KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2017 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. drg. Kartini Rustandi, M.Kes

KATA PENGANTAR Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga merupakan media yang digunakan dalam mewujudkan paradigma kepemerintahan yang baik (good governance) yang salah satu prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Dengan adanya Laporan Tahunan ini diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mengukur pencapaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam mendukung visi dan misi Kementerian Kesehatan. Laporan Tahunan ini juga dibuat sebagai bahan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 yang dapat digunakan untuk perencanaan Tahun 2017. Dengan adanya evaluasi pelaksanaan tersebut, diharapkan dapat menjadi pembelajaran dalam meningkatkan keberhasilan program dan mengantisipasi kekurangan-kekurangan yang terjadi di Tahun 2016 agar tidak terulang pada Tahun 2017. Kami menyadari Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, banyak keterbatasan dan kelemahan dalam menyusun laporan ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun internal Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Akhirnya puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan ini dapat disusun. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Tahunan ini. Jakarta,

Januari 2017

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

drg. Kartini Rustandi, M.Kes Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

ANALISA SITUASI AWAL TAHUN .............................................

1

A. Hambatan Tahun Lalu .............................................................

2

B. Kelembagaan ..........................................................................

3

C. Sumber Daya ..........................................................................

8

TUJUAN DAN SASARAN KERJA ..............................................

17

A. Dasar Hukum ..........................................................................

17

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator ................................................

18

STRATEGI PELAKSANAAN ......................................................

20

A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran .............................

20

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi ................................

22

C. Terobosan Yang di Lakukan ..................................................

23

HASIL KERJA ............................................................................

24

A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran ..........................................

24

B. Pencapaian Kinerja ……………………………………………..

43

C. Realisasi Anggaran ……………………………………………..

50

PENUTUP ..................................................................................

57

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V Lampiran

Lampiran 1. Lampiran 2. Lampiran 3. Lampiran 4. Lampiran 5. Lampiran 6. Lampiran 7.

Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga Realisasi Dana Dekonsentrasi Daftar Pegawai Laporan Kondisi Barang Milik Negara Daftar Target dan Capaian Daftar Sasaran Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja Lampiran 8. Daftar Sasaran Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga Lampiran 9. Daftar Sarana Kesehatan TKI per Desember 2016 Lampiran 10. Daftar Pos UKK yang terbentuk di wilayah PPI/TPI

Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

ii

BAB I ANALISA SITUASI AWAL TAHUN Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga merupakan unit Eselon II yang berada dibawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan kerja dan

olahraga

sesuai

dengan

perundang-undangan.

Pelaksanaan

kegiatan

pembinaan kesehatan kerja dan olahraga awal tahun ditunjukkan dengan rangkuman pelaksanaan kegiatan keseluruhan Tahun 2016. Hasil pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 dapat dilihat dari pencapaian indikator Renstra Tahun 2016. Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari input sumber daya dan kelembagaan, proses pelaksanaan kegiatan serta output menghasilkan capaian Indikator Renstra Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga antara lain : 1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar sebanyak 3.475 Puskesmas yang tersebar di 33 provinsi. Indikator tersebut tidak dapat tercapai dikarenakan program kesehatan kerja masih berada di bawah struktur organisasi program lain sehingga program

kesehatan kerja dan

olahraga belum menjadi program yang prioritas sehingga berdampak terhadap proses pelaporan yang berjenjang dari Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Dari 34 provinsi terdapat 1 provinsi yang belum melaporkan yaitu provinsi Sulawesi Barat. 2. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI sebanyak 374 Pos UKK. Indikator Pos UKK sangat berhasil karena dapat melebihi target yang ditetapkan pada Tahun 2016 yaitu sebesar 355 Pos UKK. Indikator Pos UKK tercapai melebihi target salah satunya karena adanya komitmen masyarakat dalam mendukung tercapainya masyarakat pekerja yang sehat dan mandiri. 3. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar sebanyak 100% (95 fasilitas pelayanan kesehatan). 4. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebanyak

2.434 Puskesmas dari

target sebanyak 2.926 Puskesmas. Indikator tersebut tidak dapat tercapai dikarenakan program kesehatan kerja masih berada di bawah struktur Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

1

organisasi program lain sehingga program kesehatan kerja dan olahraga belum menjadi program yang prioritas sehingga berdampak terhadap proses pelaporan yang berjenjang dari Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selain pencapaian indikator, keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari penyerapan anggaran Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Pada Tahun 2016, pagu

anggaran

Direktorat

Kesehatan

Kerja

dan

Olahraga

sebesar

Rp

22.111.701.000,- dengan penyerapan sebesar Rp 20.728.001.677,- (93,74%). Pencapaian target indikator maupun keuangan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga didorong oleh beberapa hal yang telah dilakukan seperti penguatan kebijakan terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga, penguatan SDM Kesehatan Kerja melalui peningkatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, pembinaan melalui bimbingan teknis ke daerah dan penguatan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Walaupun telah menunjukkan berbagai capaian hasil, namun dalam pelaksanaanya kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga di tahun 2016 tidak terlepas dari adanya berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. A. Hambatan Tahun Lalu Dalam pelaksanaan kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga tidak luput dari suatu hambatan dan masalah yang harus dihadapi. Berdasarkan analisa kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat diketahui beberapa hambatan dan masalah antara lain : 1. Kurangnya komitmen dari pengambil keputsan di daerah terkait program Kesehatan Kerja dan Olahraga. 2. Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang pentingnya aktivitas fisik dan menjaga kebugaran jasmani bagi lanjut usia, anak sekolah, ibu hamil, pekerja dan jemaah haji. 3. Kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang Kesehatan Kerja dan Olahraga. 4. Tingginya mobilitasi pegawai di daerah, sehingga banyak program Kesehatan Kerja dan Olahraga yang tidak dapat jalan setelah petugas yang telah dilatih Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

2

di pindah tugas ke tempat lain dan petugas yang baru belum terpapar tentang Program Kesehatan Kerja dan Olahraga. 5. Kurangnya regulasi dibidang Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dapat dijadikanpayung hokum dalam implementasi program di lapangan. 6. SDM yang dilatih peningkatan kapasitas belum percaya diri untuk masuk perusahaan/ sektor formal khususnya PMA mengingat perusahaan tersebut sudah menerapkan K3 dengan kualifikasi tinggi sesuai dengan buyer. 7. SDM Puskesmas belum memahani kewenangannya sebagai penanggung jawab kesehatan berdasarkan konsep kewilayahan termasuk bertanggung jawab pada kesehatan pekerja di dalam perusahaan yang ada di wilayah kerja Puskesmas. 8. Kurangnya

pengetahuan

dan

pemahaman

tenaga

pendidik

tentang

pentingnya menjalankan kesehatan dan keselamatan serta aktivitas fisik sebagai bekal anak didik dalam bekerja. 9. Sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja belum terintegrasi dengan SIP. 10. Minimnya alokasi anggaran bahkan tidak adanya dukungan terhadap Kesehatan

Kerja

dan

Olahraga

di

puskesmas,

Dinas

Kesehatan

Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD. 11. Olahraga belum merupakan gaya hidup di masyarakat. 12. Bimbingan teknis dan sistem pelaporan yang belum berjalan berjenjang, terpadu dan tersistem. 13. Kurangnya buku-buku pedoman Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Olahraga. B. Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung

jawab

kepada

Direktur

Jenderal

Kesehatan

Masyarakat

Kementerian Kesehatan RI. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

3

evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan fungsi sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans,

kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; 2. Penyiapan

pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan

surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan

okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; dan 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terbagi ke dalam 4 (empat) Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. Berikut ini merupakan rincian tugas dan fungsi dari masing-masing Subdirektorat maupun Subbagian : 1. Subdirektorat

melaksanakan

Kesehatan penyiapan

Okupasi

dan

perumusan

Surveilans dan

mempunyai

pelaksanaan

tugas

kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan

okupasi

dan

surveilans.

Dalam

melaksanakan

tugasnya

Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan

surveilans kesehatan pekerja; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi

dan surveilans kesehatan pekerja; c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja; d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan

okupasi dan surveilans kesehatan pekerja; dan Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

4

e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi dan

surveilans kesehatan pekerja. Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans terdiri atas : a. Seksi Kesehatan Okupasi Seksi Kesehatan Okupasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi. b. Seksi Surveilans Kesehatan Pekerja Seksi Surveilans Kesehatan Pekerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans kesehatan pekerja. 2. Subdirektorat Kapasitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja. a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kapasitas kerja pekerja

dan institusi; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kapasitas kerja pekerja

dan institusi; c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang kapasitas kerja pekerja dan institusi; d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapasitas kerja

pekerja dan institusi; dan e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja pekerja

dan institusi. Subdirektorat Kapasitas Kerja terdiri atas : a. Seksi Kapasitas Kerja Pekerja Seksi Kapasitas Kerja Pekerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan


5

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja pekerja. b. Seksi Kapasitas Kerja Institusi Seksi Kapasitas Kerja Institusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja Institusi. 3. Subdirektorat Lingkungan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan kerja. a. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

di

bidang

pengendalian

lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi; b. Penyiapan

bahan

pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian

lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi; c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi; d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian

lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi; dan e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian lingkungan kerja dan

perlindungan ergonomi. Subdirektorat Lingkungan Kerja terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Lingkungan Kerja Seksi Pengendalian Lingkungan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian lingkungan kerja. b. Seksi Perlindungan Ergonomi Seksi Perlindungan Ergonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan


6

supervisi,

serta

pemantauan,

evaluasi,

dan

pelaporan di

bidang

perlindungan ergonomi. 4. Subdirektorat

Kesehatan

Olahraga

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga. a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan olahraga

masyarakat dan prestasi; b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan olahraga

masyarakat dan prestasi; c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi; d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan

olahraga masyarakat dan prestasi; dan e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga

masyarakat dan prestasi. Subdirektorat Kesehatan Olahraga terdiri atas : a. Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga masyarakat. b. Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga prestasi. 5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan

rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat. Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

7

C. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia Pegawai di lingkungan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga pada akhir Desember Tahun 2016 berjumlah 65 orang. Dari jumlah tersebut pegawai dibagi ke dalam berbagai tingkatan umur, jenis kelamin, pendidikan, status kepegawaian, golongan dan jabatan : a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkatan umur Jumlah pegawai berdasarkan umur pada kelompok umur di bawah 30 sebanyak 24 orang (37%), kelompok umur 31-40 sebanyak 18 orang (28%), kelompok umur 41-50 sebanyak 11 orang (17%)dan kelompok umur diatas 50 sebanyak 12 orang (18%) sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini :

Gambar 1. Jumlah Pegawai Dit. Kesja dan OR Berdasarkan Kelompok Umur b. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri dari 41 orang dengan jenis kelamin perempuan dan 24 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Berikut ini diagram yang menggambarkan perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan :


8

Gambar 2. Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Berdasarkan Jenis Kelamin c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan terbagi ke dalam 5 kategori yaitu S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 20 orang, S1 sebanyak 38 orang, D3 sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 1 orang.

Gambar 3. Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Berdasarkan Pendidikan d. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Jumlah pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan status PNS berjumlah 52 orang sedangkan untuk yang berstatus Non PNS berjumlah 13 orang. Sehingga total keseluruhan pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016 berjumlah 65 orang. Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

9

Gambar 4. Jumlah Pegawai Direktrat Kesehatan Kerja dan Olahraga Berdasarkan Status Kepegawaian e. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan Jumlah pegawai yang sudah berstatus Golongan IV berjumlah 7 orang dan yang berstatus Golongan III berjumlah 58 orang.

Gambar 5. Jumlah Pegawai Dit. Kesja & OR Berdasarkan Jabatan dan Golongan


10

f. Kekuatan personil masing-masing Subdit di Lingkungan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Bagian dengan jumlah personil terbanyak adalah Sub Bagian Tata Usaha dengan jumlah personil sebanyak 24 orang karena pegawai Non PNS dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha. Pegawai Non PNS di Sub Bagian Tata Usaha bertugas antara lain sebagai pramubakti, supir, pengelola data Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Sekretaris Direktur. Subdit Kesehatan Olahraga memiliki 3 pegawai Non PNS yang memiliki tugas mengelola tempat fitness Kementerian Kesehatan RI. Subdit Kapasitas memiliki 1 pegawai Non PNS dengan tugas mengelola tempat memerah ASI Kementerian Kesehatan RI.

Gambar 6. Kekuatan Personil masing – masing Subdit dan Subbag g. Jumlah Pejabat Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki pejabat fungsional pembimbing kesehatan kerja yang melaksanakan tugas-tugas terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja di tempat kerja. Pejabat fungsional pembimbing kesehatan kerja ini tersebar di Kementerian dan Dinas Kesehatan di 34 Provinsi. Berikut ini merupakan rincian pejabat fungsional pembimbing kesehatan kerja

berdasarkan instansi dan

jenjangnya :


11

Tabel 1. Rincian Pejabat Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja No.

Instansi Pusat

Pertama

Muda

Madya

Jumlah

1

Kementerian Kesehatan

28

19

1

48

2

Kementerian Lain

0

1

0

1

Pertama

Muda

Madya

Jumlah

Daerah 1

Sumatera Utara

1

1

0

2

2

Sumatera Barat

7

5

0

12

3

Sumatera Selatan

1

0

1

2

4

Bengkulu

4

3

2

9

5

Lampung

3

3

1

7

6

Kep. Bangka Belitung

7

5

0

12

7

Jawa Barat

8

7

2

17

8

Banten

7

4

0

11

9

Jawa Tengah

0

1

0

1

10

Jawa Timur

9

6

0

15

11

Bali

2

2

1

5

12

Nusa Tenggara Timur

8

0

0

8

13

Nusa Tenggara Barat

2

3

0

5

14

Kalimantan Barat

13

11

0

24

15

Kalimantan Selatan

3

4

1

8

16

Kalimantan Timur

1

1

0

2

17

Sulawesi Selatan

39

12

2

53

18

Sulawesi Tenggara

1

2

0

3

19

Gorontalo

13

2

2

17

157

92

13

262

Total

2. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang ada di Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mencakup barang bergerak, yaitu mobil dan motor. Sedangkan untuk barang tidak bergerak yaitu mesin fotocopy, LCD, camera, handy cam, laptop, scanner, PC, Server dan peralatan perkantoran lainnya, peralatan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan kerja, kapasitas kerja (Kit K3 Nelayan), kesehatan okupasi dan surveilans (Sistem Pelaporan Kesehatan Kerja dan Olahraga) dan peralatan olahraga (Peralatan Fitnes), sarana komunikasi dan transportasi serta perangkat pengolah data elektronik.


12

Peralatan Kantor dan Pemantauan Kualitas Kesehatan Lingkungan Kerja, Kapasitas Kerja Kesehatan Okupasi dan Surveilans dan Olahraga Peralatan kantor Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dibagi ke dalam pengawasan tiap-tiap subdit yaitu Subdit Kesehatan Okupasi dan Surveilans, Subdit Kapasitas Kerja, Subdit Lingkungan Kerja dan Subdit Olahraga. Sampai dengan akhir Desember 2016 jenis dan jumlahnya sesuai dengan jumlah pegawai (indeks pegawai) dan

dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Sehubungan dengan adanya perpindahan ruangan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga maka terdapat barang – barang yang sudah tidak terpakai dan rusak berat sehingga pada Tahun 2016 telah dilakukan penghapusan barang-barang seperti kursi, meja, lemari, LCD, PC, notebook, printer dan scanner. Barang tersebut telah dikeluarkan dari aplikasi SIMAK BMN melalui SK nomor HK.02.03/BI.3/0615/2016 tanggal 23 Juni 2016. Peralatan pemantauan kesehatan lingkungan kerja dan Kapasitas Kerja terdiri dari alat pengukur udara, cahaya, kebisingan, getaran dan pengukur udara paru (spirometer), timbangan, dan anthropometer. Mulai Tahun 2013, Subdit Kapasitas Kerja memfasilitasi pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Peralatan bagi ibu menyusui seperti alat memompa ASI, sterilisator botol, tas ASI, refrigerator, dispenser, kit konseling menyusui, sofa dan tempat sampah. Pada Tahun Peralatan olahraga terdiri dari Peralatan Fitnes seperti Treadmill (diagnostic dan exercise), Ergocycle (diagnostic dan exercise), Stopwatch, Skinfold Calliper, Handgrip Dynamometer, Vertical Jump, Pull-Push, Back Leg, Heart Rate Monitor, dan Metronom. Sedangkan Kesehatan Okupasi dan Surveilans memiliki aplikasi surveilans (Sistem Pelaporan Kesehatan Kerja dan Olahraga). Sarana Komunikasi dan Transportasi Sarana komunikasi yang ada di Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri dari pesawat telepon 2 (dua) buah, telepon internal 1 (satu) buah, HT 6 (enam) buah, faksimile 2 buah dan e-mail ([email protected]). Sarana transportasi yang dimiliki oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah 10 (sepuluh) buah kendaraan roda empat yang terdiri dari Sedan 2 (dua) buah dan Station Wagon 8 (delapan) buah dan 4 (empat) buah kendaraan roda dua serta kendaraan unit kesehatan masyarakat 1 (satu) buah. Kendaraan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga digunakan sebagai alat transportasi kedinasan Direktorat dan juga digunakan perorangan sebagai alat transportasi struktural.


13

Perangkat Pengolahan Data Elektronik Perangkat keras (hardware) terdiri dari komputer PC 53 (lima puluh tiga) buah, printer 53 (lima puluh tiga) buah, scanner 9 (sembilan) buah, Laptop 11 (sebelas) buah, Notebook 72 (tujuh puluh dua) buah, 1 (satu) buah electronic document file, mesin ketik 2 (dua) buah dan mesin foto copy 1 (satu) buah. Adapun rincian Laporan Barang Milik Negara selengkapnya mengenai jenis, jumlah, keadaan/kondisi dan perkembangan (tambah/kurang) sarana dan prasarana pada Tahun 2016.


14

3. Alokasi Anggaran Alokasi belanja kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan DIPA untuk pusat pada tahun 2016 setelah adanya efisiensi adalah sebesar Rp. 22.111.701.000,- (Dua puluh dua milyar). Perbandingan alokasi anggaran pada Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2015 dengan tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2. Alokasi DIPA Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2015 dan 2016 Tahun Anggaran

Alokasi (Rp)

2015

42.696.000.000,-

2016

22.111.701.000,-

Perubahan alokasi anggaran yang terjadi pada Tahun 2016 dikarenakan efisiensi dapat dilihat pada Diagram Pergeseran Anggaran sebagai berikut : PAGU DIPA SEMULA Rp 39.369.223.000

PAGU DIPA REVISI 1 Rp 39.369.223.000

EFISIENSI 1 (APBN-P) Rp 10.128.041.000



REFOCUSING Rp 7129481000


EFISIENSI 2 Rp 7340000000



15

Tabel 3. Histori Perubahan Anggaran Tahun 2016 No 1

Judul PAGU DIPA SEMULA1

Tanggal

Penjelasan

7 Desember

DIPA Awal Direktorat Kesehatan Kerja dan

2015

Olahraga tanggal 7 Desember 2015 DIPA Revisi 1 merupakan revisi pada

2

PAGU DIPA

2 Februari 2016

2

REVISI 1

nomenklatur satker dan pejabat perbendaharaannya setelah reorganisasi di lingkungan Kemenkes

3

EFISIENSI 1

-

(APBN-P)2

Efisiensi dalam rangka APBN-P dengan cara melakukan selfblocking DIPA Revisi 2 merupakan revisi pada

4

PAGU DIPA

26 Mei 2016

3

REVISI 2

halaman IV DIPA yakni penambahan alokasi output cadangan sebagai proses APBN-P

5

DIPA Revisi 3 merupakan revisi pada

PAGU DIPA

22 Juli 2016

REVISI 34

halaman IV DIPA yakni penghapusan alokasi output cadangan Alokasi sebagai hasil identifikasi kegiatan

6

REFOCUSING

5

-

anggaran dalam rangka refocusing kegiatan Kemenkes DIPA Revisi 4 dilaksanakan dalam rangka

7

PAGU DIPA

29 Agustus 2016

6

REVISI 4

refocusing yaitu dengan cara pergeseran alokasi antar kegiatan dan antar program di Kemenkes Efisiensi/selfblocking 2 dilaksanakan dalam

8

EFISIENSI 2 (SELBLOCKING)

7

-

rangka tindak lanjut terhadap Inpres No. 8 Tahun 2016 tentang Langkah2 Penghematan Belanja Negara

9

PAGU DIPA REVISI 56

30 September 2016

DIPA Revisi 5 merupakan penambahan catatan halaman IV DIPA terkait alokasi efisiensi/selfblocking 2 (7,340 M)


16

BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA A.

DASAR HUKUM

Seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab XII Kesehatan Kerja Pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja dilaksanakan untuk melindungi pekerja di sektor formal dan informal. Hal ini berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja dan juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia. Selain itu pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. Bab VI bagian Sembilan pasal 80 dan 81 menyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, sebagai upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan preventif dan promotif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif yang penyelenggaraannya oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Seperti yang tertera pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyatakan bahwa tantangan pada bidang kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif),

mengendalikan

penyakit

menular

maupun

tidak

menular,

meningkatkan

pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan provider (supply side) dan pengelolaan jaminaan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional.


17

Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dibidang kesehatan kerja dan olahraga yang berdampak pada pekerja sehat, bugar dan produktif, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini dapat berdampak terhadap pengurangan kemiskinan dan meningkatkan umur harapan hidup serta berdaya ungkit terhadap penurunan IMR dan MMR. Begitu pula terhadap pekerja perempuan dengan adanya upaya kesehatan kerja dan olahraga akan menciptakan pekerja wanita yang sehat, bugar dan produktif sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas kesehatan pekerja perempuan, bagi pekerja perempuan yang hamil dan mempunyai anak dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya yang berdampak terhadap menurunnya angka kematian ibu , bayi dan balita. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, maka pada tahun 2016 Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga menjadi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Tugas pokok Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, maka pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan Olahraga selain diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak, juga akan lebih difokuskan pada pencapaian Indikator Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga.

B. 1.

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR Tujuan Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan agar masyarakat hidup sehat, bugar dan produktif melalui peningkatan upaya kesehatan kerja dan olahraga seperti peningkatan Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja dasar, penguatan Pos UKK melalui pembentukan Pos UKK di wilayah PPI / TPI, pemantauan fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI agar memenuhi standard an peningkatan


18

Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. 2.

Sasaran a. Tercapainya persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar pada tahun 2016 sebanyak 50% dari seluruh Puskesmas di Indonesia yaitu sebesar 4.877 Puskesmas (50%). b. Tercapainya jumlah Pos UKK yang terbentuk didaerah PPI / TPI sebanyak 355 Pos UKK. c. Tercapainya presentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar sebanyak 95 sarana kesehatan (100%). d. Tercapainya persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan keehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebanyak 30% dari seluruh Puskesmas di Indonesia yaitu sebesar 2.926 Puskesmas (30%).

3.

Indikator a. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar. b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI. c. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar. d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya.


19

BAB III STRATEGI PELAKSANAAN A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam mencapai tujuan dan sasaran, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga melaksanakan beberapa hal yang mencakup antara lain : 1. Penguatan kebijakan mengenai Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga. 2. Penguatan fasilitas pelayanan Kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya termasuk Pos UKK, Klinik Perusahaan) serta rujukan kesehatan kerja dan olahraga (BKKM dan BKOM). 3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat. 4. Peningkatan Kemitraan Lintas Program/Lintas Sektor/Perusahaan dan praktisi. 5. Penguatan kesehatan kerja dan olahraga di daerah. 6. Penerapan kesehatan olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terbagi ke dalam berbagai kegiatan utama, diantaranya yaitu:

-

Penguatan peraturan terkait Kesehatan Kerja : 1. Permenkes Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja. 2. Permenkes Nomor 57 Tahun 2016 tentang RAN Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri. 3. Permenkes Nomor 48 tahun 2016 tentang Standar K3 Perkantoran.

-

Penyusunan NSPK Kesehatan Kerja dan Olahraga : 1. Kurikulum dan Modul TOT Diagnosis PAK 2. Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Kerja Dasar 3. Kurikulum Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam bidang Kesehatan Nelayan dan Penyelam 4. Kurikulum dan Modul K3 RS 5. Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Olahraga 6. Kurikulum dan Modul Kesehatan Olahraga 7. Pedoman Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja dan Draft Permenkes 8. Pedoman Pengendalian Pajanan Pestisida di Lingkungan Kerja, terkait PP 50 tentang SMK3 9. Pedoman Tata Laksana Intoksikasi Merkuri, terkait Konvensi Minamata


20

10. Pedoman Ergonomi Perkantoran 11. Pedoman Manajemen Risiko Kesehatan di Tempat Kerja 12. Pedoman Teknis K3RS 13. Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Olahraga 14. Kurikulum dan Modul Kesehatan Olahraga 15. Pedoman Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja dan Draft Permenkes 16. Pedoman Pengendalian Pajanan Pestisida di Lingkungan Kerja, terkait PP 50 tentang SMK3 17. Pedoman Tata Laksana Intoksikasi Merkuri, terkait Konvensi Minamata 18. Pedoman Ergonomi Perkantoran 19. Pedoman Manajemen Risiko Kesehatan di Tempat Kerja 20. Pedoman Teknis K3RS 21. Pedoman Kesehatan Olahraga

-

Penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kerja serta penguatan dan pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kerja.

-

Pembaruan kurikulum dan modul TOT Kesehatan Kerja, TOT Diagnosis Penyakit.

-

Sosialisasi Kesehatan Pengemudi.

-

Penyusunan Permenkes dan Kepmenkes di bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga.

-

Pengembangan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GPPSP) ditempat kerja.

-

Workshop Kesehatan Olahraga bagi Tenanga Kesehatan Puskesmas.

-

Penyebaran Media KIE Kesehatan Kerja dan Olahraga.

-

Dukungan terhadap pekerja nelayan melalui pemberian peralatan K3 Nelayan.

-

Bimbingan teknis serta fasilitasi dan evaluasi dana dekonsentrasi dalam mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah.

-

Pembudayaan aktivitas fisik menuju sehat dan bugar.

-

Pembinaan ruang ASI di Kementerian Kesehatan.

-

Pelayanan kesehatan reproduksi di tempat kerja.

-

Pertemuan koordinasi teknis kesehatan kerja dan olahraga.

-

Pembinaan Kantin Kementerian Kesehatan.

-

Bimtek sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CTKI.

-

Penghargaan terhadap perusahaan yang melaksanakan GP2SP.

-

Pengukuran kebugaran jasmani aparatur sipil.

-

Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga.

-

Surveilans / Pemantauan keafiatan (Wellness) di tempat kerja dan surveilans pemeriksaan kesehatan pengemudi.


21

-

Pencetakan media dan pencetakan buku (Buku Permenkes Pos UKK, Lembar Balik Pos UKK, Buku Panduan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Buku Saku Pos UKK, Permenkes Pos UKK, Permenkes RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, Permenkes RI Tahun Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja, Pedoman tatalaksana Intoksikasi Merkuri, Pedoman Kesehatan Lingkungan Kerja, Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Puskesmas, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman Penggunaan Pestisida yang aman bagi pengguna dan petugas kesehatan, Pedoman Ergonomi Perkantoran dan Permenkes RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri).

B. HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN Masalah dan hambatan dalam pencapaian tujuan kesehatan kerja dan olahraga berasal dari faktor internal dan eksternal (faktor dalam dan luar) maupun faktor langsung dan tidak langsung. Masalah dan hambatan tersebut terutamanya adalah : 1. Kurangnya komitmen para pengambil keputusan terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga di Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Terbatasnya tenaga Kesehatan Kerja dan Olahraga yang memahami upaya yang harus dilakukan dalam implementasi program kesehatan kerja dan olahraga baik di pusat maupun di daerah. 3. Program Kesehatan Kerja dan Olahraga belum dianggap sebagai program yang penting dalam imlpementasi program Kementerian Kesehatan di lapangan, yang dapat mendukung pencapaian target program. 4. Turn over sumber daya manusia yang terlatih cukup tinggi di daerah. 5. Regulasi terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga masih sangat kurang. 6. Olahraga belum merupakan gaya hidup di masyarakat. 7. Sistem pencatatan dan pelaporan Kesehatan Kerja dan Olahraga baru dibangun dan belum terintegrasi dengan SIP sehingga data tentang penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja belum bisa diperoleh dari semua Puskesmas sedangkan untuk kesehatan olahraga sudah terintegrasi dengan SIP tetapi masih belum mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota. 8. Terbatasnya pengolahan data di lingkup Kesehatan Kerja dan Olahraga. 9. Pengelola program Kesehatan Kerja dan Olahraga belum semuanya tersosialisasi dengan baik sehingga mulai dari pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan Kesehatan Kerja dan Olahraga masih berbeda-beda atau bahkan belum dilaksanakan oleh daerah.


22

10. Kurang pekanya Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota terhadap berbagai dampak kesehatan lingkunga kerja yang berdampak kepada pekerja dan masyarakat sekitar, misalnya: kurangnya pengawasan Penambang Emas Skala Kecil yang menggunakan merkuri, pestisida pada petani, dll. 11. Koordinasi yang belum terbentuk dengan baik dengan LS terkait terutama dalam hal TKI, implementasi GP2SP dan Kesehatan Pengemudi (yang merupakan bagian dari Road Safety). 12. Pengadaan APD dan Kit Kebugaran memerlukan dasar hokum, sehingga pengadaan dilaksanakan awal Maret 2017.

C. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN Bersamaan dengan berbagai masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga seperti tersebut di atas, beberapa upaya terobosan telah dilakukan sehingga pencapaian indikator kesehatan kerja dan olahraga dapat tercapai. Upaya terobosan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Percepatan penyusunan peraturan dan kurikulum modul pelatihan. 2. Sosialisasi Peregangan di tempat Kerja. 3. Pengembangan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) di tempat kerja. 4. Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kerja. 5. Pembudayaan aktivitas fisik menuju sehat dan bugar. 6. Pembinaan ruang ASI di Kementerian Kesehatan. 7. Peningkatan kesehatan kelompok rentan (Nelayan). 8. Pemberian penghargaan Mitra Bakti Husada bagi perusahaan yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi. 9. Penyelenggaraan lomba K3 Perkantoran sebagai langkah penerapan Permenkes 48 tahun 2015. 10. Penyelenggaraan Kajian intoksikasi merkuri pada daerah Pertambangan Emas Skala Kecil. 11. Melakukan review program kesehatan kerja berdasarkan Country Review Global Plan Workers health di Indonesia. 12. Melakukan pembinaan teknis dengan cara mengumpulkan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka penyebarluasan informasi Direktorat Kesehatan Kerja di Indonesia. 13. Melakukan

penyusunan

pedoman-pedoman atau Peraturan Menteri

Kesehatan

kesehatan kerja yang strategis terkait isu dan besarnya masalah yang dihadapi.


23

BAB IV HASIL KERJA A.

PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Selama tahun anggaran 2016, terdapat pencapaian dari hasil beberapa kegiatan pokok yang mendukung program menghadapi isu-isu penting tentang gizi kurang dan gizi buruk, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Kegiatan tersebut difokuskan sasaran pekerja, khususnya pekerja perempuan dan upaya peningkatan kesehatan dan kebugaran pada masyarakat. Selain itu juga menitikberatkan pada peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan kerja serta kebugaran jasmani pekerja. Pencapaian tujuan dan sasaran hasil kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016 berdasarkan indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga 20152019 dan kegiatan pokok sesuai Tupoksi secara rinci diuraikan di bawah ini : 1. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja Komponen kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dilihat dari Tupoksi Direktorat Kesehatan Kerja berada di 4 sub direktorat, yaitu Subdit Kesehatan Okupasi dan Surveilans, Subdit Kapasitas Kerja, Subdit Lingkungan Kerja dan Subdit Kesehatan Olahraga. Kegiatan pada Subdit Kesehatan Okupasi dan Surveilans terdiri dari 15 kegiatan, yaitu: 1. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesehatan Kerja; 2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Kerja; 3. Penyusunan Kurikulum dan Modul ToT Penyakit Akibat Kerja; 4. Sosialisasi Kesehatan Kerja bagi Pengemudi; 5. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja; 6. Penyusunan NSPK tentang Tenaga Kerja Indonesi (TKI); 7. Penyusunan Profil Kesehatan Kerja dan Olahraga; 8. Penyusunan Pedoman Pneumokoniosis; 9. Pertemuan Koordinasi Komite TKI; 10. Sosialisasi Kebijakan Kesehatan Okupasi dan dan Surveilans; 11. Workshop Penguatan Kesehatan di Sarkes Pemeriksaan CTKI; 12. Fasilitasi Pembinaan Pasca Pelatihan PAK;


24

13. Bimbingan Teknis Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan; 14. Surveilans/Pemantauan Keafiatan (Wellness) di Tempat Kerja; 15. Surveilans Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi. Hasil kegiatan di atas secara rinci dapat digambarkan dalam tabel berikut ini. Tabel 4. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kesehatan Okupasi dan Surveilans N

Kegiatan

Sub

o 1

Input

Output

Outcome

Benefits

- Adanya acuan

- Diagnosis

Impact

Kegiatan - Fasilitasi

Fasilitasi

- Narasumber: Lintas

- Permenkes

Penyusunan

penyusun

program terkait,

No.56 Tahun

penyelenggaraan

dan

Kebijakan

an

Struktural Dit. Kesja

2016 tentang

Pelayanan PAK

pencegan

Kesehatan Kerja

kebijakan

dan OR, Dinkes

Penyelenggaraa

baik bagi pekerja

PAK pada

Provinsi

n pelayanan

formal dan informal

pekerja

kesehatan kerja

- Biaya: 19.825.000

penyakit akibat

- Material : LCD

kerha

- Terdapatnya data PAK di Indonesia - Pekerja sehat dan produktif

Proyektor dan screen - Metode yang digunakan paparan, diskusi, tanya jawab dan rencana tindak lanjut 2

-

Penyusunan Rencana Aksi

Rapat persiapan

-

Nasional

Pertem

Kesehatan

uan

Kerja

penyusun an,

- Narasumber:

- Draft RAN

konsultan dan pakar,

Adanya Acuan

- Acuan

- Pekerja sehat,

Direktorat

penyelenggaraan

Pelaksanaa

bugar dan

- Biaya : 113.939.000

Kesehatan

Kesehatan Kerja

n program

produktif

- Material : LCD

Kerja dan

Kesehatan

Olahraga

Kerja

Proyektor dan screen - Metode : paparan,

pembaha

diskusi, tanya jawab,

san dan

jasa konsultan dan

internalisa

rencana tindak lanjut

si RAN Kesjaor 20162019 -

Konsult an

3

-

Penyusunan

Rapat

- Narasumber :

Kurikulum

dan

persiap

Modul

ToT

an,

- Biaya: 141.460.000

Penyakit Akibat

pertem

- Material : LCD

Kerja;

uan pemba hasan, -

- Kurikulum

Struktural Dit. Kesjaor

screen

- Pencegaha

- Tersedianya data PAK di

pelatihan ToT

kompetensi dokter

n PAK pada

PAK

di faskes primer dan

pekerja

- Modul pelatihan

Proyektor dan

Meningkatnya

ToT PAK

sekunder untuk

Indonesia - Pekerja sehat

mendiagnosis PAK

dan produktif

-

- Metode : paparan,

Jasa

diskusi, tanya jawab

konsult

dan rencana tindak


25

an

lanjut, kunjungan lapangan ke perusahaan

4

-

Sosialisasi Kesehatan Kerja

Rapat

- Narasumber:

persiap

bagi Pengemudi -

- Pemeriksaan

Struktural Dit. Kesjaor

an

- Biaya : 179.241.000

………pengemu

Pertem

- Material : LCD

di

uan sosialis

- Pengemudi laik

kesehatan

Pengemudi

kerja

- Turunnya

laik kerja

angka

- Pengemudi sehat

kecelakaan lalu lintas

Proyektor dan screen

terutama saat

- Metode : ceramah

asi

libur panjang

tanyajawab, diskusi

(mudik lebaran, libur natal dan tahun baru)

5

-

Penyusunan

Review

- Narasumber :

- Draft

- Adanya acuan bagi

- Tidak

- Pekerja sehat,

Pedoman

pedom

struktural Dit

permenkes

tempat kerja dalam

adanya

bugar dan

Pemeriksaan

an

Kesehatan Kerja dan

Pemeriksaan

memberikan

diskriminasi

produktif

Jasa

olahraga

Kesehatan pada

pemeriksaan

di tempat

Pekerja

kesehatan bagi

kerja karena

pekerja

status atau

Kesehatan pada

-

Pekerja;

konsult

- Biaya : 203.668.000

an

- Material : LCD Proyektor dan screen

masalah

- Metode yang

kesehatan

digunakan paparan, diskusi, tanya jawab dan rencana tindak lanjut, kunjungan ke BKKM 6

- Narasumber :

- Draft

- Adanya acuan dan

- Tidak

- TKI sehat

Penyusunan

Pertemuan

NSPK

penyusunan

struktural Dit

Permenkes

dasar hukum bagi

adanya

sejak sebelum

dan

Kesehatan Kerja

Pelayanan

petugas kesehatan

pemulangan

berangkat, di

dan olahraga

Kesehatan TKI

tentang

Tenaga

Kerja

Indonesi (TKI);

pembahasa n

dalam memberikan

TKI karena

negara

- Biaya : 93.317.000

pelayanan

masalah

penempatan

- Material : LCD

kesehatan bagi TKI

kesehatan

dan saat

-

Proyektor dan

pulang ke

screen

Indonesia.

- Metode yang digunakan paparan, diskusi, tanya jawab dan rencana tindak lanjut finalsisasi NSPK TKI 7

8

Penyusunan

-Rapat

Profil Kesehatan

persiapan

Kerja

- Pertemuan

dan

Olahraga

penyusunan

Penyusunan

Konsultan

-

-

- Narasumber :

-

- Pedoman

-

- Adanya acuan

-

- Terlatihnya

- Adanya data

Pedoman

struktural Dit

surveilans

dalam

dokter

pneumokonio

Pneumokoniosis

Kesehatan Kerja

pneumokoniosis

melaksanakan

dalam

sis di

pneumokonioses

diagnosis

;

dan olahraga - Biaya : 49.390.000


Pnemokoni

Indonesia - Pekerja

26

- Material : LCD

osis

khususnya di

Proyektor dan

pertambanga

screen

n menjadi

- Metode yang

sehat, bugar

digunakan

dan produktif.

paparan, diskusi, tanya jawab dan rencana tindak lanjut pembahasan dengan organisasi profesi 9

Pertemuan

Pertemuan

Koordinasi

koordinasi

Komite TKI;

- Narasumber :

- Adanya solusi

- Selesainya masalah

- ditutupnya

- Peningkatan

struktural Dit

terhadap

kesehatan dan

Sarkes

kualitas

Kesehatan Kerja

permasalahan

pelayanan

pemeriksa

pelayanan

dan olahraga

kesehatan TKI

kesehatan TKI

kesehatan

kesehatan

secara

CTKI yang

komprehensif

bermasalah

- Biaya : 155.541.000 - Material : LCD Proyektor dan screen - Metode yang digunakan

- Laporan komite pelayanan TKI - Evaluasi

TKI -

- adanya

program

koordinasi

pelayanan

program

kesehatan TKI

untuk

paparan, diskusi,

meningkatk

tanya jawab dan

an

rencana tindak

kesehatan

lanjut pertemuan

TKI

rutin untuk membahas permasalahan TKI 10

- Biaya : 3.910.000

Sosialisasi

- Tersosialisasiny

-

-

- Peserta

Kebijakan

a Permenkes

Sehat, Bugar

Kesehatan

mengenai PAK

dan produktif

Okupasi

dan

dan K3

dan Surveilans; 11

Workshop

Pertemuan

Penguatan

Koordinasi

- Narasumber :

- Komitmen

- Pelayanan

-

Sark

- Peningkatan

struktural Dit

sarana

kesehatan di sarkes

es

kualitas

Kesehatan Kerja

kesehatan

pemeriksa

pemeriksa

pemeriksaan

Sarkes

dan olahraga, lintas

pemeriksaan

kesehatan TKI

CTKI yang

kesehatan

Pemeriksaan

sector dan lintas

CTKI untuk

memberikan

sesuai

CTKI

CTKI;

program

memberikan

pelayanan

standart

- Biaya : 572.719.000

pelayanan yang

kesehatan sesuai

- Material : LCD

Kesehatan

di

sesuai dengan

dengan Permenkes

Proyektor dan

Permenkes

No.29 Tahun 2013

screen

No.29 Tahun

tentang

2013 tentang

penyelenggaraan

digunakan

penyelenggaraa

pelayanan

paparan, diskusi,

n pelayanan

pemeriksaan

tanya jawab dan

pemeriksaan

kesehatan CTKI

rencana tindak

kesehatan CTKI

- Metode yang

lanjut pertemuan


27

rutin untuk membahas permasalahan TKI 12

-

Fasilitasi

-

-

-

-

- Sarkes

-

Pembinaan Pasca Pelatihan PAK; 13

Bimbingan

Bimbingan

- Perjalana Dinas

Teknis

- - Komitmen

-

Pelayanan

TKI sehat

teknis

- Biaya : 200.816.000

sarana

kesehatan di

pemeriksa

sejak sebelum

Kesehatan

perjalanan

- Metode yang

kesehatan

sarkes pemeriksa

CTKI yang

berangkat, di

Pemeriksaan

dina

digunakan Walk

pemeriksaan

kesehatan TKI

sesuai

negara

through Survey serta

CTKI untuk

memberikan

standart

penempatan

diskusi dan tanya

memberikan

pelayanan

dan saat pulang

jawab

pelayanan

kesehatan sesuai

ke Indonesia.

yang sesuai

dengan

dengan

Permenkes

Permenkes

No.29 Tahun

No.29 Tahun

2013 tentang

2013 tentang

penyelenggaraan

penyelenggar

pelayanan

aan pelayanan

pemeriksaan

pemeriksaan

kesehatan CTKI

Sarana

Kesehatan;

kesehatan CTKI 14

Surveilans/Pem

-

-

-

- Terpantaunya

-

-

antauan Keafiatan (Wellness)

di

Tempat Kerja 15

Surveilans

Pemeriksaa

- Perjalanan dinas

Pemeriksaan

n kelaikan

- Biaya : 115.192.000

status

Kesehatan

pengemudi

- Pertemuan dalam

kesehatan

Pengemudi;

di 2 terminal dan 2 PO

ruangan

pengemudi

- Pengemudi laik kerja - Pengemudi sehat

- Diketahuiny

- Turunnya

a kelaikan

angka

pengemudi

kecelakaan

dan selamat

lalu lintas

- Konsumsi

terutama saat

Bus

libur panjang (mudik lebaran, libur natal dan tahun baru)

Kegiatan pada Subdit Kapasitas Kerja terdiri dari 6 kegiatan, yaitu : 1. Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja. 2. Review kurikulum dan modul ToT kesehatan kerja. 3. Finalisasi modul pelatihan bagi petugas kesehatan dalam bidang kesehatan nelayan dan penyelam. 4. Penguatan implementasi GP2SP di tempat kerja.


28

5. Pertemuan tim Pembina/tim penilai angka kredit jabatan fungsional PKK. 6. Pembinaan ruang ASI di Kementerian Kesehatan. 7. Pembinaan Kantin di Kementerian Kesehatan. 8. Penghargaan MBH bagi perusahaan yang melaksanakan GP2SP. Hasil kegiatan di atas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 5. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Subdit Kapasitas Kerja No.

Kegiatan

Sub

Input

Output

Outcome

Benefit

Impact

Kegiatan 1

NSPK

Penyusunan

- Biaya Rp. 9,557,841 -

3 kali rapat

Pembinaan

standar

- Material : LCD,

1 laporan

Upaya

kompetensi

Kesehatan

jabatan

Kerja dan

fungsional

Olah Raga

pembimbing kesehatan kerja

2

-

Laptop

kegiatan

- Metoda: diskusi dan

- Tersedianya standar

- Narasumber :

- Jabfung PKK yang

mengukur

memiliki

jabfung kesja

kualitas dan

kompetensi yang

sebagai bahan

terstandar

- Tersedianya soal uji

tanya jawab

- Untuk

uji kompetensi

kompetensi jabfung

kenaikan

kesja

jenjang jabfung

PAKKI, struktural

PKK

kesjaor, BPSDMK

NSPK

Review

- Biaya Rp.

Pembinaan

kurikulum

206,992,700

Upaya

dan modul

- Material : LCD,

Kesehatan

ToT

Kerja dan

kesehatan

Olah Raga

kerja

Laptop

-

3 kali rapat

-

1 laporan kegiatan

-

- Metoda: diskusi dan tanya jawab

1 Kurikulum ToT kesja

-

- Narasumber:

- Tersedianya

- Sebagai acuan

- Petugas

kurikulum ToT

dalam

kesehatan yang

pelatihan kesja

pelaksanaan

bisa melatih

- Tersedianya Modul ToT pelatihan kesja

ToT kesehatan kerja

1 Modul ToT

kesehatan kerja - Petugas kesehatan yang

Kesja

terlatih kesehatan

Perdoki, PAKKI,

kerja dasar

FKM UI, Dit. Kesjaor 3

NSPK

Finalisasi

Pembinaan

modul

Upaya

pelatihan

Kesehatan

bagi petugas

Kerja dan

kesehatan

Olah Raga

dalam bidang kesehatan

- Biaya Rp. 184,014,655

-

- Material : LCD,

4 kali rapat 1 laporan kegiatan

Laptop - Metoda: diskusi dan tanya jawab - Narasumber

- Tersedianya

- Sebagai acuan

- Petugas

kurikulum pelatihan

dalam

kesehatan yang

tenaga kesehatan

pelaksanaan

terlatih bidang

dalam bidang

pelatihan

kesehatan

nelayan dan

kesehatan

nelayan dan

penyelam

nelayan dan

penyelam

- Tersedianya modul

nelayan dan

Perdokla, Perdoki,

pelatihan tenaga

penyelam

Struktural Kesjaor

kesehatan dalam

penyelam

bidang nelayan dan penyelam 4

NSPK

Penguatan

Pembinaan

implementasi

Upaya

GP2SP di

Kesehatan

tempat kerja

Kerja dan

- Biaya Rp. 35,146,000

-

- Material: LCD, Laptop - Metoda: diskusi dan

Olah Raga

-

tanya jawab


-

1 draft

- Tersedianya

- Sebagai acuan

- Pekerja

peraturan terkait

dalam

perempuan yang

GP2SP

pelaksanaan

sehat dan

GP2SP

produktif

- Terkoordinasinya

kesepakatan

kegiatan GP2SP

bersama GP2SP

dengan lintas sektor


- Kegiatan GP2SP yang

29

dan lintas program

terintegrasi dengan lintas sektor dan lintas program

5

NSPK

Pertemuan

Pembinaan

tim

Upaya

Pembina/tim

Kesehatan

penilai angka

Kerja dan

kredit jabatan

Olah Raga

fungsional

- Biaya Rp. 89,321,000

-

- Material: LCD, Laptop


-


13 laporan

- Terkoordinasnya tim penilai jabfung PKK - Ternilainya angka kredit jabfung PKK

penilaian angka

tanya jawab

- Sebagai bahan

- Kebijakan terkait

perencanaan

dengan jabfung

dan evaluasi tim penilai jabfung PKK

kredit

- Sebagai dasar

PKK

PKK yang terukur - Jabfung PKK yang memiliki kompetensi dan

untuk menilai

kinerja sesuai

kinerja jabfung

dengan standar

PKK 6

Bimbingan

Pembinaan

Teknis dan

ruang ASI di

Evaluasi

Kementerian

Pembinaan

Kesehatan

Upaya

- Biaya Rp.

- 2 kali seminar

93,022,700 - Material: LCD,

ASI - 1 kali lomba ibu

Laptop - Metoda: diskusi dan

dengan ASI - 1 laporan

- Terbinanya ibu hamil

- Meningkatnya

- Meningkatkan

dan menyusui di

pengetahuan

cakupan ASI

lingkungan

pegawai

eksklusif bagi

kementerian

perempuan

pegawai

kesehatan

kemenkes

perempuan

Kesehatan

tanya jawab

kegiatan

dalam

Kerja dan

- Narasumber:

pengelolaan

Olahraga

Perinasia, Dit

ASI ditempat

kesehatan anak

kesjaor dan Dit. Gizi

kerja

pegawai

Masyarakat

kemkes - Meningkatkan

perempuan kemenkes - Menurunkan angka absen akibat masalah kesehatan anak

7

Bimbingan

Pembinaan

Teknis dan

Kantin di

Evaluasi

Kementerian

Pembinaan

Kesehatan

Upaya

- Biaya Rp. 20,063,278 - Material: LCD, Laptop

-

2 Rapat di kantor - Terbinanya penjamah

-

1 kali sosialisasi

makanan di kantin

pengetahuan

-

2 kali pembinaan

kementerian

penjamah

1 paket APD

kesehatan

-


Kesehatan

tanya jawab

Kerja dan

- Meningkatkan

yang higienis - Terhindarnya

makanan dalam

pegawai

penjamah

hygiene dan

kemenkes dari

makanan

sanitasi

penyakit akibat

- Narasumber:

Olahraga

- Makanan kantin

makanan dari

Struktural kesjaor,

kantin

Biro Umum 8

Bimbingan

Penghargaan

Teknis dan

MBH bagi

Evaluasi

perusahaan

Pembinaan

yang

Upaya

melaksanaka

Kesehatan

n GP2SP

- Biaya Rp. 48,081,500

-

2 kali rapat

-

1 laporan

- Adanya

- Meningkatnya

- Pekerja yang

penghargaan bagi

pelayanan

perusahaan yang

kesehatan

peduli terhadap

reproduksi di

angka kematian

kesehatan

tempat kerja

Ibu dan anak

reproduksi

- Meningkatnya

Kerja dan

pekerjanya.

kesehatan

Olahraga

- Meningkatnya

- Material: LCD, Laptop Metoda: diskusi dan tanya jawab

kegiatan

sehat - Menurunnya

pekerja

akses dan kualitas

terutama

pelayanan

pekerja

kesehatan usia

perempuan

kerja di tempat kerja


30

Kegiatan pada Subdit Bina Lingkungan Kerja terdiri dari 10 kegiatan, yaitu: 1.

Melakukan Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan RI bidang Lingkungan Kerja

2.

Melakukan penyusunan berbagai pedoman terkait lingkungan kerja yaitu: Pedoman Ergonomi Perkantoran; Pedoman Penggunaan Pestisida yang aman bagi pengguna dan petugas kesehatan; Pedoman Tatalaksana Intoksikasi Merkuri; Pedoman Kesehatan Lingkungan Kerja; Pedoman K3 Puskesmas; Pedoman Manajemen Risiko K3 di fasilitas pelayanan kesehatan

3.

Melakukan berbagai kajian

terkait

penguatan

standarisasi

basis data dalam

pengembangan program lingkungan kerja, kajian yang dilakukan pada tahun 2016. 4.

Merancang pembentukan pusat keracunan nasional di bidang kesehatan

5.

Penyelenggaraan seminar dalam rangka penyampaian hasil kajian dan sosialisasi teradap adanya pedoman ataupun permenkes

6.

Pembinaan Teknis dan Narasumber

7.

Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Konsultan dan pengadaan

8.

Pencetakan Buku

9.

Orientasi kesehatan kerja dan olahraga dilaksanakan di beberapa propinsi termasuk didalamnya ada Dinas Kesehatan Propinsi dan puskesmas.

10. Melakukan pelatihan kesehatan kerja dan olahraga pada Provinsi Binaan Subdit Lingkungan Kerja. Namun secara garis besar perencanaan keuangan, kami akan membagi ke dalam 3 bagian yaitu sebagai berikut: Tabel 6. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Lingkungan Kerja No. 1

2

Kegiatan Penyusunan Regulasi

Pedoman

Sub Kegiatan Penyusunan Rancangan PMK K3 Perkantoran Penyusunan Rancangan PMK RAN Merkuri

Penyusunan Rancangan PMK K3RS Penyusunan Rancangan PMK Standar dan Keslingja Penyusunan Pedoman Ergonomi Perkantoran Penyusuna

Input - Kontributor: LP/ LS, pakar, akademisi, Anggota Profesi, , Dinkes, RS dan RSCM. - Metode: Paparan, Diskusi, Tanya Jawab - Media: LCD, Proyektor, screen - Biaya:

Output PMK 48 Tahun 2016 tentang K3 Perkantoran PMK 57 Tahun 2016 tentang RAN Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri PMK 66 Tahun 2016 tentang K3RS

Outcome - Terlaksananya Regulasi regulasi terkait K3 di Perkantoran, RS, Lingkungan Kerja dan terkait RAN Pengendalian Dampak Kesehatan akibat Merkuri

Benefit - Pekerja bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja - Turunnya angka kecelakaan dan kesakitan akibat kerja

Impact Meningkatkan jumlah pekerja, sehat, bugar dan produktif

Terinformasikannya pedoman-pedoman terkait ergonomic perkantoran, pestisida, tatalaksana

- Pekerja bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja

Meningkatkan jumlah pekerja, sehat, bugar dan produktif

PMK 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Keslingja Pedoman Ergonomi Perkantoran Pedoman


31

Kajian

n Pedoman Penggunaan Pestisida yang aman bagi pengguna dan petugas kesehatan

Penggunaan Pestisida yang aman bagi pengguna dan petugas kesehatan

Penyusuna n Pedoman Tatalaksana Intoksikasi Merkuri

Pedoman Tatalaksana Intoksikasi Merkuri

Penyusuna n Pedoman Kesehatan Lingkungan Kerja

Pedoman Kesehatan Lingkungan Kerja

Penyusuna n Pedoman K3 Puskesmas

Pedoman K3 Puskesmas

Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko K3 di fasyankes Kajian Epidemigenetic Merkuri di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Barat Kajian Epigenetic merkuri di Kabupaten Lebak Banten tahun 2016

Pedoman Manajemen Risiko K3 di fasyankes

merkuri, kesehatan lingkungan kerja, pedoman K3 Puskesmas dan Manajemen Risiko

- Turunnya angka kecelakaan dan kesakitan akibat kerja

2. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Olahraga Pada tahun 2016, kegiatan Kesehatan Olahraga terdiri dari 8 kegiatan, yaitu: 1.

Penyusunan NSPK kesehatan olahraga masyarakat

2.

Revisi NSPK Kesehatan Olahraga

3.

Penyusunan peraturan Menteri Kesehatan RI kesehatan olahraga

4.

Sosialisasi dan advokasi kesehatan olahraga

5.

Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen kesehatan

6.

Pembinaan kebugaran jasmani pegawai kementerian kesehatan

7.

Pelaksanaan pengukuran kebugaran jasmani aparatur sipil Negara

8.

Dukungan event olahraga bidang kesehatan

Gambaran hasil kegiatan di atas dapat digambarkan dalam tabel 7 berikut ini.


32

Tabel 7. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kesehatan Olahraga NO

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Dokumen

Penyusunan

kebijakan

NSPK

teknis, 1

kesehatan

pedoman, kriteria, modul

masyarakat

OUTPUT

OUTCOME - Tersedianya Kurikulum

kesehatan

- Material : LCD

Modul

olahraga

(kurmod) TOT

mengetahui cara

Pembinaan

pengukuran

kebugaran

kebugaran

jasmani

jasmani

- 1 laporan kegiatan

- Metode : paparan, diskusi, tanya jawab

yang tersusun Dokumen

- Narasumber : PDSKO

kebijakan

- Biaya : 23.372.200

Pedoman

kesehatan dapat

- Material : LCD

Kesehatan

memahami dan

Olahraga

melaksanakan

Revisi

teknis, 2

NSPK

kesehatan

pedoman,

olahraga

standar, kriteria, modul


- Tersedianya


- Metode : paparan,

- Narasumber : PDSKO

- Tersedianya

- Biaya : 81.000.500

Permenkes

kesehatan dapat

teknis,

Permenkes

- Material : LCD

tentang

memahami dan

pedoman,

kesehatan

Kesehatan

melaksanakan

standar,

olahraga

Olahraga

upaya kesehatan




kesehatan

- Meningkatkan derajat kesehatan

olahraga dengan

yang tersusun

baik dan benar - Sosialisasi dan - Narasumber : ASKI,

- Tersosialisasi

kegiatan

- Petugas

kegiatan

advokasi

kesehatan

kesehatan

koordinasi,

kesehatan

- Biaya : 213.848.900

olahraga

olahraga

sosialisasi,

olahraga

- Material : LCD

dalam

mengetahui cara

pengukuran

pengukuran

kebugaran

kebugaran

jasmani

jasmani

advokasi

PDSKO, UNJ

- 1 kali laporan

Proyektor dan screen - Metode : paparan, diskusi, tanya jawab

Tenaga

- Narasumber : PTM,

kesehatan

- Terselenggara - Jamaah haji yang

Puskeshaji, PDSKO

yang

Peningkatan

ditingkatkan

kapasitas teknis - Material : LCD

kapasitasnya

dan manajemen kesehatan

- Biaya : 249.646.600 Proyektor dan screen


- Metode : paparan,

diketahui masalah

kebugaran jasmani

kesehatan

kesehatannya dari

calon jemaah haji

dalam rangka

awal

jasmani calon

kegiatan

kebugaran

PSIKO UI, ASKI,

koordinasi,

jasmani

PDSKO

sosialisasi,

pegawai

advokasi

kementerian kesehatan RI

kesehatan dan

bagi tenaga

kebugaran

- Narasumber : UNJ,

- Meningkatkan derajat

diukur dapat

praktek pengukuran - Pembinaan

kesehatan

nya workshop

diskusi, tanya jawab,

Dokumen

- Meningkatnya derajat

pembinaan

kebugaran jasmani

6

- Petugas

Penyusunan

kriteria, modul

5

- Meningkatkan derajat

olahraga dengan

kebijakan

Dokumen

kesehatan

baik dan benar

Dokumen

4

- Petugas

IMPACT - Meningkatkan derajat

upaya kesehatan


yang tersusun

3

BENEFITS - Petugas

- Biaya : 246.588.200 Proyektor dan screen

olahraga

standar,

INPUT - Narasumber : PDSKO

jemaah haji - 1 kali laporan

- pegawai

kegiatan

- Pegawai

kementerian

kementerian

kesehatan

kesehatan

- Biaya : 620.847.000

tentang

meningkat

- Material : LCD

kesehatan

kebugaran

olahraga

jasmaninya


- Meningkatnya derajat kesehatan



33

7

Dokumen

- Pelaksanaan

kegiatan

Pengukuran

UNJ, PSIKO UI, ASKI,

koordinasi,

kebugaran

PDSKO, UPK

sosialisasi,

jasmani

advokasi

aparatur

- Kerja sama dengan

- pegawai

kegiatan

- Pegawai

kementerian

kementerian

kesehatan

kesehatan

yang mengikuti

tentang

meningkat

kebugaran jasmani

kesehatan

kebugaran

sound system, meja

terprogram : 893

olahraga

jasmaninya

dan kursi

orang

- Jumlah pegawai

- Biaya : 284.257.400 sipil - Material : Panggung,

negara

- 1 kali laporan

- Meningkatnya derajat kesehatan

- Metode : pemberdayaan masyarakat Dokumen

Dukungan

kegiatan

event

- Kerja sama dengan Ditjen Pelayanan

koordinasi,

olahraga

sosialisasi, advokasi

- 1 kali laporan

- Terlaksananya - Terlaksananya


dukungan

kesehatan

Kesehatan,

bidang

olahraga sesuai

bidang

Kementerian Pemuda

kesehatan

kaidah kesehatan

kesehatan

dan Olahraga RI

pada event

8

kegiatan

- Biaya : 377.238.128

olahraga PON

- Material : LCD

2016, TAFISA


kesehatan

GAMES 2016,

- Metode : paparan,

dan


Persiapan Asian Games 2018.

3. Kegiatan Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen meliputi 7 kegiatan, yaitu: 1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Direktorat. 2. Alat Pendukung Pengolah Data. 3. Fasilitasi dan evaluasi dana dekonsentrasi. 4. Bimbingan teknis (perjalanan pimpinan). 5. Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga. 6. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Kesehatan Kerja dan Olahraga. 7. Pertemuan Dukungan Peningkatan Kinerja Kesehatan Kerja. Rincian tentang hasil kegiatan di atas dapat digambarkan dalam tabel 8 di bawah ini : Tabel 8. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen NO. 1

OUTPUT SDM

KOMPONEN

yang

Peningkatan

INPUT - Narasumber :

OUTPUT 1 laporan

OUTCOME - Terlaksananya

BENEFITS - Peningkatan

IMPACT - Produktivitas pegawai

ditingkatkan

Kapasitas dan

Struktural Dit.

kegiatan dalam

kemampuan,

bertambah dan

kapasitasnya

Kapabilitas

Kesehatan Kerja

rangka

keterampilan dan

pekerjaan dapat

dalam

Internal

dan OR

konsolidasi

merubah sikap.

terselesaikan dengan

Pembinaan

Direktorat

Upaya

467.517.050 - Material : LCD

Kesehatan Kerja

- Biaya :

dan

internal Direktorat

baik.

Kesehatan Kerja dan Olahraga

Projector dan


34

Olahraga

Screen - Metode: paparan, diskusi, tanya jawab

2

Dukungan sarana

- Biaya:

Alat dan

prasarana

pendukung

1 paket

193.616.896

pengolah data

pembinaan

- Terlaksananya

- Tersedianya peralatan - Meningkatnya fasilitas

pengadaan paket

pengolah data

perkantoran untuk

alat pengolah

Direktorat Kesja dan

menunjang

data direktorat

Olahraga

pelaksanaan kegiatan di

Upaya

kantor

Kesehatan Kerja

dan

Olahraga 3

Bimbingan teknis

Fasilitasi dan

evaluasi

dan - Narasumber :

- Bimtek Entry - Terfasilitasinya

- Puskesmas yang

evaluasi dana

Struktural Dit.

Point CTKI (2

dan

dapat diakses dalam

kesehatan pekerja

dekonsentrasi

Kesja dan OR

provinsi, 2

terevaluasinya

pelayanan Kesehatan

melalui pengendalian

Pembinaan

- Biaya: 50.405.700

Kabupaten/kot

dana

Kerja di kawasan

Upaya

- Material : LCD

a)

dekonsentrasi di

industri sebanyak

Projector dan

- Bimtek

daerah tahun

Screen

Sarkes

2015

Kesehatan Kerja


dan

- Metode: paparan,

Olahraga

3.465 Puskesmas - Puskesmas yang

Pemeriksaan

dapat diakses dalam

diskusi dan tanya

Kesehatan TKI

pelayanan kesehatan

jawab

(4 provinsi, 4

olahraga sebanyak

Kabupaten/kot

2.342 Puskesmas.

penyakit akibat kerja. - Diperolehnya data realisasi dana dekon di daerah

a) - Pengukuran Kebugaran Jasmani Pegawai Kemenkes (2000 orang) - Pelaksanaan Latihan Fisik Terporgram di Kementerian Kesehatan RI - Dukungan Event Olahraga Bidang Kesehatan (2 provinsi) 4

- Narasumber :

- Puskesmas yang


Bimbingan

pembinaan

teknis

Struktural Dit.

Puskesmas

dapat diakses dalam

kesehatan pekerja

teknis,

(perjalanan

Bina Kesehatan

sehingga

pelayanan Kesehatan

melalui pengendalian

supervisi,

pimpinan)

Kerja dan OR

meningkatnya

Kerja di kawasan

penyakit akibat kerja.

pengetahuan

industri sebanyak

mengenai

3.465 Puskesmas

- Biaya :

monitoring dan

1.270.635.256

pendampinga n

- Material : LCD Projector dan

34 Laporan

- Terbinanya

Laporan

Kesehatan Kerja dan Olahraga

Screen


- Puskesmas yang dapat diakses dalam

- Diperolehnya data penyakit akibat kerja dan data kecelakaan akibat kerja.

pelayanan kesehatan

35

- Metode: paparan,

olahraga sebanyak

diskusi, tanya

2.342 Puskesmas..

jawab 5

Sistem

Pemeliharaan

Informasi dan

Sistem

Surveilans

Informasi

Pembinaan

Kesehatan

Upaya

Kerja

Kesehatan

Olahraga

Kerja

- Narasumber :

1 laporan

dan

- Meningkatnya

- Meluasnya

koordinasi teknis

pengetahuan

pengetahuan mengenai

Bina Gizi dan KIA

bagi penanggung

kesehatan kerja di

kesehatan kerja sampai

- Biaya: 80.080.455

jawab, pengelola

seluruh Dinas

ke seluruh Dinas

dan petugas

Kesehatan Provinsi di

Kesehatan Provinsi di

Projector dan

kesehatan kerja

Indonesia

Indonesia

screen

dan olahraga

dan - Material : LCD

Olahraga

- Adanya

Struktural Ditjen

seluruh Dinas

- Metode: paparan, diskusi dan tanya

Kesehatan

jawab

Provinsi di Indonesia

6

- Narasumber :

- Tersedianya dokumen - Pelaksanaan kegiatan

Penyusunan

Kegiatan

Kegiatan dan

Sekretaris

kegiatan dan

laporan kegiatan dan

pembinaan upaya

Anggaran

Direktorat

anggaran

anggaran Kesehatan

kesehatan kerja dan

Jenderal

Kesehatan Kerja

Kerja dan Olahraga

olahraga serta

Kesehatan

dan Olahraga

Kesehatan Kerja

dan

Olahraga

1 laporan

- Terlaksananya

Administrasi

dukungan manajemen

Masyarakat

secara efektif dan

- Biaya:48.350.000

efisien

- Material : LCD Projector dan Screen - Metode: paparan, diskusi dan tanya jawab 7

Administrasi

Pertemuan

- Narasumber :

Kegiatan

Dukungan

Sekretaris

kegiatan

laporan kegiatan

pembinaan upaya

Peningkatan

Direktorat

Kesehatan Kerja

Kesehatan Kerja dan

kesehatan kerja dan

Kinerja

Jenderal

dan Olahraga

Olahraga

olahraga serta

Kesehatan

Kesehatan

dukungan manajemen

Kerja

Masyarakat

secara efektif dan

1 laporan

- Terlaksananya

- Biaya:

- Tersedianya dokumen - Pelaksanaan kegiatan

efisien

659.567.700 - Material : LCD Projector dan Screen Metode: paparan, diskusi dan tanya jawab

Dari pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga di tahun 2016 berdasarkan masukan/input tersebut di atas, dihasilkan keluaran/output yang dibagi kedalam beberapa output besar, output tersebut antara lain :


36

A. NSPK Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga -

Tahun 2016, Direkorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah menghasilkan 3 Permenkes, 6 kurmod, 7 pedoman, 9 rancangan permenkes / kepmenkes dan produk lainnya terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga berjumlah 7 dokumen. Berikut merupakan rincian penyusunan NSPK Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016 :

Tabel 9. Rincian penyusunan NSPK Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016 No 1

Kegiatan Permenkes

Output 3

Judul 1

Permenkes No. 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja

2

Permenkes No. 57 Tahun 2016 tentang RAN Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri

2

Kurmod

6

3

Permenkes No 48 tahun 2016 tentang Standar K3 Perkantoran

1

Kurikulum dan Modul TOT Diagnosis PAK

2

Kurikulum dan Modul ToT Kesehatan Kerja Dasar

3

Kurikulum Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam bidang Kesehatan Nelayan dan Penyelam

3

Pedoman

7

4

Kurikulum dan Modul K3 RS

5

Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Olahraga

6

Kurikulum dan Modul Kesehatan Olahraga

1

Pedoman Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja dan Draft Permenkes

2

Pedoman Pengendalian Pajanan Pestisida di Lingkungan Kerja, terkait PP 50 tentang SMK3

3

Pedoman Tata Laksana Intoksikasi Merkuri, terkait Konvensi Minamata

4

4

Pedoman Ergonomi Perkantoran

5

Pedoman Manajemen Risiko Kesehatan di Tempat Kerja

6

Pedoman Teknis K3RS

7

Pedoman Kesehatan Olahraga

1

Rancangan Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan TKI

Permenkes/

2

Rancangan Peraturan Bersama tentang GP2SP

Kepmenkes

3

Rancangan Permenkes tentang Standar APD Pekerja

Rancangan

9

Perikanan, Pertanian dan Sektor Informal Lain 4

Rancangan Permenkes tentang Standar NAB Lingkungan Kerja Industri

5

Rancangan Permenkes tentang Standar K3RS terkait dengan Akreditasi K3RS

6

Rancangan Permenkes tentang Kesehatan Olahraga


37

7

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Kerja

8

Rancangan Permenkes tentang Kesehatan Pelaut

9

Rancangan Permenkes tentang Pemeriksaan Kesehatan Pekerja

5

Lainnya

7

1

Rencana Aksi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga

2

Instrumen Pelayanan Kesehatan TKI di Sarana Kesehatan, Tempat Penampungan dan Entry Point

3

Draft Uji Kompetensi Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja

4

Naskah Akademik tentang Kajian Rencana Pembentukan Balai Kesehatan Kerja dan Olahraga

5

Naskah Akademik tentang Kajian NAB Kesehatan Lingkungan

6

Naskah Akademik tentang Kajian Intoksikasi Merkuri Pada Pekerja Usia Reproduktif Yang Terpajan Merkuri di Lingkungan Kerja

7

Kajian Pneumoconiosis

B. SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Dalam rangka mendukung kegiatan pengukuran kebugaran jasmani jemaah haji untuk mengetahui kemampuan fisik jemaah sehingga dapat disusun program latihan fisik yang sesuai dengan kondisi fisik medisnya. Oleh karena itu Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen Kesehatan (Workshop Kesehatan Olahraga bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas). Peserta yang mengikuti Pertemuan Workshop Kesehatan Olahraga bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas, perwakilan tenaga kesehatan di dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan Kabupaten/Kota atau pengelola program kesehatan olahraga di 5 provinsi terpilih sebanyak 35 orang. Kegiatan dalam workshop tersebut antara lain mengikuti praktik pengukuran kebugaran jasmani dengan metode Rockport dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Pengukuran kebugaran jasmani dilakukan pada 35 petugas kesehatan dan 76 orang calon jemaah haji. Hasil pengukuran Kebugaran Jasmani terhadap 35 orang (laki-laki 12 orang, perempuan 23 orang) dengan tingkat kebugaran dengan kategori Baik (3 orang), Cukup (17 orang), Kurang (13 orang), Kurang sekali (1 orang) dan Gagal (1 orang). Hasil pengukuran jemaah haji sebanyak 76 jemaah dengan kategori Baik (1 orang), Cukup (28 orang), Kurang

(37 orang), Kurang sekali (2

orang) dan Gagal (8 orang). C. Dukungan Sarana dan Prasarana Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga -

Alat Pendukung Pengolah Data


38

Sehubungan dengan adanya reorganisasi mengakibatkan bertambahnya pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Maka diperlukan adanya pengadaan Alat Pengolah Data sesuai dengan kebutuhan tersebut. -

Pengadaan Peralatan K3 Nelayan Paket K3 Nelayan berisi Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi pekerja nelayan dan penyelam dan memberikan sosialisasi terhadap pekerja akan pentingnya melindungi diri sewaktu bekerja untuk mengurangi angka kesakitan pada pekerja nelayan dan penyelam. Alat Pelindung Diri ini berisi antara lain kacamata, jaket pelampung, sarung tangan, topi nelayan, jas hujan dan kacamata selam. Paket ini diberikan kepada 10 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kesehatan kabupaten Minahasa, Dinas Kesehatan kabupaten Minahasa Utara, Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan.

-

Pencetakan Buku dan Media KIE Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan kerja melalui media cetak, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah mencetak buku dan poster antara lain : Permenkes RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, Pedoman Kesehatan Lingkungan Kerja (Bagi Petugas Kesehatan), Pedoman Penggunaan Pestisida Secara Aman dan Sehat di Tempat Kerja Sektor Pertanian (Bagi Petugas Kesehatan), Permenkes RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri, Poster Ayo Terapkan 5R di Tempat Kerja, Poster Sehat di Tempat Kerja dan Poster K3 Perkantoran.

D. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga -

Penghargaan Mitra Bakti Husada kepada tempat kerja yang melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) telah dilaksanakan mulai Tahun 2010. Direkorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memberikan sertifikat kepada perusahaan yang melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP). Pada Tahun 2016, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memberika sertifikat kepada 19 perusahaan yang berasal dari 17 Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan GP2SP di perusahaan. Berikut daftar perusahaan yang diberikan penghargaan Mitra Bakti Husada :


39

Tabel 10. Daftar Perusahaan mendapat Mitra Bakti Husada NO

NAMA PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

NAMA PERUSAHAAN

1

Lampung

1

Lampung Tengah

1

PT. Great Giant Pineapple

2

Bangka Belitung

2

Bangka

2

PT. Gunung Maras Lestari

3

Belitung

3

PT. Agro Makmur Abadi

3

Kep. Riau

4

Batam

4

PT. Excelitas Technologies

4

Jawa Barat

5

Purwakarta

5

PT. Einstreind

6

Bandung Barat

6

PT. Ultrajaya Milk

7

Semarang

7

PT. Nesia Pan Pacific Knit

8

Sukoharjo

8

PT. Dan Liris

9

Purbalingga

9

PT. Sung Shim Internasional

5

6

Jawa Tengah

Jawa Timur

10 Pasuruan

10 PT. Indofood CBP Sukses Makmur 11 PT. Jatim Autocomp Indonesia

11 Batu

12 PT. Mutiara Indah Sejahtera

7

Banten

12 Tangerang

13 PT. Freetrend

8

NTB

13 Sumbawa

14 PT. Newmont Nusa Tenggara

9

Kalimantan Tengah

14 Kotawaringin Timur

15 PT. Mustika Sembuluh 16 PT. Windu Nabatindo Lestari

10

Kalimantan Timur -

15 Lamandau

17 PT. Nirmala Argo Lestari

16 Gunung Mas

18 PT. Mulia Sawit Agro Lestari

17 Balikpapan

19 PDAM Kota Balikpapan

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah melaksanakan Lomba Ibu dan ASI Eksklusif terhadap pegawai Kementerian Kesehatan maupun istri pegawai Kementerian Kesehatan. Lomba ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan terhadap pegawai hamil dan menyusui di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan RI dan untuk memberikan penghargaan dan motivasi bagi pegawai di Kementerian Kesehatan RI. Komponen yang dinilai antara lain Karakteristik umum, dokumen dan data keluarga, riwayat pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI, kegiatan ibu menyusui ditempat kerja, tumbuh kembang, pola pemberian makanan pendamping ASI yang sudah diberikan, riwayat imunisasi, status gizi, penilaian intelegensia. Jumlah peserta sebanyak 35 orang, lolos administrasi 33 orang dilanjutkan Seleksi penilaian. Pemenang Lomba Ibu dengan ASI Eksklusif Juara 1, Naura (13 bulan), putri Nur Khairunisa dari unit kerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Juara 2, M. Raditya Habibi Kembe (12 bulan) putra Sri Dwi


40

Astuti dari unit kerja Biro Kepegawaian; Juara 3, Reyner Gibran Al-Baihaki (16 bulan) putra Novi Wilianti dari unit kerja Direktorat Gizi Masyarakat; Juara Harapan 1, Febrian Febrizano (11 bulan) putra Nadia Hapsaridari unit kerja Biro Hukum dan Organisasi; Juara Harapan 2, Fatihadziq Aulia Mahfud (11 bulan) putra Awallokita Mayangsari dari unit kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; Juara Harapan 3, Ali Abdullah Javas (8 bulan 9 hari) putra Diara Oktania dari unit kerja Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Pemenang mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan dan tabungan pendidikan dari BNI. -

Pada Tahun 2016, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah melaksanakan pengukuran terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan yang berjumlah 936 orang dari total pegawai 8 satker pusat (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan) berjumlah 10.283 orang. Tabel 11. Hasil Tes Kebugaran Jasmani Tahun 2016 Unit Kerja

Ikut Tes

Jumlah Pegawai

Sekjen

328

2304

Itjen

51

320

Kesmas

422

517

P2P

2

4471

Yankes

94

543

Farmalkes

26

266

BPPK

4

1373

BPPSDM

9

489

936

10283

TOTAL


41

Gambar 7. Persentase Pegawai yang mengikuti Tes Kebugaran Jasmani Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa presentase pegawai yang mengikuti tes kebugaran terbanyak ada pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan presentase sejumlah 81,62%.

Gambar 8. Hasil tes kebugaran jasmani dengan kategori baik Hasil test kebugaran dengan kategori baik terbanyak ada pada Badan Litbang dengan hasil 25% dari jumlah yang mengikuti tes kebugaran mendapatkan hasil baik.


42

E. Sistem Informasi dan Surveilans Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga -

Tahun 2016 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pengemudi (pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan amfetamin, kadar alkohol, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tinggi dan berat badan serta Indeks Massa Tubuh (IMT)) sebagai bentuk komitmen Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terhadap kesehatan pengemudi serta dalam rangka menurunkan tingkat Kecelakaan Akibat Kerja (KAK). Pemeriksaan ini dilaksanakan di 2 (dua) terminal dan 2 (dua) PO yang bertempat di Garut dan Klaten. Pemeriksaan di Garut dilaksanakan terhadap 45 orang supir bis dan di Klaten dilaksanakan terhadap 70 orang supir bis dengan hasil pemeriksaan kesehatan diketahui bahwa terdapat pengemudi yang menderita hipertensi, diabetes melitus dan kelebihan berat badan.

4.

Manfaat (Benefit)

Secara umum, kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga memiliki manfaat, diantaranya adalah: a. Puskesmas yang telah melaksanakan kesehatan kerja sebanyak 3.475 Puskesmas. b. Puskesmas yang dapat diakses dalam pelayanan kesehatan olahraga sebanyak 2.434 Puskesmas. c. Jumlah Pos UKK yang dapat diakses oleh pekerja dikawasan PPI / TPI sebanyak 374 Pos UKK. d. Jumlah fasilitas pemeriksaan TKI yang memenuhi standar sebanyak 95 sarana kesehatan. Hasil selengkapnya terdapat dalam lampiran. 5.

Dampak (Impact)

Kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga dapat berdampak pada: a. Meningkatnya derajat kesehatan pekerja melalui pengendalian penyakit akibat kerja. b. Diperolehnya data penyakit akibat kerja dan data kecelakaan akibat kerja. c. Meningkatnya produktivitas pekerja. d. Menurunnya angka kecelakaan kerja dan angka cedera olahraga. e. Meningkatnya kebugaran jasmani.

B.

PENCAPAIAN KINERJA

Indikator luaran kegiatan kesehatan kerja dan Olahraga pada tahun 2016 adalah: 1.

Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

sebanyak

3.475 Puskesmas. 2.

Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI sebanyak 374 Pos UKK.


43

3.

Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar sebanyak 95 (100%) sarana kesehatan.

4.

Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebanyak 2.434 Puskesmas.

Target dan indikator kegiatan pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 20152019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 12. Indikator Kesehatan Kerja dan Olahraga, Definisi Operasional serta Target Capaian Tahun 2015-2019 INDIKATOR

DEFINISI OPERASIONAL

Persentase

Puskesmas yang

Puskesmas yang

menyelenggarakan

menyelenggarakan

Kesehatan dan

kesehatan kerja

Keselamatan Kerja (K3)

dasar

Internal dan atau, layanan

2015

2016

2017

2018

2019

40%

50%

60%

70%

80%

230

355

480

605

730

100%

100%

100%

100%

100%

20%

30%

40%

50%

60%

kesehatan terhadap pekerja di wilayah kerjanya. Jumlah pos UKK

Jumlah pos UKK yang

yang terbentuk di

dibentuk dan dibina

daerah PPI / TPI

masyarakat yang difasilitasi oleh Puskesmas.

Persentase fasilitas

Rumah sakit atau klinik

pemeriksaan

utama yang ditetapkan

kesehatan TKI yang

menteri kesehatan dan telah

memenuhi standar

dibina oleh kementerian kesehatan yang dapat menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon TKI sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI.

Persentase

Puskemas yang

Puskesmas yang

menyelenggarakan upaya

melaksanakan

kesehatan olahraga melalui

kegiatan kesehatan

pembinaan kelompok


44

olahraga pada

olahraga dan pelayanan

kelompok

kesehatan olahraga di

masyarakat di

wilayah kerjanya.

wilayah kerjanya Pada tahun 2016 capaian indikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar tidak dapat mencapai target, capaian yang didapat sebanyak 3.475 Puskesmas (35,63%) dari target sebanyak 4.877 Puskesmas (50%). Capaian tersebut diperoleh dari data puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja yang terdapat di 33 provinsi yang melaporkan. Terdapat 1 provinsi yang tidak melaporkan kesehatan kerja yaitu provinsi Sulawesi Barat. Dari seluruh 34 Provinsi. Provinsi dengan jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kesehatan kerja sebanyak 50% atau lebih berjumlah 17 Provinsi. Capaian indikator kesehatan kerja per provinsi selengkapnya tergambar dalam grafik dan tabel berikut ini :

Gambar 9. Jumlah Kabupaten / Kota yang Melapor Kesehatan Kerja Tahun 2016


45

Gambar 10. Jumlah Puskesmas yang Melapor Kesehatan Kerja Tahun 2016 Berdasarkan Laporan Bulanan Kesehatan Kerja (LBKP) dapat diperoleh 6 (enam) jenis data kesehatan kerja dan dengan definisi operasional, sebagai berikut: 1. Pekerja sakit yang dilayani 2. Kasus penyakit umum pada pekerja 3. Kasus diduga penyakit akibat kerja pada pekerja 4. Kasus penyakit akibat kerja pada pekerja 5. Kasus kecelakaan akibat kerja pada pekerja 6. Jumlah Pos UKK Masyarakat Nelayan dan lainnya Pada tahun 2016, diperoleh data LBKP (Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja) dari provinsi dengan rincian data kesehatan kerja (terlampir) sebanyak 5.913.698 kunjungan pekerja sakit yang dilayani, 4.750.673 kunjungan kasus penyakit umum, 1.246.123 kunjungan kasus diduga PAK, 144.062 kunjungan kasus PAK dan 61.234 kunjungan kasus kecelakaan akibat kerja yang berasal dari 33 provinsi kecuali Sulawesi Barat. Berikut grafik data LBKP pada tahun 2016 :


46

Gambar 11. Data Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja Tahun 2016 Perbandingan kasus PAK dan KAK pada pekerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini merupakan bukti keberhasilan program Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam mengurangi penyakit pada pekerja.

Gambar 12. Perbandingan PAK dan KAK Tahun 2015 dan 2016


47

Indikator jumlah Pos UKK Nelayan pada Tahun 2016 mencapai 374 Pos UKK. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan jumlah Pos UKK pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 243 Pos UKK dengan kenaikan sebesar 53.91%.

Gambar 13. Kenaikan Jumlah Pos UKK Nelayan dibandingkan Tahun 2015 Indikator persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar berjumlah 95 faskes sesuai dengan jumlah sarkes yang telah diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan dibina oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Indikator persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya tidak dapat tercapai yaitu sebanyak 2.434 Puskesmas (24,95%) dari target sebanyak 2.926 Puskesmas (30%). Indikator ini didapat dari Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga yang dilaporkan oleh 26 provinsi. Dari 26 provinsi tersebut, provinsi dengan jumlah Puskesmas yang mencapai target 30% berjumlah 10 provinsi.


48

Gambar 14. Jumlah Kabupaten / Kota yang Melapor Kesehatan Olahraga Tahun 2016

Gambar 15. Jumlah Puskesmas yang Melapor Kesehatan Olahraga Tahun 2015


49

Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga (LBKO) diperoleh 2 (dua) data kesehatan olahraga berupa: 1. Pendataan kelompok olahraga 2. Pembinaan kelompok olahraga 3. Pelayanan Kesehatan Olahraga

C.

REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2016 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mencapai sebesar 93,74%. Untuk belanja barang, dari pagu Rp 21.596.226.000,- terserap sebesar Rp 20.220.794.326,- (93,63%). Sedangkan belanja modal dapat terserap Rp 507.207.351,(98,40%) dari pagu yang tersedia Rp. 515.475.000,- seperti disajikan dalam tabel di bawah ini : Tabel 13. Alokasi DIPA Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Serta Penyerapan Biaya Tahun 2016 Alokasi

Penyerapan

(Rp)

Rp

%

Rp

%

Rp 22.111.701.000,-

Rp 12.996.849.314,-

58,78

Rp 20.728.001.677

93,74

1. Belanja Barang

Rp 21.596.226.000,-

Rp 12.550.541.963,-

58,11

Rp 20.220.794.326

93,63

2. Belanja Modal

Rp 515.475.000,-

Rp 446.307.351,-

58,78

Rp 507.207.351

98,40

Anggaran DIPA Dit. Kesja dan OR

Penyerapan + Efisiensi

Persentase realisasi anggaran Direktorat Kesehatan Kerja tahun 2016 disajikan dalam gambar berikut :


50

Gambar 16. Presentase Realisasi DIPA Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Rincian alokasi anggaran per kegiatan dan penyerapannya disajikan dalam tabel berikut: Tabel 14. Realiasasi Anggaran Per Output Tahun 2016 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kode

Nama Output

Output 2089.030

NSPK Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pagu

Realisasi

%

9.907.887.000

9.904.651.373

50,54

789.998.650

90,78

1.420.000.000

1.397.386.805

55,09

5.279.735.000

5.228.021.048

66,83

SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam 2089.031

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan

790.000.000

Olahraga Dukungan Sarana dan Prasarana 2089.032

Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

2089.033

Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga


51

2089.034 2089.035

Sistem Informasi dan Surveilans Pembinaan

370.750.000

Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Dukungan Layanan Manajemen

4.343.329.000

Jumlah

361.592.964

76,58

3.046.350.837

69,97

22.111.701.000 20.728.001.677 93,74

Tabel 15. Realiasasi Anggaran Per Komponen Kegiatan Tahun 2016 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga No.

Komponen Kegiatan

Anggaran

Realisasi

% Realisasi

Kegiatan Pembinaan Kesehatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga A.Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja

22.111.701.000 20.728.001.677

93,74

1. Kegiatan Kesehatan Okupasi dan Surveilans 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Fasilitasi penyusunan kebijakan kesehatan kerja Penyusunan rencana aksi nasional (RAN) kesehatan kerja dan olahraga Penyusunan kurikulum dan modul TOT diagnosis penyakit akibat kerja Sosialisasi kesehatan kerja bagi pengemudi Penyusunan pedoman pemeriksaan kesehatan pada pekerja Penyusunan nspk tentang tenaga kerja indonesia (TKI) Penyusunan profil kesehatan kerja dan olahraga

19.825.000

19.825.000

100,00

113.939.000

113.938.400

100,00

141.460.000

140.999.000

99,67

179.241.000

178.862.800

99,79

203.668.000

203.667.500

100,00

93.317.000

93.317.000

100,00

16.170.000

16.170.000

100,00

8)

Penyusunan pedoman pneumokoniosis

49.390.000

49.390.000

100,00

9)

Pertemuan koordinasi komite TKI

155.541.000

155.541.000

100,00

3.910.000

3.909.100

99,98

572.719.000

572.717.947

100,00

200.816.000

196.068.400

97,64

53.282.000

53.278.386

99,99

10) 11) 12) 13)

Sosialisasi kebijakan kesehatan okupasi dan surveilans Workshop penguatan petugas kesehatan di sarkes pemeriksaan CTKI Bimbingan teknis sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CTKI Penghargaan mitra bakti husada kepada


52

tempat kerja yang melaksanakan gerakan pekerja perempuan sehat produktif (GP2SP) 14) 15) 16) 17)

Fasilitasi pembinaan pasca pelatihan diagnosis penyakit akibat kerja (PAK) Surveilans/pemantauan keafiatan (wellness) di tempat kerja Surveilans program kesehatan kerja Surveilans pemeriksaan kesehatan pengemudi

2.621.000

2.621.000

100,00

1.246.000

1.246.000

100,00

96.151.000

96.151.000

100,00

115.192.000

106.454.509

92,41

9.558.000

9.557.841

100,00

255.517.000

255.515.427

100,00

539.800.000

539.800.000

100,00

35.146.000

35.146.000

100,00

89.321.000

89.321.000

100,00

152.000.000

136.900.000

90,07

189.343.000

189.343.000

100,00

174.075.000

172.920.000

99,34

145.674.000

133.565.200

91,69

30.214.000

29.313.878

97,02

109.347.000

104.347.000

95,43

48.510.000

48.510.000

100,00

221.950.000

221.949.500

100,00

2.Kegiatan Kapasitas Kerja 1) 2) 3) 4)

Penyusunan standar kompetensi jabfung kesehatan kerja Review kurikulum dan modul TOT kesehatan kerja Pekan kesehatan kerja Penguatan implementasi GP2SP di tempat kerja Pertemuan tim pembina/tim

5)

penilai/perhitungan angka kredit jabfung pembimbing kesehatan kerja

6) 7) 8) 9) 10) 11)

Pencetakan buku terkait materi orientasi kesehatan kerja dan olahraga Pengadaan peralatan K3 nelayan Penguatan kapasitas kerja di kementerian kesehatan Pembinaan ruang asi di kementerian kesehatan Pembinaan kantin kementerian kesehatan Sekretariat jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja

3.Kegiatan Lingkungan Kerja 1) 2)

Penyusunan pedoman pengendalian pajanan pestisida di lingkungan kerja Penyusunan pedoman tata laksana intoksikasi merkuri


53

3)

Penyempurnaan rencana aksi merkuri

174.562.000

174.560.500

100,00

4)

Review pedoman ergonomi perkantoran

186.109.000

186.099.500

99,99

57.693.000

57.664.500

99,95

48.835.000

48.834.500

100,00

184.505.000

184.470.000

99,98

147.675.000

147.675.000

100,00

281.435.000

281.435.000

100,00

184.017.000

184.015.155

100,00

244.035.000

241.725.000

99,05

195.810.000

195.808.900

100,00

217.650.000

217.650.000

100,00

45.895.000

44.764.909

97,54

162.055.000

161.555.200

99,69

33.601.000

33.601.000

100,00

5) 6) 7) 8) 9)

Pengembangan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri Review pedoman manajemen risiko kesehatan di tempat kerja Kajian persyaratan / nilai ambang batas lingkungan kerja Penyusunan NSPK K3 di faskes, perkantoran dan sektor informal Penyusunan permenkes dan kepmenkes di bidang lingkungan kerja Finalisasi modul pelatihan bagi petugas

10)

kesehatan dalam bidang kesehatan nelayan dan penyelam Kajian intoksikasi merkuri pada pekerja

11)

usia reproduktif yang terpajan merkuri di lingkungan kerja Pertemuan koordinasi dan sosialiasi di

12)

bidang pengendalian lingkungan kerja dan ergonomi Pencetakan buku dan poster

13)

pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi

14) 15) 16)

Pencetakan buku dan media KIE Pendampingan kesehatan lingkungan di fasilitas kesehatan Implementasi upaya k3 perkantoran

B.Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga 1)

Penyusunan nspk kesehatan olahraga

246.589.000

246.588.203

100,00

2)

Revisi nspk kesehatan olahraga

23.373.000

23.372.200

100,00

81.001.000

81.000.500

100,00

213.850.000

213.848.900

100,00

249.647.000

249.646.600

100,00

3) 4) 5)

Penyusunan permenkes kesehatan olahraga Sosialisasi dan advokasi kesehatan olahraga Peningkatan kapasitas teknis dan


54

manajemen kesehatan olahraga 6) 7) 8)

Pembinaan kebugaran jasmani pegawai kementerian kesehatan RI Pelaksanaan pengukuran kebugaran jasmani aparatur sipil negara Dukungan event olahraga bidang kesehatan (nasional/internasional)

662.797.000

653.947.000

98,66

306.184.000

303.548.900

99,14

380.611.000

377.238.128

99,11

467.518.000

467.517.050

100,00

200.000.000

193.616.896

96,81

50.406.000

50.405.700

100,00

1.283.076.000

1.270.635.256

99,03

80.500.000

80.080.455

99,48

3.418.051.000

2.122.750.637

62,10

810.400.000

808.722.200

99,79

114.878.000

114.878.000

100,00

7.340.000.000

7.340.000.000

100,00

C.Kegiatan Direktorat dan Dukungan Manajemen Peningkatan kapasitas dan kapabilitas 1)

internal direktorat kesehatan kerja dan olahraga

2) 3) 4)

Alat pendukung pengolah data Fasilitasi dan evaluasi dana dekonsentrasi Bimbingan teknis (perjalanan pimpinan) Pemeliharaan sistem informasi kesehatan

5)

kerja dan olahraga serta jabfung pembimbing kesehatan kerja

6) 7) 8)

Administrasi kegiatan Pertemuan dukungan peningkatan kinerja kesehatan kerja dan olahraga Penyusunan kegiatan dan anggaran kesehatan kerja dan olahraga

D.Efisiensi 1)

Efisiensi

Berdasarkan tabel di atas, realisasi keseluruhan anggaran kegiatan kesehatan kerja dan olahraga tahun 2016 sebesar Rp 20.728.001.677,- (Dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta seribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar 93,74%. Kegiatan dengan realisasi anggaran yang kecil adalah administrasi kegiatan, hal ini dikarenakan tidak terserapnya honor pengelola anggaran akibat penurunan alokasi anggaran, tidak terserapnya pengalokasian rapat karena sulit menyelaraskan waktu pelaksanaan rapat dan diprioritaskan kegiatan yang lebih besar terlebih dahulu.


55

Dana dekonsentrasi digunakan untuk mendukung tercapainya Kesehatan Kerja dan Olahraga. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan dana dekonsentrasi sebagai dana untuk melakukan pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga ke puskesmas sehingga membantu berjalannya program Kesehatan Kerja dan Olahraga di daerah. Berikut merupakan grafik realisasi dana dekonsentrasi tahun 2016:

Gambar 17. Realisasi Dana Dekonsentrasi per Provinsi Tahun 2016


56

BAB V PENUTUP Indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri dari 4 indikator. Keempat indikator tersebut antara lain persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar, jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI, persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar dan persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Dari keempat indikator tersebut terdapat dua indikator yang tidak tercapai yaitu persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dengan capaian 3.475 Puskesmas (35,63%) dari target 4.877 Puskesmas (50%) dan persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya dengan capaian 2.434 Puskesmas (24,95%) dari target 2.926 Puskesmas (30%). Capaian indikator jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI sebanyak 374 Pos UKK dari target 355 Pos UKK dan persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar sebanyak 95 sarana kesehatan (100%). Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar tahun 2016 tersebar pada 267 Kabupaten/Kota dari total 514 Kabupaten/Kota. Terdapat 1 provinsi yang tidak melaporkan yaitu provinsi Sulawesi Barat. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya yang berjumlah 2.434 Puskesmas tersebar di 205 Kabupaten/Kota dari total 514 Kabupaten/Kota. Pencapaian indikator Renstra tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, baik di pusat maupun daerah. Faktor pendukung tercapainya target indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga diantaranya adalah dukungan pendanaan di pusat dan daerah melalui dana dekonsentrasi setiap tahun dan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang difokuskan pada pencapaian indikator Renstra kesehatan kerja dan olahraga, diantaranya adalah orientasi kepada kepala/pengelola program kesehatan kerja dan olahraga di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam bidang kesehatan kerja dan Olahraga serta pendampingan dan pembinaan berjenjang ke dinas kesehatan Provinsi, dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas. Dalam rangka menunjang keberhasilan program kesehatan kerja dan olahraga beberapa hal perlu dikembangkan, antara lain perlunya peningkatan dukungan pengambil kebijakan di pusat maupun di daerah, pemantapan regulasi di bidang kesehatan kerja dan olahraga, pemahaman dan persepsi yang sama terhadap program kesehatan kerja dan olahraga,


57

peningkatan kompetensi SDM dan sumber daya, peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kerja sama lintas program dan lintas sektor, pelayanan kesehatan kerja dan olahraga yang mudah terakses serta ketersediaan data dan informasi kesehatan kerja dan olahraga. Walaupun belum menjadi indikator prioritas, kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga turut berperan dalam mendukung pencapaian pada indaktor program Kesehatan Masyarakat serta indikator utama kementerian melalui sasaran kegiatan pada kelompok pekerja dan dengan berbagai pengembangan kegiatan, seperti kesehatan reproduksi di tempat kerja, pembinaan Pos UKK di kawasan PPI / TPI, pelayanan kesehatan kerja bagi CTKI serta program kebugaran anak sekolah, para pekerja dan jemaah haji.


58

KATA PENGANTAR. Jakarta, Januari 2017 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. drg. Kartini Rustandi, M.Kes

Recommend Documents