RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 - 2014

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2012

a

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 06 /Per/M.KUKM/XI/2012 TENTANG RENCANA STARTEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2012 - 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menyikapi berbagai dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan prograrn pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ke depan, diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kegiatan strategis ataupun kegiatan inisiatif baru yang belum tertampung pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010 - 2014 tersebut;

b.

bahwa untuk mempertajam dan rneningkatkan akuntabilitas Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya mendorong dan mengakselerasi pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta meningkatkan daya saing, perlu melakukan beberapa perubahan pada Rencana stratergis Kementerian Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010 - 2014;

c

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Mengingat

d

:

2012-2014

c.

bahwa pada prinsipnya penyempurnaan Rencana Strategis ini tidak merubah subtansi pokok dan merupakan rangkaian satu kesatuan utuh Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010 - 2014 yang telah ada sebelumnya;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2A12 - 2014.

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4700);

3.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4916);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);


2012-2014

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);

8.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

9.

Peraturan Presiden Nornor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10.

Instruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;

11.

Instruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12.

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;

13.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kenrenterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

tentang

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2012 - 2014

e


2012-2014

Pasal 1 Perubahan Rencana Strategis Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014 menjadi Tahun 2012-2014 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan seluruh Unit kerjanya dalam menyelenggarakan program dan kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2012-2A14. Pasal 3 (1)

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014 di cabut dan tidak berlaku.

(2)

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010-2014 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini. Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik lndonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2012 MENTERI NEGARA SJARIFUDDIN HASAN

f


2012-2014

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1143

g


2012-2014

KATA PENGANTAR Implementasi kebijakan serta program pembangunan sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah memasuki tahun ketiga. Berbagi upaya strategis telah, sedang dan akan terus diselenggarakan untuk dapat mewujudkan pencapaian target dan sasaran RPJMN 2010-2014 khususnya pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Seiring dengan bergulirnya waktu, serta memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif, faktor internal dan eksternal serta dinamika yang berkembang, maka tidak dapat dipungkiri diperlukan adanya penyesuaian dan program penyempurnaan terhadap program strategis atau yang berupa program inisiatif baru (new initiative) dalam Rencana Stategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2014 yang telah ada. Namun demikian, penyempurnaan ini tidak merubah subtansi pokok dan prinsip atas Renstra dimaksud dan merupakan rangkaian satu kesatuan utuh. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010-2014 yang telah disempurnakan ini menjadi panduan dan pedoman untuk meningkatkan Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM secara lebih baik, transparan dan akuntabel. Dengan demikian akan terselenggara pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, khususnya amanat RPJMN Tahun 2010-2014. Selain itu Renstra Kementerian Koperasi dan UKM ini, diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM secara nasional. Dengan perencanaan yang tersistem, terstruktur dan terukur, diharapkan pula Renstra ini dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan Nasional melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Jakarta, 16 November 2012 Sekretaris Kementerian,

Ir. Agus Muharram, MSP

i


2012-2014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................................................

i

Daftar Isi ......................................................................................................................

ii

Daftar T abel ..................................................................................................................

iv

Daftar Gambar ..............................................................................................................

v

Daftar Grafik ..................................................................................................................

vi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................

1

1.1.

Kondisi Umum .............................................................................................

1

1.2.

Potensi dan Permasalahan .........................................................................

6

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .......................................................

16

2.1.

Visi Kementerian Koperasi dan UKM .........................................................

16

2.2.

Misi Kementerian Koperasi dan UKM .......................................................

17

2.3.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM ...................................................

17

2.4.

Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM. ................................

19

2.5.

Ringkasan Eksekutif ....................................................................................

22

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .............................................................................

26

3.1

Arah kebijakan dan Strategi Nasional ........................................................

26

3.2

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM ...............

30

3.2.1. Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM ...........................

32

3.2.2. Strategi Kementerian Koperasi dan UKM ......................................

33

BAB II

BAB III

1)

Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. ......................................................

34

ii


2)

Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. ....................................................

34

Strategi peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM ............................................................................

35

4)

Strategi penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM

36

5)

Strategi peningkatan akses kepada sumber daya produktif ........................................................................

37

Program dan Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM.......................

38

3.3.1. Program Generik Kementerian Koperasi dan UKM ......................

38

3.3.2. Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM ........................

40

Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Berdasarkan Unit Eselon I.........

47

3.4.1. Program Generik .............................................................................

47

3.4.2. Program Teknis ................................................................................

47

3)

3.3

3.4

2012-2014

1)

Deputi Bidang Kelembagaan ........................................

48

2)

Deputi Bidang Produksi .................................................

49

3)

Deputi Bidang Pembiayaan ...........................................

52

4)

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha ..........

54

5)

Deputi Bidang Pengembangan SDM ............................

56

6) Deputi Bidang Pengembangan Restrukturisasi Usaha .

58

7)

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK .........

58

8) Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUMKM) ..............

60

9) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) ....

60

PENUTUP.......................................................................................................................

62

BAB IV

iii


2012-2014

DAFTAR TABEL

Tabel 1

:

Aspek Lingkungan Strategis ....................................................

5

Tabel 2

:

Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Eksternal ....................................................................

9

Potensi dan Permasalahan Terkait Peran Kementerian KUKM ........................................................................................

10

Tabel 3

:

Tabel 4

:

Potensi dan Permasalahan Terkait Kelembagaan ..................

12

Tabel 5

:

Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2010-2014. .................................................................

20

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja untuk tahun 2010-2014 ........................................................................

23

Substansi Inti Program Prioritas Nasional Kementerian Koperasi dan UKM di Prioritas Pembangunan no 4 ...............

31

Tabel 6 Tabel 7

: :

iv


2012-2014

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

:

Alur Proses Perencanaan Strategis Kementerian KUKM........

5

Gambar 2

:

Kerangka Berpikir Perencanaan Strategis Kementerian KUKM ........................................................................................

8

Kerangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 ..................................................................................

27

Alur Pikir Prioritas Pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM RPJMN 2010-2014 ............................................................

28

Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Kementerian Koperasi dan UKM dalam RPJMN ...........................................

31

Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5

v

: : :


2012-2014

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Jumlah Koperasi .......................................................................................

2

Grafik 2 : Jumlah Anggota Koperasi ........................................................................

3

Grafik 3 : Jumlah UMKM ..........................................................................................

3

Grafik 4 : Jumlah Penerapan Tenaga Kerja UMKM ................................................

4

Grafik 5 : Kontribusi UMKM PDB Harga yang berlaku ...........................................

4

vi

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

2012-2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Kondisi Umum Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job) serta pro environment. Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan

1


2012-2014

seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Tataran pemberdayaan Koperasi dan UMKM terdiri dari tataran makro, tataran meso dan tataran mikro. Tataran makro merupakan kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan UMKM. Beberapa isu lingkungan usaha di antaranya terkait regulasi, persaingan usaha, biaya transaksi, peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Tataran Meso merupakan peningkatan akses UMKM kepada sumber daya produktif dalam rangka meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha. Pada tataran ini fokus pada pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perkembangan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses UMKM kepada sumber permodalan dan advokasi, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Tataran Mikro mencakup persoalan yang paling mendasar dalam pemberdayaan UMKM yaitu pada karakteristik perilaku dan kapasitas pelaku usaha. Di tataran ini fokus pada upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan budaya kerja, serta pengembangan sumber daya pelaku usaha dan pengelola koperasi yang berdaya saing. Bahwa Koperasi dan UMKM telah memberikan

berbagai

Grafik 1: Jumlah Koperasi

sumbangsih

dalam proses pembangunan nasional. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah Koperasi pada akhir Mei 2012

sebesar

mengalami apabila

192.443

kenaikan

dibandingkan

unit

hal

ini

sebesar

2,26%

tahun

2011

Sumber : Data Kemenkop UKM 2012

sebanyak 188.181 unit.

2


Grafik 2: Jumlah Anggota Koperasi

2012-2014

Adapun jumlah anggota Koperasi pada Mei tahun 2012 sebanyak 33,68 juta orang

naik

dibandingkan

sebesar tahun

30,84 juta orang.

9,2% 2011

apabila sebanyak

Sedangkan data

akhir tahun 2011, diketahui jumlah pelaku UMKM mencapai 55,2 juta unit. dari data tersebut menunjukkan bahwa Sumber : Data Kemenkop UKM 2012

UMKM merupakan pelaku ekonomi yang dominan karena mencapai 99,99%

dari seluruh pelaku ekonomi nasional. Keberadaan jumlah UMKM yang besar, dengan penyebaran hingga ke pelosok daerah, merupakan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi nasional. Ditinjau dari penyerapan tenaga kerja pada

tahun

2011,

UMKM

Grafik 3: Jumlah UMKM (Unit)

mampu

menyerap sebanyak 101.722.458 orang tenaga kerja, apabila dibandingkan dengan

tahun

2010

mengalami

peningkatan sebesar 2,33% menjadi 99.401.775

orang.

Bahwa

dengan

tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, sektor ini telah menjamin

Sumber : Data BPS 2012

stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru, serta tumbuhnya wirausaha nasional yang tangguh dan mandiri. Di sisi lain, kontribusi UMKM dalam ekspor non migas pada tahun 2010 mencapai sekitar Rp.175,89 triliun. Setidaknya UMKM telah menjadi penguat ekspor non migas hingga 15,80% dari total ekspor non migas sebesar Rp. 1.112 triliun. Peran UMKM dalam ekspor ini merupakan bukti kemampuan dan daya saing produk UMKM di

3


Grafik 4: Penyerapan Tenaga Kerja

pasar

bebas,

potensi yang untuk

sekaligus harus

menjaga

2012-2014

merupakan

terus dipelihara kesinambungan

perdagangan internasional dan meraih devisa lebih besar. Seiring dengan itu komitmen yang tinggi para pimpinan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan reformasi birokrasi, akan menjadi tonggak baru Sumber : Data BPS 2012

bagi

pemberdayaan

Koperasi

dan

UMKM. Komitmen ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kinerja, yang sekaligus sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM, sehingga dapat meningkatkan peranannya sebagai penggerak utama pertumbuhan industri

manufaktur

dan

Grafik 5: Kontribusi UMKM Terhadap PDB Harga Berlaku

kerajinan,

agroindustri, ekspor non migas, dan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan

memperhatikan

potensinya nasional, UMKM

dalam keberadaan

terbukti

peran

dan

perekonomian Koperasi

merupakan

dan

pelaku

usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam

kondisi

normal

atau

krisis

Sumber : Data BPS 2012

sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia menjadi jantung ekonomi rakyat, dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Atas alasan tersebut maka aspek lingkungan strategis dari semua aspek dalam skala nasional maupun internasional sangat berpengaruh dalam penyusunan program dan

4


2012-2014

kegiatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana tabel berikut : Tabel 1 : Aspek Lingkungan Strategis Aspek Politik • Pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM,

Aspek Ekonomi • Kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB • Pengembangan UMKM hanya membutuhkan tingkat investasi yang lebih rendah • Kontribusi UMKM dalam ekspor non migas

Aspek Sosial • Sektor UMKM telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja • Penekanan pengangguran menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru

Penyusunan rencana strategis ini merupakan kerangka teknis dan kerangka besar sebagai empowering yang secara langsung menyentuh Koperasi dan UMKM di tanah air. Selanjutnya rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Kementerian Koperasi dan UKM serta jajarannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia periode 2010-2014, sekaligus sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tanah air. Selanjutnya disajikan Diagram Alur Proses dan Gambar Kerangka Berpikir Perencanaan Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Gambar 1. adalah sebagai berikut : Gambar 1. Alur Proses Perencanaan Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

Gambar 2. Kerangka Berpikir Perencanaan Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

5


1.2

2012-2014

Potensi dan Permasalahan Potensi dan permasalahan yang terbentuk akibat perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal adalah kunci dalam menyusun perencanaan strategis. Perencanaan itu sendiri disusun dalam batas dan lingkup mandat yang diterima oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan mengacu pada peraturan perundangan yang terkait secara substansial dengan perkoperasian dan usaha mikro, kecil, dan menengah maupun dalam kaitan tata kelola kelembagaan. Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Undang-undang No.17 tahun 2012 dan Undang-undang No.20 tahun 2008 merupakan kementerian yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat dengan mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM berperan; Menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang baik (Pasal 112, ayat 1); Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota (Pasal 112, ayat 2); Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk: a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi; b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota; c. memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi; d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain; e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan

permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Koperasi

dengan

tetap

memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau f) insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6


2012-2014

Sedangkan penugasan yang sifatnya sangat teknis yang diamanatkan oleh UndangUndang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana salah satu tugas tersebut adalah : Bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil (Pasal 21). Dalam hal ini pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 4). Selanjutnya disajikan Diagram Alur Proses dan Gambar Kerangka Berpikir Perencanaan Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana Gambar 2 adalah sebagai berikut :

7


2012-2014

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Undang-undang No. 20 Tahun 2008

RPJPN Tahun 2025

RPJMN Tahun 20102014

Visi dan Misi Kementerian KUMKM

Tujuan Kementerian KUMKM

Sasaran Strategis

Target Kinerja

Analisis Internal-Eksternal

Kondisi Lingkungan Strategis

Kemampuan KUMKM dalam: Penciptaan, Pelayanan dan Pengelolaan

+

Faktor Peubah: Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Kondisi Konsideran Pelaksanaan

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian KUMKM

Perencanaan : Program, Kegiatan dan Anggaran

Pelaksanaan : Efektif dan Efisien

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pemantauan dan Evaluasi

Pengukuran kinerja Kementerian KUMKM

Hubungan Langsung Sebagai Referensi

Gambar 2. Kerangka Berpikir Perencanaan Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

8


2012-2014

Ada 4 (empat) faktor pengubah (change driver) dari luar Kementerian Koperasi dan UKM yang akan membentuk kondisi lingkungan strategis dalam melaksanakan mandat

yang diberikan, yaitu faktor ekonomi, politik, sosial, dan perkembangan

teknologi. Pengaruhnya masing-masing dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 2 : Potensi dan Permasalahan yang Dipengaruhi Lingkungan Strategis Eksternal Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Politik Potensi Adanya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM.

Permasalahan Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEANChina Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010, juga dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM di pasar internasional.

Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Ekonomi Potensi

Permasalahan

Dukungan permodalan bagi usaha mikro ke berbagai pelosok yang tidak mungkin dijangkau oleh lembaga keuangan manapun.

Pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM memiliki permasalahan karena modal sendiri yang terbatas.

Tersedianya plafon kredit yang besar di lembaga keuangan bank dan non bank.

Jasa lembaga keuangan yang sebagian besar berupa kredit modal kerja, bukan kredit investasi (dengan jangka waktu yang relatif lebih lama).

Lingkungan Strategis Eksternal : Kondisi Sosial Potensi

Permasalahan

Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sektor ini telah menjamin stabilitas pasar tenaga kerja, penekanan pengangguran dan menjadi wahana bangkitnya wirausaha baru.

Kurang kondusifnya iklim usaha. Hal ini terutama berkaitan dengan belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Lingkungan Strategis Eksternal : Perkembangan Teknologi Potensi

Permasalahan

Pengembangan berbagai bentuk kerjasama, salah satunya dengan alih teknologi.

Kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, Kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk.

9


2012-2014

Adapun pengaruh lingkungan strategis internal dari Kementerian Koperasi dan UKM dapat dibagi berdasarkan skenario peran-peran dalam melaksanakan penugasan atau mandat yang menjadi tanggung jawab kelembagaan, yaitu: 1.

Sebagai think-tank nasional dengan lingkup peran dan tanggung jawab "Penciptaan"; yang meliputi penyusunan regulasi dan kebijakan teknis acuan (berupa standar maupun referensi), pemberian dukungan bagi pengambilan keputusan strategis tingkat nasional, serta pengembangan kemitraan dan kerjasama di tingkat nasional dan internasional.

2.

Sebagai institusi pemerintah mempunyai kontribusi dalam mendukung "Peran"; Menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang baik (Pasal 112, ayat 1); Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota (Pasal 112, ayat 2).

3.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah yang harus "Mengelola" sumber daya yang dimiliki secara profesional dan akuntabel, khususnya pada pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, infrastruktur dan kelembagaan, dalam rangka perwujudan Good Governance. Tabel 3 : Potensi dan Permasalahan Terkait Peran Kementerian Koperasi dan UKM Peran Kementerian Koperasi dan UKM : "Penciptaan" (Think-tank) Potensi

Permasalahan

Indonesia telah memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang perkoperasian, UU 17 Tahun 2012

UU No. 17 Tahun 2012 apabila dikaitkan dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah koperasi, anggota koperasi, usaha dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu penyesuaian terhadap situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu, perlu dibuatkan turunan pelaksanaannya berupa PP atas Undang-Undang tersebut.

Indonesia telah memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UU 20 Tahun 2008.

Tugas dan fungsi pembinaan terhadap UMKM tidak hanya ditangani oleh Kementerian Koperasi dan UKM, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab K/L lainnya. Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah dalam hal koordinasi dan

10


2012-2014

Tabel 3 : Potensi dan Permasalahan Terkait Peran Kementerian Koperasi dan UKM Peran Kementerian Koperasi dan UKM : "Penciptaan" (Think-tank) Potensi

Permasalahan sinergi terhadap program/kegiatan melalui K/L tersebut.

Peran Kementerian KUMKM: "Pelayanan" Potensi

Permasalahan

Kementerian Koperasi dan UKM juga memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang mengelola gedung SME Tower yang dapat digunakan sebagai pusat promosi hasil produksi Koperasi dan UKM dan merupakan icon pemberdayaan Koperasi dan UMKM nasional.

Tarif yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan keterbatasan ruang pameran menyebabkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terbatas sehingga pelayanan terhadap KUKM belum maksimal.

Besarnya laju pertumbuhan koperasi hingga saat ini diperkirakan sampai dengan Mei 2012 diperkirakan telah mencapai sebanyak 192.443 unit, anggota sebanyak 33.687.417 orang dan tenaga kerja sebanyak 425.822 orang merupakan suatu potensi yang sangat besar untuk lebih memaksimalkan dengan segenap peluang dan tantangannya.

Memburuknya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif dengan legalitas yang tidak memadai dan terlilit persoalan hukum.

Koperasi dengan masyarakat tidak sekedar dalam bentuk keanggotaan dan usaha saja, tetapi juga dalam pengelolaan aset keuangan masyarakat luas

Seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya koperasi yang ada di Indonesia, maka semakin komplek kendala dan permasalahan yang dihadapi koperasi khususnya koperasi yang menangani jasa keuangan. Sampai saat ini, khususnya koperasi dibidang jasa keuangan masih belum tersedia instrumen yang baku seperti lembaga perbankan yang dipergunakan sebagai parameter dan alat ukur untuk monitoring dan evaluasi terhadap kinerja KSP/USP dan KJKS/UJKS

Peran Kementerian Koperasi dan UKM: "Pengelolaan" (Administrator, Manajer) Potensi

Permasalahan

Terdapat sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, terdapat aparatur pembina di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, dan

Postur dan penempatan SDM belum secara optimal sesuai kompetensinya, dan bahkan juga belum secara optimal mendukung fungsi sebagai pencipta kebijakan.

11


2012-2014

Tabel 3 : Potensi dan Permasalahan Terkait Peran Kementerian Koperasi dan UKM Peran Kementerian Koperasi dan UKM : "Penciptaan" (Think-tank) Potensi sarana-prasarana penunjang lain yang selama ini menjadi modal dasar dalam menjalankan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tanah air. Koperasi juga mengelola Modal Luar

Permasalahan

Pemupukan modal koperasi yang berasal dari modal penyertaan, baik yang berasal dari modal pemerintah maupun dari dana masyarakat, dilakukan dalam rangka memperluas kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi dan memperluas jangkauan pelayanan kepada anggotanya: terutama usaha-usaha yang membutuhkan dana untuk usaha yang memerlukan proses jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari: a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau; b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

Kondisi lingkungan strategis internal kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM diperkirakan akan memberikan gambaran potensi dan permasalahan sebagai berikut : Tabel 4 : Potensi dan Permasalahan Terkait Kelembagaan Potensi

Permasalahan

Jumlah pelaku usaha yang ada di indonesia, ternyata pelaku UMKM mendominasi dari jumlah tersebut. Jumlah pelaku usaha mikro menurut Data BPS Tahun 2011 diperkirakan sejumlah

Mayoritas SDM yang dimiliki Koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya

12


2012-2014

Tabel 4 : Potensi dan Permasalahan Terkait Kelembagaan Potensi

Permasalahan

54.559.969 unit atau 98,82%, usaha kecil 602.195 unit atau 1,09% dan jumlah usaha menengah 44.280 unit atau 0,08%)*. Kondisi ini menggambarkan bahwa peluang dan potensi UMKM sangat strategis yang sebagian besar kapasitas SDMnya adalah dengan kelas menengah kebawah dan latar belakang pendidikan rendah. Jumlah pelaku usaha yang ada di Jumlah aparatur tidak sepenuhnya indonesia, ternyata pelaku UMKM sebanding dengan cakupan jumlah Koperasi mendominasi dari jumlah tersebut. dan UMKM Jumlah pelaku usaha mikro menurut Data BPS Tahun 2011 diperkirakan sejumlah 54.559.969 unit atau 98,82%, usaha kecil 602.195 unit atau 1,09% dan jumlah usaha menengah 44.280 unit atau 0,08%)*. Kondisi ini merupakan peluang yang sangat besar untuk dibina dan dikembangkan oleh pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi nasional Sebagian besar sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia berada di wilayah pedesaan. Berbagai potensi sumber daya alam yang menonjol antara lain potensi hutan, potensi lahan atau tanah, potensi pertambangan, potensi perairan dan kelautan, dan berbagai potensi produktif lainnya. Berdasarkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dan penyebarannya yang hampir merata pada semuanya wilayah terutama di wilayah pedesaan. Semestinya rakyat yang sebagian besar berdomisili diwilayah pedesaan berada pada posisi yang paling menguntungkan dalam menikmati kekayaan alam tersebut.

Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar.

13


2012-2014

Substansi Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012 - 2014 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : KATA PENGANTAR Merupakan pengantar dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB I. PENDAHULUAN Memberikan penjelasan secara garis besar mengenai dasar-dasar perencanaan strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Bagian ini memuat gambaran kondisi umum yang melatar belakangi arah kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, gambaran posisi KUMKM dalam konteks melanjutkan kinerja pada periode tahun 2004 - 2009, dan gambaran analisis lingkungan strategis internal-eksternal untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat digali serta permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi, yang akan mewarnai penyusunan program dan kegiatan periode 2010 - 2014 dalam bab-bab selanjutnya.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Bab ini menyajikan rumusan pernyataan dan komitmen strategis yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan, yang dimulai dari penetapan pernyataan visi dan misi, perumusan sasaran strategis, serta target kinerja dari masing-masing sasaran strategis.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI Bagian ini menjelaskan arahan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional, maupun arah kebijakan strategis pada Kementerian Koperasi dan UKM, baik dari aspek teknis substantif

pemberdayaan Koperasi dan UKM, maupun kebijakan tata kelola

kelembagaan. Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut dijabarkan dalam matriks program dan kegiatan yang diikuti dengan perencanaan anggaran indikatif dalam bentuk distribusi resource envelope tahun 2010 - 2014.

14


2012-2014

BAB IV. PENUTUP Pada bagian ini diuraikan mengenai gambaran kondisi yang diharapkan dapat dicapai pada akhir masa perencanaan strategis, yaitu tahun 2014, serta prasyarat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana strategis agar dapat memperoleh hasil yang optimal.

15


2012-2014

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Kementerian Koperasi dan UKM 2010 - 2014 Visi Kementerian Koperasi dan UKM adalah visi bersama seluruh unit di dalam organisasi, yaitu : “Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat” Dengan penjelasan sebagai berikut : Sehat

: Dalam arti kinerja usaha, prinsip – prinsip koperasi dan kaidah bisnisnya. Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi, dan bagi koperasi yang berpola syariah harus mematuhi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah (Peraturan

Menteri

Negara

Koperasi

dan

UKM

RI

No.

20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP dan 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS). Aspek Kinerja Usaha Yang Semakin Sehat, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan. Kuat

: Dalam arti partisipasi anggotanya. Koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan oleh prinsip–prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. (Peraturan Menteri

16


2012-2014

Negara Koperasi dan UKM RI No. 22/Per/M.KUKM/IV/2007 tentang Pedoman Pemeringkatan Koperasi). Aspek Kohesivitas dan Partisipasi Anggota. Ditunjukkan dengan keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagai resiko (risk sharing) tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, serta ukuran – ukuran kuantitatif lainnya, seperti rasio peningkatan jumlah anggota, prosentase kehadiran dalam rapat anggota, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela. 2.2. Misi Kementerian Koperasi dan UKM Dalam upaya mencapai visi tersebut di atas, Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi sebagai berikut :

Memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, melalui : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan; 2. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan guna memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan; 3. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

2.3. Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2010 - 2014 adalah : 1. Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional melalui :

17


2012-2014

a. Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya. b. Meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. 2. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui : a. Mengembangkan kebijakan dan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian. b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan ketrampilan SDM Koperasi dan UMKM. c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. 3. Peningatan daya saing produk Koperasi dan UMKM melalui : Meningkatkan kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengembangkan produkproduk yang bermutu, kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing. 4. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM melalui : Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran, promosi, pengembangan di dalam negeri maupun ekspor serta pangsa pasar produk Koperasi dan UMKM. 5. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM melalui : Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan usaha produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. 6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui : a. Menumbuhkan wirausaha baru/pemula yang inovatif. b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan semangat (passion) kewirausahaan di kalangan masyarakat c. Mengembangkan sistem perkaderan wirausaha baru/pemula. 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui : a. Meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. b. Menyediakan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak pada koperasi dan UMKM.

18


2012-2014

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Sasaran strategis merupakan penjabaran dari sasaran umum dan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran strategis dilengkapi dengan target kinerja yang dapat menjadi ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Koperasi dan UKM.

Penetapan sasaran

strategis ini memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, berikut adalah sasaran strategis dari Kementerian Koperasi dan UKM : Tabel 5 : Sasaran Strategis dan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2012-2014 Substansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM No 1.

2.

3.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas kelembagaan KUMKM dan pemahaman perkoperasian dikalangan aparat pembina dan masyarakat, berupa a) Jumlah koperasi berkualitas; b) Jumlah masyarakat peserta penyuluhan perkoperasian; c) Jumlah aparat pembina peserta bimbingan teknis

Target Kinerja 2012-2014 a.

Terwujudnya 1.000 koperasi berkualitas;

b.

Terlaksananya 4 Event program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi;

c.

Terwujudnya 500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil;

d.

Terwujudnya 5.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI;

e.

Tersusunnya 15 Rancangan Pelaksanaan UU tentang Koperasi;

f.

Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 500 orang di 15 Provinsi;

g.

Terwujudnya 300 Koperasi yang direvitalisasi.

Peningkatan Sinergitas a. Program Pemberdayaan KUKM dalam Mewujudkan b. Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah serta Daya Saing KUKM di Bidang c. Produksi

Peraturan

Meningkatnya jumlah dan kualitas produksi KUKM sebanyak 339 Koperasi;

sarana

Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 19 Koperasi; Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM.

Meningkatnya akses a. Peningkatan Akses Pendanaan Bagi Usaha Mikro pembiayaan dan pemahaman dan Kecil melalui 100 Koperasi;

19


2012-2014

perpajakan bagi Koperasi dan b. Penilaian Kesehatan Bagi 42 KSP dan 27 Usaha Mikro, Kecil dan KJKS/UJKS Primer Nasional; Menengah (UMKM) serta c. Transformasi 100 LKM menjadi Badan Hukum pemantapan KSP/KJKS Koperasi; d. Peningkatan Permodalan Bagi 1.320 Koperasi Perdesaan dan Perkotaan; e. Bantuan Start-Up Capital bagi 2.000 Wirausaha Pemula; f.

Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM;

g. Fasilitasi Terbentuknya 2 (dua) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK. 4.

5.

6.

Terfasilitasinya Dukungan Revitaliasi / Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional, Terselenggaranya temu mitra KUMKM dan Terpromosikannya Produk Koperasi dan UKM dan Serta Tertatanya Usaha PKL Terlaksananya Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM KUMKM, Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan, meliputi: a) Peserta Diklat LKM/KSP; b) Peserta Diklat Vocational; c) Peserta Diklat Perkoperasian; d) Peserta Diklat Kewirausahaan; dan e) TPKU

a.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 3.670 KUMKM;

b.

Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 5.035 KUMKM;

c.

Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 133 unit;

d.

Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 12.990 Umi.

a. b. c. d.

Jumlah peserta diklat LKM/KSP 1.200 orang; Jumlah Peserta diklat vocational 3.000 orang; Jumlah peserta perkoperasian 2.700 orang; Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 5.800 orang; Jumlah TPKU sebanyak 600 Unit.

e.

Perluasan Program KUR, a. Jumlah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi Peningkatan Kualitas Sentra program KUR: 33 Provinsi; dan Standarisasi Produk UMK b. Jumlah 110.080 KUMKM yang didampingi untuk serta Pendampingan Bagi mengakses KUR; c. Jumlah 2.400 Jumlah KUMKM yang mendapatkan UMKM sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk; d. Jumlah 960 Pendamping Lembaga Pengembangan Bisnis KUMKM yang ditingkatkan kapasitasnya; e. Jumlah 1.210 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi;

f.

Jumlah 795 KUMKM Sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan

20


2012-2014

e-commerce dan aplikasi sistem bisnis; g. Jumlah 36 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM yang difasilitasi penguatannya. 7.

Tersedianya hasil Kajian/ Rintisan/ Replikasi / Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Terlaksananya Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi, Pengembangan Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

8.

Terciptanya Pengembangan Produk Unggulan Daerah dengan Pendekatan One Village One Product

Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui 26 koperasi

9.

Meningkatnya akses pasar produk unggulan KUKM

10.

Meningkatnya jumlah KUMKM penerima pinjaman/pembiayaan dana bergulir

Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani

Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan bergulir kepada 105.516 KUMKM

dana

Tata Laksana Organisasi No

Sasaran Strategis

a. Meningkatnya

Kualitas a. dan Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM;

b. Meningkatnya

Kualitas b. Evaluasi dan Laporan serta Pelayanan Data dan Informasi KUKM;

c. Meningkatnya

kualitas c. pelaksanaan anggaran serta penatausahaan BMN;

Target Kinerja 2012-2014 Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota;

Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM; Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN;

d. Meningkatnya Penataan d. Tersedianya Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Bertanggungjawab;

SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM;

21


e.

Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah;

Kualitas f. sarana dan prasarana perkantoran di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM untuk kenyamanan dalam memberikan pelayanan.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM.

e. Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah;

f. Meningkatnya

2.5

2012-2014

Ringkasan Eksekutif

Secara ringkas keselarasan pola pikir muatan substansi pada Bab 2, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Umum, Sasaran Strategis dan Target Kinerja untuk tahun 2012-2014, dapat dikemukakan dalam Tabel berikut :

22


2012-2014

Tabel 6 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Target Kinerja untuk tahun 2012-2014 Visi

: Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Sehat dan Kuat.

Misi

Memberdayakan Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan : berkelanjutan, memperluas kesempatan kerja dan menurunkan jumlah kemiskinan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Tujuan

1. 2. 3. : 4. 5. 6. 7.

Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Peningatan daya saing produk koperasi dan UMKM. Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM. Meningkatkan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak kepada Koperasi dan UMKM. Sasaran Strategis

Substansi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM: 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional; 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah; 4. Pengembangan kemitraan Usaha Kecil dan Menengah;

Target Kinerja a. Terwujudnya 4.000 koperasi berkualitas b. Terwujudnya 1.500 peserta bimbingan teknis perkoperasian dan tata kelola perusahaan kepada pembina/UMKM/koperasi di sektor riil c. Terwujudnya 18.500 Badan Hukum Koperasi yang diumumkan dalam Berita Negara RI d. Terwujudnya Tenaga Penyuluh yang Terekrut dan Terlatih sebanyak 1.425 orang di 15 Propinsi. e. Terwujudnya 900 Koperasi yang direvitalisasi. f. Terlaksananya Kajian / Rintisan / Replikasi / Publikasi, Pengembangan Teknologi 23


5. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah; 6. Penyediaan akses pembiayaan KUMKM; 7. Pengembangan wirausaha Koprerasi dan usaha Kecil dan Menengah; 8. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada KUMKM

2012-2014

Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. g. Jumlah 3.085 KUMK yang memahami dan menerapkan standarisasi manejemen mutu, hak kekayaan intelektual (HKI), dan kehalalan produk; h. Jumlah 1.272 KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan Perusahaan Pasangan Usaha – Lembaga Modal ventura Daerah (PPU-LMVD); i.

Jumlah 795 KUMKM Sentra yang difasilitasi bimbingan dan konsultasi pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis ;

j.

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM sebanyak 372 Koperasi

k. Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi terbarukan sebanyak 80 Koperasi l.

Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM sebanyak 10 konsep model.

m. Jumlah KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri 5.230 KUMKM n. Jumlah KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra 8.525 KUMKM o. Jumlah Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi 241 unit p. Jumlah PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha 13.891 UMKM. q. Meningkatnya jumlah KUKM yang terlayani Usaha Kecil dan Menengah Nasional. r. Peningkatan akses pendanaan bagi usaha mikro dan kecil melalui 100 Koperasi. s. Penilaian kesehatan bagi 126 KSP/KJKS/UJKS Primer nasional. t. Transformasi 300 LKM menjadi badan hukum Koperasi. u. Peningkatan permodalan bagi 3.395 Koperasi perdesaan dan perkotaan. v. Bantuan Start-Up Capital bagi 4.328 Wirausaha Pemula 24


2012-2014

w. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi 1.000 KUMKM x. Fasilitasi Terbentuknya 6 (enam) Lembaga Penjamin Kredit Daerah bagi KUMK . y. Jumlah 82.560 KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR. z. Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada 105.516 KUMKM aa. Jumlah peserta diklat kewirausahaan sebanyak 6.700 orang bb. Tersusunnya 1 Undang-Undang tentang Perkoperasian dan 2 Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Perkoperasian. cc. Sistem informasi Usaha Kecil dan Menengah secara on-line. Tata laksana organisasi : 1. Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM; 2. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah; 3. Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi Koperasi dan UMKM; 4. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran; 5. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM

a. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota; b. Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM; c. Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN; d. Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM; e. Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah; f. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM

25


2012-2014

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran umum dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, ditetapkan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM, yang mengacu amanat dari RPJPN 2005 - 2025 dan RPJMN 2010 - 2014. 3.1.

Arah kebijakan dan Strategi Nasional Landasan kebijakan nasional yang menjadi acuan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM ini adalah misi nasional yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025 (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007), yaitu : Misi ke 2 : "Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing” adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri. Misi ke 5 : “Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan” adalah meningkatkan pembangunan

daerah;

mengurangi

kesenjangan

sosial

secara

menyeluruh,

keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. 26


2012-2014

Apabila digambarkan kerangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 adalah sebagai berikut : MISI RPJPN 2005-2025

ARAH KEBIJAKAN RPJPN 2005-2025 Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing

Misi ke 2 : Bangsa yang berdaya saing

•

Misi ke 5 : Pemerataan pembangunan dan berkeadilan • berbberkeadilan

Koperasi : meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya

SASARAN

Pertumbuhan ekonomi

Pengurangan angka kemiskinan

Pemberdayaan usaha mikro : meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah

Gambar 3. Kerangka Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025

Dasar dari arah kebijakan dan strategi nasional adalah RPJMN 2010 - 2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Logika substansi RPJMN tersebut dan relevansinya masing-masing terhadap arah kebijakan dan strategi nasional di bidang ekonomi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

27


2012-2014

Gambar 4 : Alur Pikir Prioritas Pembangunan Kementerian Koperasi dan UKM RPJMN 2010-2014

VISI MISI KIB II

RPJMN 2010-2014

Buku I RPJM

I

Buku II RPJM N

11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya

Buku III RPJM N

Prioritas Prioritas Bidang Regional Sumatera II Sosbud III Jawa-Bali Ekonomi IPTEK Kalimantan Sarana Sulawesi Prasarana Nusa Politik T e nggara Hankam Maluku Hukum d a n pua 2010-2014 Sumber : Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, BukuPIaRPJMN Aparatur Wilayah & ta Tahapan skalaTaprioritas utama dan strategi RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk Ruang lebih memantapkan SDA & LHpenataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan

kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN periode 2010 - 2014 telah menetapkan 11 (sebelas) Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II, 2010 - 2014 dan 3 (tiga) Prioritas Nasional lainnya, meliputi : 1.

Reformasi birokrasi dan tata kelola

2.

Pendidikan

3.

Kesehatan

4. Penanggulangan kemiskinan 28


5.

2012-2014

Ketahanan pangan

6. Infrastruktur 7.

Iklim investasi dan iklim usaha

8. Energi 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik 11. Kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi 12. Prioritas lainnya bidang politik, hukum dan keamanan 13. Prioritas lainnya bidang perekonomian 14. Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat Dari prioritas pembangunan nasional periode 2010 - 2014 tersebut, terdapat 3 (tiga)

<

prioritas pembangunan yang secara umum berkaitan dengan pelayanan publik dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dan 1 (satu) prioritas pembangunan yang langsung berkaitan dengan teknis dari Kementerian Koperasi dan UKM. Prioritas Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Reformasi birokrasi dan tata kelola. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, transparan dan taat kepada hukum.

2.

Penanggulangan kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8 -10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

29


2012-2014

Tabel 7 : Substansi Inti Program Prioritas Nasional Kementerian Koperasi dan UKM di Prioritas

Pembangunan no 4 Penanggung -jawab Penangulangan kemiskinan : Kementerian Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan Koperasi dan penyempurnaan mekanisme penyaluran UKM KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011 Program Aksi

3.

Peran Kemenkop dan UKM Mempersiapkan standar, kebijakan, dan melakukan koordinasi serta sebagai pelaksana teknis

Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik. Peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9 persen pada tahun 2012 dan berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 15,4 persen pada tahun 2012 serta meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di

daerah tertinggal yang

diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2012 menjadi 71,2 persen. 4. Bidang Perekonomian Lainnya Meningkatnya kontribusi pemberdayaan UMKM dalam upaya pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing UMKM. 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koperasi dan UKM Arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM didasarkan pada dua landasan, yaitu arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu dalam rangka upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan mandat hukum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beserta peraturan perundangan terkait lainnya. 30


2012-2014

Gambaran ringkas arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Kementerian Koperasi dan UKM dalam RPJMN dapat dilihat dalam gambar 4 berikut :

Prioritas Nasional KIB II

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

Reformasi birokrasi dan tata kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan kemiskinan Ketahanan pangan Infrastruktur Iklim investasi dan iklim usaha Energi Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Strategi RPMJN 2010-2014

memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang : • peningkatan kualitas sumber daya manusia ; • pengembangan kemampuan iptek ; dan • penguatan daya saing perekonomian

Fokus Prioritas RPJMN 2010-2014 Penanggulangan Kemiskinan • Peningkatan akses kepada sumber daya produktif

Pertumbuhan ekonomi 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM; 2. Pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan daya saing SDM koperasi dan UMKM; 4. Penguatan kelembagaan koperasi; 5. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja

Gambar 5 : Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Kementerian Koperasi dan UKM dalam RPJMN 2010-2014

31


2012-2014

3.2.1. Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM menetapkan arah kebijakannya dalam bentuk kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi landasan operasional Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, atau dapat dianggap sebagai Norma Standar Operasional Kementerian Koperasi dan UKM sehingga dapat menjadi landasan implementasi program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Koperasi dan UKM. Secara umum kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut : 1. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada. 2. Kinerja diukur dengan pencapaian Sasaran Strategis yaitu: a) Peningkatan

jumlah

dan

peran

Koperasi

dan

UMKM

dalam

perekonomian nasional; b) Peningkatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM; c) Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM; d) Peningkatan produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM; e) Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM; f)

Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM;

g) Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM. h) Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM; i)

Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah;

j)

Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi Koperasi dan UMKM;

k) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran; 32


l)

2012-2014

Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

3. Kementerian Koperasi dan UKM harus berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja melalui tata laksana organisasi yang baik (good governance) yang mencakup penaatan peraturan perundangan sebagai berikut : a) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), b) Sistim Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), c) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, d) Peraturan perundangan terkait pembinaan dan kedisiplinan PNS, e) Asas-asas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. 4. Seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja, yang dilaksanakan melalui program, kegiatan, maupun output, harus dilaksanakan secara sinkron dan terintegrasi; Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kemitraan strategis dengan Kementerian/Lembaga/Daerah/Masyarakat, serta organisasi masyarakat, organisasi/lembaga profesi, pelaku usaha, maupun kerjasama bilateral dan multilateral yang berdasarkan prinsip kesetaraan; 5. Kementerian Koperasi dan UKM mendorong profesionalisme pelayanan publik dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi pada Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat. 3.2.2. Strategi Kementerian Koperasi dan UKM Secara spesifik, dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimal Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan strategi pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

33


2012-2014

1. Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundang-undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah: a) Penataan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM; b) Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah (Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota). Di sisi lain perlu pula untuk melakukan : Pengembangan berbagai kebijakan bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/KJKS; Pembentukan forum dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat pembina khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti One Village One Product (OVOP) dalam rangka peningkatan nilai tambah produk unggulan; Pengembangan hasil kerjasama internasional; Pengembangan model dalam Penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UMKM; Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan UMKM, termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya. 2. Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu 34


2012-2014

pengetahuan, yang kaya inovasi produk. Termasuk melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor. Dalam kaitan itu, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP-KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pasar domestik maupun internasional. Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia serta mengembangkan kemitraan antar Koperasi dan UMKM manapun antara Koperasi dan UMKM dengan usaha besar untuk menjalankan fungsi pemasaran dan pelatihan pemasaran produk Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 3. Strategi peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam

pengembangan

SDM

berkaitan

dengan

kewirausahaan,

perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill). Upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan cara : a. Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;

memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;

serta membentuk dan mengembangkan lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (life skill) dan penciptaan wirausaha baru melalui inkubator. 35


2012-2014

b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manajerial. c. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern. d. Pengembangan kelembagaan diklat KUMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing. e. Pengkajian pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru berbasis komoditas dan karakteristik wilayah. 4. Strategi penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain ditujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pegelolaan kelembagaan koperasi. Aspek penting dalam penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi secara berjenjang melalui upaya

membangunkan

pengembangan

(awakening),

(developing),

pemberdayaan

penguatan

(empowering),

(strengthening);

Penataan

administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); Koordinasi dan sinkronisasi 36


2012-2014

pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta

Revitalisasi

Fungsi

Kelembagaan

Koperasi

serta

penelitian

pengembangan koperasi skala besar. 5. Strategi peningkatan akses kepada sumber daya produktif Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Oleh karena itu strategi pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang lebih murah dan mudah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil. Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur kemampuan usaha yang berkaitan langsung dengan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasilitasi investasi Koperasi dan UMKM dan pengembangan sistem bisnis. Dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi sektor rill; Pinjaman kepada koperasi dan UMKM strategis melalui lembaga perantara; Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura 37


2012-2014

(PMV); Pembiayaan kepada KSP dan/atau KJKS ; Pembiayaan kepada UMK melalui KJKS dan UJKS koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah melalui KSP. Benang

merah

arah

kebijakan

prioritas

serta

strategi

diatas

membantu

pengelompokan program kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dalam 1 (satu) Program Teknis yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM, serta 2 (dua) Program Generik yang berkaitan dengan dukungan manajemen dan prasarana bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan mandat yang diberikan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendorong Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan kegiatannya dengan pendekatan optimalisasi peran dan mandat yang diberikan UU tersebut kepada Kementerian Koperasi dan UKM, beserta target yang telah ditetapkan secara nasional. Kondisi tersebut mendorong pengelompokan kegiatan di bawah program teknis dan program generik Kementerian Koperasi dan UKM tetap konsisten dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi dan tetap mencerminkan pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan. 3.3. Program dan Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM Dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar, khususnya menyangkut penugasan sesuai RPJPN periode 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan program sebagai berikut: 3.3.1. Program Generik Kementerian Koperasi dan UKM Dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Strategis K/L, maka program generik pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk periode perencanaan 2010-2014, dapat dijabarkan sebagai berikut:

38


2012-2014

Tujuan program : Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM. Sasaran strategis : a. Penyusunan perencanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM; b. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan daerah; c. Penyelenggaraan sosialisasi/publikasi/visualisasi dan pelayanan informasi Koperasi dan UMKM; d. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran; e. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Indikator : a. Terciptanya keselarasan program dan kegiatan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota; b. Terselenggaranya Evaluasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta Sistem Informasi On-line KUKM; c. Terselenggaranya pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu serta tertatanya BMN; d. Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan terselenggaranya publikasi pemberdayaan Koperasi dan UKM; e. Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah; f. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur di Kementerian Koperasi dan UKM.

39


2012-2014

Kegiatan : Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sepenuhnya Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya : a. Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM; b. Monitoring, Evaluasi/Pelaporan dan Pengelolaan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM; c. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN; d. Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pusat dan Daerah; e. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian; f. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Melalui Langganan Daya dan Jasa; g. Penyelenggaraan

Kehumasan

dalam

Rangka

Penyelenggaraan

Sosialisasi/Publikasi/VIsualisasi dan Pelayanan Informasi. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan UKM; b. Pengembangan sarana dan prasarana kantor Kementerian Koperasi dan UKM. 3.3.2. Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM Dengan mengacu pada Pedoman penyusunan Rencana Strategis K/L, maka program teknis pada Kementerian Koperasi dan UKM untuk periode perencanaan 2010 - 2014, dapat dijabarkan sebagai berikut: Tujuan program : Program ini bertujuan untuk meningkatkan peningkatan pemberdayaan koperasi dan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan menciptakan

40


2012-2014

ekonomi kreatif --creative economy--, yang dapat memberikan peran konstruktif untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sasaran strategis : 1. Peningkatan jumlah dan peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional; 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan daya saing produk Koperasi dan UMKM; 4. Peningkatan produksi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM; 5. Penyediaan akses pembiayaan Koperasi dan UMKM; 6. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UMKM; 7. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM Indikator : 1.

Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah;

2.

Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;

3.

Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

4. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Perikanan dan Peternakan; 5.

Pemberdayaan

Usaha

KUKM

di

Bidang

Industri

Kerajinan

dan

Pertambangan; 6. Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha; 7.

Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM;

8. Pengembangan,

Pengendalian

dan

Pengawasan

KSP/USP-Koperasi,

KJKS/UJKS- Koperasi dan LKM; 9. Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 10. Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM; 41


2012-2014

11. Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor Strategis Bagi Koperasi dan UMKM; 12. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi; 13. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM; 14. Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM; 15. Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerja Sama Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop); 16. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi; 17. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM; 18. Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor Koperasi dan UKM; 19. Pengembangan Sarana Usaha Pemasaran KUMKM; 20. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM; 21. Pengembangan Promosi Produk Koperasi dan UKM; 22. Pemasyarakatan dan Pengembangan Kewirausahaan; 23. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perkoperasian; 24. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pengusaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah Serta Pengelola Koperasi; 25. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam SDM KUMKM; 26. Peningkatan Daya Saing KUMKM; 27. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM; 28. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Pengelola LKM/KSP/USP; 29. Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM; 30. Perluasan KUR; 31. Pengembangan Restrukturisasi Usaha; 32. Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis; 33. Pengembangan Fasilitasi Investasi UKMK; 34. Pengembangan Sistem Bisnis; 42


2012-2014

35. Penelitian Koperasi dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah; 36. Penelitian UKM dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah; 37. Penelitian Sumber Daya Koperasi dan UKM dalam Peningkatan Ekonomi Kawasan; 38. Pengembangan Perkaderan UKMK Melalui Peningkatkan Kapasitas Kerja Sama dan Jaringan; 39. Pengelolaan Dana Bergulir; 40. Layanan Pemasaran Bagi KUKM; 41. Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM; 42. Bantuan Operasional Dekopin; 43. Survey Nasional Koperasi dan UMKM; 44. Pengembangan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM; 45. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Bagi KUMKM. Kegiatan : Kegiatan yang termasuk dalam program ini adalah sebagai berikut : A. Kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional (PN) meliputi : 1.

Provinsi Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Koperasi menuju Skala Besar; 2. Pengembangan Keanggotaan Koperasi Melalui Peningkatan Kerjasama Koperasi dan Penyuluhan dalam Rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi; 3. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian; 4. Lembaga keuangan Bukan Bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha; 5. Fasilitas pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil; 6. Fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi; 7. LKM yang terdaftar dan berbadan hukum;

43


2012-2014

8. Koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui linkage; 9. Koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana; 10. Koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan; 11. KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya; 12. Lembaga Keuangan Mikro (Bank, LKBB dan LKM) yang memberikan kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM; 13. Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD; 14. Lembaga Modal Ventura Daerah (LMVD) yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM; 15. Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan co-guarantee dengan Lembaga Penjaminan Kredit; 16. Dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi; 17. Dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi; 18. Pemasyarakatan dan Diklat Kewirausahaan; 19. Sosialisasi dan Pendampingan KUKM dalam mengakses KUR; 20. Pengembangan Koperasi bidang hasil produksi perkebunan di Papua dan Papua Barat; 21. Revitalisasi

Sistem

Pendidikan,

Pelatihan

dan

Penyuluhan

Perkoperasian; 22. Koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (PLTMH); 23. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT); 24. KUKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk; 25. Survey Nasional Koperasi dan UMKM; 26. Peningkatan Ketersediaan Data dan Informasi KUMKM; 27. Pengembangan sistem informasi konsolidasi kargo UMKM ekspor; 28. KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi; 29. Peningkatan KUMKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan teknologi tepat guna; 44


2012-2014

30. Wirausaha pemula yang mendapat start-up capital; 31. Rancangan

Undang-Undang

tentang

Perkoperasian

termasuk

peraturan pelaksananya; 32. Revitalisasi Koperasi; 33. Peningkatan Pemahaman Perkoperasian; 34. Diklat Pengelola LKM; 35. Diklat SDM KUMKM (Pusat dan Daerah); 36. Skim Pendanaan Bagi UMKM;

B. Kegiatan yang menjadi Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM meliputi : 1.

Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi;

2.

Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Koperasi dan UMKM;

3.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi;

4. Revitalisasi koperasi; 5.

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM

6. Tersusunnya konsep model pemberian insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi KUMKM 7.

Koperasi penerima bantuan pengembangan koperasi di bidang produksi KUKM;

8. Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 9. Penilaian kesehatan bagi KSP dan KJKS; 10. Transformasi LKM menjadi badan hukum Koperasi; 11. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Asuransi,Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi KUMKM; 12. Pengembangan Pembiayaan, Penjaminan Kredit dan Pengembangan Sektor Strategis Bagi Koperasi dan UMKM; 45


2012-2014

13. KUMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar negeri KUMKM; 14. Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM; 15. Dukungan Revitalisasi sarana dan prasarana pemasaran melalui koperasi; 16. PKL yang difasilitasi kepastian tempat usaha; 17. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produk Koperasi dan UMKM; 18. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM KUMKM; 19. Lembaga Pendidikan di Perdesaan yang difasilitasi tempat praktek keterampilan usahanya (TPKU); 20. Lembaga

pendamping

pengembangan

bisnis

KUMKM

yang

ditingkatkan kapasitasnya; 21. KUKM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama investasi dan PPU-LMVD; 22. KUMKM

sentra

yang

difasilitasi

bimbingan

dan

konsultasi

pemanfaatan e-commerce dan aplikasi sistem bisnis; 23. Terlaksananya

Kajian/Rintisan/Replikasi/Publikasi,

Pengembangan

Teknologi Informasi Pengkajian dan Partisipasi pada Forum Kerjasama Internasional dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; 24. Mengikuti sidang/forum regional dan internasional; 25. Pengembangan

produk/komoditas

unggulan

daerah

dengan

pendekatan One Village One Product (OVOP) 26. Meningkatnya Jumlah KUKM yang terlayani; 27. Tersalurkannya pinjaman/pembiayaan dana bergulir; 28. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM; 29. Lembaga Diklat yang direvitalisasi dan dibangun serta diperkuat; 30. Pemeliharaan Puslatbang Cisarua; 31. Tenaga pengelola dan instruktur pada lembaga diklat yang dilatih; 32. SKKNI Bidang Koperasi Non KJK, dan jumlah pengelola yang ditingkatkan kompetensinya;

46


2012-2014

33. SKKNI bidang UKM, dan jumlah pengelola UKM yang ditingkatkan kompetensinya; 3.4. Program/Kegiatan dan Rencana Kerja Berdasarkan Unit Eselon I 3.4.1. Program Generik Kementerian

Koperasi

dan

UKM

mengimplementasikan

fokus

program/kegiatan generik dengan pendekatan kesekretariatan sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu : 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui: a) Penatalaksanaan anggaran dan BMN; b).Perencanaan program; c) Evaluasi, pelaporan, data dan informasi; d) Kehumasan; e) Pendidikan dan pelatihan aparatur; f) Pemeliharaan kantor; g) Pengawasan; h) Dukungan program ke daerah; i) Pengarusutamaan gender. 2. Program

peningkatan

sarana

dan

prasarana

aparatur

melalui:

a) Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; b) Pengembangan Pusdiklat Terpadu Peningkatan SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; c) Pengembangan SME Tower; d) Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan; dan e) Pengadaan sarana dan prasarana kantor Kementerian Koperasi dan UKM, dan f) Langganan daya dan jasa operasional perkantoran Kementerian Koperasi dan UKM. 3.4.2. Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan amanat Surat Edaran Bersama Meneg

PPN/Kepala

Bappenas

dan

Menteri

Keuangan

Nomor

0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1846/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009, tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran mengimplementasikan fokus program tersebut di atas dengan pendekatan kedeputian sesuai dengan tugas dan fungsi dan Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagai berikut :

47


1.

2012-2014

Deputi Bidang Kelembagaan, dengan prioritas kegiatan : a. Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi melalui : 1) Pengesahan akta pendirian koperasi tingkat Nasional; 2) Pembenahan koperasi tidak aktif; 3) Penguatan status badan hukum koperasi dalam berita negara; 4) Pengembangan organisasi koperasi menuju skala besar; 5) Temu konsultasi perkoperasian dengan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah. b. Penataan Peraturan Perundang-Undangan meliputi : 1) Penyusunan Bahan Pembahasan RUU Tentang Koperasi; 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi; 3) Penyusunan Peraturan Menteri tentang Koperasi; 4) Penyusunan Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM; 5) Litigasi dan Opini Hukum; 6) Dokumentasi dan Informasi Peraturan Perundang-undangan KUMKM; 7) Evaluasi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Koperasi dan UMKM; 8) Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan Koperasi Skala Besar; 9) Sosialisasi peraturan dibidang perkoperasian pada 5 (lima) Propinsi . c. Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM meliputi : 1) Pelaksanaan pemeringkatan koperasi; 2) Penilaian koperasi berprestasi dan koperasi penerima award; 3) Penilaian provinsi/kabupaten/kota penggerak koperasi; 4) Forum konsultasi penguatan kelembagaan koperasi di kalangan wanita; 5) Pelaksanaan temu konsultasi nasional dalam penguatan kelembagaan koperasi; 6) Peningkatan kerjasama dan koordinasi

dengan

International

Cooperative

Aliance

(ICA);

7) Pelaksanaan penataan ketatalaksanaan koperasi berskala besar; 8)

Pelaksanaan

koordinasi

penyusunan program

pemberdayaan

kelembagaan Koperasi dan UMKM; 9) Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UMKM; 10) Konsultasi dan solusi masalah perkoperasian; 11) Koperasi yang direvitalisasi. 48


2012-2014

d. Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) melalui ; 1) Sosialisasi program gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif dan gerakan koperasi; 2) Temu konsultasi peningkatan peran koperasi siswa sebagai laboratorium ekonomi; 3) Identifikasi koperasi siswa seluruh Indonesia; 4) Penyusunan draft inpres tentang gerakan masyarakat sadar koperasi; 5) Pelaksanaan uji coba aplikasi member card pada koperasi berskala besar; 6) Pedoman tata cara pelaksanaan RAT; 7) lokasi koperasi yang mendapat pendampingan dalam melaksanakan RAT; 8) Penyelenggaraan jambore koperasi di kalangan pemuda dan wanita; 9) Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian. e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dibidang Pengendalian dan Akuntabilitas koperasi melalui : 1) Menerapkan pertanggungjawaban laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; 2) Bimbingan teknis tentang perkoperasian kepada aparat pembina dan gerakan koperasi; 3) Menerapkan transparansi sistem akuntansi dan akuntabilitas koperasi berskala besar; 4) Provinsi pelaksanaan penerapan akuntabilitas dan pengawasan koperasi; 5) Laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan program pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM; 6) Laporan Monitoring dan evaluasi pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UMKM; 7) laporan konsultasi dan perkoperasian dan UMKM. 2.

Deputi Bidang Produksi, dengan prioritas kegiatan : a. Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura, melalui : 1) Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; 2)

Penyusunan

pedoman

teknologi

tepat

guna

peningkatan 49


2012-2014

produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; 3) Bantuan pengembangan koperasi di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; 4) Program dan kegiatan pemberdayaan usaha KUKM di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; 5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi koperasi pengelola bantuan perkuatan di bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura; 6) Partisipasi mengikut sidang ACEDAC, ASWGAC, ACBF dan SOM-AMAF b. Pemberdayaan usaha koperasi dan UMKM dibidang kehutanan dan perkebunan, melalui : 1) Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

dibidang

kehutanan

dan

perkebunan;

2)

Bantuan

pengembangan koperasi di bidang kehutanan dan perkebunan; 3) Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Kehutanan dan Perkebunan; 4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan; 5) Koperasi penerima bantuan pengembangan koperasi di bidang Kehutanan dan Perkebunan. c. Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang perikanan dan peternakan, melalui : 1) Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang perikanan dan peternakan; 2) Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang perikanan dan peternakan; 3) Bantuan pengembangan koperasi di bidang perikanan dan peternakan; 4) Pemberdayaan

KUKM di

bidang

Perikanan

dan

Peternakan;

5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang Perikanan dan Peternakan

50


2012-2014

d. Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang industri kerajinan dan pertambangan, melalui : 1) Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang industri kerajinan dan pertambangan; 2) Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha

Kecil

dan

Menengah

dibidang

industri

kerajinan

dan

pertambangan; 3) Bantuan pengembangan koperasi di bidang industri kerajinan dan pertambangan; 4) Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan; 5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang Industri Kerajinan dan Pertambangan e. Pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha, melalui : 1) Penyusunan model insentif dalam rangka peningkatan kualitas produksi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; 2) Penyusunan pedoman teknologi tepat guna peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; 3) Bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; 4) Program dan kegiatan pemberdayaan KUKM di bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha; 5) Laporan hasil monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan koperasi di bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha; 6) Tersusunnya rencana program/kegiatan evaluasi pemberdayaan KUKM di bidang produksi; 7) Rapat koordinasi dalam rangka penyelarasan program pemberdayaan KUKM di bidang produksi; 8) Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan; 9) Koordinasi dan sosialisasi dalam rangka penyelarasan dan pemantapan

program

pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di bidang deputi

51


2012-2014

bidang produksi; 10) Peningkatan hubungan kerjasama luar negeri antar koperasi di bidang pertanian. 3. Deputi Bidang Pembiayaan, dengan prioritas kegiatan : a. Pengembangan dan Pemantapan Program Pendanaan bagi Koperasi dan UMKM melalui ; 1) Lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha; 2) Bimbingan teknis peningkatan akses pembiayaan/kredit kepada lembaga keuangan (Bank/LKBB); 3) Fasilitasi pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil; 4) Monitoring dan evaluasi program Bidang Pembiayaan; 5) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembiayaan; 6) Fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui kerjasama usaha antar koperasi; 7) Bimbingan teknis optimalisasi pendayagunaan ZIS dan wakaf oleh KJKS/ KSP; 8) Fasilitasi dukungan teknis KSP/KJKS potensial penerima akses perkuatan permodalan; 9) Naskah kerjasama dibidang pembiayaan dengan lintas pelaku terkait. b. Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM melalui; 1) Pelaksanaan uji kesehatan KSP/USP/KJKS nasional; 2) Sosialisasi dan supervisi pelaksanaan uji kesehatan; 3) Penyuluhan kegiatan LKM yang belum terdaftar dan berbadan hukum koperasi; 4) Penyusunan draft/rancangan peraturan pengembangan

dan

pengawasan

serta

pemeriksaan

KSP/KJKS;

5) Penyusunan draft/rancangan kebijakan pengembangan LKM; 6) LKM yang terdaftar dan berbadan hukum; 7) Draft kebijakan pengembangan LKM; 8) Draft/rancangan peraturan Pengembangan dan Pengawasan serta Pemeriksaan KSP/KJKS; 9) KSP dan KJKS/UJKS Primer Nasional yang dinilai tingkat kesehatannya; 10) Jumlah penyelenggaraan sosialisasi pembiayaan mikro; 11) Sistem pengawasan dan pelaporan

52


2012-2014

KSP/KJKS; 12) Transformasi USP/UJKS menjadi KSP/KJKS, ; 13). Rancang bangun pembentukan Lembaga Pengawas KSP. c. Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui; 1) Mendorong dan memperkuat permodalan sendiri koperasi; 2). Peningkatan akses kredit/pembiayaan koperasi dan UMKM melalui pemanfaatan sumber permodalan bank dan non bank; 3) Linkage program antara bank umum/syariah dengan KSP/KJKS; 4) Peningkatan peran peran KKMB dalam menjembatani akses kredit/pembiayaan bagi KUMKM; 5) Koperasi perkotaan dan perdesaan penerima bantuan dana; 3) Fasilitasi koperasi perkotaan dan perdesaan penerima bantuan dana termasuk pendampingan; 4) Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang ditingkatkan kapasitasnya; 5)Pengembangan, perluasan dan pemanfaatan skim kredit program bagi KUMKM; 6) Diseminasi dan promosi pembiayaan

bagi KUMKM;

7) Bantuan Dana/Permodalan dalam rangka pengembangan Koperasi perkotaan dan perdesaan serta koperasi wanita; 8) Pembinaan, supervisi serta monitoring dan evaluasi bagi koperasi perkotaan dan perdesaan, serta koperasi wanita penerima bantuan dana/permodalan; 9) Bantuan dana/permodalan (start-up capital) dalam rangka penumbuhan dan wirausaha pemula; 10) Pembinaan, supervisi serta monitoring dan evaluasi bagi wirausaha pemula penerima bantuan dana/permodalan (start-up capital). d. Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan dan Perpajakan bagi Koperasi dan UMKM melalui : 1) Kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM melalui pelayanan lembaga keuangan mikro (Bank, LKBB dan LKM); 2) Workshop dan sosialisasi pembiayaan KUMKM bagi industri dibidang ekonomi kreatif; 3) Dukungan pembiayaan bagi KUMKM melalui dana APBD; 4) Sosialisasi pembiayaan dan jasa konsultasi tentang tata cara pembiayaan ekspor; 5) Edukasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan

53


2012-2014

asuransi, jasa keuangan dan perpajakan; 6) Koordinasi insentif pajak bagi KUKM. e. Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi Koperasi dan UMKM melalui; pembentukan

PPKD;

2)

Fasilitasi

pembentukan

1) Fasilitasi PPKD

untuk

mengembangkan co-guarantee dengan lembaga penjaminan kredit nasional; 3) Fasilitasi pengembangan Koperasi Skala Besar; 4) Sosialisasi kebijakan modal penyertaan bagi koperasi dan bimbingan teknis KUKM untuk akses ke pasar modal; 5) Koordinasi untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah (SHAT); 6) Pembinaan UMK peserta program SHAT untuk mengakses pembiayaan; 7) Fasilitasi pembiayaan usaha KUKM melalui pola anjak piutang, Coorporate Social Responsibility (CSR), BUMN dan Lembaga Modal Ventura (LMV); 8) Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD; 9) Strategi pembiayaan bagi KUMK di sektor agribisnis; 10) Data Inventarisasi UMK yang difasilitasi asuransi kreditnya; 11) KUKM yang difasilitasi pembiayaan usahanya melalui pola anjak piutang; 12) LMVD yang memberikan fasilitasi pembiayaan bagi KUMKM. 4. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, dengan prioritas kegiatan : a. Pengembangan dan perluasan pasar ekspor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, melalui : 1) Penyediaan informasi pasar potensial ekspor produk Koperasi dan UMKM; (2) Penguatan kapasitas dan standarisasi, (3) Promosi produk – produk potensial ekspor Koperasi dan UMKM; 4) KUKM mengikuti pameran luar negeri; 5) KUKM yang difasilitasi peningkatan daya saing; 6) KUKM industri kreatif yang didampingi; 6) Trading house yang difasilitasi; 7) Pengembangan sistem informasi konsolidasi kargo UMKM ekspor. b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha pemasaran Koperasi dan UMKM, melalui ;

1) Fasilitasi

pembangunan

pasar

tradisional,

2) Bimbingan pengelolaan pasar oleh koperasi; 3) Pengembangan sarana 54


2012-2014

usaha pemasaran Koperasi dan UMKM pada lokasi dan kelompok strategis; 4) Revitalisasi Pasar Tradisional di daerah tertinggal/ perbatasan melalui Koperasi; 5) Revitalisasi Pasar Percontohan melalui koperasi; 6) Sarana usaha pemasaran yang direvitalisasi melalui koperasi; 7) Produk KUMKM yang difasilitasi akses pemasaran di tempat-tempat strategis (Pasar Komoditas); 8) Dukungan sarana usaha mikro koperasi sekolah yang difasilitasi; 9) Usaha mikro yang difasilitasi pendampingan melalui pendaftaran produk; 10)Fasilitasi Pengembangan produk KUMKM di bidang kosmetika dan obat tradisional. c. Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM melalui;1) Peningkatan kualitas produk Koperasi dan UMKM berorientasi pasar; 2) Fasilitasi penyelengaraan kegiatan temu mitra; 3) Penguatan kelembagaan pemasaran produk Koperasi dan UMKM; 4) KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dalam kemasan produk; 5) KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra pola waralaba; 6) KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola dagang; 7) KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan pola subkontrak; 8) KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di bidang eko produk; 9) KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor pariwisata; 10) KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra di sektor energi biomasa; 11) KUMKM yang difasilitasi melalui temu mitra dengan BUMN; 12) KUMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi. d. Pengembangan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM, melalui; 1) Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL); 2) Peningkatan produktivitas usaha Koperasi dan UMKM; 3) Pengembangan jaringan bisnis ritel Koperasi dan UMKM; 4) Fasilitasi penyelengaraan kegiatan pasar rakyat untuk perluasan; 5) Peningkatan akses pasar produk Koperasi dan UMKM; 6) KUMKM yang difasilitasi dalam pengembangan jaringan bisnis ritel modern; 7) Usaha mikro yang difasilitasi melalui klinik 55


2012-2014

bisnis; 8) Usaha mikro yang difasilitasi melalui pasar rakyat; 9) PKL yang difasilitasi memperoleh kepastian tempat usaha; 10) Pelaksanaan koordinasi program pemasaran dan jaringan usaha. e. Pengembangan promosi produk Koperasi dan UMKM, melalui; 1) Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan produk Koperasi dan UMKM; 2) Fasilitasi promosi bagi perluasan pasar produk Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk, seperti publikasi katalog produk Koperasi dan UMKM, media internet, pameran dan kerjasama dengan Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran (BLU-LLP) Kementerian Koperasi dan UKM; 3) KUMKM yang mengikuti pameran (SME Festival); 4) Katalog produk KUKM yang dicetak; 5) KUKM yang mengikuti pameran tematik, kreatif dan partisipatif; 6) Terlayaninya promosi KUKM melalui SME UKM Trading Board. f. Pemantapan program pengembangan pemasaran dan jaringan usaha Koperasi dan UMKM melalui; 1) Penyusunan rencana strategis tahun 2010 - 2014; 2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan; 3) Perumusan kebijakan dan koordinasi program; 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 5.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan prioritas kegiatan : a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP-USP melalui ; 1) Pelatihan kepada pengelola LKM; 2) Pelatihan kepada manajer/kepala cabang KJK yang diikutkan diklat dan sertifikasi kompetensi LKM; 3) Peningkatan fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi (LDP) KJK dan tempat uji kompetensi (TUK); 4) Diklat Pengelola LKM. b. Pemasyarakatan 1)

Blueprint

dan

pengembangan

pengembangan

kewirausahaan

kewirausahaan;

2)

melalui;

Pemasyarakatan

56


2012-2014

kewirausahaan; 3) Diklat kewirausahaan, wirausaha lanjutan dan calon wirausaha baru; 4) Expo kewirausahaan; 5) Peserta pemasyarakatan kewirausahaan; 6) Peserta diklat kewirausahaan. c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengusaha Skala Mikro, Kecil dan Menengah serta pengelola koperasi melalui; 1) Penyempurnaan KURikulum dan modul diklat vocational; 2) Diklat keterampilan teknis/vocational dan manajerial; 3) Diklat keterampilan manajerial kepada KUMKM. d. Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan, pelatihan dan penyusunan Koperasi dan UMKM melalui ; 1) Peningkatan kapasitas SDM pada lembaga diklat, tenaga pengelola, instruktur, aparat pembina; 2) Penyempurnaan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluh perkoperasian;

3)

Kurikulum

dan

modul

dikat

perkoperasian;

4) Peningkatan pemahaman perkoperasian; 5) Peningkatan pemahaman perkoperasian. e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM KUMKM melalui ; 1) Pelatihan pengembangan koperasi perdesaan; 2) Penumbuhan wirausaha baru melalui dukungan fasilitasi praktek usaha,

Lembaga

Pendidikan

Pedesaan,

untuk

Tempat

Praktek

Keterampilan Usaha (TPKU); 3) Bimbingan teknis pengembangan usaha TPKU; 4) Diklat pengelola TPKU; 5) Pelatihan keterampilan teknis bagi masyarakat; 6) Pelatihan Pengelola TPKU; 7) Terfasilitasinya Program TPKU. f. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan SDM KUMKM melalui ; Laporan Koordinasi dan Monitoring dan evaluasi

57


2012-2014

6. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan prioritas kegiatan : a. Perluasan Program KUR, melalui ; 1) Pendamping untuk mengakses program KUR; 2) Provinsi yang mendapat sosialiasi program KUR; 3) KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR. b. Peningkatan produktivitas dan mutu UMKM, melalui ; 1) Sosialisasi dan penerapan teknologi tepat guna, 2) Sosialisasi dan penerapan Standardisasi Mutu, HAKI dan kehalalan produk. c. Pengembangan Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UMKM, melalui 1) Fasilitasi untuk mendapatkan kegiatan restrukturisasi usaha, Sistem Resi Gudang, Surat Utang Koperasi dan koordinasi penyusunan program restrukturisasi usaha. d. Pemberdayaan Layanan Pengembangan Bisnis, melalui 1) Pendampingan pengembangan KUMKM dan wirausaha baru; 2) Peningkatan kapasitas lembaga pendamping dalam pengembangan Usaha KUMKM. e. Pengembangan fasilitasi investasi KUMKM, melalui fasilitasi KUKM mendapatkan kegiatan investasi; 2) Fasilitasi kerjasama investasi KUMKM; 3) Penguatan inkubator bisnis. f. Pengembangan sistem bisnis, melalui; 1) Fasilitasi KUKM mendapatkan kegiatan investas; 2) Fasilitasi kerjasama investasi KUMKM; 3) Penguatan inkubator bisnis. g. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM. 7.

Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya UMKM, dengan prioritas kegiatan: a. Penelitian Koperasi dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui ; 1) Kajian dalam rangka peningkatan peran Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah; 2) Rintisan pengadaan pangan dan agrobisnis oleh koperasi; 3) Rintisan dan replikasi usaha di bidang agroekoturisme oleh koperasi; 4) Konsep/model/pola pemberdayaan KUKM yang sesuai dengan kebutuhan/isu strategis KUMKM. 58


2012-2014

b. Penelitian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui : 1) Kajian dalam rangka peningkatan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan ekonomi daerah; 2) Rintisan penerapan model inkubator; 3) Rintisan model pengembangan PKL; 4) Pelaksanaan koordinasi fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya UKM industri kreatif. c. Penelitian sumberdaya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam peningkatan ekonomi kawasan, melalui : 1) Kajian dalam rangka peran sumberdaya Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah dalam

pengembangan ekonomi kawasan; 2) Pengembangan produk/komoditas unggulan daerah dengan pendekatan One Village One Product (OVOP) melalui Koperasi; 3) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan/penguatan forum sentra/klaster UKM; 4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pengkajian sumberdaya UKMK; 5) Partisipasi dalam forum kerjasama internasional (APEC). d. Pengembangan perkaderan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan, melalui : 1) Kajian dalam rangka peran stakeholder dan jaringan, pengembangan sistem perkaderan wirausaha baru dan pengembangan sistem informasi penelitian dan peran serta dalam forum kerjasama ASEAN dan BIMPNEAGA; 2) Workshop Skenario Pengembangan UKM dan fasilitasi Pelatihan Pengembangan UKM Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD); 3) Terpeliharanya 3 server, 52 client, Aplkasi sistem Web smecda.com dan Infrastuktur LAN; 4) Pelaksanaan sosialisasi Pemanfaatan Software DSS UMKM; 5) Pemutakhiran data sistem infomasi Data Dasar Koperasi dan UKM terpilih (SIDD-KUMKM-T); 6) Publikasi hasil kajian/artikel pemberdayaan

KUKM;

7)

Partisipasi

dalam

forum

kerjasama

59


2012-2014

internasional (ASEAN dan BIMP-EAGA), 8) Rencana aksi antisipasi KUMKM dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. 8. Lembaga Layanan Pemasaran - Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (LLPKUKM). Layanan Pemasaran produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui: 1) Peningkatan akses pasar produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 2) Pusat layanan informasi produk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 3) Terlaksananya remunerasi pegawai dan kelancaran kegiatan pendukung operasional; 4) Meningkatnya peran LLP-KUKM; 5) Tersusunnya dokumen perencanaan, keuangan dan hasil rapat lainnya; 6) Terbitnya iklan/pengumuman/pemberitahuan di media cetak maupun elektronik; 7) Terlaksananaya kegiatan koordinasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi; 8) Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan rekrutmen; 9) Terlaksananya pengembangan layanan pemasaran; 10) Tersedianya pendukung IT; 11) Terwujudnya ketertiban administrasi pengelolaan keuangan. 9. Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pengelolaan

dana

bergulir

KUMKM,

melalui:

1)

Penyaluran

pinjaman/pembiayaan dana bergulir KUMKM; 2) Pengelolaan dana bergulir yang akuntabel; 3) Dokumen rencana program kerja dan anggaran; 4) 5) 6)

Peraturan/ketentuan Terselenggaranya Terselenggaranya

yang sosialisasi

diterbitkan/disempurnakan; peraturan/petunjuk

pameran/visualisasi/publikasi

dan

teknis; promosi;

7) Dokumen analisa proposal pemberian pinjaman/pembiayaan; 8) Kajian yang dilaksanakan; 9) Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi; 10) Tertatanya organisasi dan kepegawaian dengan baik; 11) Pegawai baru; 12) Pegawai yang mengikuti pelatihan;

13) Tersedianya layanan 60


2012-2014

perkantoran; 14) Tersedianya alat pengolah data; 15) Tersedianya sistem informasi dan teknologi; 16) Tersedianya laporan keuangan; 17) Tersedianya laporan hasil pemeriksaan; 18) Tersedianya laporan hasil pengalihan dana bergulir;

19)

Tersedianya

kendaraan

dinas/operasional

Roda

4;

20) Tersedianya kendaraan dinas/operasional Roda 2. 10. Fasilitas Sarana dan Prasarana penunjang pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Selain itu dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan beberapa kegiatan pembangunan dan pengembangan fisik untuk fasilitasi sarana dan prasarana di pusat maupun daerah antara lain: a.

Pembangunan Pusdiklat Terpadu Peningkatan SDM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di pusat dan di daerah;

b. Pengembangan SME Tower; c.

Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan;

d. Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) berlokasi di Pusat dan Daerah; e.

Pembangunan Pusat Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota;

f.

Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Pusat dan Daerah;

g. Pendirian Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam; dan h. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan. Keseluruhan rincian rencana capaian kinerja outcome/output, indikator target program dan kegiatan pada periode 2012-2014, disajikan pada Lampiran.

61


2012-2014

BAB IV PENUTUP

Rencana Program Strategis Kementerian Koperasi dan UKM ini merupakan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada periode tahun 2012 – 2014. Tentu saja keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kementerian Koperasi dan UKM. Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di seluruh Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan UMKM, diperkirakan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi dan UMKM di tanah air. Adapun yang menjadi fokus Kementerian Koperasi dan UKM kedepannya adalah : peningkatan kewirausahaan dan kompetensi UMKM, termasuk dalam inovasi dan teknologi; peningkatan akses kepada faktor input dan kredit; dukungan pengembangan jaringan usaha dan pemasaran; penguatan kelembagaan, terutama koperasi; peningkatan kapasitas aparat pemerintah, yang disertai dengan penguatan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta; dukungan stabilitas makro ekonomi dan iklim usaha yang kondusif; dan mendorong UMKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih “pro job”. Oleh sebab itu pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya dan bersifat

62


2012-2014

dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan. Selanjutnya Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM periode tahun 2012 - 2014 ini menjadi acuan kerja bersama bagi unit - unit pelaksana di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Untuk itu semua unit kerja dapat melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan membawa kemajuan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Tentu saja dukungan semua pihak diperlukan, khususnya dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kemajuan Koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia.

63

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN

Recommend Documents