KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA KEBANGKITAN KOPERASI DAN UMKM MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA

KEBANGKITAN KOPERASI DAN UMKM MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT

KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2011

Daftar Isi Kata Pengantar Pendahuluan Latar Belakang Tujuan Lingkup Laporan

4 7 8 12 13

Perkembangan Koperasi dan UMKM Perkembangan Koperasi Perkembangan UMKM Permasalahan

15 16 20

Arahan Presiden Republik Indonesia

25

Penyelenggaraan Program 2011 Sekretariat Kementerian Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Deputi Bidang Produksi Deputi Bidang Pembiayaan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM)

35 37 43 62 73 78 109 125 138 155 160

Pemantapan Koordinasi Kerjasama Dalam Negeri Kerjasama Luar Negeri Program dan Kegiatan Pendukung

168 170 178 204

T antangan dan Program Strategis 2012 Tantangan Program Strategis Tahun 2012

209 210 211

Penutup

218

4

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Laporan Tahun 2011

Kata Pengantar Secara berkala Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan buku laporan kegiatan dan program kerja dalam hal pembinaan dan pengawasan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Langkah ini sebagai komitmen pemerintah dalam menyampaikan informasi secara transparasi dalam melaksanakan amanah, tugas, tanggungjawab pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tanah Air, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.25/1992 tentang Koperasi dan Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM, serta Peraturan Presiden No.24/2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, seta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Tugas dan fungsi dalam peraturan perundang-undangan itu merupakan amanah dan legalitas bagi Kementerian Koperasi dan UKM dalam melaksanakan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada saat ini dan masa mendatang. Sehingga secara berkesinambungan, Kementerian Koperasi dan UKM dapat terus melaksanakan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi (pro growth), menekan angka kemiskinan (pro poor), menambah lapangan kerja baru (pro job), dan berpihak pada pelestarian lingkungan (pro environment). Selama tahun 2011, berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka mendorong pengembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Seluruh kebijakan dan program tersebut dapat terwujud atas dorongan, kontribusi, dan peran serta berbagai pihak di pemerintahan pusat dan daerah. Secara khusus, peran sentral dari Presiden Republik Indonesia Bapak DR. Susilo Bambang Yudhoyono, yang selalu memberikan arahan dan petunjuk secara rutin dalam rangkaian rapat kabinet dan koordinasi menteri bidang perekonomian. Laporan berkala Kementerian Koperasi dan UKM, yang dimulai tahun 2009-2010 berjudul “Revitalisasi Koperasi dan UKM Menuju Kesejahteraan Rakyat” maka kini kami melaporkan berbagai pelaksanaan dan pencapaian program pemberdayaan Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2011 melalui buku laporan berjudul “Kebangkitan Koperasi dan UMKM Menuju Kesejahteraan Rakyat”. Dalam buku ini disajikan sejumlah catatan mengenai pencapaian kinerja dan sejumlah terobosan pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota selama tahun 2011. Sekaligus, saran dan rekomendasi bagi optimalisasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada masa-masa mendatang. Tersirat sekilas dalam buku ini, Kementerian Koperasi dan UMKM telah melakukan berbagai pendekatan strategis, tidak hanya melalui integrasi koordinasi dan kerja sama berbagai pihak, tetapi juga dengan program dan kegiatan aksi pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang semuanya bermuara pada upaya mendorong pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan UMKM yang kreatif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Hal ini dimaksudkan agar Koperasi dan UMKM sebagai entitas usaha mampu menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional dan mampu berperan sebagai pendorong eskalasi pertumbuhan ekonomi nasional. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi media evaluasi bersama terhadap capaian dan rencana aksi ke depan agar semakin optimal dalam rangka memberdayakan Koperasi dan UMKM untuk mencapai masyarakat sejahtera berlandasakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 31 Desember 2011 Menteri Negara DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA

Laporan Tahun 2011


5


6


7

Laporan Tahun 2011

PENDAHULUAN

Menteri Negara Koperasi dan UKM DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA

8


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

Latar Belakang Tugas

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan langkah strategis menumbuhkan tingkat pembangunan nasional. Kebijakan tersebut dirasakan dapat menjadi solusi konkrit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong Koperasi dan UMKM meningkatkan kapasitas dan perannya.

Secara kontinyu dan berkelanjutan, kebijakan ini diharapkan dapat mensukseskan gerakan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian nasional (pro growth), memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausahawan dan tenaga kerja, serta menekan angka pengangguran (pro job), dan meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menuju taraf hidup yang layak (pro poor).

Berdasarkan data perkembangan Koperasi dan UMKM tahun 2011, jumlah koperasi mencapai sebanyak 188.181 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 377.238 orang. Sedangkan sektor UMKM meningkat menjadi sebanyak 55.206.444 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 101.722.458 orang.


Dengan tren peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang Koperasi dan UMKM, maka dipastikan potensi sektor Koperasi dan UMKM sangat besar dalam menggerakan perekonomian nasional. Koperasi dan UMKM dapat menciptakan perekonomian dalam negeri yang stabil melalui kemandirian ekonomi. Jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai 232 juta jiwa merupakan ceruk pasar dalam negeri yang dapat diisi beragam produk KUMKM yang berkualitas.

Pokok dan Fungsi Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Koperasi dan UMKM, melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelakanaan kebijakan di Bidang Koperasi dan UMKM, mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan UKM, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta menyelenggarakan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM sesuai dengan undangundang di bidang Koperasi dan UMKM. Tugas dan fungsi tersebut merupakan amanah dan legalitas bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk melaksanakan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Pelaksanaan kebijakan dan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM secara kontinyu dan berkelanjutan merupakan upaya yang ditempuh dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan, serta mengurangi pengangguran.

Anggaran

Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2011 sejumlah Rp.1.019.518.497.000,-. Realisasi anggaran hingga 31 Desember 2011 sebesar Rp. 938.282.858.239,- atau mencapai 92,03%. Sisa anggaran sebesar Rp.81.235.638.761,- merupakan penghematan dan efisiensi. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui 3 program, yaitu: a. Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan anggaran sebesar Rp.740.747.597.000,- dengan realisasi sebesar Rp.678.857.815.187,- atau 91,64% b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp.243.258.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp.224.350.086.590,- atau 92,23% c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp.35.512.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.35.074.956.462,- atau 98,77% Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2010, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah memberikan opini sebagai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Diharapkan pada tahun 2011 Kementerian Koperasi dan UKM dapat mempertahankan prestasi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

9

10


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Para Pejabat Eselon I dan Inspektur di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2011 terdiri dari: 1. Ir. Agus Muharram, MSP; Plt Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM menggantikan Drs. Guritno Kusumo, MM per tanggal 1 Desember 2011. 2. Untung Tri Basuki, SH, SPN; Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM. 3. Drs. Braman Setyo, M.Si; Deputi Bidang Produksi. 4. DR. Ir Pariaman Sinaga, MM; Deputi Bidang Pembiayaan. 5. Drs. Neddy Rafinaldy Halim, MS; Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha.

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM DR. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA

6. Ir. Agus Muharram, MSP; Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. 7. DR. Ir. Choirul Djamhari, M.Sc; Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha. 8. Ir. I Wayan Dipta, M.Sc; Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. 9. DR. Ir. Muhammad Taufiq, M.Sc; Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan. 10. Ir. Hasan Djauhari, MA; Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional. Plt. Sekretaris Kementerian Ir. Agus Muharram, MSP

11. Drs. Soetarto, MM; Staf Ahli Menteri Bidang Penelaah Nilai Dasar Koperasi. 12. Ir. Wayan Suarja AR, MBA; Staf Ahli Menteri Bidang Penerapan Teknologi. 13. Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc; Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga.

SAM PIUK

DR. Ir. Muhammad Taufiq, M.Sc

SAM HI

Ir. Hasan Djauhari, MA

SAM PNDK

Drs. Soetarto, MM

SAM PT

Ir. Wayan Suarja AR, MBA

14. Drs. Setyo Hariyanto, MM; Inspektur

SAM HAL

Inspektur Drs. Setyo Heriyanto, MM

DR. Pariaman Sinaga

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki 2 (dua) Badan Layanan Umum (BLU), yaitu :

Deputi Bidang Kelembagaan KUKM

Deputi Bidang Produksi

Deputi Bidang Pembiayaan

Drs. Setyo Heriyanto, MM

Drs. Braman Setyo, MSi

Ir. Meliadi Sembiring, MSc

Direktur Utama LPDB-KUMKM Ir. Kemas Danial, MM

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Drs. Neddy Rafinaldy H, MS

Deputi Bidang SDM Drs. Prakoso BS, MM

Direktur Utama LLP-KUKM Ir. Yuana Sutyowati Bernas, MM

Deputi Bidang Pengembangan dan Rekstrukturisasi Usaha DR. Ir. Choirul Djamhari, MSc

Deputi Bidang Pengkajian UKMK Ir. I Wayan Dipta, MSc

-

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM) yang ditetapkan melalui surat SK Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tanggal 18 Agustus 2006 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No.11/Per/M.KUKM/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Peraturan Menteri Keuangan No. KEP-292/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006. Selaku Direktur Utama LPDB-KUMKM adalah Ir. Kemas Danial, MM, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 16/KEP/M.KUKM/V/2010.

-

Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM) ditetapkan melalui surat SK Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.19.3/Per/M.KUKM/VII/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 159/KMK.05/2007. Selaku Direktur Utama adalah Ir. Yuana Sutyowati Bernas, MM, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 18/KEP/M.KUKM/VI/2010.

11

12


Laporan Tahun 2011

Tujuan

Laporan Tahun 2011


Lingkup Laporan

Pelaksanaan tugas oleh Kementerian Koperasi dan UKM bertujuan untuk:

1. Menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM dari sisi peraturan maupun kelembagaan.

2. Membantu dan membuka peluang bagi Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

3. Membantu Koperasi dan UMKM mendapatkan alternatif-alternatif pembiayaan sehingga dapat mendukung kelangsungan dan peningkatan kapasitas usaha.

4. Menciptakan peluang-peluang bagi Koperasi dan UMKM dalam memasarkan produknya serta memperluas jaringan kerja sama.

5. Membantu Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan kapasitas melalui pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia.

6. Menciptakan iklim dan kondisi yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM, sehingga mampu untuk berkembang dan berdaya saing yang tinggi.

7. Menciptakan peluang-peluang baru yang dapat dilaksanakan oleh Koperasi dan UMKM melalui hasil-hasil kajian dibidang Koperasi dan UMKM.

8. Menciptakan dan menumbuhkan peluang serta iklim yang kondusif dalam gerakan kewirausahaan.

Buku laporan ini memuat penjelasan mengenai pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan serta dukungan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2011. Disamping itu juga memuat tentang program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012.

Menteri Negara Koperasi dan UKM menyapa para peserta Program Magang Nasional Bagi Pemuda

13


14


15

Laporan Tahun 2011

PERKEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM

Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau UKM di NTB

16


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Perkembangan Koperasi

JUMLAH ANGGOTA KOPERASI (ORANG)TAHUN 2007 - 2011

JUMLAH KOPERASI (UNIT) TAHUN 2007 - 2011

31.000.000

200.000

30.849.913 30.461.121

188.181

30.000.000

180.000

170.411

177.482

29.240.271

29.000.000

160.000 149.793

154.964

28.000.000

140.000

27.318.619

27.000.000

120.000

100.000

26.000.000 2007

2008

2009

2010

2011

Kurun waktu tahun 2010 – 2011 jumlah koperasi meningkat sebanyak 10.699 unit atau 6,03%.

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2011

28.888.067

2007

2008

2009

2010

2011

Kurun waktu tahun 2010 – 2011 jumlah anggota koperasi aktif meningkat sebanyak 388.793 orang atau 1,28%.


17

18


Laporan Tahun 2011

JUMLAH TENAGA KERJA KOPERASI (ORANG) TAHUN 2007 - 2011

Laporan Tahun 2011


JUMLAH SISA HASIL USAHA (SHU) TAHUN 2007 - 2011 (Rp. Juta)

7.000.000 6.336.481

500.000

6.000.000

5.622.164 5.303.814

400.000

371.405

357.005

357.330

358.768

377.238

300.000

5.000.000 3.964.819

4.000.000 3.470.459

200.000

100.000

3.000.000

2007

2008

2009

2010

2011

Kurun waktu tahun 2010 – 2011 jumlah penyerapan tenaga kerja oleh koperasi meningkat sebanyak 18.470 orang atau 5,15%.


2.000.000

2007

2008

2009

2010

2011

Kurun waktu tahun 2010 – 2011 jumlah SHU koperasi meningkat sebanyak Rp.714.317 juta atau 12,71%.


19

20


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Perkembangan UMKM

602.195

2007 Usaha Mikro

2008 Usaha Kecil

2009

2010

Usaha Menengah

2011

Usaha Mikro

Usaha Besar

Kurun waktu tahun 2010 – 2011 jumlah UMKM terdapat peningkatan sebesar 2,57 % dari 53.823.732 unit pada tahun 2010 menjadi 55.206.444 unit pada tahun 2011.

Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS)

2007

2008 Usaha Kecil

94.957.797

93.014.759

2009

2010

Usaha Menengah

3.919.992 2.844.669 2.891.224

3.627.164 2.759.852 2.839.711

3.521.073 2.677.565 2.674.671

3.519.843 2.694.069 2.756.205

4.952

4.838

4.677

4.650

4.463

1.000.000

3.278.793 2.761.135 2.535.411

42.631

41.133

40.000.000

44.280

573.601

546.675

522.124 39.717

498.565

60.000.000

20.000.000

10.000 1.000

90.012.694

80.000.000

38.282

100.000

87.810.366

100.000.000

10.000.000

1.000.000

JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA (UMKM + UB) TAHUN 2007–2011 (ORANG)

84.452.002

54.559.969

52.176.795

50.847.771

49.608.953

100.000.000

53.207.500

JUMLAH PELAKU USAHA NASIONAL (UMKM + UB) TAHUN 2007–2011 (UNIT)

2011 Usaha Besar

Kurun waktu tahun 2010 – 2011 jumlah penyerapan tenaga kerja terdapat peningkatan sebesar 2,33% dari 99.401.775 orang pada tahun 2010 menjadi 101.722.458 orang pada tahun 2011.


21

22


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

JUMLAH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) PELAKU USAHA NASIONAL (UMKM + UB) TAHUN 2007–2011 (RP.MILYAR)


KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH, DAN BESAR BERDASARKAN UU 20 TAHUN 2008

3.000.000

2.500.000

100.000

3.123.515 2.579.388

2008

Usaha Besar

Usaha Mikro

2009

Usaha Besar

2010

Usaha Menengah

Omzet per tahun lebih dari Rp 50 Miliar Asset lebih dari Rp 10 Miliar

Usaha Menengah

Omzet per tahun Rp 2,5 Miliar s/d Rp 50 Miliar Asset Rp 500 Juta s/d Rp 10 Miliar

1.002.170 722.013

1.000.000

816.745,1 597.770,2

2.000.000

2.602.369,5 12.051.878,0

2.080.582,9 1.510.055,8 630.339,9 472.830,3

2007

3.000.000

2.301.709,2 1.751.644,6 713.262,9 528.244,2

1.637.681,2 1.209.622,5 511.841,3 366.404,3

4.000.000

2011 Usaha Kecil

Kurun waktu tahun 2010 – 2011 jumlah PDB UMKM terdapat peningkatan sebesar 24,15% dari Rp.3.466,39 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp.4.303,57 triliun pada tahun 2011.


Usaha Kecil

Omzet per tahun Rp 300 Juta s/d Rp 2,5 Miliar Asset Rp 50 Juta s/d Rp 500 Juta

4,952 Ribu Unit (0,01%)

44,280 Ribu Unit (0,08%)

602,195 Ribu Unit (1,09%)

Usaha Mikro

Omzet per tahun s/d Rp 300 Juta Asset s/d Rp 50 Juta

54,559 Juta Unit (98,82%)

23


24


25

Laporan Tahun 2011

ARAHAN PRESIDEN RI

Presiden Republik Indonesia, DR.H. Susilo Bambang Yudhoyono

26


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


PERKEMBANGAN REALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TAHUN 2008 - 2011 (Rp. MILIAR)

Arahan Presiden

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan:

a. Melakukan sosialisasi program KUR kepada pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di 15 provinsi di Indonesia dan merealisasikan KUR 100%. Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR pada tahun 2011 sebesar Rp.29,002 triliun atau 145%, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.20 triliun. b. Sosialisasi mekanisme pendampingan terhadap LKM bukan bank dan bukan koperasi yang belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum di 27 provinsi, terealisasi 100%;

25.000

a. Melakukan sosialisasi perkoperasian kepada gapoktan/kelompok tani di 15 provinsi, terealisasi 106,67% atau 16 provinsi.

20.000,00

20.000

c. Sosialisasi rencana tindak pembinaan dan pengawasan LKM di 27 provinsi, terealisasi 100%.

17.189,30

15.000

2. Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pembangunan Nasional 2011

29.002,60

30.000

17.228,70

13.115,00

10.000

b. Pembangunan fisik 6 unit pasar tradisional. Sudah terealisasi 100% di 5 provinsi.

2008/2009

2010

2011

c. Bantuan permodalan untuk 100 Koperasi, terealisasi 111% atau 111 unit koperasi. 3. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan Melalui Pengembangan Usaha Perikanan oleh Koperasi

emberian bantuan dana sebesar Rp. 2 Milyar untuk pengadaan sarana penangkapan ikan P dan motor tempel (mesin perahu) kepada 10 koperasi di Provinsi Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Target

Realisasi

Tahun 2011, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai sebesar 29 triliun atau 145% melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 20 triliun

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2011

27

28


Laporan Tahun 2011

PERKEMBANGAN JUMLAH DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TAHUN 2008 - 2011

2.374.908

1.500.000

1.437.650

1.000.000

500.000

2008/2009

2010

2011

Tahun 2011, jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 1.909.880 terdapat peningkatan sebanyak 472.230 debitur atau 32.84% dibandingkan tahun 2010 sebanyak 1.437.650

Bank Penyalur

Realisasi Penyaluran 2010-2011 2010

2011

Kenaikan (%)

1.

BNI

1.630,6

3.348,4

105,34

2.

BRI

9.879,8

16.796,2

70,00

3.

Mandiri

2.100,0

3.396,4

61,73

4.

BTN

710,1

933,5

31,46

5.

Bukopin

244,9

170,3

(30,46)

6.

BSM

452,2

660,3

46,01

7.

BPD

2.211,0

3.697,5

67,23

17.228,6

29.002,6

68,33

1.909.880

2.000.000


REALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BANK PENYALUR TAHUN 2010 2011(Rp. MILIAR)

NO

2.500.000

100.000

Laporan Tahun 2011

Total

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2011 sebesar Rp. 29 triliun mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 11,77 triliun atau 68,33 %, jika dibandingkan realisasi KUR tahun 2010 sebesar Rp.17,22 triliun.

29

30


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Realisasi penyaluran KUR melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2011 sebesar Rp. 3,697

triliun atau 134,18% dari target sebesar Rp2,75 triliun dengan rincian sebagai berikut:

PERKEMBANGAN REALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) TAHUN 2010-2011 (Rp. MILIAR)

PERKEMBANGAN JUMLAH DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) OLEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD)TAHUN 2010-2011

60.000

4.000 3.697,60

3.500

50.000

3.000

40.000

48.504

2.750,00

2.500

30.000

26.232

2.210,90

2.000

1.500

2.000,00

20.000

2010

10.000

2011

Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BPD mengalami peningkatan sebanyak 179.50%, dari Rp. 2,21 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp. 3,69 triliun pada tahun 2011

Target

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2011

2010

2011

Tahun 2011, jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BPD mengalami peningkatan sebanyak 22.272 atau 84,90 % menjadi 48.504 jika dibandingkan tahun 2010 sebanyak 26.232

Realisasi

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM 2011

31

32


Laporan Tahun 2011

REALISASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BERDASARKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) TAHUN 2010 - 2011 (Rp. MILIAR)

33

Realisasi Penyaluran 2010-2011

Bank Penyalur

1.

Jatim

813,2

1.468,7

80,60

2.

BJB

766,3

894,5

16,72

3.

Jateng

269,4

486,7

80,66

4.

DKI

51,3

112,0

118,32

5.

DIY

17,6

29,6

68,18

6.

NTB

26,9

27,3

1,48

7.

Sulut

31,6

16,2

(48,73)

8.

Kalbar

56,9

85,0

49,38

9.

Kalsel

31,3

97,0

209,90

10.

Kalteng

24,6

45,5

84,95

11.

Nagari

71,2

353,0

395,78

12

Maluku

15,3

33,7

120,26

13

Papua

35,3

48,4

37,11

2.210,9

3.697,5

67,23

2010

2011

Kenaikan (%)

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Pembangunan Daerah tahun 2011 sebesar Rp. 3,69 triliun mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 1,48 triliun atau 67,23 %, jika dibandingkan realisasi KUR tahun 2010 sebesar Rp.2,21 triliun.



PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MENURUT SEKTOR EKONOMI TAHUN 2011

NO

Total

Laporan Tahun 2011

Perdagangan, Restoran & Hotel 43,0% Lain-lain 13.7% Pengangkutan, Pergudangan & Komunikasi 1,1%

Sektor Hulu Terintegrasi 14.8%

Jasa-jasa Dunia Usaha 3.0%

Pertanian, Perikanan 16,9%

Jasa-jasa Sosial/ Masyarakat 2.8% Pertambangan 0.1% Konstruksi 1.8% Industri Pengolahan 2.7%

Listrik, Gas & Air 0.1%


34


Laporan Tahun 2011

35

Laporan Tahun 2011

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Menteri Negara Koperasi dan UKM disambut secara adat pada saat kunjungan kerja ke Kutai Timur

36


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


37

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Rapat-Rapat Koordinasi a. Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS), yang merupakan forum koordinasi, konsolidasi, sinergitas pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. b. Rapat Regional Rapat Regional merupakan forum koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program-program strategis dan penajaman pelaksanaan program dekonsentrasi yang dilaksanakan berdasarkan per wilayah. Peserta Rapat Regional diikuti oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Kapubaten/Kota sesuai dengan pembagian wilyah yang sudah ditentukan.

Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) c. Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) merupakan forum koordinasi untuk membahas topik/isu-isu strategis yang diikuti oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi seluruh Indonesia. d. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan ini diselenggarakan dalam rangka sinkronisasi dan penyusunan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilimpahkan pelaksanaannya di daerah. RAKOR ini diikuti oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi seluruh Indonesia.

Plt. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Ir. Agus Muharram, MSP

38


Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Jakarta - 8 Desember 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


39

40


Laporan Tahun 2011

Pengembangan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan UKM Sebagai upaya untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk mensosialisasikan dan mengembangkan kebijakan Pengarusutamaan Gender di Bidang Koperasi dan UKM. Pengembangan yang dilakukan meliputi, sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku KUMKM serta bagi perangkat dinas yang membidangi Koperasi dan UKM. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan instansi/lembaga yang bergerak dalam bidang Pengarusutamaan gender terus dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Atas upaya pengembangan pengarusutamaan gender di bidang Koperasi dan UKM, selama 4 tahun berturut-turut, Kementerian Koperasi dan UKM mendapat penghargaan Parahita Ekapraya dari Presiden RI.

Laporan Tahun 2011


Evaluasi Dan Pelaporan Dalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan atas pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UKM, telah dilakukan:

a. Penyusunan Laporan Triwulan Laporan triwulan, merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.

b. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koperasi dan UKM dalam menjalankan penyelenggaranaan pemerintahan bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM, yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LAKIP disusun berdasarkan INPRES Nomor 9 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Penyusunan Laporan Tahunan Laporan Tahunan disusun dengan memuat informasi dan data pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UKM yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam kurun waktu satu tahun (Januari– Desember).

Kesekretariatan a. Pelaksanaan penata-usahaan dan pengadministrasian keuangan negara dalam rangka menunjang pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM b. Pelaksanaan penata-usahaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor milik negara (IKMN) dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi dan UMKM c. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan program-program pemberdayaan Koperasi dan UMKM d. Pelaksanaan penata-usahaan pengembangan sumberdaya manusia pegawai Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka pemberdayaaan Koperasi dan UMKM e. Pengawasan dan pemeriksaaan internal terhadap pelaksanaan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Menteri Negara Koperasi dan UKM menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Presiden RI pada acara Peringatan Hari Ibu ke 83 tahun 2011. Jakarta - 22 Desember 2011

41


42


43

Laporan Tahun 2011

Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM

Menteri Negara Koperasi dan UKM disambut keceriaan siswa siswi SD se-kota Bengkulu

44


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Deputi Menteri Bidang Kelembagaan KUKM Untung Tri Basuki, SH, Sp.N

Melakukan penataan peraturan perundang-undangan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Program ini bertujuan mengatur pelaksanaan koperasi, penyelesaian kasus (litigasi), dan pembentukan opini hukum Koperasi dan UMKM menuju koperasi berskala nasional dan internasional. Sejumlah kegiatan strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2011 antara lain:

a. Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Koperasi yang merupakan inisiatif dari Pemerintah. RUU ini terdiri dari 126 Pasal dan 15 Bab, yang telah ditanggapi Komisi VI DPR-RI dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebanyak 1.043 butir. Setelah melakukan serangkaian pembahasan atas DIM tersebut, maka 14 butir DIM dipastikan tetap, perbaikan redaksional 33 butir DIM, serta pembahasan lebih lanjut substansi 996 butir DIM.

b. Merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Saat ini, sedang dibahas dalam rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan melibatkan kementerian terkait.

c. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan tentang Koperasi dan UKM di tingkat daerah. Sepanjang tahun 2011, telah dievaluasi sebanyak 55 peraturan daerah (Perda) yang dinilai menghambat pengembangan Koperasi dan UMKM. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan sejumlah Perda tersebut.

45

46


Menteri Negara Koperasi dan UKM didampingi Deputi Menteri Bidang Kelembagaan KUKM pada saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan RUU Koperasi - 29 September 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar

Dalam upaya mengembangkan koperasi berkualitas dan berpotensi sebagai koperasi skala besar beraset minimal Rp.10 miliar dan omset minimal Rp.50 miliar per tahun, memiliki potensi tumbuh lebih besar dan menjadi etalase serta menjadi penghela koperasi lainnya, sehingga terwujud minimal tiga Koperasi Skala Besar di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2014. Pemberdayaan Koperasi harus diarahkan dan dikembangkan menjadi Koperasi bersakala Besar dan berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK). Oleh Karena itu, telah disusun pedoman sebagai panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam Pengembangan Koperasi Skala Besar (KSB) di kalangan internal dan eksternal Kementerian Koperasi dan UKM. Pedoman ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.07 Tahun 2011, tanggal 12 September 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar dan telah disyahkan Menteri Hukum dan HAM pada 19 September 2011.

47

48


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


REKAPITULASI NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI (NPAK) TAHUN 2004 S/D 2011 PROPINSI

NO.

Notaris Pembuat Akta Koperasi

Sepanjang tahun 2011, telah ditetapkan sebanyak 832 Pejabat Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Jumlah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) selama tahun 2004-2011 sebanyak 7.386 Notaris yang tersebar di Seluruh Indonesia.

JUMLAH (UNIT)

30

0

5

11

11

5

166

0

15

28

443

58

1

2

1

3

10

125

40

74

4

7

0

17

54

245

23

27

3

9

2

0

11

58

133

Jambi

6

18

8

17

1

1

2

14

67

7

Sumatera Selatan

35

28

2

2

1

2

22

30

122

8

Bangka Belitung

4

5

0

0

0

0

2

4

15

9

Bengkulu

14

9

1

1

0

1

6

4

36

10

Lampung

7

56

2

3

1

0

13

12

514

11

Banten

113

138

110

16

5

0

46

144

572

12

DKI Jakarta

252

182

62

2

0

0

4

12

514

13

Jawa Barat

400

558

109

201

12

3

89

291

1663

14

Jawa Tengah

179

239

322

76

2

5

131

41

995

15

DI Yogyakarta Jawa Timur

111

20

3

91

3

2

13

2

245

318

343

47

27

0

2

157

44

938

25

19

2

2

0

2

6

3

59

1

Aceh

15

11

11

2

Sumatera Utara

59

142

28

3 4

Sumatera Barat

21

29

49

5

Riau Kepulauan Riau

6

16 17

Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri Syariah Aceh, 16 Februari 2011

TAHUN 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kalimantan Barat

0

18

Kalimantan Tengah

1

13

1

0

1

0

9

4

29

19

Kalimantan Selatan

15

18

0

4

0

0

14

4

55

20

Kalimantan Timur

18

39

9

14

2

0

19

13

144

21

Sulawesi Tenggara

3

10

1

4

0

1

2

3

24

22

Gorontalo

7

3

2

1

0

0

2

1

16

23

Sulawesi Tengah

12

2

3

2

0

0

6

6

31

24

Sulawesi Selatan

68

26

63

58

8

1

13

7

244

25

Sulawesi Utara

14

24

5

4

0

2

3

5

57

26

Sulawesi Barat

0

1

5

1

1

0

5

2

15

27

Bali

172

21

14

37

4

3

55

5

311

28

Nusa Tenggara Barat

26

11

3

7

0

0

8

3

58

29

Nusa Tenggara Timur

0

4

0

4

0

0

7

6

21

30

Maluku

1

0

1

1

0

0

4

3

10

31

Papua

12

6

2

4

0

0

7

4

35

32

Irian Jaya Barat

0

1

0

0

0

0

2

2

5

33

Maluku Utara

2

3

1

0

0

0

4

2

12

952

598

248

26

702

832

1982 2046

7.386

49

50


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi

Pemeringkatan Koperasi pada tahun 2011 di lakukan di 10 provinsi terhadap 1.014 unit koperasi dengan hasil sebagai berikut :

a. Koperasi dalam penilaian Berkualitas yang tersebar di 10 provinsi dan 26 kabupaten/kota sebanyak 50 unit koperasi atau 4,93 %.

b. Koperasi dalam penilaian Cukup Berkualitas tersebar di 11 provinsi dan 63 kabupaten/kota sebanyak 877 unit koperasi atau 86,49 %.

c. Koperasi dalam penilaian Kurang Berkualitas sebanyak 72 unit koperasi atau 7,10 %.

d. Koperasi dalam penilaian Tidak Berkualitas sebanyak 15 unit koperasi atau 1,48 %.


REKAPITULASI JUMLAH KOPERASI BERPRESTASI BERDASARKAN JENIS KOPERASI(UNIT)TAHUN 2004-2011

200 147

150 101

100

112

122

SEBARAN KOPERASI YANG DIPERINGKAT BERDASARKAN JENIS KOPERASI 40

50 NO.

JENIS KOPERASI

BERKUALITAS

CUKUP BERKUALITAS

KURANG BERKUALITAS

TIDAK BERKUALITAS

JUMLAH

%

1

JASA

5

105

1

0

111

10.95

2

KONSUMEN

9

127

11

1

148

14.60

3

PEMASARAN

3

12

2

3

20

1.97

4

PRODUSEN

7

29

4

0

40

3.94

5

SIMPAN PINJAM

26

604

54

11

965

68.54

JUMLAH

50

877

72

15

1.014

100.00

11

0

11

Pedagang Pesantren

15

Wanita

29

Siswa

Pemasaran Produsen

Jasa

Simpan Pinjam Komsumen

Dari tahun 2004-2011, jumlah koperasi berprestasi sebanyak 588 koperasi. Dari jumlah tersebut, terdapat 4 jenis koperasi berprestasi yang jumlahnya cukup menonjol, yaitu jenis Koperasi Produsen, Jasa, Simpan Pinjam, dan Konsumen.


51

52


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi Tahun 2011, telah terpilih 4 provinsi penggerak koperasi antara lain, Provinsi Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, Yogyakarta, dan 28 kabupaten/kota penggerak koperasi antara lain: Kabupaten Sidoarjo, Malang, Ponorogo, Banyuwangi, Pasuruan, Kota Madiun, Badung, Situbondo, Lamongan, Kupang, Pamekasan, Rokan Hulu, Tuban, Timor Tengah Selatan, Lumajang, Gresik, Sleman, Blitar, Bangli, Bantul, Bangka Barat, Bangka Tengah, Kota Makasar, Bangka, Tabanan, Kota Tomohon, Kota Surabaya, dan Kota Yogyakarta.

Menteri Negara Koperasi dan UKM Memberikan Penghargaan kepada 10 Koperasi Berprestasi pada acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke 65 di Jakarta - 12 Juli 2011

53

54


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pelayanan Badan hukum Koperasi Tingkat Nasional

Forum Konsultasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Di Kalangan Wanita

Jumlah koperasi primer dan sekunder tingkat nasional yang sudah mendapat pengesahan badan hukum koperasi per Desember 2011 sebanyak 79 unit koperasi yang terdiri dari :

Pada tanggal 25 dan 26 Maret 2011 di Hotel Jayakarta, Jakarta dilaksanakan Forum Konsultasi Penguatan Kelembagaan Koperasi di Kalangan Wanita. Kegiatan ini diikuti 200 peserta dan narasumber dari Perguruan Tinggi, praktisi dan pelaku KUMKM perempuan yang berhasil, yang menghasilkan rekomendasi:

a. Peningkatan kualitas dan peran perempuan koperasi perlu terus menerus dilakukan melalui pelayanan informasi dan pelatihan di bidang organisasi dan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia/ kader dan aktualisasi hubungan luar negeri dan promosi hasil produk anggota.

b. Kepiawaian pengurus dalam manajemen koperasi yang memegang teguh jati diri koperasi, dan dilaksanakan dengan pengendalian ketat dan berdisiplin tinggi sehingga membawa seluruh anggota menjadi anggota koperasi yang solid dan militan.

c.

NO. I

URAIAN KOPERASI PRIMER TINGKAT NASIONAL : - Koperasi Simpan Pinjam

6

- Koperasi yang didalam usahanya terdapat USP/UJKS

50

- Koperasi yang didalam usahanya tidak ada USP

12

- Koperasi Jasa Keuangan Syariah

6

JUMLAH

II

JUMLAH (UNIT)

74 KOPERASI

KOPERASI SEKUNDER TINGKAT NASIONAL : - Induk Koperasi

4

- Pusat Koperasi Tingkat Nasional

1

- Gabungan Koperasi Tingkat Nasional

0

JUMLAH JUMLAH I + II

5 KOPERASI 79 KOPERASI

Telah dibuat kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka program Pengarusutamaan Gender di bidang KUKM. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan koordinasi yang lebih intensif, sehingga pemahaman terhadap kebijakan PPEP menjadi lebih baik.

55

56


Menteri Negara Koperasi dan UKM Menghadiri HUT-33 Koperasi Setia Budi Wanita Malang - 23 Januari 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Peningkatan Peran Koperasi Siswa Sebagai Laboratorium Ekonomi

Koperasi siswa, dari sisi kelembagaan belum dapat dikatakan sebagai koperasi yang sebenarnya. Ketentuan-ketentuan perkoperasian, seperti “anggota koperasi adalah orang yang mampu melakukan tindakan hukum” tentu belum dapat dipenuhi oleh para siswa. Mereka pada umumnya masih muda, dengan umur antara 6-18 tahun. Karena itu, koperasi siswa belum dapat diterbitkan badan hukum koperasi.

Keberadaan koperasi di sekolah, siswa memperoleh manfaat ganda. Pertama, siswa dapat secara langsung mengenal, melihat, dan melakukan kegiatan berkoperasi sejak dini. Pengetahuan teori tentang koperasi yang diajarkan dapat dipraktekkan secara nyata di sekolah. Terlepas ada atau tidak mata ajaran formal, keberadaan koperasi siswa tetap memiliki keuntungan bagi siswa secara individu, maupun bagi kepentingan pembangunan nasional. Kedua, koperasi siswa menjadi wahana pembelajaran berusaha, yang memiliki dampak besar pada masa depan terhadap pengurangan pengangguran, kemiskinan, dan penumbuhan wirausaha baru.

Para siswa mengenal dan mempraktekkan sendiri aktivitas-aktivitas transaksi atau berusaha seperti, mencatat, membukukan, melayani pelanggan, menerima barang, mengelola barang serta berbagai aktifitas transaksi lainnya. Melibatkan siswa ke dalam lingkungan yang mendorong siswa dan siswi mengenal, melihat, merasakan, bahkan mempraktekkan aktivitasaktivitas transaksi usaha, memiliki korelasi positif terhadap pembentukan sikap mental kewirausahaan.

Pelaksanaan temu konsultasi peningkatan peran koperasi siswa sebagai laboratorium ekonomi dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari pencanangan GEMASKOP oleh Menteri Koperasi dan UKM pada 12 Juli 2011 di Jawa Timur serta dalam rangka memperingati International Day of Cooperatives 2011 dengan tema “Youth”, yang dilaksanakan pada Senin, 2 Mei 2011 bertempat di Gedung SME Tower, UKM Convention Hall Lantai 3 dengan mengundang pembicara di antaranya, Prof DR. H. Arief Rachman, M.Pd. sebagai praktisi di bidang pendidikan dan Prof DR. Baedhowi dari Dirjen Manajemen Pendidikan Menengah, Kemendiknas.

57

58


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Sosialisasi Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP) Sosialisasi Gemaskop pada tahun anggaran 2011 dilakukan melalui berbagai even dan kegiatan, seperti: a. Sosialisasi Gemaskop di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada 31 Mei 2011 bersamaan dengan Program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) VIII dan Hari Kesatuan Gerak-PKK (HKG-PKK) ke-39 Provinsi Kalimantan Barat. b. Pelaksanaan Sosialiasi Gemaskop yang dintegrasikan dengan pembukaan Pameran Smesco-UKM Fesyen dan Asesoris Expo ke-3 Tahun 2011 di SME Tower pada tanggal 13 Juli 2011 di Jakarta. c. Pelaksanaan Sosialiasi pada 27 Juli 2011 di Surya Mandala Cultural Park, Bali yang diintegrasikan dengan Peringatan Hari Koperasi ke-64 Tahun 2011. d. Publikasi dan penyebarluasan ide dan praktik perkoperasian melalui penerbitan buku Memasyarakatkan Koperasi dan buku Mengenal Koperasi Lebih Dekat. e. Pelaksanaan Jambore Koperasi di Kalangan Pemuda dan Wanita. f. Deseminasi Undang-Undang perkoperasian dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. g. Publikasi iklan layanan masyarakat melalui media elektronik. h. Penyeberluasan Gemaskop melalui acara Gemaskop di sejumlah provinsi antara lain, Sulawesi Tenggara, Aceh, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Timur, Riau, dan Jawa Tengah.

Puncak Peringatan Hari Koperasi ke 64, Jakarta 12 Juli 2011

59

60


Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau para pengrajin dikabupaten Paser Kalimantan Timur - 19 Maret 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


61


62

Laporan Tahun 2011

Deputi Bidang Produksi

Menteri Negara Koperasi dan UKM berdialog dengan anggota koperasi Kareb Kabupaten Bojonegoro


63

64


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi.

Pada tahun 2011, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan dana bantuan pengembangan usaha koperasi bidang produksi senilai Rp. 20.213.500.000,- dan telah selesai 100% sesuai target kepada 80 unit koperasi untuk berbagai jenis usaha koperasi yaitu:

Pengembangan Usaha Koperasi Di Bidang Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Realisasi bantuan sosial bidang tanaman pangan dan hortikultura sebesar Rp. 3,7 miliar kepada 24 unit koperasi yang terdiri dari : a. 14 unit koperasi yang bergerak di bidang sarana produksi (pupuk)dengan nilai total bantuan senilai Rp. 2,1 miliar yang tersebar di 14 kabupaten di 8 provinsi ( Jatim, Jateng, DI. Yogyakarta, Bali, NTB, Sulsel, Sumut, dan NAD ). b. 6 unit koperasi yang bergerak dibidang pengolahan pasca panen dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 600 juta yang tersebar di 6 kabupaten di 6 provinsi (Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, NTB dan Bali). c. 4 unit koperasi yang bergerak di bidang Hortikultura (kentang dan Jamur) dengan total bantuan sejumlah Rp. 1 miliar yang tersebar di 4 kabupaten di 3 provinsi (Sulsel, Jatim, dan Jateng).

Deputi Menteri Bidang Produksi Drs. Braman Setyo, MSi

Koperasi yang bergerak di bidang Hortikultura (Jamur)

65

66


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pengembangan Usaha Koperasi Di Bidang Kehutanan Dan Perkebunan

Realisasi bantuan sosial untuk bidang kehutanan dan perkebunan sebesar Rp.4,205 miliar kepada 12 unit koperasi sebagai berikut:

a. Bantuan sosial kepada 2 unit koperasi untuk pengadaan bibit karet bermutu kepada masyarakat anggotanya sebesar Rp.700 juta di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau;

b. Bantuan sosial kepada 3 unit koperasi untuk pengadaan bibit kakao bermutu bersertifikat sebesar Rp1 miliar di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

c. Bantuan sosial kepada 2 unit koperasi untuk pengadaan mesin pengolahan kopi sebesar Rp700 juta di Provinsi NTT dan Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Bantuan sosial kepada 3 unit koperasi untuk pengadaan mesin pengolahan kakao senilai Rp.1,180 miliar yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan 2 unit koperasi dan Provinsi Sulawesi Tenggara 1 unit koperasi.

e. Bantuan sosial kepada satu koperasi untuk pengadaan mesin pengolahan sebutret (serabut kelapa berkaret) sebesar Rp.305 juta di Provinsi Jawa Tengah.

f. Bantuan sosial kepada satu koperasi untuk pengadaan mesin pengolahan getah pinus sebesar Rp320 juta di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menteri Negara Koperasi dan UKM mengunjungi Koperasi Pondok Pesantren Modern IGM Al- Ihsaniyah Palembang - 8 April 2011

67

68


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Perikanan dan Peternakan

Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Industri, Kerajinan dan

Program Bantuan dana untuk pengembangan usaha perikanan dan peternakan sebesar Rp.4,329 miliar telah direalisasikan kepada 10 unit koperasi.

Realisasi penyaluran dana bantuan sosial sektor industri, kerajinan dan pertambangan sebesar Rp.2,259 miliar kepada 12 unit koperasi, sebagai berikut:

Bantuan dana tersebut dipergunakan koperasi untuk:

a. Pengadaan mesin bordir komputer untuk satu koperasi sebesar Rp.410 juta di Provinsi NTB.

a. Pengadaan sapi sebanyak 452 ekor untuk 8 unit koperasi senilai Rp.3,77 miliar di sejumlah provinsi antara lain, Jawa Timur, NTT, Riau, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalbar.

b. Pengadaan mesin dan sarana kerajinan bambu untuk satu koperasi senilai Rp.225 juta di Provinsi Bali.

b. Budidaya perikanan darat untuk 2 unit koperasi sebesar Rp.559,5 juta di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

c. Pengadaan mesin dan sarana kerajinan gerabah untuk 2 unit koperasi sejumlah Rp.339,5 juta di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan.

d. Pengadaan mesin dan sarana pengolahan gula merah untuk 2 unit koperasi senilai Rp.265 juta di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

e. Pengadaan mesin dan sarana industri kerajinan furniture untuk 2 unit koperasi sebesar Rp.240 juta di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

f. Pengadaan mesin dan sarana pengolahan garam rakyat untuk satu unit koperasi sebesar Rp.285 juta di Provinsi Jawa Tengah.

g. Pengadaan mesin dan sarana pengolahan kapur untuk satu koperasi sebesar Rp.125 juta di Provinsi Jawa Barat.

h. Pengadaan mesin dan sarana kerajinan batik untuk 2 unit koperasi senilai Rp.230 juta di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.

i. Pengadaan mesin dan sarana industri paving blok untuk satu koperasi sejumlah Rp.140 juta di Provinsi Jawa Barat dan saat ini sudah mulai beroperasi.

Deputi Menteri Bidang Produksi mewakili Menteri Negara Koperasi dan UKM menyerahkan Bantuan Sosial kepada para petani budidaya singkong di kabupaten Lebak banten, 19 Juni 2011

Pertambangan

69

70


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Bantuan Sosial Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

a. Pembangunan PLTMH untuk 3 koperasi sebesar Rp.3,3 miliar di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi NTT, dan Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pengelolaan usaha berbasis energi alternatif untuk pembangunan sarana biogas dan sarana biomassa untuk 8 koperasi senilai Rp.649,5 juta di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.

c. Pembangunan dan renovasi homestay untuk 2 koperasi sebesar Rp.420 juta di Provinsi Papua dan Provinsi Jawa Timur.

d. Pengadaan unit kapal wisata untuk 2 koperasi sebesar Rp.600 juta di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Riau.

e. Pengadaan sarana jasa perbengkelan untuk 5 koperasi senilai Rp.625 juta di Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi NTB.

f. Pengadaan sarana jasa laundry untuk satu koperasi sejumlah Rp.125 juta di Provinsi DI Yogyakarta.

Menteri Negara Koperasi dan UKM menyerahkan Bantuan Sosial kepada para pelaku Koperasi dan UKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat - 7 April 2011

71


72


73

Laporan Tahun 2011

Deputi Bidang Pembiayaan

Menteri Negara Koperasi dan UKM menyerahkan Bantuan Sosial kepada koperasi dan UKM di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur

74


Deputi Menteri Bidang Pembiayaan DR. Pariaman Sinaga

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pengembangan dan Pengendalian KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi

KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat sampai dengan akhir tahun 2011. Pada 2010, jumlah KSP/USP sebanyak 71.365 unit menjadi 72.037 unit koperasi pada 2011, Terdiri dari 3.163 KSP dan 66.583 USP Koperasi. Sedangkan jumlah anggota bertambah 7,37% dari 6,12 juta orang anggota pada 2010, kini menjadi 6,92 juta orang anggota. Sedangkan pertumbuhan aset meningkat 36,5% dari semula di tahun 2010 sebesar Rp.18,72 triliun menjadi Rp.21,94 triliun pada 2011, dengan simpanan diterima sebesar Rp.11,5 triliun dan pinjaman yang diberikan sebesar Rp.20,15 triliun.

Dari 71.800 KSP/USP koperasi seluruh Indonesia yang telah dinilai kesehatannya, sebanyak 36.434 unit koperasi termasuk, di antaranya 71 unit KSP/KJKS Primer Tingkat Nasional dengan hasil 14.380 unit atau 39,5% dinilai sehat, sebanyak 12.507 unit atau 34,3% di nilai cukup sehat, sebanyak 5.159 unit atau 14,14% di nilai kurang sehat, dan 4.385 unit atau 12,05% dinilai Tidak Sehat.

Sebagai upaya memberikan apresiasi terhadap kinerja KSP/KJKS telah dilaksanakan penganugerahan KSP Award 2011 berupa penghargaan utama KSP/KJKS Award 2011 kepada KSP Nasari dan Kospin Jasa Pekalongan serta kepada 10 koperasi terbaik dalam 10 kategori yaitu, kategori penumbuhan keanggotaan paling cepat, pelayanan pinjamannya ke sektor produktif terbaik, cepat pertumbuhan asetnya, besar pemupukan modal sendiri, baik dalam sistem informasi dalam laporan keuangan, tertib dalam pencatatan keanggotaan, memiliki struktur organisaasi usaha paling dinamis sesuai lembaga intermediasi, dan memiliki ratio keuangan baik, disamping itu diberikan juga penghargaan khusus bagi Koperasi Sejahtera Bersama yang telah aktif mendorong anggota berpartisipasi dalam koperasi

Telah terbentuknya Forum KSP/KJKS turut aktif menggalang kekuatan untuk menghadapi tantangan masa depan melalui berbagai kerja sama sinergis antar KSP/KJKS. Forum Komunikasi KSP/KJKS telah menunjukkan eksistensinya dengan pembentukan akta notaris pendirian, penetapan pengurus, penetapan anggaran dasar dan juga telah melakukan RAT bersama, penyuluhan ke daerah-daerah, seminar serta koordinasi dengan lembagalembaga lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dengan prinsip syariah, telah diadakan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dewan Syariah Nasional. disamping itu dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar bertransformasi menjadi keuangan mikro sesuai kesepakatan Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Bank Indonesia. Pada tahun 2011 jumlah kumulatif LKM yang telah bertransformasi menjadi koperasi sebanyak 9.406 unit.

75

76


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


77

Pengembangan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan Realisasi program bantuan sosial untuk pengembangan koperasi pedesaan dan perkotaan sebesar Rp.68,5 miliar disalurkan kepada 1.370 unit koperasi di seluruh Indonesia, dan masing-masing koperasi menerima bantuan sebesar Rp.50 juta. Bantuan ini diberikan untuk penguatan lembaga dan usaha koperasi, serta mengatasi kebutuhan permodalan koperasi, pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi.

Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam rangka pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah di susun draft RUU LKM atas usulan inisiatif DPR RI dan telah dilakukan Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM. Daftar Invetarisasi Masalah terkait RUU LKM saat ini masih dalam pembahasan Tim Teknis yang terdiri dari unsur Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 3 Tahun 2010 dan SKB Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM dan Gubernur BI tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), saat ini ada 9.400 unit LKM yang telah bertransformasi menjadi Badan Hukum Koperasi.

Menteri Negara Koperasi dan UKM meresmikan Koperasi Kredit Adil Yogyakarta - 13 April 2011


78

Laporan Tahun 2011

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha

Menteri Negara Koperasi dan UKM berdialog dengan pedagang pasar Ngablak Sleman Jogjakarta


79

80


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pengembangan Pusat Promosi

Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan pusat promosi Koperasi dan UMKM di Jakarta yaitu, SME Tower dan di 4 daerah regional (Sriwijaya Promotion Center Palembang, Sumatera Selatan; SENBIK KUKM Bandung, Jawa Barat; Celebes Convention Center Makassar, Sulawesi Selatan dan Paradise Product Promotion Center Manado, Sulawesi Utara). Pada masa mendatang akan terus bersinergi dengan daerah untuk mengoptimalkan peran pusat promosi. Termasuk pengembangan pasar-pasar yang telah hadir di berbagai daerah lainnya, seperti Dekranasda.

Peningkatan Daya Saing dan Identitas Produk UMKM dibidang Makanan dan Minuman

Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Drs. Neddy Rafinaldy H, MS

Kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan teknis dalam memenuhi persyaratan ijin edar produk yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Makanan dan Minuman (BPOM) serta pendampingan melakukan pendaftaran merk dagang ke BPOM. Bimbingan teknis sekaligus sebagai bagian dari tindaklanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Koperasi dan UKM RI, Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika.

Pada Tahun Anggaran 2011, telah memfasilitasi pendampingan pendaftaran kepada 250 UMKM di 5 provinsi yaitu: Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Riau.

81

82


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Fasilitasi Promosi Produk Unggulan KUKM dan Publikasi Bisnis a. SMESCO UKM Festival ke-9

Penyelenggaraan SMESCO UKM Festival ke-9 tahun 2011, dilaksanakan pada 1–5 Juni 2011 di Gedung Exhibition Hall SME Tower dengan mengusung tema “Era Baru Produk Kreatif dan Inovatif KUKM Berdaya Saing Global”. Jumlah peserta tercatat sebanyak 407 UMKM dari 33 provinsi, perwakilan Negara Malaysia dan Thailand, KUKM binaan Dekranas (Dewan Kerajinan Nasional), dan KUKM binaan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi dan UKM.

e. Partisipasi Kementerian Koperasi dan UKM pada Berbagai Event Pameran Dalam Negeri

b. Pameran Tematik SMESCO UKM Fesyen dan Aksesoris Expo 2011

Pameran ini dilaksanakan pada 13-17 Juli 2011 di Gedung SME Tower dengan tema yang diangkat adalah “Pesona Etnik Muslim Fesyen Indonesia”. Jumlah KUKM yang difasilitasi pada even ini tercatat sebanyak 155 KUKM dari 11 provinsi, KUKM binaan Dekranas, Dharma Wanita Persatuan Kementerian Koperasi dan UKM, dan para desainer dalam Asosiasi Perancang Mode.

f. ASEAN Women Cooperative & SME’s Expo 2011

c. SMESCO UKM Food and Packaging Expo

Pameran ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober s.d 30 Oktober 2011 di SME Tower dan diikuti sebanyak 164 peserta, dari UKM binaan Kementerian Koperasi dan UKM dan UMKM binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) merupakan kegiatan terintegrasi bersama 14 instansi/ lembaga yaitu: Menko Kesra, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian KUKM, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Riset dan Teknologi, Kadin, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, BKPM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dekranas, dan instansi terkait lainnya. Pada tahun 2011 berlangsung PPKI ke-5 pada tanggal 6–10 Juli 2011 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menyertakan 800 KUKM yang bergerak pada berbagai sektor industri kreatif seperti, animasi, musik dan game online, film, fesyen dan produk kerajinan, karya seni, dan lainnya dari seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi sebanyak 59 koperasi dan UKM fesyen, aksesoris dan aneka produk kerajinan.

ASEAN Women Cooperative & SME’s Expo 2011 di Jakarta Convention Center pada 17–20 November 2011 yang merupakan rangkaian kegiatan ASEAN Summit. Peserta terdiri dari 263 koperasi wanita dan perempuan pelaku usaha di Indonesia dan 81 perempuan pelaku usaha dari negara ASEAN kecuali negara Kamboja.

g. SME and Cooperative Indonesia Catalogue

Berbagai upaya mempromosikan produk UMKM gencar dilakukan. Selain lewat pameran, Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan SME and Cooperative Indonesia Catalogue yang memuat informasi tentang 200 jenis produk unggulan KUMKM potensial. Informasi aneka produk yang ditampilkan akan berubah setiap tahun (edisi berikutnya), mengacu pada potensi permintaan potensial pembeli yang ada.

SME and Cooperative Indonesia Catalogue didistribusikan di penerbangan internasional maupun domestik. Selain itu, juga didistribusikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kedutaan Besar Negara Asing di Jakarta, kamar dan lounge hotel bintang 4 dan 5 di sejumlah kota besar di Indonesia, instansi pemerintah, serta pada saat berlangsungnya even berskala nasional.

Penerbitan SME and Cooperative Indonesia Catalogue dimulai pada tahun 2007 dan untuk tahun 2011 diterbitkan sebanyak 60.000 eksemplar.

d. Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI)

Pada tahun 2011, Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 29 kegiatan berbagai daerah dan di Provinsi DKI Jakarta. Fasilitasi KUMKM bertujuan membuka pasar baru bagi KUMKM di luar daerahnya, meningkatkan peluang pasar baru bagi KUMKM antar daerah. Jumlah KUMKM yang difasilitasi sebanyak 291 KUMKM, yang menempati 205 gerai. Total transaksi tercatat sebesar Rp. 7,4 miliar, terdiri dari transaksi ritel Rp. 5,029 miliar dan transaksi order Rp. 2,4 miliar.

83

84


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Deputi Menteri bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Menghadiri acara ASEAN Women Cooperative And SME’s Expo 2011. Jakarta 17 November 2011

85

86


Menteri Negara Koperasi dan UKM Meninjau stan pameran pada acar Smesco Fesyen & Aksesoris. SME Tower Jakarta - 13 Juli 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


87

88


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Trading Board

Pengembangan Jaringan Pemasaran

Mengakselerasi pengembangan jaringan pemasaran produk KUMKM secara lebih meluas, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan kegiatan temu jaringan dengan peritel modern atau koperasi dalam memasarkan produk KUMKM yang dilaksanakan di Kota Malang, Kota Yogyakarta, Kota Bandung, Kota Banjarmasin, dan Kota Makasar dan diikuti 250 KUMKM, Koperasi Distribusi, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia dan Asosiasi Peritel Modern Indonesia.

Pengembangan website www.indonesian-products.biz, yang dikenal dengan nama Trading Board merupakan salah satu alternatif untuk memasarkan produk KUMKM yang potensial. Hingga akhir tahun 2011, anggota Trading Board tercatat sebanyak 3.327 KUKM dengan produk sebanyak 9.748 produk KUKM dari seluruh Indonesia. KUMKM yang bergabung dikelompokkan kedalam 9 kategori yaitu :

1. Kategori Produk Mebel, 2.181 produk 2. Kategori Produk Kerajinan, 2.413 produk 3. Kategori Garmen, 1.587 produk 4. Kategori Peralatan rumah Tangga, 1.043 produk

Pengembangan Bisnis Ritel Modern Tahun 2011

Dalam upaya untuk mengembangkan bisnis ritel modern KUMKM, di tahun 2011 Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan kegiatan antara lain:

a. Penataan Toko Ritel Modern Koperasi

5. Kategori Kulit, Tas, Sepatu, 1.093 produk 6. Kategori Aksesories, 624 produk 7. Kategori Produk Makanan dan Minuman, 310 produk

Pada tahun 2011, telah direalisasikan Penataan Toko Koperasi Ritel Modern guna peningkatan daya saing waserda. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sosial kepada 84 koperasi di 22 provinsi senilai Rp.5,124 miliar untuk menata toko koperasi dengan manajemen modern menggunakan merek UKM Mart dengan tagline Koperasi Kita.

8. Kategori Produk Pertanian, 83 produk 9. Kategori Lainnya, 414 produk.

b. Bimbingan teknis bagi pengelola Toko Ritel Modern (UKM Mart)

Menteri Negara Koperasi dan UKM Meresmikan Coop Mart Koperasi Wanita Petra Palembang - 8 April 2011

Pendampingan dan bimbingan teknis manajemen toko ritel modern diikuti oleh 250 pengelola toko koperasi UKM Mart di Cisarua (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Padang (Sumatera Barat).

89

90


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pojok Rakyat

Program Pojok Rakyat dan Bazaar Rakyat dilakukan dengan kerja sama PT Carrefour Indonesia yang menyediakan ruang khusus bagi pemasaran produk UMKM. Kegiatan ini berlangsung di 14 gerai Carrefour Indonesia di 7 kota antara lain, Jakarta, Palembang, Surabaya, Makasar, Bandung, Medan, dan Yogyakarta. Hasilnya, sejumlah 190 UMKM telah menjadi supplier Carrefour. Jumlah gerai Carrefour yang disuplai oleh UMKM cenderung meningkat dari rata-rata hanya satu gerai di satu kota menjadi semua gerai di satu kota.

Sementara itu, dari sejumlah 520 UMKM peserta program Bazaar Rakyat, sebanyak 52 UMKM sedang dalam proses untuk disertakan dalam program Pojok Rakyat.

Pasar Rakyat

Pada tahun 2011, Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi pelaksanaan pasar rakyat dan pasar murah di 42 lokasi yang tersebar di 15 provinsi/kabupaten/kota. Kegiatan ini membantu ketersediaan bahan pokok bersubsidi bagi masyarakat pra sejahtera, terutama menyambut hari-hari besar keagamaan dan nasional lainnya, dan memberi peluang pasar bagi produk usaha mikro.

Pelaksanaan pasar rakyat bekerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, para pabrikan, asosiasi, serta melibatkan 1.260 usaha mikro.

Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau pedagang pasar selepas membuka acara Pasar Rakyat & Bazar, Tasikmalaya Jawa Barat - 30 April 2011

91

92


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro Melalui Klinik Bisnis

Klinik Bisnis Usaha Mikro diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk Usaha Mikro, memberikan layanan pengetahuan manajemen mutu produk untuk mengembangkan akses pasar produk Usaha Mikro, serta memberikan akses informasi pasar dan promosi produk yang diselaraskan dengan keterjaminan pasokan bahan baku dan jalinan kemitraan. Pada tahun 2011, telah dilaksanakan kegiatan Klinik Bisnis yang melibatkan 400 usaha mikro, di:

a. M alang: produk batik tulis dan kemasan makanan olahan; b. Tasikmalaya: produk yoghurt berbahan baku susu kedele dan pembuatan alat cetak batik; c. Banjarmasin: produk aksesoris dan perhiasan d. Semarang: produk mie berbahan baku singkong; e. Jambi: produk makanan dengan sistem vacum frying; f. Makasar: produk makanan olahan; g. Yogyakarta: produk berbahan baku eceng gondok; h. Cianjur:produk serat alam sutra.


Fasilitasi Promosi dan Perluasan Pasar Ekspor Produk KUKM

Pada tahun anggaran 2011, sebanyak 146 KUMKM telah memperoleh fasilitasi mengikuti 14 even pameran luar negeri dan business matching di 11 negara, diantaranya: a. Pasar Malam Indonesia 2011. Kegiatan promosi terpadu Trade,Tourism and Investment (TTI) diselenggarakan KBRI Den Haag di Malieveld, Den Haag, Belanda pada 1-7 April 2011. Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 5 stand yang diisi 10 KUKM dengan beragam jenis produk. b. Malaysia Internasional Halal Showcase (MIHAS). Kegiatan ini berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia pada 6-9 April 2011. Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 7 stand yang diisi oleh 14 KUMKM bidang makanan/ minuman dan produk industri lain. c. The 13th OIC Expo. Berlangsung di Sharjah, Uni Emirat Arab pada 24-29 April 2011. Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 10 stand yang diikuti 10 KUMKM yang memproduksi beragam jenis produk. d. Pameran Ambient berlangsung di ROMEXPO, Bucharest, Rumania pada 8-12 Juni 2011. Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 5 stand yang diisi 8 KUMKM. e. Hongkong Fashion Week for Spring/Summer 2012, berlangsung di Hongkong Convention & Exhibition Centre, Hongkong pada 4-7 Juli 2011. Kementerian KUKM telah memfasilitasi penyediaan showcase booth sebanyak 10 unit bagi 10 UMKM fashion. f. Pameran Tendence Lifestyle 2011 yang diselenggarakan oleh Messe Frankfurt dan berlangsung di Messe Frankfurt Covention Centre, Frankfurt, Jerman, tanggal 26-30 Agustus 2011. Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 6 unit stand bagi 6 KUMKM produsen home interior, home furnishing.

93

94


Laporan Tahun 2011

g. Pameran Living and Design International Trade Fair. Acara ini diselenggarakan Intex Osaka pada 14-

17 September 2017. Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 5 booth special design dan mengikutsertakan 5 UMKM dengan produk kerajinan home furnishing. h. Trade, Tourism, and Invesment. Program promosi TTI 2011 berlangsung pada 28-29 September 2011 di Hongkong. Kementerian KUKM telah memfasilitasi 8 KUMKM pameran dan business matching.

Laporan Tahun 2011

Peningkatan Daya Saing Produk Kriya KUKM dan Pengembangan Industri Kreatif

Penguatan produk UMKM melalui kegiatan pendampingan teknis tahun anggaran 2011 yaitu:

1. Pertemuan Teknis tentang Pengembangan Inovasi Desain sesuai Trend Desain 2012 dan Aspek Legal Hukum Produk KUMKM di 6 provinsi yakni, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan. Diikuti sebanyak 240 KUMKM produsen home furnishing dan kerajinan.

2. Pendampingan teknis/briefing trend desain branding KUMKM di 4 provinsi yaitu, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan DI Yogyakarta. Acara ini diikuti 100 KUKM potensial/orientasi ekspor.

3. Lomba Desain Kreatif Produk Kulit Indonesia 2011.

i. Halal and Healthy Product Fair. Berlangsung di CNR Expo, Istanbul, Turki pada 13-16 Oktober 2011. Kementerian KUKM memfasilitasi 10 stand untuk 20 KUMKM produsen beragam produk dalam acara bertema Halal and Healthy (multiproduk). j. International Trade (INTRADE), dilaksanakan di Matrade Exhibition & Convention Center (MECC), Kuala Lumpur Malaysia, pada 22-24 November 2011. Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 10 stand yang ditempati oleh 15 UMKM. k. Pameran Feria de las Naciones, merupakan rangkaian kegiatan Promosi Terpadu Indonesia 2011 yang diselenggarakan KBRI Buenos Aires, Argentina. Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan telah membangun Paviliun Indonesia seluas 207 m2 dan menyertakan 11 UMKM (5 UMKM fasilitasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, 2 UMKM binaan Bank Mandiri, 3 UMKM binaan PT. Pertamina, dan 1 UMKM binaan PT. Jamsostek. Sedangkan pameran berskala internasional di dalam negeri di antaranya: a. International furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA). Kegiatan berlangsung pada 11-14 Maret 2011 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 12 stand kepada 12 UMKM produsen furniture dan handicraft berkualitas. b. Trade Expo Indonesia (TEI) berlangsung di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, pada 19 - 23 Oktober 2011. Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 16 KUKM yang menempati 12 stand KUMKM produsen furniture, aksesoris dan handicraft berkualitas. kegiatan pemasaran produk KUKM perlu diintensifkan lebih gencar pada masa mendatang.


95

96


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pengembangan Kemitraan KUMKM

Penataan Toko Koperasi Ritel Modern

Pada tahun 2011, Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan beberapa program kemitraan guna memfasilitasi kerja sama antara UMKM dengan usaha besar. Kegiatan itu antara lain :

a. Pengembangan kemitraan KUMKM di bidang kemasan produk diselenggarakan di 5 provinsi yaitu, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Aceh, dan Kepulauan Riau dengan peserta 500 KUMKM. Selain itu, dilaksanakan kegiatan fasilitasi perbaikan kemasan produk bagi 75 KUMKM terpilih mencakup perbaikan desain label kemasan, bentuk, dan bahan kemasan.

Pada tahun 2011, telah disalurkan bantuan sosial kepada 84 unit koperasi di 22 provinsi senilai Rp.5,124 miliar untuk pemberdayaan waserda. Bantuan ini dipergunakan koperasi untuk menata toko koperasi dengan manajemen ritel modern menggunakan merek ”UKM Mart” dengan tagline “Koperasi Kita”. Melalui kegiatan ini, toko koperasi mampu meningkatkan pelayanan kepada 42.000 anggota serta masyarakat, sehingga terjadi peningkatan penjualan rata-rata 10% per hari .

b. Pengembangan kemitraan KUMKM dengan pola subkontrak di Provinsi Jawa Timur, dengan peserta sebanyak 100 KUMKM bergerak di bidang industri logam dan non logam.

c. Pengembangan kemitraan KUMKM dengan Industri Pariwisata yang dilaksanakan di 3 provinsi yaitu, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Riau dengan peserta 300 KUMKM.

d. Pengembangan kemitraan KUMKM dengan BUMN di 2 provinsi yaitu, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Barat dengan menyertakan 200 KUMKM.

e. Pengembangan kemitraan KUMKM dengan pola waralaba dikuti 150 KUMKM potensial. Selain itu, telah difasilitasi sebanyak 20 KUMKM potensial sebagai pewaralaba (franchisor) untuk mengikuti pameran waralaba yang diinisiasi LPDB-Kementerian KUMKM di Gedung SME Tower, Jakarta.

f. Pengembangan kemitraan KUMKM di bidang ekoproduk di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur diikuti 300 KUMKM produsen aneka furniture, batik dengan pewarnaan alam, dan kerajinan daur ulang limbah.

g. Pengembangan kemitraan KUMKM pola perdagangan umum di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan diikuti 300 KUMKM yang bergerak dalam bidang usaha makanan dan minuman, garmen, asesories, dan kerajinan.

h. Pengembangan kemitraan KUMKM dalam bidang biomassa di Kabupaten Subang dan Sumedang, Jawa Barat.

Mengunjungi toko ritel modern milik Koperasi Unit Desa Sejahtera Papua Barat - 01 Juli 2011

97

98


Laporan Tahun 2011

Penataan Sarana Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)

Telah dilakukan kegiatan penataan sarana usaha PKL dalam wadah kelembagaan koperasi agar memberikan kepastian tempat usaha dan sekaligus pembenahan sarana usaha PKL agar lebih tertib, bersih, dan menarik. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2005.

Pada tahun 2011, telah direalisasikan penyaluran bantuan sosial senilai Rp.10,5 miliar kepada 31 unit koperasi yang tersebar di 31 kabupaten dan kota di 23 provinsi dengan melibatkan 1.474 unit PKL, untuk membangun kawasan PKL dan pengadaan sarana gerobak dan display.

Penataan sarana usaha PKL melalui koperasi telah menciptakan manfaat antara lain, memperkuat kelembagaan koperasi PKL, memperindah kota dan kawasan, meningkatkan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat konsumen, dan menyerap lebih dari 2.948 tenaga kerja.

Menteri Negara Koperasi dan UKM berdialog dengan pedagang pasar Purwosari, Surakarta - 14 Mei 2011

Laporan Tahun 2011

Menteri Negara Koperasi dan UKM mengunjungi PKL yang mendapatkan bantuan gerobak dari Kementerian Koperasi dan UKM, Gorontalo - 09 Agustus 2011


99

100


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


JUMLAH PASAR TRADISIONAL YANG DIREVITALISASI TAHUN 2003-2011

Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi

Pada tahun 2011, Kementerian Koperasi dan UKM merealisasikan revitalisasi pasar tradisional koperasi sebanyak 36 unit koperasi, tersebar di 28 provinsi dan 36 kabupaten dan kota dengan melibatkan 27.250 pedagang skala usaha mikro. Dalam kurun waktu tahun 2003 - 2011 Kementerian Koperasi dan UKM telah merevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi sebanyak 246 unit. Menurut data APKASI tahun 2007, terdapat sebanyak 13.450 unit pasar tradisional tersebar di 6.543 kecamatan dan 75.244 desa dan kelurahan, sehingga program revitalisasi pasar tradisional yang dilaksanakan oleh Kementerian Kopersi dan UKM masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pasar tradisional yang ada.

Program revitalisasi pasar tradisional ini sangat bermanfaat dan mendapat apresiasi dari pedagang skala usaha mikro dan kecil, koperasi, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM menjadikan revitalisasi pasar sebagai program prioritas karena sangat strategis dan substantif dalam memberdayakan UMKM. Di samping itu, program ini memberikan kepastian lokasi usaha dan sekaligus menjadi tempat memasarkan produk-produk unggulan KUMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, dan kemiskinan.

100

95

80

60

48

40

34

20

36

15 11 5

2

0 2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

*Pada Tahun 2008, Revitalisasi Pasar Tradisional tidak dapat terlaksana, akibat dikeluarkannya PERMENKEU No. 99/208 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir.

Selama tahun 2003-2011, Kementerian Koperasi dan UKM telah merevitalisasi Pasar Tradisional sebanyak 246 unit. Namun jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pasar tradisonal yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 13.450 unit, maka program ini akan menjadi program prioritas tahun 2012.

101

102


Laporan Tahun 2011

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MELALUI KOPERASI REGULER TA 2011 Alamat

Anggaran (Rp.)

Laporan Tahun 2011


REVITALISASI PASAR TRADISIONAL MELALUI KOPERASI OPTIMALISASI TA 2011 Nama Koperasi

Alamat

Anggaran (Rp.)

No.

Nama Koperasi

1.

KSU Siberut Kakao Mandiri

Desa Muara Siberut, Kec. Siberut Selatan, Kab. Kep. Mentawai

800.000.000,-

1.

Kop. Pedagang Kecil

Jl. Panglateh No. 6 Sp. Empat, Kota Lhoksemawe, Provinsi Aceh

800.000.000,-

2.

KUD Bungus Teluk Kabung

Jl. Pasar Leban Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat

800.000.000,-

2.

KSU Bersinar

Kel. Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Serdang Berdagai

800.000.000,-

800.000.000,-

Kop. Tani Situs Budaya

Desa Kota Lama, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau

800.000.000,-

KJKS BMT Barokah

Graha Barokah Jl. Raden Syahid Km.5 Ngluwar, Kab. Magelang, Jawa Tengah

3.

3.

KOPKAR Wira Artha

Kawasan Wisata Lagoi, Kec. Teluk Sebong, Kab. Bintan, Riau

800.000.000,-

4.

KSU BMT Agawe Makmur

800.000.000,-

4.

Jl. Agrowisata Km. I Triharjo Kec. Sleman, Kab. Sleman Jawa Tengah

5.

KUD Dharma Bhakti

Desa Bukit Bungkul Kec. Renah Pemenang, Kab. Merangin, Jambi

800.000.000,-

5.

KUD Mekarsari

Desa Ganti Kec. Proya Timur, Kab. Lombok Tengah, TTB

600.000.000,-

6.

KSU Regina Pacis

Jl. Sijuk Paal Kab. Belitung, Prov. Kepulauan Bangka Belitung

800.000.000,-

6.

Kop. Sami Asih

Jl. Bhayamgkara Sukadana Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Timur

600.000.000,-

7.

KSU Sahabat Ummat

Psr Wangon kel. Banteran Kec. Wangon Kab. Banyumas, Jateng

800.000.000,-

8.

KUD Bebandem

Jl. Kuncara Giri, Desa Bebandem, Kab. Karangasem, Prov. Bali

800.000.000,-

9.

KSU Prima Morotai

Pulau Morotai Desa Gotalamo, Prov. Maluku Utara

800.000.000,-

10. KUD Terusan Jaya

Kec. Bataguh, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah

800.000.000,-

11. KSU Mekar Sari

Desa Paal Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat

800.000.000,-

12. Kop. Pedagang Pasar Barokah

Desa Pantai Hambawang Barat Kalimantan Selatan

800.000.000,-

13. KSU Aren Jaya

Desa Wanga Amongena, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara

800.000.000,-

14. KSU Sengghigilang

Desa Labuan Uki, Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulawesi Utara

800.000.000,-

15. KUD Bukit Makmur

Desa Gunung Sari Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah

800.000.000,-

16. KOPPAS Tongano

Kel. Tangano Barat ,Kab. Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara.

800.000.000,-

17. KSU Bangun Uhaidao

Desa Uhaidao, Kec. Aralle Kab. Mamasa Prov. Sulawesi Barat

800.000.000,-

18. Kop. Perind, Pertam dan Perhut

Kelurahan Sapanang, Kab. Pangkep, Prov. Sulawesi Selatan

800.000.000,-

19. KUD Padealo

Pekkae, Kec. Tanete Rilau Kab. Barru Prov. Sulawesi Selatan

800.000.000,-

20. KUD Mattongang-Tongang

Ds. Siwolong Polong Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan

800.000.000,-

21. Kop. Lestari Jaya

Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo Prov. Sulawesi Selatan

800.000.000,-

22. KUD SERTAK

Kel. Oluhuta Kec. Kabila. Kab Bone Bolango Prov. Gorontalo

800.000.000,-

23. Kop. Perikanan LEPPM3 SYALOM

Ds. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat

800.000.000,-

24. KOSPIN Karya Mandiri

Ds. Jerowaru Kab. Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Barat

800.000.000,-

25. KSU Cahaya Mutis

Kefamenanu Kel. Bansone, Kab. Timor Tengah Utara Prov. NTT

800.000.000,-

26. Kop. Sejahtera Bersama

Kp. Lg. Bigung Rt. III, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur

800.000.000,-

27. Kop. Sanayoka

Kamp. Kontiunai, Distrik Angkaisera, Kab. Kep. Yapen. Papua

800.000.000,-

28. Kop. Bina Usaha

Desa Rtaringgul Tonggoh Purwakarta Jawa Barat

800.000.000,-

29. KUD Anugerah

Desa Sidowarek Kec. Ngoro Kab. Jombang Prov. Jawa Timur

800.000.000,-

30. Kop. Bhineka

Desa Sinar Pagi Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu

800.000.000,-

Menteri Negara Koperasi dan UKM meresmikan pasar tradisional dan berdialog dengan pedagang Pasar Purwoyoso Semarang - 12 Maret 2011

No.

103

104


Kondisi Pasar Tradisional Diwak Magelang sebelum di Revitalisasi

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Kondisi Pasar Tradisional Diwak Magelang setelah di Revitalisasi

105

106


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


107

Peningkatan Sarana Usaha Mikro di Sekolah

Menteri Negara Koperasi dan UKM disambut para pelajar dalam kunjungan kerjanya ke Pangkalpinang - 13 September 2011

Sejak Tahun 2010 Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan kegiatan peningkatan sarana usaha mikro di sekolah melalui pendekatan kelembagaan koperasi. Pada tahun 2011, kegiatan ini terus dilaksanakan dengan merealisasikan dana bantuan sosial sebesar Rp. 1,000,000,000,(Satu Milyar Rupiah), kepada 20 koperasi di 10 provinsi dan 18 Kab/Kota masing-masing sebesar Rp. 50,000,000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penataan kantin. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan insan sekolah dan sekaligus berfungsi sebagai tempat pelatihan berwirausaha, serta mendorong tumbuhnya budaya dan tata ruang kantin yang bersih, aman dan memenuhi standar kesehatan.


108


109

Laporan Tahun 2011

Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia KUKM

Menteri Negara Koperasi dan UKM sedang memberikan kuliah umum di Universitas Ciputra Surabaya

110


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM Melalui Kewirausahaan:

1. Pemasyarakatan kewirausahaan, yang diikuti oleh 2.108 peserta.

2. Pelatihan kewirausahaan bagi calon wirausaha, dengan peserta sebanyak 898 peserta.

3. Pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula, dengan peserta sebanyak 332 peserta.

4. Pelatihan kewirausahaan bagi peserta paska magang, dengan peserta sebanyak 70 peserta.

Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM Dibidang Perkoperasian :

1. Peningkatan pemahaman perkoperasian bagi kelompok strategis, dengan peserta sebanyak 690 peserta.

2. Diklat perkoperasian bagi lembaga pendidikan perdesaan, dengan peserta sebanyak 180 peserta.

1. Pelatihan vocational/keterampilan teknis bagi UMKM, dengan peserta sebanyak 450 peserta.

2. Pelatihan keterampilan teknis bagi masyarakat, dengan peserta sebanyak 150 peserta.

3. Pelatihan keterampilan teknis bagi lembaga pendidikan, dengan peserta sebanyak 90 peserta.

Deputi Menteri Bidang Sumber Daya Manusia Ir. Agus Muharram, MSP

Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM Dibidang Teknis (Vocational):

Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM Dibidang Manajerial :

1. Diklat keterampilan manajerial perpajakan diikuti 70 peserta.

2. Diklat peningkatan daya saing KUMKM diikuti 210 peserta.

3. Diklat peningkatan kapasitas SDM lembaga diklat diikuti 300 peserta.

4. Pelatihan manajerial bagi pengelola LKM diikuti 190 peserta.

5. Pelatihan manajerial kompetensi bagi manajer/pengelola KSP/USP KJK/KJKS diikuti 360 peserta.

6. Pelatihan manajerial bagi asesor dari Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan fasilitator dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Profesi (LDP) diikuti 60 peserta.

7. Diklat Koperasi Skala Besar diikuti 120 peserta.

111

112


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono SME Tower Jakarta - 2 Februari 2011


113

114


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru

Pada tahun 2011, Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan guna penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru. Kegiatan tersebut antara lain :

a. Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) bertujuan mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 Februari 2011 di SME Tower Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan, dihadiri Presiden Republik Indonesia Bapak DR. Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua MPR Bapak Taufik Kiemas, pimpinan Lembaga Tinggi Negara, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Akademisi, Praktisi, dan Wirausaha.

b. Pelatihan Nasional Kewirausahaan (PNK) bertujuan meningkatkan motivasi berwirausaha di kalangan masyarakat. Pelatihan berlangsung pada 14-15 Juni 2011 serentak Indonesia dibuka Menteri Negara Koperasi dan UKM di SME Tower Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Pada kesempatan yang sama berlangsung wawancara videoconference dengan beberapa daerah yang diikuti 2.094 peserta.

c.

d. Gelar informasi pendidikan perkoperasian Indonesia bertujuan memberikan informasi tentang keberadaan sarana dan prasarana lembaga diklat perkoperasian sektor formal, informal, dan nonformal pada 1-3 Desember 2011 di SME Tower Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti 15 lembaga dari perguruan tinggi swasta (PTS), lembaga diklat informal, lembaga diklat formal, dan UPTD.

e. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bertujuan mengembangkan SDM KUKM di bidang perdagangan ritail dan bidang ekspor. Pada tahun 2011 telah menghasilkan 2 SKKNI, yaitu ritail modern dan UMKM ekspor. Proses penyusunan tersebut melalui 3 prakonvensi regional dan 1 konvensi nasional.

Program magang nasional bagi pemuda bertujuan memberikan pemahaman mengenai sektor atau bisnis yang digeluti perusahaan tempat magang dan menambah keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis. Sasaran dari program magang nasional ini ditujukan kepada pemuda pengangguran dan yang sudah terjun melakukan dunia usaha. Kegiatan pertama diikuti 250 peserta magang, yang ditempatkan pada 38 perusahaan Jabodetabek pada 1-30 November 2011.

Menteri Negara Koperasi dan UKM menerima Penghargaan Ciputra Award 2011 pada acara HUT ke- 30 Group Ciputra, Jakarta - 11 Oktober 2011

115

116


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


TPKU Industri Konveksi PMDS Palopo

Menteri Negara Koperasi dan UKM Mengunjungi TPKU Industri Konveksi Pondok Pesantren Al Hidayah Jambi

Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU)

Upaya menumbuhkan wirausaha baru ditempuh melalui kegiatan Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha (TPKU) pada Lembaga Pendidikan Pedesaan. Pada tahun 2011, telah direalisasikan fasilitas sarana pelatihan sebanyak 95 unit meliputi:

1. Pengembangan TPKU Bengkel Sepeda Motor;

2. Pengembangan TPKU Bengkel Elektronik;

3. Pengembangan TPKU Industri Konveksi;

4. Pengembangan TPKU Industri Kerajinan;

5. Pengembangan TPKU Pengolahan Produk-Produk Pertanian;

6. Pengembangan TPKU lainnya.

117

118


Menteri Negara Koperasi dan UKM didampingi dengan Deputi Menteri Bidang Pengembangan SDM menutup dan melepas tanda peserta Program Magang Nasional Jakarta - 6 Desember 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


119

120


Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan pengarahan pada acara Pelatihan Kewirausahaan dan Penyerahan bantuan permodalan kepada Koperasi untuk pengembangan Wirausaha Pemula. SME Tower Jakarta - 6 April 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


121

Pemberian Modal Awal Wirausaha Pemula

Dalam rangka menunjang gerakan nasional kewirausahaan telah direalisasikan rintisan kegiatan bantuan permodalan koperasi untuk menumbuhkan wirausaha pemula dengan alokasi dana sebesar Rp.7 Milyar untuk 7 koperasi yang berstatus koperasi primer nasional. Bantuan permodalan ini diperuntukan sebagi modal awal (start up capital) wirausaha pemula yang telah memperoleh pelatihan kewirausahaan.

Selama satu tahun pencanangan Gerakan Kewirausahaaan Nasional (GKN) oleh Presiden RI, telah meningkatkan jumlah wirausaha sebesar 1,56% dari sebelumnya sebesar 0,24 % dan ditargetkan pada tahun 2014 mencapai 2,5%.

122


Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan pengarahan pada acara Penyerahan Surat Keterangan Peserta Pelatihan Peningkatan Pemahaman Perkoperasian bagi Anggota Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama. Jakarta - 11 Oktober 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


123


124


125

Laporan Tahun 2011

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

Menteri Negara Koperasi dan UKM mengunjungi pengrajin lampu hias Cianjur

126


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

127


Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM

a. Pendampingan Penerapan Standar Mutu KUMKM

1. Pendampingan penerapan standar mutu SNI/ISO, Halal dan HKI (hak cipta, merk, paten, rahasia dagang, desain produk, desain tata letak sirkuit terpadu) kepada KUMKM bertujuan meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penerapan standar mutu bagi UMKM dalam upaya mewujudkan UMKM yang berorientasi kualitas dan mempunyai daya saing dalam menghadapi persaingan global. 2. Kegiatan pendampingan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BSN untuk SNI/ISO, dengan Ditjen HKI untuk penerapan HKI sedangkan untuk Penerapan Halal dengan Kementerian Agama, LP-POM MUI dan B-POM. 3. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun, untuk tahun 2011 pendampingan SNI/ ISO, HKI dan Halal dilaksanakan bagi 500 UMKM. Sebagai tindak lanjut dari pendampingan tersebut dilaksanakan pemberian insentif untuk pendaftaran Sertifikat Merk Dagang bagi 100 UMKM bidang makanan, minuman dan kerajinan tangan dan insentif pendaftaran Sertifikat Halal bagi 130 UMKM.

b. Peningkatan Produktivitas KUMKM melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna

1. Memfasilitasi bimbingan dan konsultasi penerapan teknologi tepat guna kepada 350 UMKM di 6 propinsi.

2. Merealisasikan bantuan peralatan pembangunan demplot percontohan penerapan teknologi tepat guna untuk pengembangan usaha UMKM untuk pengolahan arang tempurung kelapa, sagu, jamur, garam dan biogas ramah lingkungan melalui 11 Koperasi di 6 Propinsi (Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sulsel) sebesar Rp. 1.155.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah).

Deputi Menteri Bidang Pengembangan dan Rekstrukturisasi Usaha DR. Ir. Choirul Djamhari, MSc

128


Laporan Tahun 2011

Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)

a. Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) atau Bisnis Development Services-Provider (BDS-P) merupakan mitra pemerintah sebagai pendamping dalam mengembangkan usaha KUMKM melalui penyediaan layanan pengembangan bisnis termasuk manajemen, keuangan, maupun kelembagaan KUMKM. Pemberdayaan LPB/ BDS-P difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kompetensi dan mensinergikan keseluruhan potensi LPB/BDS-P. Disamping memberikan layanan kepada KUMKM, LPB/BDS-P juga mendampingi para wirausaha baru perorangan maupun yang tergabung dalam koperasi.

b. Pemerintah telah menerbitkan Inpres No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu agenda paket kebijakan tersebut, penyempurnaan kebijakan di bidang layanan pengembangan bisnis atau Business Development Service (BDS) bagi KUMKM. Kementerian Koperasi dan UKM memperoleh mandat menyempurnakan kebijakan di bidang layanan pengembangan bisnis. Mandat itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2008 tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development Service Provider (BDS-P) untuk pengembangan KUMKM. c. Pada Tahun 2011 Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong peningkatan kemampuan LPB/BDS-P dengan kegiatan antara lain :

1. Bimbingan dan Temu Konsultasi LPB/BDS-P dengan KUKM yang bertujuan membangun sinergi konsultan pendamping LPB/BDS-P dengan KUMKM binaan, menyebarluaskan informasi tentang peran dan fungsi LPB/BDS-P dalam memberikan layanan mengembangkan usaha KUMKM, meningkatkan jaringan kerja sama antara konsultan pendamping LPB/BDS-P dengan lembaga keuangan, non keuangan, dan stakeholders lainnya dan memperluas layanan LPB/BDS-P kepada KUMKM binaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan 100 LPB dan 200 KUMKM di 10 provinsi yaitu, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Aceh, Babel, NTB, dan Bali. 2. Peningkatan Kerja Sama Kemitraan LPB/BDS-P bertujuan meningkatkan koordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, HIPPMI, Perguruan Tinggi, Dewan Pengurus Nasional Asosiasi BDS Indonesia dan Asosiasi BDS Indonesia Wilayah Provinsi dalam pengembangan LPB/BDS-P untuk pengembangan usaha KUMKM binaan LPB/BDS-P. Selain itu, mengoptimalkan sosialisasi kebijakan dan program Kementerian Koperasi dan UKM dalam peningkatan aktifitas LPB/BDS-P, melakukan pendampingan Koperasi dan UKM binaan dan meningkatkan aktivitas LPB/BDS-P di Wilayah Provinsi dalam pendampingi Koperasi dan UMKM. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di 10 provinsi yaitu, Sumatera selatan, Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Aceh, Babel, NTB, dan Bali dan diikuti oleh 200 LPB/BDS-P

Laporan Tahun 2011


129

3. Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Kompetensi Konsultan Pendamping LPD/BDS-P dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas LPB/BDS-P melakukan layanan pengembangan bisnis KUMKM. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan bagi 80 LPB/BDS-P. Muatan kegiatan tersebut memberikan pemahaman tentang berbagai hal antara lain :

a. Skema pengembangan usaha potensial bagi Koperasi dan UMKM yang dapat dijadikan alternatif dan pilihan dalam pengembangan usaha Koperasi dan UMKM binaan.

b. Strategi pengembangan kelembagaan LPB/BDS-P.

c. Standar kompetensi konsultan/pendamping LPB/BDS-P dalam pengembangan usaha Koperasi dan UMKM.

d. Sinergi dan Kerjasama Implementasi Program dengan Asosiasi BDS Indonesia.

e. Kebijakan dan program Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan LPB/BDS-P.

4. Insentif bagi Konsultan Pendamping LPB/BDS-P yang melakukan pendampingan akses pembiayaan Koperasi ke Lembaga Penyedia Pembiayaan.

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah :

a. Menyediakan insentif bagi Konsultan Pendamping LPB/BDS-P yang berhasil mendampingi koperasi mengakses pembiayaan kepada Lembaga penyedia Pembiayaan (Bank dan non Bank).

b. Meningkatkan aktivitas Konsultan Pendamping LPB/BDS-P dalam pengembangan bisnis yang dapat diakses Koperasi dan UMKM melalui Pola Pendampingan.

c. Meningkatkan jumlah Koperasi dan UMKM memperoleh layanan pengembangan bisnis oleh Konsultan Pendamping LPB/BDS-P.

d. Memfasilitasi koperasi untuk mengakses sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank, sehingga mampu meningkatkan volume usaha dan pendapatan.

130


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Perincian atas pembiayaan yang diperoleh koperasi melalui pendampingan oleh konsultan pendamping sebagaimana tabel di bawah ini: NO.

PROVINSI

KOPERASI

PEMBIAYAAN

1

500,000,000

1

150,000,000

Banten

2

450,000,000

4

DKI Jakarta

2

1,700,000,000

5

Jawa Barat

35

23,445,401,985

6

Jawa Tengah

11

6,830,000,000

7

Jawa Timur

7

4,650,000,000

8

Gorontalo

1

400,000,000

60

38,125,401,985

I

Aceh

2

Jambi

3

JUMLAH PESERTA

Menteri Negara Koperasi dan UKM meresmikan Pusat Studi Pendampingan Koperasi dan UMKM (PSP-KUMKM) Universitas Sebelas Maret. Surakarta - 28 Juni 2011

131

132


Menteri Negara Koperasi dan UKM mengunjungi pengrajin rotan Palu Sulawesi Tengah - 30 November 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


133

134


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Pendampingan

Pendampingan Pengembangan Sistem Informasi Bagi KUKM

a. Penumbuhan wirausaha baru merupakan upaya strategis untuk meningkatkan jumlah UMKM produktif yang diharapkan memberikan dampak pada peningkatan daya saing UMKM. Beberapa strategi dilakukan untuk penumbuhan wira usaha baru, di antaranya melalui kemitraan dengan dunia usaha.

Pendampingan pemanfaatan internet untuk e-commerce dan desain produk bagi KUKM sentra telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Target pendampingan untuk meningkatkan akses informasi terhadap pasar, bahan baku, dan desain produk bagi 265 KUMKM dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pelaku usaha produktif yang memiliki produk siap jual yang berdaya saing.

2. Memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan transaksi bisnis UMKM kerajinan dan furniture sehingga dapat memperluas pasarnya;

3. Memiliki usaha yang berkaitan dengan desain kreatif seperti, kerajinan, kayu, bambu dan rotan serta usaha kreatif lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan berkoordinasi dan konsultasi bersama pihak terkait, di antaranya pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, universitas, akademisi, dan praktisi yang berpengalaman di bidangnya.

Dunia usaha (perusahaan mitra) diharapkan dapat melakukan proses tranformasi pengetahuan dan manajemen kepada kelompok KUMKM mitra binaan. Dimulai dengan sebagai pemasok bahan baku sampai duplikasi bisnis atau munculnya bisnis baru yang terkait dengan bisnis perusahaan induk. Di samping pemerintah, peranan perusahaan besar diminta memberikan dukungan kepada UMKM. Upaya tersebut dengan menyisihkan sebagian keuntungan bersih perusahaan lewat corporate social responsibility (CSR) kepada UMKM. Dukungan CSR perusahaan besar sebagai bentuk imbal balas atas dukungan UMKM terhadap pertumbuhan perusahaan besar. Oleh karena itu, UMKM dan perusahaan besar harus selalu bekerjasama agar memanfaatkan peluang-peluang demi pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat.

b. Program pemberdayaan wirausaha baru dilakukan melalui :

1. Koordinasi Bimbingan dan Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Baru melalui pendampingan

Koordinasi Bimbingan dan Fasilitasi Pengembangan Wirausaha Baru dilakukan melalui dinas terkait, BUMS, BUMN dan stakeholder lainnya. Pelaksanaannya dilakukan di 10 provinsi dengan melibatkan 200 KUMKM di provinsi yaitu, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawewi Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan

2. Bimbingan Pengembangan Wirausaha Baru Melalui Pendampingan

Bimbingan Pengembangan Wirausaha Baru dilakukan melalui transformasi pengetahuan dan manajemen usaha kepada 350 wirausaha baru yang tersebar di 10 provinsi yaitu, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawewi Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan. Kegiatan ini dengan fasilitasi bimbingan manajemen dan bisnis plan dan pendampingan oleh UMKM sukses kepada wira usaha baru dibidang usaha sesuai potensi daerah.

Dalam realisasinya target 265 KUKM berhasil dicapai dengan rincian:

NO.

KEGIATAN

I

Pendampingan Pemanfaatan Internet untuk e-commerce bagi KUKM Sentra

II

Desain Produk Bagi KUKM Sentra

PROVINSI

JUMLAH

Sumatera Barat

50

Bali

50

Sulawesi Tenggara

50

Kalimantan Barat

50

Sulawesi Selatan

65

135

136


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Program Pengembangan Usaha UKM Sentra melalui KSP/USP Koperasi di Daerah Tertinggal

Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah baik propinsi maupun Kabupaten/Kota. Namun demikian, pembangunan daerah tertinggal tidak mungkin cepat berhasil tanpa dukungan dan kerja keras para pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk dukungan Pemerintah Pusat yang berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Oleh sebab itu Kementerian Koperasi dan UKM sebagai salah satu kementerian/lembaga yang mempunyai sebagian tugas-tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan Koperasi dan UKM, mengambil peran turut mendukung menurunkan angka penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan melalui pemberdayaan Koperasi dan UKM di daerah tertinggal dengan sentuhan program permodalan dan capacity building untuk memacu dan memicu Koperasi dan UKM agar exis dan lebih berkembang dengan baik di masyarakat daerah tertinggal.

Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2011 melanjutkan merealisasikan dana bantuan sosial Program Pengembangan Kemandirian UKM Sentra Melalui KSP/USP Koperasi di Daerah Tertinggal di 5 Provinsi yaitu; Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku, dimana pada tahun sebelumnya Provinsi Jawa Barat, DIY, Jawa Timur, Lampung dan Bengkulu. Dengan demikian jumlah Kabupaten yang telah difasilitasi sampai dengan tahun 2011 sebanyak 55 Kabupaten dengan nilai dana sebesar 2,3 milyar.

Menteri Negara Koperasi dan UKM mengunjungi UKM Sentra Tenun, Palu Sulawesi Tengah - 30 November 2011

137


138

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK

Menteri Negara Koperasi dan UKM pada acara Lounching Pengembangan Produk Batik Warna Alam melalui pendekatan OVOP

140


Deputi Menteri Bidang Pengkajian UKMK Ir. I Wayan Dipta, MSc

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah Dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP) Melalui Koperasi

Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 Tentang Percepatan Sektor Riil dan Pembangunan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tanggal 8 Juni 2007 mengamanatkan pengembangan sentra melalui pendekatan One Village One Product (OVOP).

Pengembangan produk unggulan dengan pendekatan OVOP ini dilakukan melalui koperasi, agar bukan orang per orang saja yang diuntungkan. Sebaliknya, masyarakat banyak dapat memetik manfaat kegiatan ini.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan komoditas unggulan daerah yang melibatkan koperasi setempat. Meningkatkan pendapatan petani/perajin anggota koperasi melalui peningkatan nilai tambah produk untuk pasar lokal dan ekspor.

Sejak tahun 2008, telah dilakukan kegiatan rintisan komoditas hortikultura di sejumlah lokasi. Koperasi Mitra Tani Parahiyangan, Cianjur, Jawa Barat dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bahari Tunas Mandiri, Bangli, Bali untuk tanaman jeruk kintamani, manggis, melon, pepaya Taiwan,dan kopi luwak. Koperasi Martenadi di Kabupaten Badung, Bali untuk komoditas sayuran organik dan sayuran unggul asparagus, baby buncis, dan tomat cherry.

Pada tahun 2011 terdapat 8 produk unggulan daerah yang dicanangkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM, antara lain:

a. Jeruk Kalamansi, Provinsi Bengkulu;

b. Batik Tulis, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;

c. Nanas, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;

d. Bordir, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

e. Kopi Organik, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;

f. Kakao, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

g. Tenun Cual, Provinsi Bangka Belitung;

h. Bawang Goreng, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

141

142


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

Menteri Negara Koperasi dan UKM menanam Pohon Jeruk Kalamansi pada acara launching Produk Unggulan Daerah melalui pendekatan OVOP, Bengkulu - 18 Januari 2011

Menteri Negara Koperasi dan UKM pada acara Lounching Pengembangan Produk Bawang Goreng melalui pendekatan OVOP, Palu - 30 November 2011


143

144


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Menteri Negara Koperasi dan UKM pada acara Lounching Pengembangan Produk Tenun Cual melalui pendekatan OVOP, Bangka Belitung - 14 September 2011

145

146


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Penelitian Koperasi Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah Rintisan Pemberdayaan Koperasi dalam Pengadaan Gabah

Kajian Isu-isu Strategis/Aktual tentang KUMKM

Untuk meningkatkan peran Koperasi sebagai Mitra Bulog dalam pengadaan pangan, khususnya pengadaan gabah, maka Kementerian Koperasi dan UKM melakukan kegiatan Rintisan Model Koperasi dalam Pengadaan Gabah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 (dua) lokasi yaitu Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan atau tanggapan terhadap isu–isu strategis dan aktual tentang KUMKM yang berkembang selama tahun anggaran yang sedang berjalan. Adapun ringkasan hasil kajian isu-isu strategis/aktual tentang KUMKM sebagai berikut :

Rintisan di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Warga, Desa Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang dengan memberikan Bansos untuk pengadaan sarana dan prasarana gabah berupa: 1 unit mesin penggerak Rice Milling Unit (RMU) berkekuatan 4 (empat) PK merk Fuso; Pembangunan dudukan RMU agar tidak goyah/stabil; perbaikan 1 unit polisher; 1 unit pemecah kulit gabah. Produktifitas pengadaan gabah menjadi semakin meningkat, dari yang semula mengolah gabah sebanyak 90 Kg membutuhkan waktu selama 3 hari, sekarang hanya satu hari saja. Dari sisi tenaga kerja juga mengalami efisiensi, dimana dulunya untuk menangani unit RMU membutuhkan 4 orang (karena harus diangkut menggunakan tenaga manusia), sekarang hanya 2 orang.

1. Pasokan Bahan Baku Benang

Rintisan di Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan oleh KUD Maccini Baji, Kab. Gowa dengan memberikan Bansos untuk pengadaan sarana dan prasarana gabah berupa: 1 unit mesin polisher baru. Dengan adanya mesin polisher baru, beras jadi lebih berkualitas (putih, bersih), sehingga hasilnya dapat dijual untuk konsumen menengah ke atas melalui pasar swalayan.

Replikasi dan Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dibidang Agroekoturisme Undang-Undang nomor 10 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Kepariwisataan secara eksplisit telah mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan perhatian dan dukungan kebijakan kepada Koperasi dan UMKM agar berperan di sektor pariwisata. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan Replikasi dan Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dibidang Agroekoturisme yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara. Rintisan Replikasi di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) “PARTAMAS”, Kab. Banyumas, dan diberikan bantuan sosial sebesar Rp.182.000.000,- untuk renovasi kendaraan roda empat yang berfungsi untuk mengantarkan wisatawan ke objek wisata Pancuran Tujuh, Owabong (Purbalingga) Teluk Penyu (Cilacap), Waduk Mrican (Banjarnegara) dan wisata agro di Wonosobo. Selain itu, bantuan tersebut digunakan juga untuk pengembangan sarana permainan anak-anak, fasilitas penunjang bioskop 4 dimensi, papan informasi, Waserda, dan Mesin Foto Copy di lokawisata Baturaden. Rintisan Replikasi di Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) “KARYA BERSAMA” Desa Kanonang, Kec. Kawangkoan Barat, Kab. Minahasa, dengan pemberian bantuan sosial sebesar Rp.182.000.000,- yang dipergunakan untuk sarana penunjang pariwisata permainan anak-anak (mandi bola, dan kereta mini), outlet souvenir, generator set, mesin pemotong rumput, dan balai pertemuan di Desa Wisata terpadu Walelang.

a. Kelangkaan pasokan disertai lonjakan harga bahan baku benang untuk industri TPT, di Kota Bandung dan sekitarnya, ditengarai juga disebabkan adanya spekulan yang “bermain”. b. Selain itu, diidentifikasi terdapat beberapa permasalahan lain, yaitu: - para perajin umumnya masih tradisional, sehingga hanya dapat memproduksi produk yang diperuntukkan bagi konsumen menengah bawah. - pangsa pasar yang masih terbatas dan perlu dikembangkan lebih lanjut. - keterbatasan modal UMKM yang terbatas, sehingga kontinuitas kegiatan usahanya (cash flow) hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek. 2. Study on Enhancing The Implementation of ASEAN Agreements a. Relevansi UMKM dalam kerangka ASEAN di bidang investasi adalah adanya peraturan yang berkaitan dengan investasi tertutup (dapat dilakukan melalui kemitraan dengan UMKM). b. Dalam implementasinya, kegiatan kemitraan antara UMKM Indonesia dengan pengusaha ASEAN sudah berjalan, seperti pada pengembangan produk hortikultura di Riau dan Sumatera Utara. c. Penetapan skim investasi melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 masih tetap relevan dalam rangka pemberdayaan UMKM, dengan pertimbangan : - Skim investasi ini memberikan peluang bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015; - ASEAN memiliki forum untuk mendorong skim investasi, seperti : SMEWG, ACEDAC, BIMP-EAGA, dan IMTGT (proyek ASEAN dalam pengembangan produk hortikultura di Riau) d. Strategi untuk mengimplementasikan skim investasi ini adalah : - Mensosialisasikan skim investasi di sektor UMKM pada forum-forum SMEWG, ACEDAC, BIMP-EAGA, dan IMTGT; - Potensi investasi yang melibatkan UMKM perlu dikemas dan didukung pemerintah, misalnya: pengembangan flagship project dalam forum BIMP-EAGA untuk komoditas rumput laut, peternakan ayam, agroekoturisme, pengembangan kemitraan kambing Ettawa dalam forum ACEDAC (Johor dan Indonesia); c. Pemberian insentif, fasilitasi, dan perlindungan bagi UMKM yang melakukan kemitraan; d. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian implementasi skim investasi yang melibatkan sektor UMKM oleh pemangku kepentingan.

147

148


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Penelitian UKM Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah 3. Pengembangan Koperasi Skala Besar (KSB) di Provinsi Banten

Terdapat 3 (tiga) koperasi yang layak dan berpotensi menjadi Koperasi Skala Besar di Provinsi Banten yaitu:

a. Kopti Serang dengan core business usaha tahu tempe.

Pengembangan Inkubator Model Pembinaan dan Pengembangan Inkubator merupakan penjabaran dari Inpres No.11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2011 pada 06 Juni 2011. Dalam kerangka ASEAN pada pertemuan Leaders di Hua Hin, Thailand, para pemimpin ASEAN sepakat mengembangkan Inkubator Bisnis di setiap negara. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koperasi dan UKM membuat Rintisan Model Inkubator Bisnis di 4 Perguruan Tinggi:

b. KUD Mina Samudera antara lain mengelola 4 unit usaha : unit pelelangan ikan, unit pengadaan solar bagi nelayan, unit kedai pesisir, dan unit simpan pinjam Swamitra. c.

Koperasi Satria Ardhia Mandiri (Kosami) merupakan koperasi karyawan PT Angkasa Pura, mempunyai core business di bidang labour provider yaitu penyedia jasa tenaga kerja untuk Bandara Soekarno Hatta di bidang security, staf, office boy, dan lain-lain. Sedangkan unit bisnis yang lain adalah Waserda, perjalanan haji/umroh, simpan pinjam, dan lain-lain.

a. IPB Inkubator Model Agroindustri dan Green Energy;

b. ITB Inkubator Model Manufacturing;

c. ITS Inkubator Model Industri Kreatif (ICT);

d. Unibraw Inkubator Model Agrobisnis;

Pada tahun 2011 telah dilakukan serangkaian kegiatan yang meliputi:

a. seleksi tenant lulusan perguruan tinggi dan masyarakat umum sebanyak 5 (lima) tenant yang akan dijadikan model untuk pengembangan inkubator;

b. Temu bisnis bagi tenant yang telah terpilih untuk memperkuat akses tenant terhadap pembiayaan dan pengembangan produk, yang melibatkan lembaga perbankan, LPDB - KUMKM dan Perusahaan BUMN yang terkait dengan dana PKBL;

c.

d. Pembahasan Payung Hukum, dalam bentuk Peraturan Presiden tentang Pengembangan Inkubator Bisnis yang telah dibahas pada tingkat Kemenko Perekonomian dengan hasil konsep final Perpres tentang Pengembangan Inkubator Bisnis.

4. Revitalisasi Koperasi di Indonesia

Secara umum revitalisasi koperasi yang diperlukan berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu:

a. Revitalisasi koperasi terkait peraturan perundang-undangan

b. Revitalisasi koperasi terkait kebijakan pemberdayaan koperasi

c. Revitalisasi koperasi yang terkait dengan strategi pemberdayaan koperasi.

d. Revitalisasi koperasi pada operasionalisasi pemberdayaan koperasi terkait dengan aspek kebijakan dan implementasinya, kelembagaan, dan usaha koperasi.

Pameran Produk Tenant Binaan, antara lain: pameran Food and Packaging di Tower UKM, KSN Expo 2011 bertempat di Jakarta Convention Centre (JCC), pameran yang di selenggarakan oleh Ikatan Alumni ITS (IKA-ITS) di Jakarta Convention Centre, pameran yang diselenggarakan di Landmark Convention Center (LCC) Bandung, pameran yang diselenggarakan di Balaikota Malang, pameran Simposium Nasional Pengembangan UKM Inovatif melalui Inkubator Bisnis di IPB International Convention Center (IICC) Bogor;

149

150


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Menteri Negara Koperasi dan UKM sebagai pembicara pada acara Simposium Nasional Bogor - 10 Desember 2011

151

152


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Rintisan Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima Pangan/Kuliner

Peningkatan Peran Triple Helix dalam Pengembangan Industri Kreatif

Pada tahun 2009 Kementerian Koperasi dan UKM telah menghasilkan Model Pengembangan PKL yang terkonsentrasi dan model pengembangan PKL yang tersebar. Pada tahun 2011, Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan ujicoba/penerapan Model Pengembangan PKL tersebut melalui Rintisan Model Pengembangan PKL Pangan/kuliner.

Pengembangan industri kreatif telah menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Terdapat 14 Sub-sektor yang tergolong dalam ekonomi industri kreatif, yaitu: fesyen, kerajinan, periklanan, desain, penerbitan dan percetakan, arsitektur, musik, televisi dan radio, layanan komputer dan piranti lunak, riset dan pengembangan, pasar seni dan barang antik, permainan interaktif, film, video & fotografi, seni pertunjukkan.

Rintisan Model Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pangan/kuliner di laksanakan di Kota Bogor yang meliputi 4 Zona yaitu: Bina Marga, Ekalokasari, Gang Selot dan Bangbarung Raya. Sesuai dengan hasil survei lapang serta sarasehan yang memotivasi pembentukan koperasi, maka telah terbentuk dua Koperasi yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Pedagang Bineka (Zona Bina Marga, Ekalokasari) dan KSU Pedagang Selobang (Zona Gang Selot dan Bangbarung Raya). KSU Pedagang Bineka beranggotakan 44 orang PKL. Sedangkan KSU Pedagang Selobang beranggotakan 46 orang PKL.

Pengembangan industri kreatif tidak terlepas dari peran triple helix sebagai penggerak ide, kreativitas, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinergi dari Triple Helix yang terdiri dari kalangan Akademisi (Intelectuals), Pengusaha (Business) dan Pemerintah (Government), disebut sebagai Sistem Triple Helix (di Indonesia dikenal sebagai konsep ABG). Sistem ini diposisikan sebagai penggerak lahirnya ide dan kreativitas bagi tumbuhnya ekonomi kreatif, sehingga menghasilkan industri kreatif yang andal dan berkelanjutan. Sinergi dari Triple Helix diharapkan dapat menciptakan inovasi baru pada industri kreatif.

Sebagai dukungan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah memberikan bantuan berupa fasilitasi pembiayaan berupa bantuan sosial pengembangan koperasi di daerah perkotaan dan pedesaan. Bantuan berupa sarana usaha PKL pangan/kuliner kepada 10 PKL pangan/kuliner KSU Pedagang Selobang, serta bantuan sosial berupa sarana usaha PKL pangan/kuliner bagi KSU Pedagang Bineka.

Pada tahun 2011, Kementerian Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, telah melaksanakan penerapan Action Plan yang disusun pada tahun 2010, termasuk meningkatkan Capacity Building. Implementasi action plan tersebut di D.I Yogyakarta (Kab. Bantul), Jawa Timur (Kab. Pacitan), dan Bali (Kab. Bangli). Sebagai pelaksana, telah dibentuk Tim Pokja Kegiatan Peningkatan Peran Triple Helix dalam Pengembangan Industri Kreatif Tahun 2011 (Gerabah-Bantul, Batik-Pacitan dan Bambu-Bangli). Guna meningkatkan kapasitas UMKM industri kreatif subsektor kerajinan, maka dilaksanakan pula kegiatan sebagai berikut : 1) Pelatihan Desain Anyaman Bambu di Kabupaten Bangli; 2) Pelatihan desain gerabah/Keramik di Kabupaten Bantul; 3) Pelatihan Desain Batik Pewarna Alami di Kabupaten Pacitan; 4) Fasilitasi Pembiayaan melalui Bantuan Sosial Perkuatan Inovasi Desain kepada Koperasi Kerajinan Bambu “Sari Rejeki” (Kabupaten Bangli) dan Koperasi Wanita Kerajinan Batik “Canting Jaya” (Kabupaten Pacitan) serta Koperasi Kerajinan Gerabah/Keramik “Setya Bawana” (Kabupaten Bantul).

153


154


Laporan Tahun 2011

155

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR (LPDB-KUMKM)

156


Direktur Utama LPDB-KUMKM Ir. Kemas Danial, MM

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Penyaluran Dana Bergulir LPDB-KUMKM Tahun 2011

Total penyaluran dana bergulir tahun anggaran 2011 sampai 31 Desember 2011 mencapai Rp.1.014.423.114.339,- atau 101,44% dari target RBA tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000.000.000,-

Dana bergulir tahun 2011 telah tersalurkan kepada 102.032 UMKM atau tercapai 126,13% dari target 80.896 UMKM. Pelaksanaan penyaluran melalui 18 mitra koperasi sekunder, 619 mitra koperasi primer langsung, 9 mitra perusahaan modal ventura, dan mitra perbankan di 32 provinsi. Sejak semester II tahun 2011, manajemen memprioritaskan penyaluran dana bergulir kepada koperasi di wilayah Indonesia Timur. Wilayah ini menjadi prioritas karena penyerapan dana bergulir masih cukup rendah.

Sejak September 2008 hingga 31 Desember 2011 telah disalurkan pinjaman/pembiayaan sebesar Rp.1.670.876.704.443,- kepada 238.776 UMKM melalui 38 Mitra Koperasi Sekunder, 852 Mitra Koperasi Primer Langsung, 66 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Bank, serta 10 UKM Strategis. Dari pengelolaan dana tersebut telah mampu menyerap sebanyak 373.740 tenaga kerja.

Dari penyaluran tersebut, Non Performing Loan (NPL) LPDB-KUMKM sampai dengan 31 Desember 2011 berfluktuasi sebesar 0,18-0,51%, jauh di bawah batas toleransi sebesar 15% sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2011.

Selain penyaluran, pencapaian realisasi pengalihan dana bergulir dari Satker Kementerian Koperasi dan UKM selama tahun 2011 sebesar Rp.101.807.521.777, dan pengalihan tahun 2007-2010 sebesar Rp.469.129.747.057,- sehingga total pengalihan dana bergulir per 31 Desember 2011 sebesar Rp.570.937.268.333,- atau pencapaiannya 47,11% dari Nilai Realisasi Bersih (NRB) dana bergulir sebesar Rp.1.211.877.557.378,-

157

158


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Good Government Governance dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

LPDB-KUMKM

Dalam rangka mencapai Good Government Governance (GGG) dan mencegah tindak pidana korupsi, LPDB-KUMKM telah mengambil langkah-langkah strategis antara lain (1) melakukan MoU dengan Kepala Dinas yang membidangi KUMKM di Provinsi seluruh Indonesia, MoU dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan penandatanganan Pakta Integritas di depan Pejabat KPK; (2) membentuk call center 24 jam, Web pengaduan Halo LPDB pada www.danabergulir.com, Kotak Pos Pengaduan 4370, Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat pada loby kantor LPDB Jl.Letjend. MT.Haryono Kav.52-53 Jakarta, dan pemasangan simbol dan ajakan anti korupsi pada setiap lantai gedung LPDB. Laporan keuangan LPDB-KUMKM tahun 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di BPK dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Terkait dengan pencapaian tersebut, LPDB-KUMKM telah memperoleh ISO 9001 : 2008 pada tanggal 02 Desember 2011 sebagai wujud salah satu misi manajemen LPDB dalam rangka meningkatkan sistem Total Quality Management (TQM) secara terpadu untuk mencapai pelayanan world class.

MOU Pemanfaatan Dana dan Fasilitas Kredit

Dalam rangka memperluas akses sumber permodalan bagi KUMKM melalui sumber Non APBN, telah dilakukan kerjasama antara LPDB-KUMKM dengan PT Bank Mandiri, PT BNI, PT BTN, PT BUKOPIN, PT Jamsostek, dan Perum Pegadaian.

Menteri Negara Koperasi dan UKM menyaksikan MoU LPDB KUMKM dengan tiga perbankan dan Perum Pegadaian Jakarta - 6 Desember 2011

159


160

Laporan Tahun 2011

Lembaga Layanan Pemasaran (LLP-KUKM)

Menteri Negara Koperasi dan UKM mengunjungi pameran kerajinan KUKM Kalimantan


161

162


Direktur Utama LLP-KUKM Ir. Yuana Sutyowati Bernas, MM

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pengembangan UKM Gallery

Kategori produk KUMKM yang ditampilkan dalam UKM GALLERY sebanyak 40 produk meliputi, perlengkapan rumah tangga, pakaian muslim, perhiasan dan aksesoris, spa, keramik, batik, tenun, handycraft, buku, suvenir, wayang, makanan dan minuman. Pada tahun ini, jumlah UKM yang terlayani di UKM Gallery sebanyak 936 UKM.

Jumlah stok merchandise hingga Desember 2011 sebesar Rp.16.57 miliar atau meningkat 15,46% dibanding periode serupa tahun 2010 sebesar Rp.14,35 miliar.

Program Ekspose Produk KUKM Unggulan Daerah Di SME Tower (Paviliun Provinsi)

Program Paviliun Provinsi merupakan kerja sama LLP-KUKM dengan Pemerintah Provinsi untuk pelaksanakan program Pemberdayaan KUKM di bidang pemasaran produk, juga sebagai representasi dari promosi produk KUMKM unggulan dari seluruh wilayah Indonesia. Hingga Desember 2011, telah berdiri sebanyak 31 paviliun provinsi di SME Tower. Provinsi Kalimantan Barat dan Papua Barat telah berkomitmen untuk merealisasikan program dimaksud pada tahun 2012.

Jumlah KUMKM yang terlayani sebanyak 663 KUMKM dengan stok inventori sekitar Rp.5 miliar. Jenis jenis produk yang tersedia antara lain, batik, house hold, asesories, produk kulit, handycraft, furnitur, fashion, produk aromaterapi dan spa, serta kosmetik.

163

164


Gedung SME Tower Jakarta

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


165

166


Paviliun Provinsi Jawa Timur yang ada di SME Tower Jakarta

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

Salah satu sudut UKM Gallery yang berada di SME Tower Jakarta


167


168

PEMANTAPAN KOORDINASI

Laporan Tahun 2011

170


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Kerjasama Dalam Negeri a. Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM dan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 09/Dep.4/PKS/X/2011; Nomor: HK.1.54.10.11.08967 yang telah ditandatangani tanggal 26 Oktober 2011, berupaya mewujudkan sinergi program pemberdayaan KUMKM di bidang keamanan pangan dan meningkatkan daya saing produk KUMKM. Kerjasama ini juga diwujudkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan UKM RI, Menteri Kesehatan RI dan Kepala BPOM Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 07/NKB/M.KUKM/ III/2011, Nomor: 500/Menkes/-SKB/III/2011, Nomor: HK.08.1.54.02.11.0106 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika. b. Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah bekerjasama dengan Yayasan Dharma Bhakti Astra yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha dengan Yayasan Dharma Bhakti Astra Nomor: 185/KK/Dep.4/VII/2011; Nomor: 0220/KK/YDBA/VII/2011, dan ditandatangani tanggal 13 Juli 2011. c. Dalam rangka pengembangan kemitraan melalui fasilitasi, publikasi dan promosi produk KUKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menjalin kerjasama dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang diperkuat dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama, pada acara Peresmian SMEsCO UKM Food and Packaging Expo 2011, di SME Tower, Jakarta, tanggal 26 Oktober 2011.

MoU enam Kementerian Lembaga tentang Sinergi Kegiatan Pengembangan Rumput Laut disaksikan Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. DR. Boediono - Jakarta, 24 Februari 2011

171

172


Menteri Negara Koperasi dan UKM menyaksikan MOA INKUD DAN AX Suistanable Farming Limited Group Japan Jakarta, 19 Januari 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


173

174


MoU Antara Kementerian Koperasi dan UKM Serta Kementerian Kehutanan Dengan PBNU Jakarta - 21 Maret 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


MoU Antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian BUMN tentang Pengembangan Keterampilan Narapidana dalam bidang UMKM, Tangerang - 27 April 2011

175

176


MoU Kementerian Koperasi dan UKM dengan Majelis Ulama Indonesia Jakarta, 21 Januari 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


MoU Antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank Indonesia Tentang Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah - Jakarta, 1 April 2011

177

178


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

Kerjasama Luar Negeri a. Africa Business Seminar

Kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Luar Negeri dan ISAB (Indonesian South Africa Business) Forum dalam menyelenggarakan forum bisnis dan Africa Business Seminar pada 1 Juni 2011 di UKM Convention Centre, SME Tower, Jakarta. Penyelenggaraan forum ini bertujuan memfasilitasi tersedianya informasi peluang pasar dan tantangan bisnis di negara-negara Afrika Selatan, sekaligus memberikan informasi terkini terhadap perkembangan Afrika.

Kegiatan ini dihadiri oleh Duta Besar Nigeria untuk Indonesia, Duta Besar Somalia untuk Indonesia, Duta Besar Afrika Selatan untuk Indonesia, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Duta Besar Mozambik untuk Indonesia, Kuasa usaha ad interm Aljazair, para pejabat kedutaan besar dari negara-negara afrika tersebut. Para pelaku KUMKM, para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, para Kepala Dinas Koperasi dan UKM dari berbagai provinsi, BLU Kementerian KUKM dan Komite Afrika KADIN Indonesia.

Pembicara pada acara seminar antara lain, Duta Besar Afrika Selatan, Duta Besar Somalia, Duta Besar Nigeria dan Kuasa usaha ad interm Kedutaan Besar Aljazair yang mewakili sub-kawasan Afrika bagian Selatan, bagian Barat, bagian Timur dan bagian Utara. Inti sari pertemuan menyampaikan informasi mengenai perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta potensi dan peluang bisnis di masing-masing negara/wilayah.

Pada masa depan, penyelenggaraan forum ini akan ditindaklanjuti kegiatan konkrit di bidang bisnis sehingga dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama ekonomi dan bisnis dengan negara-negara Afrika Selatan, sekaligus upaya diversifikasi pasar dan memperluas penetrasi pasar produk KUKM.

Africa Business Seminar, SME Tower Jakarta, 1 Juni 2011


179

180


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


b. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi dengan International Cooperative Aliance (ICA).

Organisasi internasional yang telah dibentuk oleh gerakan koperasi sebagai pelaku usaha yang memiliki keunggulan komparatif sejak tahun 1895 adalah International Cooperative Alliance (ICA). Peran ICA sebagai forum kerja sama pertukaran ide, pengalaman, perhatian dan perdagangan antar koperasi sedunia menjadi penting dalam mencapai tujuan strategis ICA, yaitu meningkatkan kemampuan pelayanan koperasi terhadap anggota dan mempromosikan koperasi sebagai pelaku usaha berbasis etika yang diperlukan dalam program pembangunan.

Hasil kerja sama ICA dan Pemerintah setiap tahun yaitu, dalam hal merumuskan kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi dan masukan penting dalam penyusunan peraturan yang lebih baik bagi koperasi.

Berdasarkan kondisi di atas, Kementerian Koperasi dan UKM perlu secara berkesinambungan berpartisipasi aktif dalam kerja sama internasional melalui kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi dengan International Cooperative Alliance (ICA). Kegiatan yang dilakukan melakukan kunjungan Kerja Delegasi Kementerian Koperasi dan UKM dengan wakil-wakil dari Gerakan Koperasi ke negara Canada pada 12 -18 Oktober 2011, dengan agenda sebagai berikut :

1. Diskusi dan presentasi di KBRI Ottawa dengan mengundang pejabat instansi terkait bidang koperasi Canada dan melakukan kunjungan kerja ke berbagai koperasi di Ottawa.

2. Pertemuan dengan Credit Union Central of Canada (CUCC) untuk memberikan pemahaman bahwa sistem pelayanan jasa keuangan yang dibangun Credit Union Canada yang didasarkan atas kekuatan anggotanya dapat menjadi best practise bagi pengembangan koperasi simpan pinjam dan koperasi jenis jasa keuangan di Indonesia.

3. Kunjungan ke Canadian Cooperative Association (CCA) untuk memberikan komitmen dukungan terhadap pengembangan koperasi di Indonesia dalam mencapai target masuk ke dalam daftar Global 300 Koperasi terkemuka dunia melalui kegiatan Developing Global 300 Conference pada tahun 2012 di Indonesia. Dan mengundang CCA, ICA Global dan ICA Regional of Asia Pasific sebagai narasumber dalam Festival IYC 2012 di Indonesia.

4. Kunjungan ke Gay Lea Foods Co-operative Ltd untuk memberikan pemahaman bahwa struktur organisasi koperasi perlu dibangun secara professional sesuai kebutuhan organisasi, sehingga pelayanan kepada anggota (para peternak sapi) dapat optimal. Selain itu, sistem kepemilikan saham oleh anggota (member producers) maupun investor (investor member) dapat memperbesar permodalan koperasi dan meningkatkan keuntungan bagi anggota.

5. Kunjungan ke Expert Development Canada (EDC) dan Business Development Canada (BDC) untuk memberikan pemahaman bahwa lembaga yang dibentuk Pemerintah Canada tersebut fokus mendukung dan mengembangkan ekspor produk yang dihasilkan SME’s Cadana.

6. Kunjungan ke Mountain Equipment Co-operative (MEC) untuk memberikan pemahaman bahwa pembentukan koperasi jenis konsumen yang didasarkan atas kebutuhan dan keinginan konsumen serta menggunakan sistem membership dapat meberikan pelayanan dan manfaat langsung bagi anggota

c. Pemanfaatan Dana Hibah Counterpart-Fund Second Kennedy Round (CF-SKR)

Dalam rangka memanfaatkan dana hibah dari Pemerintah Jepang cq Kementerian Pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani kopi melalui koperasi, telah dibangun kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM. Bantuan dana hibah tersebut sebesar Rp.1.147.719.000,- telah direalisasikan pada tahun 2010 kepada 1 Koperasi di Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Bantuan ini dipergunakan untuk pengembangan pengemasan dan pemasaran. Saat ini, telah beroperasi dengan baik.

181

182


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


d. ASEAN Center for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) 1. Sidang ACEDAC ke-18 dan ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) ke13 tahun 2011 telah dilaksanakan di Manila, Philippina. Hasil sidang tersebut sebagai berikut :

2. Dalam Sidang ASEAN Sectoral Working Group on Agriculatural Cooperatives (ASWGAC) yang dilaksanakan secara back-to-back dengan Sidang ACEDAC, telah menghasilkan beberapa hal yaitu :

a. Pengembangan koperasi pertanian di pedesaan di lingkup ASEAN melalui jaringan usaha dan linkage, diharapkan dapat memainkan peran utama meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk pedesaan dan memperluas perdagangan komoditas pertanian

a. Para Pemimpin Negara anggota ASEAN menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat pelaksanaan yang efisien terhadap roadmap untuk Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama serta memperdalam integrasi regional sekaligus mengatasi tantangan global

b. Mempromosikan pengembangan sistem rantai pemasaran di negara anggota ASEAN dan mendirikan model-model demplot. Pada tahap awal akan dilaksanakan workshop proyek percontohan jaringan usaha pemasaran untuk komoditas beras di lingkup ASEAN yang akan dilaksanakan di Thailand pada tahun 2012. Untuk komoditas pertanian lainnya diharapkan dapat dilaksanakan dalam kurun 2011-2015 oleh negara-negara ASEAN

b. Perkembangan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama koperasi pertanian sebagaimana yang telah dituangkan dalam AEC Blueprint agar memperbaharui AEC Scorecard

c. Menyetujui proposal proyek baru Strengthening Capacity Building yang dibahas dalam Sidang ACEDAC ke-18. Selanjutnya disampaikan dalam Sidang SOM AMAF di Siem Reap, Cambodia sekitar akhir Juli 2011

c. Pembentukan jaringan usaha antar koperasi pertanian, ASEAN Agricultural Cooperatives Business Networking (ACBN). Diharapkan dalam mewujudkan ACBN di setiap negara anggota perlu adanya dukungan dari pemerintah.

d. Memperhatikan sidang tahunan Partnership Project among Japan and ASEAN Countries yang dilaksanakan pada tahun 2010 di Malaysia. Untuk kelanjutan proyek pada phase kedua, akan diajukan proyek proposal baru yaitu Strengthening of Capacity Building in ASEAN Countries ke Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang (MAFF) dengan periode 3 tahun.

d. Promosi koperasi pertanian merupakan bagian kegiatan yang telah dituangkan dalam AEC Blueprint. Untuk itu, perlu segera mempercepat pelaksanaan kegiatan-kegiatannya dan dituangkan dalam AEC Scorecard dan Strategic Plan Action (SPA) 2011-2015. Oleh sebab itu, setiap negara anggota perlu mendukung pengembangan koperasi pertanian dalam rangka mewujudkan masyarakat AEC tahun 2015

e. Sidang ACEDAC ke-19 dan ASWGAC ke-14 akan diselenggarakan di Thailand. Dalam sidang ini diharapkan setiap delegasi agar mengikutsertakan koperasi pertanian.

183

184


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

e. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2011 yaitu turut berpartisipasi pada Forum Kerjasama Internasional APEC antara lain :

a. Asia Pacific Economic Cooperation Small and Medium Enterprises Working Group (APEC SMEWG) ke-32 di Big Sky-Montana, Amerika Serikat.

b. APEC Symposium on Enchancing SME Capacity of Managing the Risk Associated with Trade Liberalization di Taiwan, China Taipei.

c. APEC SMEWG Meeting ke-33 di Bangkok-Thailand.

d. Menyelenggarakan workshop APEC SME Crisis Management di Jakarta dan menyelenggarakan APEC Workshop and Training “The Role of Business Incubators in Developing Green Technology Based SMEs” di Yogyakarta. Pertemuan SMEWG 32 menyepakati lima tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi hambatan perdagangan yaitu :

1. Menyiapkan item agenda “Mengatasi hambatan untuk meningkatkan ekspor UKM dalam agenda SMEWG tahun ini.

2. Menangani hambatan perdagangan dalam rencana aksi dari Rencana Strategis SMEWG yang akan dirumuskan dalam pertemuan SMEWG berikutnya di Bangkok, terutama pada aspek prioritas yaitu Internasionalisasi UKM.

3. Merumuskan “Pedoman Menciptakan Lingkungan yang kondusif bagi UKM Ekspor”, dimana mengatasi hambatan-hambatan perdagangan merupakan bagian penting.

4. Menyelenggarakan Simposium APEC mengenai Peningkatan Kapasitas UKM dalam Mengatasi Resiko terkait dengan Liberalisasi Perdagangan untuk mengetahui cara mengatasi resiko perdagangan serta mengatasi hambatan perdagangan.

5. Implementasi Tahap III dari Internasionalisasi UKM dalam Poyek Praktek Terbaik di mana rekomendasi untuk meningkatkan akses pasar UKM dan studi dari praktek-praktek terbaik di negara OECD dan Uni Eropa akan menjadi tonggak penting proyek berikutnya.

Kunjungan Kerja Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka APEC USA 2011 Montana USA - 20 Mei 2011


185

186


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Pertemuan Tingkat Menteri Bidang UKM telah membahas 9 faktor yang menjadi hambatan bagi UKM untuk melaksanakan ekspor, yakni :

Pada akhir pertemuan disepakati APEC SMEMM Joint Ministerial Statement yang memuat pokokpokok kesepakatan sebagai berikut :

1. Akses pembiayaan

1. Menggaris bawahi peran penting UKM bagi perekonomian, di mana 90% dari total pertumbuhan ekonomi global disumbangkan oleh UKM

2. Keterbatasan kemampuan Internasional

2. Menyambut baik APEC Young Entrepreneurship Summit di Malaysia bulan Oktober 2011

3. Kesulitan memahami ketentuan, peraturan dan kebutuhan teknis yang dipersyaratkan

4. Perlu adanya keterbukaan dan transparansi lingkungan bisnis

3. Mendukung APEC Business Ethics for SMEs Initiative sebagai sebuah inisiatif untuk memerangi korupsi di lingkungan UKM

5. Ketidakcukupan kebijakan dan kerangka aturan yang mendukung perdagangan antar negara melalui e-commerce

4. Mengesahkan “APEC Principles for the Medical Device Sector Codes of Ethics” (“KL Principles”)

6. Ketidakmampuan melakukan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual

5. Mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan UKM guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan mengurangi biaya produksi

7. Mahalnya biaya transportasi dan biaya lainnya

6. Mendukung pengembangan pembahasan UKM ramah lingkungan (green SMEs) di APEC melalui berbagai kegiatan workshop capacity building.

8. Adanya penundaan kepabeanan, termasuk kesulitan memahami persyaratan dan dokumen kepabeanan yang komplek

9. Kesulitan dalam memanfaatkan kemudahan tarif dan berbagai kesepakatan di bidang perdagangan

187

188


Laporan Tahun 2011

Pada saat yang sama dilakukan pertemuan bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara untuk membahas berbagai kerja sama berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, antara lain dengan :

1. China Taipei, telah disepakati :

a. Perluasan kerjasama pengembangan OVOP di Indonesia

b. Pengembangan kewirausahaan bagi TKI/TKW yang bekerja di Taiwan

Laporan Tahun 2011


3. Amerika Serikat, telah disepakati :

a. Pengembangan kewirausahaan bagi UKM Indonesia, dimana Amerika Serikat akan memfasilitasi melalui 2 lembaga yang sudah terkenal dalam pengembangan kewiraushaan, yaitu : Koftman Foundation for Entrepreneurship dan Boston College for Entreprenership,

c. Pihak Taiwan menawarkan kerjasama untuk pengembangan pertumbuhan tinggi (High growth SMEs) di Indonesia

b. Berbagi pengalaman dalam penumbuhan wirausaha baru yang dilakukan mengikuti pola program “Start-up America”

2. Korea Selatan, telah disepakati :

a. Pemantapan pengembangan Green Business Center (GBC) yang telah diresmikan pada Juli 2011 di SME Tower b. Training of Trainers (TOT) ke Korea Selatan dalam rangka pengembangan produk UKM ramah lingkungan

c. Pengembangan kewirausahaan bagi TKI/TKW

d. Pengembangan kerjasama antara UKM Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang industri peralatan kesehatan (medical devices) e. Pembaharuan dan perluasan cakupan kerjasama pengembangan UKM antar kedua negara yang ditandatangani di Jakarta pada bulan Juli 2011

4. Jepang, telah disepakati :

a. Perluasan pengembangan OVOP di Indonesia, yaitu di Jawa Barat, Bali dan NTB

b. Pengembangan kewirausahaan bagi TKI/TKW yang bekerja di Jepang (kenshusei)

c. Peningkatan keterampilan teknis dan sertifikasi bagi tenaga para medis yang akan dikirim ke Jepang

d. Di samping itu, Jepang juga berminat melakukan kerjasama di bidang energi terbarukan seperti : geothermal dan mikro hidro.

189

190


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


f. ASEAN dan BIMP-EAGA

Melalui Kerjasama Internasional seperti ASEAN dan BIMP-EAGA diharapkan ada proses berbagi pengalaman untuk pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM serta menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan para pemimpin ASEAN dan BIMP-EAGA di masing-masing negara. Dalam menjalankan kerjasama ASEAN, mengacu pada Pilar ke-3 ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint dan ASEAN Strategic Action Plan for SME Development. Sedangkan untuk BIMP-EAGA mengacu pada Small and Medium Cluster Development Action Plan.

Pertemuan the 29th ASEAN Small Medium Enterprises Agencies Working Group (ASEAN SMEWG) and the 9th Joint Consultation between the ASEAN SMEWG and Japan tersebut dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN serta Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

i. Capaian penting keputusan para pemimpin di KTT ASEAN ke-19 bulan November 2011 di Bali yang menjadi perhatian SMEWG antara lain adalah disahkannya ASEAN Framework for Equitable Economic Develoment serta mandat dari Leaders untuk menyelenggarakan ASEAN forum terkait dengan financial inclusion termasuk international remittances, dan disepakatinya rencana penyelenggaraan ASEAN SME Fair or Conference dan a joint consultation antara ASEAN SME Advisory Board dan AEM pada tahun 2012.

Berkenaan dengan capaian tersebut, pertemuan sepakat untuk antara lain:

1. Menindaklanjuti outcome documents yang disepakati para Pemimpin ASEAN, khususnya ASEAN Framework for Equitable Economic Development: Guiding Principles for Inclusive and Sustainable Growth dan ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership

2. Meningkatkan komitmen untuk mewujudkan equitable development di ASEAN dengan menindaklanjuti berbagai inisiatif yang disepakati ASEAN, seperti Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC), Initiative for ASEAN Integration (IAI), ASEAN Policy Blueprint for SME Development (APBSD), ASEAN Strategic Action Plan for SME Development, dan berbagai sub-regional cooperation arrangements di ASEAN

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011, adalah sebagai berikut :

ASEAN :

a. Partisipasi aktif dalam Workshop on Common Curriculum for Entrepreneurship melalui Consultant Based Learning for ASEAN SMEs (COBLAS) di Brunei Darussalam (7-9 Februari 2011)

b. Partisipasi aktif dalam 28th SMEWG Meeting dan 1st ASEAN SME Advisory Board Meeting, 1st Expert Panel Meeting dan 9th Joint Consultation dengan ASEAN Plus Three Countries (13-16 Juni 2011)

c. Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan ERIA dan Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Symposium ”Towards a People-Centered ASEAN Community” (2 Mei 2011)

c. Berperan aktif dalam menyusun Directory of 1.000 Outstanding ASEAN SMEs

d. Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan Workshop on Financing for ASEAN Micro dan SMEs in 21st Century bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan ASEAN Secretariat (25-27 Juli 2011)

3. Menyelenggarakan forum ASEAN, konferensi dan pelatihan internasional terkait isu penguatan SMEs seperti Financial Inclusion termasuk Remittance Services. Indonesia menyampaikan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan workshop tentang Financial Inclusion pada tahun 2012

e. Menyusun Project Proposal tentang Improving the Rural Living Condition Through One Village One Product (OVOP) Movement dan Strengthening SME Business and Technology Incubator

f. Mengikuti ToT tentang Multi Media Self Reliant System Toolkit Package di Malaysia (25-30 September 2011)

4. Melakukan konsultasi dengan para Menteri Keuangan ASEAN pada forum seperti ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM), guna membahas isu, tantangan, dan perkembangan yang dihadapi SMEs di ASEAN, khususnya terkait isu financial access dan ASEAN SME Regional Development Fund. Pertemuan meminta Sekretariat ASEAN untuk dapat memfasilitasi pertemuan antara ASEAN SMEWG dengan AFMM, termasuk dengan AEM.

g. Partisipasi aktif dalam 29th SMEWG Meeting dan Joint Consultation Meeting between SMEWG and Japan di Brunei Darussalam (5-7 Desember 2011).

191

192


Laporan Tahun 2011

ii. Selaku penggagas ASEAN Framework for Equitable Economic Development, Indonesia diharapkan dapat segera berkoordinasi (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian KUKM) guna mempersiapkan langkah-langkah untuk mendorong pengimplementasiannya di ASEAN pada tahun 2012. Framework ini merupakan salah satu capaian penting selama Keketuaan Indonesia yang perlu mendapat perhatian dan ‘pengawalan’ oleh segenap instansi terkait agar terwujud pembangunan di ASEAN yang lebih merata dan berkelanjutan, khususnya oleh Indonesia sebagai negara proponent. iii. Kementerian Koperasi dan UKM juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta kementerian lainnya dalam rangka penyelenggaraan Seminar untuk membahas Financial Inclusion termasuk International Remittance di Yogyakarta pada pertengahan 2012. Dalam pembahasan terkait akses keuangan bagi UKM, Indonesia perlu terus memainkan peranan leadership di ASEAN agar konsep seperti financial inclusion terwujud di kawasan.

Laporan Tahun 2011


193

BIMP-EAGA : a. Partisipasi aktif dalam 11th SMED Cluster Meeting dan Convergence Meeting between SMED Cluster and NRD Cluster di Brunei Darussalam (12-14 April 2011) b. Menyusun Sharing of BDS Practices dalam mengembangkan rumput laut c. Menseleksi 5 (lima) UKM Champion d. Monitoring dan Evaluasi Program Aksi BIMP-EAGA Small and Medium Cluster Development.

iv. Dalam konsultasi ASEAN SMEWG dengan Jepang, wakil dari Indonesia telah menyampaikan undangan kepada seluruh Negara ASEAN untuk berpartisipasi dalam Seminar yang akan diselenggarakan Indonesia, dan kepada Jepang untuk mengirimkan nara sumber dalam rangka sharing best practices. v. Pertemuan juga membahas kemajuan beberapa inisatif lainnya, antara lain ASEAN SME Policy Index.

ASEAN SME Policy Index. ERIA melaporkan perkembangan studi tentang dimensi dan subdimensi Kebijakan UKM ASEAN untuk Policy Index UKM ASEAN yang saat ini masih dalam tahap awal dan meminta ERIA untuk:

1. Memasukkan dampak negatif dan peluang untuk dapat berkembang setelah mengalami kebangkrutan ke dalam sub-dimensi access to finance

2. Menyelesaikan kebijakan dimensi, sub-dimensi, indikator, dan tingkat reformasi kebijakan paling lambat tanggal 31 Mei 2012, dan selanjutnya akan disahkan pada Pertemuan ASEAN SMEWG ke- 30 pada bulan Juni 2012

3. Setiap kuesioner disampaikan melalui Sekretariat ASEAN untuk diseminasi lanjutan ke SMEWG

4. Memasukkan studi kasus dan mempertimbangkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan beberapa institusi seperti ‘Ease of Doing Business’ dari World Bank. Pertemuan juga mencatat rencana ERIA untuk melakukan focus group consultation dengan beberapa lembaga UKM dan stakeholder di setiap Negara anggota pada tanggal 30 April 2012. Untuk itu, ERIA diminta menyampaikan surat permintaan kepada masing-masing Negara anggota melalui Sekretariat ASEAN.

Menteri Negara Koperasi dan UKM menjadi Keynote Speaker pada acara Strengthening SMEs in ASEAN SME Tower Jakarta - 29 Juli 2011

194


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

Kerjasama Bilateral 1. Canada-Indonesian Private Sector Enterprise Development Project (CIPSED Project). Ini adalah proyek kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Canadian International Development Agency (CIDA). Kerjasama yang dilakukan adalah dalam bentuk bantuan teknis, penguatan kelembagan bagi BDS, dan pembiayaan mikro. Sasaran kerjasama tersebut adalah Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. 2. Indonesia – Korea Kerjasama ini dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan Small Medium Business Administration (SMBA) Korea. Tujuan dari pelaksanaan kerjasama ini adalah guna mendorong dan mempercepat kerjasama ekonomi dan teknik di kedua negara. Beberapa implementasi dari kerjasama ini adalah pelaksanaan seminar dan workshop, program pelatihan bagi manajer UMKM dan aparat pemerintah,serta pengembangan green industry yang ditandai dengan pembangunan Green Business Center (GBC) di SME Tower. 3. Indonesia – USA Kerjasama ini dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan National Cooperative Business Association (NCBA). Fokus dari kerjasama yang dilakukan adalah bantuan teknis kepada Koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan kapasitas teknis dan manajerial. Pelaksanaan kerjasama ini dilakukan di beberapa propinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Menteri Negara Koperasi dan UKM Menerima Kunjungan Bilateral Presiden ICA wilayah Asia Pacific Mr. Dr. Chan Ho Choi, Jakarta - 11 Juli 2011

Peresmian Green Business Center & MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan SMBA Korea. SME Tower Jakarta - 29 Juli 2011


195

196


Menteri Negara Kopeasi dan UKM Menerima kunjungan Bilateral H. E Ismail Shafiq Muhsin Ambasador of Republik Irak - Jakarta 7 Maret 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Menteri Negara Kopeasi dan UKM Menerima kunjungan Bilateral Mr. Masahiko Komura, Chief of Foreign Affairs Division, Liberal Democratic Party of Japan Jakarta, 17 Oktober 2011

197

198


Kerjasama Bilateral antara Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Wakil Menteri Perdagangan USA Mr. Fransisco J.Sanchez - Jakarta, 3 April 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Menteri Negara Koperasi dan UKM Menerima Prof. Dr. L.J Slikkerveer Guru Besar Universitas Leiden,Belanda - Jakarta, 26 April 2011

199

200


Laporan Tahun 2011

Menteri Negara Kopeasi dan UKM Menerima kunjungan Bilateral Minister Economic Development Maldives, Mr. Mahmood Razee - Jakarta, 14 September 2011

Laporan Tahun 2011

Menteri Negara Kopeasi dan UKM Menerima kunjungan Bilateral Duta Besar Fiji - Jakarta, 11 Oktober 2011


201

202


Menteri Negara Kopeasi dan UKM Menerima kunjungan Bilateral Menteri Pedagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan Malaysia, Jakarta - 20 Juni 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011

Menteri Negara Kopeasi dan UKM Menerima kunjungan Bilateral Walikota Osaka Japan Mr. Kunio Hiramatsu, Jakarta 6 Juli 2011


203

204


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG 1. Pemilihan Duta Koperasi Tahun 2011

3. Pengembangan SHS Shop kerjasama dengan Koperasi

Pemilihan Duta Koperasi dan UMKM pada hakekatnya dimaksudkan untuk megintensifkan upaya pencitraan positif koperasi dan sekaligus untuk memperkenalkan koperasi lebih jauh di kalangan pemuda. Tujuan dari pemilihan Duta Koperasi dan UMKM ini antara lain untuk membangun komunikasi publik kepada masyarakat tentang koperasi dan UMKM serta sarana untuk mensosialisasikan program-program di Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun tugas yang diemban Duta terpilih adalah dapat melaksanakan fungsi mediasi dan motivasi kepasa masyarakat pada umumnya dan kalangan pemuda pada khususnya serta memperkenalkan produk-produk KUMKM.

Pelaksanaan Duta Koperasi pada tahun 2011 diikuti oleh 288 peserta dari 25 Propinsi dimana melalui penilaian juri ditetapkan 25 finalis putri dan 25 finalis putra. Para finalis dibekali tentang program-program Kementerian Koperasi dan UKM yang disampaikan oleh Para Deputi dan Dirut BLU di Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu juga dibekali dengan keterampilan Beauty class, Body Language, Tata Busana, etika bisnis dan Public Speaking. Pada acara puncak/grand final ditetapkan masing-masing Sepasang Duta Koperasi dan UMKM, Wakil I Duta Koperasi dan UMKM, Wakil II Duta Koperasi dan UMKM, Duta Koperasi dan UMKM Favorit, Duta Koperasi dan UMKM Persahabatan, dan Duta Koperasi dan UMKM Motivator.

2. Peluncuran Koperasi Modern

Dalam rangka meningkatkan peran koperasi dalam melayani anggotanya, Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan PT.Telkom akan meluncurkan program 100.000 Koperasi Modern di seluruh Indonesia hingga tahun 2014 (seremonial Kick Off Koperasi Modern dilakukan Menteri Negara Koperasi dan UKM pada tanggal 8 Desember 2011 di Jakarta).

Secara teknis program ini akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia serta dukungan teknis dari kantor perwakilan PT. Telkom dimasingmasing daerah. Untuk persiapan pelaksanaan yang direncanakan mulai bulan Januari 2012, Bapak Menteri Negara Koperasi dan UKM telah mengirim surat kepada gubernur seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2011, dan sebagai tindak lanjut akan segera dikirimkan Surat Deputi Menteri Bidang Produksi kepada Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM seluruh Indonesia untuk mempersiapkan 5 koperasi modern percontohan untuk dilatih dan mengimplementasikan program IT (sistem akuntansi digital dan e-commerce) yang akan dipandu oleh PT. Telkom.

Revitalisasi Usaha KUD, melalui kerjasama KUD dengan PT. Sang Hyang Seri Untuk Pembentukan SHS Shop;. SHS Shop merupakan kios yang akan dikelola oleh koperasi yang akan menjual sarana produksi hasil produk PT. SHS dengan sistem konsinyasi dan koperasi akan memperoleh keuntungan 10% dari total penjualan. Ketentuan untuk membangun kerjasama ini antara lain: (a) koperasi memiliki wilayah kerja minimal 3000 hektar, (b) menyediakan kios, (c) menyediakan tenaga kerja, biaya operasional dan sarana kios, (d) membuka rekening khusus, sementara PT. Sang Hyang Seri akan menyediakan produk berupa benih, pupuk, dan obat-oabatan, melakukan pelatihan manajemen dan mensupport pengembangan usaha. Pembentukan SHS Shop untuk mempermudah anggota koperasi mendapatkan sarana produksi seperti benih, pupuk, obatobatan dan alsintan dengan sistem konsinyasi dan koperasi.

205

206


Menteri Negara Koperasi dan UKM memberikan Piala kepada Duta Koperasi dan UMKM terpilih SME Tower Jakarta - 9 Juli 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Seremonial Kick Off Koperasi Modern dilakukan Menteri Negara Koperasi dan UKM di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UKM, Jakarta - 8 Desember 2011

207


208


209

Laporan Tahun 2011

TANTANGAN DAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2012

210


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


Tantangan

Program Strategis Tahun 2012

Beberapa tantangan atas kebijakan/program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2011, yaitu:

Program dan kegiatan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, akan dilanjutkan pada tahun mendatang, dengan beberapa program prioritas, sebagai berikut:

1. Perbedaan nomenklatur SKPD yang bertugas memberdayakan Koperasi dan UMKM pada tiap provinsi, kabupaten/kota.

1. Rancangan Undang-undang tentang Koperasi,

2. Rancangan Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM),

3. Perluasan Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD),

3. Citra koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat di tengah masyarakat perlu terus ditingkatkan terutama untuk menghindari terjadinya penyimpangan praktek berkoperasi yang merugikan masyarakat.

4. Sosisaliasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemaskop),

5. Pemeringkatan koperasi, penilaian koperasi berkualitas,

4. Anggaran bantuan sosial perlu terus ditingkatkan untuk pengembangan usaha koperasi sehingga dapat memenuhi permintaan koperasi. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian produksi sehingga belum adanya pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN),

7. Penyaluran bantuan sosial bidang produksi dan pembiayaan,

5. Program pemberdayaan Koperasi dan UMKM perlu terus mendapatkan dukungan dari berbagai instansi terkait. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan menjalankan kegiatan usaha yang dikembangkan Koperasi dan UMKM.

8. Revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi,

9. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL),

7. Daya saing KUMKM yang masih harus terus ditingkatkan, mengingat bahwa produk-produk KUMKM Indonesia belum mendapatkan tempat yang layak di pasar internasional.

10. Perluasan program One Village One Product (OVOP),

11. Pengembangan Inkubator Bisnis,

12. The World Cooperative Monitor/Global 300 Cooperatives,

13. Pengembangan dan perluasan pasar produk KUMKM,

14. Penyaluran dana bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB-KUMKM).

2. Pejabat Pembina KUMKM di daerah masih perlu terus ditingkatkan baik dalam manajerial maupun pengetahuannya tentang perkoperasian.

8. Keterbatasan pelaku UMKM dalam memiliki lokasi usaha perlu segera ditindaklanjuti sehingga pelaku Koperasi dan UMKM memiliki kepastian lokasi usaha. 9. Keterbatasan anggaran dalam hal penyediaan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan KUMKM, dan fasilitasi kegiatan-kegiatan penunjang yang lain.

211

212


Laporan Tahun 2011

Menteri Negara Koperasi dan UKM didampingi Deputi Menteri Bidang Pengembangan Restrukturisasi Usaha berfoto bersama dengan para Direktur Bank Pembangunan Daerah penyalur KUR dan Direktur Utama Lembaga penjamin seusai penandatanganan MoU perluasan Bank penyalur KUR, Jakarta 5 maret 2012

Laporan Tahun 2011


Pertemuan Menteri Negara Koperasi dan UKM dengan Presiden ICA dalam rangka membahas The World Cooperative Monitor, Thailand 2 Maret 2012

213

214


Presiden Republik Indonesia di dampingi Ibu Negara,Menteri Perekonomian dan Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau stand SMK 5 Jakarta pada saat Peringatan 1 Tahun Gerakan Kewirausahaan Nasional,SME Tower 8 Maret 2011

Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


215

Presiden Republik Indonesia di dampingi Menteri Negara Koperasi dan UKM meninjau para pedagang kaki lima (PKL) yang mendapat bantuan Gerobak dari Kementerian Koperasi dan UKM pada saat Peringatan 1 Tahun Gerakan Kewirausahaan Nasional,SME Tower 8 Maret 2011

216


Laporan Tahun 2011

Laporan Tahun 2011


217

Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada acara Peringatan 1 Tahun Gerakan Kewirausahaan Nasional, SME Tower 8 Maret 2011

218


Laporan Tahun 2011

PENUTUP

Laporan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dalam buku “Kebangkitan Koperasi dan UKM Menuju Kesejahteraan Rakyat”, merupakan salah satu bentuk pertanggung-jawaban Kementerian Koperasi dan UKM kepada masyarakat khususnya dan kepada Presiden RI Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, buku ini juga menjadi media evaluasi terhadap upaya, langkah-langkah yang telah ditempuh, untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM pada periode 2012.

Diharapkan berbagai pencapaian dan manfaat yang telah dirasakan pelaku usaha Koperasi dan UKM atas implementasi sejumlah program pemberdayaan Koperasi dan UKM terus meningkat. Selain itu, implementasi program terus menjangkau sasaran koperasi dan UKM secara lebih luas, sehingga menjadikan pelaku usaha semakin mandiri, berdaya saing, dan tangguh.

Kementerian Koperasi dan UKM menilai berbagai prestasi dan pencapaian tersebut tak lepas dari dukungan, komitmen, dan kerja sama berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

• Bapak Presiden Republik Indonesia.

• Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia.

• Pimpinan/Anggota DPR/MPR RI.

• Pimpinan/Anggota DPD RI.

• Para Menteri Koordinator Kabinet Indonesia Bersatu II.

• Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

• Para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

• Para Pejabat Eselon I di Kementerian Koperasi dan UKM.

• Para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi, Kabupaten dan Kota.

• Para Pimpinan Bank, BUMN, Asosiasi, dan Perguruan Tinggi.

• Pimpinan Redaksi/Wartawan media cetak dan elektronik.

• Gerakan Koperasi dan Asosiasi.

• Pelaku usaha koperasi dan UMKM.

• Serta pihak – pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi rakyat dan Bangsa Indonesia.

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA KEBANGKITAN KOPERASI DAN UMKM MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT

Recommend Documents