TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah)
A. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah; b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah; d. pelaksanaan administrasi dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
B. Sekretaris Dinas Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; c. penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; e. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; f. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi; g. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Sekretariat, membawahi: a. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Umum. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan aset serta pelaporan. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; b. penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan; c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan; d. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; e. penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan; f. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; g. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset; h. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan j. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan. Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja; b. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan; d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai; g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. C. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; b. pemberian petunjuk teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi: a. Seksi Organisasi, Badan Hukum, Tatalaksana dan Penyuluhan Koperasi; b. Seksi Usaha dan Pembiayaan;dan c. Seksi Usaha Mikro dan Kecil.
Seksi Organisasi, Badan Hukum, Tatalaksana dan Penyuluhan Koperasi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi. Seksi Organisasi, Badan Hukum, Tatalaksana dan Penyuluhan Koperasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi; b. penyiapan bahan dalam Pemberian petunjuk teknis dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi; c. penyiapan bahan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi; d. penyiapan bahan proses pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi; e. penyiapan bahan dan personil untuk penyuluhan serta pembinaan perkoperasian; f. penyiapan bahan fasilitasi konsultasi hukum; g. penyiapan bahan pembinaan, kerjasama dan kemitraan koperasi; h. penyiapan bahan inventarisasi dan penilaian perkembangan koperasi; i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi; j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi; k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan l. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Seksi Usaha dan Pembiayaan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang usaha dan pembiayaan. Seksi Usaha dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program dibidang usaha dan pembiayaan; b. penyiapan bahan dalam pemberian petunjuk teknis dibidang usaha dan pembiayaan. c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang usaha dan pembiayaan. d. penyiapan bahan pengolahan dan analisa data statistik; e. penyiapan bahan koordinasi penyediaan prasarana usaha dan pembiayaan;
f. penyiapan bahan data dan informasi dalam rangka pemberian rekomendasi; g. penyiapan bahan bimbingan dalam peningkatan kemampuan dari segi pemupukan modal sendiri, menyusun studi kelayakan usaha, manajemen keuangan dan sistem informasi kepada Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dibidang usaha dan pembiayaan; h. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang usaha dan pembiayaan; i. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha dan pembiayaan; j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan k. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Seksi Usaha Mikro dan Kecil, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang usaha mikro dan kecil. Seksi Usaha Mikro dan Kecil menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program dibidang usaha mikro dan kecil; b. penyiapan bahan dalam pemberian petunjuk teknis dibidang usaha mikro dan kecil. c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang usaha mikro dan kecil. d. penyiapan bahan dan personil untuk penyuluhan dan pembinaan usaha mikro dan kecil; e. penyiapan bahan koordinasi kepemilikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK); f. penyiapan bahan fasilitasi usaha mikro dan kecil dalam konsultasi usaha di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT); g. penyiapan bahan perumusan pembinaan kerjasama dan kemitraan usaha mikro dan kecil; h. penyiapan bahan updating data usaha mikro dan kecil; i. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan pemasaran, promosi dan jaringan distribusi serta teknologi; j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang usaha mikro dan kecil; k. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro dan kecil; l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan m. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
D. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pemeriksaan. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengawasan dan pemeriksaan; b. pemberian petunjuk teknis dibidang pengawasan dan pemeriksaan; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengawasan dan pemeriksaan; d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pengawasan dan pemeriksaan; e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan dan pemeriksaan; f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pemeriksaan; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi: a. Seksi Kepatuhan dan Kelembagaan; b. Seksi Pengawasan Usaha;dan c. Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam. Seksi Kepatuhan dan Kelembagaan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang kepatuhan dan Kelembagaan. Seksi Kepatuhan dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program dibidang kepatuhan dan kelembagaan; b. penyiapan bahan dalam pemberian petunjuk teknis dibidang kepatuhan dan kelembagaan; c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang kepatuhan dan kelembagaan. d. penyiapan bahan penyusunan pedoman kepatuhan dan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; e. penyiapan bahan dan data dalam rangka konsultasi kelembagaan; f. penyiapan bahan dan personil untuk pengawasan kelembagaan; g. penyiapan bahan laporan secara berkala mengenai keragaan koperasi, jenis dan perkembangan koperasi;
h. penyiapan bahan koordinasi kejadian dan kegiatan hukum; i. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan kepatuhan dan kelembagaan; j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang kepatuhan dan kelembagaan; k. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang kepatuhan dan kelembagaan; l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan m. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. Seksi Pengawasan Usaha, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengawasan usaha. Seksi Pengawasan Usaha menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengawasan usaha; b. penyiapan bahan dalam pemberian petunjuk teknis dibidang pengawasan usaha; c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengawasan usaha; d. penyiapan bahan, data dan personil untuk monitoring koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah penerima bantuan; e. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi survey kelayakan usaha; f. penyiapan bahan penyusunan pedoman pengawasan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; g. penyiapan bahan updating data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah pengguna dana pemerintah, penerima bantuan, hibah, dana bergulir dan kredit usaha; h. penyiapan bahan fasilitasi keluhan dan masukan konsumen serta anggota dalam pelaksanaan usaha koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan usaha; j. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan usaha; k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan l. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penilaian kesehatan usaha simpan pinjam. Seksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program dibidang penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; b. penyiapan bahan dalam pemberian petunjuk teknis dibidang penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; c. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; d. penyiapan bahan, data dan personil untuk penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; e. penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi survey kelayakan usaha simpan pinjam; f. penyiapan bahan penyusunan pedoman penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; g. penyiapan bahan dan data untuk pengambilan kebijakan dalam rangka penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; h. penyiapan bahan fasilitasi keluhan dan kegiatan hukum yang berkaitan dengan usaha simpan pinjam; i. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan usaha simpan pinjam; j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; k. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan m. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.