KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret 2011 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KATA PENGANTAR

Kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dalam upaya pemberdayaan kelompok tani ternak yang dilakukan dengan menempatkan tenaga Sarjana Peternakan dan Kedokteran Hewan maupun D-3 Ilmu-ilmu Peternakan dan Kedokteran Hewan di kelompok tani. Dengan penempatan SMD di pedesaan diharapkan dapat melakukan transfer teknologi dari Perguruan Tinggi ke masyarakat dan meningkatkan jiwa kewirausahaan. Kegiatan SMD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dengan fokus pada pengembangan usaha sapi potong untuk mendukung program swasembada daging sapi 2010 (PSDS). Pada tahun 2011 masih difokuskan pada pengembangan sapi potong dalam rangka mendukung program swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK) 2014, disamping komoditas lain seperti sapi perah, kambing/domba dan ayam lokal/itik, dimana keempat komoditi tersebut dapat meningkatkan usaha ekonomi di pedesaan dan memperkuat program diversifikasi pangan. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan SMD, disusun Pedoman Pelaksanaan yang digunakan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal koordinasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Jakarta, Maret 2011 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Drh. Prabowo Respatiyo Caturroso, MM. Ph.D

NIP. 19540204 198203 1 001

Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................. DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................

i ii iv

I.

PENDAHULUAN................................................................... A. Latar Belakang .............................................................. B. Maksud dan Tujuan ...................................................... C. Sasaran ........................................................................ D. Ruang Lingkup .............................................................. E. Jadwal Pelaksanaan ..................................................... F. Pengertian ....................................................................

1 1 1 2 2 2 3

II.

KRITERIA DAN KOMPETENSI ........................................... A. Kriteria SMD ................................................................. B. Kriteria Kelompok.......................................................... C. Kriteria Teknis ...............................................................

5 5 5 6

III.

PENDAFTARAN DAN SELEKSI .......................................... A. Pendaftaran .................................................................. B. Seleksi .......................................................................... C. Orientasi Kegiatan SMD................................................

7 7 8 9

IV.

PENGELOLAAN DANA A. Dana Operasional ......................................................... B. Dana Bantuan Sosial .................................................... C. Pengajuan dan Transfer Dana Bantuan Sosial ............. D. Penggunaan dana Bantuan Sosial ................................

10 10 10 12

V.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA .................. A. Pemberdayaab Sumber Daya Manusia (SDM) ............. B. Pengembangan Kelembagaan dan Usaha .................... C. Indikator Keberhasilan ..................................................

15 15 15 15

VI.

ORGANISASI PELAKSANA ………………………………….. A. Tim SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan........................................................ B. Tim SMD Perguruan Tinggi........................................... C. Tim Pembina SMD Provinsi .......................................... D. Tim Teknis SMD Kabupaten/Kota ................................. E. Sarjana Membangun Desa (SMD) ................................ F. Kelompok SMD .............................................................

17


17 18 18 18 18 19 ii

VII.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ……………. A. Monitoring dan Evaluasi ................................................ B. Pelaporan .....................................................................

20 20 20

VIII. PENUTUP ...........................................................................

22

LAMPIRAN ……………………………………………………………... 23-43


iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-1

Rencana Tempat Seleksi Sarjana Membangun Desa Tahun 2011 .................................................

23

Lampiran-2

Form Surat Pernyataan SMD ...............................

26

Lampiran-3

Form Rencana Usaha Kelompok .........................

27

Lampiran-4

Form Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok .....

28

Lampiran-5

Format Kwitansi ...................................................

29

Lampiran-6

Form Berita Acara Pembayaran ...........................

30

Lampiran-7

Surat Perjanjian Kerjasama ..................................

31

Lampiran-8

Surat Perjanjian Kerjasama ..................................

36

Lampiran-9.a

Laporan Perkembangan Usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi Potong dan Kambing) .................. .... .............................................................................

40

Laporan Perkembangan Usaha SMD (Komoditi Ternak Sapi Perah).............................................. . .............................................................................

41

Laporan Perkembangan Usaha SMD (Komoditi Ternak Ayam Lokal/Itik).........................................

42

Laporan Kemajuan Kegiatan ........................... ....

43

Lampiran-9.b

Lampiran-9.c

Lampiran-9.d


iv

I.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Permintaan konsumsi daging dan produk-produk peternakan dalam negeri semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan dan daya beli serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi. Dengan meningkatnya permintaan tersebut, memberikan peluang untuk berkembangnya usaha agribisnis peternakan. Usaha agribisnis peternakan berbasis sumberdaya lokal mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan karena berbagai sarana pendukung seperti agroinput, teknologi, kelembagaan dan tenaga kerja tersedia di seluruh wilayah provinsi. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah tenaga terdidik lulusan perguruan tinggi bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui program Sarjana Membangun Desa (SMD). Berdasarkan masukan dan pertimbangan dari berbagai kalangan, baik internal maupun ekternal Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan memperhatikan: (1) aspek potensi pengembangan pada masing-masing wilayah/provinsi; (2) prospek pasar pada masing-masing komoditi ternak dan; (3) sebaran Fakultas Ilmu-ilmu Peternakan dan Kedokteran Hewan/Fakultas yang membidangi Jurusan Peternakan pada Perguruan Tinggi, maka pelaksanaan kegiatan Sarjana Membangun Desa (SMD) mencakup beragam komoditi, yaitu sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing, domba, unggas lokal (ayam buras, itik). Pada prinsipnya tujuan dari kegiatan SMD ini adalah untuk membentuk calon-calon wirausahawan di bidang peternakan dengan komoditi yang diprioritaskan yaitu sapi dan kerbau untuk mendukung Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014. B. Maksud dan Tujuan Pedoman Pelaksanaan SMD tahun 2011 ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Tim Pelaksana SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perguruan Tinggi, Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi dan Kabupaten/Kota, SMD Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011

1

dan Kelompok terpilih, serta pihak terkait lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing meliputi aspek seleksi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pendampingan dan pelaporan serta kegiatan terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan SMD. Program SMD merupakan pemberdayaan kelompok peternak melalui pengembangan kewirausahaan SMD dan kelompok sekaligus penyaluran dana penguatan modal usaha, bertujuan untuk : 1. mendorong tumbuh dan berkembangnya pelaku agribisnis yang terdidik pada usaha peternakan; 2. memperkuat modal usaha, sarana dan prasarana di kelompok yang akan dikelola oleh seorang SMD agar usaha peternakan bisa lebih berkembang; 3. meningkatkan produksi, produktivitas dan pendapatan peternak; 4. mengembangkan sentra-sentra kawasan usaha peternakan. C. Sasaran Adanya 706 orang Sarjana Membangun Desa (SMD) yang mengelola usaha kelompok ternak D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan ini meliputi : 1. Maksud dan tujuan 2. Sasaran 3. Kriteria dan kompetensi 4. Pendaftaran dan Seleksi 5. Pengelolaan dana 6. Pemberdayaan dan Pengembangan usaha 7. Organisasi Pelaksana 8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan E. Jadwal Pelaksanaan Jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan SMD Tahun 2011, sebagai berikut:


2

No

Kegiatan

Agt Sept Okt Nov Des Feb Mar Apr Mei Jun Jul I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Persiapan 2 Penerimaan Pendaftaran SMD 3 Bedah Proposal SMD 4 Seleksi SMD/Kelompok 5 Penetapan SMD terpilih 6 Workshop 7 Penyaluran Dana Bansos SMD 8 Monitoring dan Pembinaan 9 Penyusunan Profil 10 Laporan Akhir

F. Pengertian Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan : 1. Sarjana Membangun Desa (SMD) adalah Sarjana lulusan Perguruan/Sekolah Tinggi bidang ilmu–ilmu peternakan dan kedokteran hewan dengan kualifikasi S-2, S-1, D-4 dan D-3, dan mempunyai minat yang tinggi untuk mengembangkan usaha agribisnis peternakan di pedesaan bersama kelompok . 2. Kelompok adalah kelompok tani yang bergerak dalam usaha budidaya ternak yang memerlukan penguatan modal dan bimbingan untuk pengembangan usahanya. 3. Perguruan Tinggi adalah Universitas Negeri atau Swasta dan Sekolah Tinggi yang memiliki Fakultas atau Jurusan Peternakan, Fakultas Kedokteran Hewan ataupun Fakultas yang membidangi Jurusan Ilmu-ilmu Peternakan dan Kedokteran Hewan di setiap Provinsi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 4. Usaha budidaya ternak adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan ternak, yang dipelihara sesuai dengan perlakuan teknis yang telah ditetapkan, guna menghasilkan ternak dan produk ternak yang berkualitas. Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011

3

5. SMD terpilih adalah SMD yang sudah lulus dari proses seleksi dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. 6. Pemberdayaan kelompok peternak adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan peternak sehingga secara mandiri mampu mengembangkan usaha budidaya ternak secara berkelanjutan. 7. Penguatan kelembagaan ekonomi peternak melalui SMD adalah upaya pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah melalui kegiatan budidaya atau perbibitan ternak sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan SMD, Kelompok peternak dan masyarakat sekitarnya. 8. Orientasi adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh SMD yang terpilih untuk memperkuat kompetensi yang bersangkutan dalam melaksanakan usaha budidaya melalui praktek langsung di kelompok yang sudah cukup baik melaksanakan kegiatan budidaya. 9. Dana bantuan sosial penguatan ekonomi petani melalui SMD adalah stimulasi dana untuk mengatasi kendala modal dan kemampuan dalam usaha budidaya ternak agar selanjutnya mampu mengakses modal dari lembaga permodalan secara mandiri. 10. Tim Teknis adalah petugas teknis dari Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota yang mendampingi dan membina pelaksanaan SMD


4

II. KRITERIA DAN KOMPETENSI

A. Kriteria SMD 1. Lulusan Perguruan/Sekolah Tinggi dari disiplin Ilmu Peternakan atau Kedokteran Hewan 2. Kualifikasi S-2, S-1, D-4 atau D3. 3. Berusia maksimal 45 tahun. 4. Diutamakan berdomisili di lokasi kelompok. 5. Memiliki kelompok yang akan dikelola oleh SMD yang bersangkutan dan kelompok tersebut diketahui oleh Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota, diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Dinas setempat dalam proposal pengajuan yang dibuat SMD. 6. Bersedia menjalankan program SMD yang telah ditetapkan minimal 3 tahun dengan pernyataan diatas segel/materai . 7. Membuat proposal usaha sesuai dengan komoditi yang ingin dikembangkan (sapi potong/kerbau/sapi perah/ kambing/ domba/unggas lokal). Dengan kompetensi: a. Mempunyai minat untuk mengembangkan usaha budidaya ternak. b. Mempunyai kompetensi untuk menerima dan mengembangkan inovasi dan IPTEK c. Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang budidaya ternak (sapi potong/kerbau/sapi perah/kambing/domba/ unggas lokal) d. Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program. e. Memiliki jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) dan kepemimpinan (leadership) yang kuat. B. Kriteria Kelompok Kriteria kelompok dari Sarjana Membangun Desa (SMD) adalah: 1. Kelompok terdaftar di Badan Penyuluhan atau Dinas Peternakan atau SKPD yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota serta mampu mengembangkan usaha melalui kerjasama kelompok, 2. Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal untuk kegiatan yang sejenis pada saat yang bersamaan, Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011

5

3. Kelompok 4. 5. 6.

7.

bersedia melakukan pemeliharaan ternak secara bersama (kandang koloni/kawasan) sesuai dengan komoditinya Jumlah anggota kelompok minimal 10 orang, Mempunyai Struktur Organisasi yang jelas (Identitas Kelompok, Pengurus dan Anggota) dan kelengkapan Administrasi Kelompok, Mempunyai usaha atau pernah berusaha dan mempunyai rencana usaha budidaya ternak (sapi potong/kerbau/sapi perah/ kambing/ domba/ unggas lokal), Mampu menyediakan pakan ternak,

C. Kriteria Teknis 1. Kondisi agroekosistem, sesuai untuk pengembangan usaha budidaya ternak yang akan dikembangkan, seperti ketersediaan sumber bahan pakan/pakan, sumber air 2. Bukan merupakan daerah endemis penyakit hewan menular dan lain-lain. 3. Memiliki sarana dan prasarana serta jejaring kerjasama dengan masyarakat sekitarnya. 4. Mempunyai lahan yang layak untuk pengembangan usaha 5. Lokasi usaha sesuai dengan RUTR/RDTR kabupaten


6

III. PENDAFTARAN DAN SELEKSI A. Pendaftaran a. Waktu Pendaftaran 1) Pengumuman pendaftaran SMD dilakukan melalui website www.deptan.go.id atau www.ditjennak.deptan.go.id. 2) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 3 s/d 21 Mei 2011 (Cap pos) b. Tata Cara Pendaftaran Para lulusan Perguruan Tinggi Ilmu-ilmu Peternakan atau Kedokteran Hewan yang memenuhi kriteria, mengajukan permohonan dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, up. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI 2) Surat permohonan dikirimkan kepada Panitia SMD Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dengan alamat: Direktorat Pakan Ternak Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kantor Pusat Kementerian Pertanian, gedung C lantai 8 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan Jakarta 12550, Atau ke Perguruan Tinggi yang ditunjuk. 3) Pemohon menyiapkan : a) Proposal Pengembangan Usaha Agribisnis Peternakan dengan memilih 1 (satu) komoditi yang akan dikembangkan dengan melampirkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dimana calon SMD dan Kelompok binaannya berdomisili. b) Ruang-lingkup proposal meliputi:  Profil calon SMD dan Profil Kelompoknya,  Potensi sumberdaya yang dimiliki sebagai pendukung dalam mencapai keberhasilan saha, Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011

7

Program kerja yang meliputi rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan,  Analisa kelayakan usaha,  Data dan informasi pendukung lainnya seperti lahan, pasar, dll c) Copy ijazah terakhir dan daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan dan aktivitas organisasi yang pernah diikuti d) Copy kartu identitas (KTP) dan surat keterangan domisili dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa. e) Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan minimal 3 (tiga) tahun yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (form Lampiran-2) 

B. Seleksi Tahapan seleksi SMD tahun 2011 : a. Tahap Pertama (Seleksi Proposal) Tim SMD Pusat akan melakukan seleksi seluruh proposal yang masuk ke Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan menetapkan calon SMD yang dapat mengikuti seleksi tahap kedua. b. Tahap Kedua (Wawancara) Calon SMD yang lulus tahap pertama akan diundang ke perguruan tinggi setempat untuk mengikuti wawancara dengan mempresentasikan program kerjanya. Tim Seleksi terdiri dari unsur Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi dan Dinas Peternakan setempat. Penilaian dilakukan terhadap Program Kerja yang akan dilaksanakan meliputi: 1) Aspek Usaha mencakup rencana pengembangan usaha, pengembangan kelompok, pemupukan modal usaha, kemitraan usaha, pemasaran hasil usaha; 2) Aspek kelembagaan mencakup administrasi, dinamika kelompok dan kerjasama.


8

3) Aspek Teknis/Penerapan Teknologi mencakup program budidaya ternak, rencana pengembangan pakan, rencana penerapan teknologi reproduksi, rencana tatalaksana (kandang dan peralatan), dan manajemen kesehatan hewan; 4) Aspek lainnya mencakup kewirausahaan, dll.

kepemimpinan,

jiwa

c. Tahap Ketiga (verifikasi kelompok) Calon SMD yang lulus pada tahap kedua, berhak untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu verifikasi kelompok yang akan dilakukan dengan peninjauan kelompok oleh Tim Seleksi. d. Penetapan SMD Terpilih 1) Hasil seleksi tahap kedua dan ketiga akan direkapitulasi sesuai dengan bobot nilai yang telah disusun Tim Seleksi dan dirangking dari total nilai tertinggi sampai dengan terendah. 2) Calon SMD yang terpilih tahun 2011 akan disampaikan oleh Direktur Pakan Ternak kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya akan diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian sebagai SMD terpilih melaksanakan program SMD tahun 2011. C. Orientasi kegiatan SMD 1) SMD terpilih wajib mengikuti orientasi selama 5 hari melalui praktek langsung di kelompok yang sudah cukup baik melaksanakan usaha budidaya atas rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan setempat. Orientasi juga dapat dilaksanakan di UPT/UPTD bidang Peternakan terdekat; 2) Surat keterangan pelaksanaan orientasi ditandatangani oleh kepala Dinas Peternakan atau kepala UPT/UPTD setempat; 3) Biaya selama orientasi ditanggung oleh masing-masing calon SMD.


9

IV. PENGELOLAAN DANA

Dana program Sarjana Membangun Desa (SMD) tahun 2011, terdiri dari : A. Dana Operasional Dana operasional yang tersedia dalam DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2011, digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Persiapan pelaksanaan kegiatan SMD Penyusunan Pedoman Pelaksanaan SMD tahun 2011 Seleksi SMD dan verifikasi kelompok calon SMD Workshop penyusunan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) dan kelengkapan administrasi pencairan dana bantuan sosial SMD Penyusunan Profil/Data Base SMD terpilih tahun 2011 Pertemuan regional Monitoring dan pembinaan Pelaporan

B. Dana Bantuan Sosial Dana bantuan sosial penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui SMD tahun 2011, ditransfer langsung ke rekening bank kelompok SMD terpilih setelah SMD dan kelompok memenuhi segala persyaratan dokumen administrasi keuangan. Transfer dana ke rekening Kelompok SMD, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dana bansos digunakan sesuai dengan uraian kegiatan pada RUK yang telah disusun pada saat workshop SMD. Pemanfaatan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh SMD dan kelompoknya. C. Pengajuan dan Transfer Dana Bantuan Sosial SMD dengan kelompok mengajukan usulan pencairan dana bantuan sosial kepada KPA dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) SMD ditandatangani oleh Ketua kelompok, SMD, dan satu anggota kelompok dibawah bimbingan narasumber atau praktisi dalam workshop SMD. (Form Lampiran 3). Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011

10

2. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK) SMD ditandatangani oleh Ketua kelompok dan SMD, diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak (Form lampiran-4); 3. Nomor rekening atas nama Kelompok ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan SMD di Bank terdekat; 4. Kuitansi ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan SMD (Form Lampiran-5) 5. Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan SMD (Form Lampiran-6) 6. Surat Perjanjian Kerjasama antara KPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak dengan Ketua Kelompok dan SMD (Form lampiran-7) 7. Surat Perjanjian Kerjasama antara Ketua Kelompok dengan SMD (Form lampiran-8). KPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS) dan disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP). Selanjutnya, bila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi maka PPPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. KPPN melakukan verifikasi terhadap dokumen dari PPPP, bila disetujui maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening kelompok yang bersangkutan. Tahapan pencairan dana mengikuti peraturan yang berlaku pada tahun 2011. Proses pengajuan dan transfer dana ke rekening kelompok secara ringkas ditampilkan pada Gambar berikut:


11

Proses Pengajuan dan Transfer Dana ke rekening kelompok Ketua kelompok dan SMD mengajukan usulan dana

KPA Menerbitkan SPP-LS

- Kep. Menteri tentang Penetapan SMD - Kontrak Perjanjian Kerja sama - Rekap RUK SMD - Kuitansi

PPPP Menerbitkan SPM-LS

KPPN Menerbitkan SP2D

Bank mentransfer dana ke rekening Kelompok

D. Penggunaan dana Bantuan Sosial Komponen penggunaan dana kegiatan bantuan sosial SMD dialokasikan sebagai berikut :     

Sapi potong Sapi perah Kerbau Kambing/domba Ayam lokal/Itik

: : : : :

70% 5% 5% 10% 10%

dari anggaran dari anggaran dari anggaran dari anggaran dari anggaran

bansos bansos bansos bansos bansos

SMD SMD SMD SMD SMD

Untuk menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan harus dilakukan melalui musyawarah antara SMD, pengurus dan para anggota kelompok. Semua kesepakatan dan keputusan yang ditetapkan melalui pertemuan kelompok harus dituangkan kedalam notulen hasil pertemuan. Selanjutnya pengadaan agroinput, harus dilakukan secara terkoordinasi antara SMD, ketua dan para anggota kelompok, serta diketahui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011

12

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh SMD dan kelompoknya melalui pembiayaan yang bersumber dari dana bantuan sosial tersebut adalah kegiatan pengadaan sarana utama dan sarana-sarana penunjang yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan usaha. Tabel 1.a : Komponen Kegiatan yang dapat dibiayai dari dana Bantuan Sosial SMD untuk kegiatan Budidaya dan proporsi pengalokasiannya

Komponen Kegiatan Sarana Utama(%) : Pengadaan Ternak Sarana Penunjang(%): Perbaikan 1. Kandang Alat dan Mesin 2. Peternakan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 .

Pengembangan HMT

Konsentrat Pengolahan limbah Alat dan Bahan IB Obat-obat dan Vitamin/mineral Bangunan dan Gudang*) Pengembangan kelembagaan dan SDM

Komoditi yang dikembangkan dan Proporsi alokasi dana SAPI POTONG

SAPI PERAH

KERBAU

KAMBING/ DOMBA

UNGGAS LOKAL

80 √ 20

75 √ 25

80 √ 20

80 √ 20

50 √ 50

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Administrasi dan √ √ √ √ √ pelaporan Catatan: *) Pembuatan bangunan dan gudang agar dibiayai sendiri oleh kelompok (swadaya)


13

Dana pengembangan usaha budidaya ternak yang dialokasikan ke SMD dan kelompoknya, merupakan dana stimulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usahanya menuju skala usaha yang ekonomis. Untuk memenuhi kebutuhan pakan, kandang dan berbagai sarana prasarana lainnya diharapkan adanya kontribusi secara swadana dari kelompok. Apabila terjadi penyalahgunaan dana bansos sebagai modal usaha, maka akan diproses menurut hukum yang berlaku.


14

V. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

A. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemberdayaan sumber daya manusia SMD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas dan wawasan agar menjadi pengelola usaha budidaya ternak yang berdaya saing melalui proses pembelajaran seperti pelatihan, magang, atau studi banding. Selain itu, pemberdayaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran SMD dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya untuk mengembangkan usaha budidaya ternak di kelompok binaannya. Selanjutnya, pemberdayaan ini diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian SMD untuk mengembangkan usaha budidaya ternak pada masyarakat petani peternak sekitarnya agar berkembang kawasan usaha budidaya ternak yang berdaya saing secara berkelanjutan. Indikator keberhasilan pemberdayaan tersebut adalah berkembangnya kemampuan SMD dalam mengelola, mengoptimalkan potensi yang ada serta menguatkan kelembagaan kelompok binaannya dalam pengembangan usaha budidaya ternak. B. Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Pemberdayaan kelembagaan SMD dilakukan melalui pengembangan kelembagaan ekonomi, pengembangan jaringan usaha, dan fasilitasi terhadap akses pemasaran secara bertahap, dinamis dan berkelanjutan. Pada tahap awal, kelembagaan usaha dapat berupa unit khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan SMD dan Kelompok. Lebih lanjut, sejalan dengan semakin berkembangnya usaha budidaya ternak, unit usaha dapat ditingkatkan menjadi suatu lembaga usaha yang berbadan hukum seperti koperasi atau bentuk usaha berbadan hukum lainnya. Jenis usaha yang dikembangkan oleh SMD, difokuskan kepada pengembangan usaha budidaya sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, ayam lokal/itik. Pengembangan usaha dilakukan melalui peningkatan modal usaha, penerapan teknologi, diversifikasi usaha, akses pasar serta permodalan. C. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan pelaksanaan Sarjana Membangun Desa , dapat dilihat dari aspek Ekonomis, aspek Teknis dan aspek Kelembagaan.


15

1. Aspek Ekonomis a. Adanya pertambahan modal usaha dari hasil usaha peternakan yang dilaksanakan; b. Adanya diversifikasi usaha; 2.

Aspek Teknis a. Adanya pertambahan populasi ternak dari hasil usaha yang

dilaksanakan; b. Adanya peningkatan produktivitas ternak yang diusahakan; c. Diterapkannya teknologi budidaya peternakan (pakan, reproduksi, keswan, pengolahan limbah dll); 3.

Aspek Kelembagaan Meningkatnya status kelas kelompok; b. Berkembangnya kelembagaan usaha; c. Sebagai tempat magang/pelatihan bagi masyarakat sekitar. a.


16

VI. ORGANISASI PELAKSANAAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan SMD dan kelompoknya, maka dibentuk Tim Pelaksana SMD tahun 2011, baik di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tugas dan peran masingmasing sbb: A. Tim SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 1. Tim Pengarah Tugas dan peran Tim Pengarah meliputi: 1. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya agar dapat berjalan baik dan lancar serta dapat mencapai tujuan dan sasaran SMD. 2. Menyusun program dan menetapkan langkah-langkah kebijakan SMD. 2. Tim Pelaksana Tugas dan Peran Tim Pelaksana meliputi : 1. Menyusun dan menyiapkan dokumen kegiatan (Pedoman Pelaksanaan) program penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui bantuan sosial SMD tahun 2011. 2. Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/Kota dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. 3. Membuka dan menerima pendaftaran calon SMD tahun 2011. 4. Menyusun dan menyiapkan materi/bahan seleksi calon peserta Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Kelompoknya. 5. Melakukan seleksi dan penilaian terhadap peserta calon SMD dan Kelompok. 6. Menyampaikan calon SMD terpilih ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk ditetapkan sebagai Sarjana Membangun Desa terpilih tahun 2011. 7. Melakukan monitoring dan pembinaan. 8. Menyusun profil Sarjana Membangun Desa tahun 2011. 9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.


17

B. Tim SMD Perguruan Tinggi Tugas dan Peran Perguruan Tinggi meliputi : 1. Membuka dan menerima pendaftaran calon SMD tahun 2011 dan selanjutnya disampaikan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktorat Pakan Ternak 2. Turut melakukan Seleksi calon SMD 3. Menyediakan paket teknologi yang siap untuk ditransfer ke kelompok tani. 4. Melakukan monitoring pelaksanaan program. C. Tim Pembina SMD Provinsi Tugas dan peran Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, sbb : 1. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat provinsi. 2. Turut melakukan seleksi calon SMD dan kelompok 3. Melakukan pembinaan lanjutan dengan alokasi dana dari APBD. 4. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. D. Tim Teknis SMD Kabupaten/Kota Tugas dan peran Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota sbb : 1. Memberi rekomendasi calon kelompok SMD 2. Melakukan bimbingan SMD dan kelompok binaan agar dapat menjalankan agribisnis peternakan dengan baik. 3. Melakukan pembinaan lanjutan dan pemantauan dengan alokasi dana dari APBD. 4. Membuat laporan perkembangan kegiatan. E. Sarjana Membangun Desa (SMD) Tugas dan peran SMD sbb : 1. Membuat surat perjanjian kerjasama dengan kelompok dalam hal pengembangan usaha dan pembagian keuntungan. 2. Sebagai manajer dalam mengembangkan usaha agribisnis peternakan di kelompok. 3. Melakukan pelatihan kepada kelompok tani baik dalam aspek teknis, kewirausahaan, perencanaan usaha, dinamika kelompok, pemasaran dan pengolahan hasil. Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011

18

4. Membimbing dan membina petani dalam usaha berkelompok untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama. 5. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok tani dalam pengembangan usaha taninya. 6. Menjamin kesinambungan usaha kelompok SMD di bidang peternakan 7. Melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi dan Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/ Kabupaten/Kota serta instansi terkait. 8. Membuat laporan perkembangan usaha F. Kelompok SMD Tugas dan peran sbb: 1. Menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan SMD dalam hal pengembangan usaha dan pembagian keuntungan. 2. Menjamin kesinambungan usaha kelompok bersama SMD di bidang peternakan 3. Membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana bantuan sosial yang diterima bersama dengan SMD 4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh SMD


19

VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi SMD dimaksudkan untuk mengetahui dengan pasti pencapaian hasil, kemajuan dan kendala dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan ekonomi petani pada SMD sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana penguatan kelembagaan ekonomi petani pada SMD di masa yang akan datang. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahap kegiatan kelompok sasaran, untuk dapat mengidentifikasi dan mencari solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perguruan Tinggi, Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala tersebut meliputi : 1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja (fisik dan keuangan) 2. Perkembangan dan dinamika usaha serta kelembagaan 3. Identifikasi masalah dan solusi pemecahannya Monitoring pelaksanaan kegiatan SMD dan kelompoknya, dilaksanakan sepanjang tahun yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring. B. Pelaporan Pelaporan sangat diperlukan untuk mengetahui kemajuan pengembangan usaha SMD kelompok di lapangan. Untuk itu perlu ditetapkan sistem pelaporan sebagai berikut : 1. SMD wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Dinas Peternakanatau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Pakan Ternak dan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi (Form Lampiran – 9.a, 9.b, 9.c, dan 9.d; sesuai komoditi yang dikembangkan) Pedoman Pelaksanaan Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011

20

2.

Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari SMD untuk disampaikan ke Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi setiap triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Direktur Pakan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3.

Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari Kabupaten/Kota dan selanjutnya setiap triwulan menyampaikan kepada Direktur Pakan Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.


21

VII. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan kegiatan SMD ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasionalisasi kegiatan. Hal terpenting yang perlu dicermati adalah bahwa semua kegiatan dilakukan dalam upaya mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari perguruan tinggi ke kelompok tani, menumbuhkan sikap kewirausahaan serta membuka lapangan kerja dipedesaan. Diharapkan dengan adanya Pedoman Pelaksanaan ini, semua pelaksana kegiatan di tingkat Pusat, Perguruan Tinggi, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun SMD dan kelompok peternak dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar sehingga tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN


22

Lampiran -1.

No

Rencana Tempat seleksi Sarjana Membangun Desa (SMD) Tahun 2011

Fakultas / Perguruan Tinggi

Provinsi

1.

Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala

NAD

2.

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

Sumatera Utara

3.

Fakultas Peternakan Universitas Andalas

Sumatera Barat

4.

Fakultas Peternakan Universitas Islam Negeri Riau Fakultas Peternakan Universitas Jambi

Riau Kepulauan Riau Jambi Bengkulu

9.

Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Bengkulu Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Sriwijaya Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Lampung Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran ( * )

10.

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor ( * )

Banten

5. 6. 7. 8.

Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Jawa Barat DKI

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman ( * ) Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro ( * )

Jawa Tengah

Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Univ. Sebelas Maret Surakarta ( * ) Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada

D.I. Yogyakarta

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (*) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Malang ( * ) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang Fakultas Peternakan Universitas Islam Kalimantan Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya

Jawa Timur

Jawa Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah

21.

Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Mulawarman Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin

Kalimantan Timur Sulawesi Selatan

22.

Fakultas Pertanian Universitas Sulbar

Sulawesi Barat


23

23.

Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Universitas Haluoleo

Sulawesi Tenggara

24.

Sulawesi Tengah

25.

Fakultas Pertanian jurusan Peternakan Universitas Tadulako Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo

26.

Fakultas Peternakan Universitas Udayana

Gorontalo Sulawesi Utara Bali

27.

Fakultas Peternakan Universitas Mataram

NTB

28.

Fakultas Peternakan Universitas Cendana

NTT

29.

Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

Maluku

30.

Fakultas Peternakan Universitas Khaerun

Maluku Utara

31.

Fakultas Peternakan Universitas Papua

Papua Papua Barat

Keterangan: * ) Perguruan Tinggi dengan Wilayah SMD (Kabupaten/Kota) sbb:

No.

Perguruan Tinggi

Kabupaten/Kota

Provinsi

1.

Fakultas Peternakan Univ. Padjadjaran Bandung

Jawa Barat

2.

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

Majalengka, Purwakarta, Subang, Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Bandung Barat, Bandung Selatan, Bandung Utara, Cimahi, Banjar Bogor, Bekasi, Cianjur, Cirebon, Indramayu, Depok, Kuningan, Sukabumi, Karawang

3.

Fakultas Kedokteran Hewan Univ. Airlangga Surabaya

4.

Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Univ. Muhammadiah Malang

5.

Fakultas Peternakan Brawijaya Malang

6.

Fakultas Peternakan Univ. Diponegoro

Semua Kab/Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Mojokerto, Jombang, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, Lumajang, Blitar Tulung Agung, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Jombang, Kediri Grobogan, Jepara, Boyolali, Kendal, Demak, Batang, Magelang, Semarang, Pati, Rembang, Blora, Kudus


DKI, Banten

Jawa Timur

Jawa Timur

Jawa Tengah

24

7.

Fakultas Peternakan Univ. Jenderal Soedirman

8.

Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan Univ. Sebelas Maret Surakarta

Pekalongan, Pemalang, Purworejo, Kebumen, Cilacap, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Temanngung, Brebes, Tegal Sukoharjo, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen


25

Lampiran – 2

SURAT PERNYATAAN SMD Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Tempat/ Tanggal Lahir : Alamat : Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai SMD sesuai Surat Perjanjian nomor : .......... tanggal : .............. selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian antara SMD dengan kelompok. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan SMD.

..................., .................... 2011 Yang membuat pernyataan (materai Rp 6.000,-)

..............................................


26

Lampiran – 3 RENCANA USAHA KELOMPOK

No

Kegiatan

Volume

Jumlah (Rp.)

Harga satuan (Rp.)

Total

………, .......................... 2011 Sarjana Membangun Desa

Kelompok Ternak ……………….. 1 ………………….. Ketua

(………………)

2 …………… Anggota

(………………)

......................................

Mengetahui/Menyetujui Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota

...................................... NIP. ...............................


27

Lampiran - 4 Nama Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

: : : : :

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK …………….., …………………… 2011 Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan diJakarta Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor…… tanggal……..tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD), Kelompok dan Lokasi Penerima Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011, dengan ini kami mengajukan permohonan dana sebesar Rp.…… (……rupiah) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut : No 1 2

Kegiatan

Jumlah Unit

Jumlah (Rupiah)

Total Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor…….tanggal…..Dana bantuan sosial kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening Kelompok Ternak………yang berkedudukan di Desa/Kelurahan………..Kecamatan……….Kabupaten/Kota…………Provinsi……………….p ada Bank….Cabang…Dengan Nomor Rekening… MENYUTUJUI

Ketua Kelompok

Sarjana Membangun Desa

Tim Teknis Kabupaten/Kota ……………………………… NIP. ………………………….

……………………

……………………………

MENGETAHUI/MENYETUJUI, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak ………………………………………..…… NIP. ....................


28

Lampiran – 5 : Format Kuitansi NPWP MAK T.A

: : :

2011

KUITANSI No: ……………………… Sudah Terima dari

:

Uang sebanyak Untuk Pembayaran

: :

Terbilang

:

Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp. .......................... Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Dana Bantuan Sosial SMD (Sarjana Membangun Desa) kepada Kelompok Ternak.........di Desa..............Kecamatan ...........Kabupaten...................Provinsi ................. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No..............tanggal............... 2011 ..............., ............................. 2011

Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak

......................................

SMD

Yang menerima, Ketua Kelompok

..................................

..................................

NIP. ...................


29

Lampiran - 6 BERITA ACARA PEMBAYARAN Pada hari ini .......... tanggal ............... belas Bulan ................... Tahun ................., kami yang bertanda tangan dibawah ini: 1.

Nama Jabatan Alamat

: : :

.................................... Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak ....................................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2.

Nama Jabatan Alamat

: : :

................................. SMD Kelompok ................................... .................................

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA telah membayar Dana Bantuan Sosial Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui SMD (Sarjana Membangun Desa) tahun............kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. .................... (.........................................rupiah) sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sejumlah tersebut diatas. Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA SMD .....................................

PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak

...............................................

.......................................... NIP. ........................


30

Lampiran - 7 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR: ........................................ ANTARA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PAKAN TERNAK DENGAN SMD A.N. ....................................... KELOMPOK TERNAK ............................ DESA ....................., KECAMATAN ..................., KABUPATEN ............................ PROVINSI ....................................................................... TENTANG PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI DANA BANTUAN SOSIAL SMD (SARJANA MEMBANGUN DESA) DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN 2011 Pada hari ini ............... tanggal ................. bulan ..................... tahun dua ribu sembilan bertempat di kantor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1 .

..................... .

:

2 .

……………… ……

:

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pakan Ternak berdasarkan Keputusan No.................yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. SMD dengan Kelompok Ternak Binaan………..dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Ternak…….yang berkedudukan di Desa/Kel…………………Kecamatan……………Kabupaten/ Kota… Provinsi……..….yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 kepada Kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut :


31

Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1.

2. 3. 4.

5.

Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0327/01806.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010, satuan kerja Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2010; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: .................................................... tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2011 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Keputusan Menteri Pertanian Nomor……….tanggal………. 2011 tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD), Kelompok dan lokasi Penerima Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011. Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2011 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir yang disusun oleh SMD dan kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. 2. 3.

4. 5.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dengan mengerahkan segala kemampuan, keahlian dan pengalamannya; Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA bersama dengan seorang Sarjana Membangun Desa yaitu...............yang bertugas sebagai Manager sekaligus menjadi anggota kelompok; Jika dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan perubahan atas Rencana Usaha Kelompok, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Perubahan yang disepakati dan disahkan oleh kedua belah pihak paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan; PIHAK PERTAMA berwenang mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha Kelompok kepada PIHAK PERTAMA, setiap bulan;


32

6.

Dalam melaksanakan kegiatannya PIHAK KEDUA berkewajiban mengembangkan modal usahanya sesuai petunjuk Tim Teknis Dinas Kabupaten/Kota setempat. Pasal 4 SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana program sarjana membangun desa yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah: 1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor: ……………………….. tanggal ………………… 2010, satuan kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian; 2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp………………… (.................................rupiah). Pasal 5 PEMBAYARAN DAN PENCAIRAN DANA 1.

2.

Pembayaran Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 (dua) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok Ternak…..……………. yang berkedudukan di Desa/Kel…….............. Kecamatan…….............. Kabupaten/Kota……..……….. Provinsi………………. pada Bank…………………... Cabang…………….. dengan Nomor Rekening :…………………………………………... Penarikan dana dari Bank dilakukan secara bertahap ditanda tangani SMD (Sarjana Membangun Desa) dan Ketua Kelompok atas persetujuan Tim Teknis Kabupaten/Kota . Pasal 6 NOMOR REKENING KELOMPOK

Dana bantuan sosial SMD yang masuk ke rekening kelompok dilarang dipindahkan ke nomor rekening lainnya selama perjanjian kerjasama ini. Pasal 7 SANKSI 1.

2. 3.

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kegiatan dan pemanfaatan dana SMD sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal; Apabila penggunaan dana bantuan sosial sebagai modal usaha tidak sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang disusun oleh SMD dan kelompok, maka akan diproses menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan kegiatan SMD, maka setiap orang dan/atau badan yang


33

menyalahgunakan dana bantuan sosial SMD wajib mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 8 PERSELISIHAN 1. 2. 3.

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak. Pasal 9 FORCE MAJEURE

1.

2.

Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Peternakan/Dinas……Kabupaten/Kota……Provinsi…….dalam waktu 4 X 24 jam; Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah : a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA; b. Peperangan; c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pasal 10 LAIN-LAIN

1. 2. 3. 4.

Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Guna menindaklanjuti Undang Undang Anti Korupsi serta dalam rangka peningkatan Good Governance maka tidak ada pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maupun pejabat di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian berkenaan dengan penerima dana ini. Pasal 11 PENUTUP

1.

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk


34

2.

digunakan sebagaimana mestinya. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani kontrak kerjasama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ketua Kelompok Ternak ....

Pejabat Pembuat Komitmen

(materai Rp 6.000,-)

……………………………….

Direktorat Pakan Ternak ......................................... NIP..................................

Mengetahui a.n. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktur Pakan Ternak

......................................... NIP. ..............................


35

Lampiran - 8 SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR :

.................................... ANTARA

.............................................(SMD) DESA/KEL ...............KECAMATAN .................KABUPATEN/KOTA.......................... PROVINSI ............................... DENGAN ................................(KETUA KELOMPOK) TENTANG PENGUATAN KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN MELALUI DANA BANTUAN SOSIAL SARJANA MEMBANGUN DESA (SMD) DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2011 Pada hari ini .................. tanggal ........................... bulan .......................... tahun dua ribu sebelas telah disepakati kerjasama antara kedua belah pihak yaitu : 1 .

…………………

:

Dalam hal ini bertindak sebagai Sarjana Membangun Desa untuk Kelompok Ternak……………..yang berkedudukan di Desa/Kel……………………….Kecamatan……………… … Kabupaten/Kota……………….Provinsi ………………………yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2 .

…………………

:

Ketua Kelompok Ternak………………dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Terna………………..yang berkedudukan di Desa/Kel……………………….….Kecamatan ………………...Kabupaten/Kota…………….Provinsi… ……..…….yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kegiatan Sarjana Membangun Desa dengan ketentuan sebagai berikut :


36

Pasal I DASAR PELAKSANAAN 1. 2.

3.

Pedoman Umum Program Sarjana Membangun Desa, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011; Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor: .......................... tanggal ................. tentang Penetapan Nama Sarjana Membangun Desa (SMD), Kelompok dan lokasi Penerima Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011; Surat Perjanjian Kerja sama antara Direktur Pakan Ternak dengan Kelompok ................... Nomor: .................. tanggal ..................... 2011 Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk memanfaatkan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2011 sesuai dengan Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir yang disusun oleh SMD dan kelompok dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 3 TUGAS DAN FUNGSI PIHAK PERTAMA : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Melakukan pendampingan kelompok dalam pengembangan usaha budidaya ..................; Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada kelompok dan masyarakat sekitarnya; Melakukan pelatihan kepada kelompok tani baik dalam aspek teknis, kewirausahaan, perencanaan usaha, dinamika kelompok, pemasaran dan pengolahan hasil; Membimbing dan membina petani dalam usaha berkelompok untuk dapat mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama; Menumbuhkan jiwa kewirausahaan kelompok tani dalam pengembangan usaha taninya; Melakukan seleksi ternak bersama dengan kelompok dan Tim Teknis Kabupaten/Kota; Melakukan kegiatan usaha budidaya ternak bersama dengan anggota kelompok; Melakukan evaluasi kegiatan secara bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA; Menyusun dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan up. Direktur Pakan Ternak dan Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan.

PIHAK KEDUA : 1. 2. 3. 4.

Memelihara dan merawat ternak .................. dengan baik; Membuat kandang sesuai dengan persyaratan teknis; Menyediakan dan menanam rumput sebagai sumber pakan ternak; Menyediakan dan memberikan pakan tambahan sesuai kebutuhan ternak;


37

5. 6.

Melaksanakan kegiatan pengembangan usaha budidaya sapi potong sesuai dengan Pedoman Umum Program Sarjana Membangun Desa; Melakukan pencatatan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan selanjutnya Perjanjian Kerjasama akan diatur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN 1. 2.

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Tugas dan Fungsi PIHAK KEDUA; PIHAK PERTAMA wajib melakukan bimbingan dan pendampingan dari PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Tugas dan Fungsi PIHAK PERTAMA; Pasal 6 BIAYA OPERASIONAL

1. 2. 3.

PIHAK PERTAMA mendapatkan imbalan jasa/insentif sebesar Rp. ………………………………,- (………………………………………..rupiah) setiap bulan selama 12 bulan dengan total Rp ………..,- (………………………………rupiah); Dana tersebut diambil dari dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani yang masuk ke rekening kelompok sebesar Rp……………… (…………………………………rupiah); Untuk tahun II dan III imbalan jasa/insentif SMD diambil dari hasil usaha kelompok dengan nilai nominal sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 7 POLA BAGI HASIL

Pola bagi hasil usaha antara SMD dan anggota kelompok diatur tersendiri sesuai dengan musyawarah kelompok yang dicantumkan dalam AD/ART. Pasal 8 SANKSI 1. 2.

3.

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan program sesuai yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkan atau mengganti PIHAK KEDUA dengan persetujuan Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka yang bersangkutan harus mengembalikan penerimaan yang telah diperoleh kepada rekening Kelompok dengan persetujuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Apabila PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan Dana Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Bantuan Sosial SMD Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Tahun 2011 ini sesuai dengan Pasal 2, maka Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian berhak secara sepihak mencabut


38

seluruh dana yang diterima PIHAK PERTAMA mengakibatkan Surat Perjanjian Kerjasama batal.

dan PIHAK KEDUA yang

Pasal 9 PERSELISIHAN 1. 2. 3.

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat; Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian ini Kepada Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak. Pasal 10 LAIN-LAIN

1. 2. 3.

Bea materai yang timbul akibat pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA; Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 11 PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA Sarjana Membangun Desa

.........................................

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok Ternak ...............

.......................................... Mengetahui/Menyetujui

Direktur Pakan Ternak

………………………………….

Kepala Dinas ……………… Kabupaten/Kota

………………………………….

NIP ..............................


NIP ..............................

39


40

Lampiran – 9.a : LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA SMD (KOMODITI TERNAK SAPI POTONG & KAMBING) Nama SMD

:

Alamat

:

Nama Kelompok

:

Laporan Bulan

:

Jumlah Anggota (Org)

Awal

1

Saat ini

2

Pengadaan Awal (ekor) ♂

3

Perkembangan (ekor) Bulan …………… 2000….

4

Anak Lahir

Beli

♀

Jual

Kondisi Saat Ini (ekor)

LainLain

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

5

6

7

8

9

10

11

12

Keuntungan (Rp)

13

Jmlh Kas (Rp) Populasi ♂ 1 4

Bunting

Anak

♀

♀

♂

♀

15

16

17

18

19

………………………….., Tgl ………………………………… 2011 SMD

Ketua Kelompok

(…………………………………………..)

( …………………………………….… )


40

Lampiran – 9.b. : LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA SMD (KOMODITI TERNAK SAPI PERAH) Nama SMD

:

Alamat

:

Nama Kelompok

:

Laporan Bulan

:

PROPINSI NO.

1

SUMBER

JUMLAH

KAB/KT

NAMA SMD

KELOMPOK TANI JML

DANA

POPULASI

JUMLAH

JUMLAH

KEC. DESA/KEL

/KELOMPOK

ANGT

(THN)

AWAL

INDUK LAKTASI

2

3

INDUK KERING KANDANG 8

4

5

6

PERKEMBANGAN

7

RATA2

JUMLAH ANAK

JUMLAH

JNTN

BETINA

TERNAK DARA

9

10

11

TOTAL

HARGA

PRODUKSI

/LITER

SUSU/ekr/ liter/hari

SUSU (Rp.)

13

14

12

……………, Tgl ………………2011 SMD

Ketua Kelompok

(……………………………………… )


( ………………………………… )

41

Lampiran – 9.c. : LAPORAN PERKEMBANGAN USAHA SMD (KOMODITI TERNAK AYAM Lokal/Itik Nama SMD

:

Alamat

:

Nama Kelompok

:

Laporan Bulan

:

No

1

Nama, Lokasi Jmlh Anggota Kelompok

Total Dana Yang diterima tahun

Pemanfaatan dana dikelompok

Awal

Lahir

Mati

Jual

Akhir

Total Dana Kas Kelpk

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rincian

Perkembangan Ternak (ekor)

Permasalahan

Keterangan

11

12

…………………, Tgl ………………………2011 Ketua Kelompok

SMD

( …………………………………………… )


(………………………………… )

42

Lampiran– 9 d : LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN Nama SMD

:

Alamat

:

Nama Kelompok Bulan

: :

No

Uraian Kegiatan (RUK)

Bulan Pelaksanaan

2

3

1

Target (Sesuai RUK) Harga Jumlah Vol Satuan (Rp) (Rp) 4 5 6

Vol 7

Realisasi (Sampai Bln Laporan) Harga Jumlah Dana Satuan Vol (Rp) (Rp) (Rp) 8 9 10 11

Masalah

Ket

12

13

Pembelian Ternak 1

a. Induk b. Bakalan

2

Renovasi Kandang

…

……………………….

8

Administrasi Klpk Pembinaan Kelembagaan/ Honor SMD

9

………………….., Tgl …………………… 2009 SMD

Ketua Kelompok

( ……………………………… )

( ……………………………………… )


43


44

KATA PENGANTAR. Jakarta, Maret 2011 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Recommend Documents