KATA PENGANTAR Dengan Mengucapkan Syukur Alhamdulilah kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas RahmatNya sehingga telah terselesaikan pembuatan Dokumen Rencana Kerja Pembanguanan Desa ( RKP Desa ) Cermee Tahun 2016. RKP Desa adalah Rencana kerja pemerintahDesa yang dibuat untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RKPDes, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif yang bersifat di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya untuk menetapkan APB Desa tahun anggaran bersangkutan Ucapan terima kasih kami sampaikan pada pihak-pihak yang telah membantu proses terselesaikan RKP Desa ini, diantaranya : Pemerintahan Kabupaten Bondowoso, Kepala Bappeda Kabupaten Bondowoso, Camat, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan Seluruh Masyarakat desa Cermee. Tentu saja demi kesempurnaan RKP Desa ini, kami akan menerima masukan dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat untuk masyarakat Desa Cermee.
Ditetapkan di Cermee pada tanggal 5 Februari 2016 KEPALA DESA CERMEE
SUTRISNO
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................. Daftar Isi ......................................................................................................... Peraturan Desa ................................................................................................. Rencana Kerja Pemerintah Desa Cermee ........................................................... BAB I 1.1
PENDAHULUAN Latar Belakang 1
1.2 1.3 1.4
BAB IV
Landasan Hukum Penyusunan Maksud dan Tujuan Penyusunan Sistematika Penulisan PROFIL DESA Visi dan Misi Pembagian Wilayah Desa Luas Wilayah Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kondisi dan Sumber Daya Desa Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Sumber Daya Pembangunan Sumberdaya Sosial Budaya PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA Permasalahan berdasarkan Kondisi Desa Permasalahan berdasarkan Kalender Musim Permasalahan berdasarkan Kelembagaan Permasalahan pembangunan lainnya EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
BAB V BAB VI BAB VII
TAHUN LALU Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat RANCANGAN PAGU INDIKATIF DESA RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA PENUTUP
BAB II 2.1 2.2 a. b. c. d. 2.3 2.4 a. b. c. d. BAB III 3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4
lampiran
1 2 3
Daftar usulan RKP Desa Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, karena karakteristik Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa diwajibkan untuk menyusun RPJM Desa sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa sebagai dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKP Desa. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa disyaratkan bahwa RKP Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Berpijak dari hal-hal tersebut, maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan di tingkat desa yang melibatkan partisipasi langsung warga masyarakat. RKP Desa Cermee Tahun2015yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Cermee adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan desa, memuat visi, misi, arah kegiatan pembangunan, didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata desa, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa. RKP Desa Cermee sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan pembangunan desa, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Cermeeatau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan. RKP Desa Cermee sebagai penjabaran visi dan misi desa, juga memuat kerangka ekonomi desa, arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan disertai indikasi program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam RKP Desa dan disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif.
3
Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Cermee dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala Desa Cermeedalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Desa Cermeemaupun kepada masyarakat umum.
1.2
Landasan Hukum Penyusunan a.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentuKan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
b.
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
c. d. e.
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
f.
Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
g.
Undangan ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
h.
Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
i. j. k.
Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
l.
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
m.
Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4
n.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
o.
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
p.
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
q.
Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
r.
Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
s.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
t.
Kewenangan Lokal Berskala Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
u.
21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara
v.
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
w.
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman
x.
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan
y.
Permusyawaratan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
z.
Keuangan dan Aset Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; aa. PeraturanDaerahKabupatenBondowosoNomor
1
Tahun
2016
tentangAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahTahunAnggaran 2016; bb. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; cc. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa; dd. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; ee. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso; 5
ff.
PeraturanBupatiBondowosoNomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016; gg. PeraturanBupatiBondowosoNomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Dana Desa Tahun Anggaran 2016; hh. Peraturan Desa Cermee Nomor 2 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata ii.
Kerja Pemerintah Desa Cermee Kecamatan Cermee; Peraturan Desa Cermee Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka
jj.
Menengah Desa; Peraturan Desa Cermee Nomor 1 tahun 2016 tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa Cermee tahun anggaran 2016 (Lembaran Desa Cermee Tahun 2016 nomor 1).
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan RKP Desa CermeeTahun 2016disusun dengan maksud menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa Cermee, BPD, LPMD, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari APB Desa Cermee unit anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Cermee. Berdasarkan pertimbangan tersebut, RKP Desa Cermee tahun 2016 disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur Pemerintah Desa Cermee, BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB Desa Cermeedan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya. 2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang di dalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran Pembangunan Tahunan Desa. 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa. 4. Memudahkan
seluruh
jajaran
Pemerintah
Desa,
BPD,
lembaga-lembaga
kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 5. Memudahkan
jajaran
kemasyarakatan,
aparatur
seluruh elemen
Pemerintah masyarakat 6
Desa, desa
BPD, dan
lembaga-lembaga
semua
pihak
yang
berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.
1.4
Sistematika Penulisan
Sistematika Rkp Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa BAB I
BAB IV
PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Penyusunan Maksud dan Tujuan Penyusunan Sistematika Penulisan PROFIL DESA Visi dan Misi Pembagian Wilayah Desa Luas Wilayah Jumlah Dusun Jumlah RW Jumlah RT Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kondisi dan Sumber Daya Desa Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Sumber Daya Pembangunan Sumberdaya Sosial Budaya PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA Permasalahan berdasarkan Kondisi Desa Permasalahan berdasarkan Kalender Musim Permasalahan berdasarkan Kelembagaan Permasalahan pembangunan lainnya EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
BAB V BAB VI
TAHUN LALU Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat RANCANGAN PAGU INDIKATIF DESA RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP
BAB VII
DESA PENUTUP
1.1 1.2 1.3 1.4 BAB II 2.1 2.2 a. b. c. d. 2.3 2.4 a. b. c. d. BAB III 3.1 3.2 3.3 3.4
4.1 4.2 4.3 4.4
Lampiran
1 2
Daftar usulan RKP Desa Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP
3
Desa Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa
7
BAB II PROFIL DESA
2.1
Visi dan Misi a. Visi Visi Desa Cermee disusun berdasarkan diskusi dan kesepakatan dengan segenap warga Cermee atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai representasi dari warga masyarakat Cermee. Visi Desa Cermee disusun berdasarkan tugas dan kewenangan yang di emban dan didasarkan protensi, permasalahan maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.
Visi Desa Cermee adalah:
Masyarakat beriman,bermartabat,Sejahtera,Adil dan Makmur Melalui Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
b.
Misi Misi Desa Cermee merupakan usaha dan landasan dasar untuk mencapai Visi Desa Cermee. Misi merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Cermee. Dalam meraih Visi Desa Cermee seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Misi Desa Cermee sebagai berikut
MISI DESA CERMEE 1.
Meningkatkan Kegiatan – Kegiatan Keagamaan.
2.
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi dan Hidup.
3.
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan 8
Lingkungan
2.2
4.
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pembagian wilayah desa a. Luas Wilayah
: 838,88 ha
b. Jumlah Dusun
: 9 Dusun
c. Jumlah RW
: 16 RW
d. Jumlah RT 2.3
: 37 RT
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa . Perangkat desa terdiri dari Umum, Sekretariat Desa yang dibantu oleh staf sekretariat dan pelaksana kewilayahan. a.
Kepala Desa
: 1 orang
b.
Perangkat Desa terdiri dari
:
1.
Sekretaris
: 1 orang
2.
Bidang Urusan
3.
Pelaksana Teknis / Kepala Seksi
4.
Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun : 9 orang
: 3 orang
9
: 3 orang
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cermee
KEPALA DESA
SEKSI PEMERINTAHAN
BPD
SEKRETARIS
URUSAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
URUSAN KEUANGAN
URUSAN UMUM
KEPALA DUSUN GEBANG
KEPALA DUSUN CERMEAN
KEPALA DUSUN SIMPANG TIGA
KEPALA DUSUN MOJOPAHIT
KEPALA DUSUN MADYA
KEPALA DUSUN KRAJAN
KEPALA DUSUN KOTA
KEPALA DUSUN KAMPUNG BARU
KEPALA DUSUN BARAT SAWAH
Sumber : Peraturan Desa Cermee Nomor 3 Tahun 2015 10
Secara umum pelayanan pemerintah Desa Cermee kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Desa Cermee yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja di kantor maupun di luar jam kerja di rumah kepala desa, sekretaris desa atau perangkat desa lainnya.
2.4
Kondisi dan Sumber Daya Desa a. Sumber Daya Alam 1.
Budidaya pertanian sawah seluas 464 ha dengan sumber air yang cukup
2.
Sumber mata air yang berdampak terbentuknya sungai sepanjang 2 km DAFTAR SUMBER DAYA ALAM
No 1. 2. 3. 4.
Uraian Sumber Daya Alam Sawah irigasi teknis Sawah irigasi ½ teknis Pasir Sungai
Volume 308 Ha 156 Ha 900 m3 + 3 km
b. Sumber Daya Manusia 1.
Jumlah tenaga kerja 3.628 orang dari jumlah penduduk sebanyak 5.953 orang dengan tingkat pendidikan minimal tamat SD/sederajad sampai tamat S2 sebanyak 2.953 orang
2.
Potensi keahlian yang bervariasi
3.
Sifat gotong-royong yang masih terpelihara cukup baik
DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA 11
No
Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)
1.
Penduduk dan keluarga
2.
2.928 Orang
b. Jumlah perempuan
3.025 Orang
c. Jumlah Kepala Keluarga
2.323 KK
Sumber penghasilan utama penduduk a. Petani
459 Orang
b. Buruh tani
904 Orang 99 Orang
d. Pengrajin industri rumah tangga
2 Orang
e. Pedagang
31 Orang
f. Peternak
4 Orang
Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang pendidikan a. Tamat SD / sederajat
4.
Satuan
a. Jumlah laki – laki
c. Pegawai Negeri Sipil
3.
Jumlah
1.709 Orang
b. Tamat SMP / sederajat
439 Orang
c. Tamat SMA / sederajat d. Tamat D1 / sederajat
419 Orang 4 Orang
e. Tamat D2 / sederajat
7 Orang
f. Tamat D3 / sederajat
9 Orang
g. Tamat S1 / sederajat
136 Orang
h. Tamat S2 / sederajat
6 Orang
Tenaga kerja a. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang bekerja b. Penduduk usia 18 – 56 tahun yang belum / tidak
3.307 Orang 277 Orang
bekerja c. Sumber Daya Pembangunan 1)
Kondisi jalan pemukiman; a. Panjang jalan makadam yang ada di desa Cermee dan sampai hari ini belum ditingkatkan kualitas jalan sepanjang:
P : 500 m x 3 m
b. Panjang jalan tanah yang belum diaspal sepanjang :
2.800 m x 3 m
c. Panjang jalan semen/beton dan sampai hari ini rusak sepanjang:
P : 300 m x 2 m
d. Panjang jalan aspal dan sampai hari ini kondisi jalan rusak sepanjang : 2)
4.700 m x 3 m Kondisi jalan Desa antar permukiman ke wilayah
pertanianbelum pernah dibangun 12
3)
Kondisi listrik di Dusun Kampung Baru RT 26 belum tersambung karena tidak ada tiang penyambung dari tiang utama kepedukuhan.
4)
Kondisi infrastruktur Desa lainnya yang perlu dibangun : a. bendungan b. Jembatan c. Saluran irigasi tersier d. Plengsengan e. MCK f. Pengadaan air bersih (bor) g. Rehab rumah tidak layak huni h. Dan lain - lain DAFTAR SUMBER PEMBANGUNAN
No
Uraian Sumber Daya Pembangunan
Jumlah
Satuan
1.
Aset prasarana umum 14
Buah
c. Masjid
7
Buah
d. Mushollah
72
Buah
a. Gedung Paud
3
Unit
b. Gedung Tk
3
Unit
c. Gedung SD
6
Unit
d. Taman Pendidikan Al quran
3
a. Jembatan b. Jalan
2
3
4
Aset prasarana pendidikan
Aset prasarana kesehatan a. Puskesmas Pembantu
1
Unit
b. Apotik
1
Unit
c. Posyandu
10
Pos
d. Toko obat
8
Toko
e. Dokter praktek
1
Orang
f. Rumah bersalin
3
Unit
1
Unit
Aset prasarana ekonomi a. Pasar desa
5
Kelompok Usaha Ekonomi produktif Jumlah kelompok usaha Jumlah kelompok usaha yang sehat UMKM 13
6
Aset berupa modal a. Kopwan
1
Lembaga
1
Lembaga
7 a. Aset berupa kelembagaan a. HIPPA b. Poktan c. Gapoktan d. Ormas e. Kelompok PNPM - Mp
14
d. Sumber Daya Sosial Budaya FORMAT SUMBER DAYA SOSIAL No
Uraian Sumber Daya Sosial Budaya
Jumlah
Satuan
1.
Hadrah
5
Kelompok
15
BAB III PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
3.1
Masalah Berdasarkan Kondisi Desa 1. Tata Ruang Desa belum ada 2. Pengelolaan Informasi Desa belum tertib 3. Sarana dan Prasarana Kantor Desa belum seluruhnya baik 4. Kondisi jalan pemukiman yang diaspal sudah banyak yang rusak ( ... km) 5. Kondisi jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian masih berupa tanah(... km) 6. Kondisi listrik di Desa masih belum sepenuhnya terealisasi (Dusun Kampung Baru rt 26) 7. Kondisi ketersediaan air bersih untuk beberapa Dusun belum mencukupi (Dusun cermean, gebang, barat sawah) 8. Kondisi sanitasi lingkungan belum maksimal, masih belum ada yang pakai jamban (Dusun cermean, gebang, simpang tiga, barat sawah) 9. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu belum maksimal 10. Peternakan sapi cukup banyak tapi dengan sistem gaduh
3.2
Masalah Berdasar dari Kalender Musim 1. Musim Kemarau : a. Di beberapa Dusun kekurangan air bersih b. Produksi pertanian masih belum optimal, apabila musim kemarau kebanyakan petani gagal panen c. Sumber mata air berkurang 2. Musim Hujan :
3.3
a.
Beberapa titik rendah tergenang air
b.
Terjadi banjir
c.
Pada musim hujan rentan terkena penyakit
d.
Tanaman pertanian rentan penyakit (hama tanaman)
e.
Harga jual dan rendemen hasil pertanian rendah
Masalah Berdasar dari Kelembagaan 16
1. Kedisiplinan dan keterampilan Perangkat Desa Cermee sampai saat ini masih kurang optimal, sehingga mengakibatkan belum maksimalnya penyelenggaraan Pemerintah Desa. 2. Minimnya pengetahuan sebagian Perangkat Desa di bidang teknologi sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kinerja penyelenggara Pemerintahan Desa. 3. Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintahan Belum Layak Sarana dan prasarana yang ada di Desa Cermee belum memenuhi standart kelayakan sebagai sebuah institusi Pemerintah Desa sehingga perlu revitalisasi, rehab dan pemeliharaan. 4. Anggaran Penunjang Penyelenggaraan Desa selama ini belum memadai sehingga perlu penambahan anggaran penunjang agar Pemerintahan Desa dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. 5. Secara hukum penetapan dan penegasan batas desa belum dilakukan melalui mekanisme dan prosedur hukum, sehingga sampai saat ini belum diterbitkannya peraturan desa tentang penetapan dan penegasan batas desa. 6. Kurangnya konsultasi BPD kepada Pemerintah Kabupaten sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kinerja BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 7. Partisipasi masyarakat / ibu – ibu rendah dalam mendukung program PKK sehingga kegiatan yang dilaksanakan PKK kurang optimal. 4
Masalah Berdasar dari Pembangunan Lain 1.
Penduduk Miskin masih cukup banyak
2.
Kerukunan umat beragama masih terus dibina
3.
Sarana dan prasarana olah raga belum dimiliki (lapangan olahraga).
17
BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU
4.1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Administrasi tentang Penyusunan dan
o
pembuatan peraturan desa, APBdesa dan RAB dan peraturan Desa lainnya semakin baik, namun pelatihan / bimtek / sosialisassi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Koordinasi dan hubungan kerja antar
o
lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga – lembaga lainnya semakin harmonis, tetapi komunikasi dan koordinasi perlu ditingkatkan. Kualitas perangkat desa sebagian
o
sudah meningkat, tetapi sebagian lainnya perlu ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya. Penghasilan tetap aparatur pemerintah
o
Desa (PTAPD) sudah memenuhi standart upah minimum kabupaten. Sarana
o
Penunjang
Pemerintahan
tercukupi, namun belum mencapai tataran ideal. Anggaran
o
Penunjang
Penyelenggaraan Desa cukup memadai, namun belum bisa mengcover semua kegiatan pemerintahan desa. Tata Ruang dan tata wilayah Desa
o
belum ada, maka perlu dibuat RT RW Desa. Pengelolaan Informasi Desa belum
o
tertib, maka perlu peningkatan informasi berbasis teknologi Pengelolaan
o
Aset
Desa
belum
teradministrasi dengan baik, maka perlu pelatihan tertib administrasi asset desa 4.2
Bidang Pembangunan Desa : o
Pembangunan jalan lingkungan sebagian sudah terealisasi, namun pembangunan jalan lingkungan perlu dilanjutkan karena masih banyak jalan
o
lingkungan yang rusak. Kondisi jalan desa dan jalan infrastruktur usaha tani (JITUT) banyak yang
o
rusak, sehingga perlu pembangunan atau pemeliharaan jalan tersebut. Kondisi jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian masih berupa
o
tanah Perencanaan
program sektoral maupun kewilayahan sudah mulai
membaikasi dan , tetapi perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang 18
o
intensif dan integral. Belum teratasinya pengangguran / penyerapan tenaga kerja Yang cukup tinggi, maka perlu diciptakan lapangan kerja melalui optimalisasi peran
o o
Bumdes, UKM dan usaha – usaha lainnya. Kondisi listrik di Desa masih belum sepenuhnya terealisasi Tingkat pertumbuhan ekonomi rendah dan pendapatan perkapita rendah karena disebabkan oleh ekonomi makro, oleh sebab itu perlu ditingkatkan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif sehingga dapat menciptakan usaha ekonomi baru.
o
Sarana Prasarana Kesehatan belum memadai, maka perlu dibangun sarana kesehatan yang sesuai standarisasi konstruksi kesehatan Kondisi ketersediaan air bersihdi
o
beberapa Dusun belum mencukupisehingga perlu pengadaan air bersih (bor) Kondisi sanitasi lingkungan belum
o
maksimal, masih ada beberapa Dusun tidak memakai jamban Pelayanan kesehatan sudah mendekati
o
indikator kelayakan, namun perlu peningkatan pelayanan prima. SDM petani dan sarana kurang
o memadai, mengakibatkan
produksi kurang optimal, sehingga perlu
diadakan pengadaan alat – alat mekanisasi pertanian sekaligus perlu diadakan pelatihan / sosialisasi dibidang pertanian. 4.3
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : o
Penduduk Miskin masih cukup banyak maka perlu diciptakan usaha – usaha baru
o
Pembinaan keagamaan sudah dilakukan, namun kegiatan – kegiatan tersebut perlu dilanjutkanuntuk keutuhan NKRI dan terwujudnya kehidupan Bhinneka Tunggal Ika
o
Sarana dan prasarana olah raga sepakbola belum dimiliki (lapangan sepakbola) sehingga perlu dibangun sarana dan prasarana olahraga.
o
pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat belum dilaksanakan, dan untuk kelestarian budaya maka perlu diadakan program pembinaan dan pelatihan kesenian dan sosial budaya.
4.4
Bidang Pemberdayaan Masyarakat : o
Tingkat partisipasi pembangunan dan Gotong Royong cukup baik, namun perlu ditingkatkan
o
Kelompok petani, Perempuan , ekonomi kreatif masih kurang berjalan baik 19
maka perlu diberdayakan melalui kegiatan – kegiatan pelatihan dan pembinaan.
20
21
22
BAB VII PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan
sampai
pada
monitoring
evaluasi
akan
lebih
menjamin
keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidak percayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Amin
Ditetapkan di Cermee pada tanggal 5 Februari 2016 KEPALA DESA CERMEE
SUTRISNO
23
