KATA PENGANTAR. Sebagai upaya memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran secara

i

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang RKP menyatakan bahwa RKP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBN yang berpedoman kepada RKP tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Dengan demikian, karakteristik yang mendasar dalam RKP yakni bahwa program dan kegiatan yang termuat sudah bersifat terukur dan dapat dilaksanakan karena sudah memperhitungkan ketersediaan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun ditugaskan mengkoordinasikan penyusunan RKP.

2004,

Kementerian PPN/Bappenas

Selanjutnya,

berdasarkan Peraturan

Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA- K/L), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan ditugaskan untuk menyusun Pagu Indikatif sebagai acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) masing-masing. Dalam tahap berikutnya, RKP dan Renja K/L dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN dan RKA-K/L. Sebagai upaya memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran secara nasional, yang dikoordinasikan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan perencanaan dan penganggaran yang disusun oleh setiap K/L, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pertemuan Tiga Pihak. Pertemuan Tiga Pihak merupakan sebuah forum pembahasan bersama yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga guna melakukan konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan prioritas-prioritas tersebut, yang selanjutnya akan dituangkan secara konsisten dalam RKP dan Renja K/L. i

Dalam rangka persiapan penyusunan RKP dan RAPBN serta untuk memberikan pemahaman yang sama atas proses Pertemuan Tiga Pihak, maka dirasakan perlu untuk disusun Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Buku ini juga memuat penjelasan format (formulir isian) dokumen kesepakatan yang diperlukan untuk menjaga konsistensi antara RKP dan Renja K/L, yang selanjutnya akan dituangkan secara konsisten pula dalam RAPBN dan RKA-K/L. Walaupun penjelasan dalam buku ini dirasakan telah memadai, tetapi apabila terdapat permasalahan dalam proses pengisian dokumen kesepakatan secara substansi, dapat kiranya menghubungi: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan c.q. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310 Telp. (021) 3905650 ext. 1523 dan 1524 Fax. (021) 3148553 Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Sistem Penganggaran Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung D Lantai 4, Jakarta Pusat 10710 Telp. (021) 3868060 Fax. (021) 3868061 Semoga Buku Petunjuk Pelaksanaan ini dapat membantu proses kelancaran dalam perumusan dokumen kesepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Jakarta, Maret 2014

ii

DAFTAR ISI Kata pengantar......................................................................................................................................................................... i Daftar isi ................................................................................................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................................ 1 1.1. Tujuan pelaksanaan .................................................................................................................................................. 2 1.2. Waktu pelaksanaan ................................................................................................................................................... 2 1.3. Terminologi .................................................................................................................................................................. 2 BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK............................................................ 6 BAB III LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK ................................................................. 14 BAB IV TINDAK LANJUT .................................................................................................................................... 22 BAB V PENUTUP .................................................................................................................................................. 23 LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN 1 ........................................................................................................................................................................... 24 LAMPIRAN 2 ........................................................................................................................................................................... 26 LAMPIRAN 3 ........................................................................................................................................................................... 28 PETUNJUK PENGISIAN ....................................................................................................................................................... 29

iii

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka penyusunan Renja K/L dan penyempurnaan Rancangan Awal RKP, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 2010 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga perlu dilakukan Pertemuan Tiga

Pihak.

Pertemuan ini merupakan suatu forum koordinasi yang melibatkan Kementerian Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Bappenas,

Kementerian

Keuangan

dan

Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2015. RKP yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN, diharapkan dapat menjadi sebuah rencana aksi yang memberikan gambaran lebih jelas tentang keterkaitan antara prioritas pembangunan, arah kebijakan, strategi pencapaian serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan pendanaannya. Dalam proses penyusunan RKP diperlukan suatu konsolidasi dan kesepahaman antara instansi pemerintah pusat (Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan) yang ditugaskan untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam koridor kebijakan fiskal, dengan Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan dan pengguna anggaran. Mengingat penting dan luasnya materi yang akan dibahas, maka dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan Pertemuan Tiga Pihak antar lembaga- lembaga terkait tersebut di atas,

yaitu

Kementerian

PPN/Bappenas,

Kementerian

Keuangan

dan

Kementerian/Lembaga, di mana pertemuan ini merupakan forum konsultasi dan penelaahan terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Dengan diamanatkannya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Tiga Pihak ini dalam PP No.90 Tahun 2010, maka perlu ditingkatkan mekanisme kerja dan kualitas dari hasil Pertemuan Tiga Pihak yang selama ini telah dilakukan. Sehubungan dengan itu, maka dirasakan perlu untuk tetap disusun Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini, yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama atas proses penyusunan RKP 2015, serta untuk mendapatkan komitmen bersama dalam pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.

1

Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

1.1.

Tujuan Pelaksanaan Beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya kegiatan

Pertemuan Tiga Pihak ini adalah : 1.

Menghasilkan daftar Program, Kegiatan Prioritas beserta ukuran kinerjanya yang akan didanai sesuai dengan Pagu Indikatif , serta daftar kebutuhan yang diusulkan mendapatkan pendanaan.

2.

Meningkatkan

koordinasi

dan

kesepahaman

antara

Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kebijakan belanja tahun 2015; 3.

Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJM, RKP, Renja K/L dan RKAK/L;

4.

Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai Prioritas Pembangunan Nasional, Pendanaan Pembangunan Nasional, dan Program Tematik.

1.2.2

Waktu Pelaksanaan Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dimulai setelah disampaikannya surat yang

ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 kepada Kementerian/Lembaga pada Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus). Kegiatan Pertemuan Tiga Pihak ini diharapkan dapat diselesaikan sebelum batas akhir penyampaian Renja K/L ke Bappenas dan Kementerian Keuangan sesuai surat penyampaian pagu indikatif. 1.2.

Terminologi Untuk menyamakan pemahaman atas istilah dan definisi yang digunakan dalam

pembahasan Pertemuan Tiga Pihak, maka diperlukan penjelasan mengenai beberapa terminologi sebagai berikut: 1. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/ Lembaga atau Masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program yang digunakan adalah program- program 2


yang ada dalam RPJMN 2015 - 2019. 2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan sasaran kegiatan (output) dalam bentuk barang/jasa. 3. Kegiatan Prioritas merupakan kegiatan yang terkait secara langsung terhadap pencapaian Sasaran Program Prioritas Nasional, Bidang atau Kementerian/Lembaga. 4. Kegiatan Non Prioritas adalah kegiatan yang dianggap tidak terkait langsung dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional, Bidang atau Kementerian/Lembaga pada tahun yang direncanakan. 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 6. Badan Layanan Umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 7. Pinjaman Luar Negeri (PLN), adalah salah satu pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 8. Hibah Pemerintah, yang selanjutnya disebut Hibah, adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atausurat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 9. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat

berharga

(obligasi)

yang

diterbitkan

oleh

pemerintah Republik

Indonesia berdasarkan prinsip syariah. 10. Rupiah Murni Pendamping (RMP) adalah dana yang bersumber dari rupiah murni sebagai dana pendamping dari PHLN. 11. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki (gender) yang merupakan alat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 3


12. Kerjasama Pemerintah Swasta adalah Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta, dengan skema pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu dengan pemberian kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tanggung jawab risiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut dibebankan kepada pihak swasta selama masa kontrak. 13. Anggaran

Pendidikan

merupakan

anggaran pada

fungsi

pendidikan

yang

dianggarkan melalui Kementerian/Lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. 14. Kerjasama Selatan-Selatan adalah Kerjasama diantara negara-negara berkembang melalui

knowledge

sharing

untuk

mencapai

tujuan

pembangunan bersama.

Sedangkan Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan yang melibatkan mitra pembangunan. 15. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi. 16. Belanja Operasional adalah pengeluaran yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan rutin dalam menjalankan pemerintahan dan manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran serta tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. 17. Prakiraan Maju (forward estimate) merupakan gambaran prakiraan untuk 3 tahun ke depan terhadap capaian target dan kebutuhan pendanaan sebagai akibat kebijakan yang ditetapkan pada tahun direncanakan. 18. Sasaran Kegiatan (output) adalah segala sesuatu yang berupa produk atau jasa (fisik dan atau non-fisik), sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan input yang digunakan. 19. Satuan biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa, baik secara mandiri maupun gabungan, yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran. 20. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. 21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 4


tertentu

dengan

kewajiban

melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

5


BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PERTEMUAN TIGA PIHAK Mekanisme Pelaksanaan Trilateral Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan kedalam 2 (dua) level/tingkatan, diantaranya yaitu: 1.

Pertemuan Tiga Pihak pada tingkat Menteri akan dilaksanakan untuk 15 (lima belas) Kementerian/Lembaga dengan alokasi terbesar, yang membahas antara lain: a. Isu strategis yang merupakan penjabaran arah kebijakan Presiden; b. Target rencana pencapaian isu strategis dan kebutuhan pendanaannya; c. Usulan kebutuhan yang belum terdanai baik belanja yang bersifat operasional maupun non-operasional.

2.

Setelah melakuan Pertemuan Tiga Pihak pada tingkat Menteri kemudian dilaksanakan Pertemuan Tiga Pihak pada tingkat Eselon I dilaksanakan untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Pertemuan ini membahas antara lain: a. Menjabarkan lebih detil terhadap hasil keputusan pada tingkat Menteri untuk 15 Kementerian/Lembaga dengan alokasi terbesar; b. Prioritas pembangunan (Nasional, Bidang, Kementerian/Lembaga), kebutuhan pendanaan, target capaian, dan beberapa program tematik; c. Memastikan dan mendetilkan terhadap hasil pra Pertemuan Tiga Pihak yang akan disetujui kebutuhan pendanaannya.

Teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dilaksanakan untuk memudahkan konsolidasi dan penajaman Prioritas Nasional di dalam RKP dan Renja K/L melalui forum pembahasan yang dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Adapun proses mekanisme pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak secara umum dapat dilihat pada Bagan dibawah ini.

6


Bagan 1 Mekanisme Pertemuan Tiga Pihak Penjelasan lebih lanjut atas mekanisme Pertemuan Tiga Pihak dengan tujuan utama adalah menghasilkan rumusan dokumen kesepakatan bersama dapat dijelaskan sebagai berikut: Kegiatan Sebelum Pertemuan Tiga Pihak. 1.

Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rancangan Awal RKP berdasarkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden serta mengacu pada Prioritas serta Sasaran Pembangunan yang ada.

2.

Menteri Keuangan menyusun Resource Envelope Belanja Kementerian/Lembaga 2015 berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, potensi sumber pendapatan negara dan hibah, kebutuhan belanja negara serta kemampuan pembiayaan anggaran.

3.

Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengeluarkan surat yang ditandatangani bersama perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai dasar penyusunan Renja K/L.

4.

Kementerian/Lembaga melakukan beberapa langkah persiapan yang diperlukan, yaitu antara lain : a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berjalan yang terdapat dalam Renstra K/L, dengan memberikan perhatian utama terhadap keberlanjutan kebijakan yang telah diambil pada tahun lalu dan akan dilanjutkan untuk 7


dilaksanakan pada tahun 2015; b. Mempersiapkan

seluruh

Informasi

yang

diperlukan

terkait

dengan

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan (output) Prioritas beserta target dan besaran anggarannya, Pemenuhan Biaya Operasional, Penuangan Sumber Dana, Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Identifikasi Tematik APBN (Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Anggaran Pendidikan (AP), Anggaran Responsif Gender (ARG), Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), Millennium Development Goals (MDG’s), Mitigasi Perubahan Iklim (MPI), dan Kebutuhan Tambahan Pendanaan; serta c. Menyusun rancangan Renja K/L. Kegiatan Dalam Pertemuan Tiga Pihak. 1. Kementerian PPN/Bappenas dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP, menyampaikan Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Kegiatan Prioritas dengan target sasaran dan indikasi pendanaannya termasuk memberikan tanggapan terhadap

usulan

penyempurnaan

pagu

indikatif

yang

diusulkan

oleh

Kementerian/Lembaga. 2. Kementerian Keuangan, menyampaikan kebijakan anggaran yang meliputi: kebijakan di bidang belanja negara, kelompok biaya, jenis belanja, dan satuan biaya. Di samping itu, juga memberikan masukan atas kepatutan penggunaan anggaran dan pelaksanaan efisiensi yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. 3. Kementerian/Lembaga, menyampaikan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan prioritas yang merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian/Lembaga termasuk menyampaikan usulan penyempurnaan pagu indikatif jika dirasakan perlu adanya penyempurnaan. 4. Dari pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak diharapkan menghasilkan suatu dokumen kesepakatan yang bersifat mengikat tiga pihak dan berisikan butir-butir kesepakatan seperti format lampiran 1 dan lampiran 2 dokumen kesepakatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) adalah: a. Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan merupakan batas atas belanja masing-masing K/L yang tidak dapat dilampaui, dan merupakan akumulasi dari angka dasar (baseline). b. Hasil dari Pra-Trilateral Meetings dijadikan dasar dalam pembahasan Trilateral 8 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

Meetings, yaitu definisi output, pengelompokan biaya keluaran (BAK dan BLK), ukuran kinerja, target, dan indikasi pendanaannya. c. Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan dalam pagu indikatif masih dimungkinkan, sepanjang sesuai dengan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional. Penambahan dan pengurangan Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan

pencapaian

Prioritas

Pembangunan

Nasional

atau

Kementerian/Lembaga. d. Penambahan dan pengurangan Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan

pencapaian

Prioritas

Pembangunan

Nasional

atau

Kementerian/Lembaga dan alokasi pagu anggaran yang tersedia. e. Penambahan dan pengurangan keluaran Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan

pencapaian

Prioritas

Pembangunan

Nasional

atau

Kementerian/Lembaga dan alokasi pagu anggaran yang tersedia. f.

Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama.

g. Pergeseran alokasi dari Rupiah Murni menjadi PHLN atau sebaliknya tidak dapat dilakukan, demikian pula pergeseran dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) menjadi Hibah Luar Negeri. Usulan perubahan dapat dicatat pada catatan pembahasan dalam dokumen kesepakatan. h. Kelebihan atau kekurangan alokasi PHLN ditampung dalam Matriks Catatan Pembahasan pada dokumen kesepakatan. i.

Memberikan prioritas utama untuk kebutuhan dana pendamping PHLN yang akan diserap dan kegiatan yang disetujui sebagai multiyears.

j.

Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

k. Usulan penambahan pagu Kementerian/Lembaga serta penggunaannya dapat disampaikan dalam catatan pembahasan pada dokumen kesepakatan dan dituangkan dalam Matriks Rekapitulasi Kebutuhan Tambahan Pendanaan (Lampiran 3). l.

Memperhatikan kewenangan pusat dan daerah.

5. Dokumen

kesepakatan

yang

telah

disetujui

bersama

antara

Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dijadikan dasar untuk penyusunan Renja K/L, penyempurnaan Rancangan Awal RKP 2015, dan penyusunan Pagu Anggaran. 6. Kementerian/Lembaga menyampaikan Renja K/L yang telah disusun berdasarkan dokumen kesepakatan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. 9


7. Apabila dalam Pertemuan Tiga Pihak terjadi ketidaksepakatan antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga, maka dapat dilakukan alternatif tindakan sebagai berikut : a. Alternatif Pertama: Butir-butir ketidaksepakatan dibahas kembali bersama-sama dengan memperhatikan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila alternatif ini tidak menghasilkan kesepakatan maka dilakukan alternatif berikutnya; b. Alternatif Kedua: Butir-butir ketidaksepakatan dijadikan catatan pembahasan dalam dokumen kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak dan tidak perlu untuk diputuskan dalam forum ini. Apabila dirasakan sangat perlu untuk mendapatkan putusan atas perbedaan yang ada, maka dapat dilakukan alternatif berikutnya; c. Alternatif Ketiga : Butir-butir ketidaksepakatan yang dianggap perlu dan penting untuk diputuskan dapat dibawa dan diputuskan di tingkat yang lebih tinggi (Eselon I). Namun demikian, perlu untuk diperhatikan keterbatasan waktu yang tersedia untuk menyusun Renja K/L. 8. Catatan pembahasan dalam dokumen kesepakatan pertemuan dimungkinkan untuk menampung : a. Usulan pergeseran atau perubahan alokasi Rupiah Murni dan PHLN yang belum dapat disepakati bersama; b. Kelebihan atau kekurangan alokasi Rupiah Murni, PHLN/PDN, PNBP dan BLU yang perlu untuk mendapat perhatian khusus; c. Perbedaan perhitungan untuk alokasi belanja operasional dan non-operasional; serta d. Butir-butir ketidaksepakatan yang tidak perlu untuk diputuskan dalam forum ini. 9. Seluruh catatan pembahasan yang ada dalam dokumen kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak akan menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Pagu Anggaran dan penelaahan RKA-K/L yang akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Pelaksanaan pertemuan tiga pihak menjadi suatu forum koordinasi yang sangat penting karena pada tahapan ini dilakukan sinkronisasi dan integrasi terhadap kegiatankegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian prioritas pembangunan nasional. Penetapan target dan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kebijakan berjalan dan capaian yang diperoleh sampai dengan saat ini. Memperhatikan kebutuhan dan dukungan terhadap suatu kegiatan yang saling terkait 10


menjadi kunci utama dalam menentukan kegiatan yang akan dijadikan prioritas, baik Prioritas Nasional, Bidang maupun prioritas Kementerian/Lembaga. Untuk dapat menghasilkan hasil kesepakatan yang lebih baik sangat ditentukan oleh kesiapan dari masing-masing institusi sebelum dilakukannya kegiatan ini. Institusi Peserta Peserta yang hadir dalam Pertemuan Tiga Pihak adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Kementerian PPN/Bappenas akan diwakili oleh Pejabat dari Direktorat Sektoral/Regional yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai lingkup kewenangannya, Kementerian Keuangan diwakili oleh Pejabat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Direktorat Jenderal Anggaran yang memilki mitra kerja sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dan Unit Eselon I lainnya pada lingkungan Kementerian Keuangan yang terkait dalam proses Trilateral Meeting, serta Kementerian/Lembaga diwakili oleh Pejabat dari Biro Perencanaan/Keuangan atau Unit Organisasi yang bertanggung jawab dalam perencanaan program dan anggaran. Terkait dengan adanya beberapa Kementerian/Lembaga yang memiliki Badan Layanan Umum (BLU) dan mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), di samping Direktorat

Anggaran

dalam

pembahasan

di

trilateral

meeting,

perlu

juga

mengikutsertakan Pejabat dari Direktorat Pembinaan Pengelolaan Badan Layanan Umum (Dirjen Perbendaharaan) dan Direktorat PNBP (Dirjen Anggaran), Kementerian Keuangan. Tugas dan Tanggung Jawab Institusi Peserta Untuk kelancaran pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak, perlu diperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing peserta. Pembagian ini dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai central agencies dengan Kementerian/Lembaga sebagai pengusul dan pengguna anggaran. Dengan tetap mempertimbangkan kewenangan dan tugas dari masing-masing pihak, diharapkan pelaksanaan pertemuan tiga pihak ini dapat menghasilkan kesepakatan yang nantinya dapat dijadikan pedoman. Penjelasan pembagian kewenangan tersebut sebagai berikut: 1. Kementerian PPN/Bappenas a. Menyampaikan penjabaran rancangan awal RKP 2015 yang meliputi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sampai dengan kegiatan prioritas beserta target capaian dan indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh K/L; 11


b. Menyampaikan tanggapan terhadap program dan kegiatan prioritas dalam rancangan Renja K/L yang disusun Kementerian/Lembaga, untuk disinkronkan dengan program dan kegiatan prioritas yang ada dalam Rancangan Awal RKP termasuk penelaahan atas prakiraan maju untuk 3 tahun kedepan dan indikasi pendanaannya; c. Memberikan tanggapan terhadap usulan penyempurnaan Pagu Indikatif; d. Memastikan keserasian antara program dan kegiatan, keserasian antara program lintas K/L, dan lintas kewilayahan dengan kegiatan di K/L; e. Memperhatikan kegiatan-kegiatan yang telah menjadi kesepakatan dalam Rencana Aksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundangan (Inpres, Keppres, dll); f.

Menetapkan dokumen kesepakatan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga.

2. Kementerian Keuangan a. Menyampaikan kebijakan anggaran yang meliputi kebijakan jenis belanja (Belanja pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bantuan Sosial) dan kepatutan penggunaan anggaran; b. Melakukan penelaahan terhadap rancangan Renja K/L, terutama terkait pemenuhan biaya operasional, kelayakan dan kewajaran anggaran untuk menghasilkan keluaran termasuk penelaahan atas prakiraan maju untuk 3 tahun kedepan; c. Memberikan masukan atas pelaksanaan efisiensi yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan mempertimbangkan kemampuan penyerapan anggaran; d. Memberikan tanggapan terhadap usulan penyempurnaan Pagu Indikatif; e. Menetapkan

dokumen

kesepakatan

bersama-sama

dengan

Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga. 3. Kementerian/Lembaga a. Menyampaikan arah kebijakan Kementerian/Lembaga dan rancangan Renja K/L sebagai penjabaran Renstra K/L yang telah disesuaikan dengan Rancangan Awal RKP 2015 dan pagu indikatif TA 2015 dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan; b. Menyampaikan gambaran rencana pencapaian sasaran dan target dari program dan kegiatan serta perkiraan pendanaannya berdasarkan Renstra K/L dan Rancangan Awal RKP 2015; 12


c. Menyampaikan usulan perubahan Pagu Indikatif; d. Menjelaskan prakiraan maju kegiatan, baik target maupun pendanaan untuk 3 tahun kedepan; e. Menetapkan

dokumen

kesepakatan

bersama-sama

dengan

Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Keluaran Dengan dilaksanakannya Pertemuan Tiga Pihak ini, di samping adanya pemahaman yang sama atas arah kebijakan, prioritas, program lintas dan kegiatan prioritas dalam Rancangan Awal RKP, keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dokumen kesepakatan

Pertemuan

Tiga

Pihak

yang

ditanda

tangani

oleh

Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga yang mencakup: 1. Kesepakatan atas Kegiatan Prioritas, Kegiatan Non prioritas, beserta target/volume keluaran, dan besaran anggarannya; 2. Kesepakatan atas perubahan alokasi anggaran antar program dan antar kegiatan; 3. Kesepakatan atas perkiraan penyerapan untuk PHLN dan PDN beserta kebutuhan dana pendampingnya; 4. Kesepakatan atas kegiatan dan kebutuhan pendanaannya yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta; 5. Kebijakan baru yang sesuai dengan tema dan prioritas RKP serta prakiraan maju target dan anggarannya; 6. Kesepakatan alokasi anggaran yang dipergunakan sebagai Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Anggaran Pendidikan (AP), Anggaran Responsif Gender (ARG), Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), Millennium Develompment Goals (MDG’s), Mitigasi Perubahan Iklim (MPI), Dana Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, serta kegiatan khusus lainnya pada Kementerian/Lembaga; 7. Catatan usulan perubahan (tambahan/pengurangan) pagu baik Rupiah Murni maupun PHLN yang mungkin dapat ditampung pada Pagu Anggaran K/L (Pagu Sementara) atau Alokasi Anggaran K/L (Pagu Definitif) beserta rencana penggunaanya.

13


BAB III LINGKUP PEMBAHASAN PERTEMUAN TIGA PIHAK Pembahasan yang dilakukan pada Pertemuan Tiga Pihak ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan, mengkonfirmasi, dan menyepakati kebijakan program, kegiatan, sasaran kegiatan (output), dan target yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja K/L, penyempurnaan Rancangan Awal RKP dan penelaahan RKA-K/L. Adapun lingkup pembahasan trilateral meeting ini meliputi pembahasan mengenai : A. Prioritas Pembangunan Nasional Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Prioritas Pembangunan Nasional meliputi : 1. Program dan kegiatan prioritas Pembahasan program dan kegiatan prioritas utamanya untuk mengklarifikasi dan menyepakati terkait kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain : a. Kesepakatan mengenai kegiatan prioritas. Menentukan kegiatan prioritas dalam K/L yang merupakan kegiatan prioritas Nasional, Prioritas Bidang dan Prioritas Kementerian/Lembaga; b. Klarifikasi terhadap kegiatan prioritas yang tetap berlanjut di tahun 2015 atau hanya sampai pada tahun berjalan; c. Kesepakatan terkait pencapaian target-target kegiatan prioritas yang ingin dilaksanakan pada tahun 2015; d. Mengidentifikasi indikator kegiatan mana yang akan dijadikan sebagai ukuran untuk mencapai sasaran program dan kegiatan prioritas; e. Mengklarifikasi dan menyepakati terkait adanya perubahan volume target dan kebutuhan pendanaannya; serta Hasil kesepakatan dalam pembahasan Program dan Kegiatan Prioritas dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 2. Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pembahasan

pengalihan

Dekonsetrasi

dan

Tugas

Pembantuan

utamanya

mengkonfimasi dan menyepakati kegiatan-kegiatan/komponen dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mendanai unsur daerah untuk dialihkan kepada transfer ke daerah. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas Antara lain: 14


a. Nama kegiatan/Output

yang potensi didekonsentrasikan dan ditugas

pembantuankan; b.

Target Output yang didekonsentrasikan dan ditugas pembantuan;

c. Alokasi

pendanaan

kegiatan

yang

didekonsentrasikan

dan

ditugas

pembantuankan; d. Memastikan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selama ini memang merupakan urusan Pusat yang akan dilimpahkan pelaksanaannya kepada Daerah; Hasil kesepakatan dalam pembahasan Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). B. Pendanaan Pembangunan Nasional Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Pendanaan Pembangunan Nasional meliputi : 3. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pembahasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri utamanya untuk mengkonfimasi kegiatan-kegiatan yang mendapat pendanaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain : a. Nama proyek pinjaman dan hibah luar negeri; b. Status Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, apakah PHLN ini merupakan PHLN yang on-going atau baru, jika PHLN tersebut baru, maka perlu untuk dijelaskan status terakhir tahapan proses; c. Jangka waktu efektif berlakunya PHLN, mulai dari tanggal penandatanganan kesepakatan PHLN, hingga akhir berlakunya PHLN; d. Konfirmasi Kode Registrasi dan nomor pinjaman atau hibah; serta e. Konfirmasi besaran pagu PHLN di pagu indikatif 2015, apakah besaran pagu PHLN tersebut sudah sesuai rencana penarikan. Hasil kesepakatan dalam pembahasan PHLN dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 4. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) Pembahasan Surat Berharga Syariah Negara utamanya untuk mengkonfimasi kegiatan-kegiatan yang mendapat pendanaan yang berasal dari Surat Berharga Syariah Negara. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain : 15


a. Nama proyek Surat Berharga Syariah Negara; b. Status Surat Berharga Syariah Negara, apakah SBSN ini merupakan SBSN yang on-going atau baru, jika SBSN tersebut baru, maka perlu untuk dijelaskan status terakhir tahapan proses; c. Jangka waktu efektif berlakunya SBSN, hingga akhir berlakunya SBSN; d. Konfirmasi Kode Registrasi Surat Berharga Syariah Negara; serta e. Konfirmasi besaran pagu SBSN di pagu indikatif 2015, apakah besaran pagu SBSN tersebut sudah sesuai rencana penarikan. Hasil kesepakatan dalam pembahasan SBSN dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 5. PNBP/BLU Pembahasan PNBP/BLU utamanya untuk mengidentifikasikan kegiatan- kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Hasil PNBP tersebut dapat dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian/Lembaga di dalam mendukung pencapaian sasaransasaran prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain : a. Besaran perkiraan penerimaan yang diperoleh oleh K/L; b. Besaran pemanfaatan PNBP yang telah disetujui

oleh

Kementerian

Keuangan; c. Digunakan pada kegiatan apa pemanfaatan PNBP tersebut; d. Besaran target pada output yang memanfaatkan dana PNBP; serta e. Besar penggunaan pendanaan untuk kegiataan yang memanfaatkan dana PNBP. Hasil kesepakatan dalam pembahasan PNBP/BLU dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 6. Belanja Operasional Pembahasan belanja operasional utamanya untuk mengkonfimasikan kebutuhan belanja

operasional Kementerian/Lembaga

sebagaimana tercantum dalam

lampiran Pagu Indikatif 2015. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain: a. Memastikan alokasi anggaran untuk kebutuhan belanja operasional K/L 16 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

tersedia cukup untuk 1 (satu) tahun, meliputi kebutuhan anggaran untuk Belanja Pegawai (Komponen 001) dan Belanja Barang Operasional Satker (Komponen 002); b. Dalam hal alokasi anggaran tidak cukup, dipastikan penyebab terjadinya kekurangan dapat diidentifikasi dengan benar dan dilengkapi dokumen pendukung yang sesuai dan lengkap; c. Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional, pergeseran anggaran antar Program/Kegiatan dapat dilakukan, sepanjang tidak mengurangi anggaran untuk mencapai target/sasaran prioritas pembangunan nasional; d. Dalam hal pergeseran anggaran tidak mungkin dilakukan atau jumlahnyatidak cukup, maka kekurangan kebutuhan biaya operasional dituangkan dalam “Dokumen Hasil Trilateral Meeting”. Hasil kesepakatan dalam pembahasan Belanja Operasional dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 7. Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni Pembahasan

kebutuhan

tambahan

rupiah

murni

ini

utamanya

untuk

mengkonfimasi kebutuhan tambahan rupiah murni Kementerian/Lembaga dari yang sudah dialokasikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Pagu Indikatif 2015. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain: a. Dasar alasan perlunya adanya tambahan rupiah murni; b. Dasar perhitungan yang digunakan dalam menghitung kebutuhan tambahan rupiah murni; c. Konfirmasi kegiatan yang menggunakan tambahan rupiah murni; d. Konfirmasi data target yang ingin dicapai untuk kegiatan yang mendapatkan tambahan rupiah murni; serta e. Besar kebutuhan tambahan rupiah murni untuk kegiataan yang dimaksud. Hasil kesepakatan dalam pembahasan Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). C. Program Tematik Dalam lingkup pembahasan yang terkait dengan Program Tematik meliputi : 8. Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Pembahasan 17

mengenai

Kejasama

Pemerintah

Swata

utamanya


untuk

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang memerlukan dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain : a. Nama kegiatan di APBN yang mendukung KPS; b. Nama proyek yang memerlukan dukungankegiatan di APBN; c. Besar kebutuhan pendanaan untuk mendukung KPS; d. Bentuk kegiatan yang medukung pelaksanaan KPS (Feasibility Study, tanah, infrastruktur, dll) Hasil kesepakatan dalam pembahasan KPS dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 9. Anggaran Pendidikan Pembahasan anggaran pendidikan utamanya untuk program dan kegiatan yang memiliki indikator-indikator kegiatan yang terkait dengan dukungan pemerintah terhadap anggaran pendidikan. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas adalah : a. Nama kegiatan di APBN yang terkait dengan anggaran pendidikan; b. Sasaran kegiatan yang terkait dengan aggaran pendidikan; serta c. Besar rencana pendanaan untuk anggaran pendidikan pada kegiatan dimaksud. Hasil kesepakatan dalam pembahasan Anggaran Pendidikan dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 10. Anggaran Responsif Gender (ARG) Pembahasan Anggaran Responsif Gender utamanya untuk mengidentifikasi program/kegiatan prioritas yang terkait dengan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan gender di Indonesia. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain: a. Nama

program/kegiatan dan sasaran kegiatan (output)

K/L

yang

diindikasikan telah responsif terhadap pembangunan gender; b. Indikator kinerja yang diindikasikan telah responsif terhadap pembangunan gender; c. Sasaran kegiatan yang responsif terhadap pembangunan gender; serta d. Besar rencana pendanaan untuk pembangunan gender. Hasil kesepakatan dalam pembahasan ARG dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 18 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

11. Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Pembahasan KSST utamanya untuk mengidentifikasikan program/kegiatan yang terkait dengan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan KSST di Indonesia. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain : a. Nama program/kegiatan K/L yang diperuntukan untuk pelakasanaan kegiatan KSST; b. Cakupan Kegiatan KSST (Pelatihan/training, Workshop, Pengiriman Tenaga Ahli, Bantuan Kegiatan/Proyek); c. Kepatutan KSST (pembiayaan KSST, Penerima Manfaat, Kerangkan Kerja Desain dan Monitoring, Keberlanjutan Program); d. Indikator kinerja kegiatan yang diindikasikan akan digunakan pada kegiatan KSST; e. Besar rencana alokasi pendanaan untuk pembangunan KSST, baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun hibah; f. Target Negara, merupakan negara yang akan menjadi objek atas kegiatan KSST dengan kriteria merupakan kelompok Negara miskin atau Negara sedang berkembang. Hasil kesepakatan dalam pembahasan KSST dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 12. Infrastruktur pendukung MP3EI Beberapa hal yang perlu dibahas dalam pembangunan infrastruktur khususnya yang mendukung pelaksanaan MP3EI adalah sebagai berikut: a. Program/kegiatan

yang

memiliki

kontribusi

terhadap

pembangunan

infrastruktur; b. Memperhatikan 8 program utama MP3EI yaitu: 1. Pertanian, 2. Pertambangan, 3. Energi, 4. Industri; 5. Kelautan; 6. Pariwisata, 7. Telematika, dan 8. Pengembangan Kawasan Strategis. Hasil

kesepakatan

dalam

pembahasan MP3EI

dituliskan

pada catatan

pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 13. Program-program pro rakyat termasuk program pendukung (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia) MP3KI. Beberapa hal yang perlu dibahas dalam program dan kegiatan pendukung MP3KI 19


adalah: a. Identifikasi Program dan kegiatan pro rakyat termasuk program dan kegiatan pendukung MP3KI; b. Identifikasi sasaran K/L yang mendukung MP3KI. Hasil

kesepakatan

dalam

pembahasan MP3KI

dituliskan

pada catatan

pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 14. Program dalam rangka MDG’s Didalam pembahasan trilateral meetings para pihak harus memperhatikan Program/Kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian tujuan MDG’S yaitu : a.

Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;

b.

Mencapai pendidikan dasar untuk semua;

c.

Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;

d.

Menurunkan angka kematian anak;

e.

Meningkatkan kesehatan ibu;

f.

Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;

g.

Memastikan kelestarian lingkungan;

h.

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam diskusi antara lain : a.

Program/Kegiatan yang mendukung tema MDG’s;

b.

Sasaran terkait pencapaian MDG’s.

Hasil

kesepakatan

dalam

pembahasan

MDG’s

dituliskan

pada catatan

pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2). 15. Mitigasi Perubahan Iklim (MPI) Pembahasan

Mitigasi Perubahan Iklim,

utamanya

untuk

mengidentifikasi

program/kegiatan prioritas yang terkait dengan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia. Adapun beberapa hal yang perlu dibahas antara lain: a.

Nama

program/kegiatan dan sasaran kegiatan (output) K/L yang

diindikasikan mendukung terhadap Mitigasi Perubahan Iklim; b.

Indikator kinerja yang diindikasikan mendukung terhadap Mitigasi Perubahan Iklim;

c.

Sasaran kegiatan terkait Mitigasi Perubahan Iklim; serta;

d.

Besar rencana pendanaan dalam mendukung Mitigasi Perubahan Iklim.

20 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

Hasil kesepakatan dalam pembahasan Mitigasi Perubahan Iklim dituliskan pada catatan pembahasan hasil kesepakatan (Lampiran 1) dan dituangkan dalam Lampiran Hasil Kesepakatan (Lampiran 2).

21


BAB IV TINDAK LANJUT Pelaksanaan pertemuan tiga pihak diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan yang meliputi arah kebijakan, sasaran dan target, program dan kegiatan serta perkiraan kebutuhan pendanaan sesuai dengan arah kebijakan yang akan dituangkan dalam RKP. Untuk itu hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak akan ditindaK/Lanjuti

oleh

Kementerian

PPN/Bappenas,

Kementerian

Keuangan,

dan

Kementerian/Lembaga, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas a) Melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKP sesuai dengan masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak; b) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah

ditetapkan sebagai dasar

penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim Kementerian/Lembaga; c) Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari Kementerian/Lembaga untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam penelaahan RKA-K/L. 2. Kementerian Keuangan a) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar penelaahan terhadap Renja K/L yang dikirim Kementerian/Lembaga; b) Menyempurnakan kebijakan anggaran yang terbagi kedalam jenis belanja dan satuan biaya yang dianggap perlu untuk disesuaikan dengan masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak; c) Melakukan kompilasi terhadap Renja K/L dari Kementerian/Lembaga untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Pagu Anggaran. 3. Kementerian/Lembaga a) Melakukan konsolidasi internal untuk penyesuaikan terhadap masukan yang diperoleh dalam Pertemuan Tiga Pihak; b) Menjadikan dokumen kesepakatan yang telah ditetapkan sebagai dasar penyusunan Renja K/L; c) Menyampaikan

Renja

K/L

yang

telah

disusun

kepada

Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan; d) Menggunakan Renja K/L sebagai pedoman penyusunan RKA-K/L. Setelah dilakukan Pertemuan Tiga Pihak ini, para pihak segera menandatangani dokumen kesepakatan yang telah disepakati. 22 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

BAB V PENUTUP Dengan dikeluarkannya buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak, maka

semua

pokok-pokok

pemaparan

yang

disampaikan

oleh

Kementerian

PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini. Mekanisme pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini dapat digunakan oleh para pihak sebagai pedoman dalam menyampaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya yaitu bagi Kementerian PPN/Bappenas untuk menyampaikan sasaran Prioritas Pembangunan Nasional dan Kegiatan Prioritas yang merupakan Tupoksi dari Kementerian/Lembaga yang terkait; bagi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan kebijakan jenis belanja, kebijakan

satuan

biaya,

dan

kepatutan

penggunaan

anggaran;

serta

bagi

Kementerian/Lembaga untuk menyampaikan rencana program dan kegiatan prioritas dari Renstra Kementerian/Lembaga. Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Segala ketentuan dan petunjuk pelaksanaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Apabila dikemudian hari Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak ini perlu disempurnakan, maka Kemeterian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan akan menerbitkan perbaikan.

Jakarta,

Maret 2014


LAMPIRAN 1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

Acara Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan Tujuan Pertemuan

: : : : : : :

Peserta Pertemuan 1. Kementerian PPN/Bappenas a) Nama : Jabatan : b) Nama : Jabatan : 2. Kementerian Keuangan a) Nama : Jabatan : b) Nama : Jabatan : 3. Kementerian/Lembaga a) Nama : Jabatan : b) Nama : Jabatan :


HASIL KESEPAKATAN Kementerian/Lembaga : 1.

SASARAN STRATEGIS

2.

ARAH KEBIJAKAN

3. No.

CATATAN PEMBAHASAN Materi Pembahasan

(1) (2) Prioritas Pembangunan Nasional 1 Program dan Kegiatan Prioritas 2 Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pendanaan Pembangunan Nasional 3 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 4 Surat Berharga Syariah Negara 5 PNBP/BLU 6 Belanja Operasional 7 Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni Program Tematik 8 Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 9 Anggaran Pendidikan (AP) 10 Anggaran Responsif Gender (ARG) 11 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) 12 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 13 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) 14 Millennium Development Goals (MDG’s) 15 Mitigasi Perubahan Iklim (MPI)

Catatan Kementerian Keuangan (4)

Catatan Kementerian PPN/Bappenas (3)

Catatan Kementerian/ Lembaga (5)

Jakarta,….. 2014 Kementerian/Lembaga ___

( NIP.

)

Kementerian Keuangan

( NIP.

_)


( NIP.


)

LAMPIRAN 2 LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN 1. REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN PER PROGRAM KODE KL PROG

PROGRAM

(1)

(2)

(3)

018

01

Program A….

018

02

Program B….

018

03

dst

SUMBER PENDANAAN

RENCANA 2015

(4)

(5)

PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2018 (6)

(7)

a. Rp Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN TOTAL a. Rp Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN TOTAL a. Rp Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN TOTAL a. Rp Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN TOTAL


(8)

2. REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN PER KEGIATAN Target Kode (1) XX

Program/ Kegiatan (2) Program 1

Indikasi Pendanaan

Ikk

Rencana 2015

Prakiraan Maju 2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

IKK xxx A.1

xxx

xxx

xxx

xxx

IKK xxx A,2

xxx

xxx

xxx

IKK xxx A.3

xxx

xxx

xxx

IKK xxx B.1

xxx

xxx

xxx

IKK xxx B.2

xxx

xxx

xxx

Tematik (KPS,AP, ARG, KSST,MP3EI MP3KI,MDG’s,MPI)

(12)

(13)

xxx

N

MP3EI, MP3KI

xxx

xxx

B

KSST

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

B

KPS

B

MDG’s

xxx

xxx

xxx

K/L

ARG

xxx xxx

xxx xxx

xxx xxx

2016

2017

2018

(8) xxx

(9) xxx

(10) xxx

(11) xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx

xxx xxx xxx

Kegiatan A

Kegiatan B

XX

Prioritas (N,B,K/L, -0-)

Prakiraan Maju

Rencana 2015

Program 2 Kegiatan C IKK xxx C.1

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

K/L

-

IKK xxx C.2

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

O

-

Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2015: Rp a) Prioritas Nasional b) Prioritas Bidang c) Prioritas K/L

Rp. Rp. Rp.

Juta, terdiri dari:

Juta. Juta. Juta.

Jakarta,….. April 2014 Kementerian/Lembaga

Kementerian Keuangan


(________________) NIP._____________

(________________) NIP._____________

(_______________) NIP._____________

LAMPIRAN 3

REKAPITULASI KEBUTUHAN TAMBAHAN PENDANAAN

Kode

Program/Kegiatan

IKK

Target 2015

Usulan Kebutuhan Tambahan Pendanaan 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

xx

Perkiraan Sumber (Rp Murni, PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN, SBSN)

(6)

Program 1 Kegiatan A

xxx IKK xxx A.1

xxx

xxx

Rp Murni

IKK xxx A,2

xxx

xxx

Rp Murni

IKK xxx A.3

xxx

xxx

Rp Murni


PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

Acara Adalah nama acara dan pokok pembahasan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga. Contoh: Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan Rancangan RKP K/L 2015 dan Pagu Indikatif RAPBN 2015 untuk Kementerian Perindustrian. Tanggal dan Waktu Adalah tanggal dan waktu dalam melaksanakan Pertemuan Tiga Pihak yang terdiri dari tanggal dan pukul berapa pelaksanaan tersebut Contoh: Tanggal 3 April 2014 Pukul 08.00 – 17.00 WIB Tempat Adalah tempat pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Contoh: Ruang Rapat SS2, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta. Pimpinan Rapat Adalah orang yang mengundang dan memimpin pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Contoh: Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas. Dasar Pelaksanaan Adalah dasar ketentuan mengenai pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Contoh : 1. Rancangan Awal RKP Tahun 2015 Buku I dan Buku II 2. Surat Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. xx/M.PPN/03/2014 dan SE No. xx/MK/2014 tanggal ... Maret 2014 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan awal RKP Tahun 2015.


Tujuan Pertemuan Adalah tujuan diadakannya Pertemuan Tiga Pihak. Contoh : Membahas dan mendiskusikan isu/substansi RKP 2015 dengan fokus bahasan yaitu: i.

Arah Kebijakan Kementerian/Lembaga;

ii.

Rincian Kegiatan Prioritas TA 2015 Kementerian/Lembaga Berdasarkan Program; serta

iii.

Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas TA 2015.

Peserta Pertemuan Adalah individu dari perwakilan institusinya masing-masing yang menjadi peserta dalam Pertemuan Tiga Pihak. Contoh: Nama: Jabatan:

Abdul Rochim. Direktur Jenderal Industri Agro, Direktorat Industri Makanan, hasil Laut dan Perikanan, Kementerian Perindustrian.


HASIL KESEPAKATAN Adalah PPN/Bappenas

hasil-hasil dan

kesepakatan

Kementerian

yang

Keuangan

dicapai sebagai

oleh

pihak

central

Kementerian

agency

dengan

Kementerian/Lembaga sebagai pengusul kegiatan dan pengguna anggaran. Hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak yang memuat: A.

SASARAN STRATEGIS Sasaran Strategis, diisi dengan sasaran startegis yang akan dicapai oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen rencana strategis (Renstra K/L). Contoh : Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B.

Tingginya nilai tambah Industri; Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar Negeri; Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri; Tersebarnya pembangunan industri; Memfasilitasi pengembangan industri; Memfasilitasi promosi industri; Memfasilitasi penerapan standarisai.

Arah Kebijakan Diisi dengan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh Kementerian/Lembaga yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan aspek sektoral dan regional (kewilayahan) serta dapat diwujudkan dan dilaksanakan ke dalam kegiatan-kegiatan. Contoh : Arah kebijakan dalam Rencana Strategis mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut: 1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. 2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah. 3. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar. 4. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa. 5. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.

C.

Catatan Pembahasan Kolom Nomor (1) Dalam kolom nomor, diisi dengan nomor urut materi pembahasan yang dilakukan pada waktu pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. 31


Kolom Materi Pembahasan (2) Dalam kolom Materi Pembahasan, diisi dengan materi yang dibahas pada waktu pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak. Kolom Catatan Kementerian PPN/Bappenas (3) Dalam kolom Catatan Kementerian PPN/Bappenas, diisi dengan catatan dari pihak Kementerian PPN/Bappenas yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga Pihak. Kolom Catatan Kementerian Keuangan (4) Dalam kolom Catatan Kementerian Keuangan, diisi dengan catatan dari pihak Kementerian Keuangan yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga Pihak. Kolom Catatan Kementerian/Lembaga (5) Dalam kolom Catatan Kementerian/Lembaga, diisi dengan catatan dari pihak Kementerian/Lembaga yang sesuai dengan materi pembahasan Pertemuan Tiga Pihak. Kolom Tanggal Adalah tanggal dokumen kesepakatan disetujui bersama oleh Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga Contoh : Jakarta, 5 April 2014 Kolom Tanda Tangan Adalah

kolom

tempat

membubuhkan

tanda

tangan

dari

Eselon

II

atau

setingkatnya, sebagai bukti kesepakatan mengenai program/kegiatan prioritas K/L dengan Pagu

Indikatif-nya antara: Kementerian PPN/Bappenas,

Kementerian

Keuangan, dan Kementerian/Lembaga.


LAMPIRAN 2 LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN I. RINCIAN PAGU PER PROGRAM 1.

Kolom Kode (1) & (2) Adalah kode Bagian Anggaran K/L (BA) dan kode Program yang sesuai dengan nomen K/Latur dalam lampiran petunjuk pengisian. Contoh: Kode Kementerian/Lembaga (Dep) : 019 Kode Program (Prog) 07

2.

Kolom Nama Program (3) Adalah nama program sebagaimana program dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan

Menteri Keuangan tentang Pagu

Indikatif Tahun 2015. Tidak diperkenankan untuk menambah Program baru di luar surat tersebut. Contoh : Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Kegiatan Prioritas dan Perikanan 3.

: Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut

Kolom Sumber Pendanaan (dalam juta rupiah) (4) Adalah nama program sebagaimana program dalam surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan

Menteri Keuangan tentang Pagu

Indikatif Tahun 2015. Tidak diperkenankan untuk menambah Program baru di luar surat tersebut. Rencana 2015 (5) a. Baris Rupiah Murni Pada baris rupiah murni diisi dengan jumlah anggaran rupiah murni yang akan dialokasikan pada tahun 2015 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah. b. Baris PNBP Pada baris PNBP diisi dengan jumlah anggaran PNBP yang akan dialokasikan pada tahun 2015 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah. c. Baris BLU Pada baris BLU diisi dengan jumlah anggaran BLU yang akan dialokasikan pada tahun 2015 untuk program yang terkait dalam satuan juta rupiah.


d. Baris PLN Pada baris PLN diisi dengan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang dialokasikan pada TA 2015 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah. e. Baris HLN Pada baris HLN diisi dengan anggaran Hibah Luar Negeri (HLN) yang dialokasikan pada TA 2015 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah. f. Baris PDN Pada baris PDN diisi dengan anggaran Pinjaman Dalam Negeri (PDN) yang dialokasikan pada TA 2015 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah. g. SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Pada baris SBSN diisi dengan anggaran SBSN yang dialokasikan pada TA 2015 untuk program terkait dalam satuan juta rupiah Prakiraan Maju Tahun 2016 (6) Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2016 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni, PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah. Prakiraan Maju Tahun 2017 (7) Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2017 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni, PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah. Prakiraan Maju Tahun 2018 (8) Diisi dengan prakiraan total jumlah anggaran yang akan dialokasikan pada tahun 2018 untuk program yang terkait baik yang bersumber dari rupiah murni, PNBP, BLU, PLN, HLN, PDN dan SBSN dalam satuan juta rupiah. II. REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN PER KEGIATAN 1.

Kolom Kode (1) Adalah kode program dan kode kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur dalam lampiran petunjuk pengisian. Contoh: Kode Program Kode Kegiatan

2.

: 07 : 1835

Kolom Nama Program/Kegiatan (2) Adalah nama program dan kegiatan sebagaimana program dan kegiatan prioritas

dalam

surat

yang

ditandatangani

oleh

Menteri

PPN/Kepala


Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Tahun 2015. Contoh : Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Kegiatan Prioritas : Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. 3.

Kolom IKK (3) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah Indikator yang menggambarkan kinerja suatu kegiatan, berupa (i). Indikator kuantitas, (ii). Indikator kualitas, atau (iii) Indikator harga. Untuk mengukur sebuah output tidak harus ada ketiga indikator, akan tetapi menyesuaikan dengan jenis outputnya. Contoh : Jumlah Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan.

4.

Kolom Target (4) Rencana Tahun 2015 Adalah target pencapaian dari suatu kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian/Lembaga pada tahun 2015 sesuai dengan indikator kinerja kegiatan. Contoh : 25 pabrik gula (Jumlah Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan).

5.

Kolom Target Prakiraan Maju 2016 – 2018 (5 –7) Tahun 2016 (5) Adalah prakiraan target kinerja dari kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian /Lembaga pada tahun 2016. Contoh : 30 pabrik gula (Jumlah Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan). Tahun 2017 (6) Adalah prakiraan target kinerja dari kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian /Lembaga pada tahun 2017. Contoh : 35 pabrik gula (Jumlah Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan). Tahun 2018 (7) Adalah prakiraan target kinerja dari kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian /Lembaga pada tahun 2018. Contoh : 40 pabrik gula (Jumlah Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan).


6.

Kolom Indikasi Pendanaan Rencana Tahun 2015 (8) Adalah Indikasi pendanaan yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh : Rp 139.365,4 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan)

7.

Kolom Alokasi Prakiraan Maju 2016 – 2018 (9 – 11) Tahun 2016 (9) Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh : Rp 214.796,1 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan) Tahun 2017 (10) Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh : Rp 249.623,6 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan) Tahun 2018 (11) Adalah prakiraan alokasi anggaran yang diusulkan untuk setiap kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh : Rp 262.678,9 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan)

8.

Kolom Prioritas (12) Dalam kolom Prioritas diisi dengan prioritas IKK jenis kegiatan yang dapat berupa kegiatan Prioritas Nasional (N), Prioritas Bidang (B), Prioritas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Non-Prioritas (-0-). Untuk kegiatan Prioritas Nasional harus dapat diidentifikasikan mendukung langsung pencapaian salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum pada Buku I RKP 2015.


Contoh: N

menunjukkan kegiatan prioritas nasional yang terkait dengan prioritas pembangunan Nasional. B menunjukkan kegiatan prioritas bidang yang bersangkutan K/L  menunjukkan kegiatan prioritas K/L yang bersangkutan -0-  menunjukkan kegiatan Non-Prioritas K/L yang bersangkutan 9.

Kolom Tematik (13) Diisi dengan jenis dukungan apakah indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan indikator yang mendukung pelaksanaan KPS, AP, ARG, KSST, MP3EI, MP3KI, MDG’s, MPI. KPS Kerjasama Pemerintah Swasta AP  Anggaran Pendidikan ARG  Anggaran Responsif Gender KSST  Kerjasama Selatan-Selatan Triangular MP3EI  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3KI  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia MDG’s  Millennium Development Goals MPI  Mitigasi Perubahan Iklim


LAMPIRAN 3 MATRIKS KEBUTUHAN TAMBAHAN PENDANAAN Cara pengisian matriks-matriks yang terdapat dalam Matriks Lampiran Catatan Pembahasan mengikuti cara pengisian sebagaimana petunjuk pengisian yang dicontohkan pada Matriks Rekapitulasi Daftar Rincian Kegiatan Prioritas dan Kegiatan Non-Prioritas. 1. Kolom Kode (1) Adalah kode program dan kode kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur dalam lampiran petunjuk pengisian. Contoh: Kode Program Kode Kegiatan

: 07 : 1835

2. Program/Kegiatan/ (2) Adalah nama program, kegiatan, dan IKK yang diusulkan membutuhkan tambahan pendanaan tahun 2015. Contoh : Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Kegiatan Prioritas : Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. 3. Adalah nama Indikator Kinerja Kegiatan Adalah nama Indikator Kinerja Kegiatan yang diusulkan membutuhkan tambahan pendanaan tahun 2015. Contoh : Jumlah Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan. 4. Kolom Target 2015 Adalah target pencapaian dari suatu kegiatan yang diusulkan untuk mendapatkan tambahan pendanaan pada tahun 2015 sesuai dengan indikator kinerja kegiatan. Contoh : 25 pabrik gula (Jumlah Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan). 5. Kolom Usulan Kebutuhan Tambahan Pendanaan 2015 Adalah Usulan Kebutuhan Tambahan Pendanaan untuk Program, Kegiatan, IKK pada tahun 2015. Satuan biaya ditulis dalam juta rupiah. Contoh : Rp 139.365,4 juta. (Alokasi biaya untuk kegiatan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan) 38 Buku Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meetings)

6. Perkiraan Sumber Pendanaan Adalah perkiraan jenis sumber pendanaan untuk memenuhi usulan kebutuhan tambahan pendanaan pada tahun 2015. Contoh : PNBP (Usulan untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendanaan untuk Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berasal dari PNBP)


KATA PENGANTAR. Sebagai upaya memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran secara

Recommend Documents