Judul Artikel : “ PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA ” Oleh : Syafrin Kadir (Nim: 921 409 184, Jurusan Ekonomi, Prodi: S1 Akuntansi Non Reguler, Fakultas: Ekonomi dan Bisnis, UNG) Anggota: Imran R. Hambali, S.Pd. S.E. M.SA Zulkifli Bokiu, S.E. Ak. M.Si
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa realisasi pajak daerah, relaisasi retribusi daerah, realisasi Lain-lain PAD yang sah dan realisasi belanja daerah yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang diperoleh melalui laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2008 s/d 2012. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara baik secara simultan dan parsial. Koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh Komponen PAD yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan Lainlain PAD yang sah terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebesar 98.1%.
Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD dan Belanja Daerah
Isi Artikel :
Latar Belakang Refomasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara di Republik Indonesia tercinta. Salah satu dari sekian banyak reformasi yang menbawa kepada suatu perubahan adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang lebih dikenal dengan “Otonomi Daerah”. Walaupun istilah otonomi daerah bukanlah hal yang baru karena sudah ada seiring dengan Undang-Undang Dasar 1945. Otonomi daerah saaat ini dikaitkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, yang sekarang telah diperbarui dengan Undangundang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, dalam hal memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal, tidak lagi terkosentrasi dipusat. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghadirkan kekhawatiran munculnya desentralisasi masalah dan desentralisasi kemiskinan. Artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Kewajiban pemerintah pusat dalam Negara kesatuan ini yakni menjamin sumber keuangan untuk membiayai otonomi tersebut. Maka dari itu pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan daerah. Perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode berikut: pertama, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase tertentu bagi daerah otonom dari jenis penerimaan pusat. Dan metode kedua, perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara pembagian kewenangan mencari sumber pendapatan antar pusat dan daerah otonom. Otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Bastian (2006:2) menyatakan bahwa otonomi derah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan,
prioritas dan potensi daerah tersebut. Otonomi daerah menurut pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, bentuk pelayanan tersebut yakni secara transparan dan akuntabel. Dalam konsep otonomi daerah diperlukan: 1. Pemberdayaan masyarakat 2. Demokratisasi dalam arti pemberian tanggung jawab kepada seluruh masyarakat 3. Peluang untuk mempercepat perolehan kesejahteraan masyarakat secara merata 4. Peningkatan mutu layanan birokrasi 5. Peningkatan mutu pengawasan melalui legislatif.
Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD yang merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan di suatu daerah. Berikut disajikan dalam tabel 1 Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara selama enam tahun periode tahun 2007-2012.
Tabel 1Belanja daerah (BD) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2007-2012 TAHUN
ANGGARAN
REALISASI
2007
37.235.385.096,00
29.369.514.972,00
2008
154.209.047.071,00
135.785.928.736,00
2009
314.666.292.386,00
288.449.353.691,00
2010
365.533.047.839,00
312.369.650.140,00
2011
443.197.086.589,00
407.685.468.885,00
2012
379.021.090.206,00
361.681.511.056,00
TOTAL BELANJA
1.693.861.949.187,00
1.535.341.427.480,00
Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa Belanja Daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tiap tahun semakin meningkat yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2011. Namun pada tahun 2012 mengalami penurunan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah daerah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menunjukkan semakin kecil ketergatungan daerah kepada pusat. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Gorontalo Utara selama enam tahun terakhir yaitu periode tahun 2007 sampai dengan 2012 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini: Tabel 2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Utara 20072012 (dalam juta rupiah) TAHUN
SUMBER PAD 2007
2008
2009
2010
2011
Pajak Daerah
158.404.015
685.486.109
1.780.041.969
2.051.272.491.13
2.015.065.012.38
2012 2.740.643.797
Retribusi Daerah
338.801.021
780.694.928
1.122.220.978
1.325.362.275
1.791.603.788
1.623.110.788
Lain-lain PAD yang Sah
71.603.153
857.789.305
5.761.655.838
14.182.971
738.126.854
913.578.178
Pendapatan Hasil Pengelolaan
-
-
-
4.311.534.950.45
5.681.871.487.82
3.297.188.786.76
568.808.189
2.323.970.342
8.663.918.785
7.702.352.687.58
10.226.667.142.20
8.574.521.549.76
Kekayaan
Daerah
Yang
Dipisahkan PAD TOTAL
Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Realisasi pendapatan Kabupaten Gorontalo Utara selama tahun 2007 hingga 2012 berdasarkan data perkembangan realisasi penerimaan daerah menunjukkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak daerah masih merupakan sumber yang paling besar, sedangkan penerimaan yang berasal dari retribusi daerah pada beberapa periode menempati urutan kedua. Hal ini menunjukkan
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah masih memegang peranan penting bagi sumber utama pendapatan daerah. Tinjauan Pustaka A. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatakan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 tahun 2004 dan Pasal 66 UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. -
Pajak Daerah Pajak daerah adalah merupakan sal ah satu bentuk pendapatan asli daerah.
Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah yang mana bersifat memaksa. -
Retribusi Daerah Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan -
Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Sesuai UU No. 33 tahun 2004, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dapat dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas
penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. -
Lain-lain PAD Yang Sah Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan UU No. 33
tahun 2004, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan antara lain: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
C. Hipotesis Penelitian Hipotesis menurut sugiyono (2005: 51) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: •
Ha: Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
•
H1: Diduga Pajak Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
•
H2: Diduga Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
•
H3: Diduga Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara 2. Seberapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara
3. Seberapa besar pengaruh Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara 4. dan seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara.
Metode Penulisan Lokasi penelitian ini yakni pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara yang beralamat di jln Kusnodanupoyo desa Molinggkapoto kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara dengan alas an penelitian yang sejenis belum pernah diteliti di Kabupaten Gorontalo Utara. Waktu penelitian yakni sejak awal bulan januari sampai dengan sekarang. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan ilmiah dengan menggunakan struktur teori untuk membangun satu atau dua lebih hipotesis yang membutuhkan pengujian secara kualitatif dan statistika. Penelitian ini melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja daerah dan melakukan penafsiran dimasa mendatang. Jenis penelitian ini adalah penelitian uji hipotesis yang mengambil sampel dari populasi dan menetapkan kriteria sesuai dengan tujuan penelitian.Pengujian hipotesis yaitu penelitian yang biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran, 2006). Penulis menggunakan desain penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Derah sebagai variabel independen (X) terhadap Belanja Daerah sebagai variabel dependen (Y) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitan ini adalah data sekunder time series berupa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara selama periode pengamatan. Sumber data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal maupun hasil publikasi dari instansi terkait yang ada hubungannya dengan penelitian.
Variabel bebas atau variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikatornya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Variabel terkait atau variabel dependen (Y) adalah Belanja Daerah. Definisi Operasional: Variabel Independen (X): Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Instrumen yang digunakan pada variabel ini menggunakan indikator sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah serta Lain-lain PAD yang Sah. Variabel Depeneden (Y): Belanja Daerah merupakan jumlah realisasi seluruh belanja daerah baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Untuk mengukur variabel ini digunakan skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang paling tinggi di mana selisih tiap pengukuran adalah sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Squere (OLS). Menurut Gujarati dan Porter (2009) Ordinary least square (OLS) merupakan metode estimasi yang sering digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi populasi dan fungsi regresi sampel.Dengan analisis ini pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti bisa diketahui. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis yang menyangkut Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Gorontalo. HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN Data dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa data Laporan Realisali Anggaran APBD tahun 2008 sampai tahun 2012 yang diperoleh langsung dari Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah data dari penelitian ini adalah sebanyak 5 data yakni dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, yakni yang mencantumkan data-data mengenai realisasi
pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta realisasi belanja daerah. Sebelum dianalisis lebih lanjut data tahunan tersebut diubah menjadi data kuartalan.
A. Hasil Analisis Data Setelah data tahunan diubah menjadi data kuartalan tahap selanjutnya melakukan analisis data dan pengujian hipotesis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis yang menyangkut pengaruh komponen Pendapatan asli daerah. Namun, sebelum dilakukan pengujian regresi berganda dan pengujian hipotesis, data yang digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data dan pengujian Asumsi Klasik.
-
Uji Normalitas Data Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada
pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal.
-
Hasil Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi ganda.Dalam uji
asumsi klasik ini meliput iuji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinieritas. Apabila data mengandung heteroskedastisitas dan autokorelasi maka perlu adanya perbaikan model regresi dengan cara mentransformasi data dalam bentuk logaritma. Data hasil transformasi tersebut selanjutnya dianalis kembali menggunakan analisis regresi.Sedankgan data masih mengandung multikolinieritas maka salah satu variabel bebas dihilangkan.
-
Hasil Analisis Regresi Setelah persyaratan normalitas dan pengujian asumsi klasik terpenuhi maka
selanjutnya dilakukan analisis regresi antara pajak daerah, retribusi daerah dan lain-
lain PAD yang sah terhadap belanja daerah Kabupaten Gorontalo Utara selama tahun 2008-2012. Hasil analisis regresi dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.
B.
Pembahasan Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.Pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, secara simultan komponen pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah kabupaten Gorontalo Utara periode 2008 s/d 2012. Berdasarkan hasil koefisien determinasi komponen pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2008 s/d 2012 mampu mempengaruhi belanja daerah sebesar 98.1%. secara logika peningkatan pendapatan asli daerah tentunya akan meningkatkan belanja daerah. hal ini juga terlihat dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, dimana setiap peningkatan pendapatan Asli daerah akan diikuti oleh peningkatan belanja daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4 dari grafik perkembangan Pendapatan asli daerah dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo Utara periode 2008 s/d 2012. Peningkatan PAD yang diperoleh tentunya akan meningkatkan belanja daerah, begitupula sebaliknya bahwa apabila penerimaan PAD menurun tentunya belanja daerah akan ikut menurun. seperti terlihat pada Grafik tersebut dari tahun 2007-2011 terjadi peningkatan penerimaan PAD pada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, hal in juga diikuti oleh peningkatan belanja moda yang semakin meningkat dari tahun 2007-2011. Pada tahun 2012 penerimaan PAD mengalami penurunan, penurunan
tersebut juga diikuti oleh penurunan terhadap belanja daerah seperti yang tampak pada Grafik tersbut. Hal ini tentunya membuktikan hasil yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa komponen pendapatan asli daerah mempunya pengaruh signifikan terhadap belanja daerah,
semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah maka akan semakin
meningkatkan belanja daerah pada pemerintah tersebut. Hal ini juga sesuai dengan dengan PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan belanja daerah maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja daerah akanditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja daerah, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: •
Secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. setiap kenaikan pajak daerah sebesar satu
rupiah diprediksi akan menaikkan belanja daerah sebesar
24.937 juta rupiah. •
Secara parsial variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Setiap kenaikan retribusi daerah sebesar satu rupiah diprediksi akan menaikkan belanja daerah sebesar 161.266 juta rupiah
•
Secara parsial variabel lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Setiap kenaikan lain-lain PAD yang sah sebesar satu rupiah diprediksi akan menaikkan belanja daerah sebesar 15.631 juta rupiah.
•
Secara simultan komponen pendapatan asli daerah yaitu variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Koefisien determinasi menunjukan sebesar 98.1% perubahan belanja daerah Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2008-2012 dipengaruhi oleh komponen PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah yang diterima oleh Kabupaten Gorontalo Utara.
Saran
Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah Gorontalo Utara diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun extensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga Pemerintah Daerah agar terus mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin.
Bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat lebih meningkatkan dan menggali sumber - sumber pendapatan asli daerah terutama pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah juga lain-lain PAD dengan tujuan agar dapat membiayai belanja daerahnya sendiri. Semakin meningkat penerimaan
pendapatan asli daerah tentunya akan dapat
dalam membiayai belanjanya sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.
Bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara agar dapat mengoptimalkan tingkat Pendapatan Asli Daerah misalnya dengan membentuk peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah secara jelas dan tegas sehingga sumber-sumber pendapatan mampu dimanfaatkan sebaik mungkin dan hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat dan tingkat ketergantungan terhadap transfer dari pusat juga semakin berkurang sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.
Daftar Pustaka Andra Eka Saputra. 2007. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten aceh Tenggara. Arif, Bahtiar. 2002. Akuntansi Pemerintah. Salemba Empat. Jakarta. Bastian, Indra 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. Davey,1998.Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasonal dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Terjemahan Anarullah. Dkk. UIPress.Jakarta. Elmi, 2002.Keuanngan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia.UI-Press.Jakarata Halim, Abdul. 2007.Akuntansi Keuangan Daerah.Salemba Empat. Jakarta. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pemerintah Daerah: Study Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Jakarta. .
.2002. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan DAerah). Salemba Empat. Jakarta
Hardiansyah. Irfan. 2013. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Modal(Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung. http:// contoh-artikel-akuntansi.blogspot.co.id http:// berbagai artikel-akuntansi.blogspot.com/2009/08 http:// artikel akuntansi sektor publik.com Kesit,
Bambang Prakosa. Yogyakarta.
2003.
Pajak
dan
Retribusi
Daerah.UII-Press.
Kusumayaon. 2004. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Pengeluaran Daerah di Kabupaten Klungkung Mardiasmo, 2005.Perhitungan Pajak dan Retribusi Dearah di Kabupaten Magelang. Laporan Akhir Kerjasama Pemda Kabupaten Magelang denganPAU-SEUGM. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah.Andi.Yogyakarta. Nurul,
Daerah
dan
Manajemen
Keuangan
Aisah Safitri. 2008. Analilis Kinerja Satuan Kinerja Perangkat DaerahSebelum dan Sesuadah Permendagri No. 13 tahun 2006. Skripsi UNDIP. Semarang
Pambudi, Triwidodo. 2007. FlyPaper Effect Pada Dana Alokasi umumu(DAU) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Kota Di Bali. Skirpsi UII. Yogyakarta Pratiwi, Novi Maulida. 2007. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah. Tesis S2 UII. Yogyakarta Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Simanjutak, Oloan. 2003. Hukum Pajak. Nomensen-Press. Medan. Suparmoko. 2002. Ekonomi Publik. Andi. Yogyakarta Sri Suranta dan Muhammad Syarifiqurrahman.2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Terhadap Kebutuhan Pembayaran Pajak Restoran DI Surakarta. Fakultas Ekonomi Sebelas Maret. Syukriy
Abdullah. 2008. Pengalokasian Belanja Fisik Dalam Anggaran Pemerintahan Daerah: Studi Empiris Atas Determinan dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan
Ulum, Ilhayul MD. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar. UMM PRES. Malang
Warsito,Kawedar., Abdul Rohman dan Sri Handayani. Akuntansi Sektor Publik Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan daerah. Penerbit Undip. Semarang. Yuwono, Sony. Dkk. 2005.Penganggaran Sektor Publik. Bayumedia Publishing. Suranbaya.
Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah di Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta
LEMBAR PERSETUJUAN
Artikel : ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara”
Oleh : Syafrin Kadir (Nim: 921 409 184, Jurusan Ekonomi, Prodi: S1 Akuntansi Non Reguler, Fakultas: Ekonomi dan Bisnis, UNG)
Pembimbing I
Imran R. Hambali, S.Pd. S.E. M.SA NIP. 19700823 199903 1 005
Pembimbing II
Zulkifli Bokiu, S.E. Ak. M.Si NIP. 19720519 200212 1 001
