KARAKTERISTIK DAN APLIKASI KAPITALISME PASAR Oleh : Anton Bawono Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga
A. PENDAHULUAN Sistem ekonomi yang murni saat ini sudah tenggelam karena kegagalannya, demikian pula dengan Kapitalisme murni dengan laissez faire telah menghilang dari peredaran, tetapi dalam perjalannya mengalami modifikasi. Modifikasi dari kapitalis ini diantaranya pemerintah dapat ikut campur tangan dalam memperbaiki atau menutup kekurangan sebagai dampak dari kerugian atas modal. Modifikasi dari kapitalisme inilah sering disebut sebagai neoliberialisme. Menurut Bobbitt, kita sedang bersaksi kemunculan suatu pergeseran dari nation-state kepada market-state. Sedang yang dijanjikan dari
bangsa yang
terdahulu untuk menjamin kesejahteraan material, untuk menyediakan keamanan ekonomi dan barang-barang publik, yang belakangan janji untuk memaksimalkan peluang dari semua anggota masyarakat dan, cenderung ke privatisasi banyak aktivitas negara dan untuk membuat pemungutan suara dan lebih sedikit pengaruh pemerintah dan lebih peka akan pasar. Berlawanan dengan yang terdahulu, yang belakangan adalah halnya suatu penyedia minimal atau re-distributor1. Pergeseran sistem ekonomi yang murni ke sistem ekonomi campuran, dilatar belakangi oleh tuntutan zaman, akan adanya perubahan menuju pada kebaikan. Sistem ekonomi campuran ini salah satunya adalah hasil dari modifikasi system
ekonomi
kapitalis,
yaitu
neoliberalisme.
Saat
ini
paradigma
Neoliberialisme mulai menancapkan cakarnya dan mengokohkan eksistensi dalam peran kebijakan dunia bermula pasca perang dunia II. Hal ini ditandai dengan kekalahan kubu sosialis yang notabene kubunya kapitalisme kekuasaan kemudian digantikan perannya oleh kubu kapitalisme pasar (dominator kekuatan dunia saat ini) yang kelak mempunyai pengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan dunia. Bukan suatu kebetulan semata jika kemudian kubu kapitalisme pasar yang 1
Bobbitt, P. The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History , London: Allen Lane/Penguin Press. 2002
1 mengusung semangat hegemoni liberalisme dengan pola baru yang lebih terpadu (neoliberialisme) ini mempunyai peran penting dan significant dalam hiruk pikuk kebijakan dunia yang lebih mengutamakan kepentingan pasar yaitu dengan menumpuk kekayaan, daripada kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Kekuatan dan pengaruh dari kapitalisme pasar tersebut kemudian mengokohkan pengaruhnya ke berbagai antero dunia. Mulai dari wilayah yang satu hingga wilayah yang lain. Lintas negara, bahkan lintas benua. Modelnya pun lebih rapi dan terkoordinir dengan baik. Namun itu tak lebih dari sebuah pembodohan dan penjajahan terselubung melalui topeng-topeng investasi. Ranah demi ranah potensi suatu negara pun mulai dibajak dan dilibas tanpa permisi, potensi dan sumber daya suatu negara (khususnya yang sedang berkembang) dieksploitasi habis-habisan melalui pintu gerbang bebas hambatan yang namanya IMF, WTO World Bank, dan lain-lain. Tak ketinggalan Indonesia. Sayang sekali, negara yang masih sangat muda dan sedang berkembang ini juga menjadi objek eksploitasi ulah konspirasi global tersebut. Kekuatannya sudah menghegemoni sehingga tanpa terasa prinsif-prinsif dasar neoliberialisme pun sudah beranak pinak di negeri gemah ripah lo jinawi ini. Muatannya jelas memang, aset Indonesia dengan segala potensi sumber daya alam yang melimpah sungguh menggiurkan kaki tangan neoliberialisme. Tak ketinggalan blow up isu persaingan bebas, global market, kompetisi hidup, dan sebagainya. Akibat blow up tersebut berimplikasi pada ide dan realisasi dari privatisasi perusahaan-perusahaan milik Negara (BUMN) tidak hanya itu, dunia pendidikanpun mulai terkontaminasi pemikiran tersebut. B. SISTEM YANG MELATAR BELAKANGI Sistem adalah diperlukan untuk membuat suatu pembedaan antara sistem pasar dan pasar, antara self-enforcing pasar dan pemerintah mengusahakan atau (lebih umum lagi) pasar diusahakan secara sosial.2 Pasar muncul secara spontan, dalam hal mana transaksi ekonomi didasarkan pada persetujuan pribadi sematamata, dapat dilaksanakan bukan menurut hukum mengikat maupun peraturan
2
Olson, M. Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships , New York: Basic Books. 2000
2 daerah, dan bersandar pada kemauan pribadi dan keinginan pribadi. Di dalam kontras, sistem pasar muncul hanya ketika pasar secara formal dilembagakan, ketika ada suatu sistem tentang undang-undang yang melindungi hak milik. Pasar, walaupun bukan sistem pasar, ada dimana mana.3 Sebagai sistem, kapitalisme pasar adalah
satu set
yang dapat
dipertukarkan, yang saling berinteraksi, satu sama lain menguatkan dan mengintegrasikan komponen. Karena itu bisa menyerap komponen yang berlawanan. Market Capitalism: dominannya private property and individual rights; alokasi, produksi, dan distribusi dikoordinasikan oleh mekanisme pasar bebas; insentif materi, desentralisasi pengambilan keputusan dan pemerintah dipilih langsung rakyat dengan kebijakan-kebijakan laissez faire.4 Kapitalisme pasar telah menunjukkan capaian ekonomi jangka panjang yang jauh lebih baik daripada jenis Modern system Economic (MES) lainnya. Ini juga satu-satunya jenis sistem ekonomi di (dalam) sejarah manusia yang (mana) telah mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi konsisten (di) atas periode waktu sangat panjang. Karena sekitar empat dekade setelah akhir Perang dunia II, kapitalisme pasar dan sosialisme komando bersaing baik dalam teori dan dalam praktek untuk supremasi. Kontes dipecahkan oleh robohnya Soviet-Type komunisme di (dalam) 1989, sehingga kapitalisme pasar sebagai yang dominan jenis MES di seluruh dunia.5 Sistem kapitalisme pasar mendorong usaha pengejaran kepentingan diri, prakarsa, risk-taking dan tanggung jawab, dan ketidak jujuran dan mengabaikan kepentingan yang lain. Oleh karena itu ketika perusahaan pribadi beroperasi maka tanggungjawab mereka sendiri atas resiko mereka sendiri, mereka harus menunjukkan laba jika mereka ingin survive.
3
Even Polanyi, (2001) admitted that the institution of the market had been fairly common since the later Stonege, but its role was no more than incidental to economic life, p. 45. 4 Akhsyim Afandi, Comparative Economic Systems, hand out 5 Joseph Porket, the future of market capitalism, Journal compilation © Institute of Economic Affairs, Published by Blackwell Publishing, Oxford, 2007
3 Kapitalisme pasar bukanlah sistem ekonomi murni, meskipun demikian sistem ini menghadapi sejumlah persoalan, persoalan tersebut diantaranya perihal asimetris information dan tidak sempurna, persaingan tidak sehat, perilaku oportunis, ketidaksamaan pendapatan lebar, monopoli dan praktek anticompetitive. Monopoli dan praktek anti-competitive berarti bahwa dalam beberapa pasar satu perusahaan atau suatu kelompok perusahaan bertindak bersama-sama sehingga dapat menetapkan suatu posisi dominan, sedemikian sehingga pada hakekatnya harga bisa menyimpang dari biaya marginal dan terus menerus.
Yang
sebagai
konsekwensi,
struktur
konsumsi
disimpangkan,
pencapaian efisiensi produktif gagal, dan perusahaan atau kelompok perusahaan menikmati kelebihan keuntungan. Kekuatan monopoli berasal dari fakta bahwa produk mereka tidaklah elastis sempurna. Meskipun demikian, skala ekonomi exist, harga pada monopoli dapat lebih rendah dari harga pada kompetisi. Lebih dari itu, untuk survive dan berhasil baik, monopoli mungkin dipaksa untuk menginovasi, untuk menjadi lebih efisien, dan untuk menjaga harga produk mereka rendah. Pada sisi lain, monopoli dapat memperoleh keuntungan, yaitu suatu monopoli dapat memperoleh posisi bukan sekedar dominan di dalam suatu industri, tetapi di dalam keseluruhan ekonomi, sehingga semua orang akan tergantung pada produk nya. Sedangkan dalam kumpulan produsen yaitu asosiasi produsen untuk menentukan kuota output dan harga dan untuk membatasi kompetisi. Bagaimanapun asosiasi produsen tersebut cenderung untuk tidak stabil, sebab seorang anggota kemungkinan dapat mengkhianati yang lainnya, sedang pricefixing merangsang pengembangan (walaupun monopoli dapat mempunyai dampak ini). Sekalipun begitu, di samping menjadi tidak stabil, mereka hadir secara konstan. Di dalam pandangan Adam Smith, adalah mustahil untuk mencegah persekongkolan pribadi seperti itu oleh hukum manapun atau akan bersifat konsisten dengan keadilan dan kebebasan.6 Setelah dipertimbangkan semuanya, ekonomi pasar kapitalis tidak berfungsi secara lancar sebagai suatu mesin, hanyalah sejumlah permasalahan
6
Smith, A., The Theory of Moral Sentiments, Indianapolis: Liberty Fund. Book I, Chapter X, Part II. 1776
4 muncul. Menjadi sistem kompetitif, teori mereka tergantung pada proses pembinasaan kreatif, kematian perusahaan yang tidak mampu untuk mencukupi permintaan efektif. Pada sisi lain, kompetisi menyempurnakan usaha untuk mengurangi atau menindasnya, oleh cartelformation dan monopoly-building. Borrego7 dan Mcqueen8 membantah, monopoli dan globalisasi adalah suatu perluasan yang logis dari kapitalisme monopoli dan penjajahan, mendorong ke arah terciptanya korporasi raksasa yang men takeover dunia. C. FAKTOR MANUSIA Dalam sistem kapitalisme pasar disamping tergantung pada alaminya, capaian kapitalisme pasar tergantung juga pada perilaku dari individu yang menyusun dan mengoperasikan. Perilaku mereka menjadi hasil dari saling mempengaruhi antar pilihan mereka, kemampuan dan lingkungan mereka. Jika mereka ingin survive dan berhasil baik dalam kondisi-kondisi di mana mereka temukan diri mereka, harus termotivasi terutama sekali oleh keinginan mereka sendiri. Pengejaran kepentingan diri tidak berarti, meskipun demikian, bahwa ketertarikan dari yang lain harus tak diindahkan. Kenyataannya, individu’ memiliki ketertarikan dilayani terbaik ketika mereka melayani keinginan dari yang lain, sepanjang perhatian mereka untuk keinginan dari yang lain, pembayaran batal dengan cara apapun.9 Berhubungan dengan ketertarikan dari yang lain, tidaklah serupa dengan azas mengutamakan orang lain, azas mengutamakan orang lain tak bisa diacuhkan, memerlukan tidak hanya kesediaan, tetapi juga kemampuan untuk membantu. Pada sisi lain, individu boleh dengan sengaja mengambil keuntungan dari yang lain. Mengindahkan minat dari yang lain, sedemikian sehingga kegunaan dari yang lain tidak masuk fungsi kegunaan mereka. Perilaku individu memilih, tergantung pada nilai-nilai mereka ( prinsip dasar atau standard).
7
Borrego, J., ‘Twenty-fifty: The Hegemonic Moment of Global Capitalism’, in V. Bornschier and C. Chase-Dunn (eds.) The Future of Global Conflict , London: Sage. 1999 8 McQueen, H., The Essence of Capitalism ,London: Profile Books. 2001 9
Joseph Porket, the future of market capitalism, Journal compilation © Institute of Economic Affairs, Published by Blackwell Publishing, Oxford, 2007
5 Tindakan memilih memerlukan kemampuan untuk menghasilkan apa yang diharapkan yaitu yang sesuai dengan yang direncanakan. Kemampuan ini tergantung pada pengetahuan individu (sebagai penolong), ketrampilan (mental dan phisik), dan asset keuangan. Ketika individu mungkin tidak mampu untuk menggunakan kemampuan mereka, mereka mungkin menolak yang manapun untuk membangunnya. Lebih dari itu, mereka mungkin tidak mampu atau enggan untuk
melanjut
terus
pembaharuan
pengetahuan
mereka,
meningkatkan
ketrampilan mereka dan memperbesar asset mereka. Di dalam pengetahuan dan dasar keahlian ekonomi, individu tanpa pengetahuan dan ketrampilan yang marketabel adalah dalam kerugian. Sekalipun begitu, individu tak memenuhi syarat boleh memegang posisi formal yang menuntut kecakapan yang mereka tidak punyai, selagi individu tersebut berkwalitas boleh memegang posisi formal yang tidak memerlukan kecakapan mereka. Ya atau tidaknya kecerdasan/inteligen menjadi faktor yang tunggal yang paling besar di balik kekayaan negara, kadang-kadang dibantah10, kunci daya saing dan produktivitas suatu angkatan kerja yang dilengkapi dengan ketrampilan dan pengetahuan adalah kebutuhan ekonomi. Bagaimanapun, umur individu aktif (angkatan kerja) yang tak memenuhi syarat dapat ditemukan bahkan di negara maju. Sebagai contoh, suatu penghambat pada ekonomi Inggris adalah ketiadaan intermediate/antara dan ketrampilan kejuruan, dengan sekitar 20% orang dewasa yang secara fungsional buta huruf .11
D. LINGKUNGAN Lingkungan Individu adalah menyangkut faktor yang mempengaruhi perilaku individu di dalam ekonomi pasar kapitalis. Pada gilirannya, perilaku individu mempunyai suatu dampak atas capaian kapitalisme pasar.12 10
Richard Lynn and Tatu Vanhanen concluded on the basis of their study of 60 countries that a country’s prosperity was closely related to the average IQ of its population – that about 58% of the differences in national wealth could be explained by differences in intelligence. They also regarded nutrition as the most important environmental determinant of intelligence (The Times, 10 November 2003, p. 9). 11 Bartholomew, J. (2004) The Welfare State We’re In , London: Politico’s. 2004, P. 167 – 171 12 Joseph Porket, 2007
6 Pada prinsipnya, capaian kapitalisme pasar tergantung tidak hanya atas alaminya dan atas perilaku dari individu yang menyusun dan mengoperasikan, tetapi juga atas lingkungannya. Karena sistem pasar muncul hanya ketika pasar di institusikan secara formal, ketika ada suatu sistem tentang undang-undang yang melindungi hak milik pribadi dan menguatkan kontrak, kapitalisme pasar sebagai sistem mensyaratkan eksistensi negara. Di samping menyediakan suatu kerangka tentang undang-undang, negara diperlukan untuk menyediakan pertahanan nasional, disamping itu negara juga menyediakan barang dan jasa yang bersifat barang publik, yang gagal penyediaannya dalam mekanisme pasar, yang disebabkan pelaku ekonomi tidak mampu atau enggan untuk menyediakan. Pada kenyataannya dalam kapitalisme pasar, intervensi pemerintah masih diperlukan, sebagai misal membantu perkembangan kompetisi, pertahanan dan keamanan, menanam modal dalam pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, dan memelihara stabilitas macroeconomic. Sehingga tingkat, sasaran hasil dan intensitas intervensi pemerintah di dalam ekonomi mempengaruhi capaian kapitalisme pasar. Akan tetapi apapun juga yang menjadi sasaran hasil intervensi pemerintah, intervensi yang efektif mereka di dalam ekonomi pasar kapitalis dibatasi oleh sifat alami kapitalisme pasar. Pentingnya kultur sebagai sistem, mempunyai suatu dampak atas sikap kepemilikan pribadi tentang asset produktif dan koordinasi pasar seperti halnya kepemilikan negara, koordinasi negara dan ketetapan negara. Ini menyiratkan bahwa itu mempunyai suatu dampak atas sikap pembuatan laba, kompetisi, usaha, prakarsa,
risk-taking,
penghematan,
self-reliance,
rule-compliance
dan
ketidaksamaan ekonomi. Di samping mempunyai suatu dampak pada sikap intervensi pemerintah dan kebebasan ekonomi di dalam ekonomi, kultur mempunyai suatu dampak pada sikap perubahan dan kesinambungan. Mungkin saja menentang perubahan, baik pada perubahan systemic dan perubahan nonsystemic. Terlepas dari kebijakan pemerintah, golongan berpengaruh, dan kultur masyarakat, lingkungan kapitalisme pasar meliputi struktur kekuatan politis, jenis kelamin, komposisi kesukuan dan rasial, dan struktur bersifat jabatan dan bidang pendidikan nya, seperti halnya teknologi dan sistem yang ekologis. Pada waktu
7 yang sama, lingkungan kapitalisme pasar mempunyai kedua-duanya baik dimensi intrasocietal dan extrasocietal, yang pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan antar masyarakat.13 E. SISI BAIK DAN BURUK Setiap sistem kalau kita amati, sering kita temui sisi baik dan buruknya, demikian pula dengan sistem kapitalisme pasar. Friedrich August von Hayek, ekonom Austria, Dia mengajukan gagasan tentang keunggulan Kapitalisme Pasar Bebas. Menurutnya, dengan membiarkan jutaan individu mereaksi secara bebas, maka akan terjadi optimalisasi alokasi modal dan kreativitas manusia serta tenaga kerja, yang tak mungkin dapat ditiru oleh ekonomi perencanaan sentral. Di tahun 1947, Hayek mengadakan konferensi tertutup di Mont Pelerin Swiss. Mereka disatukan oleh keprihatinan atas munculnya gelombang "kolektivisme" yang melanda Eropa. Tahun 1950, Hayek hijrah ke Amerika Serikat untuk kemudian bergabung menjadi anggota staf akademis di Universitas Chicago. Pada saat itu, para ekonom di Universitas Chicago seperti Milton Friedman, George Stigler, Gary Becker, sedang getol-getolnya mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang pasar bebas. Friedman dikenal sebagai penentang keras tentang campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, gagasan dari ekonom John. M. Keynes.14 Milton Friedman berpandangan, bahwa kebijakan stabilisasi untuk mengontrol inflasi dan pengangguran dengan kebijakan investasi untuk mengungkit belanja masyarakat, justru akan membangkrutkan masyarakat karena itu berarti kontrol pemerintah atas peredaran uang. Menurutnya, kehidupan ekonomi masyarakat akan berlangsung baik jika tanpa campur tangan apapun dari pemerintah, insentif individual adalah pedoman terbaik untuk menggerakkan ekonomi. Tingkat pengangguran tidak seharusnya diatasi dengan campur tangan pemerintah, melainkan cukup diserahkan saja kepada mekanisme pasar kerja yang bebas. Ia juga menyatakan bahwa hanya ada satu tanggung-jawab sosial bisnis,
13
Joseph Porket, the future of market capitalism, Journal compilation © Institute of Economic Affairs, Published by Blackwell Publishing, Oxford, 2007 14 Paras Indonesia, Lumpur Lapindo & Neoliberalisme Indonesia, August, 27 2006
8 yaitu menggunakan seluruh sumber-dayanya untuk aktivitas yang mengabdi pada akumulasi laba, untuk tujuan maksimasisi keuntungan. Tetapi dalam kenyatannya tidak selamanya seperti dalam bunyi teori, karena implikasi dari pandangan ini berarti otoritas regulatif pemerintah menyurut, karena manusia ekonomi atau homo economicus dalam konsep NeoLiberalisme mensyaratkan pelimpahan otoritas regulatif dari tangan "negara" ke lingkup "individu", dari social welfare ke self-care, dari urusan negara ke tangggung-jawab pribadi masing-masing warganegara. Sehingga setiap ada perkara atau masalah yang muncul di masyarakat akan selalu didekati sebagai soal ekonomi ”saja”dan tujuan kesejahteraan bersama suatu bangsa atau common wealth pun digusur dan diganti menjadi tujuan akumulasi kekayaan pribadi atau individual wealth. Akumulasi persoalan ini adalah pada akhirnya masalah-masalah sosial yang tadinya merupakan tanggung-jawab negara seperti kemiskinan, kesehatan, kerusakan lingkungan, kekurangan gizi, pengangguran, dan sebagainya, diubah hanya dianggap menjadi masalah individual atau personal semata, sehingga hanya cukup membutuhkan kebijakan individual self-care saja, tidak lagi dibutuhkan adanya suatu politik kebijakan sosial dalam kebijakan sistem kesejahteraan atau welfare system. Sistem kapitalisme pasar jika penerapannya yang secara sembrono dan serampangan, termasuk disektor publik, akan melahirkan diskriminasi terhadap mereka yang memiliki kapital dan tidak memiliki kapital, dan ini akan semakin membuat menganganya gab. Jika semua hal yang menyangkut kebutuhan mendasar bagi hajat hidup orang banyak hanya diperlakukan sebagai tak lebih dari sekedar komoditas bisnis semata, dan prinsip pasar bebas pun diterapkan pada semua lini tanpa kecuali termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lainnya yang menyangkut perlindungan dan kebutuhan lainnya yang bersifat mendasar bagi warganegaranya, maka orang-orang kelompok rentan seperti yang cacat, tua, sakit, miskin, buta-huruf, tak punya ketrampilan yang memadai menurut pasar kerja, dan sebagainya, akan selalu ketinggalan dalam kompetisi pasar dalam kerangka sistem kapitalisme pasar.
9 Kalau kita cermati lagi bahwa tata struktur ekonomi-politik adalah human construct dan bukan gejala alami? Dan bukankah negara juga sebuah human construct dan bukan gejala alami? Dan bukankah sebuah negara terbentuk untuk mensejahterakan seluruh warganegaranya? Dan bukankah sebuah pemerintahan dipilih oleh warga negaranya untuk bekerja optimal sehingga terjamin kesejahteraan seluruh warganegaranya? Sehingga berdasarkan ini semua, tidak selamanya perdaganngan bebas ataupun kompetisi bebas itu bisa diterapkan, hal tersebut bisa diterapkan manakala bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi jika hanya akan mensensarakan rakyat dan menciptakan gab yang semakin menganga, maka pemerintah wajib mencegahnya. F. APLIKASI SISTEM KAPITALISME PASAR Ada beberapa bentuk kapitalisme pasar yang berdasarkan beberapa pemikiran di atas, yang menurut pengamatan penulis telah masuk ke Indonesia dengan bentuk-bentuk yang variatif dan khusus, atau memiliki karakter yang mendekati aplikasi kapitalisme pasar dan apakah ini baru babak pendahuluan saja. Sehingga ciri-cirinya tidak semuanya muncul sebagai bentuk kapitalisme pasar. Dalam hal ini contohnya antara lain : 1. PT BHMN Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Pendidikan Nasional tahun 2003, Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN). Pasal 24 ayat (3) UU No 20/2003 tentang Sisdiknas, bahwa Perguruan Tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasar prinsip akuntablitas publik. Persoalannya, pengelolaan dana yang berdasar pada prinsip akuntabilitas publik inilah yang masih sulit untuk diwujudkan. Sehingga muncul fenomena baru yang mematahkan mitos bahwa perguruan tinggi negeri (PTN) identik dengan pendidikan mutu tinggi, berbiaya murah, terjangkau kantong mahasiswa dari seluruh lapisan masyarakat, mungkin segera pupus; ketika kebijakan otonomi kampus kini menghantar PTN berubah
10 status menjadi perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN), ini dilakukan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP). Status ini membawa konsekuensi pada sumber pembiayaan pendidikan yang tak lagi menjadi beban pemerintah. Motif yang mendorong dikeluarkannya PP tersebut adalah kurang adanya keinginan dari pemerintah untuk memberikan biaya yang memadai untuk pendidikan. Lihat saja anggaran pendidikan pada APBN, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tahun
Nilai Nominal
2001 2002 2003 2004 2005 2006
13 triliun 11,352 triliun 13,6 triliun 15,2 triliun 24 triliun 40,1 triliun
% terhadap total APBN 4,55% 3,76 % 4,15% 4,12% 6% 10%
Kalau kita cermati, secara prosentase dan nominalnya cenderung naik, tetapi sikap dari pemerintah yang agak memandang sebelah mata terhadap pendidikan, yang ditunjukkan dari besarnya nominal maupun prosentasenya. Sedangkan pemerintah sendiri rela mengeluarkan mengeluarkan dana sebesar Rp. 650 trilyun untuk ongkos restrukturisasi perbankan, angka ini sangat besar jika dibanding anggaran untuk pendidikan . Bahkan pemerintah berani menguras habis APBN untuk membayar utang sejumlah US$ 134,85 miliar.15 PTN dituntut kreatif mencari sumber-sumber pendapatan lain dengan jalan pengoptimalan unit dan aset PTN. Untuk pengoptimalan fungsi unit dan aset hingga menjadi sumber pemasukan, jalinan kerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan swasta, serta industri harus dilakukan. Terbukanya perluang kerjasama inilah, yang dipandang sebagai langkah komersialisasi kampus. Kampus tak lagi dipandang sebagai sarana pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi condong kepada sarana bisnis yang memihak pada pemilik modal yang dianggap menguntungkan 15
Hersa Krisna, Catatan Akhir Tahun Pemerintahan BY-JK dan Pentingnya Pembetulan Di Gerakan Mahasiswa, www.prakarsa-bali.org. Di down load tanggal 10 april 2008
11 Kalau kita simak, apa yang sekarang sedang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Perguruan tinggi negeri (PTN) tersebut telah menerapkan penerimaan mahasiswa barunya dengan berbagai variasi : a. Penerimaan melalui jalur PBS Jalur ini UGM mematok jumlah yang bisa masuk menjadi mahasiswa sejumlah 50% dari 80%, sedangkan seleksinya melalui 2 tahap yaitu melalui tes tertulis dan wawancara. Hal yang menarik disini adalah bahwa setiap fakultas atau jurusan itu memiliki tarif sendiri-sendiri berkaitan dengan jumlah dana yang harus disumbangkan calon mahasiswa yang akan masuk. Sebagai misal : Psikologi
Rp. 40.000.000,00
Ekonomi
Rp. 50.000.000,00
Kedokteran
Rp. 100.000.000,00
b. Jalur UM UGM Jalur ini, UGM juga memathok jumlah yang sama, yang bisa menjadi mahasiswa. Seleksinya hanya tertulis. Tetapi disini harus menuliskan kesanggupan menyumbang sejumlah dana setelah diterima. Yang menjadi persoalan disini adalah jumlah nominal sumbangan menjadi perhatian untuk diterima menjadi mahasiswa. c. Jalur lainnya 20% saja Berdasarkan hal tersebut di atas, jelaslah sudah klasifikasi mahasiswa yang bisa masuk menjadi mahasiswa UGM. Sehingga tidak heran, kalau sekarang tempat parkiran mahasiswanya banyak dipenuhi mobil mahasiswa. Pertanyaan besar yang kemudian lahir adalah, masih adakah peluang bagi calon mahasiswa dari keluarga miskin duduk di bangku PTN sekelas UGM, mengingat selama ini sebagian besar keluarga yang berkantong “pas-pasan" tidak akan mampu membayar biaya pendidikan jika anaknya kuliah di PTS. Kondisi ini akan menciptakan jurang yang semakin jelas antara yang memiliki dana dan yang tidak. Karena kompetisi didasari tidak hanya berkaitan kemampuan akademik calon mahasiswa tetapi juga oleh kepemilikan dana atau modal. Hal ini pasti akan berakibat tersingkirnya pihak yang tidak memiliki dana.
12 2. Privatisasi BUMN Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 2 yang menyatakan "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara", Secara eksplisit ayat ini menyatakan bahwa Negara akan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu selama pasal 33 UUD 1945 masih tercantum dalam konsitusi maka selama itu pula keterlibatan pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia masih tetap diperlukan. Pengelolaannya diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akan tetapi kemudian muncul Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, tentang privatisasi BUMN, yang sering muncul sebagai alasan perlunya privatisasi BUMN adalah berkaitan dengan transparasi dan dana untuk menutup defisit APBN, juga alasan menghadapi pasar bebas hambatan. Kalaupun dinilai privatisasi sebagai langkah untuk transparansi, sebetulnya bisa dimulai dengan tidak menghalangi langkah Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit BUMN dan jika untuk menutup deficit anggaran kenapa harus menjual asset Negara, demikian juga ketika akan menyongsong hasil blou up pasar bebas, BUMN harus diprivatisasi, padahal ini sebenarnya bisa dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas juga kinerja BUMN tersebut, disamping pengawasan yang ketat dan terarah. Privatisasi yang hanya berupa pengalihan saham pemerintah ke pihak lain tidak berdampak langsung pada perusahaan karena tidak mempengaruhi besarnya modal. Yang terjadi adalah perpindahan kepemilikan dari perusahaan tersebut. Dengan pemindahan kepemilikan saham tersebut, hak penerimaan deviden berubah dari pemerintah ke pemilik baru. Sementara itu penerimaan hasil penjualan saham masuk ke APBN yang akan habis dipakai untuk tahun anggaran dimaksud. Dalam jangka pendek mendatangkan cash akan tetapi dalam jangka panjang merugikan APBN karena penerimaan deviden akan berkurang pada tahun-tahun berikutnya, kecuali jika pemerintah sekaligus menjual saham baru. Alasan di lakukannya privatisasi adalah sebagai salah satu isu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokratisasi ekonomi yang melibatkan pihak swasta baik swasta nasional maupun asing, untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan. Peran swasta diharapkan dapat pula ditingkatkan melalui
13 privatisasi BUMN, dengan tetap memperhatikan fungsi pemerintah sebagai regulator. Iklim usaha yang kompetitif dapat diantisipasi dengan mengurangi peran pemerintah yang cenderung monopolistik agar pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efisien.16 3. Menjamurnya Bisnis Waralaba Pasar Swalayan Tumbuh dan menjamurnya pasar swalayan semacam indomaret dan alfamaret, tampaknya perlu dirisaukan. Hal ini karena perkembangannya dilapangan mereka dapat berdiri di beberapa pelosok daerah, sebagai misal, Indomaret berdiri di hadapan pasar tradisional daerah Imogiri Bantul. Pasar tradisional Imogiri, bisa dibilang pasar yang sangat tradisional. Ini disebabkan pedagangnya merupakan penduduk yang tinggal disekitar pasar dan beberapa dari atas bukit Imogiri, yang transportasi mereka dari tempat tinggal sebagian masih jalan kaki. Semakin maraknya indomaret sampai daerah pelosok tentu saja cukup berpengaruh terhadap pasar tradisional yang ada di kawasan sekitarnya. Kalau pasar-pasar tradisional harus bersaing melawan indomaret rasanya juga tidak akan seimbang. Karena mereka punya modal dan jaringan bisnis yang kuat. Atau dengan kata lain, indomaret itu merupakan usaha berbasis padat modal. Sedangkan pasar-pasar tradisional itu berbasis padat karya. Jadi, jika keberadaan pasar swalayan yang berdekatan dengan pasar-pasar tradisional dibiarkan berlarut-larut, maka bisa menjadi ancaman bagi mereka. Jika harus dihadapkan dengan bisnis waralaba sekelas indomaret, pasar tradisional tetap tidak akan mampu melawan Indomaret yang padat modal. Contohnya, untuk kulakan susu atau produk makanan kaleng lainnya, pedagang pasar tradisional paling banyak hanya mampu membeli 3-5 dus saja. Sedangkan indomaret masih mampu membeli satu kontainer. Jadi, kalau pasar tradisional harus dihadapkan dengan indomaret, jelas tidak akan mampu bersaing. Bahwa kebutuhan akan investasi bukan berarti membiarkan yang kecil berlomba dengan yang sudah lebih dulu kuat. jika pasar swalayan ditempatkan di 16
Setyanto P. Santosa, Implementasi Privatisasi Bumn Dan Pengaruhnya Terhadap Nasionalisme, http://kolom.pacific.net, di down Load tanggal 10 april 2008
14 sekitar pasar tradisional, apalagi grosir yang ikut-ikutan menjual eceran, pedagang kecil sudah pasti mati. Kebijakan pemerintah setempat atau pemerintah daerah jika membiarkan berdirinya pasar swalayan semacam Indomaret berdiri berhadapan dengan pasar Imogiri yang sangat tradisional, ini menunjukkan fenomena kebijakan pemerintah yang membiarkan pasar yang berbasis padat karya (pasar tradisional) harus bersaing dengan pasar swalayan seperti Indomaret yang punya modal dan jaringan bisnis yang kuat. Dan penampakan ini merupakan kondisi persaingan yang ada dalam model kapitalisme pasar. G. KESIMPULAN Kapitalisme dalam perjalanannya mampu menunjukkan keunggulannya dalam bentuk kapitalisme pasar, hal ini ditunjukkan pada saat kapitalisme pasar telah menunjukkan capaian ekonomi jangka panjang yang jauh lebih baik daripada jenis Modern system Economic (MES) lainnya. Ini juga satu-satunya jenis sistem ekonomi di dalam sejarah manusia yang telah mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi konsisten dalam periode waktu sangat panjang. Karena sekitar empat dekade setelah akhir Perang dunia II, kapitalisme pasar dan sosialisme komando bersaing baik dalam teori dan dalam praktek untuk supremasi. Kontes dipecahkan oleh robohnya Soviet-Type komunisme di tahun 1989, sehingga kapitalisme pasar sebagai yang dominan jenis MES di seluruh dunia. Kekuatan dan pengaruh dari kapitalisme pasar juga merambah di Indonesia dengan perwujudan yang tidak murni kapitalisme pasar, tetapi cukup mendekati. Sayang sekali, negara yang sedang berkembang ini juga menjadi objek eksploitasi ulah konspirasi global tersebut. Kekuatannya sudah menghegemoni sehingga tanpa terasa prinsif-prinsif dasar kapitalisme pasar pun sudah beranak pinak di negeri Indonesia, diantaranya pada dunia pendidikan Indonesia dengan di PT BHMN beberapa PTN, Privatisasi BUMN dengan dasar yang tidak transparan, dan dibiarkannya pasar tradisional (padat karya) harus bersaing dengan pasar swalayan seperti Indomaret (padat modal dan dengan jaringan yang luas).
15 H. REFERENCES Akhsyim Afandi, Comparative Economic Systems, hand out Bartholomew, J. (2004) The Welfare State We’re In , London: Politico’s. Bobbitt, P. (2002) The Shield of Achilles: War, Peace and the Course of History, London: Allen Lane/Penguin Press. Borrego, J. (1999) ‘Twenty-fifty: The Hegemonic Moment of Global Capitalism’, in V. Bornschier and C. Chase-Dunn (eds.) The Future of Global Conflict , London: Sage. Friedman, B. M. (2005) The Moral Consequences of Economic Growth, New York: Alfred A. Knopf. Friedman, M. (1953) Essays in Positive Economics, Chicago: University of Chicago Press. Greenspan, Alan (1998), Market capitalism: The role of free markets, Vital Speeches of the Day, May 1, 1998; 64, 14; ABI/INFORM Global, pg. 418 Hersa Krisna,(2006) Catatan Akhir Tahun Pemerintahan BY-JK dan Pentingnya Pembetulan Di Gerakan Mahasiswa, www.prakarsa-bali.org. Joseph Porket (2007), the future of market capitalism, Journal compilation © Institute of Economic Affairs, Published by Blackwell Publishing, Oxford, McQueen, H. (2001) The Essence of Capitalism , London: Profile Books. Neale, Water C., (1980), Market Capitalism as dispute resolution; The Loss of Legitimacy and the problems of the walfare state, Journal of Economic Issues (JEI), Vol. XIV, No. 2 Juni Olson, M. (2000) Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships , New York: Basic Books. Polanyi, K. (2001) The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time , 2nd edn, Boston, MA: Beacon Press. Schumpeter, J. A. (1947) Capitalism, Socialism, and Democracy , 2nd edn, New York: Harper & Brothers. Smith, Adam (1776) The Theory of Moral Sentiments , Indianapolis: Liberty Fund. Smith, Adam (1776) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations
