KASN SEBAGAI PILAR REFORMASI BIROKRASI CERAMAH PADA MUKERTAS KABUPATEN BANGKA UTAMA

KASN SEBAGAI PILAR REFORMASI BIROKRASI CERAMAH PADA MUKERTAS KABUPATEN BANGKA UTAMA Jakarta, 8 Maret 2017

UU 5/2014 sebagai Pilar Ref Birokrasi • UU ASN merupakan salah satu karya besar DPR 2009-2014 dalam pembentukan ASN profesional yang berintegritas tinggi, akuntabel, dan berkinerja tinggi; • Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, UU mengamanatkan semua jabatan yang diduduki pegawai ASN sebgai suatu profesi yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Profesi tersebut memiliki Nilai Dasar ASN, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN, dan netralitas pegawai ASN. UU 5/2014 menetapkan adanya dua status kepegawaian (PNS dan PPPK), menerapkan sistem merit dalam pengisian JPT, JA, dan JF. Untuk mengawasi penerapan Nilai Dasar ASN, kode etik dan kode perilaku, UU ASN membentuk KASN; Usulan KASN tentang Revisi UU ASN

2

UU 5/2014 sebagai Pilar Ref Birokrasi • Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas pengawasan tersebut KASN melakukan pengawasan yang bersifat: • Preventif, dengan menerbitkan rekomendasi; • Represif, berupa tindak lanjut atas pengaduan yang diterima KASN;

• Dua tahun setelah dilaksanakan, pengawasan yang dilaksanakan oleh KASN menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Peraturan pelaksanaan sistem merit di lingkungan pemda semakin lengkap dengan terbitnya Pp No 18/2016 tentang Perangkat Daerah, dan SE Menpan dan RB No. B/3116/M.PANRB/09/2016.

Usulan KASN tentang Revisi UU ASN

3

PENONTON ATAU PELAKU ABAD ASIA?

Threshold USD 12.000

KASN

4

TRANSFORMASI BIROKRASI & APARATUR SIPIL NEGARA PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI BERSIH, BERINTGRITAS, MELAYANI, DAN KINERJA TINGGI

2025 2018 APARATUR MEGARA DINAMIS

APARATUR NEGARA KINERJA TINGGI

2013 APARATUR NEGARA TRADISIONAL ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL

MANAJEMEN SDM

KASN

5

Restrukturisasi kelembagaan pemerintah Menjalankan UU ASN secara konsisten Memberantas korupsi dalam tubuh ASN Peningkatan kualitas layanan publik

Restrukturisasi kelembagaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan sinergi Penguatan kapasitas reformasi birokrasi nasional Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis merit dan profesional

SASARAN RB 2019

Penguatan payung hukum RB

RPJM 2015-2019

AGENDA NAWACITA

ARAH KEBIJAKAN RBN

Peningkatan kualitas pelayanan publik


MENINGKATNYA KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN

6

FOKUS PENGAWALAN AGENDA REFORMASI BIROKRASI KANTOR STAF PRESIDEN v

Performance Based Bureaucracy Indikator

1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator

Penguatan Tata Kelola dan Manajemen ASN*

Penguatan inovasi pelayanan publik dan sistem pengawasan pelayanan publik

ARAH KEBIJAKAN RB (RPJMN 2015-2019)

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan 2. Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP

Penguatan Akuntabilitas dan Integritas Birokrasi

Penguatan dan Implementasi e-Govt terintegrasi

1. Kepatuhan K/L/D terhadap UU 25/2009 2. Survey Kepuasan Masyarakat

SASARAN RB 2019

1. Tingkat penggunaan eproc dalam PBJ 2. Indeks e-Govt nasional

Sumber: KSP, 2017 Usulan KASN tentang Revisi UU ASN

7 7

Sumber: KSP, 2007


8

Tonggak dalam pelaksanaan UU ASN Pengawasan Sistem Merit Pengawasan Netralitas Peg ASN Revisi UU ASN

• Rekrutment JPT • Rekrutmen, Mutasi, Promosi, dan Pemberhentian Non JPT • Pilkada Serentak 2015 • Pilkada Serentak 2017

• Implikasi fiskal • Kehancuran moral Pegawai ASN • Kegagalan Sistem Merit Usulan KASN tentang Revisi UU ASN

9

AKIBAT LEMAHNYA PELAKSANAAN SISTEM MERIT 2019 77 6,78 57 69


10


Sumber: KSP, 2017

11

PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA


12

KINERJA KASN 2015-2016


13

Pelaksanaan PP 18/2016 Rekomendasi KASN

Jumlah Daerah

Melapor

Belum Lapor

514

244

270

Disetujui

196

Disetujui dg revisi

48

Sumber: KASN, Nagian Data dan Informasi, 2017


14

APA KONSEKUENSI REVISI UU ASN? 



Salah satu tujuan revisi UU ASN adalah membubarkan KASN yang merupakan lembaga independen untuk mengawasi penerapan Nilai Dasar ASN, pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku, Netralitas peg ASN, dan mewujudkan JPT yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi; Pemandulan pengawasan atas pelaksanaan sistem merit dalam manajemen SDM ASN akan berdampak suburnya praktek jual beli 443.281 jabatan pada Instansi Pusat dan Daerah


15

Jual beli jabatan bertambah marak Klaten dan 10 kabupaten lain yang sedang diperiksa KPK merupakan puncak Gunung Es. Menurut perkiraan sementara, di sebagian besar daerah (34 provinsi dan 508 daerah) ada praktek jual beli jabatan, atau 90 % dari 443.281 jabatan telah di “lelang” di pasar kerja. Praktek “jual jabatan” telah berjalan puluhan tahun, yang telah merugikan rakyat karena terjadi penyunatan dana proyek yang berguna bagi masyarakat. Usulan KASN tentang Revisi UU ASN

16

Lelang Jabatan di lingkungan Pemda Klaten


17

ESTIMASI TRANSAKSI JABATAN 2016 NO

JABATAN

TARIF TRANSAKSI (RP. JUTA)

JUMLAH

PERSENTASI

TOTAL TRANSAKSI

1.841

.10

500

920,550,000,000

23.913

.80

250

4,782,600,000,000

97.879

.90

150

13,213,665,000,000

208.582

.90

100

18.772.380.000.000

1Jab. Pimp. Tinggi a. JPT di K/L/Pemprov b. JPT di Prov/Kab/Kota 2Admin 3 Pengawas

36.768.645.000.000 Usulan KASN tentang Revisi UU ASN

18

KERUGIAN NEGARA DAN MASYARAKAT Campuran 1:3

• 30.586 JPT • 97.817 Admin • 314.879 Pengws

TRANSAKSI • Rp 40-45 Triliun

JABATAN ASN

• Kerugian Rp 120 – 135 Tril / Thn • Kemerosotan Moral ASN • Gagalnya Sistim Merit

KERUGIAN NEGARA


19

AKIBAT REVISI UU 5/2014  Walau demikian pada pengujung 2016, warga ASN dikejutkan oleh usulan Komisi-2, yang merupakan lembaga yang melahirkan UU ASN yang sangat progresif tersebut, untuk merevisi UU kebanggaan warga ASN;  Kalau usulan revisi UU No. 5 Tahun 2014 yang disetujui oleh Sidang Paripurna DPR, disetujui Pemerintah, semangat reformasi yang mulai tumbuh pada Aparatur Sipil Negara RI, dikhawatirkan akan padam kembali.  Selama dua tahun keberadaan KASN, walau pun dengan anggaran kecil dan personil terbatas, namun telah mampu mengendalikan pelanggaran netralitas pegawai ASN, mengurangi intervensi politik dalam pengangkatan, promosi atau mutasi aparatur sipil negara pada instansi pemerintahan di tingkat pusat dan di daerah. Usulan KASN tentang Revisi UU ASN

20

AKIBAT REVISI UU 5/2014  Revisi UU No. 5/2014 ditengarai akan menyebabkan pelaksanaan sistem merit melemah kembali;  Transaksi 443.281 jabatan pimpinan ASN volumenya sangat besar lebih kurang Rp. 40-45 trilyun. Pemeriksaan terhadap kepda di 11 kabupaten dan kota merupakan puncak gunung es.  Revisi UU ASN diperkirakan akan menambah maraknya praktek “lelang jabatan” yang selain menimbulkan kerugian negara dan masyakarat yang sangat besar, tapi juga akan menggagalkan revolusi mental yang sedang giat-giatnya digulirkan oleh Presiden Joko Widodo, dan menyebabkan kegagalan sistemik karena gagalnya pembentukan sistem aparatur sipil negara profesional, berintegritas tinggi, dan kinerja tinggi. Usulan KASN tentang Revisi UU ASN

21

KONSEKUENSI REVISI UU ASN?  Potensi kerugian akibat praktek rente jabatan, untuk merecover cost sebesar Rp. 45 milyar diperkirakan mencapai 2 sampai 3 kali pengeluaran untuk “membeli” jabatan tsb. Artinya, berupa kerugian dari mark-up proyek diperkirakan Rp 90 s/d Rp 135 trilyun per tahun.  Secara akumulatif revisi UU ASN akan menyebabkan Indek Efektivitas Permerintahan Indonesia terjun bebas dari 46 menjadi IEP 35-36, atau 20 poin di bawah Vietnam.


22

Terima kasih


23

KASN SEBAGAI PILAR REFORMASI BIROKRASI CERAMAH PADA MUKERTAS KABUPATEN BANGKA UTAMA

Recommend Documents