih didominasi dari daerah kecamatan Karimun yakni sebanyak 75 UKM. Sementara UKM yang paling terkecil berada didaerah kecamatan Durai yakni sebanyak 2 UKM.



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun

Pelayanan

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya kekuatan (strenght) dan peluang (opportunity) yang bisa menjadi suatu potensi yang diharapkan dapat mendukung Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun sebagai suatu SKPD yang mandiri dalam melakukan perencanaan. Isu strategis dalam konteks ini yaitu berkenaan dengan input pokok

yang

dibutuhkan

dalam

SKPD,

mekanisme

pekerjaan

yang

mempengaruhi SKPD dalam memproses input menjadi output, serta feedback yang dilakukan SKPD dalam memperbaiki keseluruhannya agar dapat mencapai visi dan misinya yang dalam hal ini akan digunakan Matrik Efas-Ifas untuk mencari isu strategis melalui strategi S-O, S-T, W-O, W-T.

A. Kekuatan dan Kelemahan Internal (S-W)

Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi amat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan

internal

berpengaruh

pada

organisasi kinerja

merupakan

organisasi

yang

faktor

lingkungan

yang

pada

umumnya

dapat

dikendalikan (controllable) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung diluar kendali (uncontrollable) organisasi. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats) atau faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, adalah sebagai berikut : Dalam Analisis Faktor Internal dipergunakan kondisi kekuatan dan kelemahan pada Internal Pemerintah Kabupaten Karimun.

Analisis faktor

Internal tersebut adalah sebagai berikut : 23 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


A.1. Kekuatan dan Kelemahan Kekuatan (Streangth), adalah : 

Jumlah dan distribusi SDM aparatur yang relative merata serta memiliki kemampuan kerja sama yang baik;



Memiliki kewenangan strategis dalam bidang Koperasi terutama dalam hal pengesahan dan pembubaran badan hukum koperasi;



Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengembangan, pembinaan serta pengawasan terhadap Koperasi dan UKM;



Struktur organisasi yang tersedia;



Potensi sumber pendapatan yang cukup.

Kelemahan (Weakness), adalah : 

Terbatasnya kualitas terutama

yang

SDM di Dinas Koperasi dan UMKM

memiliki

keahlian

teknis,

kompetensi,

kewirausahaan dan manajemen yang bersifat tradisional; 

Masih rendahnya pembinaan terhadap pengawas, pengurus, anggota koperasi dan UKM;



Panjangnya birokratis, kurang efektif dan efisien sehingga belum optimal sesuai kebutuhan;



Belum optimalnya pendanaan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM ;

B. Peluang dan Ancaman Eksternal (O-T)

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri dalam jangkauan organisasi. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada lingkungannya, ada yang berpengraruh secara langsung mapun tidak langsung. Pengaruh lingkungan eksternal ini dapat ditinjau dari lingkup sekitarnya. Faktor-faktor ini mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan dan merupakan peluang, sedangkan yang 24 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


berdampak kegagalan merupakan faktor ancaman dalam mencapai tujuan visi dan misi. Dalam analisis faktor eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar yakni peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap kinerja, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Analisis faktor eksternal tersebut, adalah

sebagai berikut : B.1. Peluang dan Ancaman Peluang (Opourtunities), adalah : 

Adanya

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

1992

tentang

Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

Terbukanya kesempatan untuk peningkatan usaha bagi pelaku koperasi dan UMKM;



Jumlah koperasi dan UMKM yang terus berkembang;



Adanya keinginan meningkatkan nilai-nilai budaya Melayu;



Adanya peluang pasar bebas dan perdagangan bebas (FTZ);



Kondisi wilayah yang cukup strategis didalam negeri berada antara perbatasan Kota Batam dengan Kabupaten Meranti Propinsi Riau dan luar negeri diantara Singapura dan Malaysia;



Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam upaya memanfaatkan usaha koperasi dan UMKM meningkatkan ekonomi dan kebutuhan hidupnya;



Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung;



Adanya pola kemitraan antara kalangan industri dengan koperasi dan UMKM baik melalui peningkatan sumberdaya manusia, alih teknologi, peluang pasar dan advokasi serta CSR (corporate social responsibility).

Ancaman (Threats), adalah :

 Kondisi sosial ekonomi masyarakat cenderung tidak menentu; 25 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


 Masih rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari beberapa koperasi yang ada;

 Lemahnya kelembagaan koperasi karena rendahnya pemahaman perkoperasian oleh pengurus maupun anggota koperasi;

 Terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar;

 Pada umumnya pendanaan Koperasi dan UMKM memiliki modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan;

 Koperasi dan UMKM masih menggunakan teknologi sederhana sehingga kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk;

 Semakin

buruknya

citra

koperasi

ditengah

masyarakat,

disebabkan banyaknya koperasi dan UKM yang tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum bahkan pengurus, anggota, akte serta alamat sulit diidentifikasi;

 Masih adanya koperasi dan UKM yang melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan selalu berpindah-pindah;

 Sebagian besar UMKM seringkali terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang tersentuh dari lembaga pembiayaan;

 Rendahnya produktifitas dan daya saing produk Koperasi dan UMKM,

terlebih

disebabkan

masih

rendahnya

wawasan

kewirausahaan bagi UMKM , tidak dimilikinya jaringan pemasaran;

 Kurang minatnya konsumen terhadap produk lokal, disebabkan adanya produk impor illegal dari luar negeri yang masuk ke pasar dengan harga yang relatif murah;



 Masih kurangnya dukungan perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya kekuatan (strenght) dan peluang (opportunity) yang bisa menjadi suatu potensi yang diharapkan dapat mendukung Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun sebagai suatu SKPD yang mandiri dalam melakukan perencanaan. Isu strategis dalam konteks ini yaitu berkenaan dengan input pokok

yang

dibutuhkan

mempengaruhi SKPD

dalam

SKPD,

mekanisme

pekerjaan

yang

dalam memproses input menjadi output, serta

feedback yang dilakukan SKPD dalam memperbaiki keseluruhannya agar dapat mencapai visi dan misinya yang dalam hal ini akan digunakan Matrik Efas-Ifas untuk mencari isu strategis melalui strategi S-O, S-T, W-O, W-T. Strategi S-O digunakan untuk mencari isu-isu strategis dan dapat dilihat pada Tabel 2.4.1, berikut dibawah ini : Tabel 2.4.1 Strategi S-O Dinas Koperasi dan UKMl IFAS (Internal Factors AnalysisSummary) EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary) 1. Opportunities (O) : Tersediannya payung hukum UndangUndang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ndang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peluang pasar bebas dan perdagangan bebas (FTZ). Keinginan meningkatkan nilai-nilai budaya melayu. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam upaya memanfaatkan usaha KUMKM. Jumlah koperasi dan UMKM yang terus berkembang. Pola kemitraan antara kalangan industry dengan KUMKM

2.Strength (S) : Adanya penataan personil. Jumlah dan distribusi yang relatif merata. Struktur organisasi yang tersedia. Kemampuan kerjasama yang baik. Potensi sumber pendapatan cukup. Prasarana dasar cukup tersedia. 3. Strategi S - O : Memfokuskan kekuatan untuk mengeksploitasi peluang. Peningkatan SDM. Mengoptimalkan sumber pendapatan. Meningkatkan sarana dan prasarana. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya memanfaatkan usaha koperasi dan UMKM.



Tabel 2.4.1 diatas memperlihatkan bahwa strategi S-O tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu : 1) Peningkatan sumber daya manusia aparatur melalui metode pelatihan, 2) Mengoptimalkan sumber pendapatan, 3) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor, dan 4) Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya memanfaatkan KUMKM. Strategi S-T digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dapat dilihat pada Tabel 2.4.2. Tabel 2.4.2. Strategi S-T Dinas Koperasi dan UKM IFAS 2. Strength (S) (Internal Factors Adanya Penataan personil. Jumlah Analysis Summary) dan distribusi yang relatif merata. Struktur organisasi yang tersedia. Kemampuan kerjasama yang baik. EFAS Potensi sumber pendapatan cukup. (Eksternal Factors Prasarana dasar cukup tersedia. Analysis Summary) 3. Threats (T) Kurang minatnya konsumen terhadap produk lokal. Produktifitas dan daya saing produk-produk koperasi dan UMKM yang masih rendah terlebih disebabkan masih rendahnya wawasan kewirausahaan UMKM, tidak dimilikinya jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kondisi sosial ekonomi masyarakat cenderung tidak menentu. Rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggota koperasi Banyaknya koperasi dan UKM yang tidak aktif serta alamat sulit teridentifikasi

4. Strategi S-T : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Peningkatan SDM yang ada dalam pembinaan koperasi dan UMKM. Melaksanakan perumusan job description, qualification and specification. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. Peningkatan mutu produkproduk koperasi dan UKM yang memiliki nilai jual.

Tabel 2.4.2 diatas menunjukkan bahwa strategi S-T tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu : 1) Menciptakan iklim usaha yang kondusif, 2) Meningkatkan SDM yang ada dalam pembinaan koperasi dan UMKM, 28 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


3) Perumusan job descripction, qualification and specification, dan 4) Meningkatkan mutu produk koperasi dan UKM yang memiliki nilai jual. Strategi W-O digunakan untuk mencari isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.4.3 Strategi W-O Dinas Koperasi dan UKM IFAS 4. Weaknesses (W) (Internal Factors Terbatasnya kualitas SDM terutama Analysis yang memiliki keahlian teknis, Summary) kompetensi, kewirausahaan dan

EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary)

1. Opportunities (O) : Tersediannya payung hukum Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UndangUndang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peluang pasar bebas dan perdagang an bebas (FTZ). Keinginan meningkatkan nilai-nilai budaya melayu. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam upaya memanfaatkan usaha koperasi dan UMKM. Jumlah koperasi dan UMKM yang terus berkembang Pola kemitraan antara kalangan industry dengan koperasi dan UMKM.

manajemen yang seadanya. Terlalu birokrasi, kurang efektif, efisien dan belum optimal sesuai kebutuhan. Belum optimalnya pendanaan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. Masih rendahnya pembinaan terhadap pengurus, anggota koperasi dan UKM Strategi W-O : Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang. Meningkatkan kualitas SDM terutama yang memiliki keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan menajemen yang memadai untuk mendukung program di Dinas Koperasi dan UKM. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi. Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang menghasilkan produk-produk baru yang memiliki nilai jual. Terciptanya pola kemitraan antara kalangan industri dengan koperasi dan UMKM baik melalui peningkatan sumberdaya manusia, alih teknologi, peluang pasar dan advokasi serta CSR (corporate social responsibility).



Tabel 2.4.3 diatas menunjukkan bahwa strategi W-O tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu : 1) Penciptaan SDM aparatur yang berkualitas terutama yang memiliki keahlian teknis, kompetensi, dan manajemen yang memadai, 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkoperasi, 3) Meningkatkan jumlah koperasi dan UMKM yang menghasilkan produkproduk yang memiliki nilai jual, dan 4) Terciptanya pola kemitraan antara kalangan industri dengan koperasi dan UMKM baik melalui peningkatan sumberdaya manusia, alih teknologi serta CSR (corporate social responsibility).

Strategi W-T digunakan untuk mencari isu strategis dilihat pada Tabel 2.4.4: Tabel 2.4.4 Strategi W-T Dinas Koperasi dan UKM IFAS (Internal Factors Analysis Summary)

EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary) 3. Threats (T) Kurang minatnya konsumen terhadap produk lokal. Produktifitas dan daya saing produk-produk koperasi dan UMKM yang masih rendah terlebih disebabkan masih rendahnya wawasan kewirausahaan UMKM, Kondisi sosial ekonomi masyarakat cenderung tidak menentu.Rendahnya pemahaman perkoperasian oleh pengurus maupun anggota koperasi. Banyaknya koperasi dan UKM yang tidak aktif serta alamat sulit teridentifikasi

4. Weaknesses (W) Terbatasnya kualitas SDM terutama yang memiliki keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Terlalu birokrasi, kurang efektif, efisien dan belum optimal sesuai kebutuhan. Belum optimalnya pendanaan dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan. Masih rendahnya kualitas pembinaan terhadap pengurus, anggota koperasi dan UKM. Strategi W-T : Meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman. Meningkatkan kualitas SDM untuk pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi dan UKM, sehingga terciptanya koperasi dan UKM yang sehat, aktif, mandiri serta dapat menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual tinggi dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya.



Tabel 2.4.4 diatas menunjukkan bahwa strategi W-T tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu : Menyiapkan SDM, melaksanakan koordinasi kepada seluruh pelaku pembangunan pada saat formulasi kebijakan, evaluasi dan implementasinya. Setelah dilakukan analisis SWOT dengan metode S-O, S-T, W-O dan W-T, selanjutnya dipilih beberapa isu strategis yang paling dominan untuk dijadikan isu-isu strategis yaitu : A. Peningkatan SDM yang ada untuk mendukung program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun. B. Perumusan job descripction, qualification and specification. C. Pengembangan kualitas SDM terutama yang memiliki keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang memadai untuk mendukung program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM. D. Pengembangan kualitas SDM terutama yang memiliki keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang memadai untuk pembinaan terhadap koperasi dan UKM, sehingga terciptanya koperasi dan UKM yang sehat, aktif, mandiri serta dapat menghasilkan produkproduk yang memiliki nilai jual tinggi dan mampu bersaing dengan produkproduk lain. E. Penganggaran / pendanaan yang relevan agar perencanaan dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.



BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, koperasi dan UMKM masih akan menghadapi banyak kendala. Kelembagaan usaha koperasi dan UKM merupakan

aspek

penting

yang

permasalahan koperasi dan UMKM.

perlu

dicermati

dalam

mengatasi

Perlu digaris bawahi bahwa pelaku

usaha UMKM dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat kurang memadai. Upaya pemberdayaan UMKM semakin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan luas, terlebih bagi daerah terisolir dan jauh dari pusat kota. Lemahnya kelembagaan juga terjadi pada Koperasi karena

minimnya

pengelola,

pemahaman

pengurus

maupun

perkoperasian anggota

oleh

koperasi.

para Hal

pengawas, ini

cukup

memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi tetapi juga rendahnya kualitas SDM dalam mengelola koperasi hal ini dapat dilihat dari rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan oleh koperasi aktif.

Semakin buruknya citra koperasi ditengah

masyarakat, karena banyak koperasi yang tidak aktif dengan legalitas yang kurang memadai, terlilit berbagai persoalan hukum bahkan keberadaan pengurus, anggota, akte pendirian serta alamat kantor yang sulit untuk diidentifikasi. 32 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


Masalah lain yang dihadapai koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya produktif terutama adalah terhadap bahan baku, sumber permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Dalam hal modal memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatan rendah aset jaminan dan administrasi tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan seringkali koperasi dan UMKM terjerat ulah rentenir dan kurang tersentuh lembaga pembiayaan.

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah : I. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, II. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, III. sebagai

acuan

dalam

penyusunan

program

dan

anggaran

pembangunan,dan IV. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi

terhadap

semua kebijakan pembangunan.

1. Visi

Visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. 33 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubungan dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah kedepan, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya Kabupaten Karimun yang Maju dan Berdaya Saing Berlandaskan Iman dan Taqwa”

Secara konseptual visi Pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2011-2016, mengarah dan mendukung tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. “Maju dan Berdaya saing“ diartikan sebagai Kabupaten Karimun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif dan inovatif yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya lokal secara optimal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya produktifitas kesehatan serta meningkatnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Berlandaskan iman dan taqwa” diartikan sebagai kabupaten yang meletakkan

nilai-nilai

agama

sebagai

landasan

dalam

kehidupan

bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan keagamaan (formal dan

nonformal) secara

sistematis dan menyeluruh

sehingga

dapat

membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual maupun spiritual. 34 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


2. Misi

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Karimun 20112016 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan dan meratakan ketersediaan infrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infratruktur daerah ini diartikan sebagai penyediaan infrastruktur baik dari sisi ketersediaan (kuantitas) dan kualitasnya. Infrastruktur daerah yang dimaksud diantaranya adalah infrastruktur pada kawasan FTZ, terutama yang terkait dengan kawasan industri, kawasan strategis, infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, serta infrastruktur sosial ekonomi. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandaskan iman dan taqwa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilihat dari empat aspek (i) aspek pendidikan, (ii) aspek kesehatan, (iii) aspek pembangunan iman dan taqwa, dan (iv) aspek kesetaraan gender. Pembangunan iman dan taqwa ditujukan sehingga kehidupan keagaman semakin marak dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat serta menguatnya sistem pendidikan keagamaan khususnya pendidikan nonformal. Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna adalah SDM yang produktif dilihat dari meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha. 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan Ekonomi berbasis kerakyatan yang dimaksud adalah koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), petani, nelayan dan pembudidaya kecil, serta industri rakyat lainnya. Keterpaduan

ekonomi

berbasis

kerakyatan

dengan

pusat

pertumbuhan ekonomi dimaksudkan agar pertumbuhan dan perkembangan 35 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


industri skala menengah dan besar dapat seiring dan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha kecil. Hal ini mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling memperkuat antar skala industri. 4. Memaksimalkan kualitas pelayanan publik Kualitas pelayanan publik yang maksimal diwujudkan dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya dibidang-bidang yang menjadi urusan wajib, serta penyederhanaan sistem layanan khususnya dibidang perizinan. 5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Karakteristik Kabupaten Karimun sebagai kabupaten kepulauan ditandai dengan melimpahnya sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut, perlu dikedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Berdasarkan visi dan misi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karimun mempunyai motto sebagai berikut:  Kerja Amanah,  Kerja Keras,  Kerja Cerdas. Penjelasan makna dari motto:

Kerja Amanah Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan kebijakan, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya, berpihak kepada kepentingan masyarakat, terbuka, siap dan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. 36 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


Kerja Keras Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja efektif dan efisien memanfaatkan waktu secara optimal, disiplin penuh gairah dan semangat, memiliki strategi dan kebijakan memajukan daerah tanpa mengenal lelah, mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Kerja Cerdas Penyelenggara pemerintahan yang mampu menciptakan inovasi dan ide dalam pengembangan kemajuan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola pembangunan, memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan, mengedepankan intelektualitas, rasionalitas dan moralitas dalam berbuat dan bertindak, matang dalam perencanaan, konsekwen dalam pelaksanaan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dimasa depan.

3. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pemerintah Kabupaten Karimun berdasarkan rumusan misi pembangunan adalah : 1. Meningkatnya kualitas layanan perkoperasian dan UMKM. tujuan : Meningkatkan kualitas layanan KUMKM serta kinerja laporan pertanggung jawaban pengurus dan pelaku usaha terhadap akuntabilitas maupun tata kelola organisasi koperasi. tujuan : Meningkatkan peranan koperasi dan UMKM. 2. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan. tujuan : Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha kecil. tujuan : Meningkatkan produktifitas dan produksi sektor KUMKM.



tujuan : Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui UMKM yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. 3. Meningkatkan

manajemen

dan

kelembagaan

KUMKM

dalam

mewujudkan kemandirian usaha untuk mencapai kesejahteraan. tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUMKM tujuan : Meningkatkan

akses

permodalan

KUMKM

terhadap

pemanfaatan sumber daya produktif. 4. Mewujudkan koperasi dan UMKM yang efektif, produktif memiliki pola kerjasama kemitraan melalui KUMKM yang strategis dan saling menguntungkan serta berdaya saing. tujuan : Mengembangkan pola kemitraan antara industri besar dan UMKM. tujuan : Tersusunnya

regulasi

yang

mendorong

tumbuh

dan

berkembangnya kemitraan antara industri besar dan UMKM. 5. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang handal dan profesional. tujuan : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

4. Sasaran

Berdasarkan misi dan tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD, maka sasaran-sasaran pembangunan bidang koperasi dan UMKM untuk lima tahun kedepan adalah, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas teknis dan manjerial pelaku usaha kecil. sasaran : - Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM. 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi. sasaran : - Meningkatnya keterampilan manajerial pelaku UMKM, - Meningkatnya

penguasaan

teknologi

produksi

pelaku

UMKM, - Meningkatnya akses modal bagi pelaku UMKM, - Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan aktif. 38 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


3. Mengembangkan kemitraan antara industri besar dan UKM. sasaran : - Tersusunnya regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan antara industri besar dan UKM, - Meningkatnya jaringan pasar bagi produk-produk UMKM yang layak.

5. Kebijakan

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan pembangunan jangka menengah bidang koperasi dan UKM. Arah kebijakan tersebut adalah : Sasaran

: Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM.

Kebijakan

: Meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil melalui perbaik an keterampilan teknis dalam menjalankan usahanya.

Sasaran

: Meningkatnya keterampilan manajerial pelaku UMKM.

Sasaran

: Meningkatnya penguasaan teknologi produksi pelaku UMKM.

Kebijakan

: Pengadaan pelatihan-pelatihan melalui tahapan kebutuhan yang dilakukan secara berkala dalam upaya mendorong keberlangsungan UMKM.

Sasaran

: Meningkatnya akses modal bagi pelaku UMKM

Kebijakan

: Menyediakan informasi seluas-luasnya kepada pelaku UMKM tentang sumber permodalan yang mudah diakses.

Sasaran

: Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan aktif.

Kebijakan

: Pendataan dan pembinaan koperasi potensial.



Sasaran

:Tersusunnya regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitrausahaan antara industri besar dan UMKM.

Kebijakan

: Penyusunan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan antara industri besar dan UMKM diantaranya adalah insentif dan disinsentif bagi pengusaha.

Sasaran

: Meningkatnya jaringan pasar bagi produk-produk UKM yang layak.

Kebijakan

: Meningkatnya dukungan industri besar terhadap pemasaran produk-produk UMKM potensial.

6.

Sasaran

: Meningkatnya kedisiplinan aparatur daerah.

Kebijakan

: Pemberdayaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah

Program

Dalam rangka singkronisasi antara formulasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun dengan RPJMD Kabupaten Karimun, maka program pembangunan daerah yang menggambarkan keterkaitan dengan program pembangunan bidang koperasi dan UKM yang secara khusus berhubungan dengan capaian program pembangunan, antara lain adalah : 1) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah, 2) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, 3) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, 4) Program penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif, dan 5) Program peningkatan disiplin aparatur. Sementara program yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun adalah, sebagai berikut : 40 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


1) Program pelayanan administrasi perkantoran, 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, 4) Program pengembangan sarana dan prasarana bagi usaha KUMKM,

3.3

Telahaan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Riau Kementerian Koperasi dan UKM adalah suatu Departemen Kementerian Negara yang menangani Urusan Pemerintahan dalam rangka Penajaman, Koordinasi dan Singkronisasi Program Pemerintah bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:

Menjadi Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan

UMKM

yang

Tangguh

dan

Mandiri

sebagai

Soko

Guru

Perekonomian Nasional.

A. Misi Kementerian Koperasi dan UKM Untuk mencapai visi diatas berikut dijabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM : a) Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) b) Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan KUMKM c) Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM d) Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM e) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi



B. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM 1. Peningkatan

jumlah

dan

peran

Koperasi

dan

UMKM

dalam

perekonomian Nasional, 2. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui : a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian. b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM KUMKM. 3. Peningkatan

daya

saing

produk

KUMKM

melalui

meningkatkan

kemampuan KUMKM dalam mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing. 4. Peningkatan

pemasaran

produk

KUMKM

melalui

meningkatkan

kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk. 5. Meningkatkan akses pembiayaan dan penjaminan koperasi dan UMKM melalui penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM. 6. Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui : a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif b. Meningkatkan

kesadaran

berwirausaha

sebagai

budaya

dan

mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat. 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada KUMKM melalui: a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada KUMKM.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efesiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu 42 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan

eksternal depan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang (2010-2014). Arah kebijakan tersebut adalah : 1 Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM, 2 Peningkatan akses kepada sumber daya produktif, 3 Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM, 4 Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM, dan 5 Penguatan kelembagaan Koperasi.

Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Riau mempunyai visi untuk melaksankan program pembangunan daerah bidang koperasi dan UMKM tahun 2011 - 2015, yakni : “Menjadi Fasilitator dan Motivator yang handal guna mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Berkualitas dan Mandiri”. Sedangkan misi yang mendukung agar terlaksananya visi tesebut adalah : 1. Mewujudkan pelayanan prima baik untuk internal organisasi maupun pelayanan kepada publik. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam wadah koperasi yang berkualitas dan mandiri. 3. Meningkatkan kemampuan dan kemantapan Koperasi dan UMKM untuk dapat mewujudkan KUMKM yang berkualitas dan mandiri untuk mencapai kesejahteraannya. 4. Menumbuh kembangkan kewirausahaan KUMKM. 5. Meningkatkan

kemampuan

dan

kapasitas

aparatur

ditingkat

Kabupaten/Kota dan Propinsi se-Propinsi Kepri. 43 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


Adapun yang menjadi tujuan dalam mencapai visi dan misi adalah : 1. Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 2. Peningkatan daya saing KUMKM. 3. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. 4. Meningkatkan akses pembiayaan dan peminjaman KUMKM. 5. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM baru. 6. Peningkatan jumlah pendapatan dan peran Koperasi serta UMKM dalam perekonomian daerah.

Sasaran pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun 2011 – 2015 Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kepri, adalah : 1. Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas sebanyak 275 koperasi. 2. Pembenahan koperasi tidak aktif sebanyak 451 koperasi. 3. Peningkatan SDM koperasi sebanyak 1000 orang dan 1000 UMKM. 4. Penumbuhan koperasi baru sebanyak 300 koperasi. 5. Pemasaran produk koperasi dan UMKM sebanyak 200 KUMKM. 6. Tersedianya pinjaman dana bergulir untuk 1500 KUMKM. 7. Peningkatan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi selama lima tahun sebanyak 2000 koperasi. 8. Terbentuknya sentra-sentra usaha perikanan, perdagangan, perkebunan dan pertanian. 9. Pembangunan pasar tradisonal KUMKM sebanyak 5 unit. Program pembangunan bidang pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Kepri tahun 2011–2015 adl: 1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 2. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. 3. Penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM. 4. Pengembangan sistem pendukung bagi Koperasi dan UMKM. 5. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.



3.4

Penentuan Isu – Isu Strategis Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Karimun pada tahun 2008 tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun sebanyak 93 UKM, pada tahun 2009 sebanyak 118 UKM dan pada tahun 2010 sebanyak 193 UKM tersebar disembilan kecamatan.

Sedangkan

jumlah koperasi ditahun 2008 sebanyak 307 koperasi, dan ditahun 2009 sebanyak 310 koperasi terakhir tercatat pada tahun 2010 sebanyak 314 koperasi. Permasalahan dan tantangan yang dihadapkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi berkaitan dengan faktor ekonomi, faktor sumberdaya manusia, manajemen usaha, keterbatasan akses pada jaringan dan peluang kerjasama, serta masih adanya kepentingan pribadi yang memanfaatkan keberadaan koperasi. Dari sisi faktor ekonomi, karena adanya keterbatasan akses terhadap modal secara tidak langsung membawa dampak terhadap sulitnya memperoleh bahan baku dan terhambatnya proses pemasaran. Dari sisi pembentukan badan hukum koperasi animo masyarakat untuk pengesahan badan hokum koperasi cukup tinggi dari adanya penambahan sebanyak 6 unit di tahun 2011. surat

keputusan

Prosedur pengesahan sampai dengan diterbitkannya badan

hokum

masih

sesuai

dengan

peraturan

perkoperasian yang berlaku yaitu rata-rata sebelum 3 bulan rata-rata tanda terima diberikan pada calon koperasi yang akan menerima badan hokum, maka surat keputusan sudah diterbitkan dengan memenuhi ketentuan berlaku. Berdasarkan PerMen KUMKM nomor 19 Th 2008, yang mengatur tentang pengelolaan kegiatan KSP/USP, mungkin sedikit mempersulit prakoperasi untuk memperoleh legalitas badan hokum karena persyaratan modal yang disetor minimal mencapai 15 juta rupiah bagi koperasi primer sehingga terasa berat bagi calon pengurus yang tidak mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk itu.

Dari sisi internal Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun, terbatasnya SDM terhadap 45 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


pemahaman dan keterampilan dibidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus diantaranya petugas penyuluh koperasi.

Hal tersebut

sangat berpengaruh terhadap pembinaan koperasi terutama bagi koperasi baru. Disamping itu adanya mutasi pegawai antar SKPD menjadi salah satu sebab pengkaderan menjadi terbatas. Kerjasama antar lintas sektoral sangat diperlukan terutama bagi SKPD yang saling berkaitan, selama ini kerjasama belum optimal sehingga pembinaan baik dalam bentuk penyuluhan, pendampingan teknis dan manajemen usaha masih kurang. Akses permodalan sangat sulit didapat oleh pelaku KUMKM pemula dalam mengembangkan usahanya.

Hal ini

disebabkan lembaga keuangan atau pemerintah sebagai pemilik modal menerapkan aturan bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pinjaman modal harus memiliki agunan, sedangkan bagi KUMKM pemula umumnya belum memiliki asset yang dapat dijadikan agunan.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi merupakan suatu

gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian perencanaan strategik merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya.

Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan

lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun, adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM YANG BERKUALITAS, MANDIRI, BERDAYA SAING SERTA MITRAUSAHA INDUSTRI”

Sebagai kata kunci Koperasi dan UMKM yang berkualitas, mandiri, berdaya saing dan menjadikan mitrausaha industri, adalah :



Koperasi dan UMKM yang berkualitas Dalam arti bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun, menginginkan pengurus dan anggota koperasi serta pelaku UMKM untuk memiliki kompetensi yang semakin baik dan menjadikan wirausaha yang handal.

Mandiri Dalam

arti

bahwa

Dinas

Koperasi

dan

UKM

Kabupaten

Karimun

mengharapkan dan mencita-citakan agar koperasi dan UMKM berkembang serta menumbuhkan rasa kemandirian dalam menjalankan usaha.

Berdaya saing Dalam

arti

bahwa

Dinas

Koperasi

dan

UKM

Kabupaten

Karimun

menginginkan koperasi dan UMKM dapat melakukan kreatifitas dan inovatif terhadap produk-produk yang dihasilkan sehingga dapat melakukan daya saing produk antara lain melalui promosi dan pemasaran baik ditingkat daerah mapun luar daerah.

Mitrausaha Industri Dalam

arti

bahwa

Dinas

Koperasi

dan

UKM

Kabupaten

Karimun

mengharapkan kedepan koperasi dan UMKM bisa menjadi mitrausaha bagi kalangan industri baik itu dari segi SDM, alih teknologi, sumber daya produktif maupun pangsa pasar.

4.2 Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Untuk mencapai visi maka ada 5 ( lima ) misi yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ekonomi berbasis kerakyatan yang lebih baik dan kondusif melalui pertumbuhan ekonomi yang terpadu, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas layanan perkoperasian dan UMKM; 48 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


2) Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan; 3) Meningkatkan manajemen dan kelembagaan KUMKM dalam mewujudkan kemandirian usaha untuk mencapai kesejahteraan; 4) Mewujudkan KUMKM yang efektif, produktif dengan memiliki pola kerjasama kemitraan yang strategis dan saling menguntungkan serta berdaya saing; 5) Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang handal dan profesional.

Uraian Misi yang tersebut diatas adalah, sebagai berikut : Misi (1) : meningkatkan kualitas layanan perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maksudnya bahwa badan usaha koperasi maupun UMKM dapat memberikan pelayanan yang baik yakni melalui pengembangan dan peningkatan tata kelola organisasi KUMKM, kualitas kinerja dan pertanggung jawaban terhadap anggota maupun masyarakat, serta peningkatan akuntabilitas dan pengawasan terhadap organisasi.

Misi (2) : mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan maksudnya memadukan keterpaduan ekonomi berbasis kerakyatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi agar pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan UMKM dapat seiring dan sejalan serta kondusif.

Misi (3) : meningkatkan manajemen dan kelembagaan KUMKM dalam mewujudkan

kemandirian

usaha

untuk

mencapai

kesejahteraan

maksudnya sebagai upaya pengelolaan KUMKM yang dilaksanakan baik melalui penetapan kebijakan, strategi, dan konsultasi agar koperasi dan UMKM mampu melaksanakan fungsi dan peranan untuk mencapai tujuan organisasi. 49 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


Misi (4) : mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang efektif, produktif memiliki pola kerjasama kemitraan melalui KUMKM yang strategis dan saling menguntungkan serta berdaya saing, maksudnya mengembangkan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jatidiri, prinsip serta peningkatan kualitas melalui pemeringkatan koperasi secara berjenjang

dengan

upaya

membangunkan,

pemberdayaan,

pengembangan dan penguatan kelembagaan dengan menghasilkan pola kerjasama kemitraan yang strategis.

Misi (5) : mewujudkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional maksudnya meningkatkan pengetahuan, kualitas pelayanan dan perilaku Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi, adalah sebagai berikut : Tujuan dan Sasaran : a. Tujuan : 

Meningkatkan kualitas layanan KUMKM serta kinerja termasuk laporan pertanggung

jawaban

pengurus

dan

pelaku

usaha

terhadap

akuntabilitas maupun tata kelola organisasi. 

Meningkatkan peranan koperasi dan UMKM.

b. Sasaran : 

Meningkatnya jumlah koperasi yang tangguh dan berkualitas.



Kenaikan jumlah KSP/USP yang berpredikat sehat.



Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi KUMKM.



Tujuan dan Sasaran : a. Tujuan :

 Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha kecil.  Meningkatkan produktifitas dan produksi sektor KUMKM.  Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui UMKM yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. b. Sasaran :

 Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM.  Memadainya sarana dan prasarana pendukung administrasi.  Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi Koperasi dan UMKM.  Berkembangnya usaha mikro di perdesaan dan/atau di daerah pelosok/tertinggal.

 Meningkatnya produksi pelaku Koperasi dan UMKM Tujuan dan Sasaran : a. Tujuan :

 Meningkatkan akses permodalan KUMKM terhadap pemanfaatan sumber daya produktif.

 Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUMKM. b. Sasaran :

 Meningkatnya akses modal bagi pelaku UMKM.  Meningkatnya produksi pelaku Koperasi dan UMKM.  Meningkatnya keterampilan manajerial pelaku UMKM.  Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan aktif. Tujuan dan Sasaran : a. Tujuan :

 Mengembangkan pola kemitraan antara industri besar dan UMKM. 51 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


 Tersusunnya regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan antara industri besar dan UMKM. b. Sasaran :

 Meningkatnya pamakaian bahan baku/produk barang baku lokal oleh industri besar (forward linkages) dan pemanfaatan output/by-product industri besar oleh UMKM (backward linkages).

 Meningkatnya jaringan pasar bagi produk UMKM yang layak.  Meningkatnya penguasaan teknologi produksi pelaku UMKM. Tujuan dan Sasaran : a. Tujuan :

 Meningkatkan kapasitas aparatur.  Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. b. Sasaran :

 Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi.  Meningkatnya kedisiplinan aparatur.  Meningkatnya pelayanan dan efektifitas kinerja aparatur. 4.4 Strategi Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis sebagaimana telah dirumuskan

dimuka

serta

dengan

memperhitungkan

faktor

kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan koperasi dan UMKM selama lima tahun mendatang, yaitu : Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun :



1.

Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM.

2.

Pengadaan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan tahapan kebutuhan dan dilakukan secara berkala dalam upaya mendorong keberlangsungan UMKM.

3.

Menyediakan informasi seluas-luasnya kepada pelaku UMKM tentang sumber permodalan yang mudah diakses.

4.

Pendataan dan pembinaan koperasi potensial.

5.

Penyusunan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan antara industri besar dan UMKM diantaranya adalah insentif dan disinsentif bagi pengusaha.

6.

Meningkatnya dukungan industri besar terhadap pemasaran produkproduk UMKM potensial.

7.

Bentuk keterkaitan dapat berupa penyediaan input atau pemanfaatan output/produk sampingan seperti pengolahan limbah dan keterkaitan tidak langsung seperti jasa boga.

8.

Pemberdayaan dan peningkatan kualitas aparatur .

4.5 Kebijakan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan yang disepakati para pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman bagi aparatur agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi organisasi. Kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun : 1.

Meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil melalui perbaikan keterampilan teknis dalam menjalankan usahanya.

2.

Pengadaan pelatihan melalui tahapan kebutuhan yang dilakukan secara berkala dalam upaya mendorong keberlangsungan UMKM.

3.

Menyediakan informasi seluas-luasnya kepada pelaku UMKM tentang sumber permodalan yang mudah diakses. 53 Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


4.

Pendataan dan pembinaan koperasi potensial.

5.

Bentuk keterkaitan berupa penyediaan input (forward) ataupun pemanfaatan output/produk sampingan seperti pengolahan limbah (direct backward) dan keterkaitan tidak langsung lainnya seperti jasa boga (indirect backward).

6.

Penyusunan regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan industri besar dan UMKM diantaranya insentif dan disinsentif.

7.

Meningkatnya dukungan industri besar terhadap pemasaran produkproduk UMKM potensial.

8.

Memberdayakan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Dalam rangka singkronisasi antara formulasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun dengan RPJMD Kabupaten Karimun, maka program dan kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2011-2016 adalah, sebagai berikut : Tabel 5.1 Program dalam RPJMD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan disesuaikan dengan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun

No

1

Program RPJMD Kab. Karimun 20112016 sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun

2

3

Indikator Kinerja

4

Program dalam RPJMD Program Peningkatan kualitas pelayanan Pemerintahan munuju Good Governance. 1.

Program Pelyanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran



Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.Penyediaan peralatan rumah tangga



2.

3.

4.

5.

6.



Terpenuhinya perlengkapan penunjang kerja

1. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan lainnya



Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja

2. Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu.



Terpenuhinya efesiensi dan efektivitas kerja

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Memiliki pedoman dalam melaksanakan Program dan rencana kegiatan Dinas melalui Rencana Strategik Dinas Koperasi dan UKM



Memiliki laporan kinerja, terlaksananya program dan rencana kegiatan dinas melalui LAKIP Diskop dan UKM Kabupaten Karimun



Jumlah pegawai pada bidangbidang khusus yang dilatih

1. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah



Cakupan bina kelompok UMKM

2. Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil dan menengah.



Jumlah Kredit tersalur kepada pelaku UMKM

3. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan.



Regulasi tentang kemitraan UMKM dengan industri besar

4. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah



Volume perdagangan produk UMKM



Jumlah jenis produk unggulan KUMKM

 

Total omzet seluruh KUMKM



Produktivitas UMKM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan

Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

2. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir.

2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Sosialisasi peraturan perundangundangan 3. Bimbingan teknis tentang perkoperasian bagi aparat pembina

5. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

7.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil Menengah

1. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi


manajerial

3. Penyelenggaraan pelatihan


PEMERINTAHAN KABUPATEN KARIMUN kewirausahaan 4. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 5. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM Peningkatan kerjasama dibidang HAKI 6. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 8.

Program Penciptaan iklim usaha Usaha kecil menengah yang kondusif

1. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah



Regulasi tentang kemitraan UMKM dengan industri besar



Persentase koperasi aktif

 

Jumlah koperasi yang aktif



Jumlah UKM yang aktif

2. Perencanaan,koordinasi,dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 3. Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil Menengah 4. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 5. Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah

9.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 2. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 3. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 4. Pembinaan, pengawasan, penghargaan koperasi berprestasi 5. Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 6. Pelaksanaan pemeringkatan koperasi

10.

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana bagi Usaha KUMKM.

1. Penyelenggaraan inventarisasi sertifikat Hak Atas Tanah bagi Usaha Kecil Menengah 2. Pembenahan koperasi tidak aktif 3. Penyusunan pedoman dan pendampingan pelaksanaan RAT

Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT

4. Peningkatan peran koperasi siswa sebagai laboratorium koperasi



5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD Untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun dalam Renstra 2012 - 2016 terdapat program Lintas SKPD yaitu melalui : 1. Program pengembangan sistem pendukung usaha UMKM. Kegiatan : a) Penyelenggaraan promosi produk UMKM, b) Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah. c) Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM. dan untuk Indikasi pembiayaanya dapat dilihat dalam matriks terlampir.

5.3 Program dan Kegiatan Lintas Kewilayahan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun dalam Tahun Anggaran 2012 – 2016 terdapat program lintas kewilayahan yaitu : 1. Program Pengembangan kapasitas sumber daya Aparatur. Kegiatan : a) Bimbingan Teknis tentang perkoperasian kepada aparat pembina. b) Pendidikan dan pelatihan formal. 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah. Kegiatan : a) Penyelenggaraan inventarisasi sertifikat Hak Atas Tanah bagi UMKM. b) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM.

5.4 Pagu Indikatif dan Sumber Pendanaan Jumlah Pagu indikatif Tahun 2012 – 2016 yang dianggarkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun, adalah sebesar Rp. 10.475.000.000,- (Sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh

lima

juta

rupiah)

yang

bersumber

dari

Anggaran

APBD

Kabupaten Karimun. Berikut dibawah ini tabel Rencana Strategik Dinas Koperasi

dan

UKM

Kab.

Karimun

meliputi

Pagu

indikatif

: 58

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2016


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011–2016

Tujuan

1 Meningkatkan kualitas layanan KUMKM serta kinerja laporan pertanggung jawaban pengurus dan pelaku usaha terhadap akuntabilitas maupun tata kelola organisasi

Sasaran

2

Indikator kinerja

3

Meningkatnya jumlah koperasi yang tangguh dan berkualitas

Jumlah juru buku koperasi yang mengikuti pelatihan akuntansi / manajemen koperasi

Meningkatkan peranan koperasi dan UMKM

Kenaikan jumlah KSP/USP yang berpredikat sehat

Jumlah koperasi yang dinilai klasifikasinya

Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha kecil

Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM


Memadainya sarana dan prasarana pendukung aktivitas produksi

Jumlah KUMKM menghasil kan produk olahan

Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor KUMKM Mengembang kan sistem ekonomi kerakyatan melalui UMKM yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan

Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUMKM

Meningkatnya akses pemasaran hasil produksi KUMKM

Meningkatnya keterampilan manajerial pelaku KUMKM Meningkatnya produksi pelaku KUMKM

Total omzet seluruh KUMKM Jumlah KUMKM mengikuti pameran atau promosi hasil produksi Cakupan bina manajerial kelompok KUMKM Rasio kelompok UMKM binaan yang meningkat produktifitasnya Rasio Produtivitas KUMKM

Meningkatkan akses permodalan KUMKM terhadap pemanfaatan sumber daya produktif

Meningkatnya akses modal bagi pelaku KUMKM Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan aktif

Jumlah kredit tersalur kepada pelaku UMKM dan Koperasi Persentase koperasi aktif

Th 2012

Th 2013

Th 2014

Th 2015

Th 2016

Target

Target

Target

Target

Target

4

5

6

7

8

9

10

20 Orang

30 Orang

60 Orang

90 Orang

120 Orang

150 Orang

150 Orang

10 %

15 %

20 %

25 %

30%

35%

Awal periode

5%

165 UMKM

8 jenis produk KUMKM 7M

175 UMKM

185 UMKM 195 UMKM

210 UMKM 225 UMKM

Kondisi akhir periode

225 UMKM

9 jenis Produk KUMKM

13 Jenis Produk KUMKM





1,25 M

2,50 M

3,75 M

4,75 M

6,00 M

13,00 M

10 KUMKM

10 KUMKM

20 KUMKM 30 KUMKM 40 KUMKM 50 KUMKM 60 KUMKM

10 KUMKM

10 KUMKM

20 KUMKM 30 KUMKM

5%

15 %

25 %

35 %

45 %

55 %

60 %

5%

15 %

25 %

35 %

45 %

55 %

60 %

868,5 juta

100 juta

100 juta

100 juta

100 juta

13,70 %

15,50 %

17,30 %

19,90 %

22,50 %

40 KUMKM 50 KUMKM 60 KUMKM

100 juta

25,10 %

1,368.5 M

25,10 %



Mengembangkan pola kemitraan antara industri besar dan UMKM

Meningkatnya jaringan pasar bagi produk UMKM yang layak

Tersusunya regulasi yang mendorong tumbuh dan berkembang nya kemitraan antara industri besar dan UMKM

Meningkatnya pemakaian bahan baku/produk barang lokal oleh industri besar dan pemanfaatan output/by-product industri besar oleh UMKM

Volume perdagangan produk unggulan UMKM

Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penguasaan teknologi

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya kedisiplinan aparatur

-

5 jenis Produk

5 Jenis produk

10 Jenis produk

10 Jenis produk

40 Jenis produk

-

1 Kegiatan

-

-

5 UMKM

5 UMKM

5 UMKM

5 UMKM

5 UMKM

25 UMKM

-

4 Orang

4 Orang

4 Orang

4 Orang

4 Orang

20 Orang

-

15 %

15 %

15 %

20 %

20 %

85 %

15%

15%

15%

20%

20%

85%

-

1 Keg.

Jumlah aparatur dilatih penguasaan teknologi sesuai bidang.

Nilai efektivitas dan efesiensi kerja Meningkatnya pelayanan dan efektivitas kinerja aparatur

5 Jenis Produk

Regulasi tentang kemitraan UMKM dgn industri besar

Meningkatnya penguasaan teknologi produksi pelaku KUMKM Meningkatkan kapasitas aparatur.

5 jenis produk

-



BAB VII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karimun untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Apabila dalam perjalanannya terjadi

perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karimun dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Rencana Strategis ini dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku usaha dan pengurus koperasi di Kabupaten Karimun serta dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan potensi tenaga kerja yang cukup signifikan.


KATA PENGANTAR. Sebagaimana dimaklumi, bahwa salah satu capaian Visi dan Misi. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Recommend Documents