KATA PENGANTAR. Jakarta, 00Juni 2015 Direktur Pembinaan SMA, Harris Iskandar, Ph.D NIP Model Penyelenggaraan SKS

Model Penyelenggaraan SKS

KATA PENGANTAR Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun pelajaran 2013/2014 telah menetapkan kebijakan implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas di 1.270 SMA sasaran dan sejumlah SMA yang melaksanakan secara mandiri. Selanjutnya pada tahun pelajaran 2014/2015, Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh SMA untuk kelas X dan XI. Mempertimbangkan pentingnya Kurikulum 2013 dan masih ditemukannya beberapa kendala teknis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan penataan kembali implementasi Kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan mulai semester dua tahun pelajaran 2014/2015 melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013. Implementasi Kurikulum 2013 di SMA akan dilakukan secara bertahap mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015 di 10% SMA sampai dengan tahun pelajaran 2020/2021 di seluruh SMA. Sepanjang implementasi secara bertahap tersebut akan dilakukan evaluasi, perbaikan konsep dan strategi implementasi Kurikulum 2013 agar siap untuk dilaksanakan secara menyeluruh di semua SMA. Sejalan dengan kebijakan diatas, Direktorat Pembinaan SMA sesuai dengan tugas dan fungsinya terus melakukan fasilitasi pembinaan implementasi Kurikulum 2013, antara lain melalui pengembangan naskah pendukung kurikulum. Pada tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMA melakukan reviu naskah yang dikembangkan tahun sebelumnya dan menyusun naskah baru mengikuti perkembangan kebijakan Kurikulum 2013. Naskah-naskah yang direviu dan disusun sebagai berikut : Panduan Pengembangan KTSP, Panduan Pengembangan Silabus, Panduan Pengembangan RPP, Model-Model Pembelajaran, Panduan Pengembangan Penilaian, Model Pembelajaran dan Penilaian Projek, Model Pelaksanaan Remedial dan Pengayaan, Model Penyelenggaraan SKS, Model Penyelenggaraan Aktualisasi Mata Pelajaran Dalam Kegiatan Kepramukaan, Model Penyelengaraan Peminatan, Model Penyelenggaraan Pendalaman Minat, Panduan Pengembangan Muatan Lokal, Model Penyelenggaraan Kewirausahaan, Panduan Transisi Kurikulum 2013 ke Kurikulum 2006, dan Panduan Pengisian Aplikasi Rapor. Naskah-naskah pendukung kurikulum dikembangkan oleh tim pengembang yang terdiri dari unsur staf Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, pengawas, kepala sekolah, dan guru dengan prinsip dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Naskah-naskah tersebut disusun sebagai acuan bagi sekolah dalam mengelola pelaksanaan kurikulum dan acuan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Naskah-naskah pendukung kurikulum akan terus dikembangkan, sehingga menjadi lebih operasional. Oleh karena itu, sekolah diharapkan memberi masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembahasan naskah-naskah ini diucapkan terima kasih. Jakarta, 00Juni 2015 Direktur Pembinaan SMA,

Harris Iskandar, Ph.D NIP. 196204291986011001  2015, Dit. Pembinaan SMA

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................ 1 A.

Latar Belakang .......................................................................................................................... 1

B.

Tujuan ........................................................................................................................................ 2

C.

Ruang Lingkup ........................................................................................................................... 3

D.

Landasan .................................................................................................................................... 3

BAB II PENGERTIAN DAN KONSEP ....................................................................................................... 4 A.

Pengertian ................................................................................................................................. 4

B.

Prinsip ........................................................................................................................................ 4

C.

Penyelenggaraan ...................................................................................................................... 5

BAB III MODEL IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN ....................................................................... 10 A.

Mekanisme Persiapan ............................................................................................................ 10

B.

Struktur Kurikulum dan Beban Belajar ............................................................................... 12

C.

Pengelolaan Pembelajaran ................................................................................................... 16

D.

Pemberdayaan Pembimbing Akademik (PA) dan Konselor/BK ....................................... 23

E.

Penilaian Hasil Belajar .......................................................................................................... 24

F.

Pengawasan dan Evaluasi...................................................................................................... 26

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................. 28 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................... 29 Lampiran 1. Contoh Roadmap Pembelajaran Pada Pola Diskontinu ..................................... 31 Lampiran 2 Contoh Kartu Rencana Studi (KRS) ......................................................................... 32

 2015, Dit. Pembinaan SMA

iii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003). Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan dalam visinya bahwa kecerdasan mencakup cerdas intelektual, cerdas emosional dan cerdas spiritual (Renstra Kemdiknas 2010-2014). Sedangkan kemandirian merupakan salah satu dari tugas perkembangan yang harus dicapai siswa. Kondisi

kemandirian

siswa

SMA

dewasa

ini

(Sarlito

Wirawan,

2003)

cukup

memprihatinkan. Umumnya siswa ragu dan tidak tahu kemana mereka harus melanjutkan studi. Banyak siswa yang belum dapat menentukan pilihan karier dan pendidikan di masa depan. Sejumlah siswa merasa yakin memilih jurusan bisnis yang dianggap favorit juga tidak memiliki alasan yang rasional. Mereka umumnya hanya ikut-ikutan berdasarkan trend yang terjadi di kalangan remaja. Salah satu penyebabnya adalah pengembangan kemandirian di sekolah maupun keluarga belum optimal. Belum ada iklim yang kondusif dalam membangun kemandirian siswa SMA. Sekolah dengan layanan yang dilakukan selama ini belum memberikan alternatif yang dapat dipilih dan diambil keputusan sebagai bentuk pengembangan kemandirian. Kurikulum tingkat satuan pendidikan diharapkan dapat

mengembangkan potensi

peserta didik agar lebih optimal. Sekolah dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan potensi peserta didik, masyarakat, dan lingkungan. Realitas menunjukkan bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang beragam. Masing-masing memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Dengan mudah kita temukan bahwa kecepatan belajar, potensi belajar, serta minat peserta didik terhadap mata pelajaran tidak sama. Padahal peserta didik akan lebih sukses jika belajar sesuai dengan potensi dan minatnya. Dengan demikian diperlukan pola penyelenggaraan pendidikan yang dapat secara optimal melayani realitas tersebut. Pola pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS) yang memberikan kebebasan peserta didik dalam memilih beban belajar dan mata pelajaran dipandang dapat melayani keragaman lebih luas dibanding dengan Sistem Paket. Peserta didik dapat memilih  2015, Dit. Pembinaan SMA

1


mata pelajaran dan beban belajar sesuai dengan minat, potensi, dan

kebutuhan.

Dengan demikian kondisi belajar diharapkan merupakan upaya sadar yang diawali sejak pemilihan beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Kebebasan memilih beban belajar dan mata pelajaran dapat mendorong kesadaran dan motivasi yang tinggi sehingga memungkinkan prestasi belajar tercapai lebih optimal. Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Nomor158 tahun 2014 menjelaskan konsep dan strategi penerapan sistem kredit semester (SKS) di SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Dalam lampiran tersebut dijelaskan tentang kebijakan, konsep, dan prinsip penyelenggaraan SKS di sekolah. Penjelasan tersebut masih bersifat umum sehingga sekolah masih banyak mengalami kendala, diantaranya dalam menentukan beban belajar, menyusun struktur kurikulum, menfasilitasi pilihan beban belajar dan mata pelajaran, serta menyusun jadwal pelajaran fleksibel untuk mata pelajaran tertentu. Di sisi lain sekolah belum mampu memfasiltasi keragaman peserta didik dalam hal kecepatan belajar sehingga memungkinkan mereka menyelesaikan studi dalam waktu yang beragam. Oleh karena itu diperlukan model pelaksanaan yang didasarkan pada pengalaman empirik dan ide yang relevan dengan kebijakan SKS yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan SKS. Sebagai respon atas temuan dan masukan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA perlu menyusun model penyelenggaraan yang memberikan gambaran tentang alternatif penyelenggaraan SKS di SMA.

B. Tujuan Secara umum naskah ini bertujuan untuk memberikan gambaran mekanisme pelaksanaan SKS di SMA. Secara khusus, naskah ini bertujuan: 1. Memberikan gambaran tentang teknis persiapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan SKS di SMA;

2. Memberikan penjelasan tentang model tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan SKS di SMA;

3. Memberikan penjelasan model penilaian SKS di SMA; dan 4. Mendorong kesiapan SMA untuk melaksanakan SKS sebagai layanan inovasi pendidikan untuk meningkatan mutu lulusan.


2


C. Ruang Lingkup Ruang lingkup naskah model penyelenggaraan SKS di SMA mencakup prinsip dan mekanisme penyelanggaran mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pengelolaan secara bertahap, pembelajaran dan penilaian, serta pengawasan dan evaluasi.

D. Landasan 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013Tentang Standar Penilaian Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan SKS pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Dasar dan Menengah 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilian oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria

Kelulusan

Peerta

Didik

pada

Satuan

Pendidikan

Penyelenggaran

US/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional


3


BAB II PENGERTIAN DAN KONSEP A. Pengertian Pada hakikatnya, SKS merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa

“Setiap peserta didik pada setiap

satuan pendidikan

berhak, antara lain: (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”. Penerapan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kekayaan hanya

pengelolaan

menggunakan

merupakan suatu upaya inovatif untuk

pembelajaran. Selama satu cara,

yaitu

ini

Sistem

menambah

sistem pengelolaan pendidikan Paket.

Melalui penerapan SKS

dimungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan lebih cepat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Beban belajar pada SKS di SMA dinyatakan dengan jam pelajaran (JP) dengan beban keseluruhan pada tingkat SMA minimal 260 JP. Beban belajar 1 JP secara umum terdiri atas 45 menit kegiatan tatap muka dan minimal 60% (sekitar 27 menit) untuk kegiatan penguasan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. Sistem Kredit Semester selanjutnya disebut SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. Secara khusus kegiatan satu jam pelajaran tatap muka dalam beban belajar bagi peserta didik yang memiliki kecepatan belajar diatas rata-rata, durasi satu jam pelajaran dapat dilaksanakan selama 30 menit (Permendikbud 158 tahun 2014 pasal 9).

B. Prinsip Penyelenggaraan SKS di SMA mengacu pada prinsip sebagai berikut. 1. Fleksibel, artinya penyelenggaraan

SKS

harus memberikan

pilihan

mata

pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri.  2015, Dit. Pembinaan SMA

4


2. Keunggulan, artinya

penyelenggaraan

SKS

memungkinkan

peserta

didik

memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. 3. Maju berkelanjutan, artinya penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain. 4. Keadilan, artinya penyelenggaraan mendapatkan kesempatan

untuk

SKS

memungkinkan

memperoleh

perlakuan

peserta sesuai

didik dengan

kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perseoranga

C. Penyelenggaraan SKS

diselenggarakan

melalui

pengorganisasian

pembelajaran

bervariasi

dan

pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. SKS adalah alternatif sistem belajar selain sistem paket yang dapat dilakukan oleh SMA berakreditasi A. Penyelenggaraan SKS di SMA merupakan salah satu upaya inovatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui layanan yang bervariasi untuk mengakomodasi kemajemukan peserta didik dalam hal minat, kebutuhan, potensi, bakat, dan kecepatan belajarnya. Penyelenggara SKS harus melakukan persiapan fisik dan non fisik dalam memberikan layanan yang bervariasi dan fleksibel.Berbeda dengan sistem paket dengan pola layanan yang seragam, penyelenggara SKS perlu menyiapkan paradigma terkait keragaman dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevalusai program pendidikan di sekolahnya. Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Variasi pembelajaran normal ditempuh rata-rata enam semester dengan beban rata-rata 42 s.d 46 jam pelajaran per minggu. Variasi pembelajaran lebih cepat dapat diselesaikan dalam waktu empat atau lima semester. Layanan seperti ini ditempuh dengan beban belajar 54 s.d 70 jam pelajaran per minggu. Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Peserta didik dengan kecepatan belajar dan prestasi tinggi dapat mengambil beban lebih banyak dibanding dengan lainnya. Layanan pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk individu dan/atau kelompok. Layanan individu diberikan kepada peserta individu yang meminta tambahan beban belajar dan mata pelajaran di luar jam pelajaran kelas atau rombongan belajar.  2015, Dit. Pembinaan SMA

5


Layanan dapat diberikan sampai malam hari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.Layanan kelompok dapat dilakukan dengan membuat kelompok/kelas tertentu

dengan

kecepatan

dan

prestasi/kemampuan

yang

hampir

sama.

Pengelompokan dalam kelas secara bervariasi dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada beberapa sekolah berasrama (boarding)

layanan individu

lebih mudah

dilaksanakan. Sebaliknya pada sekolah tidak berasrama, layanan kelompok lebih mudah dilaksanakan. Ketersediaan sumber daya dan fleksibiltas waktu layanan sangat berpengaruh pada bentuk individu dan/atau kelompok yang dilakukan. Konsekuensi keragaman dalam penyelenggaraan SKS di SMA antara lain adalah sebagai berikut. 1) Terdapat pola layanan yang dapat dilakukan, yaitu layanan kelompok dan layanan individu 2) Pada layanan kelompok dapat dilakukan dengan pola kontinu dan diskontinu atau On/Off. Pada pola kontinu setiap mata pelajaran selalu muncul tiap semester, sedangkan pola diskontinu mata pelajaran tidak harus dimunculkan tiap semester. 3) Pada layanan kelompok pola kontinu, satuan pendidikan dapat menyusun variasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya. Struktur kurikulum dapat disusun beragam, terdiri atas: 4 semester, 5 semester, dan/atau 6 semester. 4) Pada layanan kelompok pola diskontinu, satuan pendidikan menyusun serial mata pelajaran dengan jumlah maksimal 4 seri. Penyusuan serial mata pelajaran tidak mengubah urutan materi dan kompetensi (KI dan KD) yang tertuang pada standar isi. Satuan pendidikan dapat menyusun peta jalan (roadmap) sebagai pilihan yang disediakan bagi peserta didik sesuai dengan strategi yang dipilih. 5) Konsekuensi keragaman tersebut adalah menyusun silabus dan bahan ajar dalam unit-unit tertentu yang disusun berdasarkan perhitungan alokasi waktu, yaitu satu semester minimal 18 minggu efektif termasuk dua minggu efektif yang terpakai untuk UTS dan UAS. 6) Satuan pendidikan dengan jumlah rombongan relatif sedikit (menerima peserta didik baru sampai dengan 6 kelas) disarankan menggunakan layanan kontinu. Sebaliknya satuan pendidikan dengan jumlah rombongan belajar relatif banyak dapat menggunakan layanan diskontinu (On/Off). 7) Variasi layanan kontinu dan diskontinu dapat memunculkan kelas dinamis, artinya terdapat kelas mayor (utama) dengan mata pelajaran tertentu yang dipilih dan kelas minor sesuai dengan tambahan mata pelajaran lainnya. Beberapa perbandingan pola kontinu dan diskontinu dapat dilihat pada tabel berikut ini:  2015, Dit. Pembinaan SMA

6


Tabel 1. Perbandingan Pola Kontinu dan Diskontinu

Aspek

Pola Kontinu

Pola Diskontinu

Penjadwalan mata pelajaran

Muncul di tiap semester

Beberapa mata pelajaran tidak muncul tiap semester

Struktur mata pelajaran

o

Tidak sama sesuai kecepatan belajarnya. Satuan pendidikan menyediakan struktur kurikulum dan beban belajar mata pelajaran bervariasi o Program aplikasi menggunakan pengkodean mata pelajaran berbeda untuk kecepatan belajar yang berbeda Lebih mudah

o

Pengambilan beban tambahan sesuai dengan indeks Prestasi

Kurang fleksibel, peserta didik terkondisi dengan pemilihan beban belajar yang seragam

Lebih fleksibel, peserta didik terkondisi pengisian KRS yang beragam

Pengalihan dari rombongan belajar lebih cepat ke lebih lambat

Lebih sulit, karenanya tugas PA dan BK menjaga prestasi dan kecepatan belajar peserta didik tetap stabil

Lebih mudah, karena masih ada pilihan bervariasi yang tersedia

Pengalihan dari rombongan belajar lebih lambat ke lebih cepat

Lebih Sulit, karena seri mata pelajaran berbeda di kelas lebih cepat materi cenderung lebih banyak. Solusinya adalah dengan program matrikulasi pada jeda waktu sebelum semester berikutnya dimulai.

Lebih mudah, karena seri mata pelajarannya sama

Pelaksanaan tugas PA

Lebih mudah, peserta didik cenderung ada pada kelas yang tetap

Lebih dinamis, peserta didik boleh jadi tidak selalu dalam kelas yang tetap

Penyusunan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, bahan ajar)

Disusun dalam unit-unit tertentu sesuai dengan materi pokok. Kemudian dikemas untuk tiap

Disusun dalam unit-unit tertentu sesuai dengan materi pokok. Kemudian dikemas menurut seri yang

Pengaturan beban megajar guru minimal 24 jam pelajaran


o

Disusun masksimal 4 seri berlaku sama untuk semua variasi kecepatan belajar Program aplikasi dapat disusun dengan kode matapelajaran yang sama

Lebih sulit, karena harus diatur roadmapp bervariasi

7


Aspek

Penerapan sesuai jumlah rombongan belajar

Pola Kontinu

Pola Diskontinu

semester menurut variasi kecepatan belajar

dapat digunakan untuk semua variasi kecepatan belajar

Disarankan untuk sekolah kecil (jumlah paralel rombongan belajar sampai dengan 6)

Disarankan untuk sekolah besar (jumlah paralel rombongan belajar 8 ke atas)

Keunggulan penyelenggaraan SKS antara lain sebagai berikut. 1) Peserta didik dapat terlayani sesuai dengan keragaman bakat,

minat, dan

kemampuannya 2) Kemandirian peserta didik terkondisi dengan adanya pengisian KRS (kartu rencana studi) setiap semester pada saat memilih beban belajar dan mata pelajaran. 3) Dapat menyusun strategi lebih efektif dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) di semester 6, yaitu dengan cara menyelesaikan semua beban belajar dan mata pelajaran di semester 5. Dengan demikian ujian sekolah (US) sudah terlaksana sampai awal semester 6. Sedangkan di semester dapat difokuskan pada kegiatan Try Out persiapan UN dan seleksi perguruan tinggi. 4) Ujian Sekolah dapat dilakukan tiap semester untuk mengurangi beban yang selama ini terpusat di semester 6. 5) Hubungan antara peserta didik dengan pembimbing akademik (PA) lebih kuat sejak awal tahun pertama sampai dengan selesai masa studinya. 6) Tidak ada kenaikan kelas. Kelulusan mata pelajaran dilakukan di akhir semester. 7) Dapat melayani peserta didik tertentu sesuai dengan kecepatan belajarnya dengan tetap memungkinkan hasil belajar tinggi meskipun masa studinya lebih lama. Keunggulan ini memungkinkan peserta didik yang selesai 8 semeter (empat tahun) tetap dapat mengikuti seleksi perguruan tinggi jalur SNMPTN (Undangan) 8) Motivasi belajar peserta didik lebih tinggi karena hak memilih beban belajar dan mata pelajaran tiap semester. Beberapa kelemahan penyelenggaraan SKS di SMA antara lain adalah sebagai berikut. 1) Keragaman layanan dianggap menyulitkan karena terbiasa dengan pola yang seragam 2) Memerlukan dukungan administrasi berbasis TIK yang memadai 3) Pengaturan peta jalan (roadmapp) pada pola diskontinu dianggap sulit karena harus mengakomodasi distribusi jam mengajar guru. Hal ini untuk memenuhi tuntutan minimal mengajar 24 jam tatap muka  2015, Dit. Pembinaan SMA

8


4) Pemahaman peran dan fungsi pembimbinag akademik (PA) yang berbeda dibanding dengan wali kelas. Pelaksanaan layanan PA sampai peserta didik selesai juga dianggap sulit dalam pengadministrasian. 5) Adaptasi terhadap PDSS, terutama pada pola diskontinu (On/Off). Satuan pendidikan perlu membuat tabel konversi dari serial pada SKS dengan semester pada sistem paket. Hambatan ini dapat diatasi dengan penyediaan PDSS yang fleksibel dan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. 6) Peraturan daerah dan tradisi harus masuk dan pulang secara bersamaan masihmenjadi kendala bagi satuan pendidikan. Peserta didik tertentu yang tidak dapat masuk mulai jam pertama belum bisa dilayani. 7) Pelaksanaan UN tiap semester oleh pemerintah belum terlaksana. Sebagian satuan pendidikan penyelenggaran SKS masih ragu untuk melaksanakan US tiap semester. 8) Sebagian perguruan tinggi masih belum memahami pelaksanaaan SKS di SMA.


9


BAB III MODEL IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN

Model Penyelenggaran

SKS

Jenis/Pola

Kontinu Variasi Kecepatan Belajar

Implikasi Pelaksanaan

Variasi Struktur Kurikulum

Diskontinu Variasi Konversi Mapel

Variasi Kecepatan Belajar

Variasi Roadmapp

Variasi beban Mengajar Guru

A. Mekanisme Persiapan Pelaksanaan atau penyelenggaraan SKS dilakukan secara bertahap dengan strategi phasing in/out dimulai tahun pertama.Sehingga penerapan SKS dimulai kelas X, sedangkan kelas XI dan XII menggunakan Sistem Paket. Pada tahun kedua, terdapatdua angkatan yang menerapkan SKS,dan pada tahun ketiga seluruh angkatan menerapkan SKS. Tabel 2. Tahapan Penyelenggaraan SKS di SMA PELAKSANAAN PERIODE Tahun Pertama Tahun Ke Dua Tahun Ke Tiga

KELAS X Sistem Kredit Semester Sistem Kredit Semester Sistem Kredit Semester

KELAS XI

KELAS XII

Sistem Paket

Sistem Paket

Sistem Kredit Semester

Sistem Paket



Pada tahap awal penyelenggaraan SKS, satuan pendidikan. 1.

Menyusun KTSP yang memuat struktur kurikulum dengan Sistem Paket dan SKS yang telah ditandatangani Dinas Pendidikan Provinsi.

2.

Menyusun perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP) SKS sesuai dengan unit-unit pembelajaran tiap mata pelajaran, minimal untuk tahun pertama.

3.

Merancang jadwal mata pelajaran dan jadwal konsultasi Pembimbing Akademik (PA) dan Konselor/BK.

4.

Mendapat izin tertulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Izin tersebut kemudian dilaporkan kepada Direktorat PSMA.


10


5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan orangtua. Tabel 3. Mekanisme Persiapan Penyelenggaraan SKS

Tahapan Persiapan

Kepala Sekolah o Mempersiapkan dan menyamakan persepsi warga sekolah tentang SKS o Sosialisasi internal o Membentuk Tim o Pelaksana SKS (Tim Pengembang Kurikulum) o Mengajukan ijin kepada Dinas Pendidikan

Awal o Sosialisasi Pelaksanaan eksternal kepada masyarakat o Menetapkan tugas guru, PA, dan BK kelas X


Deskripsi Kegiatan Tim Pengembang Guru Kurikulum

Out Put PAdanBK

o Mendalami o Memahami dan konsep SKS memahami o Mempelajari konsep SKS dan o Membuat membahas jadwal draft kegiatan dokumen o Membuat dan o Menyusun KIm membahas KD sesuai draft struktur dokumen kurikulum Merevisi draft Merancang dokumen Silabus dan o Merancang RPP sesuai sistem dengan unit aplikasi pembelajaran pendukung o Merancang struktur kurikulum dan peta pembelajaran untuk 6 semester

o Memahami konsep SKS o Merancang program layanan o Merancang program konsultasi

o Menghimpun dokumen perangkat pembelajaran dan penilaian o Pembagian tugas guru, PA, dan BK o Menyusun jadwal pelajaran

o Menyiapkan perangkat layanan dan konsultasi bimbingan

o Menyiapkan perangkat pembelajaran dan penilaian o Meningkatkan pemahaman pembelajaran SKS

Dokumen KTSP dan Ijin Pelaksanaan

o Dukungan warga sekolah dan publik o Kelengkapa n dokumen perangkat pembelajar an dan penilaian o Dokumen peangkat layanan dan bimbingan

11


Tahapan

Kepala Sekolah

Pelaksanaan o Mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan o Memotivasi dan menginspirasi warga sekolah

Deskripsi Kegiatan Tim Pengembang Guru Kurikulum o menjamin pelaksanaan pembelajaran dan penilaian o mengatur penjadwalan dan pembagian tugas mengajar o Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi

o Melaksanakan pembelajaran o Melakukan penilaian o Menganalisis hasil belajar o Melaksanakan tindak lanjut hasil analisis o Melaporkan penilaian kompetensi peserta didik

Out Put PAdanBK o Melaksanakan layanan dan bimbingan o Menganalisis hasil layanan dan bimbingan o Menindaklanjuti hasil analisis o Melaporkan hasil layanan dan bimbingan

Efektifitas pelaksanaan

B. Struktur Kurikulum dan Beban Belajar Secara umum struktur kurikulum dan beban belajar SKS mengacu pada Permendikbud Nomor 59 tahun 2014, terdiri dari mata pelajarn kelompok Adan B (Umum) dan kelompok C peminatan. Beban belajar untuk tingkat SMA berjumlah 260 jam pelajaran (JP) yang dapat ditempuh secara bervariasi. Dengan demikian SMA penyelenggara SKS dapat menyusun struktur kurikulum dan beban belajar tiap semeseter secara bervariasi. Dua pola pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu pola kontinu dan pola diskontinu (on/off) 1. Pola Kontinu Pada pola pembelajaran kontinu setiap mata pelajaran selalu muncul di tiap semester. Dalam hal ini pemilihan beban belajar berlaku ketika peserta didik memilih tambahan jam pelajaran (beban belajar) pada beberapa atau semua mata pelajaran sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Penambahan jam pelajaran berimplikasi pada tambahan unit pembelajaran (konten) dan kegiatan yang diperlukan. Pada layanan kelompok pola kontinu, satuan pendidikan dapat menyusun variasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya. Struktur kurikulum dapat disusun beragam, terdiri atas: 6 semester, 5 semester, dan/atau 4 semester. Contoh struktur kurikulum dan beban belajar pola kontinu disajikan pada tabel berikut.


12


Tabel 4. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Enam Semester NO

Mata Pelajaran

Semester/ Beban (JP) 1

2

3

4

5

6

JML

KELOMPOK A (UMUM) 1 2

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Pendiikan Pancasila dan Kewarganegaraan

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

18 12

3

Bahasa Indonesia

4

4

4

4

4

4

24

4

Martematika

4

4

4

4

4

4

24

5

Sejarah Indonesia

2

2

2

2

2

2

12

6

Bahasa Inggris

2

2

2

2

2

2

12

KELOMPOK B (UMUM) 7 8

Seni Budaya Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

2 3

12 18

9

Prakarya dan Kewirausahaan

2

2

2

2

2

2

12

KELOMPOK C (PEMINATAN) 10

MP 1

3

3

4

4

4

4

22

11

MP 2

3

3

4

4

4

4

22

12

MP 3

3

3

4

4

4

4

22

13

MP 4

3

3

4

4

4

4

22

14

MP 5

3

3

4

4

4

4

22

15

MP 6

3

3

42

42

JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)

6 44

44

44

44

260

Keterangan (1) MP 1, MP 2, MP 3, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran peminatan utama yang terdiri atas kelompok MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa (2) MP 5, MP 6, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran lintas minat di luar peminatan utama Tabel 5. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Lima Semester NO

Mata Pelajaran

Semester/ Beban (JP) 1

2

3

4

5

JML

KELOMPOK A (UMUM) 1

Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

3

3

4

4

4

18

2

Pendiikan Pancasila dan Kewarganegaraan

3

3

2

2

2

12

3

Bahasa Indonesia

4

5

5

5

5

24

4

Martematika

4

5

5

5

5

24

5

Sejarah Indonesia

3

3

2

2

2

12

6

Bahasa Inggris

3

3

2

2

2

12

2

2

3

3

2

12

KELOMPOK B (UMUM) 7

Seni Budaya


13


NO

Mata Pelajaran

Semester/ Beban (JP)

8

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

1 4

9


2

2 4

3 4

4 3

5 3

2

3

3

2

JML 18 12

KELOMPOK C (PEMINATAN)

0

10

MP 1

4

4

4

5

5

22

11

MP 2

4

4

4

5

5

22

12

MP 3

4

4

4

5

5

22

13

MP 4

4

4

4

5

5

22

14

MP 5

4

4

4

5

5

22

15

MP 6

3

3

53

53


48

6 54

52

260

Keterangan (1) MP 1, MP 2, MP 3, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran peminatan utama yang terdiri atas kelompok MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa (2) MP 5, MP 6, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran lintas minat di luar peminatan utama Tabel 6. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Empat Semester NO

Mata Pelajaran

Semester/ Beban (JP) 1 2 3 4

JML

KELOMPOK A (UMUM) 1


4

4

5

5

18

2


3

3

3

3

12

3

Bahasa Indonesia

6

6

6

6

24

4

Martematika

6

6

6

6

24

5

Sejarah Indonesia

3

3

3

3

12

6

Bahasa Inggris

3

3

3

3

12

KELOMPOK B (UMUM) 7

Seni Budaya

3

3

3

3

12

8


4

4

5

5

18

9


3

3

3

3

12


MP 1

5

5

6

6

22

11

MP 2

5

5

6

6

22

12

MP 3

5

5

6

6

22

13

MP 4

5

5

6

6

22

14

MP 5

5

5

6

6

22

15

MP 6

3

3

63

63



6 67

67

260

14


Keterangan (1) MP 1, MP 2, MP 3, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran peminatan utama yang terdiri atas kelompok MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa (2) MP 5, MP 6, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran lintas minat di luar peminatan utama 2. Pola Diskontinu (On/Off) Pada pola pembelajaran diskontinu, mata pelajaran disusun dalam bentuk serial. Untuk mengakomodasi peserta didik yang cepat, maka jumlah serial maksimum adalah 4 (empat) seri. Dengan serial mata pelajaran ini, satuan pendidikan menyusun peta pembelajaran (road map) untuk enam, lima, dan empat semester secara bervariasi. Contoh struktur kurikulum dan beban belajar model empat seri tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 7. Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Diskontinu NO

Mata Pelajaran

Seri MP/ Beban (JP) 1

2

3

4

JML

KELOMPOK A (UMUM) 1


6

6

6

18

2


4

4

4

12

3

Bahasa Indonesia

6

6

6

6

24

4

Martematika

6

6

6

6

24

5

Sejarah Indonesia

4

4

4

12

6

Bahasa Inggris

4

4

4

12 12

KELOMPOK B (UMUM) 7

Seni Budaya

4

4

4

8


4

4

5

9


4

4

4

5

18 12


MP 1

6

6

6

4

22

11

MP 2

6

6

6

4

22

12

MP 3

6

6

6

4

22

13

MP 4

6

6

6

4

22

14

MP 5

6

6

6

4

22

15

MP 6

6 JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)

6 260

Keterangan (1) MP 1, MP 2, MP 3, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran peminatan utama yang terdiri atas kelompok MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa (2) MP 5, MP 6, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran lintas minat di luar peminatan utama.  2015, Dit. Pembinaan SMA

15


Selanjutnya struktur kurikulum dengan serial mata pelajaran menjadi acuan untuk merancang peta pembelajaran (roadmapp) yang disediakan sebagai pilihan oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar dan strategi belajarnya. Peserta didik dapat memilih masa studi 4, 5, atau enam semester sesuai dengan kecepatan belajaranya. Di sisi lain untuk masa studi 5 atau 6 semester diberikan variasi roadmapp yang disusun untuk mengakomodasi distribusi lebih merata terkait beban mengajar guru 24 jam pelajaran tatap muka.

C. Pengelolaan Pembelajaran SKS

diselenggarakan

melalui

pengorganisasian

pembelajaran

bervariasi

dan

pengelolaan waktu belajar yang fleksibel.Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui penyediaan unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang

berbeda

kecepatan

belajarnya.Diferensiasi

pembelajaran

yang

terjadi

bergantung paa pola kontinu dan diskontinu. Perbandingan implikasi dari pola kontinu dan diskontinu tersaji pada tabel berikut. dan diskontinu tersaji pada tabel berikut. Tabel 8. Perbandingan Imlpikasi Diferensiasi Pembelajaran Pola Kontinu dan Diskontinu No

Aspek Pembanding

Pola Kontinu

Pola Diskontinu

1.

Variasi Kecepatan

4, 5, 6 semester dan seterusnya

4, 5, 6 semester dan seterusnya

2.

Struktur Kurikulum

Bervariasi sesuai kecepatan belajar

Sama dalam bentuk serial mata pelajaran

3.

Silabus mata pelajaran

Bervariasi sesuai kecepatan belajar

Sama sesuai dengan serial mata pelajaran

4.

Bahan ajar

Tersusun atas unit-unit pembelajaran yang dikemas sesuai variasi kecepatan

Tersusun atas unit-unit pembelajaran yang dikemas sesuai serial mata pelajaran

5.

Pemilihan beban belajar

Bersifat ajeg sesuai dengan data awal kemampuan dan variasi kecepatan belajar

Bersifat dinamis sesuai dengan indeks prestasi pada akhir semester

6.

Pemilihan beban belajar tambahan Penyusunan Konversi sistem paket dan SKS untuk input data UN dan PDSS Tindak lanjut siswa yang tidak lulus mata pelajaran

Layanan individu atau kelas kecil Bervariasi sesuai kecepatan belajar

Layanan kelas kecil

Dilakukan semester pendek bervariasi

Dilakukan semester pendek sesuai seri mata pelajaran

7.

8.


Sama sesuai dengan serial mata pelajaran

16


No

Aspek Pembanding

9.

Pengkodean mata pelajaran pada sistem aplikasi penilaian Pengaturan beban mengajar guru

10.

Satuan

pendidikan

perlu

Pola Diskontinu

Pola Kontinu Bervariasi sesuai kecepatan belajar

Sama. sesuai dengan serial mata pelajaran

Stabil, semua mata pelajaran terjadwal

Dinamis, mata pelajaran tidak selalu muncul di tiap kelas paralel

melakukan

beberapa

langkah

dalam

pengelolaan

pembelajaran, antara lain: 1) Menetapkan KI-KD serial mata pelajaran bagi sistem diskontinu, dan pembagian KIKD pada sistem kontinu 2) Menyediakan pilihan peta pembelajaran atau roadmapp yang dapat dipilih oleh peserta didik 3) Menetapkan kelas atau rombongan belajar berdasarkan variasi kecepatan belajar dan/atau kesamaan pilihan roadmapp 4) Menetapkan guru mata pelajaran yang akan mengajar, pembimbing akademik, dan konselor/BK pada angkatan pertama penyelenggaraan SKS, tahun kedua, dan seterusnya. 5) Menyiapkan perangkat pembelajaran dilengkapi bahan ajar yang disusun dalam satuan unit pembelajaran 6) Menyiapkan peraturan akademik yang mengatur mekanisme pemilihan beban belajar, mekanisme penilain, pelaksanaan semester pendek, serta pengaturan pembelajaran dan penilaian lainnya.

Penyusunan KI dan KD. 1. Pembagian KI-KD pada sistem kontinu  Lama belajar 6 Semester Pembagian KI-KD untuk 6 semester mengacu pada standar isi permen no 59 tahun 2014  Lama belajar 5 semester Pembagian KI-KD untuk 5 semester diatur mandiri oleh sekolah dengan memperhatikan kompleksitas KI-KD.  Lama belajar 4 semester Pembagian KI-KD untuk 4 semester sama dengan serial mata pelajaran pada sistem diskontinu 2. Serial mata pelajaran pada sistem diskontinu Konsekuensi dari penyusunan serial mata pelajaran adalah merekostruksi KI dan KD yang semula tersusun atas tingkatan kelas X, XI, dan XII menjadi KI dan KD yang tersusun menjadi serial mata pelajaran. Penyusunan KI dan KD mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: tingkat perkembangan fisik dan mental peserta didik; hierarki  2015, Dit. Pembinaan SMA

17


kompetensi inti dan kompetensi dasar; kontinuitas dan kontinuitas materi pelajaran dan antar mata pelajaran; dan kemudahan dalam keterpakaian. Penyusunan KI dan KD serial mata pelajaran dilakukan dengan cara mengurutkan KD sesuai serial dan beban belajar (sks). Berikut ini contoh ilustrasi konversi serial mata pelajaran. Tabel 9. Contoh Konversi Serial Mata Pelajaran Mata Pelajaran

PPKn, Sejarah Indonesia, seni Budaya, atau Bhasa Inggris

Bahasa Indonesia atau Matematika

Alokasi (JP) tiap Semester X XI XII

2, 2

4, 4

2, 2

4, 4

2, 2

4, 4

Serial MP 1

4

6

2

4

6

3


3, 3

3, 3

4

4

4

4

o Seri 1 memuat KI-KD Kelas X o Seri 2 memuat KI-KD Kelas XI o Seri 3 memuat KI-KD Kelas XII

6

o Seri 1 memuat KI-KD kelas X semester 1 dan sebagian semester 2 o Seri 2 memuat KI-KD dari sebagian semester 2 kelas X dan semester 1 kelas XI o Seri 3 memuat KI-KD 6 kelas XI semester 2 dan sebagian semester 1 Kelas XII o Seri 4 memuat sebagian KI-KD kelas XII semester 1 dan KIKD semester 2 Kelas XII

5

o Seri 1 memuat KI-KD kelas X semester 1 dan sebagian semester 2 o Seri 2 memuat KI-KD dari sebagian semester 2 kelas X dan semester 1 kelas XI o Seri 3 memuat KI-KD 5 kelas XI semester 2 dan sebagian semester 1 Kelas XII o Seri 4 memuat sebagian KI-KD kelas XII semester 1 dan KIKD semester 2 Kelas XII

Agama, Pendidikan Jasmani dan Olah Raga

3, 3

Keterangan

18


Selanjutnya KI dan KD yang sudah tersusun dalam serial mata pelajaran dijadikan dokumen KTSP dan acuan dalam mengembangkan Silabus dan RPP.

Penyediaan Roadmap (Peta Jalan) Pembelajaran Langkah penyusunan roadmapp pada pola diskontinu antara lain adalah sebagai berikut. 1) Mendata potensi peserta didik yang mampu menyelesaikan masa studi 4 semester. 2) Menyusun roadmap 4 semester sebagai alternatif pertama 3) Menyusun roadmap 5 semester sebagai alternatif 2, 3, dan seterusnya yang mengakomodir peminatan MIPA dan IPS. Alternatif 2, 3, dan seterusnya untuk masa studi 5 semester diupayakan melengkapi kekosongan mata pelajaran yang ada di roadmap 4 semester. 4) Menyusun roadmap 6 semester sebagai alternatif, 4, 5, dan seterusnya dengan mengakomodir peminatan MIPA, IPS, dan/ atau bahasa. Penyusunan roadmapp 6 semester juga diupayakan untuk mengisi kekosongan mata pelajaran yang ada di roadmap lainnya. 5) Menghitung jumlah jam pelajaran pada semester ganjil dan genap dan mencermati keseimbangannya. Keseimbangan jumlah jam pelajaran tiap mata pelajaran pada semester ganjil dan genap menunjukkan jaminan bahwa tidak ada kekosongan atau kelebihan jam mata pelajaran di tiap semester. Artinya kelangsungan jumlah jam pelajaran minimal 24 jam pelajaran terjamin.

Penetapan Rombongan Belajar/Kelas Langkah penetapan rombongan belajar pada tahun pertama dilakukan pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). SMA penyelenggara SKS perlu memfasilitasi pengisian data elektronik yang memuat riwayat hasil belajar dari nilai rapor, data potensi waktu di SMP, dan data kemampuan lain yang diperlukan untuk membuat klasifikasi kecepatan belajar peserta didik. Beberapa langkah kegiatan penetapan rombongan belajar antara lain adalah sebagai berikut. 1) Mengelompokan siswa dengan variasi kecepatan belajar 4 semester, 5 semester, dan 6 semester pada peminatan MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa. Komposisi jumlah kelas/rombongan belajar umumnya lebih banyak pada kategori 5 semester. Sementara itu kategori 4 semester paling sedikit atau sulit diperoleh. Kriteria pengelompokan berdasarkan nilai di SMP/MTs. Contoh kriteria pengelompokkan berdasarakan nilai akhir (NA: gabungan NS dan NUN) adalah sebagai berikut.  2015, Dit. Pembinaan SMA

19




Nilai (NA) > 3, 50  kategori 4 semester



Nilai (NA) 3,00 s.d 3,49  kategori 5 semester



Nilai (NA) < 3,00  kategori 6 semester

2) Pada pola diskontinu, hasil pengelompokan berdasarkan kecepatan belajar dilanjutkan pengelompokan berdasarkan pilihan roadmapp. 3) Memberikan nama rombongan belajar dengan kelas A, B, C, dan seterusnya sebagai kelas mayor (utama). Kelas utama ini dapat berkembang menjadi kelas minor mulai semester dua akibat adanya peluang menambah beban mata pelajaran pada saat pengisian KRS. 4) Menetapkan ruang kelas jika menggunakan sistem belajar kelas tetap. Pada sistem belajar kelas bergerak (moving clasroom) tidak memiliki ruang kelas tertentu. Sistem moving class merupakan sistem pendukung yang mempermudah pelaksanaan SKS tetapi tidak mutlak untuk dilaksanakan.

Penetapan Pendidik Penetapan pendidik mencakup guru mata pelajaran, pembimbing akademik, dan konselor/BK

pada

tahun

pertama

sangat

berpengaruh

pada

keberhasilan

penyelenggaraan SKS. Pendidik tahun pertama menjadi perintis bagi penyelenggaran pada tahun berikutnya sehingga menjadi tumpuan keberhasilan. Kriteria penentuan guru mata pelajaran, pembimbing akademik dan konselor/BK antara lain sebagai berikut. 1) Memiliki kinerja sangat baik berdasarakan hasil supervisi akademik, penilaian kinerja guru, dan evaluasi responden peserta didik 2) Memiliki keterampilan teknis dan metodologis yang memadai 3) Responsif terhadap inovasi di bidang pendidikan, pengajaran, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Memiliki sikap baik dan bertanggungjawab.

Penyiapan Perangkat Pembelajaran Perangkat pembelajaran yang disiapkan mencakup silabus, RPP, dan bahan ajar dalam satuan unit pembelajaran.Penyusunan silabus dapat menggunakan silabus yang diadopsi dari lampiran Permendikbus Nomor 59 Tahun 2014 dengan penyesuaian berdasarakan struktur kurikulum.Pada pola diskontinu disusun berdasarkan variasi kecepatan belajar, sedangkan pada pola kontinu berdasarkan serial mata pelajaran. Penyusunan silabus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan.  2015, Dit. Pembinaan SMA

20


Penyusunan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran sesuai dengan silabus yang dikembangkan. Penyediaan unit-unit pembelajaran dilakukan oleh satuan pendidikan (sekolah) berdasarkan struktur kurikulum dan materi pokok serta Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.Satuan pendidikan mengkoordinir kegiatan penyusunan unit-unit pembelajaran dengan mempertimbang-kan hal-hal sebagai berikut. 1) Kegiatan dilakukan oleh guru mata pelajaran dibawah koordinasi wakil bidang akademik 2) Guru mata pelajaran merekap seluruh materi pokok dan alokasi waktu smata pelajaran yang tertuang dalam struktur kurikulum dan beban belajar. 3) Satu materi pokok dapat dinyatakan sebagai satu satuan unit pembelajaran yang dinyatakan dengan beban belajar yang harus ditempuh dalam tatap muka beserta tugas terstruktur dan tugas mandiri. Kemudian dilakukan rekapitulasi jumlah unit pembelajaran untuk seluruh seri dan masing-masing di tiap serial mata pelajaran. Beban belajar yang dimaksud dinyatakan dalam satuan jam pelajaran (JP). 4) Setiap unit pembelajaran dikembangkan menjadi bahan ajar atau modul

Pemilihan Beban Belajar Mekanisme pemilihan beban belajar dan mata pelajar diatur dalam peraturan akademik. Mekanisme tersebut harus mengakomodasi fleksibiltas berdasarkan variasi kebutuhan, kemampuan, dan kecepatan belajara peserta didik. Termasuk pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. Pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh setiap mata pelajaran oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Pengambilan beban belajar dapat dilakukan dengan mengisi format perencanaan pengambilan beban belajar dalam bentuk kartu rencana strudi (KRS) atau kontrak belajar. Peserta didik dapat memilih beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan pilihan yang disediakan oleh satuan pendidikan. Untuk menyediakan pilihan beban belajar, satuan pendidikan dapat merancang variasi dengan

mempertimbangkan:

perbedaan

kecepatan

belajar,

perbedaan

pilihan

peminatan, dan perbedaan pilihan lintas minat. Lebih jauh lagi, variasi pilihan disesuaikan dengan perbedaan pendidikan lanjutan. Pengambilan beban belajar sebagaimana dimaksud menggunakan kriteria sebagai berikut. a. prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya untuk pengambilan beban belajar ada semester 1; atau  2015, Dit. Pembinaan SMA

21


b. Indekas Prestasi (IP)

yang

diperoleh

pada

semester

sebelumnya

untuk

pengambilan beban belajar pada semester berikutnya. Peserta didik SMA pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil beban belajar berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut: 

IP < 2,67 dapat mengambil beban belajar paling banyak 46 jam pelajaran;



IP 2,67 –

3,33 dapat mengambil

beban belajar

paling

banyak

54

jam

pelajaran; 

IP 3,34 – 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 62 jam pelajaran; dan



IP > 3,66 dapat mengambil beban belajar paling banyak 70 jam pelajaran.

Kegiatan

tatap

muka

dalam

beban

belajar

bagi peserta didik yang memiliki

kecepatan belajar di atas rata-rata yang ditunjukkan dengan IP > 3,50 durasi setiap satu jam pelajaran dapat dilaksanakan selama 30 menit.

Kegiatan Semester Pendek Semester pendek adalah program pembelajaran perbaikan yang diperuntukan bagi peserta didik yang belum lulus sampai akhir semester. Kegiatan ini bermanfaat untuk memberi kesempatan bagi peserta didik memperbaiki nilai sampai batas minimal ketuntasan. Kegiatan semester pendek dilaksanakan hanya untuk perbaikan nilai bagi mereka yang belum mencapai kelulusan mata pelajaran sampai akhir semester. Ketentuan tentang semester pendek antara lain sebagai berikt. 1) Jadwal ditentukan oleh sekolah dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung; 2) Waktu belajar dilaksanakan pada sore hari setelah jadwal pelajaran berakhir atau pada jeda antar semester. 3) Pembelajaran semester pendek mengacu pada hasil ketuntasan kompetensi dasar mata pelajaran; 4) Jumlah kegiatan dilakukan dalam 8 pertemuan yang diakhiri dengan penilaian; 5) Guru yang mengajar di semester pendek adalah guru mata pelajaran terkait yang mendapat tugas dari kepala sekolah.


22


D. Pemberdayaan Pembimbing Akademik (PA) dan Konselor/BK Satuan

pendidikan

akademik. Guru akademik

bagi

akhir.Satuan

penyelenggara

pembimbing

SKS

wajib

akademik

menyediakan

bertanggung

jawab

guru pembimbing terhadap

aspek

peserta

didik

sejak semester pertama sampai dengan semester

pendidikan

dapat

mengganti

guru

pembimbing

akademik

sesuai

dengan kebutuhan. Pembimbing Akademik (PA) dan Bimbingan Konseling (BK) merupakan tenaga pendidik yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan SKS. PA dan BK melayani konsultasi peserta didik dalam rangka mendorong optimalisasi potensi dan prestasi belajar di sekolah. PA adalah guru yang diberi tugas untuk membimbing perkembangan prestasi akademik peserta didik sampai akhir masa studinya. PA membimbing peserta didik maksimal 20 orang dengan tugas sebagai berikut: a. Memantau dan melakukan analisis terhadap data potensi, kebutuhan, minat, dan prestasi yang diperoleh dari Konselor/BK, serta memberikan rekomendasi konstruktif selama mengikuti pendidikan di sekolah agar potensi akademik peserta didik berkembang secara maksimal; b. Membimbing siswa pada saat pengisian kartu rencana studi (KRS), pemilihan jurusan,

pembagian

laporan

capaian

kompetensi

(LCK),

dan/

atau

melaksanakan konsultasi akademik; c. Melakukan pendampingan secara intensif sehingga siswa dapat menyelesaikan masa studinya sesuai atau lebih cepat dari identifikasi awal yang telah dilakukan. d. Mengelola hasil penilaian akhlak mulia dan kepribadian berdasarkan hasil penilaian dari guru mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan dan masukan guru mata pelajaran lainnya; e. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orangtua, Konselor/BK, dan guru mata pelajaran. Konselor/BK adalah pendidik profesional yang bertugas memberikan pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan formal; Konselor/BK memberikan bimbingan dan konsultasi pada peserta didik (konseli) agar mampu mengembangkan potensi dan mandiri dalam mengambil keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Dalam pelaksanaan SKS, Konselor/BK membimbing siswa dengan jumlah minimal 150 orang selama masa studi dengan tugas sebagai berikut:


23


a. Memantau, menghimpun dan mendokumentasi data,

serta melakukan analisis

potensi, kebutuhan, minat, dan prestasi peserta didik; b. Memantau, mendeteksi, dan memberikan rekomendasi konstruktif agar peserta didik mampu mencapai tugas perkembangannya melalui kegiatan pengembangan diri di sekolah termasuk peserta didik yang membutuhkan layanan khusus; c. Memberikan bimbingan siswa pada saat kegiatan layanan dan kosultasi kelompok sesuai jadwal layanan, serta layanan individu sesuai dengan kebutuhan peserta didik; dan d. Melakukan pendampingan secara intensif sehingga siswa dapat menyelesaikan masa studinya sesuai atau lebih cepat dari identifikasi awal yang telah dilakukan. e. Melaporkan hasil penilaian kegiatan pengembangan diri tiap semester; f. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, PA, dan guru mata pelajaran.

E. Penilaian Hasil Belajar Secara umum penilaian mengacu pada standar penilaian Kurikulum 2013, yaitu dilakukan dalam bentuk penilaian autentik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.Penilaian dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Penilaian sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antarteman dan jurnal. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan melalui tes (tertulis dan/atau tes lisan), penugasan, dan pengamatan saat diskusi/presentasi.Sedangkan penilaian keterampilan dilakukan melalui pengamatan kinerja praktik, penilaian proyek, penilaian produk, menulis, dan penilaian portofolio. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester. Peserta didik dinyatakan lulus apabila: 1.

Menyelesaikan beban belajar minimal 260 JP mencakup minimal 144 JP pada mata pelajaran kelompok A dan B (Umum) dan minimal 116 JP sks pada mata pelajaran kelompok C (Peminatan), serta memperoleh IPK minimal 2,66;

2.

Memperoleh nilai baik pada penilaian sikap; dan

3.

Lulus ujian sekolah (US).

Laporan hasil belajar mengacu pada permendikbud 104 tahun 2014 dan dilengkapi dengan indeks prestasi (IP).IP merupakan gabungan hasil penilaian kompetensi KD dari KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (Keterampilan) dari seluruh mata pelajaran yang diikuti tiap semester.  2015, Dit. Pembinaan SMA

24


Indeks prestasi menggunakan skala maksimal 4 dengan rumus perhitungan adalah sebagai berikut.

IP 

( N i xBi ) Bi

IP = Indeks Prestasi Ni = rata-rata nilai pengetahuan dan keterampilan tiap mata pelajaran Bi = Beban belajar tiap mata pelajaran (sks)

Contoh penghitungan indeks prestasi tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 9. Contoh Penghitungan Indeks Prestasi

NO

Mata Pelajaran

KELOMPOK A (UMUM) Pendidikan Agama dan 1 Budi Pekerti Pendiikan Pancasila 2 dan Kewarganegaraan 3 Bahasa Indonesia 4 Martematika 5 Sejarah Indonesia 6 Bahasa Inggris KELOMPOK B (UMUM) 7 Seni Budaya Pendidikan Jasmani 8 Olahraga dan Kesehatan Prakarya dan 9 Kewirausahaan KELOMPOK C (PEMINATAN) 10 MP 1 11 MP 2 12 MP 3 13 MP 4 14 MP 5 15 MP 6 JUMLAH BEBAN BELAJAR (JP)

Beban Pengetahuan Keterampilan Rerata (B) (N) Huruf Angka Huruf Angka 3

B

3.17

3

B+

3.34

5 5 3 3

B AB+ A

2

3.42

3.30

9.89

B+

3.27

3.31

9.92

2.89 3.56 3.35 3.92

B B+ B B+

2.98 3.33 3.17 3.34

2.94 3.45 3.26 3.63

14.68 17.23 9.78 10.89

B-

2.72

B

2.96

2.84

5.68

4

B

3.02

B+

3.35

3.19

12.74

2

B

3.12

A

3.92

3.52

7.04

4 4 4 4 4 3

AAAB B B+

3.56 3.81 3.77 3.13 3.11 3.22

AB+ A B BB

3.56 3.35 3.92 3.14 2.72 3.02

3.56 3.58 3.85 3.14 2.92 3.12

14.24 14.32 15.38 12.54 11.66 9.36

53

INDEKS PRESTASI SEMESTER :  2015, Dit. Pembinaan SMA

B+

BxN

175.33 =3.31 25


F. Pengawasan dan Evaluasi Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan SKS di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan dilakukan mulai dari persiapan, pelaksanaan tahun pertama, hingga tahun ke tiga. Pemerintah

daerah

melalui

dinas

pendidikan

menjamin

keterlaksanaan

penyelenggaraan SKS di SMA dengan mengeluarkan ijin penyelenggaraan. Ijin penyelenggaraan dikeluarkan setelah pengawas sekolah dan dinas pendidikan melakukan verifikasi persiapan dan pelaksanaan. Evaluasi dilakukan secara meyeluruh baik sekolah sebagai institusi maupun guru sebagai individu pelaksana program. Secara institusional, SMA pelaksana SKS dapat melakukan evaluasi diri dengan instrumen tertentu dalam pengawasan Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Provinsi. Secara individual, guru mata pelajaran yang mengajar di tahun pertama pelaksanaan SKS dapat melaksanakan evaluasi keterlaksanaan dan evaluasi hasil menggunakan instrumen evaluasi yang dikembangkan seperti contoh instrumen pada lampiran. Hasil evaluasi berguna untuk memotret keberhasilan atau kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan

untuk

dijadikan

pertimbangan

melakukan

perbaikan

dan

penyempurnaan.Informasi tersebut bermanfaat bagi sekolah penyelenggara dalam menyempurnakan program yang dilakukan pada periode berikutnya. Secara

institusional

sekolah

melaksanakan

evaluasi

keterlaksanaan

dan

hasil

penyelenggaraan SKS menggunakan instrumen yang dikembangkan dengan bimbingan dan pengawasan dinas pendidikan. Hasil evaluasi ini bermanfaat untuk penyempurnaan dan memperoleh dukungan dari pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Evaluasi Keterlaksanaan Evaluasi pelaksanaan SKS meliputi evaluasi kinerja satuan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester, meliputi: tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan; pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler; hasil belajar peserta didik; hasil evaluasi dilaporkan kepada pihakpihak yang berkepentingan. Evaluasi terhadap kurikulum meliputi: a. Struktur beban belajar dan struktur kurikulum setiap program, b. Serial mata pelajaran, c. Susunan KI dan KD sesuai dengan serial mata pelajaran, d. Peraturan akademik,  2015, Dit. Pembinaan SMA

26


e. Mekanisme pemilihan beban belajar, f. Mekanisme penjurusan, g. Menentukan pembimbing akademik, h. Melaksanakan penilaian hasil belajar untuk menentukan Indeks Prestasi. Evaluasi terhadap pengelola dilakukan setahun sekali, mencakup:

a. tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, dan tujuan; b. tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan pendidikan; c. tingkat efisiensi dan produktivitas satuan pendidikan; d. tingkat daya saing satuan pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.

Evaluasi Hasil Evaluasi hasil dilakukan melalui analisis hasil belajar peserta didik dalam bentuk hasil tiap mata pelajaran dan perubahan perilaku.Setiap mata pelajaran memilki data hasil belajar pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.Evaluasi dilakukan setiap semester hingga hasil akhir Ujian Sekolah, UN, dan kelanjutan peserta didik di perguruan tinggi. Evaluasi terhadap prilaku dilakukan melalui survey dan pengamatan pada aspek kemandirian, motivasi, dan kepuasan terhadap layanan pembelajaran dan penilaian. Hasil evaluasi menjadi data pendukung bagi penguatan mutu pendidikan melalui pelaksanaan SKS.


27


BAB IV PENUTUP Pelaksanaan Kurikulum 2013 memerlukan panduan, model, ataupun contoh-contoh yang dapat mengotimalkan dan memaksimalkan kualitas pelaksanaan kurikulum tersebut. Salah satu pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah istem Kredit Semester (SKS). Sistem Kredit Semester yang disingkat SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar

dan mata

pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan/kecepatan belajar. Pola penyelenggaraan SKS secara kontinu atau secara diskontinu merupakan variasi yang dapat dipilih sekolah dan guru dalam menyelenggaran sistem terbut. Oleh karena itu, penyelenggaraan SKS di SMA bukan sesuatu yang niscaya, melainkan sesuatu yang bersifat inovatif dan membawa warna berbeda dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Model penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) yang disusun oleh Direktorat SMA diharapkan dapat memandu satuan pendidikan ataupun guru dalam menyelenggarakan SKS dengan lebih baik, walaupun dalam kenyataannya pelaksanaan SKS di setiap satuan pendidikan sangat bervariasi disesuaikan dengan kondisi di setiap satuan pendidikan. Penyusun menyadari bahwa naskah ini belum sempurna. Untuk itu, kritik dan saran demi peningkatan dan perbaikan naskah model ini sangat diharapkan.


28


DAFTAR PUSTAKA Anthono J. Nitco, (1996). Educational Assessment of Students.Ohio: Prentice Hall. Harrow, A. J. (1972). A taxonomy of the psychomotor domain: A guided for developing behavioral objective. New York: David Mc Key Company. James A, Athanasou (2002). A Teacher’s Guide to Assessment. Sydney: Social Science Press. Mardapi, Dj. danGhofur, A, (2004).Pedoman Umum Pengembangan Penilaian; Kurikulum Berbasis Kompetensi SMA. Jakarta: DirektoratPendidikanMenengahUmum. Mehrens, W.A, and Lehmann, I.J, (1991). Measurement and Evaluation in Education and Psychology. Fort Woth: Holt, Rinehart and Winston, Inc. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013Tentang StandarPenilaian Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan SKS pada Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Ekstra kurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan pada Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentangPenilian oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Penyelenggaran US/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional


29


Popham,W.J., (1999). ClassroonAsessment: What teachers need to know.Mass: AllynBacon. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Fokus Media. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen, Jakarta: Fokus Media. Wirawan, Sarlito (2001), Faktor-Faktor Makro yang Menyebabkan Anak Malas Belajar, Artikel dalam website pribadi www.sarlito_wirawan.com. Rencana Strategis kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014


30


Lampiran 1. Contoh Roadmap Pembelajaran Pada Pola Diskontinu NO

MATA PELAJARAN/ KELAS

Beban (JP) 1

2

3

A-B 4

1

2

3

C-D 4

5

6

1

2

3

E-F 4

5

6

1

2

3

G-H 4

5

6

1

2

3

I 4

5

6

6

6

4

4

6

6

6

6

6

6

1

Jumlah

2

3

4

Ga

Ge

6

6

54

36

4

4

4

28

32

6

6

6

6

72

48

6

6

6

6

72

48

4

4

4

24

36

4

4

4

32

28

4

4

4

28

32

KELOMPOK A 1


6

6

6

6

6

6

2

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

4

4

4

4

4

4

3

Bahasa Indonesia

6

6

6

6

4

Matematika

6

6

6

6

5

Sejarah Indonesia

4

4

4

6

Bahasa Ingris

4

4

4

6

6

6

6

6

6

4 4

4

4

4

6

6

4

4

6

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

6

4

6

4

4

6

4

6

4

6

6

6

6

6

6

6

4

4

4

4

6 4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

KELOMPOK B 7

Seni Budaya

4

4

4

8


4

4

4

9

Penjas Orkes

4

4

4

6

4 4

4 4

4

4

4

4

6

4

6

6

6

4

6 6

4

4

4

4

4

6

4

4 4

4

4

4

4

6

4

6

6

6

4

6

6

4

4

4

28

32

4

4

6

4

4

4

6

42

48

6

6

4

6

6

6

4

60

50

6

6

6

4

6

6

6

4

54

56

6

6

4

6

6

6

4

54

40

6

6

6

6

6

4

62

48

6

6

6

4

56

38

30

32

KELOMPOK C (Peminatan) 10

MP 1

6

6

6

4

11

MP 2

6

6

6

4

6

6

6

4

12

MP 3

6

6

6

4

6

6

6

4

6

13

MP 4

6

6

6

4

6

6

4

6

14

MP 5

6

6

6

4

6

6

15

MP 6

6

JUMLAH


6 6

4

6

6

6

6

6

6

6

4

6

4

6

6

6

46

46

6

4

50

260

52

16

48

48

50

48

260

44

4

22

6

6

6

6

4

6

6

6

4

6

6

6

4

6

6

50

46

44

26

48

48

6 50

6

6

4

6 260

4

40

54

260

31

6

4

6

46

46

260

6

4

6

48

24

66

66

68

260

60


Lampiran 2 Contoh Kartu Rencana Studi (KRS) KARTU RENCANA STUDI Nama Siswa : ............................. Semester

: ....................

NIS

: ....................

: ............................. Pilihan/Alt

Pembimbing Akademik: ............................................................. Mata Pelajaran dan Beban Belajar: No

Beban Belajar (JP)

Mata Pelajaran

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. No. Mata Pelajaran Tambahan (pilihan)* 1. 2. 3. JUMLAH *) Dipilih dari mata pelajaran di semester atau seri berikutnya Jakarta, 20 Desember 2015 Mengetahui

Siswa

Pembimbing Akademik

.....................................


...................................

32



33

KATA PENGANTAR. Jakarta, 00Juni 2015 Direktur Pembinaan SMA, Harris Iskandar, Ph.D NIP Model Penyelenggaraan SKS

Recommend Documents