KAJIAN ASPEK MANAJEMEN PADA RENCANA PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TERMINAL AGRIBISNIS KOTA PAYAKUMBUH. Syafri Amir 1) ABSTRACTS

Syafri Amir, Kajian Aspek Manajemen pada Rencana..........

KAJIAN ASPEK MANAJEMEN PADA RENCANA PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TERMINAL AGRIBISNIS KOTA PAYAKUMBUH Syafri Amir1) ABSTRACTS The study was conducted from November to December 2013, as a continuation of the study of the financial and economic plan of the establishment and operation of Terminal Agribusiness Payakumbuh . Management analysis carried out on the basis of principles of effectiveness, efficiency, and synchronization with existing regulations, to produce an operational strategy recommendations the Payakumbuh agribusiness terminal management policy for 10 years. The study recommends that in order to run effectively and efficiently, the Payakumbuh Agribusiness Terminal operationalized with three institutional management models applied in stages . The first phase ( pilot phase ), the management carried out by the Department of Agriculture is in the structure of local government with the establishment of the Regional Technical Implementation Unit. The second stage (development and stabilization phase), the management through the establishment of the business of professional staff assisted by the Board of Trustees. The third stage ( independent phase), through the management of the Joint Company. Key word : agribusiness terminal, human resources, manajemen model, pilot phase, development and stabilization phase, independent phase , duties and function.

PENDAHULUAN Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 20102014 dinyatakan bahwa salah satu prioritas pembangunan nasional Indonesia adalah peningkatan ketahanan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Sehubungan dengan hal tersebut maka sasaran agribisnis diarahkan kepada investasi, pembiayaan, dan subsidi dengan sasaran berkembangnya sistem agribisnis yang mampu menyediakan produk buah, sayuran dan biofarmaka lainnya yang cukup, bermutu, dan aman dikonsumsi. Selanjutnya dalam RPJM Propinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015 juga dipertegas lagi bahwa rencana pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan agribisnis diarahkan 1) Staf Pengajar Budidaya Tanaman Perkebunan228 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

untuk pemanfaatan secara intensif lahanlahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat. Sejalan dengan itu, dalam RPJM Kota Payakumbuh tahun 2012-2017 dinyatakan lagi bahwa potensi pertanian tanaman pangan dan agribisnis di wilayah Kota Payakumbuh beraneka ragam, dan tersebar di seluruh kecamatan serta merupakan komoditas unggulan yang sangat prospektif untuk dikembangkan, terutama untuk komoditas agribisnis, disamping untuk memenuhi kebutuhan lokal juga telah dipasarkan ke luar provinsi Sumatera Barat. Komoditas agribisnis utama kota Payakumbuh tersebut adalah sayur-sayuran, produk perkebunan, produk peternakan, dan perikanan darat. Permasalahan yang masih dihadapi oleh petani Kota Payakumbuh, baik petani komoditi agribisnis (sayur dan buah)

JURNAL PENELITIAN LUMBUNG, Vol. 13, No. 2, Juli 2014

maupun petani perkebunan dan peternakan serta perikanan, adalah ketidak pastian harga di tingkat petani. Selama ini petani menerima harga pasar yang kadang naik / menguntungkan petani, kadang turun / merugikan petani. Ada kalanya harga yang diterima petani memang mencerminkan harga pasar, namun sering kali juga petani menerima harga yang tidak mewakili harga pasar, terutama untuk komoditikomoditi yang mudah rusak seperti sayursayuran dan buah-buahan.

METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan November sampai Desember 2013 dalam rangka penyusunan Bisnis Plan Terminal Agribisnis Kota Payakumbuh. Pada saat penelitian dilakukan, beberapa prasarana utama (fisik) TA sudah mulai dibangun. Pengumpulan data (survey) dilakukan dengan Stratified Purpoussive Sampling Methode untuk data primer dari instansi terkait, beberapa informasi TA di daerah lain, dan Sub TA yang sudah berjalan di Kota Payakumbuh. Selanjutnya data dilengkapi dengan pengambilan data sekunder melalui diskusi dengan beberapa pihak yang relevan, dan kajian kajian Pustaka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, keberadaan Terminal Agribisnis (TA) di Kota Payakumbuh diharapkan mampu memberi solusi dengan memberikan fasilitas perdagangan untuk komoditi-komoditi pertanian, baik pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan, baik komoditi yang berasal dari Kota Payakumbuh maupun daerahdaerah hinterland-nya. Diharapkan keberadaan TA di Kota Payakumbuh dapat meningkatkan kegiatan perekonomian wilayah Kota Payakumbuh dan sekitarnya yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani, memacu peningkatan produksi di tingkat petani, meningkatkan PAD Kota Payakumbuh, serta bisa menjadi Pusat Logistik Pertanian (PLP) Sumatera Barat.

Kajian Bisnis Plan Terminal Agribisnis Kota Payakumbuh pada aspek manajemen mempunyai ruang lingkup sebagai rencana pengelolaan Terminal Agribisnis yang mencerminkan strategi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan di wilayah perencanaan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dan sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Payakumbuh. Sektor pertanian yang dimaksud dalam kajian ini bidang penyediaan barang dan/atau jasa bidang pertanian, meliputi: Pertanian Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Beberapa TA yang sudah dibangun di Sumatera Barat ataupun di provinsi lain banyak menemui kegagalan dalam operasionalnya. Hal ini disebabkan tatakelola yang tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga pada kenyataannya banyak TA dengan bangunan fisik yang megah tetapi tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu pada studi bisnis plan TA kota Payakumbuh ini, disamping kajian ekonomi dan finansial, perlu juga dilakukan kajian terhadap aspek manajemen.

Analisis yang dilakukan adalah Aspek Manajemen yang meliputi kajian strategi pentahapan model pengelolaan, aspek kelembagaan, dan aspek kebutuhan dan pembinaan sumberdaya manusia. Analisis dilakukan terhadap logika-logika prinsip efektifitas dan singkronisasi dengan regulasi yang ada, sehingga pada akhirnya dapat memberikan rekomendasi atau arahan tentang model penerapan pengelolaan serta kelembagaan TA yang efektif. 229


Pelaksana Pengelolaan TA yang mengkoordinasikan semua program lintas sektor dalam rangka mewujudkan TA sesuai dengan visi dan misi TA. Tahap tiga tahun pertama (2014-2016) merupakan tahap inisiasi/rintisan dan konsolidasi, mulai dari persiapan, sosialisasi, membangun kesepahaman, mengkondisikan masyarakat, menata sistem dan meningkatkan produksi, memfasilitasi penyuluhan dan pelatihan agribisnis kepada masyarakat, dan mempersiapkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur TA. Tupoksinya, yang antara lain meliputi:

HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Aspek Manajemen 1.1. Struktur Organisasi Kelembagaan Pengelola Terdapat 3 (tiga) model kelembagaan yang akan diterapkan untuk pengelola secara bertahap, yaitu : (1) Lembaga/dinas-dinas (Dinas/UPTD) yang ada di dalam struktur Pemerintahan Kota Payakumbuh, disajikan pada Gambar 1; (2) Badan Pengelola dibentuk oleh Walikota beranggotakan beberapa tenaga ahli profesional dibantu dewan pengawas (termasuk auditor internal) dari Pemda dan Staf Ahli dari Perguruan Tinggi, disajikan pada Gambar 2; (3) Perusahaan Bersama (Pemerintah, BUMD, dan masyarakat), disajikan pada Gambar 3.

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Uraian Tugas Pokok Organsasi Kelembagaan Pengelola Pada tahap pertama (tiga tahun pertama) Pengelola TA ditangani oleh aparat pemerintah daerah setara Eselon III yang berperan sebagai Koordinator

Gambar 1.

Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Terminal Agribisnis Luak Limopuluah (Kota Payakumbuh & Kabupaten Limapuluh Kota) Tahap Tiga Tahun Pertama (Pola 1) 230


Gambar 2.

Struktur Organisasi Badan Pengelola Terminal Agribisnis (BPTA) Kota Payakumbuh Tahap Tiga Tahun Kedua (Pola 2).

BUMD Dewan Pengawas GM (General Manager)

STAF AHLI

Manajer SDM Gambar 3.

Manajer Keuangan

Manajer Produksi

Manajer Pemasaran

Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pengelola Terminal Agribisnis Luak Limopuluah (Kota Payakumbuh & Kabupaten Limapuluh Kota) Tahap Tiga Tahun Keempat (Pola 3) 231


Tabel 1. Matriks pentahapan model manajemen pengelolaan TA Kota Payakumbuh 10 tahun (2014-2025) Waktu Tahap

1.Rintisan/Konsolidasi

2. Pengembangan 3. Pemantapan

Tahun Perencanaan (2014-2025) TATITA-1 (2014-2016)

TATITA-2 (2017-2019)

TATITA-3 (2020-2022)

TATITA-4 (2023-2025)

Pola (1) dengan menempatkan UPTD/Koordinator Lintas Dinas/Sektor Dibentuk Pola (2) Badan Pengelola dengan Dewan Pengawas dari Birokrat (PNS) Dibentuk Pola (3) PT. Bersama

4. Mandiri

Pada tahap 3 (tiga) tahun kedua dan ketiga, sesuai dengan tingkat perkembangan yang diharapkan, kemudian dibentuk Lembaga baru yang secara khusus tupoksinya fokus pada upaya percepatan perwujudan pengembangan TA Kota Payakumbuh. Dalam pelaksanaan tugasnya Lembaga Pengelola ini mempunyai fungsi:

unsur Masyarakat pemerhati TA. Keanggotaan Lembaga Pengelola tidak berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan anggota partai politik. Masa jabatan anggota Lembaga Pengelola selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan. Lembaga Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Lembaga Pengelola yang dibentuk oleh walikota. Sekretariat Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:

a. Penggalian dan pendayagunaan sumberdaya badan usaha swasta dan Masyarakat; b. Penjaringan aspirasi masyarakat dan badan usaha swasta TA; c. Pengembangan informasi TA; d. Pemberian pertimbangan kepada walikota dalam kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat; dan e. Perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu-isu strategis kawasan perkotaan.

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Lembaga Pengelola; dan b. Penyelenggaraan administrasi keuangan Lembaga Pengelola. Sekretariat Lembaga Pengelola dipimpin oleh sekretaris Lembaga Pengelola. Sekretaris Lembaga Pengelola secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan Lembaga Pengelola dan secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melalui asisten yang membidangi ekonomi dan pembangunan. Struktur organisasi dan eselonering

Anggota Lembaga Pengelola paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang profesional yang terdiri atas: (a) pakar/ahli di bidang pengelolaan TA; dan/atau (b) 232


sekretariat Lembaga Pengelola ditetapkan Menteri dengan persetujuan menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

sarpras, swasta memiliki keahlian, pekerja memiliki hak aset negara Masy/ulayat memiliki hak aset negara 3) PT bersama terapkan kebijakan “inklusif” dan “adil”, sesuai arahan Presiden RI, dengan prinsip “stake holders menjadi “share holders”.

Pada Tatita ke-4 sesuai dengan tingkat perkembangan yang diharapkan, lembaga pengelola TA kemudian dapat menjadi PT. Bersama dengan struktur organisasinya seperti Gambar 3.

4) Dengan “bagi hasil adil” sbg saham tertulis dalam Akta PT, masing2 utk swasta, pekerja, masy/ulayat, pemda provinsi, dan kota, misalnya 20%.

Prinsip-prinsip Pengelolaan dengan Perusahan bersama antara lain: 1) UUD 45 Ps 33: SDA dikuasai Negara, ekonomi bersama, utk sebesar-besar kemakmuran rakyat – prinsip “inklusif” dan “adil”.

1.3. Sumber Daya Manusia A.

Personil Organisasi Pengelola

Uraian tugas dan fungsipelaku atau pelaksana organisasi pengelolaan TA Kota Payakumbuh dari fase awal sampai fase akhir selama 10 tahun disajikan pada Tabel 2.

2) Stake holders sesuai “peran” dan “hak”: pemerintah/pemda menguasai SDA, fiskal, perizinan, dan sediakan

Tabel 2. Matriks strategi rencana pelaksana pengelolaan TA dan rincian uraian Tupoksi. HIERAR KI

UNSUR PELAKU

RINCIAN TUPOKSI

UNSUR PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PEMBINA

a.Kementerian Kordinator Bidang Ekonomi, dan Keuangan ; b. Kementerian Dalam Negeri c.Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Kelautan d. Badan Pembangunan Nasional (BAPENAS) e.Kementerian Pekerjaan Umum f. Badan Pertanahan Nasional UNSUR PEMERINTAH PROPINSI - Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi - Dinas Pekerjaan Umum - Dinas Perdagangan - Dinas Perindutrian

 Regulasi dan kebijakan pengelolaan dan pembangunan sistem agribisnis;  Pengaturan teknis Perencanaan pengelolaan dan pembangunan sistem agribisnis;  Pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pembangunan sistem agribisnis;  Dukungan APBN dalam alokasi pendanaan bagi pengelolaan dan pembangunan infrastruktur penyelenggaraan pembangunan sistem agribisnis.   Pembinaan teknis dan fasilitasi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan sistem agribisnis ;  Fasilitasi dalam menstimulasi pendanaan multi sumber, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah;  Pembinaan teknis dan bantuan teknis dalam pengembangan infrastruktur ;  Memfasilitasi penyelesaian konflik kepentingan yang terjadi di tingkat pemerintah daerah dan

233


HIERAR KI

UNSUR PELAKU

RINCIAN TUPOKSI permasalahannya yang bersifat khusus dan strategis;  Memberi bantuan teknis pengembangan sarana dan prasarana kepada pengelola Terminal Agribisnis;  Dukungan APBD Provinsi Sumbar dalam alokasi pendanaan bagi pembangunan sistem agribisnis.

TTNGKA T PENGELOLA

UNSUR KELOMPOK TINGKAT PENYELENGGARA - WALIKOTA PAYAKUMBUH SEBAGAI DEWAN PEMBINA DAERAH

- KOORDINATOR : BAPEDA (Bid. Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur )

 Dukungan APBD Kota Payakumbuh dalam alokasi pendanaan bagi pembangunan sistem agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis;  Dukungan Apek legalisasi Perencanaan Pembangunan Sistem Agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis berupa penerbitan SK Walikota dan MoU;  Dukungan dan fasilitasi dalam penetapan Forum Pengelola Pengembangan Terminal Agribisnis;  Pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan sistem agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis ;  Pembinaan teknis dalam pelaksanaan pembangunan sistem agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis;  Pembinaan teknis dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan sistem agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis.  Mengkoordinasikan unit pelaksanaan pembangunan sistem agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis dengan instansi-instansi terkait baik di Tingkat Pusat, Provinsi maupun di Tingkat Pemerintah Daerah;  Memberikan usulan kebutuhan program-program pendukung melalui pengalokasian dana APBD Kota guna menunjang pelaksanaan pembangunan sistem agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis secara berkelanjutan;  Monitoring progres kegiatan secara berkala terutama yang menyangkut aspek : Penyediaan Sar-Pras, Aspek legalitas program, penyelesaian batas wilayah pengembangan kawasan startegis dan mengembangkan pola-pola kerjasama dengan Badan Usaha Daerah;  Menjembatani kepentingan Pemerintah Daerah dengan Unit Pengelola Teknis Daerah untuk menciptakan kesinambungan dan keselarasan pelaksanaan program;  Bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah mengembangkan pola-pola subsidi yang mungkin dapat dilakukan bagi pengelolaan dan pembangunan sistem agribisnis serta pengembangan Terminal Agribisnis.

234


HIERAR KI

UNSUR PELAKU - SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH

- UNSUR KELOMPOK TINGKAT PELAKSANA - POKTAN/GAPOKTAN/STA

- BADAN PROMOSI & INVESTASI DAERAH - POKTAN/GAPOKTAN/STA

RINCIAN TUPOKSI  Melakukan koordinasi terutama dengan Kelompok Kerja Pelaksana dalam setiap kegiatan Pengembangan Pengelolaan Pembangunan Sistem Agribisnis dan Pengembangan Terminal Agribisnis;  Melakukan pengendalian pengelolaan pembangunan sistem agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis serta secara rutin melaporkannya pada Koordinator Kelompok Kerja pelaksana;  Melakukan perencanaan dalam pengembangan usaha lokal berdasarkan komoditas unggulan, melalui kegiatan pelatihan, pembinaan dan pendampingan;  Mengusahakan bentuk kerjasama antara petani yang tergabung dalam kelembagaan Poktan/Gapoktan/STA untuk melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan yang terkait komoditas unggulannya;  Melaksanakan pembangunan dengan mengikuti ketentuan teknis perencanaan Pembangunan Sistem Agribisnis dan Pengembangan Terminal Agribisnis yang telah ditetapkan.  Melakukan koordinasi dengan Forum Pengelola Pembangunan Sistem Agribisnis dan Pengembangan Terminal Agribisnis serta Poktan/Gapoktan/STA;  Melaksanakan Revitalisasi Pembangunan Sistem Agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis sesuai dengan komoditas unggulan yang dikembangkan dan yang dimilkinya;  Menyiapkan Lembaga Induk berupa Badan Promosi & Investasi Daerah yang bekerjasama dengan Poktan/Gapoktan/STA di Daerah, khususnya di sentra kawasan pengembangan agribisnis.  Melaksanakan Pengembangan Promosi & Investasi Sistem Agribisnis dan pengembangan Terminal Agribisnis sebagai Produk Keunggulan Daerah;  Menerapkan Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;  Berorientasi pada layanan Produk & Investasi bagi peningkatan profit dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem Manajemen BP daerah direkomendasikan menggunakan sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK_BLU), sistem ini memungkinkan manajemen BP akan lebih fleksibel dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu Fleksibilitas sistem

B. Pengembangan Kapasitas Pelaku Organisasi Pembentukan Badan Promosi & Investasi (BP) Daerah bertujuan untuk mengelola pengembangan sistem agribisnis daerah, khususnya bagi pengembangan Terminal Agribisnis. 235


PK-BLU terkait dengan peningkatan kebutuhan SDM, Manajemen BP dapat menempatkan tenaga profesional (swasta) pada jabatan strategis jajaran manajemen BP, misalnya Manajer Promosi atau Manajer Investasi dari kalangan profesional. Salah satu kewajiban dalam sistem manajemen BLU, Jabatan yang harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah jabatan Kuasa Pengguna Anggaran PK-BLU.

mampu menjelaskan siapa harus memimpin dan siapa saja yang dipimpin, serta harus mampu menjelaskan pembagian tugas serta wewenang diantara seluruh pelaku dalam organisasi. Pola Seleksi dan Rekrutmen pegawai Badan Pengelola, dapat memakai cara seperti yang dilakukan perusahaan swasta. Maka dalam merencanakan pengadaan SDM dan rencana peningkatan kapasitas SDM perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan terminal agribisnis tersebut seperti disajikan pada Tabel 2.

Menurut Mc. Kinsey (dalam Lukiastuti, 2011), struktur organisasi sebagai suatu bangunan sistem harus

Tabel 3. Rencana pengadaan SDM TA pada tiap tahapan model pengelolaan UNSUR PELAKU Forum Pengelola SKPD STA Badan Pengelola Direktur BPTA Kepala Divisi Adm & Keuangan Kepala Divisi Produksi & Pemasaran Staf Divisi General Manajer Manajer Keuangan Manajer SDM Manajer Produksi Manajer Pemasaran Staf Manajemen Staf Ahli

2014

TAHAP- 1 2015

2016

5 10

5 15

5 30

TAHAP- 2

TAHAP- 3

TAHAP- 4

10 1

11 1

9

1

1

1

1

4

4

1 2

2 2

1 1 1 1 1 2 2

Kegiatan pembentukan lembaga BP dirintis di awal tahun 2014 dan peningkatan kelembagaan BP dilakukan secara bertahap tiap tahunnya. Beberapa kegiatan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan BP, yaitu :

Agribisnis (TA). 2) Pada Tahun 2015 BP bentukan Forum Pengelola dengan dukungan dana APBD serta dukungan jaringan kelompok petani atau Gapoktan serta sub terminal agribisnis (STA) daerah;

1) Pada Tahun 2014 dirintis kajian pembentukan lembaga BP oleh Forum Pengelola Pengembangan Terminal

3) Pada Tahun 2016, melalui Forum Pengelola TA, melakukan kajian penerapan Pola Keuangan Badan 236


Layanan Umum (PK-BLU) manajemen BP TA.

pada

2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

4) Pada Tahun 2017 diharapkan BP sudah dapat menerapkan sistem PKBLU, sehingga dapat menerapkan fleksibilitas keuangan di lingkungan pemerintahan. 2.

Pembiayaan Pengelola

Kelembagaan

2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;

Beberapa kegiatan bagi peningkatan kapasitas organisasi, perlu dilakukan variasi kegiatan berupa pelatihan teknis, pembekalan wawasan, fasilitasi kemudahan kredit/ pinjaman modal usaha, dan peningkatan kemampuan usaha. Biaya peningkatan SDM ini akan meningkat setiap 3 tahun. Biaya peningkatan kapasitas organisasi dan SDM ini, awalnya didapat dari APBN (pemerintah pusat) atau APBD Provinsi, dan pada tahap selanjutnya diharapkan pendanaan tersebut diatas dapat didapat dari hasil pengelolaan dana bergulir oleh BP dengan menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada pengembangan usaha dengan kelompok tani / Gapoktan dan sub terminal agribisnis (STA).

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 Tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Pola Keuangan BLU, salah satu sistem anggaran keuangan di lingkungan pemerintah yang dapat dikelola selama tiga sampai lima tahun berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang dipertanggung-jawabkan ke Walikota dan Dewan Pengawas, meliputi Kementerian Keuangan & Dalam Negeri.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

3. Aspek Kelayakan Hukum Dasar Hukum dari Penyusunan Bisnis Plan Terminal Agribisnis adalah:

7) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 237


8) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kota Payakumbuh, aspek manajemen pengelolaan yang perlu ditekankan adalah persiapan-persiapan kearah pemantapan sistem yang meliputi tahap inisiasi/rintisan dan konsolidasi, mulai dari persiapan, sosialisasi, membangun kesepahaman, mengkondisikan masyarakat, menata sistem.

9) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01); 3.

10) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 6); 11) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);

DAFTAR PUSTAKA Assauri, S. 2011. Strategic Management– Sustainable Competitive Advantages. Penerbit Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

12) Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 58 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2012 tentang Penetapan Standar Biaya Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 58);

Biro Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota. 2012. Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka. BPS Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Biro Pusat Statistik Kota Payakumbuh. 2012. Payakumbuh Dalam Angka. BPS Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

KESIMPULAN

Kotler, P. 1996. Manajemen Pemasaran – Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Terjemahan Edisi ke-6. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Dari kajian rencana operasional Terminal Agribisnis Kota Payakumbuh pada aspek manajemen pengelolaan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1.

2.

Pemerintah Daerah diharapkan memberikan dukungan yang penuh terhadap Terminal Agribisnis ini, dalam bentuk support manajemen dan finansial atau dengan dukungan peraturan-peraturan.

Lukiastuti, F dan Hamdani, M. 2011. Manajemen Strategik Dalam Organisasi. Penerbit ; CAPS Yogyakarta.

Untuk dapat berjalan secara efektif, model manajemen pengelolaan TA harus dikembangkan bertahap sesuai dengan perkembangan peningkatan modal dan skala bisnis.

Nataatmijaya, I. 2010. Modul 4 Kewirausahaan. Kolaborasi Asosiasi Politeknik Indonesia (ASPI),

Pada periode awal operasional TA 238


NUFFIC, FACET, CINOP dan ILO dalam kegiatan Entrepreneurial Skill Development Program (ESDP).

Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia. Sumarni, M dan Soeprihanto, J. 1998. Pengantar Bisnis. Edisi ke-5. Penerbit Liberty. Yogyakarta.

Purnomo, S.H dan Zulkieflimansyah. 1999. Manajemen Strategi. Lembaga

239

KAJIAN ASPEK MANAJEMEN PADA RENCANA PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TERMINAL AGRIBISNIS KOTA PAYAKUMBUH. Syafri Amir 1) ABSTRACTS

Recommend Documents