KATA PENGANTAR. Jakarta, 14 Februari 2017 Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

LAPORAN KINERJA OMBUDSMAN RI 2016

i


i

KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami munajatkan kepada Allah Subhannahu WaTa’ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya sehingga Ombudsman RI dapat melaksanakan seluruh tugas, fungsi, dan wewenang pada tahun 2016. Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ombudsman RI ini, kami sampaikan ke dalam Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman RI tahun 2016. LKj disusun mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2015-2019, Perjanjian KInerja Tahun 2016 serta Laporan berkala. Indikator kinerja Ombudsman RI Tahun 2016 meliputi: Persentasi Instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan, Persentasi Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional, Persentasi Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang Selesai Ditindaklanjuti, Persentasi K/L/Pemda dengan tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jumlah Perbaikan Pelayanan Publik, dan Jumlah Partisipasi Publik. Secara umum capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar target sasaran kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai. Hambatan, masalah, dan kendala selalu ada dalam pelaksanaan program/kegiatan Ombudsman RI. Namun dengan berbagai upaya yang telah ditempuh diantaranya melalui terobosan dan koordinasi, serta konsultasi dengan mitra terkait maka kendala dapat dicegah, dikendalika, dan diatasi sehingga memperoleh hasil optimal. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja seluruh elemen baik para Ombudsman, Kepala Perwakilan, Asisten, jajaran Sekretariat Jenderal, serta para mitra kerja yang berkontribusi dan bersinergi secara maksimal. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif mendukung keberhasilan Ombudsman RI. LKj merupakan informasi kinerja Ombudsman RI kepada pemangku kepentingan dan secara internal sebagai pemacu kinerja agar lebih optimal sebagai bagian mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta, 14 Februari 2017 Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D


i

RINGKASAN EKSEKUTIF Sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi yang diembannya, Ombudsman RI melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik utamanya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini termuat dalam Rencana Strategis periode 2015-2019 yang sudah dibuat. Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan Ombudsman RI sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan penetapan kinerja yang ditetapkan dengan realisasi yaitu persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan, persentase Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional, persentase Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang Selesai Ditindaklanjuti, persentase K/L/Pemda dengan Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jumlah Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik, Jumlah Partisipasi Publik dan persentase Dugaan Pelanggaran Kode Etik. Capaian kinerja Tahun 2016, 2 (dua) indikator melampaui target yang telah ditetapkan yaitu persentase Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang Selesai Ditindaklanjuti dan Jumlah Partisipasi Publik. 1 (satu) target sesuai dengan target yaitu persentase Dugaan Pelanggaran Kode Etik. Sedangkan 4 (empat) indikator capaian kinerjanya dibawah target yaitu persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan, persentase Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional, persentase K/L/Pemda dengan Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Jumlah Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik. Alokasi anggaran Tahun 2016 Ombudsman RI sebesar Rp170.056.252.000 didistribusikan dalam 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp125.810.846.000 dan Program Pengawasan Pelayanan Publik sebesar Rp 44.245.406.000. Kegiatan-kegiatan dan indikator-indikator kinerja tersebut termasuk pada Program Pengawasan Pelayanan Publik. Realisasi anggaran Program Pengawasan Pelayanan Publik sebesar Rp 26.428.430.230 atau 59,73%. Besaran penyerapan disebabkan antara lain adanya kebijakan melakukan penghematan anggaran sehingga terjadi pemblokiran anggaran.


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

i ii iii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Fungsi dan Tugas Ombudsman RI 1.2.1. Fungsi 1.2.2. Tugas 1.2.3. Wewenang 1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia 1.4. Sitematika Penyajian

1 1 2 2 2 3 4 5

BAB II

PENETAPAN KINERJA

6

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian Sasaran

7 7

3.1. Sasaran 1: Meningkatnya Instansi Pemerintah Yang

8

Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan. 3.2. Sasaran 2: Terwujudnya Integrasi Sistem Pengelolaan

9

Pengaduan Nasional. 3.3. Sasaran 3: Efektivitas Penyelesaian Masyarakat atas Pelayanan Publik.

BAB IV

Pengaduan

10

3.4. Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan K/L/Pemda Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

12

3.5. Sasaran 5: Terwujudnya Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik.

18

3.6. Sasaran 6: Meningkatnya Partisipasi Publik.

19

3.7. Sasaran 7: Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

20

PENUTUP LAMPIRAN

21 22


iii

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pemerintah melalui Jalan Perubahan Jokowi-JK untuk Rakyat Indonesia merumuskan program prioritas dalam Nawa Cita. Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) mendukung pencapaian Nawa ke-2 dari Nawa Cita, yaitu "membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sesuai dengan peran, fungsi, dan tugas sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik, yang diselengarakan atau dibiayai negara harus dapat memenuhi harapan dan tuntutan warga negara dan penduduk. Setelah 7 (tujuh) tahun sejak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diberlakukan, efektivitas pelaksanaannya perlu dikaji kembali berdasarkan filosofi pembentukannya, yaitu:  Pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum dapat mengejar kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Konsep sistem pelayanan publik yang mampu mewujudkan hak asasi manusia belum dapat diterapkan sehingga masyarakat belum memperoleh pelayanan publik yang sesuai kebutuhan. Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, sepadan dengan survei dan penghargaan dari beberapa lembaga yang menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik masih terus berkembang untuk memenuhi sesuai harapan masyarakat, antara lain:  Publikasi World Bank tentang Ease of Doing Business (2016) yang dilansir International Finance Corporation (IFC), menempatkan Indonesia pada peringkat ke-91, atau membaik 18 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terkait dengan kemudahan memulai usaha (prosedur, waktu, biaya, dan pembayaran kebutuhan modal nominal). Posisi Indonesia dalam daftar tersebut diantara Uruguay dan Kenya.  Tranparency International meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau indeks persepsi korupsi 2016. Hasilnya: Indonesia belum maksimal memberantas korupsi. Indonesia memiliki skor CPI 37 dengan peringkat 90. Terjadi penurunan 2 peringkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan skor 37 artinya komitmen berantas korupsi di Indonesia masih rendah. Survei CPI tahun 2016 ini dilakukan terhadap 176 negara di dunia.

1

Laporan Kinerja Ombudsman RI Tahun 2016



1.2

Penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 yang dilaksanakan Ombudsman RI, dengan hasil kepatuhan masih rendah.

Fungsi dan Tugas Ombudsman RI

1.2.1 Fungsi Fungsi Ombudsman RI berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

1.2.2 Tugas Sebagaimana mandat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI mempunyai tugas: a. menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaaan substansi atas laporan; c. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman RI; d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, lembaga pemerintahan, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f. membangun jaringan kerja; g. melakukan upaya pencegahan maladminsirasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Sebagai pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang, wewenang Ombudsman RI dinamis (makin luas dan kuat), antara lain: a. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, wewenang Ombudsman RI makin luas termasuk pengawasan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.untuk menyelesaikan ganti rugi Ombudsman RI melakukan mediasi, konsiliasi, dan ajudikasi khusus (Pasal 50). b. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Ombudsman RI makin kuat. Berdasarkan Pasal 351: Kepala Daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang 2


dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. 1.2.3 Wewenang Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman RI memiliki wewenang: a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman RI; b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor; d. melakukan pemanggilan pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan; e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; f. membuat Rekomendasi untuk penyelesaian laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; dan g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selain wewenang tersebut, Ombudsman RI juga berwenang (sebagai pelaksanaan Pasal 8 ayat (2): a. menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; dan b. menyampaikan saran kepada DPR dan/atau Presiden, DPRD dan/atau Kepala Daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundangundangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

3


1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, struktur organisasi OmbudsmanRI terdiri atas: a. Ombudsman. b. Perwakilan Ombudsman. c. Asisten Ombudsman. d. Sekretariat Jenderal. Menurut Peraturan Ombudsman Nomor 18 Tahun 2015, struktur organisasi Ombudsman RI sebagai berikut:

Struktur organisasi tersebut belum dilaksanakan secara efektif karena belum dilakukan pengisianjabatan.Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2/ORI-SEKJEN-PR/IX/2010, Sekretariat Jenderal terdiri atas : a. Biro Perencanaan, Pengawasan dan Kerja Sama, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pembinaan organisasi, dan pengawasan internal, serta pelayanan administrasi kerjasama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. b. Biro Administrasi dan Sistem Informasi Laporan, yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan hukum, hubungan masyarakat, pelayanan pelaporan, dan pengelolaan sistem informasi dan teknologi informasi. c. Biro Umum, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan, serta perlengkapan dan kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Ombudsman RI didukung sumber daya manusia/pegawai sejumlah 558 orang yang terdiri atas Pimpinan Ombudsman, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Perwakilan, Asisten, dan pegawai tidak tetap. Komposisi sumber daya manusia Ombudsman RI disajikan pada grafik dan tabel berikut :

4


PERKEMBANGAN JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai

533

558

2015

2016

417 315 207 82

108

2010

2011

2012

2013 Tahun

2014

Komposisi SDM Ombudsman RI 15 9 30 81

52 232

139

Anggota

Kepala Perwakilan

Asisten

PNS

Pramubakti

Satpam

1.4 Sistematika Penyajian Laporan kinerja ini disajikan dengan sistematika, sebagai berikut: BAB I. Pendahuluan: berisikan latar belakang. BAB II. Penetapan Kinerja: berisikan perjanjian kinerja. BAB III. Akuntabilitas: berisikan akuntabilitas kinerja. BAB IV. Penutup.

5


Pengemudi

BAB II PENETAPAN KINERJA Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan outcome yang dihasilkan, Ombudsman RI telah menetapkan program yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, dan target. Tahun 2016, sebagai berikut: Tabel 2.1 Penetapan Kinerja Tahun 2016 NO

SASARAN/PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Program Pengawasan Pelayanan Publik

1.1.

Meningkatnya Instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan

% Instansi Pemerintah yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan

30%

1.2.

Terwujudnya Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional

%Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional

25%

1.3.

Efektivitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik

%Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang Selesai Ditindaklanjuti

35%

1.4.

Meningkatnya Kepatuhan K/L/Pemda atas Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

% K/L/Pemda dengan Tingkat Kementerian: Kepatuhan atas Pelaksanaan 100% Undang-Undang Nomor 25 Lembaga: Tahun 2009 tentang 100% Pelayanan Publik Provinsi: 80% Kab/Kota: 35%

1.5.

Terwujudnya Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik

Jumlah Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik

50

1.6

Meningkatnya Partisipasi Publik

Jumlah Partisipasi Publik

50

1.7

Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

% Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Ditindaklanjuti

6


100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pencapaian Sasaran Pada Tahun 2016, Ombudsman RI berusaha untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasilnya sebagai berikut: Tabel 3.1 Penetapan Kinerja Tahun 2016 beserta realisasi dan capaian NO

SASARAN/PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.

Program Pengawasan Pelayanan Publik

1.1.

Meningkatnya Instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan

% Instansi Pemerintah yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan

30%

21,7%

72,3%

Terwujudnya Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional

%Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional

25%

22,43%

89,72%

Efektivitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik

%Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik yang Selesai Ditindaklanjuti

35%

61,01%

174,31%

Meningkatnya Kepatuhan K/L/Pemda atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

% K/L/Pemda dengan Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Kementerian: 100%

44%

44%

Lembaga: 100%

66,67%

66,67%

Provinsi: 80%

39,39%

49,23%

Kab/Kota: 35%

23,5%

67,14%

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Terwujudnya Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik

Jumlah Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik

50

36

72%

1.6

Meningkatnya Partisipasi Publik

Jumlah Partisipasi Publik

50

157

314%

1.7

Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik

% Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang Ditindaklanjuti

100%

100%

100%

7


3.1. Sasaran 1: Meningkatnya Instansi Pemerintah Yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan. Pembentukan Unit Pengelola Pengaduan merupakan amanat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa "Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan". Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Ombudsman RI mendorong pembentukan unit pengelola pengaduan dan mengembangkan kompetensi pengelolanya. Unit ini sangat penting, namun demikian baru sedikit penyelenggara layanan yang membentuk dan menempatkan pengelola yang kompeten. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Unit Pengelola Pengaduan dan menetapkan petugas yang kompeten sebagai diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Untuk itu, Ombudsman RI turut mendorong pembentukan unit agar masyarakat memiliki saluran pengaduan secara berjenjang. Pada tahun 2015, telah difasilitasi pembentukan 98 unit pengelolaan pengaduan yang tersebar di seluruh Indonesia (kementerian/lembaga/ pemerintah daerah) atau 15,41% dari total. K/L/P: 636; terdiri atas kementerian: 34; lembaga: 60; pemerintah daerah: 542 (Provinsi: 34; Kabupaten: 415; Kota: 93). Dengan demikian realisasi: 98/636x100%= 15,41% (Capaian kinerja: 102,73%). Dalam rangka percepatan pembentukan unit pengelolaan pengaduan, telah disusun modul Bimbingan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik dan dilaksanakan pelatihan bagi Kepala dan Asisten di Perwakilan. Pada Tahun 2016, Peningkatan Instansi Pemerintah Yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan didukung Program Pemerintah yang ingin mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan secara Nasional (SP4N). Sebagai persyaratan pengintegrasian adalah K/L/D wajib membentuk unit pengelolaan pengaduan. Secara output, pelaksanaan sasaran ini pada tahun 2016 teridentifikasi pada 12 Kementerian, 37 Lembaga dan 3 Kabupaten atau 52 Instansi. Secara akumulatif dari tahun 2015-2016, terdapat 150 instansi (34 dari 34 kementerian, 52 dari 115 lembaga, 33 dari 34 Provinsi, 67 dari 415 Kabupaten, dan 50 dari 93 Kota) atau secara persentase 150/691 x 100%= 21,7% dengan target 30%. (capaian kinerja : 72,3% ) 8


Kinerja keuangan Tahun 2016, dengan Pagu Rp3.638.370.000, realisasi nya sebesar Rp1.344.316.070 atau 37 % dari pagu yang disediakan. Kecilnya penyerapan terjadi karena adanya proses blokir anggaran sampai dengan akhir bulan Oktober 2016. (sumber Sismonev SMART). 3.2. Sasaran 2: Terwujudnya Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Nasional. Integrasi pengelolaan pengaduan nasional sangat strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik. Melalui integrasi diharapkan dapat dilakukan monitoring perkembangan pengaduan masyarakat secara terpusat. Pencapaian Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), dalam implementasinya dilaksanakan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, dan Kantor Staf Kepresidenan. Integrasi tersebut dengan mengembangkan LAPOR! yang selama ini dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan. Peran Ombudsman RI adalah mendorong terwujudnya integrasi tersebut, sedangkan penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Integrasi unit pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2015, integrasi dapat dilakukan unit pengelolaan pengaduan sebagai berikut:  34 dari 34 kementerian atau 100% 

44 dari 60 lembaga atau 73,33%



9 dari 34 Provinsi atau 26,47%

 

1 dari 93 kota atau 1,07% yaitu Kota Bandung 3 dari 415 Kabupaten atau 0,72% yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah K/L/Pemda adalah 636; terdiri atas kementerian: 34; lembaga: 60; pemerintah daerah: 542 (Provinsi: 34; Kabupaten: 415; Kota: 93). Dengan demikian realisasi: 91/636x100%=14,3%. Adapun di tahun 2016 terdapat penambahan, sebagai berikut:  9 lembaga/badan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).  9 Provinsi yaitu Aceh, Bengkulu, Jakarta, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah  35 Kabupaten yaitu Kab. Gorontalo, Kab. Serdang Bedagai, dan Kab. Polewali Mandar, Kab. Cianjur, Kab. Balangan, Kab. Bangka Tengah, Kab. 9




 

Bengkulu Utara, Kab. Bondowoso, Kab. Boyolali, Kab. Gunung Kidul, Kab. Jepara, Kab. Kapuas, Kab. Kulon Progo, Kab. Lampung Timur, Kab. Minahasa, Kab. Pacitan, Kab. Seruyan, Kab. Situbondo, Kab. Temanggung, Kab. Tanah Laut, Kab. Gunung Mas, Kab. Aceh Besar, Kab. Luwu Timur, Kab. Tanah Datar, Kab. Pelalawan, Kab. Banjarbaru, Kab. Bandung, Kab. Belitung Timur, Kab. Siak, Kab. Sleman, Kab. Way Kanan, Kab Bulukumba, Kab Pasaman, Kab. Lampung Selatan, Kab. Gowa 12 Kota yaitu Semarang, Ambon,Kediri, Banda Aceh, Bengkulu, Samarinda, Salatiga, Pekanbaru, Pontianak, Sukabumi, Maram, dan Madiun 83 BUMN 131 Perwakilan Negara di Luar Negeri

Sampai dengan 2016, akumulasi capaian sebagai berikut:  34 dari 34 kementerian atau 100%  52 dari 115 lembaga atau 45,21%  18 dari 34 Provinsi atau 52,94%  13 dari 93 kota atau 13.97%  38 dari 415 Kabupaten atau 9,15% Jumlah K/L/Pemda adalah 691; terdiri atas kementerian: 34; lembaga: 115; pemerintah daerah: 542 (Provinsi: 34; Kabupaten: 415; Kota: 93). Dengan demikian realisasi: 155/691x100%=22,43% dengan target integrasi adalah 25%. (capaian Kinerja: (22,43% : 25%) x100%= 89,72%) (data lengkap terlampir) Dengan integrasi unit pengelola pengaduan diharapkan terjadi percepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dihargai oleh penyelenggara layanan. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pengaduan yang disampaikan. Kinerja keuangan Tahun 2016, dengan Pagu Rp979.610.000, realisasi nya sebesar Rp632.850.116 atau 65 % dari pagu yang disediakan. (sumber Sismonev SMART). 3.3. Sasaran 3: Efektivitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat atas Pelayanan Publik. Kegiatan Penyelesaian Laporan, adalah menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi yang diterima Ombudsman. Akses masyarakat kepada Ombudsman untuk keperluan 10


melapor, mengantar surat, konsultasi, permintaan data guna penelitian skripsi, menghadiri undangan atau bertanya fungsi dan peran dari Ombudsman. Hal ini menunjukkan, bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada Ombudsman. Aspek pelayanan merupakan bagian integral dan strategis bagi pengembangan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan. Untuk itu, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu parameter keberhasilan birokrasi. Pelayanan yang berkualitas merupakan harapan masyarakat karena pelayanan merupakan hak yang harus diperolehnya. Kesadaran masyarakat terhadap hak untuk memperoleh pelayanan yang baik salah satunya diwujudkan dalam penyampaian akses ke Ombudsman RI. Kegiatan Penyelesaian Laporan meliputi kegiatan investigasi, monitoring, mediasi/konsilitasi, dan ajudikasi khusus untuk menindaklanjuti laporan yang ditangani oleh Pusat dan Perwakilan. Sampai dengan saat ini penyelesaian pengaduan melalui ajudikasi khusus belum dapat dilaksanakan karena belum ditetapkan Peraturan Pemeritah tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi sebagai pelaksanaaan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sebagai persiapan pelaksanaan ajudikasi khusus, telah dibangun ruang Ajudikasi Khusus dan dilakukan diseminasi pelaksanaan ajudikasi khusus. Tren laporan masyarakat sebagai berikut: Grafik Laporan/pengaduan masyarakat periode 2010-2016 10000

8869

8535

9030

8000 6000

4966

6678

6859

4964

4000 2000

10476

1544

1857

1593

1054 1054

1544

21591

2010

2011

2012

2010

1446

2

0 tembusan

2013 laporan

2014

2015

2016

jumlah

Peningkatan laporan masyarakat tersebut menunjukkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi makin meningkat, sehingga responsi Ombudsman RI untuk menindaklanjuti merupakan suatu keharusan.

11


Pada tahun 2016, Ombudsman RI menerapkan kebijakan dengan menindaklanjuti tembusan surat instansi lain. Jumlah laporan yang masuk ke Ombudsman RI berjumlah 10476 dengan rincian laporan berjumlah 9030 dan tembusan berjumlah 1446. Dari laporan tersebut yang diselesaikan (meliputi tidak memenuhi syarat formil, bukan wewenang, pengaduan telah ditutup, Pengaduan telah diselesaikan) sejumlah 5510 laporan atau 61,01% sedangkan target 35%. (capaian Kinerja: 174,31%) . Kinerja keuangan untuk sasaran ini di tahun 2016, dengan Pagu Rp14.965.500.000, realisasi nya sebesar Rp10.653.000.015 atau 71 % dari pagu yang disediakan. (sumber Sismonev SMART). 3.4. Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan K/L/Pemda Terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian kepatuhan periode 2013 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa kepatuhan penyelenggara terhadap pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik masih rendah. Padahal kepatuhan ini sangat penting, karena penyediaan komponen standar pelayanan dapat mencegah maladministrasi sehingga mencegah perilaku koruptif. Dengan pemenuhan komponen standar pelayanan, memenuhi aspek keterbukaan dan transparansi. Masyarakat dapat secara jelas mengetahui biaya yang harus dibayar, jangka waktu penyelesaian, persyarakat yang harus dipenuhi sehingga menutup potensi penyimpangan oleh pelaksana. Dengan demikian penilaian kepatuhan ini mendukung pencegahan korupsi nasional. Ombudsman melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2015-2019. Hasil penilaian dikategorikan ke dalam zonasi (hijau, kuning, merah). Variabel dan Indikator Penilaian Kepatuhan mengacu pada kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk mematuhi kewajibannya dalam hal mempublikasikan standar pelayanan, mempublikasikan maklumat pelayanan, menyediakan sistem informasi pelayanan publik, menyediakan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik, menyediakan pelayanan khusus, menyediakan sarana pengukuran kepuasan pelanggan, menyediakan sarana dan informasi pengelolaan pengaduan dan menyelenggaranan sistem pelayanan terpadu. Hal tersebut sebagaimana telah di atur dalam Pasal 15 dan 12


Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang terdiri dari :  Standar Pelayanan Publik  Maklumat Pelayanan  Sistem Informasi Pelayanan Publik  Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik  Pelayanan Khusus  Pengelolaan Pengaduan  Penilaian Kinerja  Keterpaduan Pelayanan  Visi, Misi dan Motto  Atribut Variabel dan indikator penilaian terbagi menjadi 2 kategorisasi, yaitu kategorisasi pelayanan langsung di kementerian/lembaga dan kategorisasi pelayanan langsung di pemerintah daerah. Untuk di Kementerian/lembaga, Berdasarkan variabel dan indikator penilaian, akan diperoleh nilai maksimal/total sebesar 110 dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kategorisasi, yaitu: 1. Zona merah (0-55) : kepatuhan yang rendah 2. Zona kuning (56-88) : kepatuhan yang sedang 3. Zona hijau (89-110) : kepatuhan yang tinggi Pembagian zona ditentukan dengan cara :  Nilai 50% dari total poin (110) yaitu 55, maka ditentukan bahwa nilai yang lebih rendah dari 55 dinilai tidak memenuhi kepatuhan dengan memberikan predikat kepatuhan rendah dengan simbol zona merah.  Nilai antara 50% sampai dengan 80% dari total poin, yaitu 56 – 88, dinilai cukup memenuhi kepatuhan, dengan memberikan predikat kepatuhan sedang dengan simbol zona kuning.  Sedangkan nilai diatas 80% dari total poin (110), yaitu 89 ke atas, dinilai telah memenuhi kepatuhan, dengan memberikan predikat kepatuhan tinggi dengan simbol zona hijau.  Jika terdapat nilai di antara batas zonasi, maka dilakukan pembulatan nilai desimal ke bilangan bulat terdekat. Untuk Pemerintah Daerah, Berdasarkan variabel dan indikator penilaian tersebut, akan diperoleh nilai maksimal/total sebesar 100 dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kategorisasi, yaitu: 1. Zona merah (0-50) : kepatuhan yang rendah. 2. Zona kuning (51-80) : kepatuhan yang sedang. 3. Zona hijau (81-100) : kepatuhan yang tinggi

13


Pembagian zona ditentukan dengan cara :  Nilai 50% dari total poin (100) yaitu 50, maka ditentukan bahwa nilai yang lebih rendah dari 50 dinilai tidak memenuhi kepatuhan dengan memberikan predikat kepatuhan rendah dengan simbol zona merah.  Nilai antara 50% sampai dengan 80% dari total poin (110), yaitu 51 – 80, dinilai cukup memenuhi kepatuhan, dengan memberikan predikat kepatuhan sedang dengan simbol zona kuning.  Sedangkan nilai diatas 80% dari total poin (110), yaitu 81 ke atas, dinilai telah memenuhi kepatuhan, dengan memberikan predikat kepatuhan tinggi dengan simbol zona hijau.  Jika terdapat nilai di antara batas zonasi, maka dilakukan pembulatan nilai desimal ke bilangan bulat terdekat. a. Kementerian Observasi dilaksanakan terhadap 25 Kementerian yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi khususnya terkait penyelenggaraan perizinan di tingkat kementerian dengan target 100%. (Capaian Kinerja: (44%:100%)x100%=44%)

Tabel Tingkat Kepatuhan Kementerian Uraian Penilaian Kepatuhan Kementerian

14

Sampel

Predikat 2

12

11

8%

48%

44%

25


b. Lembaga Observasi dilaksanakan terhadap 15 Lembaga yang bersifat LPNK (Lembaga Pemerintah non-Kementerian) di Jakarta khususnya lembaga penyelengaraan pelayanan perizinan dengan target 100%. (capaian Kinerja: (66,67%:100%)x100%= 66,67%).

Tabel Tingkat Kepatuhan Lembaga

Uraian Penilaian Kepatuhan Lembaga

Sampel

Predikat 2

3

13,3%

20%

10

15 66,67%

c. Pemerintah Provinsi Observasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/instansi di 33 Provinsi Indonesia dengan target 80%. (capaian Kinerja: (39,39%: 80%) x 100% =49,23%)

15


Tabel Tingkat Kepatuhan Pemerintah Provinsi Uraian

Sampel

Penilaian Kepatuhan Pemerintah Provinsi

Predikat 7

13

13

21,21%

39,39%

39,39%

33

d. Pemerintah Kabupaten/Kota Observasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada kelompok masyarakat/perorangan/ instansi berdasarkan 85 kabupaten dan 55 kota di Indonesia. Data yang diambil pada kabupaten yaitu sebesar 4.497 produk layanan yang tersebar di 85 kabupaten. Sedangkan untuk Kota, data yang diambil 2841 produk layanan yang tersebar di 55 kota dengan target 35%. (Capaian Kinerja Kab dan kota: ((18%+29%):2):35% x100%= 67,14% )

Tabel Tingkat Kepatuhan Pemeritah Kabupaten/Kota Uraian Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kabupaten

85

Uraian

Sampel

Penilaian Kepatuhan Pemerintah Kota

16

Sampel

Predikat 25

45

15

29%

53%

18%

Predikat 8

31

16

15%

40%

29%

55


Untuk tahun 2016, Melihat hasil penilaian di atas, dalam upaya mempercepat kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik dan meningkatkan efektifitas pelayanan publik, Ombudsman RI memberikan beberapa saran kebijakan, sebagai berikut: 1. Kepada Presiden, Menteri Koordinator, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri, agar: a. Mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing. b. Melakukan evaluasi dan pengawasan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2. Kepada Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota untuk : a. Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi. Apresiasi atau award sebagai bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen pimpinan unit memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. b. Memberikan teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang produk layanannya mendapatkan Zona Kuning dengan Predikat Kepatuhan Sedang dan Zona Merah dengan Predikat Kepatuhan Rendah. c. Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009. Kewajiban penyelenggara layanan dalam mempublikasikan standar pelayanan publik diawali dengan penyusunan yang melibatkan partisipasi publik, penetapan dan implementasi standar pelayanan. Sekiranya diperlukan, ORI bersedia membantu dan/atau memfasilitasinya. d. Memastikan diimplementasikannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan demi terciptanya pelayanan publik yang efektif. e. Memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009. Terdapat lebih dari 10 komponen standar pelayanan yang harus dipenuhi penyelenggara pelayanan publik demi terciptanya kualitas pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Guna memantau pemenuhan standar pelayanan publik dan 17


untuk menjaga konsistensi dan peningkatannya, maka disarankan menunjuk pejabat yang kompeten. f. Memprioritaskan peningkatan pemenuhan dan pelaksanaan standar pelayanan publik yang masih harus dipenuhi oleh unit pelayanan publik sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kinerja keuangan untuk sasaran ini di tahun 2016, dengan Pagu Rp5.653.270.000, realisasi nya sebesar Rp4.539.541.156 atau 80 % dari pagu yang disediakan. (sumber Sismonev SMART). 3.5. Sasaran 5: Terwujudnya Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik. Berdasarkan kajian terhadap laporan/pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman, dapat disimpulkan bahwa beberapa laporan/ pengaduan masyarakat disebabkan adanya tumpang tindih pengaturan, sehingga perlu kajian untuk melakukan perbaikan. Hasil kajian kebijakan lebih efektif karena dapat menyelesaikan permasalahan sejenis melalui satu tindakan secara komprehensif. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa Ombudsman berwenang:  menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;  menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undangundang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi. Tahun 2016, realisasi kinerja terwujudnya perbaikan kebijakan pelayanan publik berupa Rekomendasi Ombudsman RI sejumlah 3 (apartemen Lexington, Kawasan Hutan Riau dan PT Corbec Communication), sementara untuk kajian pelayanan publik yang telah dilaksanakan di tahun 2016 sejumlah 33 Kajian Pelayanan Publik dengan target 50. (Capaian kinerja: 36/50 x100%= 72%).

18


Kinerja keuangan untuk sasaran ini di tahun 2016, dengan Pagu Rp6.694.580.000, realisasi nya sebesar Rp3.653.731.001 atau 55 % dari pagu yang disediakan. (sumber Sismonev SMART). 3.6. Sasaran 6: Meningkatnya Partisipasi Publik. Edukasi terhadap masyarakat tentang pentingnya partisipasi publik menjadi fokus Ombudsman dalam program ini. Partisipasi masyarakat sangat penting karena pelayanan publik yang berkualitas merupakan hak masyarakat yang wajib disediakan pemerintah. Diharapkan makin tinggi kesadaran masyarakat dapat mempercepat tercapaianya kualitas pelayanan publik. Dalam rangka pencegahan maladministrasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat memperoleh hak atas pelayanan publik yang baik, Ombudsman melaksanakan berbagai kegiatan penyebarluasan informasi mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI. Sasaran kegiatan adalah para penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat luas sebagai pengguna pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak mendapatkan pelayanan publik. Selain itu sosialisasi juga ditujukan kepada LSM dan media massa sebagai pilar masyarakat mendukung pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun 2015, jumlah partisipasi publik dengan target 22 partisipan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Analisis Media telah dilakukan sebanyak 10 kegiatan, media relation sebanyak 5 kegiatan, publikasi sebanyak 4 kegiatan, sosialisasi dengan mobil klinik sebanyak 14 kegiatan, on the spot sebanyak 2 kegiatan, Pendidikan Budaya Anti Maladministrasi dan Korupsi (PBAMAK) sebanyak 33 kegiatan, Pameran sebanyak 3 kegiatan, talk show sebanyak 5 kegiatan, lomba film sebanyak 2 kegiatan dan lain-lain sebanyak 3 kegiatan. Jumlah total kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat sebanyak 81 kegiatan. Pada tahun 2015, target yang ditetapkan sasaran partisipasi publik adalah 22, sedangkan realisasi: 81. (Capaian kinerja: 368,18%). Jumlah partisipasi publik pada tahun 2016 dengan target 50 kegiatan. Ombudsman RI telah melaksanakan kegiatan berupa kunjungan kerja DPR/DPRD sebanyak 10 kegiatan, kunjungan ke Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah sejumlah 7 kegiatan, Kunjungan ke media massa sebanyak 3 kegiatan, coffee morning 4 kegiatan, kunjungan delegasi luar negeri 3 kegiatan, menjadi narasumber pada acara TV 10 kegiatan, kunjungan ke perguruan tinggi/sekolah 5 kegiatan, kegiatan pameran 2 kegiatan, sosialisasi 19


Pelayanan Publik 30 kegiatan, public hearing 1 kegiatan, seminar 1 kegiatan, workshop 1 kegiatan serta sosialisasi oleh perwakilan 76 kegiatan. Total kegiatan partisipasi publik adalah 157 kegiatan dengan target 50. (capaian kinerja: 157/50 x 100%=314%). Kinerja keuangan untuk sasaran ini di tahun 2016, dengan Pagu Rp11.560.171.000, realisasi nya sebesar Rp5.177.421.802 atau 45 % dari pagu yang disediakan. (sumber Sismonev SMART). 3.7. Sasaran 7: Tindak Lanjut atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Selama tahun 2016, telah terjadi 4 aduan dari publik mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh insan Ombudsman RI. Semua aduan ditindaklanjuti namun 2 aduan tidak memenuhi syarat kelengkapan data sementara 2 aduan dilanjutkan kepada Majelis Kehormatan Ombudsman (MKO) untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik. Dengan demikian kinerja tindak lanjut atas dugaan pelanggaran kode etik adalah: 4/4 x 100%= 100%. (capaian kinerja : (100%/100%): 100% = 100%)

Kinerja keuangan untuk sasaran ini di tahun 2016, dengan Pagu Rp753.905.000, realisasi nya sebesar Rp427.570.070 atau 55 % dari pagu yang disediakan. (sumber Sismonev SMART).

20


BAB IV PENUTUP Cita-cita pendiri bangsa ini adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Kondisi tersebut hanya bisa dicapai antara lain jika negeri ini lepas dari maladministrasi. Maladministrasi terjadi di seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Membebaskan Indonesia dari maladministrasi merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergitas antara Ombudsman RI dengan pemangku kepentingan. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan penyelenggara layanan, baik di pusat maupun daerah, merupakan syarat utama untuk mewujudkan harapan tersebut. Perbaikan pelayanan publik yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Laporan Kinerja Ombudsman RI Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran berbagai capaian kinerja berbagai sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Ombudsman RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya dalam pengawasan pelayanan publik. Laporan ini belum sempurna sebagaimana diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan Ombudsman RI selama tahun 2016. Di masa mendatang, Ombudsman RI akan terus melakukan berbagai upaya untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja agar terwujud pelayanan publik yang semakin berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.

21


2 3 4 5 6 7 8 9

10 LAMPIRAN

22


Tabel Kementerian yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan Tahun 2015 No Kementerian No Kementerian 1 Kementerian 12 Kementerian Kesehatan RI Ketenagakerjaan RI 2 Kementerian 13 Kementerian Kelautan dan Perindustrian RI Perikanan RI 3 Kementerian 14 Kementerian Koperasi dan Energi dan Sumber Usaha Kecil dan Menengah Daya Mineral RI RI 4 Kementerian 15 Kementerian Agraria dan Perdagangan RI Tata Ruang/ BPN RI 5 Kementerian 16 Kementerian Luar Negeri Pertanian RI RI 6 Kementerian 17 Kementerian Pekerjaan Lingkungan Hidup Umum dan Perumahan dan Kehutanan RI Rakyat RI 7 Kementerian 18 Kementerian Riset, Hukum dan Hak Teknologi, dan Pendidikan Asasi Manusia RI Tinggi RI 8 Kementerian 19 Kementerian Pertahanan Dalam Negeri RI RI 9 Kementerian 20 Kementerian Agama RI Perhubungan RI 10 Kementerian 21 Kementerian Sosial RI Komunikasi dan Informatika RI 11 Kementerian 22 Kementerian Pendidikan Pemberdayaan dan Kebudayaan RI Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tabel Lembaga yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan Tahun 2015 No Lembaga No Lembaga 1 Badan Koordinasi 9 Lembaga Ilmu Penanaman Modal Pengetahuan Indonesia 2 Badan Pusat 10 Badan Pengawas Statistik Tenaga Nuklir 3 Lembaga 11 Konsil Kedokteran Kebijakan Indonesia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4 Badan Tenaga 12 Badan Standardisasi Nuklir Nasional Nasional 5 Kepolisian 13 Badan Pengkajian dan Republik Indonesia Penerapan Teknologi 23


No 6

Lembaga No Lembaga Badan Pengawas 14 Badan Nasional Obat dan Makanan Sertifikasi Profesi 7 Badan Nasional 15 Badan Narkotika Penempatan dan Nasional Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 8 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tabel Pemerintah Provinsi yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan Tahun 2015 No Provinsi 1 Provinsi Sulawesi Selatan 2 Provinsi Jawa Timur 3 Provinsi Kalimantan Selatan 4 Provinsi Bali 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

24

No Provinsi 18 Provinsi Bangka Belitung 19 20

Provinsi Jawa Barat Provinsi D.I Yogyakarta

21

Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Maluku

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung

22

Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Kalimantan Timur Povinsi Sumatera Barat Provinsi Aceh Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Jawa Tengah Provinsi DKI Jakarta Provinsi Riau

26

Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Jambi

27

Provinsi Bengkulu

28 29

Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Banten

30 31

Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Maluku Utara

32

Provinsi Gorontalo

33

Provinsi Papua Barat

23 24 25


Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Papua

Tabel Pemerintah Kabupaten yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan Tahun 2015 No Kabupaten 1 Kabupaten Kubu Raya 2 Kabupaten Deli Serdang

No Kabupaten 17 Kabupaten Konawe 18 Kabupaten Kupang

No Kabupaten 33 Kabupaten Agam 34 Kabupaten Muaro Jambi

No Kabupaten 49 Kabupaten Jayapura 50 Kabupaten Konawe Selatan 51 Kabupaten Keerom

3

Kabupaten Tanah Laut

19 Kabupaten Kerinci

35 Kabupaten Minahasa Tenggara

4

Kabupaten Karangasem Kabupaten Lahat

36 Kabupaten Bintan 37 Kabupaten Pulang Pisau

52 Kabupaten Garut 53 Kabupaten Bone

38 Kabupaten Mempawah 39 Kabupaten Maluku Tenggara 40 Kabupaten Sumbawa

54 Kabupaten Timor Tengah Utara 55 Kabupaten Berau

6

Kabupaten Gianyar

20 Kabupaten Temanggung 21 Kabupaten Parigi Moutong 22 Kabupaten Bombana

7

Kabupaten Aceh Tengah

23 Kabupaten Dairi

8

Kabupaten Majalengka

9

Kabupaten Badung

24 Kabupaten Serdang Bedagai 25 Kabupaten Banyumas

5

10 Kabupaten Batang

26 Kabupaten Tanggamus

11 Kabupaten Kapuas

27 Kabupaten Buru

12 Kabupaten Langkat

28 Kabupaten Tangerang

13 Kabupaten Kediri 14 Kabupaten Indragiri Hilir

29 Kabupaten Lampung Selatan 30 Kabupaten Mukomuko

15 Kabupaten Banjar 16 Kabupaten Kudus

31 Kabupaten Lebong 32 Kabupaten Dogiyai

25


41 Kabupaten Bangka 42 Kabupaten Bangka Tengah 43 Kabupaten Timor Tengah Selatan 44 Kabupaten Donggala 45 Kabupaten Aceh Barat 46 Kabupaten Pasaman Barat 47 Kabupaten Pinrang 48 Kabupaten Pasuruan

56 Kabupaten Polewali Mandar 57 Kabupaten Mamuju 58 Kabupaten Biak Numfor 59 Kabupaten Halmahera Tengah 60 Kabupaten Maluku Tengah 61 Kabupaten Majene 61 Kabupaten Boalemo 63 Kabupaten Sigi 64 Kabupaten Lombok Utara

Tabel Pemerintah Kota yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan Tahun 2015 No Kota 1 Kota Pontianak

26

No Kota 14 Kota Banda Aceh

No Kota 27 Kota Metro

No Kota 40 Kota Samarinda

2

Kota Lubuk Linggau

15

Kota Palembang

28

Kota Pekanbaru

41

Kota Bima

3

Kota Yogyakarta

16

Kota Jayapura

29

Kota Bitung

42

Kota Makassar

4

Kota Bandung

17

Kota Ambon

30

Kota Jambi

43

Kota Palangka Raya

5

Kota Banjar Baru

18

Kota Prabumulih

31

Kota Blitar

44

Kota Serang

6

Kota Banjarmasin

19

Kota Padang

32

Kota Ternate

45

Kota Padang Panjang

7

Kota Surabaya

20

Kota Pangkal Pinang

33

Kota Kupang

46

Kota Bengkulu

8

Kota Manado

21

Kota Malang

34

Kota Dumai

47

Kota Tanjung Pinang

9

Kota Denpasar

22

Kota Batam

35

Kota Kotamobagu

48

Kota Cilegon

10

Kota Bandar Lampung

23

Kota Tarakan

36

Kota Sukabumi

49

Kota Palopo

11

Kota Semarang

24

Kota Balikpapan

37

Kota Singkawang

50

Kota Gorontalo

12

Kota Mataram

25

Kota Palu

38

Kota Surakarta

13

Kota Medan

26

Kota Kendari

39

Kota Bogor


Tabel Kementerian yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan Tahun 2016 No Kementerian No Kementerian 1 Kementerian Badan Usaha 7 Kementerian Koordinator Milik Negara Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2 Kementerian Desa, 8 Kementerian Pariwisata Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3 Kementerian Keuangan 9 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 4 Kementerian Koordinator 10 Kementerian Bidang Maritim dan Sumber Pendayagunaan Aparatur Daya Negara dan Reformasi Birokrasi 5 Kementerian Koordinator 11 Kementerian Perencanaan Bidang Pembangunan Pembangunan Nasional / Manusia dan Kebudayaan Bappenas 6 Kementerian Koordinator 12 Kementerian Sekretariat Bidang Perekonomian Negara Rakyat RI

Tabel Lembaga/Badan yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan Tahun 2016 No Lembaga 1 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 2

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

3

Badan Keamanan Laut (Bakamla)

4

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

27

No Lembaga No Lembaga No Lembaga 11 Dewan 21 Lembaga 31 Badan Jaminan Administrasi Intelijen Sosial Negara (LAN) Negara (BIN) Nasional (DJSN) 12 Dewan 22 Badan Nasional 32 Badan Pertimbangan Penanggulangan Nasional Presiden Terorisme Pengelola (Wantimpres) (BNPT) Perbatasan (BNPP) 13 Kantor Staf 23 Badan SAR 33 Badan Presiden Nasional Pengawasan (KSP) (Basarnas) Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 14 Kejaksaan 24 Komisi 34 Lembaga Agung Kejaksaan Ketahanan Republik Republik Nasional Indonesia Indonesia (Lemhannas) (Kejagung) (KKRI)


No Lembaga 5 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 6 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

7

8

9

10

No Lembaga 15 Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

No Lembaga 25 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

No Lembaga 35 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

16

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sekretariat Kabinet (Setkab)

26

Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)

36

Lembaga Sensor Film (LSF)

27

LPP Radio Republik Indonesia (RRI)

37

LPP Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

17

18

Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI)

28

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)

19

Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

29

20

Bank Indonesia (BI)

30

Mahkamah Agung (Badan Pengawasan MA)

Tabel Kabupaten yang Memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan Tahun 2016 No Lembaga No Lembaga 1 Pemerintah 3 Pemerintah Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Bojonegoro Inhu) (Pemkab Bojonegoro) 2 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) 28


Lampiran integrasi Kementerian/Lembaga dalam LAPOR! SP4N A.

Kementerian NAMA KEMENTERIAN 1 2 3 4 5

Kementerian Agama (Kemenag) Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

18

Kementerian Luar Negeri

19

Kementerian Pariwisata

20

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

21

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

22

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Kementerian Hukum dan HAM

23

8

Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan

9

Kementerian Ketenagakerjaan

26

10

Kementerian Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

27

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Perdagangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Kementerian Perhubungan

28

Kementerian Perindustrian

29

Kementerian Pertahanan

30

Kementerian Pertanian

31

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

32

Kementerian Sekretariat Negara

33

Kementerian Sosial

34

Kementerian Dalam Negeri

6 7

11 12 13 14 15 16 17

B.

24 25

Lembaga Negara

1 2

C.

Bank Indonesia Mahkamah Agung

NAMA LEMBAGA NEGARA 3 Ombudsman Republik Indonesia 4 Otoritas Jasa Keuangan

BUMN NAMA BUMN 1

29

PT Kereta Api Indonesia (KAI)


D.

LPNK/LNS NAMA LPNK/LNS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

30

Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Ekonomi Kreatif Badan Informasi Geospasial Badan Intelijen Negara Badan Keamanan Laut Badan Kepegawaian Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Badan Narkotika Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Nasional Pengelola Perbatasan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Badan Standardisasi Nasional Badan SAR Nasional Badan Pusat Statistik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

25

Badan Pengawas Obat dan Makanan

26 27 28 29 30

Badan Tenaga Nuklir Nasional Dewan Jaminan Sosial Nasional Dewan Pertimbangan Presiden Kantor Staf Presiden Kejaksaan Agung Republik Indonesia

31

Kepolisian Republik Indonesia

32

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

33

Komisi Kepolisian Nasional

34

Lembaga Administrasi Negara

35

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

36

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

37

Lembaga Ketahanan Nasional

38

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

39

Lembaga Penjamin Simpanan

40

Lembaga Sandi Negara

41 42 43

Lembaga Sensor Film LPP Radio Republik Indonesia LPP Televisi Republik Indonesia Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

44 45 46

Sekretariat Kabinet

47

Tentara Nasional Indonesia

48

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


E.

Pemerintah Provinsi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

F.

NAMA PEMERINTAH PROVINSI Pemerintah Provinsi Bengkulu 10 Pemerintah Provinsi Riau Pemerintah Provinsi Aceh 11 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Pemerintah Provinsi Bali 12 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Pemerintah Provinsi DI 13 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Yogyakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 14 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Pemerintah Provinsi Jambi 15 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pemerintah Provinsi Jawa Barat 16 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 17 Bangka Belitung Barat Pemerintah Provinsi Lampung 18 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

31

NAMA PEMERINTAH KABUPATEN Pemerintah Kabupaten 21 Pemerintah Kabupaten Situbondo Bojonegoro Pemerintah Kabupaten Gorontalo 22 Pemerintah Kabupaten Temanggung Pemerintah Kabupaten Indragiri 23 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Hulu Pemerintah Kabupaten Parigi 24 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Moutong Pemerintah Kabupaten Serdang 25 Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Bedagai Pemerintah Kabupaten Polewali 26 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Mandar Pemerintah Kabupaten Cianjur 27 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Pemerintah Kabupaten Balangan 28 Pemerintah Kabupaten Pelalawan Pemerintah Kabupaten Bangka 29 Pemerintah Kabupaten Banjarbaru Tengah Pemerintah Kabupaten Bengkulu 30 Pemerintah Kabupaten Balangan Utara Pemerintah Kabupaten 31 Pemerintah Kabupaten Bandung Bondowoso Pemerintah Kabupaten Boyolali 32 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pemerintah Kabupaten Gunung 33 Pemerintah Kabupaten Siak Kidul Pemerintah Kabupaten Jepara 34 Pemerintah Kabupaten Sleman Pemerintah Kabupaten Kapuas 35 Pemerintah Kabupaten Way Kanan Pemerintah Kabupaten Kulon 36 Pemerintah Kabupaten Bulukumba Progo Pemerintah Kabupaten Lampung 37 Pemerintah Kabupaten Pasaman Timur Pemerintah Kabupaten Minahasa 38 Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Pemerintah Kabupaten Pacitan 39 Pemerintah Kabupaten Gowa Pemerintah Kabupaten Seruyan


G.

Pemerintah Kota

1 2 3 4 5 6 7

32

NAMA PEMERINTAH KOTA Pemerintah Kota Bandung 8 Pemerintah Kota Salatiga Pemerintah Kota Semarang 9 Pemerintah Kota Pekanbaru Pemerintah Kota Ambon 10 Pemerintah Kota Pontianak Pemerintah Kota Kediri 11 Pemerintah Kota Sukabumi Pemerintah Kota Banda Aceh 12 Pemerintah Kota Mataram Pemerintah Kota Bengkulu 13 Pemerintah Kota Madiun Pemerintah Kota Samarinda


LAMPIRAN INSTANSI PEMERINTAH YANG MASUK DALAM PENILAIAN KEPATUHAN 2016 BESERTA ZONASI NILAI KEPATUHANNYA. A. Kementerian

33

No.

Kementerian (Zona Hijau)

No.

Kementerian (Zona Hijau)

1

Kementerian Kesehatan

7

Kementerian Hukum dan HAM

2

Kementerian Perhubungan

8

Kementerian Informatika

Komunikasi

dan

3

Kementerian Riset, Pendidikan Tinggi

9

Kementerian Kebudayaan

Pendidikan

dan

4

Kementerian Dalam Negeri

10

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

5

Kementerian Pertanian

11

Kementerian Perindustrian

6

Kementerian Perdagangan

No.

Kementerian (Zona Kuning)

No.

Kementerian (Zona Kuning)

1

Kementerian Keuangan

7

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

8

Kementerian Pertahanan

3

Kementerian Ketenagakerjaan

9

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

4

Kementerian Sekretariat Negara

10

Kementerian Agama

5

Kementerian Luar Negeri

11

Kementerian Kelautan dan Perikanan

6

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

12

Kementerian Sosial

Teknologi,

dan


No.

Kementerian (Zona Merah)

1

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

b. Lembaga

34

No

Lembaga (Zona Hijau)

No

Lembaga (Zona Hijau)

1

Badan Pusat Statistik

6

Badan Kordinasi Penanaman Modal

2

Badan Standarisasi Nasional

7

Perpustakaan Indonesia

3

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

8

Kepolisian Negara Republik Indonesia

4

Konsil Kedokteran Indonesia

9

Badan Pengawas Obat dan Makanan

5

Badan Tenaga Nuklir Nasional

10

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

No

Lembaga (Zona Kuning)

1

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

2

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3

Badan Narkotika Nasional

No

Lembaga (Zona Merah)

1

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

2

Badan Nasional Sertifikasi Profesi


Nasional

Republik

c. Pemerintah Provinsi

35

No

Provinsi (Zona Hijau)

No

Provinsi (Zona Hijau)

1

Jawa Timur

8

Bali

2

Kalimantan Timur

9

Jawa Tengah

3

Sulawesi Selatan

10

Bengkulu

4

Lampung

11

Kepulauan Bangka Belitung

5

Sumatera Barat

12

Sumatera Selatan

6

Riau

13

Kalimantan Tengah

7

Kalimantan Selatan

No

Provinsi (Zona Kuning)

No

Provinsi (Zona Kuning)

1

Jawa Barat

8

Kepulauan Riau

2

Nusa Tenggara Timur

9

Sulawesi Tenggara

3

Sumatera Utara

10

Kalimantan Barat

4

DKI Jakarta

11

Sulawesi Tengah

5

Nusa Tenggara Barat

12

Sulawesi Utara

6

Papua Barat

13

Aceh

7

Sulawesi Barat


No

Provinsi (zona Merah)

No

Provinsi (zona Merah)

1

Jambi

5

D.I. Yogyakarta

2

Banten

6

Maluku Utara

3

Maluku

7

Papua

4

Gorontalo

d. Kabupaten

36

No

Kabupaten Hijau)

1

(Zona

No

Kabupaten Hijau)

Badung

6

2

Pinrang

3

No

Kabupaten Hijau)

Agam

11

Gianyar

7

Aceh Tengah

12

Dairi

Karangasem

8

Sumbawa

13

Bangka Tengah

4

Timor Tengah Selatan

9

Tanah Laut

14

Kapuas

5

Kubu Raya

10

Pasuruan

15

Tanggamus

No

Kabupaten Kuning)

No

Kabupaten Kuning)

No

Kabupaten Kuning)

1

Bangka

16

Bantaeng

31

Lebong

2

Lampung Selatan

17

Konawe

32

Temanggung

3

Kediri

18

Belitung

33

Gunung Mas

4

Langkat

18

Polewali Mandar

34

Banyumas

5

Deli Serdang

20

Siak

35

Pidie

6

Kudus

21

Batang

36

Bintan

(Zona


(Zona

(Zona

(Zona

(Zona

37

7

Serdang Bedagai

22

Timor Tengah Utara

37

Bombana

8

Majalengka

23

Lahat

38

Muaro Jambi

9

Mamuju

24

Kutai Kartanegara

39

Mukomuko

10

Garut

25

Bogor

40

Tanjung Jabung Timur

11

Majene

26

Indragiri Hilir

41

Bengkulu Utara

12

Ogan Komering Ilir

27

Pasaman Barat

42

Karimun

13

Banjar

28

Bekasi

43

Donggala

14

Mempawah

29

Sleman

44

Aceh Barat

15

Pulang Pisau

30

Hulu Sungai Tengah

45

Minahasa Tenggara

No

Kabupaten (Zona Merah)

No


No


No


1

Konawe Selatan

8

Maluku Tenggara

15

Bone Bolango

22

Boalemo

2

Kupang

9

Bone

16

Jayapura

23

Keerom

3

Ciamis

10

Halmahera Utara

17

Halmahera Tengah

24

Manokwari

4

Parigi Moutong

11

Berau

18

Lombok Utara

25

Kepulauan yapen

5

Mamuju Utara

12

Sigi

19

Biak Numfor

6

Tangerang

13

Buru

20

Sambas

7

Kerinci

14

Gorontalo

21

Maluku Tengah


e. Kota No

Kota Hijau)

1

(Zona

No

Kota Hijau)

Pontianak

5

2

Banjarmasin

3 4

(Zona

No

Kota Hijau)

Padang Panjang

9

6

Padang

Surabaya

7

Bandar lampung

8

(Zona

No

Kota Hijau)

Denpasar

13

Depok

10

Bandung

14

Medan

Bima

11

Singkawang

15

Metro

Semarang

12

D.I.Y Yogyakarta

16

Bekasi

(Zona

Q

38

No

Kota (Zona Kuning)

No

Kota (Zona Kuning)

No

Kota (Zona Kuning)

No

Kota (Zona Kuning)

1

Banjarbaru

9

Manado

17

Blitar

25

Surakarta

2

Pekanbaru

10

Sukabumi

18

Ambon

26

Tangerang

3

Ternate

11

Tangerang Selatan

19

Palangka Raya

27

Bitung

4

Lubuk Linggau

12

Palembang

20

Palu

28

Makassar

5

Banda Aceh

13

Balikpapan

21

Bogor

29

Batam

6

Kendari

14

Pangkal Pinang

22

Malang

30

Salatiga

7

Kupang

15

Dumai

23

Mataram

31

Cilegon

8

Samarinda

16

Palopo

24

Prabumulih


39

No

Kota (Zona Merah)

No

Kota (Zona Merah)

1

Kotamobagu

5

Jambi

2

Tidore Kepalauan

6

Serang

3

Tanjung Pinang

7

Bengkulu

4

Jayapura

8

Gorontalo


KATA PENGANTAR. Jakarta, 14 Februari 2017 Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

Recommend Documents