KATA PENGANTAR. Jakarta, 00Juni 2015 Direktur Pembinaan SMA, Harris Iskandar, Ph.D NIP Panduan Muatan Lokal SMA

Panduan Muatan Lokal SMA

KATA PENGANTAR Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun pelajaran 2013/2014 telah menetapkan kebijakan implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas di 1.270 SMA sasaran dan sejumlah SMA yang melaksanakan secara mandiri. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2014/2015, Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh SMA untuk kelas X dan XI. Mempertimbangkan pentingnya Kurikulum 2013 dan masih ditemukannya beberapa kendala teknis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan penataan kembali implementasi Kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan mulai semester dua tahun pelajaran 2014/2015 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Implementasi Kurikulum 2013 di SMA akan dilakukan secara bertahap mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015 di 10% SMA sampai dengan tahun pelajaran 2020/2021 di seluruh SMA. Sepanjang implementasi secara bertahap tersebut akan dilakukan evaluasi, perbaikan konsep dan strategi implementasi Kurikulum 2013 agar siap untuk dilaksanakan secara menyeluruh di semua SMA. Sejalan dengan kebijakan diatas, Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan tugas dan fungsinya terus melakukan fasilitasi pembinaan implementasi Kurikulum 2013, antara lain melalui pengembangan naskah pendukung kurikulum. Pada tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMA melakukan reviu naskah yang dikembangkan tahun sebelumnya dan menyusun naskah baru mengikuti perkembangan kebijakan Kurikulum 2013. Naskahnaskah yang direviu dan disusun sebagai berikut : Panduan Pengembangan KTSP, Panduan Pengembangan Silabus, Panduan Pengembangan RPP, Model-Model Pembelajaran, Panduan Pengembangan Penilaian, Model Pembelajaran dan Penilaian Projek, Model Pelaksanaan Remedial dan Pengayaan, Model Penyelenggaraan SKS, Model Penyelenggaraan Aktualisasi Mata Pelajaran Dalam Kegiatan Kepramukaan, Model Penyelengaraan Peminatan, Model Penyelenggaraan Pendalaman Minat, Panduan Pengembangan Muatan Lokal, Model Penyelenggaraan Kewirausahaan, Panduan Transisi Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006, dan Panduan Pengisian Aplikasi Rapor. Naskahnaskah pendukung kurikulum dikembangkan oleh tim pengembang yang terdiri dari unsur staf Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pengawas, kepala sekolah, dan guru dengan prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Naskah-naskah tersebut disusun sebagai acuan bagi sekolah dalam mengelola pelaksanaan kurikulum dan acuan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Naskah-naskah pendukung kurikulum akan terus dikembangkan, sehingga menjadi lebih operasional. Oleh karena itu, sekolah diharapkan memberi masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan naskah-naskah ini diucapkan terima kasih. Jakarta, 00Juni 2015 Direktur Pembinaan SMA,

Harris Iskandar, Ph.D NIP. 196204291986011001 @2015, Dit. Pembinaan SMA

ii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................. i DAFTAR ISI ........................................................................................ iii BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................... 2 A. Latar Belakang .................................................................... 2 B. Tujuan .............................................................................. 3 C. Landasan Hukum .................................................................. 3 D. Sasaran ............................................................................. 4

BAB II

KONSEP MUATAN LOKAL .............................................................. 5 A. Pengertian Muatan Lokal ........................................................ 5 B. Ruang Lingkup Muatan Lokal .................................................... 5 C. Faktor Pendukung ................................................................. 6

BAB III

PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL ................................................... 7 A. Tugas Dan Kewenangan Satuan Pendidikan ................................... 7 B. Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ....................... 9 C. Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Provinsi ................................ 11

BAB IV

PELAKSANAAN MUATAN LOKAL ..................................................... 12 A. Rambu Rambu Pelaksanaan Muatan Lokal: ................................... 12 B. Pelaksanaan Muatan Lokal Dalam Pembelajaran ............................ 12

BAB V

PENUTUP .............................................................................. 19

@2015, Dit. Pembinaan SMA

iii


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan berbagai ciri khas dan karakteristik tiap daerah, keragaman yang menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia antara lain dari segi geografis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi sosial budaya, dan berbagai keragaman lainnya yang terdapat di setiap daerah. Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan kebutuhan dan tantangan yang berbeda antar daerah dalam upaya meningkatkan mutu dan mencerdaskan kehidupan masyarakat disetiap daerah. Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Pada kurikulum 2013, muatan kurikulum terdiri atas muatan kurikulum pada tingkat nasional, muatan kurikulum pada tingkat daerah, dan muatan kekhasan satuan pendidikan. Muatan kurikulum pada tingkat nasional terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang dikembangkan oleh pusat. Muatan kurikulum pada tingkat daerah terdiri atas sejumlah bahan kajiandan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Sedangkan muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan pertimbangan kebutuhan peserta didik. Kondisi yang terjadi didaerah menunjukkan bahwa, ada daerah yang sudah menetapkan muatan lokal melalui peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, ada juga daerah yang belum menetapkan muatan lokal. Di tingkat satuan pendidikan, masih ada satuan pendidikan yang belum menetapkan dan melaksanakan muatan lokal. Kondisi lainnya terjadi bahwa dalam menetapkan muatan lokal belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan muatan lokal di Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat terlaksana dengan baik, Direktorat Pembinaan SMA menerbitkan panduan pelaksanaan muatan lokal. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan (Tim Pengembang Kurikulum sekolah, kepala sekolah, dan pendidik), pengawas sekolah, dan komite sekolah dalam menganalisis dan menetapkan muatan @2015, Dit. Pembinaan SMA

2


lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi dimasing-masing satuan pendidikan. Panduan ini juga dapat digunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam menyiapkan dan menetapkan muatan lokal, untuk diimplementasikan pada satuan pendidikan di daerahnya masing-masing.

B. Tujuan Panduan Muatan Lokal di SMA ini disusun dengan tujuan: 1. Memberikan pemahaman yang sama tentang Muatan Lokal kepada semua pihak yang terkait 2. Sebagai acuan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan dan melaksanakan Muatan Lokal. 3. Sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengembangkan Muatan Lokal. 4. Sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dalam mengembangkan dan menetapkan Muatan Lokal.

C. Landasan Hukum 1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun2005 tentang Standar

Nasional

Pendidikan

yang

diperbaharui

lagi

dengan

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang StandarNasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; @2015, Dit. Pembinaan SMA

3


7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013

D. Sasaran Sasaran penggunaan panduan ini adalah: 1. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah dan daerah 2. Kepala SMA 3. Pendidik 4. Pengawas Sekolah 5. Komite sekolah 6. Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dan Provinsi 7. Pemangku kepentingan lainnya.


4


BAB II KONSEP MUATAN LOKAL

A. Pengertian Muatan Lokal Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Muatan Lokal

dimaksudkan

untuk

membentuk

pemahaman

peserta

didik

terhadap

keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya. (Permendikbud nomor 79 tahun 2014, pasal 2 ayat 1). Selain itu Muatan Lokal diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk: 1. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya; 2. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

B. Ruang Lingkup Muatan Lokal Berdasarkan pengertian Muatan Lokal tersebut dapat disimpulkan ruang lingkup Muatan Lokal terdiri atas dua bagian yaitu: 1. Potensi Lokal Potensi Lokal yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Potensi dapat berupa materiil seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia maupun non materiil seperti budaya, bahasa, perilaku masyarakat dan lain-lain. Batasan daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah wilayah otonomi satuan pendidikan berada. 2. Keunikan Lokal Keunikan Lokal yang dimaksud adalah keistimewaan yang dimiliki oleh suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain serta dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Keunikan tersebut dapat berupa budaya, adat istiadat, lokasi atau letak geografis, termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain-lain. Memperhatikan ruang lingkup tersebut, Muatan Lokal dapat berupa: @2015, Dit. Pembinaan SMA

5


a. seni budaya, b. prakarya, c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, d. bahasa, e. teknologi.

C. Faktor Pendukung Keberhasilan pelaksanaan Muatan Lokal pada satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh: 1. Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan sendiri sesuai kewenangannya; dan 2. Ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan seperti pendidik, sarana prasarana, kurikulum dan lain-lain.


6


BAB III PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL Pengembangan muatan lokal di satuan pendidikan melibatkan berbagai unsur yaitu, Satuan Pendidikan itu sendiri, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Berikut akan dipaparkan pengembangan muatan lokal berdasarkan tugas dan wewenang tiap unsur tersebut.

A. Tugas Dan Kewenangan Satuan Pendidikan Pengembangan muatan lokal dimulai dari satuan pendidikan, dengan tugas dan kewenangan melakukan analisis konteks lingkungan dan mengajukan usulan muatan lokal ke pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi inventarisasi potensi dan keunikan daerah yang dimiliki

di

lingkungan

satuan

pendidikan

kemudian

dilanjutkan

dengan

mengidetifikasi Muatan Lokal yang akan dikembangkan untuk diusulkan ke pemerintah kabupaten/kota. Berikut dipaparkan gambaran teknik menginventarisasi potensi dan keunikan lokal serta mengidentifikasi Muatan Lokal yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan. 1. Inventarisasi Potensi dan Keunikan Lokal Kegiatan analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya dilakukan agar satuan pendidikan mendapatkan data yang tepat

dan akurat tentang

potensi dan keunikan daerah yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi muatan lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan tim pengembang Kurikulum di satuan pendidikan, unsur komite sekolah dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Kegiatan analisis dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan invetarisasi terhadap Potensi dan Keunikan Lokal yang dimiliki. Kegiatan inventarisasi dapat menggunakan contoh format sebagai berikut: Aspek Komponen

Potensi Lokal


Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Alam

Geografis

Budaya

Historis

1.……… 2.……… 3.……… 4. dst. 7


Keunikan Lokal

1. ……… 2. ……… 3. ………. 4. DST

Format 1. Inventarisasi Potensi dan Keunikan Lokal Format tersebut merupakan contoh, satuan pendidikan dapat mengembangkan format dalam bentuk lain yang bertujuan memudahkan dalam menginventarisasi seluruh potensidan keunikan inventarisasi

potensi

dan

daerah yang dimilikinya. Setelah kegiatan keunikan

daerah

dilakukan,

selanjutnya

mengidentifikasi muatan lokal untuk menentukan jenis Muatan Lokal yang akan diusulkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk dikembangkan di sekolah. 2. Identifikasi Muatan Lokal Identifikasi Muatan Lokal adalah tahapan yang dilaksanakan setelah kegiatan analisis terhadap potensi dan keunikan lokal yang dilakukan oleh satuan pendidikan, untuk mendapatkan gambaran alternatif muatan lokal yang dapat dikembangkan. Untuk memudahkan kegiatan Identifikasi Muatan Lokal yang dapat dikembangkan di satuan pendidikan, hasil analisis dan inventarisasi pada format 1 dalam aspek Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Geografis, Budaya, dan Historis yang memiliki hubungan atau benang merah dikumpulkan menjadi satu kelompok untuk menentukan jenis Muatan Lokal yang akan dikembangkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan format 2 berikut: Ruang Lingkup Potensi Lokal

Keunikan Lokal

Aspek Yang Paling Menonjol ………………....... (SDA) ………………… (SDM) ……………...…. (Budaya) …………….... (Geografi) ……………........ (Historis) ………………... (SDA) ………………… (SDM) ………………… (Budaya) ………………... (Geografi) ………………... (Historis)

Muatan Lokal Yang Dapat Dikembangkan

Format 2. Identifikasi Muatan Lokal yang akan dikembangkan Format ini dapat dibuat lebih dari satu guna memberikan berbagai alternatif muatan lokal yang mungkin dapat dikembangkan di satuan pendidikan.


8


3. Mengusulkan Hasil Identifikasi Muatan Lokal Ke Pemerintah Kabupaten/Kota Setelah beberapa alternatif Muatan Lokal yang akan dikembangkan di peroleh, satuan pendidikan dapat menentukan Muatan Lokal apa yang akan usulkan untuk dikembangkan dengan mempertimbangkan daya dukung yang ada pada satuan pendidikan, misalnya minat peserta didik, potensi pendidik dan sarana prasarana serta daya dukung yang lain, untuk selanjutnya diusulkan ke pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas pendidikan.

B. Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan muatan lokal meliputi : 1. Analisis Dan Identifikasi Terhadap Usulan Satuan Pendidikan Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melihat sekaligus menilai ketepatan muatan lokal yang diusulkan satuan pendidikan dengan potensi lokal, keunikan lokal sekaligus visi dan misi kabupaten/kota. Analisis ini dapat menggunakan format 3 sebagai berikut: Ketepatan Analisis No

Satuan Pendidikan

Usulan Muatan Lokal

Potensi Lokal Ya

Tidak

Keunikan Lokal Ya

Tidak

Visi & Misi Daerah Ya Tdak

1 2 3 Dst.

Format 3: Analisis dan identifikasi usulan muatan lokal Pemerintah kabupaten/kota dapat memilih usulan muatan lokal yang diajukan oleh satuan pendidikan, yang sesuai dengan potensi lokal, keunikan lokal serta visi dan misi daerah. Selanjutnya pemerintah kabupaten/kota dapat menentukan satu muatan lokal untuk digunakan seluruh satuan pendidikan, atau memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan dan mengembangkan muatan lokal masing-masing sesuai dengan usulannya. 2. Perumusan Kompetensi Dasar Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan muatan lokal selanjutnya adalah merumuskan kompetensi dasar, yang mengacu pada muatan kurikulum yang telah dipilih dan ditentukan dari hasil analisis. Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi Dasar @2015, Dit. Pembinaan SMA

9


terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Perumusan kompetensi dasar oleh pemerintah kabupaten/kota dapat melibatkan guru melalui MGMP, Tim Pengembang Kurikulum tingkat Kabupaten, Perguruan Tinggi, dan lain-lain, sehingga akan memperoleh suatu kompetensi dasar yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik serta memiliki legalitas formal. Perumusan kompetensi dasar muatan lokal dapat menggunakan format 4 sebagai berikut: Muatan Lokal 1.

Sikap 1. 2. 3. 4. dst 1. 2. 3. 4. dst

2.

Aspek Kompetensi Pengetahuan

Keterampilan

1. 2. 3. 4. dst

1. 2. 3. 4. dst

1. 2. 3. 4. dst

1. 2. 3. 4. dst

3. dst Format 4: Perumusan Kompetensi Dasar untuk Muatan Lokal Format 4 digunakan jika pemerintah kabupaten/kota akan mengembangkan lebih dari satu muatan lokal untuk dikembangkan di satuan pendidikan di wilayahnya. 3. Menetapkan Muatan Lokal Sebagai Bagian Dari Muatan Pembelajaran Atau Menjadi Mata Pelajaran Yang Berdiri Sendiri Kewenangan selanjutnya adalah menetapkan pelaksanaan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran, atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan muatan lokal sebagai muatan pembelajaran adalah seluruh kompetensi dasar yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan seluruhnya diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sesuai (Seni Budaya, Prakarya Dan Kewirausahaan, Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan, dan/atau Bahasa). Sedangkan muatan lokal sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri masuk ke dalam struktur kurikulum dan memiliki KD tersendiri sesuai tingkatannya dan diberlakukan seperti layaknya mata pelajaran lain dengan beban belajar maksimal 2 (dua) jam perminggu, serta dilakukan penilaian mulai dari ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. @2015, Dit. Pembinaan SMA

10


Hal yang harus diperhatikan ketika muatan lokal menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri antara lain: a. Memiliki KD yang berbeda dengan KD pada mata pelajaran lain. b. Memiliki KD yang utuh dan berjenjang minimal untuk satu semester. 4. Mengusulkan Hasil Penetapan Muatan Lokal Kepada Pemerintah Provinsi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota selanjutnya adalah menyampaikan dokumen hasil kegiatan sebelumnya kepada Pemerintah Provinsi sebagai usulan

C. Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Tahapan terakhir dalam pengembangan Muatan Lokal dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan kewenangan sebagai berikut: 1. Menetapkan muatan lokal yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diberlakukan di wilayahnya 2. Meneliti dan menyesuaikan rumusan kompetensi dasar yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota 3. Menyusun silabus dan buku teks pelajaran muatan lokal. Bagi satuan pendidikan yang tidak mengajukan usulan muatan lokal, maka pemerintah daerah dapat menetapkan Muatan Lokal tertentu sesuai dengan kebutuhan daerahnya.


11


BAB IV PELAKSANAAN MUATAN LOKAL Pelaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan sesuai dengan Ketetapan Pemerintah Provinsi, dapat menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran yang berdiri sendiri.

A. Rambu Rambu Pelaksanaan Muatan Lokal: 1. Muatan lokal dilaksanakan sebagai muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri 2. Alokasi waktu maksimal 2 jam/minggu jika muatan lokal berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri 3. Muatan lokal dilaksanakan selama satu semester atau satu tahun atau bahkan selama tiga tahun.

B. Pelaksanaan Muatan Lokal Dalam Pembelajaran 1. Pelaksanaan Muatan Lokal Melalui Mata Pelajaran Yang Berdiri Sendiri Proses pembelajaran dengan cara ini dilaksanakan sebagai berikut: a. Perencanaan Pembelajaran/Menyusun RPP Proses pembelajaran muatan lokal diawali dengan penyusunan RPP terlebih dahulu sebagai wujud perencanaan. Penyusunan RPP muatan lokal sama dengan penyusunan RPP pada mata pelajaran lainnya. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Komponen dalam RPP mencakup: (1) data sekolah, matapelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pembelajaran; metode pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (6) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (7) penilaian. b. Pelaksanaan Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi tindak lanjut dari RPP yang telah dibuat, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 1) Kegiatan Pendahuluan: Dalam kegiatan pendahuluan, hal-hal yang dilakukan oleh guru adalah: a) @2015, Dit. Pembinaan SMA

Mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan; 12


b) Mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya

c)

dalam kehidupan sehari-hari d) Menyampaiakan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan; dan e)

Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

2) Kegiatan Inti: Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, yang dilakukan

secara

interaktif,

inspiratif,

menyenangkan,

menantang,

memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Proses pembelajaran muatan lokal mencakup empat aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap kejujuran, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang sesuai dengan silabus dan RPP. Apabila ada kegiatan pengumpulan data sedapat mungkin relevan dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan, museum, dan sebagainya. 3) Kegiatan Penutup: Kegiatan penutup dilaksanakan sebagaimana pada kegiatan pembelajaran umumnya, guru bersama-sama dengan peserta didik atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pembelajaran, melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten sesuai program, dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya guru merencanakan kegiatan tindak lanjut sesuai hasil belajar yang dicapai peserta didik, dalam bentuk pembelajaran dan atau penilaian remedial, pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas individual atau kelompok, serta menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. @2015, Dit. Pembinaan SMA

13


c. Penilaian Dilakukan sesuai ketentuan penilaian yang ada dalam mata pelajaran; Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian : 1) Lingkup Penilaian mencakup kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. 2) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, bukan menentukan

posisi

terhadap

kelompoknya,

dilaksanakan

secara

berkelanjutan, dalam arti semua indikator ditagih, 3) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, berupa kegiatan remedial bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, melalui perbaikan pembelajaran, maupun ulangan perbaikan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan. 4) Sistem penilaian disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas maka evaluasi harus diberikan baik pada proses maupun hasilnya. 2. Pelaksanaan Muatan Lokal Menjadi Muatan Pembelajaran Pelaksanaan Muatan Lokal Menjadi Muatan Pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran mata pelajaran tertentu (Seni Budaya, Prakarya dan Kewirausahaan, Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan, dan/atau Bahasa), yang diperkaya dengan kompetensi dasar muatan lokal. Artinya bahwa kompetensi dasar yang disusun dan dikembangkan dalam muatan lokal diintegrasikan pada mata pelajaran tertentu yang bersesuaian. Proses pembelajaran sama dengan mata pelajaran umumnya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penilaian. a. Perencanaan/ Pengembangan RPP Pada

kegiatan

perencanaan,

titipan/tambahan kompetensi

kompetensi

muatan

pembelajarannya.

guru

lokal

dasar tersebut

Penyusunan

mata

pelajaran

muatan

lokal,

(terintegrasi)

indikator-indikator

yang

mendapatkan

wajib

memasukkan

dalam

perencanaan

yang

sesuai

dengan

kompetensi tambahan juga wajib dilakukan untuk menjamin ketercapaian kompetensinya. Ketentuan dalam perencanaan pembelajaran Muatan Lokal


14


yang menjadi muatan mata pelajaran tertentu ini sama dengan ketentuan perencanaan pembelajaran pada mata pelajaran lainnya. b. Pelaksanaan Pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran muatan lokal yang menjadi muatan mata pelajaran tertentu ini dilaksanakan seperti mata pelajaran lain yang mengacu kepada RPP yang telah dikembangkan. c. Penilaian Penilaian dilakukan menyatu dalam penilaian mata pelajaran utama, yang dilakukan dengan mengacu RPP yang telah dikembangkan dan diperkaya dengan muatan lokal. Indikator-indikator penilaian kompetensi muatan lokal yang masuk pada mata pelajaran utama harus dirumuskan dengan jelas dan dilakukan penilaiannya, meskipun nilai akhir menyatu dalam nilai mata pelajaran utamanya. Hal-hal

yang

harus

diperhatikan

dalam

pengembangan

materi

untuk

mengimpelementasikan Muatan Lokal menjadi Muatan Pembelajaran yaitu: 1. Tetap mengacu dan bertujuan guna memenuhi Kompetensi Dasar. Pada prinsipnya muatan lokal yang dikembangkan menjadi muatan pembelajaran merupakan pengayaan dan penambahan materi untuk memenuhi kompetensi dasar yang telah ditentukan. Sehingga akhirnya peserta didik mendapatkan kompetensi plus, yaitu selain memiliki kompetensi dasar yang telah ditentukan peserta didik memeliki pengetahuan, keterampilan sekaligus sikap yang bermanfaat dalam pengembangan potensi dan keunikan daerahnya. Contoh: a. Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk peserta didik yang berada di lingkungan pantai dapat diberi tambahan materi tata cara sholat di atas perahu, menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an yang bersesuaian dengan menjaga lingkungan dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an dan lain lain. b. Dalam mata pelajaran Matematika buku siswa kelas XII, nomor 16 latihan 1.5 dapat diganti dengan persoalan serupa yang berkaitan dengan keunikan local, misalnya taman hiburan atau tempat wisata yang ada di daerah sekitar.


15


c. Dalam

mata

pelajaran

PKWU

tentang

Kerajinan,

dapat

menyesuaikan bahan kerajinan sesuai dengan produk atau limbah daerah setempat. 2. Materi dikembangkan berorientasi “kekinian” atau up to date. Usaha pembelajaran yang dilakukan guna memenuhi kompetensi dasar harus diperhatikan pula penyampaian materi dengan orientasi kekinian atau up to date yang artinya materi tersebut mengacu pada hal-hal yang sedang atau akan terjadi sebagai titik tolak guna mencapai kompetensi. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat memecahkan masalah yang sedang atau akan terjadi dilingkungannya. Pengembangan materi pembelajaran dengan orientasi kekinian tentunya menuntut pendidik untuk selalu mengikuti kabar atau informasi terbaru baik melalui media social, televisi atau internet. Contoh; a. Dalam mata pelajaran PKn, materi Hak Azasi Manusia dalam Pespektif Pancasila, wacana yang disajikan di halaman 1 dapat diganti dengan peristiwa yang terbaru sesuai dengan waktu (dalam buku siswa PKn kelasa XII wacana diambil dari Kompas.com tanggal 26/3/2014). 3. Materi di kembangkan guna dapat memecahkan masalah-masalah pada Mata Pelajaran lain (Interdisipliner). Pengembangan

materi

dalam

kegiatan

pembelajaran

sebaiknya

diarahkan juga untuk dapat memecahkan masalah-masalah lain di luar mata pelajaran tersebut. Hal ini dapat dilakukan jika peserta didik pendidik merancang materi sedemikian rupa serta menyampaikan materi dan manfaatnya dalam memecahkan masalah di mata pelajaran lain. Kegiatan pengembangan materi ini dapat dilakukan dengan menganalisis Kompetensi Dasar dalam mata pelajaran yang memuat konsep-konsep yang memungkinkan digunakan dalam mata pelajaran lain, atau mengembangkan materi yang terdapat dalam buku siswa disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan cara kolaborasi antar guru mata pelajaran dalam menyusun RPP, sehingga setiap guru dapat menganalisis hubungan suatu konsep dalam materi tertentu di mata pelajarannya dengan konsep materi lain di luar mata pelajaran yang diampu. @2015, Dit. Pembinaan SMA

16


Analisis dapat dilakukan dengan melihat kandungan isi buku siswa, memilih dan memilah materi yang berkaitan dengan mata pelajaran lain, atau mengkreasikan materi pembelajaran dengan materi pelajaran lain. Contoh: d. Hasil analisis kandungan isi buku siswa yang merupakan materi interdisipliner; soal nomor 14 latihan 1.5 dalam buku Matematika yang menerapkan konsep Sistem Persamaan Linier dalam menghitung arus listrik. e. Guru bahasa dapat memberikan tugas berupa teks laporan hasil observasi terhadap pertumbuhan suatu tanaman disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran Biologi. 4. Materi dikembangkan guna memecahkan masalah masalah di lingkungan dan

masalah-masalah

lain

di

masyarakat

atau

dunia

kerja/usaha/industri, misalnya perbankan, pertanian, atau farmasi (transdisipliner). Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: a. Dipilih suatu masalah di lingkungan sekitar atau di masyarakat kemudian guru mata pelajaran menyusun suatu materi guna memecahkan masalah tersebut dari sudut pandang mata pelajaran yang diampunya. Contoh; Guru

Biologi

yang

akan

menjelaskan

biologi

lingkungan

menayangkan masalah sampah yang kian hari kian bertambah banyak, memancing peserta didik untuk memberikan pendapat bagaimana agar samapah tersebut tidak terus bertambah diakitkan dengan konsep pembusukan (mata pelajaran Kimia) dan kesehatan lingkungan (mata pelajaran Biologi) b. Guru langsung menyampaikan materi tertentu yang berkaitan dengan kompetensi dasar dan menghubungkannya dengan suatu manfaat

guna

memecahkan

masalah-masalah

tertentu

di

masyarakat atau dunia kerja/usaha/industri. Contoh; Guru mata pelajaran Ekonomi menjelaskan permasalahan inflasi di dunia perbankan dikaitkan dengan konsep-konsep ekonomi, dan menugaskan peserta didik untuk mendiskusikan masalah, sehingga


17


peserta didik dapat langsung menerapkan konsep ekonomi dalam masalah nyata.


18


BAB V PENUTUP Muatan lokal merupakan bahan kajian yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya, sehingga diharapkan dapat membangun kompetensi dan menumbuhkan kebanggaan, sekaligus memberdayakan potensi lokal untuk kebermaknaan dalam kehidupan. Dalam mendukung pengembangan muatan lokal, satuan pendidikan perlu menjalin kerjasama dengan unsur-unsur terkait yang dapat mendukung keberhasilannya, seperti Tim Pengembang Kurikulum Provinsi/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dinas/instansi terkait, dan lembaga lain misalnya dunia usaha/industri. Dalam kerjasama ini masingmasing unsur memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Sebelum melaksanakan pendidikan muatan lokal, satuan pendidikan perlu melakukan serangkaian kegiatan agar muatan lokal yang kembangkan benar-benar realistis dan implementatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Pengembangan dan pelaksanaan muatan lokal di setiap satuan pendidikan harus tetap sinergi dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan, dan perlu disiapkan dukungan/keterlibatan berbagai unsur di satuan pendidikan terutama guru, kepala sekolah, karyawan, serta komite sekolah. Di sisi lain, unsur pemerintah daerah khususnya yang membidangi pendidikan perlu memberikan dukungan dalam bentuk supervisi serta koordinasi sesuai dengan kewenangan masing- masing. Pada akhirnya pengembangan pendidikan muatan lokal diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pemberdayaan sumber daya lokal yang ada untuk kepentingan keberhasilan pembangunan daerah.


19



20

KATA PENGANTAR. Jakarta, 00Juni 2015 Direktur Pembinaan SMA, Harris Iskandar, Ph.D NIP Panduan Muatan Lokal SMA

Recommend Documents