Konferensi KB Dunia di Indonesia MINGGU lalu selama satu minggu Indonesia telah ketempatan suatu gelar Konferensi Internasional tentang Keluarga Berencana di Bali. Konferensi yang mendatangkan sekitar 3.000 peserta itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo dengan pidato singkat yang menegaskan tekad bangsa Indonesia untuk melanjutkan kerja keras yang telah dimulai sejak tahun 1970. Secara
facebook.com/terbittop
Oleh: Prof Dr Haryono Suyono tegas Presiden berjanji bahwa pemerintah akan merevitaliasi program KB di Indonesia dengan mendirikan Kampung KB di seluruh Indonesia, bukan hanya di ibu kota kabupaten saja. Penegasan Presiden Jokowi itu sangat tepat karena peserta KB di Indonesia telah mencapai tidak kurang dari 60 persen pasangan usia subur di Indonesia dan tersebar di seluruh desa di Indonesia. Tidak ada satu desa pun yang tidak terdapat peserta KB, baik yang masih aktif maupun yang sudah berhenti karena sudah sepuh dan tidak lagi memerlukan kontrasepsi. Kampung KB di Indonesia tidak lain adalah
instagram.com/terbittop
terbittop
Asisten Anggota DPR Itu KENA PUKUL KEDUA KALI
Kampung Keluarga Berdaya, yaitu keluarga yang sudah mempergunakan kontrasepsi yang segera perlu dibantu melalui proses pemberdayaan komprehensif dengan penyuluhan kesehatan agar makin sehat, kesempatan menyekolahkan anak-anaknya secara tuntas serta mengikuti pelatihan keterampilan untuk ikut Bersambung ke Halaman 11
[email protected]
JAKARTA (TERBITTOP) — Ternyata, asisten anggota Komisi III Dita Aditia Ismawati DPR-RI asal PDIP Masinton Pasaribu, Dita Aditia Ismawati, bukan hanya sekali kena ’bogem’. Setidaknya, seperti yang diungkap pendiri LBH Apik, Nursyahbani Katjasungkana, yang mendampingi Dita saat melakukan pelaporan. ”Ada kejadian sebelumnya, tanggal 17 November (2015). Dan, itu juga sudah dilaporkan ke sekuriti. Tapi, karena yang bersangkutan (Masinton) minta jangan diperbesar, maka tidak dipublikasikan. Tapi nyatanya dilakukan lagi,” kata Nursyahbani Katjasungkana, pekan lalu. Tapi, berbeda dengan di internal Fraksi PDIP, penjelasan Masinton yang lebih dipercayai. Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo bahkan menyatakan, sepanjang tidak ada bukti lain, klarifikasi yang disampaikan anggotanya jadi pegangan. ”Saya juga berharap kasus ini tidak dipolitisasi, tidak dikembangkan ke yang lain-lain, meskipun bisa saja dihubung-hubungkan ke kinerja Pak Masinton atau lainnya,” kata Arif. Di lain pihak, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI Surahman Hidayat menyatakan, kasus dugaan penganiayaan terhadap Dita Aditia oleh Masinton sudah masuk jalur hukum pidana.
www.terbittop.com
Harga Rp5000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
3 - 14 FEBRUARI 2016
JAKARTA (TERBITTOP) — Kasus dugaan penganiayaan berat yang mengakibatkan mati pencuri sarang walet yang menjerat penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Novel Baswedan sebaiknya dideponering oleh Jaksa Agung sebagai hak kewenangan penuntut umum demi kepentingan masyarakat. Sebelum dideponering berkas kasus tersebut harus ditarik dari Pengadilan Negeri Bengkulu selanjutnya dikeluarkan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu. ”Jaksa Agung dapat mendeeponir kasus ini sesuai kewenangannya yang diatur dalam KUHAP,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyambutnya dengan positif. Bahkan Syarif menambahkan agar Korps Adhyaksa juga menghentikan kasus yang menjerat penyidik senior KPK, Novel Baswedan. ”Kami berharap kasus dua kasus tersebut, dan kasus Pak Novel Baswedan, dihentikan oleh kejaksaan,” ucap Syarif pekan lalu. Syarif mengatakan, agar tidak
menjadi beban bagi pimpinan KPK yang sekarang. Jaksa Agung HM Prasetyo SH sempat mengutarakan kewenangannya sebagai jaksa agung untuk memberikan deeponering bagi kedua kasus tersebut. Namun saat ini, lanjut Prasetyo, kedua kasus itu masih dipelajari. Pelimpahan Kasus ini dinilai memicu kegaduhan karena cukup lama setelah terendus upaya untuk pelemahan terhadap KPK beberapa waktu lalu. Presiden sudah meminta Jaksa Agung HM Prasetyo
untuk mencari cara penyelesaian kasus itu dan Jaksa Agung dapat mendeponering kasus tersebut. Sejumlahnya desakan untuk menghentikan kasus dua mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto serta penyidik Novel Baswedan bermunculan dari praktisi hukum dan aktivis pegiat antikorupsi termasuk juga dari pimpinan KPK yang baru. Mereka minta perkara mereka dikesampingkan, karena dinilai publik ada upaya pelemahan KPK. Dua berkas yakni, berkas Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah berada di Kejaksaan Agung. Namun berkas Novel Baswedan bahkan berjalan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Pakar hukum pidana Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Susanto Ginting menjelaskan kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). ”Pasal 140 Ayat 2 KUHAP salah satunya menilai apakah perbuatan yang disangkakan pada pelaku bukan tindak pidana. Selain itu ada pertimbangan kasus sudah
kedaluwarsa, meninggal dunia, dan lainnya,” kata Miko seperti dilansir CNN Indonesia. Di penghujung Februari 2015, Novel yang menangani sejumlah kasus penting di KPK, ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan melakukan penganiayaan atas pencuri sarang burung walet saat dirinya masih menjabat sebagai kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu pada pertengahan 2004. Saat itu satuan yang dia bawahi melakukan penegakan hukum terhadap kelompok pencuri sarang burung walet yang beredar di Bengkulu. Bersambung ke Halaman 11
Novel Baswedan
NEYMAR DITAWAR
ALDILA JELITA
Marah Soal Asusila Indra Bekti JAKARTA (TERBITTOP) — Kasus asusila yang ditudingkan kepada presenter Indra Bekti oleh Gigih Arsanofa dan Reza Pahlevi, menyulut kemarahan sang istri, Aldila Jelita. Dilla yang memiliki pembawaan santai dan kalem, berulang kali marah sambil menangis, saat memberi penjelasan kasus yang menimpa suaminya. ”Saya marah, kesal dan sedih karena ini sangat merugikan untuk saya, anak-anak saya, dan orang yang
Aldila Jelita
Bersambung ke Halaman 11
TAHUN KE-III TAHUN KE-IIEDISI EDISILXIII LXI
Bersambung ke Halaman 11
Fatwa Haram UNTUK GAFATAR
MU Rp2,8 Triliun BARCELONA (TERBITTOP) — Manchester United klub yang menawarkan transfer senilai Rp2,8 triliun (145 juta poundsterling) bagi Neymar, musim panas lalu. Ayah bintang Barcelona berusia 23 tahun itu mengatakan, Rabu lalu, bahwa sebuah klub menawarkan harga pembelian yang sangat besar, dan sekarang diungkapkan klub itu adalah Manchester United, ungkap Daily Maily. United memang sempat dikabarkan tertarik untuk memboyong Neymar. Namun, kala itu tak disebutkan kalau mereka bersedia membayar klausul lepas dalam kontrak Neymar. ”Man United adalah klub yang menawarkan Rp2,8 triliun
untuk Neymar supaya dia pindah,” ujar sang ayah, dikutip Soccerway. ”Dia masih punya kontrak dua tahun lagi. Kalian semua boleh tenang karena putra saya masih amat betah di sini,” tambahnya. Neymar sempat pula akan ke Real Madrid, yang merupakan rival berat Barcelona. Tapi, kabar itu belakangan dibantah pemain berusia 23 tahun itu. Ada kaitannya dengan MU, Jose Mourinho telah menandatangani kesepakatan dengan klub tersebut, untuk menjadi pelatih klub Setan Merah musim mendatang, sebagaimana diungkap Daily Express. (bc)
JAKARTA (TERBITTOP) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, mengeluarkan fatwa sesat bagi organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Fatwa sesat ini, menurut Ketua Umum MUI Pusat KH Ma’ruf di Gedung MUI, Jakarta, Rabu lalu, didasari beberapa hal. ”Mereka sesat karena merupakan metamorfosis AlQiyadah Al-Islamiyah dan menjadikan Ahmad Musadeq sebagai pemimpinnya,” kata KH Ma’ruf. Gafatar, jelasnya, juga sesat karena menganut ajaran Millah Abraham. ”Millah Abraham mencampuradukkan agama Islam, Nasrani dan Yahudi. Terhadap mereka yang meyakini paham itu maka dinyatakan
Neymar
Mengintip Tradisi Unik dan Pantangan Perayaan Imlek JAKARTA (TERBITTOP) — Banyak hal unik yang telah menjadi tradisi dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Salah satunya, berpantang makan bubur. Apa alasannya? Yang pasti, perayaan Tahun Baru Imlek adalah tradisi paling penting bagi masyarakat Tionghoa, yang telah ada sejak 4000 tahun lalu. Khusus di Indonesia, Tahun Baru Imlek baru dinyatakan sebagai hari libur fakultatif (berlaku bagi mereka yang merayakannya) tahun 2003, berdasarkan Keppres Nomor 6/2000 di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sejak itu, masyarakat Indonesia disuguhi beragam tradisi. Antara lain pertunjukan barongsai, yang biasanya berlangsung menjelang Imlek di area publik seperti mal atau pusat perbelanjaan. Barongsai adalah tarian tradisional khas Tiongkok yang berasal dari Dinasti Chin. Tarian ini melambangkan kebaha-
Pernak-pernik untuk rayakan Tahun Baru Imlek.
giaan dan kesenangan. Tradisi lainnya adalah bagi-bagi angpao atau amplop berwarna merah, yang didalamnya ada uang dalam jumlah tertentu. Bagi masyarakat Tionghoa yang sudah berkeluarga, tradisi angpao merupakan bagi-bagi rezeki untuk anak-anak maupun orang tuanya. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, uang di dalam angpao tidak boleh diisi oleh angka yang ada angka 4, karena dianggap sial. Dalam bahasa Tiongkok, empat terdengar seperti kata ’mati’. Jumlah uang yang diberikan pun tak boleh ganjil, karena berhubungan dengan pemakaman. Untuk menghadirkan suasana kental Imlek, saat menjelang perayaan, masyarakat Tionghoa yang sibuk memburu pernak-pernik bertemakan khas Bersambung ke Halaman 11
Bersambung ke Halaman 11
Bang TOP... Jaksa Agung didesak deponering kasus Novel Baswedan. Jangan ragu untuk kepentingan keadilan masyarakat!!!
PEMBERITAHUAN Sehubungan dengan banyaknya pengaduan ke Redaksi, dengan ini kami beritahukan bahwa wartawan Koran TERBITTOP adalah yang tercantum di box redaksi, dan dalam melaksanakan peliputan selalu dilengkapi ID Card TERBITTOP.
laporan utama
Narasumber wajib menanyakan identitas wartawan yang melakukan wawancara. Kami tidak bertanggung jawab atas tindakan para pihak yang mengaku-ngaku wartawan Koran TERBITTOP, tetapi namanya tidak tercantum di box Redaksi Koran TERBITTOP edisi terbaru.
HOTLINE REDAKSI: 0822-9946-6193
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
2
”Dua Tahun TERBITTOP Memberi Inspirasi” ” TEPAT hari Selasa 9 Februari 2016, bertepatan dengan Hari Pers diperingati secara nasional, genap dua tahun Koran Mingguan TERBITTOP hadir ke tengah pembaca. Tak terasa telah dua tahun memberi inspirasi kepada khalayak pembaca. Dua tahun kami lewati dengan segala suka dan duka, tentu media ini belum sekuat media mainstream, mengetengahkan informasi kepada masyarakat. Dalam kurun waktu itu segenap jajaran dari Penasihat, Pimpinan Umum, Pemimpin Redaksi dan semua wartawan/koresponden yang setia turun langsung terjun untuk mewartakan TERBITTOP dengan komitmen untuk terus berkembang.
D
i era yang bertranformasi menjadi The Age Media Society, Koran TERBITTOP hadir bersama websitenya terbittop.com dan wartatop.com dalam sebuah grup yang kami sebut Grup Mediatama. Optimisme kami menghadirkan TERBITTOP karena kami yakin masyarakat sudah semakin dewasa dalam membawa bangsa ini kearah realistis sosial dan perubahan yang lebih matang. Namun harus kami akui media ini belum besar, paling tidak dengan sambutan masyarakat yang setia sebagai pembaca selama dua tahun ini, kami patut menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kesetiaanya bersama kami. Hanya sikap optimisme, sekecil apa pun peran sebuah media, pasti membawa manfaat bagi masyarakat. Setidaknya, indikatornya adalah progresivitas yang terus meningkat dari pembaca dan relasi Koran TERBITTOP yang sudah terjalin. Peran media massa tidak saja menjadi ikon berkemajuan, tetapi juga penjaga ruh demokratisasi
agar tetap berpedoman pada pemenuhan hak-hak sipil Puji dan syukur kami kepada Allah Swt, dan terima kasih atas penerimaan masyarakat tentu bersama kritik, saran dan cacian dan bahkan pujian tetap semua menjadi cambuk pendulang bagi kami dalam menoreh perjalanan ke depan media ini. Dalam usia yang relatif muda, kami berusaha untuk terus merangkak, berdiri dan berjalan, sehingga eksistensi Koran TERBITTOP, bisa melayani pembaca sampai sebaran ke berbagai daerah, yang kini baru kami capai 13 provinsi dari target sebanyak 16 provinsi. Sebagai media yang fokus dan berkhidmat dalam memberikan informasi tentang dinamika pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan bersama gerakan Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga), geliat dinamika hukum khususnya korupsi serta pendidikan. Selain mengangkat berbagai masalah pemerintahan, sosial budaya, hiburan olahraga dan lain-lainnya, Koran TERBITTOP hadir untuk melengkapi informasi dan berita kepada
IST/DOK
TERBITTOP DUA TAHUN — Koran TERBITTOP memasuki usia dua tahun pada 9 Februari 2016, dan tanggal tersebut kebetulan merupakan Hari Pers Nasional yang diperingati insan pers di Tanah Air. Diperingati dengan syukuran.
masyarakat. Harapan kami, segala informasi yang kami sajikan dapat berguna dan bermanfaat. Dengan demikian, kami harapkan dapat terciptanya berita yang jernih dan penuh gagasan, mendidik, menghibur serta tajam dan terpercaya. Dengan visi dan misi serta slogan ’Berani Mengupas Jelas Mengulas’ serta ikon ’Orang Tua sedang Berdoa’ memberi makna entitas bahwa media ini selalu berikhtiar, berdoa, ikhlas dan bersyukur kepada Allah Swt dalam setiap gerak dan langkahnya menjadikan media TERBITTOP sebagai acuan pembaca. Kami mengharapkan partisipasi aktif publik dalam memberi masukan, saran serta kritik yang membangun karena membuat kami akan lebih baik ke depan. Momentum genap dua tahun ini akan akan kami jadikan sebagai motivasi untuk menatap tahun ketiga dengan optimisme yang tinggi. ”Kami yakin dengan kerja keras, kebersamaan dan sikap rendah hati akan mengantarkan sukses-sukses berikutnya. Kami menyadari tanpa ada partisipasi dan dukungan dari seluruh masyarakat, kami tak berarti. Sikap dan membawa idealitas untuk mencerdaskan dan mencerahkan, memang masih jauh dari harapan ideal. Semua akan kami sikapi sebagai cambuk pendulang eksistensi dan prestasi dari segenap potensi yang ada, menuju sebuah perubahan dan kemajuan. Perubahan akan membawa masyarakat ke arah lebih dewasa dan modern. Meskipun kompleksitas dan kondisi penegakan hukum sedang dalam krisis legimitasi, seperti masih maraknya kasus korupsi politikus baik terjadi di pusat dan daerah serta korupsi APBD dan sebagainya masih mewarnai kondisi dan realitas di negeri ini. Setelah kisruhnya masalah KPK-kepolisian
Koran TERBITTOP hadir untuk melengkapi informasi dan berita kepada masyarakat. Berharap segala informasi yang disajikan dapat berguna dan bermanfaat.
yang sudah terselesaikan maka semangat pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti. KPK bersama kepolisian dan kejaksaan tentunya harus harmoni, karena sejumlah kasus yang terjadi memerlukan keseriusan dari ketiga lembaga pemberantasan korupsi itu. Semangat pemberantasan korupsi hingga ke daerah haruslah terus dikumandangkan secara terus menerus, dan Koran TERBITTOP akan tetap konsisten mendorong masyarakat untuk aktif memberantas segala tindak korupsi yang merongrong perekonomian negara demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Partisipasi aktif dalam membangun kehidupan politik, penegakan hukum, perlu peran serta semua pihak. Karena potret pemerintahan dan hukum tak akan pernah habis-habisnya dalam mewarnai carut-marutnya hukum karena masih terjadi tindak pidana korupsi seperti suap dan sebagainya. Dalam usia yang relatif muda ini, Koran TERBITTOP tetap berkomitmen terdepan di dalam mendorong langkah pemberantasan korupsi di samping ancaman lainnya seperti terorisme dan narkoba. Karena itu kami merasa tidak perlu malu dan minder, untuk tetap eksis ke tengah pembaca menyajikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih atas dukungan publik, Dirgahayu Dua Tahun TERBITTOP, ’Berani Mengupas Jelas Mengulas’. (haris fadillah)
3
Koran TERBITTOP membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Layangkan Surat Lamaran ke Divisi HRD TERBITTOP. Telp: (021) 93116962, 99746839 Email:
[email protected] atau Kontak Person Haris Fadillah - 082299466193
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
Tiga Mantan Kasudin PU Air Jakarta Barat Ditahan
Kajari Jakarta Timur Tertutup ke Wartawan JAKARTA (TERBITTOP) — Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi dan penyedia informasi bagi masyarakat di jajaran Kejaksaan Tinggi DKI khususnya di Kejari Jakarta Timur masih terabaikan. Dampaknya, masyarakat yang peduli pembangunan dan penegakan hukum seringkali tidak dapat menyalurkan saran dan kritik disebabkan sikap kurang kooperatif dari pejabat publik yakni Kepala Kejaksaan Negeri tersebut. Hal ini dialami sejumlah wartawan termasuk Koran TERBITTOP yang berusaha meminta konfirmasi sejumlah penanganan perkara pidsus dan pidum termasuk pengambilan barang bukti tilang yang kadang sampai membludak di dalam kantor hingga jalan di samping Gedung Kejari Jakarta Timur, pekan lalu. Sikap tertutup dari Kepala Kejaksaan Negeri R Narendra Jatna SH, LLM itu sudah trendus
lama di kalangan wartawan yang sehari-hari meliput di kejaksaan. Sikap tersebut sangat bertentangan dengan sikap keterbukaan yang sedang dibangun oleh Jaksa Agung HM Prasetyo SH serta Kajati DKI Sudung Situmorang SH, MH yang menempatkan pers sebagai market bagi penyebaran kinerjanya. Bahkan berbagai kesempatan Kajati selalu mendengungkan agar aparat di bawahnya untuk membangun interaksi yang positif dengan kalangan wartawan. ”Maaf bapak sedang sibuk tidak bisa ditemui,” ujar Staf Tata Usaha Kejari Jakarta Timur kepada wartawan yang berusaha menemuinya pekan lalu. Sikap tertutup Kajari Jakarta Timur sempat disampaikan sejumlah wartawan dalam dialog dengan Kepala Kejaksaan Tinggi di ruang kerjanya. ”Silakan tulis dulu nanti saya akan lihat dan
STOP PRESS
hukum
DIBUTUHKAN KORESPONDEN DI PROVINSI JAMBI, JABAR, SUMUT, DLL
melakukan evaluasi Kajari Jakarta Timur itu, karena kita akan tetap bekerja sama dengan wartawan dalam penyebaran hasil kinerja,” ucap Sudung Situmorang. Bahkan sejumlah wartawan berencana membawa sikap Kajari tersebut kepada forum wartawan di Kejaksaan Agung untuk dilaporkan kepada Jaksa Agung. Sejumlah pejabat publik yang masih belum membuka diri dan tidak bersikap transparan terhadap sebuah informasi ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers. Dampaknya, setiap informasi yang diperlukan wartawan untuk sebuah penyajian berita, sering tidak akurat. Bukan wartawannya yang tidak ingin mencari informasi tapi pejabat terkait yang disoroti terkesan menghindar dan tidak terbuka. (end/ris)
J Terkait Kasus Korupsi Rp43 Miliar JAKARTA (TERBITTOP) — Kejari Jakarta Barat belum lama ini menerima pelimpahan perkara korupsi terkait pemeliharaan dan operasional Infrastruktur Pengendali Banjir serta pemeliharaan Draenes saluran Air Tahun 2013 khususnya di Jakarta Barat dari Penyidik Kejaksaan Agung RI ke JPU Kejari Jakarta Barat. Tiga terdakwa tersebut yakni Ir H Monang Ritonga MT, Ir Wagiman MT dan Ir H Pamudji. Ketiga terdakwa tersebut merupakan mantan kasudin PU Air Kota Administrasi Jakarta Barat sejak menjabat pada tahun 2013. ”Telah kami periksa, kemudian ketiganya langsung ditahan ke Rutan Salemba Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan,” kata Choirun Parapat SH, MH, kasi Pidsus Kejari Jakarta Barat saat ditemui wartawan. Dalam kasus ini penyidik Kejaksaan Agung RI telah memeriksa puluhan orang saksi serta telah menyita barang bukti dokumen yang kuat dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan untuk menjerat ketiga terdakwa tersebut. Ketiga terdakwa diduga telah melakukan korupsi anggaran pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendali banjir dan draenase selokan saluran air serta gorong-gorong Jakarta Barat pada tahun 2013 dengan nilai anggaran kurang lebih Rp82 miliar. Modus operandi yang dilakukan oleh ketiga terdakwa tersebut dengan cara memotong masingmasing 30 persen dari anggran yang telah dicairkan, dan sebagian pekerjaan yang dilaksanakan dikerjakan secara fiktif. Lalu dibuat pertangungjawaban keuangan fiktif atau palsu seolah-olah pekerjaan tersebut dikerjakan seluruhnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp43 miliar. Ketiga terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tentang Korupsi Bersama-sama. (eddy)
Saksi Tukang Cuci Bongkar Jaringan Narkoba Kulit Hitam IST/DOK
Kejari Jakarta Barat Terima Uang Pengganti Terpidana Lee Dharmawan Rp10 Miliar JAKARTA (TERBITTOP) — Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dari ke Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan Pidana Khusus (Pidsus) baru-baru ini telah menerima pelimpahan untuk melakukan penagihan uang pengganti terhadap terpidana Lee Dharmawan. Pengembalian cicilan uang penggantian (atas nama) terpidana Lee Dharmawan sejumlah Rp10 miliar ke Bank Indonesia. Sejumlah uang tersebut merupakan cicilan dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terpidana Lee Dharmawan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1622/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992 Jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 26/PID/1991/PT.DKI tanggal 9 April 1991 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 56/PID/B/1990/ PN.JKT.BRT tanggal 14 November 1990 yang salah satu bunyi pidananya adalah, agar terpidana membayar uang pengganti kepada negara cq Bank Indonesia sejumlah Rp85 miliar. (eddy)
EDDY
Kasi Datun Kejari Jakarta Barat Sulvia Hapsari SH, MH (kanan) dan salah seorang petugas bank saat menerima penyerahan uang pengganti terdawa Lee Dharmawan.
SERAHKAN DOKUMEN — Gerakan Anti Korupsi (GAK) dipimpin Pengacara Petrus Selestinus SH (kiri), sedang menyerahkan sejumlah dokumen bukti putusan kepada Jampidsus Dr Arminsyah SH, MSi (kanan), disaksikan Jaksa Agung HM Prasetyo SH di ruang kerjanya, belum lama ini.
GAK Temui Jaksa Agung Sampaikan Bukti Baru J Minta Kasus Cessie Bank Bali Dibuka Lagi JAKARTA (TERBITTOP) — Gerakan Anti Korupsi (GAK) yang diwakili oleh Petrus Selestinus belum lama ini diterima oleh Jaksa Agung RI, HM Prasetyo, didampingi oleh Jampidsus Arminsyah, menyampaikan informasi dan bukti-bukti tambahan terkait dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto sekaligus permohonan untuk mendapatkan penjelasan tentang status dan perkembangan kasus tersebut. ”Kami ingin mendukung langkah Kejaksaan Agung mengusut kasus tersebut supaya ada kepastian hukum,” ungkap koordinator GAK, Petrus Selestinus SH kepada TERBITTOP, belum lama ini. Petrus mengatakan, kejaksaan bisa memperdalam pemeriksaan terhadap kasus Setya Novanto, baik dalam kasus permufakatan jahat maupun dalam perkara dugaan korupsi klaim PT Bank Bali Tbk kepada BPPN dan BI atas transaksi SWAP dan money market antara PT Bank Bali Tbk dengan PT BDNI/kasus Cessie Bank Bali. ”Kami berialog selama dua jam, Jaksa Agung menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemufakatan jahat Setya Novanto, mengalami keterlambatan. Selain karena sikap Setya Novanto yang tidak kooperatif, juga hingga saat ini belum ditemukan keberadaan Reza Chalid,
yang merupakan salah satu saksi kunci,” kata Petrus. Optimis Namun demikian kejaksaan tetap optimis dan meminta dukungan publik khususnya GAK, agar kasus Setya Novanto cepat selesai diproses dan mendapatkan kepastian hukum. Jaksa Agung RI berharap agar KPK dapat bekerja sama dengan kejaksaan untuk mengungkap berbagai dugaan kasus kurupsi yang selama ini disebut-sebut melibatkan Setya Novanto. Dalam pada itu atas kasus dugaan korupsi berupa ’pemufakatan Jahat untuk melakukan korupsi’ yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto. GAK menyampaikan dukungan dan menyerahkan rekaman hasil pemeriksaan pada Sidang MKD dalam pemeriksaan kasus pelanggaran etika di MKD, dan telah diterima oleh Jaksa Agung.
Selain kasus pemufakatan jahat, GAK juga meminta kepada Jaksa Agung untuk segera membuka kembali penyidikan kasus dugaan korupsi klaim PT Bank Bali Tbk kepada BPPN dan BI atas transaksi SWAP dan money market antara PT. Bank Bali Tbk dengan PT BDNI/kasus Cessie Bank Bali. GAK menyerahkan kepada Jaksa Agung beberapa putusan Mahkamah Agung RI, masing-masing Putusan Kasasi MA No 380 K/PID/2001, tanggal 10 Maret 2004 a/n terdakwa Pande Nasorahona Lubis, menjadi kunci atas PK Jaksa Agung dalam perkara PK No 12 PK/PID.SUS/2009, tanggal 11 Juni 2009 a/n terpidana Joko Soegiarto Tjandra, dan Putusan PK No 07 PK/PID.SUS/2009, tanggal 8 Juni 2009 a/n Syahril Sabirin sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang membuktikan bahwa Setya Novanto terlibat dan pernah diberi status tersangka oleh Kejaksaan Agung RI, akan tetapi berkas perkaranya dipetieskan. Dalam kasus Cessie Bank Bali, menurut Petrus Sekestinus, jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutannya tertanggal 31 Juli 2000 dalam perkara a/n terdakwa Joko Soegiarto Tjandra secara tegas menyatakan bersama-sama tetapi hingga kini berkasnya tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan. (ris)
JAKARTA (TERBITTOP) — Terbongkarnya jaringan narkoba kulit hitam (negro) oleh pembantu cuci gosok bernama Desi sebagai saksi utama atau saksi kunci. Ketika memberikan kesaksiannya di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum lama ini atas jaringan kedua terdakwa Kimo dan Hua. Awal terjadinya peristiwa ini atas keterangan saksi kunci, Desi warga Bekasi memaparkan dipersidangan, saksi Desi diperintah oleh kedua terdakwa Kimo dan Hua untuk mengakui bernama Elisabet, dikarenakan ada kiriman barang dari RRC melalui Expedisi di wilayah Cengkareng Jakarta Barat. Namun saksi Desi mengelak untuk mengaku sebagai nama Elisabet karena takut dihukum mati, soalnya presidennya Jokowi sangat tegas kata Desi, ”Saya takut dihukum mati pak hakim,” ucap Desi pada majelis yang diketuai Fujiastuti SH, MH. Karena Desi tak mau atas perintahnya, lalu Desi akan diancam oleh kedua terdakwa, dan bila bocorkan hal ini kepada petugas dan akan dijerat lehernya serta akan dimatikan oleh kedua terdakwa Kimo dan Hua. Kemudian Desi disekap selama dua bulan lamanya di tempat kos terdakwa sambil disetubuhi terdakwa, papar Desi di persidangan pada majelis. Kesaksian Desi disaksikan oleh Jaksa Nugraha SH juga disaksikan oleh para saksi anggota kepolisian Polda Metro Jaya dari Tim Sub Unit II Narkoba yang diketuai tim, Gembong Yudha SH mantan kasat narkoba Polres Jakarta Barat yang akan memberikan kesaksian pada saat terjadinya insiden tersebut. Saksi kepolisian Sub Unit II PMJ menjelaskan,awal insiden penangkapan jaringan narkoba di ekspedisi barang tersebut bermula ada barang kiriman paket dari RRC yang mencurigakan karena sudah lama dihubungi pihak ekspedisi tidak pernah diambil pemiliknya atas nama Elisabet yang tertera alamat rumah dan nomor handphonenya. (eddy)
HARIS FADILLAH TERTATA RAPI — Taman di lingkungan Kejaksaan Agung semakin tertata rapi, dan bahkan dilengkapi slogan-slogan kejaksaan. Jam besar yang ada di tengah-tengah Kejaksaan Agung juga mulai berdentang lagi. Foto yang diambil TERBITTOP pekan lalu, memperlihatkan kerapihan dan keasrian taman tersebut.
opini
T AJUK RENCANA Menunggu Babak Akhir Kasus Minta Saham
S
EJUMLAH akademisi dan elemen mayarakat lain seperti GAK (Gerakan Anti Korupsi) mendukung langkah Gedung Bundar menuntaskan kasus skandal ’papa minta saham’ yang menjerat nama mantan ketua DPR-RI Setya Novanto sebagai terperiksa. Langkah penyelidikan yang dilakukan Gedung Bundar untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus itu belum berakhir, dan masih memerlukan sejumlah keterangan untuk menguatkan pembuktikan. Hadirnya Setya Novanto akan menguak tabir hukum di dalam skandal kasus tersebut. Kita menunggu langkah Gedung Bundar untuk serius dalam menuntaskan kasus ini. Kasus ini bukan sekadar cerita sebuah ambisi saja. Atau sekadar hanya besar gaungnya di awal, tetapi sepi di ujung-ujungnya, dan kemudian tenggelam tidak ada lagi lanjutannya, sehingga publik akan menyatakan langkah kejaksaan hanya membuat ’rumah aman’ bagi terduga Setya Novanto. Namun langkah yang dilakukan di dalam penyelidikan itu bisa berlanjut ke tahap penyidikan sehingga kasus ini memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Apalagi sampai membongkar lebih jauh skandal lainnya yang terjadi di PT Freeport. Sebenarnya dalam rangka pengumpulan data, Kejaksaan Agung bisa saja meminta keterangan Setya Novanto dengan mendatangi yang bersangkutan untuk pengumpulan data dalam rangka penyelidikan. Langkah penyelidikan pun adalah langkah hukum yang harus dihormati setiap warga negara apalagi panggilan yang dilayangkan sudah sampai ketiga kali terhadap anggota DPR-RI yang selayaknya menghormati hukum. Ketidakpatuhan seorang pejabat apalagi seorang anggota DPR-RI dalam memenuhi proses hukum akan banyak mempengaruhi polemik hukum di masyarakat. Dalam Pasal 15 UU Tipikor, diatur bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi. Percobaan melakukan korupsi ya korupsi. Bukan hanya tataran etika penyelenggara negara, melainkan UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, juga sudah menggariskan hal yang sama. Pasal 5 angka 7 dengan jelas mengatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib untuk bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini pun berlaku untuk semua penyelenggara negara, yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu publik jangan terlalu cepat memberikan pujian dan juga jangan terlalu cepat memberikan asumsi negatif dari langkah Kejaksaan Agung. Kejaksaan memiliki otoritas sebagai penegak hukum atas dugaan tindak pidana korupsi, namun dalam pemeriksaan kasus ini hendaknya dilakukan secara transparan karena sudah menarik perhatian publik. Jika sudah masuk penyidikan Kejaksaan Agung bisa bekerja sama dengan KPK untuk meminta supervisi. Meskipun penyelidikan sudah dimulai oleh Kejaksaan Agung, KPK terbuka untuk melakukan supervisi. Bahkan di Undang-Undang KPK itu kondisi di mana KPK melakukan supervisi, misalnya kalau ada penanganannya lambat, kemudian ada upaya untuk melindungi pelaku, ada konflik kepentingan. (*)
DITERBITKAN OLEH: Karya Panjang Mediatama SIUP: 0716/10-27/PK/XII/2013 NPWP: 03.350.979.5-412.000 TDP: 10.27.3.46.05022 Website: TERBITTOP.com Email:
[email protected] Penasehat/Pelindung Tarman Azzam Penasehat Hukum Petrus Selestinus SH Pemimpin Umum/Penjab Haris Fadillah Pemimpin Perusahaan Aswi Matrawi Pemimpin Redaksi Endang Suherman Manajer IT Endang S Redaktur Mat Nur, Topan Dewan Redaksi Tarman Azzam, Haris Fadillah, Endang Suherman, Mustopa Abas Staf Redaksi Ujang Susanto, Sulastri Sekretaris dan Administrasi Redaksi Theos Pormes, Bungaria Saputri, Topan Husanda Manajer Iklan/Pemasaran Mulyadi Desain Grafis Budhi Permana Sirkulasi Yudi Permana Sandhi, Zulaila, Bima Kamandanu Koresponden DKI Jakarta: Eddy Suheidi Achmad. Depok: Abdul Azis. Tangerang Selatan: M Nur. Cirebon: Titik Sulaksana (Kokab Cirebon), Sudirdja (Cirebon). Serang-Banten-Lebak: Gunawan, Yasril. Lampung: Agus Salim, Alhadi, Lampung Barat & Pesisir Barat: Nasrun, Sumarlin. Palembang: Wawan Setiadi. LubuklinggauMusi Rawas-Musi Rawas Utara: Herri Kusnadi. Pekanbaru: Ikhsan. Pontianak: Yusri. Bengkulu: Heri. Bangkalan: Muhammad Arifin, Pamekasan: Salim. Pasuruan: Muhammad Toha, Cilacap: Mashudi. Purbalingga: Sumarlin. Jember: Sumardi. Sulawesi Barat: Andi Saputra. Tarif Iklan: Hitam Putih Rp9.000 (per-mm kolom), Warna (Full Color) Rp16.000 (per-mm kolom). Iklan Baris Rp9.000 (per-baris). Tarif di atas belum termasuk diskon. Bank: BRI 7202-01-002432-50-3. Alamat Redaksi Kavling BBM Asri Jl. H. Dimun Blok B-30 Sukmajaya Depok, Jawa Barat 16412 Telepon: 021-99746839, 93116962 Alamat Korespondensi Cibubur Village C-3-1 Jl. Harjamukti Cibubur, Jakarta Timur Percetakan: PT Wahana Semesta Inter Media (isi di luar tanggung jawab percetakan)
Seluruh wartawan dan koresponden Koran TERBITTOP adalah yang tercantum di dalam boks redaksi edisi terbaru. Di luar nama-nama yang dimuat, apabila mengaku sebagai wartawan Koran TERBITTOP bukan tanggung jawab redaksi.
4
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
2.000 Mahasiswa UIN Palembang Terjun ke Desa Oleh: Prof Dr Haryono Suyono UNIVERSITAS Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, yang dipimpin oleh rektornya, Prof Dr H Aflatun Muchtar MA, awal bulan Februari untuk sekitar enam minggu menerjunkan sekitar 2.000 mahasiswa dari berbagai fakultas dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Posdaya berbasis masjid di Kabupaaten Lahat. Di kabupaten itu para mahaasiswa akan disebar di beberapa kecamatan untuk bersama pengurus masjid menjadikan masjid pusat kegiatan umat yang lebih paripurna.
M
asjid akan dijadikan markas dari kegiatan sosial, budaya dan keagamaan bagi para jemaah masjid dan penduduk sekitar, utamanya dalam mengamalkan agama yang dianutnya agar keluarga mereka terbebas dari berbagai ketertinggalan, keluarganya menganut budaya bersih dan sehat, mengirim semua anak-anaknya bersekolah, mau berlatih keterampilan, bekerja cerdas dan keras serta bersedia membuka usaha ekonomi yang membawa untung untuk membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia. Oleh karena itu para mahasiswa, yang sebagian besar mahasiswa putri itu, mendapat pelatihan yang cukup panjang bukan saja bagaimana meningkatkan iman dan takwa para santri masjid, tetapi juga ilmu dan praktik kegiatan kemasyarakatan yang luas. Para mahasiswa dibekali dengan keterampilan agar bisa bergaul dengan para sesepuh desa, para lurah, camat dan punggawa desa lainnya. Mereka pertama-tama diajari bagaimana mengajak para pimpinan masjid
untuk bersedia menjadi masjid mereka pusat dari kegiatan keagamaan yang lebih luas dengan menggelar kegiatan di luar jam-jam ibadah agar umat yang selalu beribadah dalam lingkungan masjid makin terbuka cakrawala kehidupannya menghadapi tantangan sehari-hari. Mereka dilatih dan diajak pada waktunya melatih para jemaah masjid, utamanya para istrinya agar mereka berlatih keterampilan agar tidak tergantung pada pendapatan suaminya. Pelatihan keterampilan itu biasanya diberikan sesuai minat dari para peserta sehingga tidak terkesan dipaksakan agar disiplin pelatihan menjadi suatu kegiatan yang lestari dan akhirnya para ibu-ibu bisa mempraktikkan pelatihan yang mereka ikuti dalam kehidupan sehari-hari dan mengantar mereka menjadi keluarga yang bekerja dan akhirnya menjadi keluarga yang mandiri dan sejahtera. Jenis pelatihan lainnya adalah bagaimana mengajak para santri, utamanya yang senior, untuk berani dalam lingkungan kampung halamannya mengambil prakarsa mengan-
jurkan kepada keluarga setempat agar membangun hidup gotong royong mebuat kebun bergizi di halaman rumah masing-masing, membuat kolam ikan, memelihara ayam, itik, kambing atau binatang piaraan lainnya guna mengisi waktu luang di rumahnya dan akhirnya menambah pendapatan keluarganya. Ajakan itu utamanya harus ditujukan kepada keluarga prasejahtera, di mana keluarga yang mampu memberikan contoh dan kalau perlu memberikan modal atau menitipkan piaraan dengan sistem bagi hasil. Secara sederhana setiap mahasiswa diharapkan membuat peta keluarga untuk mengetahui, di mana posisi suatu keluarga dalam mengikuti roadmap untuk menjadi keluarga yang sejahtera. Suatu keluarga pertama-tama sebelum menjadi keluarga yang produktif harus secara cermat memenuhi syarat agar menjadi keluarga yang berbudaya bersih dan sehat, misalnya perlu memiliki jamban keluarga, rumahnya memiliki jendela, berlantai semen agar apabila memiliki anak balita yang masih suka bermain di lantai rumahnya tetap sehat dan
tidak terkena penyakit yang menular melewati kebersihan rumahnya. Pemilikan jamban ini menjadi syarat utama keluarga sehat, karena tanpa jamban tidak saja keluarganya terganggu tetapi tetangganya bisa terkena kontaminasi. Apabila syarat keluarga sehat ini terpenuhi, maka para mahasiswa harus cermat memperhatian setiap keluarga, utamanya yang memiliki anak usia sekolah, agar sejak dini mengirim anaknya ke sekolah. Kalau perlu dan belum diadakan di setiap masjid dapat didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) guna menampung anak-anak balita keluarga prasejahtera agar mereka mengenal sekolah sejak dini dan sekaligus ibunya dapat dibebaskan dari beban momong anak-anak balitanya. Dengan anaknya masuk ke PAUD, maka ibunya dapat mengikuti pelatihan keterampilan yang diadakan oleh mahasiswa KKN atau oleh organisasi sosial yang berbasis masjid. Dengan pelatihan itu maka ibunya dapat berubah menjadi ibu yang produktif dan membantu pendapatan keluarganya dan mengantar keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera. Dalam rangkaian pelaksanaan strategi global Sustainable Development, Pembangunan Berkelanjutan yang baru-baru ini dicanangkan oleh PBB, maka para mahasiswa memiliki kesempatan emas untuk mengajak keluarga desa memelihara kekayaan hayati dan sumber daya lokal dengan baik. Oleh karena itu para keluarga desa di Lahat perlu diajak membangun tanpa merusak lingkungan, tetapi justru memelihara lingkungan untuk anak cucu kelak. Penduduk desa dapat diajak mengembangkan lingkungan yang baik dengan menata penanaman
tanaman kebun bergizi sebagai titik awal, tetapi karena lahan yang masih luas bisa saja menanam pohonpohon dengan nilai tinggi untuk investasi yang lebih baik untuk masa depan. Pemeliharaan lingkungan itu dapat dipadukan dengan usaha yang saling menguntungkan, karena setiap tumbuhan yang ditanam dapat saja dilakukan dengan sistem silang, sehingga sistem silangnya dapat dipilih tumbuhan yang dapat cepat dipotong untuk kepentingan jangka pendek, sedangkan pohon dengan umur panjang dapat dijadikan investasi jangka panjang dengan harga yang lebih tinggi. Hubungan antarmanusia dan lingkungannya menjadi bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya para mahasiswa dan dosen pembimbing perlu mencari cara yang efektif agar usaha yang mereka rintis selama masa KKN tematik Posdaya berbasis masjid dapat diteruskan oleh kader-kader masjid dan dari desa setelah mereka meninggalkan desa. Masjid dengan kegiatannya yang nampaknya sederhana sesungguhnya telah melaksanakan program pembangunan mahadahsyat yang dipikirkan dan diputuskan oleh tidak kurang dari 193 kepala negara dari seluruh dunia. Yang kecil dari desa dan dari masjid sesungguhnya merupakan sumbangan yang tidak ada taranya dan akan mengubah serta mengentaskan penduduk dunia dari kemiskinan dan kelaparan serta mempersempit kesenjangan yang dewasa ini makin menganga. Insya Allah dan selamat berjuang mahasiswa UIN Raden Fatah di Palembang. (Penuis adalah Ketua Yayasan Damandiri, www.haryono.com)
Kue Pembangunan Mengalir ke Desa Oleh: Dr Mulyono D Prawiro AKHIR-AKHIR ini pemerintah Indonesia telah membuat rencana besar guna untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi warganya. Rencana besar itu antara lain menyediakan dana yang jumlahnya triliunan rupiah untuk dialirkan ke desa-desa di seluruh Indonesia. Kalau selama ini kue pembangunan dianggap hanya berkutat di kota-kota besar, dalam pemerintahan baru ini dicoba, kue pembangunan itu dialirkan ke desa-desa. Terobosan yang luar biasa ini patut diancungi jempol, karena dengan dana yang mengalir dan masuk ke desa-desa, maka diharapkan penduduk di desa dapat menikmati dan memanfaatkan dana dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraannya.
M
emang diakui, selama ini belum pernah ada dana yang jumlahnya triliunan rupiah mengalir ke desa, meskipun pada zaman pemerintahan Orde Baru ada dana mengalir ke desa-desa seperti program IDT, namun besarannya tidak sebesar dana desa yang saat ini telah dan sedang digulirkan. Tujuan pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Jokowi JK sebenarnya tidak jauh berbeda, yaitu pemerintahan yang pro rakyat kecil di desa-desa. Kedua pemerintahan itu berusaha keras untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia dan mengentaskan penduduk dari lembah kemiskinan. Program IDT dan program dana desa sebenarnya hampir sama, yang intinya memberdayakan masyarakat desa agar mereka bisa maju, mandiri dan sejahtera. Banyak orang yang beranggapan, bahwa dana desa memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa, khususnya dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini muncul. Yang menjadi pertanyaan banyak kalangan adalah, bagaimana menja-
ga supaya pemanfaatan dana desa tersebut tetap pada koridor yang diharapkan. Ini yang menjadi pekerjaan rumah bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Dengan adanya anggaran yang meningkat dan diperuntukkan ke desa-desa, maka diharapkan pimpinan dan aparat desa dapat mengembangkan kualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang perlu diingat adalah, bahwa jumlah desa di Indonesia saat ini sekitar 80.000 desa, jadi kalau ada suatu kementerian yang membuat pilot project untuk 500 desa, itu artinya pemerintah atau kementerian tersebut hanya terfokus pada desa pilot yang jumlahnya kurang dari satu persen dari desa yang ada di Indonesia, selebihnya atau 99 persen desa yang tidak termasuk dalam pilot project harus diapakan? Apakah desa lain hanya sebagai penonton dan pendengar yang baik karena tidak mendapat sentuhan dan perhatian? Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ditemui beberapa waktu yang lalu mengatakan, bahwa untuk mengangkat masyarakat kalangan bawah atau masyarakat tertinggal, harus juga diperha-
tikan dan diberi kesempatan kepada masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau masyarakat kalangan atas untuk turut serta membangun bangsa. Mereka diberi ruang gerak yang cukup untuk terus berkembang dan lebih mengembangkan usahanya serta mereka diharapkan pula untuk ikut berpartisipasi mendorong masyarakat menengah ke bawah agar gap atau kesenjangan yang selama ini terus meningkat bisa dikurangi. Diakui oleh Wakil Presiden bahwa gap di Indonesia saat ini masih relatif tinggi, atau boleh dikatakan pendapatan kalangan atas dan kalangan bawah sangatlah jomplang. Kesenjangan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga kondisinya sama, hanya saja di Indonesia gap atau kesenjangannya masih sangat tinggi. Adanya gap ini bukan berarti harus dihilangkan, tetapi diusahakan untuk dipersempit. Dalam mengembangkan dan mempercepat proses pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui Posdaya, khususnya Posdaya yang berbasis masjid, Wapres menyarankan agar bank-bank atau lembaga
keuangan yang sudah ada untuk didekatkan dengan masjid, bukan berarti harus membentuk lembaga keuangan atau bank baru, melainkan memperluas jaringan dari bank-bank yang ada, agar para jemaah yang melakukan ibadah dan berkumpul di masjid atau mereka yang tinggal di sekitar masjid bisa menikmati atau memanfaatkan dana dari bank yang bersangkutan untuk memulai usaha baru ataupun untuk memperluas usaha dari masyarakat sekitar masjid yang tergabung dalam Posdaya berbasis masjid. Jadi beribadah bukan hanya untuk memikirkan masa depan di akhirat saja, tetapi juga memikirkan dunia dan lingkungan sekitar serta bagaimana membantu sesama dalam proses pemberdayaan. Dengan demikian masjid bisa dijadikan pusat pemberdayaan keluarga dan sekaligus masjid bisa menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru dan membangkitkan semangat gotong royong masyarakat. Yayasan Damandiri yang selama ini menjadi pelopor pemberdayaan keluarga di Indonesia melalui Posdaya dan bekerja sama dengan berbagai mitranya, yang antara lain dengan lembaga keuangan/bank, pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia, lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, terutama dengan LPPM, berbagai organisasi sosial kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya, telah berhasil mengangkat keluarga-keluarga tertinggal atau keluarga prasejahtera di desa-desa menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Program yang dijalankan melalui proses pemberdayaan telah banyak menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil di desa-desa. Mencermati upaya yang telah dilakukan oleh Ya-
yasan Damandiri dan mitra kerjanya tersebut, Wapres mengharapkan, agar program yang telah berjalan dengan baik dan jelas menguntungkan rakyat serta melibatkan banyak orang dan banyak lembaga ini, disinkronkan dengan program pemerintah yang ada. Menurut Wapres akan lebih baik apabila rakyat desa, terutama rakyat miskin diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan dengan melibatkan berbagai perguruan tinggi sebagai pelopor pemberdayaan keluarga di desa-desa. Karena penduduk Indonesia sebagian besar tinggal di desa-desa, maka usaha untuk membangkitkan budaya bangsa yaitu gotong royong relatif mudah untuk digerakkan, namun tidak semua orang bisa bergotong royong, terutama mereka yang berpenghasilan tinggi dan tinggal di daerah perkotaan. Banyak sekali penduduk kota jarang berada di rumah, pergi pagi pulang malam, bahkan hari libur pun tidak berada di rumah. Antartetangga jarang berkomunikasi apalagi berkumpul dalam lingkungan sekitar, sehingga dengan demikian untuk menciptakan semangat gotong royong dan membangun kebersamaan di daerah perkotaan agak sulit untuk dikembangkan. Konsep untuk membangun Indonesia dimulai dari desa memang merupakan konsep dan terobosan yang sangat membanggakan, sehingga diharapkan akan mampu membawa Indonesia ke masa depan yang lebih gemilang dan mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia akan bangkit dan berkembang akan menjadi kenyataan. (Penulis adalah Dosen Pascasarjana dan Anggota Senat Universitas Satyagama dan Universitas Trilogi, Jakarta)
nusantara 5
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
Sekda Lebak Dituding Korupsi Pakaian Dinas Laporan: Gunawan RANGKASBITUNG (TERBITTOP) — Sekertariat Daerah Kabupaten Lebak kembali mendapat kecaman keras dari puluhan aktivis yang tergabung kedalam koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Banten. Pasalnya Sekda Lebak Dede Jaelani dituding telah melakukan perbuatan melawan hukum ’abuse of fower’ dengan modus mark-up. Informasi yang dihimpun, modus mark-up tersebut bermula dari pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah (KDH) dan Asphalt Mixing Plant (AMP), Wakil Kepala Daerah (WKDH) pegawai Setda Lebak per triwulan yang diambil dari dana APBD Tahun 2015 sebesar Rp1,2 miliar. ”Jika ditelaah antara besarnya jumlah anggaran serta volume
maka bisa dihitumg harga untuk satu setel pakaian tersebut amatlah mahal bahkan hingga beberapa kali lipat dari harga pasaran di toko dan tailor se Kabupaten Lebak,” papar Koordinator Lapangan aksi, Ahmad Yani di depan Kantor Setda Lebak, Kamis lalu. Menurut Yani, ia beserta tim nya menduga Sekda Lebak telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan modus markup anggaran yang berpotensi sangat besar terhadap kerugian keuangan negara.
”Saat ini juga kami menyatakan mosi ketidakpercayaan terhadap Setda Lebak, dengan ini kami meminta agar Dede Jaelani sebagai sekretaris daerah mundur dari jabatannya, sebab dengan nilai Rp1,2 miliar yang diambil untuk pemgadaan pakaian dinas dan perlengkapannya sungguh tidak masuk akal,” tandasnya. Selain itu, kata Yani, patut diduga PPK dan PPTK juga telah sengaja atau berkolaborasi dengan pihak ketiga untuk meraup keuntungan yang besar, panitia penerima hasil pekerjaan tidak mampu melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya sehingga berdampak pada kerugian keuangan negara. ”Kami menuntut kepada institusi penegak hukum dalam hal ini Kejari Lebak untuk segera mengusut tuntas masalah tersebut,” pungkasnya. (***)
nusantara
ANAK MANTAN ANGGOTA GAFATAR
FOTO
Petugas bermain dengan anak dari mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) asal kota Yogyakarta di Gedung Transito, Yogyakarta, Rabu lalu. Pendampingan dengan bermain dan menghibur anak-anak itu dilakukan oleh Departemen Sosial RI dan Tagana sebagai bentuk Trauma Healing.
6
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
ANTARA
1.885 Mahasiswa UIN Ikuti KKN Tematik Posdaya PALEMBANG (TERBITTOP) — Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang mengerahkan 1.885 mahasiswa untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Posdaya berbasis masjid yang akan disebar di 223 desa Kabupaten Lahat. Dari jumlah tersebut berasal tujuh fakultas yaitu Fakultas Syairah (192), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (885), Fakultas Usuluddin (234), Fakultas Dakwah (356), Fakultas Adab (202) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (9). KKN tematik Posdaya berbasis masjid berlangsung selama 45 hari dari 2 Februari sampai 17 Maret 2016 akan didampingi 68 Dosen Pendamping Lapangan (DPL) ”Ini merupakan KKN terbesar yang pernah dilakukan UIN Raden Fatah. Tidak saja mengerahkan mahasiswa dalam jumlah besar tapi juga menerjunkan para dosen untuk pendampingan, seluruhnya KKN
fokus tematik Posdaya,” jelas Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof Dr H Afaltun Muchtar MA pada acara sosialisasi dan pembekalan KKN tematik Posdaya berbasis masjid angkatan 66 tahun 2016 di Gedung Akademik Center UIN Raden Fatah, Palembang, Rabu (27/1). Mengisi pembelakan KKN tematik Posdaya, Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono yang didampingi Deputi Direktur Kewirausahaan Dr Mazwar Noerdin dan Deputi Direktur Umum Dr Mulyono D Parwira. Hadir pula civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang, salah satunya Ketua LPPM H Komaruddin MSi. Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan kerja sama Yayasan Damandiri dan UIN Raden Fatah Palembang dalam rangka pemberdayaan keluarga.
Prof Dr H Aflatun Muchtar MA menambahkan, KKN tematik Posdaya yang digagas oleh Prof Dr Haryono Suyono memberikan makna yang positif, kontribusi yang besar bagi pengembangan, pembekalan kepada mahasiswa kami yang akan terjun ke tengah-tengah masyarakat. ”Insya Allah paparan-paparan yang akan disampaikan merupakan sesuatu hal sangat berharga untuk dijadikan bekal terjun ke tengah-tengah masyarakat,” kata Prof Aflatun Muchtar penuh semangat. Dalam kesempatan pembekalan, Prof Dr Haryono Suyono menyampaikan salah satu tugas mahasiswa KKN di pedesaan adalah menyukseskan tiga target utama Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu, kemiskinan, kelaparan dan kesenjangan sosial dengan menjadikan masjid sebagai basis pemberdayaan.
”KKN tematik posdaya berbasis masjid lebih efektif lantaran hadirnya pengaruh dari pimpinan masjid dan santri-santrinya tidak sebatas di lingkungan masjid semata, tetapi juga menyebar ke luar lingkungan masjid. Masjid pun menjadi markas besar dari rangkaian kegiatan-kegiatan Posdaya. Sehingga mahasiswa yang ikut dalam kegiatan KKN akan lebih bisa berbaur bersama masyarakat di desa yang menjadi lokasi kegiatan Posdaya,” kata Prof Haryono Suyono. Prof Haryono Suyono mengungkapkan, Posdaya berbasis masjid telah terbukti sukses diterapkan di sejumlah daerah, misalnya saja, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, lebih-lebih lagi di daerah Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Timur bahkan hingga ke NTB. (ist/ris)
Kades Selewengkan ADD, Warga Geruduk Kantor Camat Cibadak LEBAK (TERBITTOP) — Ratusan warga Desa Bojong Cae, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten mendatangi Kantor Camat Cibadak, dan mendesak kepada Camat dan aparat penegak hukum untuk menindak Yusuf, kepala desa setempat yang diduga telah menyelewengkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kepentingan pribadi, belum lama ini. Menurut Iyeng, salah seorang perwakilan warga kepada TERBITTOP mengatakan, akibat penyelewengan dana desa oleh kepala desa, sejumlah pembangunan infrastruktur, seperti padat karya dan pembangunan balai desa menjadi terbengkalai. Padahal menurutnya, pengguliran dana desa dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi itu adalah, bertujuan untuk membangun bidang ekonomi pedesaan, kesehatan, pendidikaan, budaya dan infrastuktur. ”Perlu diketahui, di desa kami sekarang sedang memba-
ngun kantor desa dengan anggaran sebesar Rp185 juta dari program padat karya yang proses pembangunannya dinodai oleh tindakan tidak terpuji oleh kepala desa kami,” ungkapnya. Modus operandi Kepala Desa Bojongcae dalam mengemplang dana desa itu menurut warga lainnya ialah, dengan dalih pinjam. Tapi faktanya, uang tersebut telah digelapkan oleh kepala desa untuk kepentingan pribadi sebesar Rp20 juta. ”Kepala Desa telah merekayasa hibah tanah untuk kantor desa sebesar Rp20 juta, serta Kepala Desa Bojongcae jarang ada di kantor, sehingga pelayan di masyarakat menjadi terbengkalai. Kami sangat kecewa dan jengkel, kepercaayan kami kini telah dikianati oleh kades,” ungkap seorang warga. Dalam aksinya, warga menuntut kepada Camat Cibadak agar ikut bertanggung jawab atas terjadinya penyelewengan dana desa, karena Kepala Desa adalah bawahan Camat. (gunawan)
Penyegelan Terkait Pelanggaran Amdal CIREBON (TERBITTOP) — Kepala Kantor Lingkungan Hidup (LH) Kota Cirebon Agung Soedijono mengatakan, pemasangan papan segel di Pintu Pos III Pelabuhan Cirebon, mengindikasikan adanya temuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, terkait terjadinya pelanggaran pengelola pelabuhan. Agung menduga, pihak Kementerian LHK sedang melakukan investigasi untuk pengumpulan bahan bukti. Namun ia menegaskan, pihaknya tidak mempunyai kapasitas untuk menjelaskan investigasi yang dilakukan Kementerian LHK kepada PT Pelindo II tersebut. Alasannya, kewenangan tersebut sudah diambil alih pemerintah pusat. ”Mengenai adanya indikasi pelanggaran, KLH Kota Cirebon tidak punya kewenangan apapun, karena sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Agung, saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. Agung menuturkan, pada hari Selasa (26/1), tim Kinerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Kementerian LHK, di bawah naungan Dirjen Penegakan Hukum, melakukan rapat koordinasi perihal masalah penanganan batu bara di Pelindo II Cabang Cirebon. Saat itu, lanjut Agung, tim dari Jakarta mengkaji permasalahan sanksi administrasi yang dilakukan PT Pelindo II Cirebon atas izin Amdal yang belum dilakukan pembaharuan, selama 10 tahun terakhir. Menurutnya, permasalahan yang disorot pihak Kemen-LHK menyangkut analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang semestinya diperbarui sesuai dengan Keputusan Menteri LH Nomor 54/ 2014, tertanggal 24 Desember 2014, tentang penerapan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada PT Pelindo II Cabang Cirebon. ”Ironisnya, 24 Desember 2014 lalu itu, PT Pelindo II Cirebon seharusnya ada penyesuaian dokumen izin lingkungan, selama kurun waktu 45 hari terhitung sejak tanggal itu. Sayangnya sudah 13 bulan lamanya, izin lingkungan belum juga diperbaharui,” jelasnya. Tim Mabes Polri pun akan turun langsung ke Pelabuhan Cirebon, untuk melakukan penyelidikan, karena pelanggaran yang dilakukan PT Pelindo II Cabang Cirebon tersebut sudah masuk dalam tindakan pidana tertentu. (ts)
DOK DAMANDIRI
BERTUKAR CINDERAMATA — Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof Dr H Afaltun Muchtar MA (dua kiri) dan Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono (dua kanan) bertukar cinderamata usai penandatanganan MoU kedua lembaga tersebut pada acara sosialisasi dan pembekalan KKN tematik Posdaya berbasis masjid angkatan 66 tahun 2016 di Gedung Akademik Center UIN Raden Fatah, Palembang, Rabu, belum lama ini.
Pintu Pelabuhan III Pelindo Disegel Kementerian LHK Oleh: Titik Sulaksana CIREBON (TERBITTOP) — Atas dasar tuntutan aspirasi masyarakat untuk menutup aktivitas bongkar muat batubara, Pintu Pelabuhan III Pelindo Cirebon akhirnya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) belum lama ini. Dalam segel itu, tertera aktivitas di Pelabuhan Cirebon terindikasi melanggar Pasal 109, Pasal 114 Undang-Undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terancam hukuman tiga tahun penjara dan denda tiga miliar. Plang segel tersebut bertuliskan, barangsiapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel diancam pidana penjara paling
lama dua tahun delapan bulan sesuai dengan Pasal 232 Ayat 1 KUHP. Sementara Kepala Kantor Kesyahbandaran Otorita Pelabuhan (KSOP) Revolino mengaku belum mengetahui jika ada pemasangan segel dari Kementerian LHK. Untuk itu, dirinya bergegas melakukan rapat koordinasi dengan PT Pelindo soal penyegelan pintu pelabuhan tersebut. ”Saya belum tahu jika ada segel dari Kementerian lingkungan hidup, saya akan menghubungi pihak PT Pelindo dulu, karena kementerian hanya menghubungi Pelindo saja,” katanya.
Peduli Lingkungan Sementara anggota komisi A DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Ghani (HSG) menilai penyegelan yang dilakukan Kementerian LHK, Menteri Siti Nurbaya sangat peduli dengan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Kota Cirebon, khususnya yang berada di sekitar Pelabuhan Cirebon. Penyegelan itu, menurutnya jelas ada pelanggaran yang dilakukan PT Pelindo, KSOP dan pengusaha batu bara. Menurutnya, atas penyegelan tersebut tidak boleh ada dalih apapun terkait penutupan aktivitas bongkar muat batu bara. ”Jika ada operasi aktivitas bongkar muat batu bara lagi, maka sanksi pidana bisa diberikan oleh siapa pun, termasuk pemerintah daerah. Kami berharap saat ini sudah menjadi ranah kepolisian dan kejaksaan ikut memantau penyegelan yang dilakukan oleh kementerian,” katanya Rabu (27/1).
Ketua Fraksi NasDem itu menilai, pemasangan segel oleh Kementerian LHK di Pintu III Pelabuhan Cirebon merupakan kado di awal tahun untuk masyarakat Kota Cirebon. Artinya, harapan masyarakat dapat menghirup udara segar sebentar lagi bisa terwujud. Hasil tersebut adalah perjuangan masyarakat, pelajar, mahasiswa, lembaga pendidikan serta DPRD Kota Cirebon yang sudah berjuang bersamasama. Upaya lanjutan agar penutupan aktivitas bongkar muat batu bara itu terwujud, menurutnya, tinggal bagaimana eleman masyarakat bersama DPRD melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap penyegelan tersebut. ”Langkah selanjutnya tinggal bagaimana elemen masyarakat dan DPRD bersama-sama mengawasi segel yang dipasang oleh Kementerian LHK,” ujarnya. Menanggapi demikian,
Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Eti Herawati menyampaikan, atas penyegelan aktivitas bongkar muat batu bara tersebut dirinya menilai perjuangan masyarakat selama belasan tahun akhirnya menemui titik terang. Perempuan akrab disapa Eeng Charli itu menilai, upaya yang dilakukan Kementerian LHK bergerak cepat mengakomodir tuntutan masyarakat Kota Cirebon untuk penutupan aktivitas bongkar muat batu bara. Sementara Ketua Yayasan Santo Dominikus Sekolah Santa Maria Cirebon, Albertine mengatakan pemasangan plang penyegelan dari kementerian LHK tersebut mudah-mudahan tidak sebatas penutupan saja tanpa ada pengawasan lanjutan. Dirinya berharap, dengan segel penutupan aktivitas bongkar muat itu pemerintah pusat benarbenar serius menutup aktivitas bongkar muat batu bara. (***)
nusantara 7
DPRD Sahkan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
Utusan Negara Asing Kunjungi Posdaya Nyama Anyar Bali BANGLI (TERBITTOP) — Posdaya Nyama Anyar Banjar Panglipuran, Kabupaten Bangli, Bali dikunjungi tamu istimewa para peserta ICFP (International Conference on Family Planning/ Konferensi Internasional KB) dari sejumlah negara seperti AS, Uganda, Kenya dan Malaysia, belum lama ini. Selain para pengurus dan relawan Posdaya Nyama Anyar, kedatangan tamu asing itu disambut penjabat Bupati dan Muspida Kabupaten Bangli, serta Kepala Badan KB dan PP Kabupaten Bangli di Balai Banjar. Laura Hurley dari AS yang mewakili
Intra Health International mendapat kalungan bunga dari anak didik PAUD yang dikelola Posdaya Nyama Anyar, sebelum mengamati kegiatan kesehatan seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos KB dengan pelayanan kontrasepsi ulangan. Juga kegiatan pendidikan dan pelatihan Kelompok Bina Keluarga dan Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan mendiskusikan sarana atau alat permainan edukatif (APE) buatan kader setempat. ”Saat ini di BKB Posdaya Nyama Anyar terdapat 76 anak bali-
ta, yang hampir seluruhnya hadir di posyandu, bagi yang tidak hadir kami melakukan kunjungan ke rumahrumah agar tercatat dalam Kartu Menuju Sehat (KMS),” kata kata Ni Kadek Ridnyawati, salah satu kader posyandu. Menurut Ketua Posdaya Nyama Anyar I Wayan Liwat, Posdaya yang berdiri sejak 18 September 2012 itu, mampu menghidupkan kembali semangat kebersamaan atau gotong royong. ”Masyarakat di sini berpartisipasi dan saling membantu dalam mengatasi masalah yang dialami
warga, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi atau kewirausahaan dan lingkungan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan,” jelasnya. Para anggota delegasi asing peserta ICFP juga disuguhi pameran produk masyarakat, berupa hasil kerajinan dan makanan dan minuman khas daerah. ”Produk kami sudah dipasarkan untuk memenuhi permintaan beberapa hotel di Denpasar,” kata I Nyoman Purwita kader kewirausahaan Posdaya Nyama Anyar. (**)
MAMUJU (TERBITTOP) — Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mamuju yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Jumat (29/1), dihadiri penjabat Bupati Mamuju Ir Bebas Manggazali, bupati dan wakil bupati terpilih, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Hj Siti Suraida Suhardi, Wakil Ketua DPRD Mamuju, seluruh anggota dewan, Sekertaris Daerah Kabupaten Mamuju, para asisten, pimpinan SKPD, Ketua KPU, Ketua Panwas, perwakilan Dandim 1418 Mamuju dan perwakilan Polres Mamuju. Pada rapat paripurna tersebut telah sah, ditetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju pada tahun 2015, Drs H Habsi Wahid MM dan H Irwan Satya Putra Pababari SH, MTP, nomor urut 3 dengan perolehan suara 68.249 atau 56,24 persen dari total suara yang sah, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selepas itu, Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Hj Siti Suraida Suhardi sekaligus memimpin rapat paripurna itu mengatakan, hasil penetapan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah yang digelar 9 Desember 2015, merupakan momentum yang cukup berkesan bagi masyarakat Mamuju tentunya, dengan harapan dan tumpuan masa depan Mamuju kita letakkan pada momentum yang dilaksanakan ini, apa pun kita, siapa pun kita bertanggung jawab dengan apa yang kita hasilkan ini, hadirkan Mamuju yang tak kalah dengan kota mana pun di Indonesia. Bukan hanya itu, penjabat Bupati Mamuju Ir Bebas Manggazali juga mengungkapkan, terima kasih atas kerja keras penyelenggara KPU, panwas dan pengamanan serta dukungan dan kerja sama kita semua, mengantar suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mamuju tahun 2015. (andi saputra)
Wali Kota Cirebon Berharap Ada Penambahan Luas Wilayah
ANTARA
PENCANANGAN KAMPUNG KB Presiden Joko Widodo berdialog dengan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, Menkes Nila F Moeloek saat meresmikan pencanangan Kampung Keluarga Berencana (KB) di di TPI Mina Waluya Bondet, Dusun Jenawi, Cirebon, Jawa Barat, Kamis lalu. Kampung tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan program BKKBN serta mengendalikan tingkat kelahiran dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Kerepotan Baru Penumpang KRL Minta Surat DEPOK (TERBITTOP) — Penumpang kereta rel listrik (KRL) commuterline di Stasiun Depok, Jawa Barat, dibikin repot ketika terjadi keterlambatan. Kerepotan baru itu berupa antrean meminta surat keterangan dari pihak stasiun, sebagaimana yang terjadi Rabu lalu. Surat keterangan itu memang dibutuhkan penumpang sebagai kepada pimpinan kantor masing-masing, bahwa yang bersangkutan tidak bisa datang kerja tepat waktu, gara-gara keterlambatan pelayanan KRL. Hari itu, perjalanan KRL Jakarta-Bogor terganggu akibat ada gangguan sinyal di jalur DepokPasar Minggu, pukul 06.35 WIB. ”Gangguan sinyal berdampak ada antrean dan keterlambatan KRL di sepanjang jalur Bogor hingga Jakarta (Manggarai),” ujar Humas PT KCJ Chairunnisa kepada TERBITTOP. ”Kepada pengguna KRL harap diperhatikan, bila menggunakan moda transportasi lain diperkenankan untuk melakukan free out, atau kembali keluar gate tanpa dikenakan penalti. Supaya tidak terjadi penalti, pengguna dapat melakukan refund tarif perjalanan dan jaminan bagi pengguna tiket harian berjaminan (THB) dan melakukan clear card bagi pengguna tiket berlangganan kartu multitrip (KMT),” tambahnya. (zis)
PT DNS Diduga Tebar Limbah ke Sungai Laporan: Herri Kusnadi MURATARA (TERBITTOP) — Puluhan warga dari Desa Embacang Baru Kecamatan Karang Jaya yang tergabung didalam Himpunan Pemuda Peduli Musi Rawas Utara (HP2M), baru-baru ini melakukan aksi menuntut tanggung jawab sosial dari pihak perusahaan DNS terhadap masyarakat yang keberadaanya di sekitar lokasi tambang. Selain itu pula, HP2M dan warga setempat mendesak agar pihak PT DNS untuk berkomitmen dalam melaksanakan program CSR yang berguna dalam kepentingan sosial masyarakat khususnya pada wilayah dampak kegiatan eksplotasi pertambangan di lokasi Desa Sukamenang, Muara Batang Empuh, Tanjung Agung, Rantau Telang, Terusan, Muara Tiku, Karang Jaya, Embacang dan Desa Batu Gajah. ”Kami minta dan mendesak agar pihak PT DNS konsisten dalam melaksanakan amanat UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dari ketentuan di atas, HP2M memperta-
nyakan pada pihak perusahaan sejauh mana pengelolahan lingkungan hidup,” tegas Ilham, yang juga koordinator aksi. Adanya dugaan pencemaran limbah perusahaan yang mengandung bahan kimia berbahaya dialirkan ke Sungai Rupit yang mengakibatkan pencemaran air dan berbahaya bagi masyarakat sekitar. ”Jika memang pihak perusahaan tidak mengalirkan air limbah ke Sungai Rupit kami minta pihak perusahaan membuat pernyataan. Namun kenyataannya, pihak perusahaan tidak mau membuat pernyataan tersebut,” jelasnya. Di sisi lain, Ketua HP2M Khairul juga mengatakan, pihaknya akan menuntut dan bertemu kembali dengan pihak perusahaan di DPRD Muratara. Agar permasalahan ini dila-
kukan audit independen mengenai dugaan pencemaran lingkungan serta pihak perusahaan harus membuat komitmen tidak mencemari lingkungan serta menjelaskan komitmen perusahaan secara publik dan terbuka. Sebab 70 persen warga di daerah ini memanfaatkan air Sungai Rupit untuk keperluan mandi, mencuci bahkan di gunakan untuk air minum sehari-hari ujarnya . Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Teknik Tambang PT DNS Anton Darmawan menjelaskan, bahwa amdal dan air limbah, pihaknya telah memberikan laporan tiga bulan sekali mengenai limbah, sebab hal tersebut telah dianggap sebagai tanggung jawab pihak nya dengan pemerintah. Masyarakat silakan mendatangkan pihak independen mengenai audit limbah. Tetapi pihaknya hanya berurusan dengan pemerintah, dan jika nanti di temukan adanya pelanggaran hukum, pihaknya siap menerima sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah. ”Jika terjadi pelanggaran secara hukum, maka hukum yang berlaku. Kami benar-benar komitmen dalam hal mengatasi pembuangan limbah apa lagi limbah yang berasal dari pabrik benar-benar tidak kami keluarkan,” akunya. (***)
CIREBON (TERBITTOP) — Penolakan warga RW 01, 02 dan RW 10 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, masuk menjadi warga Kabupaten Cirebon, mendorong Wali Kota Cirebon Nasrudin Aziz, untuk meminta penambahan luas wilayah Kota Cirebon ke Kementerian Dalam Negeri. ”Karena masyarakat menyampaikan aspirasinya itu, tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin agar mereka bisa tetap masuk wilayah Kota Cirebon. Aspirasi warga ini akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat, agar bisa memberikan lahan bagi Kota Cirebon,” kata Aziz, usai menghadiri kegiatan yang digelar Ikatan Alumni Smansa, belum lama ini. Menurut Azis, luas wilayah Kota Cirebon tidak harus diperkecil dengan draf kesepakatan yang disodorkan Kemendagri waktu itu. ”Seharusnya Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa melihat gejolak warga Setrayasa, yang meminta agar tetap
menjadi warga kota. Apalagi luas wilayah Kabupaten Cirebon, berkali lipat jika dibandingkan dengan luas Kota Cirebon,” kata Aziz. Rencananya, lanjut Aziz, pekan ini sejumlah anggota DPRD akan berangkat ke kantor Kemendagri untuk menuntaskan masalah wilayah perbatasan ini. Ia menegaskan, jika pihak Kemendagri membutuhkan kehadiran Wali Kota, dirinya siap hadir dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Saat ditanyai awak media apakah ada draf baru menyangkut kesepakatan wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon, Aziz menyampaikan, dirinya tidak mengetahui ada tidaknya draf baru tersebut. Yang pasti, lanjut Aziz, dirinya akan berjuang untuk menyampaikan aspirasi warga. Ia menjelaskan, hingga saat ini Pemkot Cirebon bersama legislatif terus memperjuangkan wilayah RW 01, 02 dan 10 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejakasan, agar tetap masuk wilayah Kota Cirebon. (ts)
Pemkab Gelar Rakor Bersama Komisi IV DPRD Sulbar MAMUJU (TERBITTOP) — Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemindahan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dalam hal ini SMA, MA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, pada Selasa (2/2), Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat untuk membahas mengenai UU tersebut. Rakor yang dihadiri seluruh Kepala Sekolah se Kabupaten Mamuju tersebut diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak sekolah, sehingga selama proses pendataan nantinya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini disampaikan Kepala Disdikpora Kabupaten Mamuju Hj Murniani. ”Karena ini merupakan amanah undangundang, Disdikpora Kabupaten Mamuju tidak akan menghalangi proses terkait pengelolaan aset tersebut,” urai Kadisdikpora. Ia juga berharap setelah pengelolaan aset sekolah menengah berada di tangan pemerintah provinsi kesejahteraan para tenaga pendidik tersebut lebih diperhatikan lagi. Sementara itu, penjabat Bupati Mamuju Ir Bebas Manggazali sangat mengapresiasi kinerja para pelaku pendidikan yang telah mengabdi kepada Daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat Abd Rahim SAg berharap Mamuju bisa mempercepat proses peralihan aset sebelum batas waktu yang ditentukan. (andi saputra)
TERIMA SK PENETAPAN — H Hendra Gunawan dan Hj Suwarti menerima SK penetapan sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih dari Ketua KPU Mura A Zen, didampingi empat komisioner KPU Mura lainnya. HERRI KUSNADI
nusantara 8
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
H Hendra Gunawan dan Hj Suwarti Resmi Pimpin Musi Rawas MUARA BELITI (TERBITTOP) — Sehari pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pilihan Umum Daerah Musi Rawas (KPUD Mura) resmi menetapkan paslon H Hendra Gunawan- Hj Suwarti (H2G ber Arti), sebagai calon bupati dan wakil bupati terpilih. Pleno penetapan bupati dan wakil bupati Musi rawas ini berlangsung di Gedung Serba Guna Muara Beliti, belum lama ini. Proses penetapan calon terpilih (calih) tersebut disambut gembira oleh tim dan pendukung H2G ber Arti. Hal itu diapresiakan dalam bentuk saling mengucapkan selamat antarsesama tim dan pendukung. Sementara itu, H2G berarti menyatakan bahwa dengan penetapan Bupati dan
Wakil Bupati Mura, itu artinya pesta demokrasi sudah selesai. Hendra mengharapkan semua masyarakat Mura kembali bersatu lagi dan tidak lagi terkotak-kotak. ”Kalau sebelumnya ada tim A dan tim B atau tim C, sekarang sudah selesai mari bersama-sama kita membangun Mura agar kedepan masyarakat sejahterah, mandri, religius, dan yang terpenting lagi Mura ke depan menjadi kabupaten yang aman dan nyaman, sehingga terwujud Mura Darussalam Sempurna,” kata H2G. Ditambahkan H2G, untuk membangun Mura ke depan, tantangan yang dihadapi akan lebih berat lagi. Apalagi Kabupaten Mura masih menjadi salah satu daerah tertinggal di Indonesia, hal ini akan
menjadi pekerjaan rumah bagi bupati dan wakil bupati untuk segerah keluar dari predikat tersebut. ”Kita masih mendapatkan predikat daerah tertinggal, tentunya kita sudah memetakan bagimana program untuk mengeluarkan Mura tidak lagi sebagai daerah tertinggal, kebetulan sebelumnya saya berada di Bappeda, jadi, Insyah Allah dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun Mura keluar dari predikat tersebut,” jelas H2G. Dalam kesempatan itu juga H2G ber Arti, menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya, kepada seluruh masyarakat, penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU dan Panwaslu, begitu juga dengan pihak pengamanan. ”Alhamdulillah, kami ucap-
kan syukur dan kami juga berterimakasih kepada seluruh masyarakat, penyelenggara pilkada, Dandim, Polres, pemerintah daerah beserta jajarannya, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu,” kata H2G. Kalaupun di dalam proses dan pelaksanaan pilkada ada sedikit riak atau konflik, menurut H2G, itu merupakan bungabunga demokrasi. Dia berharap semua pihak melupakan hal itu apalagi semuanya sudah beralu. ”Sekarang mari kita kembali bersatu dan mohon doanya agar saya dan wakil dapat memimpin Mura lima tahun kedepan sesuai dengan visi dan misi yang telah kita sampaikan sebelumnya,” tegasH2G.
Sementara itu, Divisi Hukum KPUD Mura M Hidayat menegaskan, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 26 Januari lalu, yang menyatakan menolak gugatan dari paslon nomor urut 1, maka dengan serta merta KPUD Mura melakukan pleno penetapan paslon terpilih. ”Sesuai dengan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Mura, tertuang dalam Berita Acara Nomor 007/BA/KPU.MURA/I/2016 tentang penetapan paslon terpilih periode pada Pilkada 2016, memutuskan paslon H Hendra Gunawan-Hj Suwarti sebagai paslon terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang telah disahkan KPU Kabupaten Mura sebeumnya,” ungkap Dayat. (herri kusnadi)
Pemkab Cirebon Minta Dewan Sahkan Raperda BPDB CIREBON (TERBITTOP) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon untuk segera mengesahkan Raperda pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB), agar penanganan bencana bisa dilakukan secara teknis. Hal itu, diungkapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/1). Menurutnya, Pemkab Cirebon telah megajukan serangkaian drafnya ke DPRD pada tahun 2015. Untuk Program Legislasi Daerah (Prolegda)-nya sendiri yang penyusunan instrumen perencanaan program telah diserahkan ke DPRD. Bahkan, hal itu telah dibentuk oleh pansus I dan II, sehingga tinggal menunggu pengesahannya saja. ”Tinggal menunggu pengesahannya saja. Sehingga kami tinggal membentuk perangkatnya. Kami juga sedari awal kepada dewan yang terhormat dan memohon untuk segera. Karena jika telah dibentuk, maka anggaran baik dari APBD, provinsi bahkan dari pusat bisa masuk satu pintu,” kata Sunjaya. Sambil menunggu raperda tersebut disahkan, Pemkab Cirebon telah mengambil langkah antisifatif dalam penanggulangan bencana. Meski secara global Kabupaten Cirebon dinyatakan aman dari bencana, namun hal
itu tetap menjadi kekhawatiran. ”Kami telah mengatisipasi melalui sejumlah dinas teknis seperti Dinas Sosial dan Dinas Cipta Karya dan Bagian Kesra,” ujarnya. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa mengatakan, penundaan pengesahaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) termasuk pembentukan BPBD, merupakan dampak dari akan diubahnya penetapan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bukan hanya Raperda BPBD, namun masih ada tiga raperda lagi yang sudah rampung dibahas oleh panitia khusus (pansus) I dan II belum disahkan. Sehingga, DPRD Kabupaten Cirebon terpaksa harus menunda persetujuan empat raperda tersebut, yang salah satunya pebentukan BPBD. Empat raperda yang ditunda persetujuannya adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon No 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cirebon No 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon dan Raperda tentang Perubahan Perda No 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. (ts)
Konfercab HMI Tandingan di Manakarra MAMUJU (TERBITTOP) — Adanya konferenci cabang (konfercab) tandingan HMI Cabang Manakarra yang dilaksanakan pasca Konfercab III HMI Cabang Manakarra di Kalukku, dianggap sebagai kegiatan ilegal yang tidak sesuai dengan konstitusi HMI. Hal ini ditegaskan Ketua Umum Demisioner HMI Cabang Manakarra Nanang Wahidin dalam konfrensi pers di Warkop 89, belum lama ini. Nanang mengatakan, konfercab yang dianggapnya ilegal itu, disebutnya sebagai tindakan yang wajar dalam organisasi. secara garis besar dimaksudkan adalah langkah yang ditempuh oleh kader atau kandidat yang tidak menerima hasil Konfercab HMI Manakarra di Kalukku, beberapa waktu lalu. Kalau ada lagi pemilihan, itu ilegal. Dalam organisasi wajar terjadi hal demikian, mungkin mereka merasa tidak puas dengan hasil konfercab di Kalukku. ”Kalau ada Konfercab yang saya anggap dimotori kader gadungan, itu saya tegaskan kembali ilegal dan tidak sesuai dengan konstitusi HMI,” pungkas Nanang. Selanjutnya, Nanang mengaku telah membangun komunikasi dengan Pengurus Besar (PB) HMI di pusat terkait persoalan tersebut. Ia yakin, pengurus terpilih hasil konfercab Kalukku tinggal menunggu SK dari PB HMI. ”HMI punya aturan, saya sudah komunikasi dengan pengurus PB, ujung dari komunikasi itu saya simpulkan PB akan meng-SK-kan serta mengakui kepengurusan yang sah,” katanya. (andi saputra)
ANTARA
PENATAAN KAMPUNG NELAYAN Warga beraktivitas di Kampung Nelayan Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu lalu. Pada 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) menargetkan pembangunan dan penataan kampung nelayan di sepuluh daerah, seperti Semarang, Bengkulu, Tegal, Pontianak, Medan, Kabupaten Demak, Banjarmasin, Kabupaten Mamuju, Jayapura, dan Kupang.
Pengerjaan Terhenti di Pengerasan Batu
Pembangunan Jalan Lambar Diduga Ada yang Tak Beres Laporan: Agus Salim dan Sumarlin LAMPUNG (TERBITTOP) — Pembangunan jalan di Lampung Barat (Lambar) hanya berupa pengerasan baru, mendapat sorotan tajam berbagai pihak. Patut diduga, ada yang tidak beres. Namun, Kasi Bina Marga PU Lampung Barat, Robert Putra (35) menyatakan, hal itu sesuai dengan spesifikasi dan menyesuaikan dengan dana yang ada. ”Pembangunan peningkatan Jalan Pahayu Jaya, Kecamatan Pagar Dewa, itu sesuai dengan program berkelanjutan, dan menyesuaikan dana yang ada. Peningkatan jalan ini terhenti, hanya sampai pengerasan bebatuan yang telah ditabur, dan pekerjaan ini telah sesuai spesifika-
si. Kami tidak takut terhadap pengaduan masyarakat,” kilahnya. Sementara Kepala Bappeda Lampung Barat Ir Okmal MSi menyatakan, program peningkatan jalan adalah program di mana
jalan yang sebelumya tanah ditingkatkan menjadi lantasir, hotmik atau cor beton. ”Kebijakan pembangunan Lampung Barat untuk tahun 2015 lalu tidak ada onderlag atau pembangunan hanya pemasangan sampai penebaran batu yang dikeraskan oleh alat berat, melainkan minimal itu aspal goreng (lantasir), hotmik dan cor beton,” ujarnya. Tidak Beres Anggota DPRD Lampung Barat Hi Harun Roni berpendapat sama dengan Kepala Bappeda. Bahkan, ia menduga ada yang tidak beres di Dinas Pekerjaan Umum. Karena,
ungkapnya, kebijakan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2015 khususnya di Dinas PU meniadakan onderlag dan penyebaran jenis-jenis ukuran batu. ”Bukan hanya pekerjaan peningkatan jalan di Kecamatan Pagar Dewa saja yang menelan dana hampir Rp1 miliar, namun hasilnya sebatas pemasangan jenis-jenis bebatuan. Kejadian serupa juga di Kelurahan Sekincau. Di sana tidak sampai proses pengaspalan. Padahal, anggarannya cukup fantastis. Seharusnya dengan dana yang ada, jalan sudah dilantasir, hotmik, atau cor beton. Bukan hanya menabur batu,” tegasnya. (***)
soccer 9
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 2 - 15 FEBRUARI 2016
Messi Ingin Temui BOCAH AFGHANISTAN
Depay Sibuk Pamer Kecantikan Pacar Baru MANCHESTER (TERBITTOP) — Memphis Depay dan Lori Harvey, putri pembawa acara televisi tenar asal Amerika Serikat, Steve Harvey, tak canggung lagi pamer kemesraan di muka publik. Bahkan, pasangan yang tengah dimabuk cinta ini saling bergantian mengunggah foto kemesraannya di akun Instagram masingmasing. Itu juga sekaligus gunamembuktikan kalau mereka memang sepasang kekasih. Apa sih kelebihan Lori, sehingga membuat Depay tergila-gila? Apakah lantaran ia putri pembawa acara televisi terkenal gara-gara membuat heboh salah mengumumkan pemenang di ajang pemilihan ratu kecantikan dunia? Yang pasti, Depay lebih terkenal aksinya di luar lapangan ketimbang saat ia memainkan bola bundar bersama Manchester United. Malah, sudah menjadi rahasia umum kalau Depay gemar hura-hura menghamburkan uangnya. Pemain asal Belanda itu awalnya diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang skuat asuhan Louis van Gaal, tapi faktanya ia lebih sering duduk di bangku cadangan. (sep)
KABUL (TERBITTOP) — Bintang sepak bola Argentina Lionel Messi berharap dapat bertemu dengan seorang bocah Afghanistan yang menjadi terkenal setelah gambarnya tersebar melalui media sosial, saat memakai kostum dari bahan bekas tas plastik.
Lionel Messi
JOSEP GUARDIOLA
Manajer Baru Manchester City LONDON (TERBITTOP) — Klub Liga Utama Inggris Manchester City menunjuk pelatih Bayern Muenchen Josep Guardiola sebagai manajer baru mereka mulai Juli, dan berharap pria Spanyol itu dapat mengulangi tahun-tahun penuh kesuksesan yang ia ukir di Barcelona. Manuel Pellegrini akan meninggalkan posisi itu pada 30 Juni, untuk memberi jalan kepada Guardiola, yang meneken kontrak tiga tahun dengan City, ungkap pihak klub pada Senin lalu. Hal ini mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan perihal masa depan Guardiola yang karismatik, salah satu pelatih tersukses di dunia. Ia telah menolak tawaran kontrak baru dengan Muenchen pada tahun lalu dan mengatakan, dirinya akan berhenti pada akhir musim. Guardiola, yang berusia 45 tahun pada 18 Januari, memenangi 14 gelar bersama Barcelona pada masa kerja empat tahun sebagai arsitek tim itu, termasuk Liga Champions pada 2009. Di Muenchen, ia dua kali memenangi gelar liga secara beruntun dan masih membawa klub itu berada di jalur untuk meraih gelar ketiga. Tapi, rekornya dinodai oleh kegagalan klub Bavaria itu memenangi hadiah tertinggi level klub Eropa. Mereka dua kali tersingkir di fase semifinal Liga Champions, kalah dari Real Madrid pada 2014 sebelum didepak Juventus setahun kemuJosep Guardiola dian. (afp)
Pep Guardiola
Murtaza Ahmad yang berusia lima tahun, mengidolakan Messi, namun ia tidak bisa membeli kaos pemain klub Barcelona itu karena berasal dari keluarga miskin di Provinisi Ghazni, dekat Kabul. Kakaknya, Homayoun yang berusia 15 tahun, kemudian membuatkannya kaos dari bahan tas plastik bermotif garis biru putih, serta menulis nama Messi dengan spidol. Ia juga memposting foto Murtaza berseragam plastik itu melalui Facebook pertengahan Januari lalu. Ayah Lionel Messi, Jorge Messi mengatakan Sabtu lalu, bahwa Messi turut mencermati foto-foto di media sosial tersebut dan ingin melakukan sesuatu untuk penggemarnya. Kantor berita AFP memberitakan, Messi ingin bertemu Murtaza segera, namun belum dipastikan tanggal dan tempatnya. ”Meski telah berkomunikasi dengan federasi untuk menyiapkan pertemuan dengan anak tersebut," kata juru bicara Federasi Se-
pak Bola Afghanistan (AFF) Sayed Ali Kazemi. ”Kami akan menyiapkan apakah Messi yang datang ke Afghanistan atau anak itu yang ke Spanyol, atau mereka bertemu di suatu negara,” katanya. Pihak klub Spanyol Barcelona belum mengo-
Murtaza saat bermain bola di jalanan yang penuh salju.
Neymar Bilang, BUKTIKAN SAJA! SAO PAULO (TERBITTOP) — Bintang sepak bola Barcelona Neymar pada Minggu lalu bersikeras, dirinya tidak bersalah terkait tuduhan penggelapan pajak, sehari setelah kalah banding atas denda senilai 112 ribu dolar AS untuk penyimpangan pengajuan pajak tahun 2007 dan 2008. ”Saya senang dengan diri saya," kata Neymar ketika diwawancara stasiun televisi Brasil, Globo. ”Sebelum mengatakan omong kosong, bahwa kita menyembunyikan ini, atau menyembunyikan itu, mereka harus membuktikannya,” kilahnya. Pada Kamis lalu, Neymar kalah dalam pengadilan banding atas denda yang dikenakan pejabat pajak di 2012, untuk penyimpangan dalam pernyataan pajak penghasilannya. Kasus ini juga melibatkan ayah sang pemain, yang Neymar juga bela daNeymar
mentari hal tersebut. Namun, masalah keamanan menjadi pertimbangan jika pertemuan dilakukan di Afghanistan. Kedutaan besar Spanyol di Kabul mengatakan bahwa ia akan membantu secara maksimal untuk petemuan di Eropa. Ayah Murtaza, seorang petani miskin di distrik Jaghori, Ghazni, mengakui bahwa ia tidak mampu memberi kaos sepak bola untuk anaknya. Murtaza sendiri hanya punya bola bertambal untuk dimainkannya. Foto Murtaza memakai kaos dari tas plastik itu sendiri mendapat respon dari penggemar sepak bola di seluruh dunia. (nt)
lam wawancara dengan Globo. ”Ayah saya melakukan segalanya untuk memastikan bahwa saya hanya fokus pada bermain sepak bola. Dia menangani buku. Tapi pada saat itu ketika Anda melihat seseorang yang Anda cintai menderita, itu mulai menyakitkan,” kata bintang penyerang itu. Neymar juga terlibat dalam kasus hukum di Spanyol dan ia telah diperintahkan untuk menyampaikan bukti pada tanggal 2 Februari, atas dugaan penipuan terkait transfernya ke Barcelona dari Santos pada tahun 2013. Denda senilai 112 ribu dolar AS itu tidak akan merisaukan pemain bintang Brasil itu karena ia dilaporkan mendapatkan penghasilan sekitar 215 ribu dolar AS seminggu dari juara Eropa Barcelona. (nt)
Mantap, Ronaldo LAMPAUI GOL MESSI MADRID (TERBITTOP) — Apa yang menarik dari hattrick yang dicetak Cristiano Ronaldo ke gawang Espanyol pada Senin lalu? Ternyata, berkat tiga gol itulah, mega bintang sepak bola itu melewati jumlah gol yang dilesakkan Messi, yang dihitung sejak mereka merumput di Liga Spanyol alias sejak musim kompetisi 2009/ 2010. Data yang diungkap media AS, Ronaldo telah mencetak 244 gol
Nilai Transfer Liga Primer Capai Rekor LONDON (TERBITTOP) — Klub-klub Liga Primer secara akumulatif menghabiskan lebih dari 1 miliar poundsterling atau setara dengan Rp19,67 triliun. Rekor itu diciptakan seiring dengan ditutupnya jendela transfer Januari, pada Selasa lalu. Berdasarkan catatan lembaga keuangan Deloitte, total dana yang dikeluarkan pada jendela transfer Januari mencapai 175 juta pounds. Apabila diakumulasikan dengan nilai transfer pada musim panas lalu, 20 klub di Liga Primer telah menggelon-
torkan 1,045 miliar pounds. ”Kami melihat klub-klub Liga Primer memanfaatkan jendela transfer Januari untuk berinvestasi secara signifikan pada pemain-pemain bertalenta,” kata Dan Jones, analis Deloitte di bidang bisnis olahraga. Newcastle United membelanjakan 29 juta pounds untuk sejumlah pemain, termasuk Jonjo Shelvey. Dari beberapa klub yang beraksi pada jendela transfer Januari, Newcastle ialah klub teraktif. The Magpies, julukan Newcastle, membelanjakan 29 juta pounds untuk
sejumlah pemain, termasuk Jonjo Shelvey, Andros Townsend dan Henri Saivet. Itu belum termasuk tawaran 21 juta pounds untuk striker West Brom, Saido Berahino. Nilai transfer terbesar pada jendela transfer Januari dibukukan Stoke City. Klub itu memecahkan rekor transfer sendiri dengan merekrut gelandang Giannelli Imbula dari FC Porto senilai 18,3 juta pounds untuk kontrak lima setengah tahun. Perekrutan lain pada jendela transfer Januari dilakukan Everton yang menggaet pemain depan Oumar Niasse dari klub Rusia, Loko-
motiv Moskow, dengan nilai kontrak 13,5 juta pounds selama empat setengah tahun. Sejumlah analis menilai alasan utama mengapa klub-klub papan tengah dan zona bawah klasemen Liga Primer berbelanja pemain pada jendela transfer Januari ialah untuk memperkuat tim sehingga klub-klub itu tidak terjungkal ke divisi dua musim depan. Hal ini krusial karena setiap klub Liga Primer bakal mendapat jatah 99 juta poundsterling dari hak siar televisi pada musim 2016-2017. (bc)
dari 222 kali bermain bersama Rea Madrid di La Liga. Sedangkan Messi mencetak 243 gol atau selisih satu gol dari Ronaldo. Keduanya memang selalu diperbandingkan. Bahkan, ketika Messi mencetak satu gol ke gawang Atletico Madrid Sabtu lalu, media banyak yang menjumlahkan gol keduanya, yakni mereka berhasil menciptakan 1.000 gol. Dengan trigol yang dicetak Ronaldo, maka jumlah gol mereka berdua jika disatukan menjadi 1.003 gol. Jika gol dihitung sepanjang karier mereka, lagilagi Ronaldo yang unggul dengan 521 gol, sedangkan Messi ’hanya’ 482 gol. Yang pasti gol yang diciptakan mereka akan terus bertambah, karena kedua pesepak bola ini masih aktif bermain. Apa kata Ronaldo soal rekor golnya itu? ”Saya bahagia,” katanya dikutip media Marca. (lie)
KONFERENSI NASIONAL FORUM REKTOR
Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc (kiri) yang juga wakil ketua Forum Rektor terpilih menghadiri Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), belum lama ini. Sebanyak 420 rektor hadir, yang membahas berbagai isu nasional.
pendidikan & kesra 10
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
IST/DOK
”Perguruan Tinggi Baik jika Bermanfaat bagi Masyarakat” YOGYAKARTA (TERBITTOP) — Perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas untuk bersaing dalam kompetisi yang makin ketat, yaitu dengan cara higher education training dan innovation. Tolok ukur sebuah perguruan tinggi dianggap baik apabila bermanfaat bagi dunia usaha dan masyarakat. ”Konsep pendidikan yang bisa menghasilkan inovasi yang bermanfaat adalah melalui riset, dan melalui publikasi bisa dikembangkan riset tersebut menjadi sebuah inovasi,” jelas Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Prof Mohamad Nasir PhD, Ak di Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2016 di Auditorium Universitas Negeri Yogya-
karta, belum lama ini, yang dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Menristek Dikti menyampaikan, riset yang dikembangkan Kemenristek Dikti bekerja sama dengan Dewan Riset Nasional dan AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) akan merangkul perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan riset ini. ”Mohon dukungan para rektor untuk meningkatkan hal tersebut,” katanya. Pembicara lain dalam FRI adalah Prof Dr A Syafii Maarif yang menggarisbawahi Pembukaan UUD 1945, yang mengungkapkan kata keadilan sosial disebutkan sampai dua kali. ”Artinya bahwa kemerdekaan Indonesia yang dicapai dengan susah payah itu barulah mencapai tu-
juannya, manakala keadilan sosial itu menjadi kenyataan” kata Syafii Maarif. Menurutnya, kesimpulan yang dapat diambil untuk pembenahan kehidupan berbangsa dan bernegara, demi keadilan sosial sebagai tujuan luhur kemerdekaan dalam sistem demokrasi Indonesia haruslah diwujudkan melalui konsep daulat rakyat, bukan melalui praktik daulat tuanku, yang tidak memandang rakyat sebagai manusia penuh. Tetapi prinsip daulat rakyat akan sulit dicapai manakala politik uang masih dibiarkan merajalela, hampir tanpa kendali. Sedangkan Direktur Hukum BNN Darmawel Aswar SH, MHum menjelaskan, bahwa BNN telah berupaya mencegah pere-
daran gelap narkotika dengan cara mengoptimalkan analisa intelijen, surveillance maupun control delivery dan undercover buy dalam rangka memutus jaringan sindikat narkotika internasional, mengoperasikan peralatan teknologi dalam pengawasan dan pemeriksaan barang bekerja sama dengan petugas Bea dan Cukai serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ketua KPK Ir Agus Raharjo MSM dalam paparannya mengatakan, bahwa dalam tridharma perguruan tinggi, kampus merupakan inkubator pembentuk dan pengawal pemimpin yang antikorupsi dan berintegritas. Untuk itu sebagai pendidikan atau
sosialisasi antikorupsi perlu diadakan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib/pilihan. ”Selain itu perlu ada kegiatan sosialisasi/kampanye antikorupsi/integritas” kata Agus Raharjo. Dr KH Hasyim Muzadi mengatakan bahwa revolusi mental dimulai dari penguatan modal sosial yaitu kepribadian bangsa. ”Modal sosial itu terdiri dari Pancasila, wujud kepribadian dan moral budaya Indonesia” kata Hasyim Muzadi. Menurutnya ada empat pilar sebagai pelindung fondasi modal sosial yaitu politik, pilar hukum, pilar ekonomi serta pilar budaya. Sebanyak 420 rektor hadir dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2016 itu, yang membahas berbagai isu nasional. (uny)
Trilogi Dekatkan Mahasiswa dengan Bercocok Tanam JAKARTA (TERBITTOP) — Universitas Trilogi melalui Program Studi Agroekoteknologi memiliki kegiatan Hari Berkebun di kebun bergizi lingkungan kampus. Kebun ini selain menjadi area praktikum mahasiswa, juga sebagai arena mengakrabkan kembali mahasiswa dengan kegiatan bercocok tanam. ”Hari Berkebun merupakan kegiatan pemberdayaan bagi civitas akademika Trilogi maupun masyarakat, dan direncanakan akan rutin dilaksana-
HARIS FADILLAH
MEMUKUL GONG — Rektor UGM Dr Dwi Korita Karnawati MSc memukul gong tanda diresmikannya Pencanangan dan Saresehan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (GCinOP-SDA) di Ruang Hotel Malioboro, Hotel New Shapir, Yogyakarta, belum lama ini.
UGM Dukung Gerakan CinOP Kementerian PUPR YOGYAKARTA (TERBITTOP) — Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Dwi Korita Karnawati MSc, PHP mengatakan, permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang diperkirakan akan mencapai 400 juta di tahun 2050 dikawatirkan tidak saja akan mendatangkan bonus demografi tetapi bisa juga menimbulkan petaka. ”Apakah kita akan mendapatkan bonus demografi atau bencana termasuk bonus sumber daya air yang semakin berkurang akibat penataan ruang dan lahan. Kita harus dapat menambah bonus sumber daya air yang seimbang dengan bonus demorafi yang dihasilkan saat sekarang ini karena program KB yang tidak berlanjut,” kata Prof Dwi Korita pada Pencanangan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (GCinOP-SDA) yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Ruang Malioboro Hotel New Saphir Yogyakarta, belum lama ini. Gerakan CinOP-SDA dibuka oleh Menteri PUPR yang diwakili Kepala Badan Litbang PUPR Dr Ir Arie Setiadi Murwanto MSc berlangsung selama tiga hari sejak 23-26 Januari 2016 diikuti Komisi Irigasi, Dinas PU/ PSDA Provinsi/Kabupaten/Kota, seluruh SKPD TP-OP, BBWS/BWS/Satker OP seluruh Indonesia. Gerakan ini melibatkan peranan Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) dengan KKN tematik, serta 15 rektor universitas dan perguruan tinggi. Hadir pada pembukaan pen-
canangan tersebut Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono yang kesempatan itu menjadi host didampingi penyiar TVRI Siwi Lungit dalam acara rekaman talk show Plengkung Gading Gemari Show yang disiarkan TVRI Yogyakarta. Kemudian Gubernur DIY yang diwakili yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah DIY Dr Ir Didik Purwadi MEc, Deputi Bidang Kemasyarakatan dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dr Haruan Yunas MSi, serta Deputi Direktur Umum Yayasan Damandiri Dr Mulyono D Prawiro, Asisten Deputi Direktur Informasi dan Advokasi Yayasan Damandiri Drs Dadi Permadi MA. Dikatakan, pembangunan infrastruktur yang masif jangan sampai meniru nasib tembok Tiongkok, karena meski temboknya dahsyat tetapi penjaga tembok tersebut tidak terbangun baik maka sedahsyat apa pun infrastruktur termasuk air, apabila pembangunan sumber daya manusia tidak dikokohkan maka nasibnya sama dengan tembok Tiongkok,
dan dikalahkan negara lain. ”Semoga tidak terjadi kita sampai mengimpor air di masa mendatang, untuk kita harus gencarkan kecintaan untuk menjaga sumber daya air,” kata Prof Dwi Korita. Oleh sebab itu menurut Prof Dwi Korita, UGM mendukung pencanangan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (GCinOP-SDA) sebagai upaya untuk penyelamatan dan pemeliharan sumber daya air untuk kepentingan seluruh umat. Kesejahteraan Rakyat Sementara itu Deputi Bidang Kemasyarakatan dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dr Haruan Yunas MSi mengatakan, air tidak dipandang sosial tetapi ekonomis, di mana kualitas dan keragaman penggunaan air dan sifatnya sesuai dengan kondisi demografi yang ada di daerah sehingga program GCinOP ini ini harus berkelanjutan untuk kesejahteran rakyat. ”Pemerintah telah menetapkan indek kualitas lingkungan hidup dan indek prilaku hidup sehat yang ditargetkan 2019 harus mencapai 100 persen. Itu sejalan dengan gerakan nasional revolusi mental yang mengubah cara pandang yang sebelumnya sungai sering digunakan sebagai tempat buang sampah dsbnya tetapi harus diubah sebagai tempat untuk pengairan dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat. (ris)
kan,” jelas tutur Ketua Program Studi Agroekoteknologi Universitas Trilogi Ahmad Rifqi Fauzi, belum lama ini. Rektor Universitas Trilogi Prof Dr Ir Asep Saefuddin MSc memberikan apresiasi atas inisiasi Hari Berkebun ini. Menurutnya, dengan ide-ide kreatif seperti ini akan memunculkan semangat dalam menciptakan kemandirian pangan. ”Dengan demikian akan tumbuh semangat dalam mengelola kekayaan alam,” katanya. (rel)
11
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
Posdaya Berkibar di 50 Kelurahan Kota Gorontalo GEBYAR pencanangan gerakan pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kota Gorontalo berlangsung semarak, meriah, dan gegap-gempita, disambut ribuan warga kota yang memenuhi Ball Room Grand Subur Gorantalo, Kamis malam lalu.
W
arga antusias mengikuti acara dengan berbagai pameran hasil produk anggota Posdaya yang sudah terbentuk di 50 kelurahan se-Kota Gorontalo. Tidak kurang 57 stand Posdaya menampilkan berbagai produk hasil kerajinan, serta makanan dan kuliner yang dibuat anggota Posdaya ditinjau satu satu persatu oleh penggagas berdirinya Posdaya, Prof Dr Haryono Suyono yang juga ketua Yayasan Damandiri, didampingi Direktur Kewirausahaan Dr Mazwar Noerdin yang datang menghadiri pencanangan berdirinya Posdaya. Pada kesempatan itu, Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengukuhkan Kelompok Kerja Posdaya se-Kota Gorantalo yang melibatkan semua unsur SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), camat dan kelurahan. Pokja ini akan secara aktif menggerakkan peranan Posdaya hingga ke desadesa. Dalam acara yang direkam dan disiarkan langsung oleh TVRI Gorantalo, juga berlangsung penandatanganan naskah kerja sama dalam pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, antara Yayasan Damandiri dan Wali Kota Gorontalo. Ketua Yayasan Damandiri
ikut terpukau dengan berbagai atraksi acara yang ditampilkan dalam gebyar Posdaya, untuk mewujudkan Kota Gorontalo Smart Bermitra dengan Posdaya. Bahkan atraksi yang dimulai dengan tarian Tidi (selamat datang) serta lagu Posdaya yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gorontalo Ny Djusmiati Kiai Demak, itu semakin menyemarakkan pencanangan Posdaya. Praktis kini semua desa dan kelurahan semarak dengan keberadaan Posdaya. Gerakan Posdaya bukan saja diterima, namun telah menjadi harapan masyarakat dalam mengangkat perekonomian keluarga. Di kota yang berpenduduk sekitar 197.942 jiwa dan dikenal sebagai penghasil jagung kesohor hingga manca negara, itu masih memiliki 5,7 persen keluarga prasejahtera atau sekitar 7.408 jiwa. Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Damandiri menegaskan, Posdaya harus mampu untuk mengimplementasikan program dari pemerintah dan melakukan berbagai inovasi. ”Saya minta kepada seluruh anggota Posdaya harus mampu menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing kelurahan,” kata Prof Haryono. Mantan Menko Kesra dan Taskin itu menambahkan, ba-
HARIS FADILLAH
MENINJAU BANK SAMPAH — Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono didampingi Direktur Kewirausahan Dr Mazwar Noerdin (kiri) meninjau kegiatan Bank Sampah Mutiara yang dikelola anggota Posdaya di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Jumat (5/2). Rombongan Prof Haryono diterima Camat Kota Timur Djunaidi Kiai Demak (kanan), dan Lurah Moodu Rasyid Male SE, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gorantalo Ny Djusmiati Kiai Demak (dua kanan), yang juga menjabat sebagai direktur Bank Sampah, Direktur Pengelolaan Sampah Purwanto, serta anggota Posdaya lainnya. nyak potensi yang dimiliki oleh masyarakat di kelurahan yang belum bisa digali dan dikembangkan, sehingga dengan terbentuknya Posdaya harus mampu melahirkan ide dan inovasi untuk kesejahteraan warganya. ”Posdaya jangan sampai hanya dibentuk begitu saja, namun tidak punya keterampilan untuk peningkatan ekonomi di masing- masing wilayah terutama kelurahan,” kata Prof Haryono. Perkembangan ini memberi prospek baik. Dijelaskan Prof Haryono, banyak keterampilan yang
bisa di kerjakan oleh kaderkader dan relawan Posdaya di kelurahan, seperti apa yang telah dilakukan oleh beberapa Posdaya di Kota Gorontalo, dengan memanfaatkan barang bekas untuk mempunyai nilai ekonomi. ”Dengan berkembang pesatnya Posdaya di daerah ini maka daerah Gorontalo akan dijadikan daerah rujukan nasional Posdaya,” ungkap Prof Haryono. Di dalam memberi kredit dan bantuan bagi keluarga miskin, Yayasan Damandiri telah mengeluarkan dan
DEEPONIR KASUS NOVEL————————–————————(dari halaman I) Kasus yang menjerat Novel saat itu dinilai sebagai bentuk kriminalisasi karena waktunya bersamaan dengan pengusutan KPK terhadap dugaan korupsi di tubuh Korps Lalu Lintas Polri. Saat itu, Novel mengusut dugaan korupsi proyek simulator di Korlantas dan berujung dengan penetapan Inspektur Jenderal Djoko Suliso sebagai tersangka oleh KPK. Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono sempat meminta penyidikan terhadap kasus Novel dihentikan. Prasetyo mengungkapkan pihaknya tengah mempertimbangkan tiga opsi terkait penanganan kedua kasus tersebut, yakni tetap melanjutkan dengan melimpahkannya ke pengadilan, menutup kedua kasus ini karena tidak adanya bukti yang cukup, atau mengesampingkan kasus demi kepentingan yang lebih besar. Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka Polda Sulselbar kasus dugaan pemalsuan dokumen. Kasusnya telah dilimpahkan Polda Sulselbar kepada Kejaksaan Negeri Makassar pada 22 September lalu. Sementara, Bambang Widjojanto ditetapkan Bareskrim Polri
sebagai tersangka dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi. Bareskrim pun telah melimpahkan kasus ini ke
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada pertengahan September lalu. Namun, hingga saat ini, berkas perkara Abraham Samad maupun Bambang Widjojanto belum juga dilimpahkan ke pengadilan. (ris/nt)
ANTARA
KAWAL KASUS NOVEL BASWEDAN — Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) bersama Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kedua kanan) bersiap memberikan keterangan kepada wartawan terkait kasus yang menjerat penyidik KPK Novel Baswedan di Gedung KPK, Jakarta, pekan lalu. Dalam keterangannya KPK akan turut serta mengawal segala proses hukum yang akan dijalani oleh Novel Baswedan.
MENGINTIP TRADISI UNIK DAN PANTANGAN PERAYAAN IMLEK–—(dari halaman I) Imlek untuk menghiasi rumah mereka. Tak ketinggalan, merah pun menjadi warna dominasi karena dianggap membawa kesejahteraan dan keberuntungan. Pemilik rumah juga akan akan menempelkan sebuah kertas yang bertuliskan kata-kata baik. Tak ketinggalan juga makanan khas Imlek seperti kue keranjang, kue mangkok, jeruk mandarin, ma-
nisan segi delapan, kuaci, teh telur, jiaozi dan banyak lagi .Aneka masakan dan cemilan itu masingmasing mengandung arti tersendiri. Namun, ada satu makanan yang pantang untuk dimakan saat Imlek berlangsung. Makanan tersebut adalah bubur. Menurut keyakinan masyarakat Tionghoa, bubur melambangkan simbol kemiskinan. Ada satu lagi, perayaan Imlek
terasa sepi jika tidak ada ledakan petasan. Membunyikan petasa, bagi masyarakat Tionghoa di kala Imlek adalah wajib. Bunyinya diyakini mampu mengusir nasib buruk yang telah terjadi di tahun sebelumnya. Selain menyiratkan kegembiraan, kebahagiaan, dan kondisi yang lebih baik di tahun yang segera dijalani. SELAMAT MERAYAKAN IMLEK. (jtw)
FATWA HARAM UNTUK GAFATAR—————–————————(dari halaman I) murtad dan keluar dari ajaran Islam,” ujar Ma’ruf. Dalam kesempatan sama, Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF meminta pemerintah me-
ngembalikan aset yang dimiliki ribuan orang mantan anggota Gafatar. Menurut Hasanuddin, hak-hak warga eks Gafatar harus dipenu-
hi walau mereka telah dinyatakan sesat. ”Kami mengimbau masyarakat tidak merampas aset-aset warga eks Gafatar,” pumgkasnya. (bc)
ALDILA JELITA MARAH SOAL ASUSILA INDRA BEKTI——————(dari halaman I) saya cintai,” kata Dilla, Senin lalu. Sikap emosional ditunjukkan ibu dua anak itu, tidak lepas dari kian gencarnya pemberitaan. Pengacara Indra, Milano menyebut, Dilla emosional karena tuduhan Gigih berdampak kepada keluarganya. ”Dilla lebih emosional, karena terakhir di sosmed itu terkait ke anaknya. Kalau Dilla-nya sendiri nggak mungkin segitunya, karena ini sudah bawa-bawa anak. Makanya emosional,” kilah Milano. Sebelumnya, di akun Path milik-
nya, Dilla menulis: ”Inilaah kami... aq n dia satu.. seperti satu persatu kalian umbar2 fitnah yg kau ucapkan tnp memikir ulang apa yg kalian lakukan.. tp disini kami tidak sendiri.. kami dikelilingi org yg mencintai kami.. serang sajaa kami sepuas kalian.. semampu kalian..,” Gigih yang tengah merintis karier, yang jadi pemeran pembantu The Raid: Berandal, mengaku diajak berkencan Indra sejak November 2015 lalu. Dengan bekal bukti rekaman, Gigih melaporkan ke Polda Metro Jaya, tapi ditolak.
Sementara pengaduan Reza diterima Polda Metro Jaya dengan Momor TBL/500/II/2016/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 2 Februari 2016. Di lain pihak, Indra Bekti sudah melaporkan balik Gigih ke Polda Metro Jaya, atas pencemaran nama baik, namun belum menanggapi pelaporan Reza. Gigih yang sempat kecewa, melaporkan lagi Indra, dan kali ini ke Mabes Polri. Perkara ini, tampaknya akan bergulir karena masing-masing pihak sudah menyiapkan saksi. (nd)
menyalurkan kredit sebesar Rp9 triliun yang dihitung secara kumulatif. ”Walaupun kita tidak mempunyai uang sebanyak itu, namun perputaran uangnya mencapai jumlah tersebut,” jelas Prof Haryono. Termasuk daerah Gorontalo, pihaknya akan memberikan kredit bagi keluarga miskin melalui Bank Sulutgo yang ada nanti. Posdaya di 50 Kelurahan Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan, saat ini sudah terbentuk Posdaya di 50 kelurahan, bahkan ada
yang sudah membuat keterampilan berupa kerajinan dari barang bekas, mendirikan koperasi, taman pengajian, dan program lainnya. ”Kami bertekad semua posdaya di Kota Gorontalo akan berkarya dan punya keterampilan tersendiri yang punyai nilai ekonomi,” kata Marten. Ditambahkan, pihaknya berharap posdaya mampu membuat program yang positif dan berinovasi. Karenanya, seluruh SKPD dilibatkan, bahkan pihak bank di daerah telah melakukan kerja sama. Disebutkan Wali Kota Go-
rontalo ini, salah satu yang sudah beberapa bulan kelihatan nyata adalah pemanfaatan barang bekas yang terbuat dari bahan plastik seperti botol air mineral, sudah bisa dijadikan produk yang ada nilai ekonominya. ”Barang bekas yang terbuat dari plastik sudah dimanfaatkan, sehingga sangat mengurangi sampah,” ujarnya. Sebelum mengikuti gebyar Posdaya, penggagas berdirinya Posdaya didampingi Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo Prof Dr Nelson Pomalingo, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Ny Dra Idah Syahidah Rusli Habibie MH dan Wali Kota Marten Taha mengikuti serasehan Posdaya di kampus tersebut, dengan tema Revolusi Mental Melalui Posdaya, serta meninjau kegiatan bank sampah Mutiara yang terletak di Muodo Kecamatan Kota Timur Gorontalo. Di lokasi ini Prof Haryono diterima Camat Kota Timur dan Lurah Mukidi Rasyid Male SE. Ikut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Abdullah Kema SE, MSi. Direktur Bank Pengelolaan Sampah Mutiara Purwanto mengatakan, setiap hari berhasil mengumpulkan dua ton sampah dari seluruh warga yang ada di semua kelurahan yang ada termasuk sekolah-sekolah yang ada. Sampah tersebut dibeli dengan harga kisaran Rp1.500Rp4.000 per kg, dan setelah diolah menjadi barang laku jual seperti tas plastik dan lainnya. Hampir 40 persen sampah yang diolah tersebut telah diubah menjadi barang laku jual, sehingga kegiatan Bank Sampah tersebut telah mengantarkan Kota Gorontalo meraih penghargaan Adipura 2015. (haris)
KONFERENSI KB DUNIA DI INDONESIA–———————————(dari halaman I) menjadi pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menangah serta menjadi anggota koperasi dalam suatu masyarakat gotong royong menuju kearah masyarakat yang bahagia dan sejahtera seperti di cita-citakan sejak program KB itu diperkenalkan. Dengan cara demikian, revitalitalisasi program KB tidak lain adalah memadukan program pembangunan pada tingkat desa pada sasaran yang tepat, termasuk pelayanan kontrasepsi yang makin mudah dan ada dimana-mana. Peserta KB yang sedang mengikuti proses pemberdayaan bisa mengajak saudara atau tetangganya yang belum mempergunakan kontrasepsi segera mengikuti jejaknya. Yang sudah memakai kontrasepsi segera mengikuti berbagai upaya pemberdayaan pembangunan paripurna. Dengan cara demikian Kampung KB di seluruh Indonesia itu juga berarti bahwa pelayanan kontrasepsi bisa dilakukan di kampung-kampung seperti jaman dulu saja. Para dokter dan bidan ada di desa dan kampung-kampung sehingga pasangan muda yang belum pernah menjadi peserta KB dapat diperiksa kesehatan dan kecocokannya cukup di kampung dan tidak perlu meninggalkan rumahnya antre terlalu lama di puskesmas atau di klinik KB. Pelayanan diantar ke rumah-rumah sekaligus membangun masyarakat menjadi cinta kebersihan dan kesehatan sehingga seluruh keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sehat dan sejahtera. Setelah itu keluarga harus segera berdaya, sehingga Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berdaya. Pada tahapan berikutnya Kampung KB sebagai Kampung Keluarga Berdaya itu harus itu berkembang setapak demi setapak, satu demi satu sehingga Kampung KB itu berkembang menjadi Kampung Keluarga Bekerja atau Kampung Keluarga Berusaha di mana setiap kampung akan memiliki satu produk unggulan. Kalau setiap kampung memiliki satu produk unggulan, maka
kemakmuran akan menyebar ke seluruh desa di seluruh pelosok Tanak Air. Keluarga Indonesia mempergunakan kontrasepsi sebagai awal dari proses pemberdayaan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Itulah cita-cita sehingga satu demi satu kampung KB itu akan berkembang menjadi Kampung Keluarga Bahagia (Kampung KB Paripurna) karena seluruh keluarganya menikmati hidup yang bahagia dan sejahtera. Sesungguhnya Indonesia dewasa ini sudah menjadi negara yang sangat sadar arti keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera sehingga mulai melaksanakan family planning dan beyond family planning secara terpadu. Dalam lima tahun ini Indonesia penurunan tingkat kelahirannya tidak lagi semata-mata disebabkan oleh penggunaan kontrasepsi. Dari survei terakhir BPS diketaui bahwa jumlah dan prosentase peserta KB menurun sangat drastis, tetapi karena banyak keluarga sebelumnya sudah menggunakan kontrasepsi, anak muda makin sadar keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, anakanak muda itu banyak menunda perkawinan, laki-perempuan melanjutkan pendidkan sampai tingkat yang tinggi, otomatis menunda punya anak, tenaga muda bekerja di luar rumah dan dengan hati-hati merencanakan perkawinannya dalam arahan penundaan anak pertama atau menjarangkan antara anak pertama dan anak keduanya. Kesadaran yang diatur dengan sangat hati-hati itu berakibat angka kelahiran yang rendah. Dengan ketersediaan kontrasepsi yang lebih luas hampir pasti tingkat kelahiran di Indonesia bisa lebih diturunkan lagi. Sayangnya tidak satu pun pejabat atau ahli dari Indonesia yang diberikan kesempatan memaparkan gagasan Presiden Jokowi itu dalam sidang-sidang pleno atau sidang lanjutan, sehingga gagasan Kampung KB yang sesungguhnya merupakan gagasan cemerlang sebagai jawaban
dari kelanjutan pembudayaan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan pertama-tama menggunakan keontrasepsi, sebagai awal dari proses pemberdayaan keluarga, tidak dijabarkan kelanjutannya dengan sebagai program beyond family planning yang sekarang menjadi bagian dari program pembangunan berkelanjutan, anatara lain melalui pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di pedesaan. Program KB penggunaan kontrasepsi dipadukan dengan program kesehatan, pendidikan, wirausaha dan pemeliharaan kekayaaan alam dan lingkungan. Seharusnya negaranegara peserta diajak membahas adopsi family planning sebagai program awal pengenalan kontrasepsi yang segera harus diikuti dengan program pemberdayaan pasangan usia subur secara paripurna. Seperti dugaan kami sebelumnya, seluruh sidang-sidang pleno di dominasi dengan penjelasan tentang bagaimana memperkenalkan penggunaan kontrasepsi atau bagaimana meningkatkan mutu pelayanan kontrasepsi pada tingkat klinik atau pada usaha penggunaan kontrasepsi jangka panjang. Tidak diungkiri, konferensi seperti ini sangat penting untuk negara-negara di Afrika, Pakistan dan negara lain yang tingkat penggunaan kontrasepsinya masih relatif belum cukup untuk mengantar negaranya memasuki era pertumbuhan penduduk yang mengantar penduduknya menjadi kekuatan pembangunan karena telah memasuki era bonus demografi yang menghasilkan penduduk usia kerja yang melimpah. Tetapi ancang-ancang jangka panjang akan membuat negaranegara itu lebih sadar dan siap mempergunakan kontrasepsi yang cukup tinggi dan segera memasuki era dimana penduduknya benarbenar akan dan harus diperankan sebagai kekuatan pembangunan maha dahsyat. (Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri, www.haryono.com)
ASISTEN ANGGOTA DPR ITU KENA PUKUL KEDUA KALI—————(dari halaman I) ”Kalau itu indikasi pelanggaran kuat, menjadi perhatian masyarakat, kita akan proaktif,” kata Surahman. Memang, ada dua versi yang berbeda. Menurut Dita, dia dipukul Masinton di mobil yang disopiri Masinton. Menurut Masin-
ton, lebamnya bagian mata Dita sebagai akibat terkena benturan tangan tenaga ahlinya, Abraham Leo Tanditasik, yang saat memegang stir, sementara Masinton duduk di belakang. Saat itu, Dita disebut Masiton dalam kondisi mabuk berat dan berusaha merebut
stir. Siapa yang benar? ”Kita lihat penganiayaan itu seperti apa. Kan masih kontroversi, perlu dicocokkan, biar alat bukti berbicara,” kilah Surahman. Jelas, polisi perlu kerja keras untuk mengungkap kejadian yang sebenar-benarnya. (sin)
12
EDISI KEENAMPULUH TIGA / TH III 3 - 14 FEBRUARI 2016
HARIS FADILLAH
MEMANDU ACARA GEMARI SHOW — Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono didampingi penyiar TVRI Yogyakarta Siwi Lungit memandu acara Plengkung Gading Gemari Show TVRI Yogyakarta di Ruang Malioboro, Hotel New Shapir, Yogyakarta, belum lama ini.
Kementerian PUPR Gandeng Posdaya Selamatkan Air J Libatkan 15 Rektor Universitas dan Perguruan Tinggi KEBERADAAN Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) semakin menguatkan program upaya penyelamatan air dalam gerakan yang dicanangkan Kementerian PUPR dengan nama CinOP (GCinOP-SDA) untuk mendukung program kedaulatan pangan dan revolusi mental. Terlebih dalam gerakan ini melibatkan 15 rektor universitas dan perguruan tinggi yang selama ini sudah menjalin kerja sama dan ikut bersinergi di dalam pemberdayaan masyarakat menjadi teladan dalam menjaga lingkungan sumber daya alam. ”
K
egiatan OP (Operasi dan Pemeliharaan) GCinOP-SDA dalam pengelolaan sumber daya air dengan tidak merusak lingkungan menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Program GCinOP ini sudah sesuai dengan gerakan awal sasaran 17 program yang diputuskan PBB melalui program global berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals). Dalam 15 tahun mendatang kita tidak boleh merusak alam, tetapi harus menyejahterakan alam, dan menyejahterakan umat manusia untuk kepentingan anak cucu nanti,” kata Ketua Yayasan Damandiri Prof Dr Haryono Suyono saat menjadi host didampingi penyiar TVRI Yogyakarta Siwi Lungit dalam acara rekaman talkshow Plengkung Gading Gemari Show TVRI Yogyakarta di Ruang Malioboro Hotel New Saphir Yogyakarta, belum lama ini. Dalam berbagai permasalahan penyelematan air menurut Mantan Menko Kesra dan Taskim Prof Haryono, Gerakan CinOP Kementerian PUPR dapat menjadi daya gerak dari seluruh lapisan
masyarakat bagi peningkatan kepedulian berbagai pihak termasuk masyarakat desa, nelayan dan sebagainya asal dilakukan
secara benar. Di mana seluruh eleman masyarakat harus menjaga sumber daya alam dan tidak merusaknnya. ”Gerakan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan gerakan Posdaya memberdayakan masyarakat yang melibatkan perguruan tinggi, di mana relawan Posdaya terlibat menjaga kelestarian alam di desa,” ungkap Prof Haryono. Sehingga, lanjutnya, gerakan ini adalah gerakan memberi kehidupan masyarakat di mana air sebagai sumber kehidupan termasuk untuk kehidupan umat yang ada di dalam air. Sehingga air yang dicurahkan dari langit tidak dibuang percuma, tapi dipelihara dan dipergunakan untuk kesejahteraan umat manusia, dan umat lain di dalam air yang sesuai dengan gerakan dunia SDGs di mana kita harus memelihara lingkungan alam.
HARIS FADILLAH
MEMUKUL GONG — Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR Dr Ir Arie Setiadi Murwanto memukul gong tanda diresmikannya Pencanangan dan Saresehan Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (GCinOP-SDA) di Ruang Hotel Malioboro, Hotel New Shapir, Yogyakarta, belum lama ini.
Penggagas pendiri Posdaya ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan Gerakan CinOP-SDA. ”Partisipasi dengan sumbang pikiran tenaga serta kepedulian itu dapat mencegah perusakan jaringan irigasi dan lingkungan pohon-pohon yang ada, sehingga program yang melibatkan perguruan tinggi ini akan menyelamatkan alam dari kerusakan,” ujar Prof Haryono. Gerakan Cinta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (GCinOP-SDA) yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dibuka oleh Menteri PUPR yang diwakili Kepala Badan Litbang PUPR Dr Ir Arie Setiadi Murwanto MSc berlangsung selama tiga hari, 23-26 Januari 2016 diikuti Komisi Irigasi Dinas PU/ PSDA Provinsi/Kabupaten/Kota, seluruh SKPD TP-OP, BBWS/BWS/Satker OP seluruh Indonesia. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ir Lolly Martini Martief MT mengatakan, tujuan kegiatan OP untuk meningkatan dan menumbuhkan kembangkan kepada kegiatan Operasi Pemeliharaan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air, sehingga kualitas pelayanan meningkat. Dikatakan, sasaran program 20162019 adalah kaligrasi 1.000 pintu di titik embung dalam waktu dua tahun bisa diselesaikan, pemenuhan petugas OP yang kekurangan 44 persen didominasi SD dan SLTA. ”Di kabupaten/kota kekurangan 84 persen didominasi SLTA dan non-PNS. Pengaktifan kegiatan penyuluhan diaktifkan karena masih banyak terjadi pelanggaran. Sasaran tersebut menjadi prioritas dengan melibatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan daerah dan perguruan tinggi,” kata Lolly Martini. Secara teknis pembangunan infrastruktur selalu berjalan, namun
kurang optimal diakibatkan perubahan lingkungan strategis, sosial budaya masyarakat dan pemerintahan. Selain itu terjadi perubahan ekologis, iklim global menyebabkan penyediaan air tidak menentu dan kompetesi dalam penggunaan air. Dengan demikian kinerja OP SDA yang terjadi penurunan, dan untuk itulah diperlukan langkah serius dan partisipasi semua pihak dalam pemeliharaan sumber daya air. Tantangan dalam lima tahun dibangunnya bendungan baru ada 65 buah, pembangunan irigasi seluas satu juta hektare dan rehabilitasi sehingga perlu disiapkan unit pengelola bendungan maupun petugas irigasi. Sedangkan kerja sama dengan perguruan tinggi akan melakukan praktik lapangan dan KKN tematik Posdaya. Revolusi Mental Kepala Badan Litbang Kementerian PUPR Dr Ir Arie Setiadi Murwanto mengatakan, kegiatan operasi dan penyelamatan GCinOP-SDA secara prinsip merupakan bagian yang integral dari pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air seiiring berjalan reformasi. ”Gerakan ini sebagai gerakan revolusi mental sumber daya air,” ujarnya. Sehingga kepedulian terhadap gerakan ini memerlukan partisipsi masyarakat termasuk petani dan masyarakat luas. ”Kita punya daerah irigasi seluas 76065 juta hektare rata-rata di mana kebutuhan air harus terpenuhi walau masih terjadi kekurangan. Namun berkat kerja keras selama kita bisa meningkat, di mana sebelumnya kebutuhan air rata-rata perkapita penduduk 63 meter kubik pertahun. Idealnya kita mempunyai 150.000 an perkapita pertahun. Dengan rata-rata penduduk mengonsumsi 138 kg nasi pertahun, kemu-
dian kita memproduksi 1 juta ton beras sehingga kita memerlukan lebih kurang 2500 juta kubik air harus memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap Dr Ir Arie Setiadi Murwanto. Menurut dia, saat ini kita baru memiliki lebih kurang 63 juta kubik dan dengan kerja keras selama ini telah ditingkatkan menjadi 70-80 juta kubik. ”Padahal idealnya kita harus mempunyai 150 juta kubik air untuk kebutuhan masyarakat. Untuk itulah kita harus memelihara semua situ sungai, resorvoir alam dan sungai, karena yang membahayakan adalah kerusakan lingkungan,” kata Dr I Arie Murwanto. Untuk itu dengan kemajuan teknologi maka diharapkan pelibatan dari dunia pendidikan dunia khususnya pergurun tinggi melalui kegiatan kajian dan riset. Gubernur DIY yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah DIY Dr Ir Didik Purwadi MEc menyambut baik Gerakan CinOP (GCinOP-SDA) sehingga dapat meningkatkan kebutuhan air untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan dengan memadukan sumber daya hidup dengan pembangunan yang tepat karena mengakibatkan sumber daya air sering dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan konsep pelestrariannya. ”Sumber air harus dilestarikan dengan membangun embungembung dan bisa bertahan sehingga saat kemarau air bisa dialirkan ke semua daerah pertanian,” kata Didik Purwadi. Adanya permasalahan air yang semakin kompleks harus membutuhkan partisipasi masyarakat dengan pengendalian sungai-sungai yang ada dengan pengaturan hak atas air, seperti program air minum serta penyehatan lingkungan yang ada,” kata Didik. (*)
’Budaya OP Harus Melekat dalam Pengelolaan Air’ M
ASYARAKAT luas diharapkan kepeduliannya di dalam suksesnya pengelolaan sumber daya air (Operasi dan Pemeliharaan) GCinOP-SDA yang dicanangkan Kementeriaan PUPR. Melalui sinergi bersama perguruan tinggi dan peran Posdaya serta pemerintah daerah maka gerakan Cinta OP (CGinOP) bisa menjadi daya penggerak bagi peningkatan kepedulian masarakat termasuk petani terhadap pengelolaan sumber daya air. Karena OP (Operasi dan Pemeliharaan) adalah sifatnya pelayanan bukan proyek, di mana kegiatannya OP itu terdiri dari kegiatan OP sungai dan pantai, OP bendungan dan danau, serta OP irigasi dan rawa, OP air tanah dan air baku yang bertujuaan untuk kemakmuran dan kesejahteran masyarakat luas. ”Program ini akan ditargetkan hingga 2019 dimana kami ingin meningatkan pemahamaman dan kepeduliaan sehingga terbangun di masyarakat suatu budaya OP (Operasi dan Pemerliharaan),” ungkap Kasubdit Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi dan Rawa Kementeriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Djito kepada wartawan sebelum melakukan Pencanangan Operasi Dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air di Hotel New Saphir, Yogyakarta, belum lama ini.
Djito mengatakan pihaknya ingin bersinergi dengan pergurun tinggi dan elemen pemerintah daerah maupun masyarakat terkait dalam pemeliharaan pengolahan sumberdaya air, khusunya menyangkut kegiatan Operasi Kegiatan Sumber Daya. Untuk itu dalam proses pelaksanaannya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menggandeng perguruan tingi di samping pemerintah daerah dan lainnya. Bersama perguruan tinggi, kata Djito, bisa melakukan kegiatan dialog, seminar bahkan KKN tematik. Selain itu perguruan tinggi juga bisa berpartisipasi dalam hal kalibrasi alat ukur, pintu air, pemberdayaan masyarakat dan pendampingan lainnya. ”Kita ingin mnggerakan semua komponen bersama-sama karena operasi dan pemeliharaan itu sifatnya pelayanan. Jadi OP itu sebuah pelayanan bukan proyek. Karena itu bagian dari tugas kita untuk memenuhi standart pelayanan minimal yang ditentukan dalam peraturan yang ada,” ujar Djito. Pencanangan ini adalah merupakan titik awal di mana kita bergerak bersama dengan perguruan tinggi tadi. Sesunguhnya, tambah Djito, upaya-upaya sebelum sudah dilakukan tetapi hasil nya dirsa belum maksimal. Oleh karena itu kalau jalan biasa-biasa saja akan menjadi lama. Tetapi bersama pergurusn tinggi yang memiliki Tridharma sehingga bisa bersama-sama mendukung ter-
capainya tujuan pengolahan sumberdaya air untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu setelah pencangan ini akan dilakukan penandatanganan kerja sama. Masalah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) besar adalah masalah pembebasan tanah untuk memenuhi enam puluh lima (65) bendungan sampai 2019 dan pembangun 1 (satu) juta irigasi baru perlu kerja keras. Karena kalau tidak ada regulasi yang mendukung pembebasan tanah menjadi berat. ”Oleh karena itu Dorektorat Jenderal Sumber Daya Air membentuk unit semacam satgas untuk pengadaan tanah tersebut,” ujarnya Dikemukakan Djito, bahwa pada pase pertama akan dilakukan kerjasama dengan 15 perguruan tinggi di Indonesia. Dan untuk menggandeng Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) karena Posdaya mempunyai jaringan yang cukup kuat seheingga akan lebih memberi pemahaman masalah pengairan khususnya operasi dan pemeliharaan air kepada Posdaya yang berjumlah tidak kurang dari 55.000 di Indonesia sehingga hal itu akan mempercepat proses pemahaman pemanfaatan air bagi masyarakat. (*)
Kasubdit OP Irigasi dan Rawa Kemen-PUPR Djito