LAPORAN
Kajian Manajemen Risiko Rencana Kerjasama Pengelolaan PT Terminal Petikemas Surabaya
Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat UNIVERSITAS AIRLANGGA
APRIL 2016PORAN
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ...........................................................................................ii RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................iii 1. PENDAHULUAN ............................................................................. 1 2. MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................. 2 3. RUANG LINGKUP ........................................................................... 2 4. KONSEP ISO 31000 ......................................................................... 2 5. METODOLOGI PENILAIAN RISIKO ....................................................4 5.1. Jenis dan sumber data .............................................................4 5.2. Teknik Analisis .........................................................................5 5.3. Penjelasan Level Risiko Tinggi, Sedang dan Rendah ..................5 5.4. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas risiko yang muncul ..5 6. PENILAIAN RISIKO ...........................................................................6 6.1. Kementrian Perhubungan ........................................................6 6.2. Dewan Perwakilan Rakyat........................................................10 6.3. Aparat Penegak Hukum ...........................................................11 6.4. Pelindo III ................................................................................11 6.5. Terminal Petikemas Surabaya ..................................................17 6.6. Mitra TPS .................................................................................22 6.7. Calon Mitra TPS .......................................................................28 7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................. 28 7.1. Kesimpulan ............................................................................ 28 7.2. Rekomendasi .......................................................................... 30
RINGKASAN EKSEKUTIF PT Terminal Petikemas Surabaya ("PT TPS") sebagai Pintu Gerbang ke Kawasan Indonesia Bagian Timur, dengan lokasi sangat strategis, karena secara langsung terhubung dengan jalan Raya Tol Surabaya dan jatur Kereta Api. Pelindo III memberikan kuasa kepada PT TPS untuk mengoperasikan dan memelihara Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak dengan menandatangani Authorization Agreement for the Operation and Maintenance of Container Terminals at Tanjung Perak Seaport antara Pelindo III dengan PT TPS tanggal 29 April 1999, yang memiliki jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penandatanganan, sehingga berakhir pada tahun 2019. Proses pengambilan keputusan untuk memperpanjang ataupun mengakhiri Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Pemberian Kuasa ini harus dilaksanakan oleh Direksi Pelindo III pada 29 April 2019, menjadi penting dengan melakukan Business Judgement Rule, dimana pengambilan keputusan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk Good Corporate Governance untuk pertindungan hukum bagi direktur dan jajarannya dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis. Mekanisme Business Judgement Rule ini dilaksanakan dengan: melaksanakan kajian komprehensif dari segi bisnis, operasional dan keuangan tentang risiko atau keuntungan yang diperoleh Pelindo III dalam hal Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Pemberian Kuasa diakhiri ataupun tetap diteruskan; serta meminta persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dari keputusan bisnis yang akan dilakukan, dilakukan kajian Manajemen Risiko. Kajian Manajemen resiko dilakukan dengan mengkaji dokumen dokumen yang dimiliki oleh PT Pelindo III yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara PT Pelindo III dengan PT TPS. Berdasarkan kajian yang dilakukan didapatkan 33 risiko yang dikelompokkan kedalam tiga tingkatan yaitu risiko tinggi, risiko sedang, serta risiko rendah. Selain itu, dikelompokkan pula sumber dari risiko yang mungkin terjadi yaitu Kementrian Perhubungan, DPR RI, Aparat Penegak Hukum, PT Pelindo III, PT Terminal Petikemas Surabaya, Mitra PT Terminal Petikemas Surabaya, serta Calon Mitra PT Terminal Petikemas Surabaya sebagaimana tabel berikut : Tingkat Risiko Sumber Risiko Tinggi Sedang Rendah Total 1 Kementrian Perhubungan 2 1 1 4 2 DPR 1 1 3 Aparat Penegak Hukum 1 1 4 PT Pelindo III 3 7 10 5 PT Terminal Petikemas Surabaya 1 3 2 6 6 Mitra PT Terminal Petikemas Surabaya 9 1 10 7 Calon Mitra PT Terminal Petikemas Surabaya 1 1 Total 7 16 10 33 Deskripsi hasil kajian Manajemen Risiko Rencana Kerjasama Pengelolaan PT Terminal Petikemas Surabaya dapat disarikan sebagai berikut : Risiko Tinggi 6.1.a. Kementrian Perhubungan dapat membatalkan hak konsesi. 6.1.b. Pemutusan perjanjian konsesi oleh Kementrian Perhubungan.
6.2.a. Masyarakat bersama Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah dan Pelindo III untuk mengelola PT TPS secara mandiri tanpa melibatkan mitra strategis/afiliasinya (asing). 6.3.a. Tindak pidana korupsi. 6.5.f. Perjanjian Pemberian Kuasa sendiri memiliki obyek perjanjian berupa aset tetap Pelindo III yang berada di Terminal Petikemas Surabaya, sehingga harus mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No 13/2014”). 6.7.a. Rencana bisnis/ pengembangan terminal calon mitra strategis melalui jaringan bisnis logistik yang mereka kelola di Asia Tenggara. Risiko Sedang 6.1.d. Intervensi Kegiatan Operasional Pelindo III oleh Kementrian Perhubungan. 6.4.f. Pelindo III dapat melakukan pengambil-alihan seluruh aset tetap milik PT TPS ketika berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. 6.4.g. Keadaan kahar yang timbul akibat adanya pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh Pelindo III. 6.4.j. Wanprestasi oleh Pelindo III yang lalai memenuhi kewajiban material terkait perjanjian konsesi. 6.5.a. Wanprestasi PT TPS yang disebabkan kelalaian melakukan kewajiban yang bersifat material dalam Perjanjian Pemberian Kuasa. 6.5.d. Komposisi struktur organ PT TPS berpotensi Deadlock dalam Pengambilan Keputusan Bisnis yang Penting. 6.5.e. Mekanisme Deadlock yang Tidak Efektif. 6.6.a. Wanprestasi oleh Mitra Strategis/afiliasinya atas kewajiban material dalam Perjanjian Pemegang Saham dalam waktu 30 hari setelah peringatan tertulis disampaikan oleh Pelindo III. 6.6.b. Diakhirinya salah satu Dokumen transaksi oleh mitra strategis PT TPS. 6.6.c. Mitra Strategis/ Afiliasinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1.000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak (noncompetition). 6.6.d. Terjadinya perubahan pengendalian atas Mitra Strategis atau salah satu investornya. 6.6.e. Mitra Strategis atau salah satu investor atau salah satu afiliasi atau salah satu penerima pengalihan mengakui secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. 6.6.f. Mitra Strategis atau salah satu investor menjual atau mengalihkan atau melepaskan secara seluruh atau sebagian aset-asetnya. 6.6.g. Mitra Strategis atau salah satu investor melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya. 6.6.i. Mitra Strategis dan Afiliasinya melakukan suatu aktivitas atau usaha yang bersaing dengan salah satu kegiatan atau usaha yang sedang dilakukan PT TPS atau akan dilakukan PT TPS.
6.6.j. Pengambilalihan kembali Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah diaplikasikan oleh mitra strategis di PT TPS. Risiko Rendah 6.1.c. Perubahan Peraturan Perundangan yang berlaku setelah tanggal penandatangan Perjanjian Konsesi. 6.4.a. Pengingkaran oleh Pelindo III atas ketentuan di dalam Dokumen Transaksi dengan Mitra PT TPS. 6.4.b. Pelindo III mengakui secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. 6.4.c. Pelindo III melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya. 6.4.d. Dijatuhkannya putusan oleh pengadilan kepada Pelindo III menyangkut putusan kepailitan, penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan. 6.4.e. Pelindo III tidak dapat memenuhi kewajiban material kepada PT TPS dan membatalkan secara sepihak perjanjian pemberian kuasa. 6.4.h. Berakhirnya perjanjian Pemberian Kuasa memberikan hak Pelindo III untuk membeli saham Mitra Strategis PT TPS dengan harga pasar yang wajar. 6.4.i. Pelindo III melalui PT TPS kekurangan dana untuk membeli saham mitra strategis ketika jangka waktu berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. 6.5.b. Keadaan kahar yang timbul akibat adanya pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh PT TPS. 6.5.c. PT TPS kekurangan dana untuk membeli saham mitra strategis ketika jangka waktu berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. 6.6.h. Dijatuhkannya putusan oleh pengadilan yang berwenang menyangkut putusan yang terkait dengan kepailitan, penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan eksekusinya.
Dari resiko yang telah disarikan, tersebt diatas, dapat diberikan Rekomendasi sebagai berikut : Risiko Tinggi 6.1.a. Pelindo III mengajukan rekomendasi izin operasi PT TPS yang berada dalam wilayah konsesi Tanjung Perak kepada Menteri Perhubungan. 6.1.b. Pelindo III agar memenuhi ketentuan : a) Menyetorkan kewajiban konsesi tepat waktu. b) Melaporkan kegiatan pengusahaan di Wilayah Kerjanya secara berkala. c) Melaporkan dan meminta rekomendasi untuk mitra strategis yang beroperasi di area wilayah konsesi. d) Mematuhi Rencana Induk Pelabuhan. e) Memenuhi Standar Kinerja Operasional. f) Mematuhi Sistem dan Prosedur Pelayanan Kepelabuhanan
6.2.a. Pelindo III menyiapkan beberapa opsi sebagai berikut : a) Seluruh saham milik mitra strategis/afiliasinya dibeli Pelindo III dan Pelindo III berhenti melakukan investasi pengembangan pelabuhan eksisting di 6 cabang. b) Melalui Kementrian Meneg BUMN, Pelindo III memberitahukan ke DPR dan Kementrian Perhubungan untuk melakukan pemilihan mitra strategis/afiliasinya yang baru. Saham milik mitra dibeli oleh mitra pemenang, dengan demikian Pelindo III dapat fokus berinvestasi mengembangkan pelabuhan eksisting yang potensial. 6.3.a. Pelindo III melakukan proses pemilihan mitra strategis/afiliasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permeneg BUMN No. 13 Tahun 2014) dengan tahapan : a) Pengumuman b) Penetapan bidder kriteria c) Evaluasi peserta d) Penetapan mitra. 6.5.f. Pelindo III melalui PT TPS menggunakan prosedur pemilihan langsung terhadap calon Mitra Strategis / Afiliasinya. 6.7.a. Menetapkan dalam klausul perjanjian berupa nilai batas capaian kinerja PT TPS berdasarkan nilai pasar terkini (Fair Value Valution) atau nilai optimum laba bersih rata-rata 10 tahun terakhir sebagai batas minimal capaian kinerja. Risiko Sedang 6.1.d. Pelindo III perlu berkoordinasi secara berkala dengan pihak otoritas pelabuhan untuk melakukan harmonisasi pedoman/ketentuan serta melakukan upaya efisiensi dalam proses bisnis. 6.4.f. Pelindo III tidak melakukan pengambil-alihan seluruh aset tetap milik PT TPS ketika berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019 dan mencari alternatif pendanaan untuk pengambilalihan aset PT TPS. 6.4.g. Mencantumkan lebih detail definisi keadaan kahar yang timbul akibat adanya pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh Pelindo III dalam perjanjian dengan mitra strategis/afiliasinya (asing). 6.4.j. Pelindo III menganggarkan dalam RKAP dan membayar PNPB terkait konsesi secara tepat waktu. 6.5.a. PT TPS melaksanakan sebagai berikut : a) Kajian operasional atau asesmen terhadap kinerja operasional secara berkala, misalnya 6 bulan sekali untuk menguji kehandalan capaian syarat minimum operasi b) Menganggarkan pembayaran royalty dalam RKAP dan membayar royalty tepat waktu. c) Menyusun jadwal untuk penyampaian laporan pengoperasian, pemeliharaan atau keuangan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 6.5.d. Pelindo meminta hak suara plus satu terhadap mitra strategis / afiliasinya dalam perjanjian pemberian kuasa mendatang. 6.5.e. Pelindo meminta hak suara plus satu terhadap mitra strategis / afiliasinya dalam perjanjian pemberian kuasa mendatang.
6.6.a. Rekomendasi atas wanprestasi mitra strategis : a) Manajemen PT TPS menggunakan standar yang sama dalam mengelola perusahaan sesuai dengan standar manajemen yang dilaksanakan oleh Mitra Strategis /afiliasinya. b) Memberikan kontribusi sampai dengan 3% dari dividen tahunan yang diterima untuk mengembangkan proyek-proyek pengembangan komunitas yang akan dibentuk oleh PT TPS. c) Bekerjasama mencari solusi terkait dengan permasalahan technical service dan sumber daya manusia. d) Mitra strategis menyiapkan modal kerja yang cukup. e) Memberikan kepada PT TPS lisensi atas hak kekayaan intelektual terkait dengan kegiatan dan usaha PT TPS. f) Perjanjian protocol informasi yang mengatur kerahasiaan data dan informasi PT TPS. 6.6.b. Dalam klausul perjanjian pemegang saham kepada calon mitra strategis/afiliasi mendatang mencantumkan larangan pengakhiran sepihak dokumen transaksi. 6.6.c. Rekomendasi : a) Dalam klausul perjanjian pemegang saham kepada calon mitra strategis/afiliasi mendatang masih perlu dicantumkan larangan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1.000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak (non-competition). b) Monitoring terhadap perilaku ekspansi dari Mitra Strategis / Afiliasi di pelabuhan lain di Indonesia dalam radius kurang dari 1.000 mil laut yang dapat mengganggu kinerja PT TPS. 6.6.d. Mencantumkan dalam klausul pasal perjanjian pemegang saham kepada mitra strategis mendatang apabila terjadi perubahan pengendalian kepemilikan oleh Mitra Strategis harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pelindo III. 6.6.e. Mitra Strategis atau salah satu investor atau salah satu afiliasi atau salah satu penerima pengalihan dilarang menjaminkan aset PT TPS/Saham ketika mengikat perjanjian hutang dengan pihak lain. 6.6.f. Mencantumkan dalam klausul pasal perjanjian pemegang saham kepada mitra strategis mendatang terkait larangan Mitra Strategis atau salah satu investor menjual atau mengalihkan atau melepaskan secara lain seluruh atau sebagian aset-asetnya. 6.6.g. Mencantumkan klausul larangan Mitra Strategis atau salah satu investor melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya dalam perjanjian kerjasama dengan Pelindo III. 6.6.i. Rekomendasi : a) Dalam klausul perjanjian pemegang saham kepada calon mitra strategis/afiliasi mendatang masih perlu dicantumkan larangan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1.000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak (non-competition).
b)
Meningkatkan daya saing PT TPS berupa perbaikan pelayanan, kecepatan, kemudahan prosedur, harga yang kompetitif. c) Monitoring terhadap perilaku ekspansi dari Mitra Strategis / Afiliasi di pelabuhan lain di Indonesia dalam radius kurang dari 1.000 mil laut yang dapat mengganggu kinerja PT TPS. 6.6.j. Rekomendasi : a) Memastikan pada saat berakhirnya perjanjian pemberian kuasa/perjanjian pemegang saham bahwa hak kekayaan intelektual diberikan secara keseluruhan kepada PT TPS tanpa ganti rugi apapun. b) Mencantumkan dalam klausul pasal perjanjian pemegang saham kepada mitra strategis mendatang yang mewajibkan Mitra Strategis / Afiliasinya untuk memberikan seluruh Hak Kekayaan Intelektual. Risiko Rendah 6.1.c. Pelindo III memberikan masukan terhadap draft peraturan perundangan yang akan berlaku, sesuai dengan kepentingan going concern bisnis Pelindo III. 6.4.a. Pelindo III mentaati seluruh ketentuan yang ada dalam Dokumen Transaksi. 6.4.b. Mencantumkan klausul batas solvabilitas yang wajib dijaga oleh Pelindo III dalam perjanjian kerjasama dengan mitra strategis/afiliasinya (asing) mendatang. 6.4.c. Mencantumkan klausul larangan Pelindo III melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya dalam perjanjian kerjasama dengan mitra strategis/afiliasinya (asing) mendatang. 6.4.d. Risiko diterima / akseptabel. 6.4.e. Menganggarkan semua kewajiban material Pelindo III kepada PT TPS kedalam RKAP, dan melaksanakannya secara tepat waktu sampai dengan 29 April 2019. Menjelaskan secara detail hal-hal yang dimaksud dengan kewajiban material dalam perjanjian kerjasama dengan mitra strategis/afiliasinya (asing) mendatang. 6.4.h. Ketidakcukupan pendanaan (cashflow) Pelindo III dapat mencari calon Mitra strategis. 6.4.i. Ketidakcukupan pendanaan (cashflow) Pelindo III dapat menunjuk calon Mitra strategis baru untuk membeli saham dari mitra strategis PT TPS. 6.5.b. Mencantumkan lebih detail definisi keadaan kahar dalam perjanjian pemberian kuasa, yang disebabkan wanprestasi oleh PT TPS. 6.5.c. Ketidakcukupan pendanaan (cashflow) PT TPS dapat menunjuk calon Mitra strategis baru untuk membeli saham dari mitra strategis. 6.6.h. Risiko diterima / Akseptabel.
1. PENDAHULUAN PT Terminal Petikemas Surabaya ("PT TPS") sebagai Pintu Gerbang ke Kawasan Indonesia Bagian Timur, dengan lokasi sangat strategis, karena secara langsung terhubung dengan jalan Raya Tol Surabaya dan jalur Kereta Api. PT TPS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 April 1999 dengan pemegang saham PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ("Pelindo III") dan Koperasi Pegawai Pelindo III ("Kopelindo"). Kemudian pada tanggal 22 April 1999, Mermaid Shipping Limited membeli beberapa saham Pelindo III dan Kopelindo dengan adanya Perjanjian Jual Beli. Atas Perjanjian Jual Beli diatas, ditandatangani Perjanjian Pemegang Saham pada tanggal 29 April 1999 antara Pelindo III, Kopelindo, RI yang diwakili Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara ("Pemerintah"), Mermaid Shipping Limited dan PT TPS. Pelindo III memberikan kuasa kepada PT TPS untuk mengoperasikan dan memelihara Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak dengan menandatangani Authorization Agreement for the Operation and Maintenance of Container Terminals at Tanjung Perak Seaport antara Pelindo III dengan PT TPS tanggal 29 April 1999, yang memiliki jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penandatanganan, sehingga berakhir pada tahun 2019. Secara geografis, TPS berlokasi di bagian barat Pelabuhan Tanjung Perak dengan koordinat 7;12;S, 112;40E, di bagian ujung alur pelayaran di antara pulau Jawa dan pulau Madura sepanjang 25 mil. Lebar minimum alur adalah 80 meter, kedalaman minimum pada saat air surut adalah 9.5 meter. Alur pelayaran tersebut dengan jelas, dan disediakan layanan kepanduan selama 24 jam nonstop. Guna meningkatkan layanan kepada pelanggan, ditetapkan target mutu PT TPS, demaga intemasional 25 boxes crane hours (BCH) dan demaga domestik 18 boxes crane hours (BCH). Pergantian nama terjadi kemudian, bahwa Mermaid Shipping Limited melalui suratya tanggal 31 Juli 2000 menyampaikan kepada Pelindo III, Mermaid Shipping Limited telah berubah nama menjadi P&O Ports Surabaya, Ltd; kemudian seluruh saham P&O Ports Surabaya, Ltd di PT TPS sebesar 49% menjadi milik P&O Dover (Holdings) Limited Inggris, yang mana hal ini telah diberikan persetujuan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam suratnya Nomor. 1304/111/PMN2004 tanggal 22 Desember 2004 perihal Persetujuan Perubahan Permodalan. Pada stategi akuisisi pada tanggal 09 Maret 2006, P&O Dover (Holdings) Limited Inggris mengirimkan surat kepada Pelindo III yang pada intinya menyampaikan bahwa, DP World telah mengakuisisi 95% (sembilan puluh lima persen) saham perusahaan P&O Dover (Holdings) Limited yang beroperasi diluar Amerika Serikat, termasuk perusahaannya. Bahwa walaupun terjadi peralihan mayoritas saham dan pengendalian terhadap badan hukum P&O Dover (Holdings) Limited oleh DP World, namun peralihan mayoritas saham tersebut tidak mengakibatkan bubarnya entitas P&O Dover (Holdings) Limited. Dengan demikian, pemegang saham PT TPS adalah tetap P&O Dover (Holdings) Limited Inggris, Ltd (tidak berubah menjadi DP World); Proses pengambilan keputusan untuk memperpanjang ataupun mengakhiri Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Pemberian Kuasa ini harus dilaksanakan oleh Direksi Pelindo III pada 29 April 2019, menjadi penting dengan melakukan Business 1
Judgement Rule, dimana pengambilan keputusan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk Good Corporate Governance untuk perlindungan hukum bagi direktur dan jajarannya dari pertanggungjawaban atas setiap kebijakan atau keputusan bisnis. Mekanisme Business Judgement Rule ini dilaksanakan dengan: melaksanakan kajian komprehensif dari segi bisnis, operasional dan keuangan tentang risiko atau keuntungan yang diperoleh Pelindo III dalam hal Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Pemberian Kuasa diakhiri ataupun tetap diteruskan; serta meminta persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris. 2. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dilakukannya kajian manajemen risiko adalah: 1. Melakukan analisis risiko meliputi seluruh aspek manajerial kerjasama pengelolaan TPS setejah tanggal 29 April 2019; 2. Melakukan analisis risiko yang dapat menjadi dasar kebijakan bagi Direksi Pelindo III dalam pengambilan keputusan menentukan mitra kerjasama pengelolaan TPS setelah tanggal 29 April 2019. Tujuan dilakukannya kajian manajemen risiko adalah melakukan assesment risiko secara komprehensif mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan mitigasi atau penanganan risiko yang terkait dengan rencana kerjasama pengelolaan TPS terutama risiko-risiko yang signifikan setelah tanggal 29 April 2019. 3. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi keseluruhan aspek manajerial yang terkait dengan Manajemen Risiko setelah tanggal 29 April 2019, terutama risiko-risiko signifikan yang memiliki dampak besar terhadap TPS dan Pelindo III. Selanjutnya ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud menjadi konteks penilaian risiko yang digunakan dalam kajian ini. Hasil dari pekerjaan ini adalah Laporan/Dokumen Kajian Manajemen Risiko Rencana Kerjasama Pengelolaan PT TPS secara komprehensif mencakup seluruh aspek manajerial kerjasama pengelolaan TPS setelah tanggal 29 April 2019, antara Iain identifikasi risiko, besar dampak dan profil risiko serta mitigasi/penanganan risiko. 4. KONSEP ISO 31000 Konsep kajian yang digunakan adalah analisis risiko berdasarkan ISO 31000. ISO 31000 memberikan pendekatan dalam mengelola sebuah risiko yang ada pada perusahaan. Pendekatan yang dilakukan pada ISO 31000 adalah dengan memberikan gambaran terkait hubungan struktur antara prinsip, framework dan proses dalam menjalankan menajemen risiko secara efektif. Hubungan atau relasi dari ketiga hal tersebut tergambar pada gambar berikut:
2
Gambar 1 Struktur hubungan atau relasi antara prinsip, framework dan proses dalam menjalankan menajemen risiko ISO 31000 Dari gambar diatas, maka dapat terlihat dengan jelas bagaimana hubungan antara prinsip, framework dan proses dalam melakukan manajemen risiko. Dengan gambaran tersebut maka dalam upaya penerapan manajemen risiko terdapat 3 hal utama yang perlu dipahami untuk dijalankan, yaitu prinsip, framework dan proses. ISO 31000 telah memberikan panduan dalam menjalankan proses manajemen risiko, dimana risk assessment yang menjadi bagian dalam proses manajemen risiko menjadi bagian penting dan fundamental. Proses tersebut memberikan gambaran terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan manajemen risiko. Tahapan dari proses manajemen risiko tersebut adalah sebagai berikut: 1. Establishing the context: penetapan konteks (tujuan) Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan gambaran secara jelas terkait tujuan proses bisnis perusahaan, untuk dijadikan sebagai landasan dalam melakukan risk assessment yang sesuai dengan konteks bisnis perusahaan; 2. Risk assessment: Penilaian risiko. Dalam menjalankan risk assessment tersebut terdiri dari: a. Risk identification: yaitu proses mengidentifikasi setiap risiko yang dapat mempengaruhi terhadap tujuan proses bisnis perusahaan, b. Risk analysis: yaitu proses menganalisa segala dampak serta kemungkinan yang muncul akibat dari risiko yang ada, 3
c. Risk evaluation: yaitu proses mengevaluasi dengan mencocokkan hasil dari analisa risiko dengan kriteria risiko sebagai masukan dalam menentukan action yang akan diterapkan untuk menangani risiko yang ada; 3. Risk treatment: Penanganan risiko Secara umum isi dari tahapan risk treatment ini adalah berisi aktivitas (Menghindari risiko, Mitigasi risiko, Transfer risiko dan Menerima risiko). Secara umum, proses analisis Risiko berdasarkan ISO 31000 dapat digambarkan pada bagan alir berikut :
Gambar 2 Bagan Alir Penilaian Risiko ISO 31000 5. METODOLOGI PENILAIAN RISIKO Kajian Analisis Risiko ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatifeksploratif. Metode kualitatif merupakan jenis rancangan dengan tujuan utama mendapatkan gambaran serta memahami situasi yang dihadapi dengan menekankan pada pengumpulan ide-ide dan masukan-masukan berdasarkan data-data yang didapatkan selama proses pengambilan serta analisis data. Penelitian eksploratif merupakan jenis rancangan kajian dengan tujuan utama mendapatkan gambaran umum serta memahami situasi masalah yang dihadapi peneliti (Malhotra, 2004). Penelitian eksploratif merupakan desain kajian yang lebih menekankan pada pengumpulan ide-ide dan masukan-masukan. Hal ini dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat masalah karena mungkin baru sedikit studi yang telah dilakukan dalam bidang tersebut. 5.1. Jenis dan sumber data Data yang digunakan dalam kajian risiko PT Terminal Petikemas Surabaya, merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan 4
peneliti dari berbagai sumber dokumen yang telah tersedia sebelumnya yang berasal dari data-data yang diberikan oleh Pelindo III. 5.2. Teknik Analisis - Analisis Isi Content analysis sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi, menarik inferensi dari isi, mengidentifikasikan secara sistematis isi komunikasi yang tampak dan dilakukan secara objektif, valid, dan reliabel (Eriyanto, 2011: 15). Metode ini digunakan untuk membandingkan isi dokumen satu dengan lainnya, memahami isinya (content) dan mencari informasi lebih dalam apa yang terkandung dalam suatu dokumen tersebut (Eriyanto, 2011:1). Metode content analysis dipakai untuk menganalisis semua bentuk dokumen baik cetak maupun visual seperti surat kabar, radio, televisi, grafiti, iklan, film, surat pribadi, buku, kitab suci hingga selebaran (Eriyanto, 2011:1). - Focus Group Discussion (FGD) Dalam proses analisis data yang diperoleh, tim pengkaji menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD). FGD dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hasil mendalam mengenai topik yang menjadi fokus analisis dan dilakukan secara sistematis serta terarah mengenai suatu isu atau masalah yang dikaji. FGD juga memungkinkan tim pengkaji mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif diantara tim sebab masing-masing anggota tim dapat memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan fokus kajian yang dilakukan. 5.3. Penjelasan Level Risiko Tinggi, Sedang dan Rendah - Risiko Tinggi Risiko tinggi merupakan risiko yang menghambat pencapaian sasaran, pengendalian yang ada belum memadai, sehingga diperlukan penanganan secara khusus karena berpotensi menggagalkan pencapaian sasaran. - Risiko Sedang Risiko sedang berpengaruh terhadap sasaran, pengendalian yang ada masih efektif dan diperlukan penanganan apabila cenderung meningkat ke tinggi. - Risiko Rendah Risiko rendah tidak terlalu berpengaruh terhadap sasaran, pengendalian telah melekat dalam proses bisnisnya, namun pemantauan dan penanganan terhadap risiko tetap diperlukan. 5.4. Siapa pihak yang bertanggung jawab atas risiko yang muncul - Risiko Tinggi Pemegang saham dan Dewan Komisaris pelindo III bertanggung jawab terhadap penanganan risiko tinggi. - Risiko Sedang Direksi Pelindo III dan Dewan Komisaris TPS bertanggung Jawab terhadap penanganan risiko sedang.
5
-
Risiko Rendah Direksi TPS dan Senior Manager Pelindo III yang terkait dengan pembinaan anak perusahaan yang bertanggung jawab terhadap penanganan dan pemantauan risiko rendah.
6. PENILAIAN RISIKO Penilaian risiko meliputi identifikasi risiko, evaluasi risiko, analisis risiko dan perlakuan risiko. Identifikasi risiko merupakan kegiatan untuk mendapatkan risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi kerjasama pengelolaan PT TPS sampai dengan 29 April 2019 dan sesudahnya yang antara lain dapat disebabkan atau bersumber dari: 1) Kementrian Perhubungan, 2) Dewan Perwakilan Rakyat, 3) Aparat Penegak Hukum, 4) Pelindo III, 5) PT TPS, 6) Mitra PT TPS, dan 7) Calon mitra PT TPS. Kegiatan analisis risiko yang dilakukan dalam kajian ini menitikberatkan pada risiko operasional dan risiko legal. Kegiatan evaluasi risiko merupakan kegiatan untuk menentukan sampai seberapa besar dampak dari risiko yang teridentifikasi sesuai dengan level risiko. Penanganan risiko merupakan kegiatan untuk mengurangi dampak yang mungkin timbul. 6.1. Kementrian Perhubungan a. Kementrian Perhubungan dapat membatalkan hak konsesi. - Penjelasan : a) Pelindo III berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM 47 Tahun 2004 tentang Pelabuhan Laut yang diselenggarakan/ dioperasikan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III jo Pasal 344 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiataan pengusahaan di Pelabuhan Tanjung Perak; b) Ruang lingkup kegiatan pengusahaan di pelabuhan diatur dalam Pasal 90 ayat (1) UU 17/2008, yaitu : i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan, dan ii. jasa terkait dengan kepelabuhanan; c) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang (Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran); d) Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 344 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran :
6
-
-
i. Pelindo III tetap melaksanakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan eksisting meliputi seluruh wilayah DLKr dan DLKP di pelabuhan eksisting masing-masing, ii. Kegiatan pengusahaan meliputi kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhan dan jasa terkait kepelabuhanan, iii. Sepanjang pelaksanakan kegiatan pengusahaan berada di dalam DLKr dan DLKP pelabuhan eksisting, maka Pelindo III berwenang melaksanakan segala kegiatan dalam rangka pengusahaan, termasuk pelaksanaan pemberian kuasa pengoperasian Terminal Petikemas Surabaya kepada PT TPS. Dan atas pemberian kuasa tersebut tidak mengurangi kewajiban Pelindo III dalan hal pelaksanaan kegiatan pengusahaan di pelabuhan eksisting; e) Pelaksanaan penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan di PT TPS berada pada DLKR dan DLKp Tanjung Perak, terdapat potensi Kementrian Perhubungan secara parsial membatalkan hak konsesi untuk PT TPS. Dampak : PT TPS tidak dapat beroperasi di wilayah kerjanya sehingga kegiatan operasional harus berhenti. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko tinggi. Kondisi : Pelindo III secara hukum dapat pula memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa dengan PT TPS, dengan dasar kewenangan pada Pasal 344 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diatas, namun perpanjangan ini harus memperhatikan pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a) Harus sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Pemberian Kuasa dan ketentuan perundangan-undangan, terutama mendapatkan persetujuan Menteri BUMN terlebih dahulu selaku kuasa pemegang saham; b) Telah melaksanakan kajian secara menyeluruh dan mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Pelindo III; c) Memperhatikan pula ketentuan terkait konsesi pelabuhan eksisting yang hingga saat ini telah dibahas di tingkat Kementerian Perhubungan dan BUMN, namun perpanjangan ini secara hukum dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (tidak menunggu finalisasi pembahasan konsesi), dikarenakan : Perpanjangan Perjanjian Pemberian Kuasa termasuk dalam perbuatan hukum yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengusahaan Pelindo III berdasarkan Pasal 344 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan d) Kewajiban atas konsesi dikenakan langsung kepada Pelindo III, bukan PT TPS, sehingga perpanjangan tersebut tidak akan mempengaruhi kewajiban Pelindo III kepada Negara. Walaupun secara hukum perpanjangan perjanjian dapat dilaksanakan tanpa menunggu proses 7
-
finalisasi konsesi, namun terdapat risiko perpanjangan tersebut tidak diakui oleh Kementerian Perhubungan, dengan demikian perlu adanya koordinasi tersendiri antara Pelindo III dengan Kementerian Perhubungan sebelum dilaksanakan perpanjangan perjanjian ini. Mitigasi : Pelindo III mengajukan rekomendasi izin operasi PT TPS yang berada dalam wilayah konsesi Tanjung Perak kepada Menteri Perhubungan.
b. Pemutusan perjanjian konsesi oleh Kementrian Perhubungan - Penjelasan : Pelindo III telah mendapatkan hak konsesi di wilayah kerja pengusahaan selama 30 tahun (09-11-2015 sd 08-11-2045), sesuai perjanjian Konsesi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan Pelindo III Nomor : HK.10/01/12/OP.TPr.15 tanggal 9 November 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan yang Diusahakan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Perjanjian ini diantaranya mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, serta pasal-pasal lainnya yang telah disepakati oleh para pihak termasuk pemutusan perjanjian konsesi oleh Kementrian Perhubungan. - Pemutusan perjanjian konsesi oleh Kementrian Perhubungan dapat disebabkan : a) Pelindo III tidak menyetorkan kewajiban konsesi; b) Pelindo III tidak melaporkan kegiatan pengusahaan di Wilayah Kerjanya; c) Pelindo III tidak melaporkan dan tidak meminta rekomendasi untuk mitra strategis yang beroperasi di area wilayah konsesi; d) Pelindo III tidak mematuhi Rencana Induk Pelabuhan; e) Pelindo III tidak memenuhi Standar Kinerja Operasional; f) Pelindo III tidak mematuhi Sistem dan Prosedur Pelayanan Kepelabuhanan. - Dampak : PT TPS tidak dapat beroperasi di wilayah kerjanya sehingga kegiatan operasional harus berhenti. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko tinggi. - Kondisi : Sejak perjanjian konsesi ditandatangani oleh para pihak, Pelindo III selalu mematuhi ketentuan dalam perjanjian konsesi. - Mitigasi : Pelindo III agar memenuhi ketentuan : a) Menyetorkan kewajiban konsesi tepat waktu; b) Melaporkan kegiatan pengusahaan di Wilayah Kerjanya secara berkala; c) Melaporkan dan meminta rekomendasi untuk mitra strategis yang beroperasi di area wilayah konsesi; d) Mematuhi Rencana Induk Pelabuhan; e) Memenuhi Standar Kinerja Operasional; 8
f) Mematuhi Sistem dan Prosedur Pelayanan Kepelabuhanan. c. Perubahan Peraturan Perundangan yang berlaku setelah tanggal penandatangan Perjanjian Konsesi. - Penjelasan : Perubahan peraturan perundangan yang berlaku meliputi namun tidak terbatas atas peraturan perundangan yang berlaku saat ini, sebagai berikut: a) Modifikasi, amandemen/ addendum/ perubahan, alternasi atau pencabutan atas ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; b) Pemberlakuan ketentuan peraturan perundangan yang baru oleh Negara/ Pemerintah; c) Pembaharuan perizinan sesuai ketentuan peraturan/perundangan yang baru berlaku, yang mewajibkan Pelindo III untuk memperbaharui dengan syarat dan ketentuan yang berbeda dengan perizinan sebelumnya; d) Perubahan pajak atau tarif pajak oleh pemerintah. - Dampak : Seluruh peristiwa perubahan peraturan perundangan yang berlaku dapat mengakibatkan kerugian yang material bagi Pelindo III, dengan meningkatnya beban operasional yang besar sehingga berpotensi mengurangi pendapatan. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko kecil. - Kondisi : Sampai dengan saat ini belum terjadi perubahan peraturan perundangan yang berlaku. - Mitigasi : Pelindo III memberikan masukan terhadap draft peraturan perundangan yang akan berlaku, sesuai dengan kepentingan going concern bisnis Pelindo III. d. Intervensi Kegiatan Operasional Pelindo III oleh Kementrian Perhubungan. - Penjelasan : Kementrian Perhubungan telah menyusun Sistem dan Prosedur Pelayanan Kepelabuhanan, sejak kapal datang, berlabuh, sandar, bongkar dan muat di wilayah kerja konsesi, sehingga tumpang tindih dengan Sistem dan Prosedur Pelayanan yang diatur oleh Pelindo III. Selain itu Kementrian Perhubungan juga mengatur Pedoman Penetapan Harga Jual (Charge) Jasa Kepelabuhanan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan melalui Permenhub Nomor: PM 95 Tahun 2015. - Dampak : Intervensi kegiatan melalui Otoritas Pelabuhan tersebut mengakibatkan perencanaan operasional yang telah dilakukan oleh Pelindo III dapat tidak disetujui secara sepihak oleh pihak otoritas pelabuhan. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang.
9
-
-
Kondisi : Sampai saat ini, Intervensi oleh pihak otoritas pelabuhan terhadap kegiatan operasional Pelindo III di area wilayah konsesi telah terjadi dengan alasan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan kegiatan pengusahaan kepelabuhanan. Mitigasi : Pelindo III perlu berkoordinasi secara berkala dengan pihak otoritas pelabuhan untuk melakukan harmonisasi pedoman/ketentuan serta melakukan upaya efisiensi dalam proses bisnis.
6.2. Dewan Perwakilan Rakyat a. Masyarakat bersama Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah dan Pelindo III untuk mengelola PT TPS secara mandiri tanpa melibatkan mitra strategis/afiliasinya (asing). - Penjelasan : Berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019 dapat memicu masyarakat dan DPR untuk mendorong pemerintah dan Pelindo III mengambil alih pengelolaan PT TPS secara mandiri tanpa melibatkan mitra strategis/afiliasinya (asing). - Dampak : Pelindo III dan PT TPS menyediakan sejumlah dana untuk melakukan penggantian nilai saham milik mitra strategis/afiliasinya, hal ini berdampak pada cashflow Pelindo III untuk membiayai investasi pengembangan pada 6 pelabuhan eksisting. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko tinggi. - Kondisi : Hingga saat ini hal ini tidak terjadi, namun dapat berpotensi terjadi di masa mendatang pada saat berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. Debt Covenant Pelindo III sudah maksimal sehingga tidak dapat menambah hutang baru untuk membiayai investasi pengembangan pelabuhan di 6 Cabang. - Mitigasi : Pelindo III menyiapkan beberapa opsi sebagai berikut : a) Seluruh saham milik mitra strategis/afiliasinya dibeli Pelindo III dan Pelindo III berhenti melakukan investasi pengembangan pelabuhan eksisting di 6 cabang; b) Melalui Kementrian Meneg BUMN, Pelindo III memberitahukan ke DPR dan Kementrian Perhubungan untuk melakukan pemilihan mitra strategis/afiliasinya yang baru. Saham milik mitra dibeli oleh mitra pemenang, dengan demikian Pelindo III dapat fokus berinvestasi mengembangkan pelabuhan eksisting yang potensial.
10
6.3. Aparat Penegak Hukum a. Tindak pidana korupsi. - Penjelasan : Aparat penegak hukum yang dimaksud meliputi pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan KPK dapat menganggap bahwa dalam proses pemilihan dan atau penetapan mitra strategis/afiliasi (asing) Pelindo III terdapat tindak pidana korupsi berupa pelanggaran hukum pidana khusus dan kerugian negara. - Dampak : Pembatalan proses pemilihan dan atau penetapan mitra strategis/afiliasinya (asing). Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko tinggi. - Kondisi : Sampai dengan saat ini tidak ada bukti bahwa proses pemilihan mitra strategis/afiliasinya melanggar hukum pidana khusus dan mengakibatkan kerugian negara. Sampai dengan saat ini proses pemilihan mitra strategis/afiliasinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permeneg BUMN No. 13 Tahun 2014). - Mitigasi : Pelindo III melakukan proses pemilihan mitra strategis/afiliasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permeneg BUMN No. 13 Tahun 2014) dengan tahapan : 1) Pengumuman; 2) Penetapan bidder kriteria; 3) Evaluasi peserta; 4) Penetapan mitra. 6.4. Pelindo III a. Pengingkaran oleh Pelindo III atas ketentuan di dalam Dokumen Transaksi dengan Mitra PT TPS. - Penjelasan : Pelindo III mengingkari sebagian atau seluruh pasal-pasal perjanjian yang telah ditetapkan dalam dokumen transaksi dengan mitra TPS, antara lain : jual beli saham, inbreng, perbantuan karyawan, dan perjanjian sewa. - Dampak : Perjanjian Pemberian Kuasa berakhir. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko rendah. - Kondisi : Hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa Pelindo III mengikari sebagaian atau seluruh pasal-pasal perjanjian yang telah ditetapkan dalam dokumen transaksi. - Mitigasi : Pelindo III mentaati seluruh ketentuan yang ada dalam Dokumen Transaksi.
11
b. Pelindo III mengakui secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. - Penjelasan : Ada surat pernyataan yang menegaskan bahwa Pelindo III mengakui secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. - Dampak : Perjanjian Pemberian Kuasa berakhir sejak adanya surat pernyataan secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko rendah. - Kondisi : Hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa Pelindo III mengakui secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. - Mitigasi : Mencantumkan klausul batas solvabilitas yang wajib dijaga oleh Pelindo III dalam perjanjian kerjasama dengan mitra strategis/afiliasinya (asing) mendatang. c. Pelindo III melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya. - Penjelasan : Ada surat pernyataan yang menegaskan bahwa Pelindo III melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya - Dampak : Perjanjian Pemberian Kuasa berakhir. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko rendah. - Kondisi : Hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa Pelindo III telah melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya - Mitigasi : Mencantumkan klausul larangan Pelindo III melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya dalam perjanjian kerjasama dengan mitra strategis/afiliasinya (asing) mendatang. d. Dijatuhkannya putusan oleh pengadilan kepada Pelindo III menyangkut putusan kepailitan, penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan. - Penjelasan : Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inchkrah) yang menghukum Pelindo III menyangkut putusan yang terkait dengan kepailitan, 12
-
-
-
penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan. Dampak : Perjanjian Pemberian Kuasa berakhir. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko rendah. Kondisi : Hingga saat ini, tidak ada bukti sehubungan dengan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inchkrah) yang menghukum Pelindo III menyangkut putusan yang terkait dengan kepailitan, penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan. Mitigasi Risiko diterima / akseptabel.
e. Pelindo III tidak dapat memenuhi kewajiban material kepada PT TPS dan membatalkan secara sepihak perjanjian pemberian kuasa. - Penjelasan : Kewajiban material kepada PT TPS tidak dijelaskan secara detail dalam perjanjian pemberian kuasa, dapat diasumsikan bahwa kewajiban material dimaksud adalah terkait pemeliharaan dan pembaruan asset. - Dampak : Perjanjian Pemberian Kuasa berakhir dan Pelindo III berkewajiban membeli aset-aset serah operasi (kecuali aset yang disewakan) dari PT TPS dengan harga beli: a) Untuk aset yang dialihkan (Transfered assets) sebesar Rp.100,-; b) Untuk aset-aset tambahan per 1 Januari 2014 dibeli dengan nilai buku atas aset tersebut; dan c) Aset-aset lainnya (aset yang bukan transfered assets dan aset yang diperoleh sebelum 1 Januari 2014) dibeli dengan nilai pasar. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko rendah. - Kondisi : Hingga hari ini, tidak pernah terjadi adanya kewajiban material yang belum diselesaikan oleh Pelindo III kepada PT TPS. - Mitigasi : Menganggarkan semua kewajiban material Pelindo III kepada PT TPS kedalam RKAP, dan melaksanakannya secara tepat waktu sampai dengan 29 April 2019. Menjelaskan secara detail hal-hal yang dimaksud dengan kewajiban material dalam perjanjian kerjasama dengan mitra strategis/afiliasinya (asing) mendatang.
13
f. Pelindo III dapat melakukan pengambil-alihan seluruh aset tetap milik PT TPS ketika berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. - Penjelasan : Pengambil-alihan seluruh aset tetap milik PT TPS oleh Pelindo III dapat dilakukan ketika berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. - Dampak : Berakhirnya perjanjian pemberian kuasa dengan pembelian aset-aset serah operasi (kecuali aset yang disewakan) dari PT TPS dengan harga beli: a) Untuk aset yang dialihkan (Transfered assets) sebesar Rp.100,-; b) Untuk aset-aset tambahan per 1 Januari 2014 dibeli dengan nilai buku atas aset tersebut; dan c) Aset-aset lainnya (aset yang bukan transfered assets dan aset yang diperoleh sebelum 1 Januari 2014) dibeli dengan nilai pasar atau nilai buku, mana yang lebih rendah; dapat menyebabkan kecukupan pendanaan (cashflow) Pelindo III terganggu. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Sampai saat ini, Pelindo III tidak melakukan pengambil-alihan seluruh aset tetap milik PT TPS karena jangka waktu perjanjian pemberian kuasa belum berakhir. - Mitigasi : Pelindo III tidak melakukan pengambil-alihan seluruh aset tetap milik PT TPS ketika berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019 dan mencari alternatif pendanaan untuk pengambilalihan aset PT TPS. g. Keadaan kahar yang timbul akibat adanya pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh Pelindo III. - Penjelasan : Keadaan kahar tidak dijelaskan secara detail dalam perjanjian pemberian kuasa, dapat diasumsikan bahwa keadaan kahar dimaksud adalah pemogokan/kerusuhan karyawan PT TPS. - Dampak : Pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh Pelindo III maka Pelindo III: a) Dapat membeli aset-aset serah operasi (kecuali aset yang disewakan) dari PT TPS dengan harga : 1) Untuk aset yang dialihkan (Transfered assets) sebesar Rp.100,-; dan 2) Aset-aset lainnya dengan nilai buku. Dan membayar tambahan biaya penggantian kepada PT TPS dengan jumlah yang terkecil dari (i) USD.354.612.245 dikurangi USD.1.447.551; dengan (ii) nilai pasar wajar atas saham yang dikeluarkan.
14
-
-
b) Dapat membeli saham dari Mitra Strategis atau mengatur jual beli saham Mitra Strategis tersebut dengan pihak ketiga atau pihak yang ditunjuk Pelindo III. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. Kondisi : Hingga hari ini, tidak pernah terjadi adanya keadaan kahar yang disebabkan pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh Pelindo III. Mitigasi Mencantumkan lebih detail definisi keadaan kahar yang timbul akibat adanya pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh Pelindo III dalam perjanjian dengan mitra strategis/afiliasinya (asing).
h. Berakhirnya perjanjian Pemberian Kuasa memberikan hak Pelindo III untuk membeli saham Mitra Strategis PT TPS dengan harga pasar yang wajar. - Penjelasan : Pelindo III memiliki opsi/ pilihan pada waktu berakhirnya perjanjian pemberian kuasa : a) Membeli aset-aset serah operasi (kecuali aset yang disewakan) dari PT TPS dengan harga beli: 1) untuk aset yang dialihkan (Transfered assets) sebesar Rp.100,-; dan 2) aset-aset lainnya dengan nilai buku, dan membayar tambahan biaya penggantian kepada PT TPS dengan jumlah yang terkecil dari : (i) USD.354.612.245 dikurangi USD.1.447.551; dengan (ii) nilai pasar wajar atas saham yang dikeluarkan. b) Membeli saham dari Mitra strategis PT TPS atau mengatur jual beli saham Mitra Strategis tersebut dengan pihak ketiga atau pihak yang ditunjuk Pelindo III. - Dampak : Pembelian saham Mitra Strategis PT TPS oleh Pelindo III menyebabkan kecukupan pendanaan (cashflow) Pelindo III terganggu. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko rendah. - Kondisi : Hingga hari ini, tidak pernah terjadi Pelindo III untuk membeli saham Mitra Strategis PT TPS dengan harga pasar yang wajar. - Mitigasi : Ketidakcukupan pendanaan (cashflow) Pelindo III dapat mencari calon Mitra strategis.
15
i. Pelindo III melalui PT TPS kekurangan dana untuk membeli saham mitra strategis ketika jangka waktu berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. - Penjelasan : a) Kekurangan pendanaan yang dialami Pelindo III melalui PT TPS, maka Pelindo III akan menanggungnya sendiri sebagai pemegang saham mayoritas untuk membeli saham mitra strategis/afiliasinya (asing). b) Kekurangan pendanaan dimaksud dapat dimintakan kecukupannya kepada mitra strategis. Namun atas ketentuan ini ada kemungkinan Mitra Strategis tetap tidak bersedia untuk memberikan bantuan pendanaan. c) Selain itu dalam hal jumlah dana ditentukan dengan kesepakatan Pelindo III dan Mitra Strategis akan banyak kemungkinan adanya deadlock, mengingat komposisi Direksi dan Komisaris PT TPS dengan mitra strategisnya adalah seimbang. - Dampak : Apabila Perjanjian Pemegang Saham tidak diperpanjang, maka dalam hal pendanaan ini Pelindo III dapat bekerja sama dengan pemegang saham baru untuk membeli saham dari Mitra Strategis. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko rendah. - Kondisi : Hingga hari ini, tidak pernah terjadi Pelindo III kekurangan dana untuk membeli saham mitra strategis. - Mitigasi : Ketidakcukupan pendanaan (cashflow) Pelindo III dapat menunjuk calon Mitra strategis baru untuk membeli saham dari mitra strategis PT TPS. j. Wanprestasi oleh Pelindo III yang lalai memenuhi kewajiban material terkait perjanjian konsesi. - Penjelasan : Kewajiban material Pelindo III tidak dijelaskan secara detail dalam perjanjian konsesi, dapat diasumsikan bahwa kewajiban material dimaksud adalah terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP yang tidak dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh Pelindo III dari Kementrian Perhubungan akan menjadi hutang yang sudah jatuh tempo adalah sebagai bentuk wanprestasi Pelindo III. - Dampak : Pemutusan perjanjian konsesi oleh Kementrian Perhubungan. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Sampai dengan saat ini, Pelindo III konsisten untuk selalu memenuhi kewajiban material yang tertuang dalam perjanjian konsesi.
16
-
Mitigasi : Pelindo III menganggarkan dalam RKAP dan membayar PNPB terkait konsesi secara tepat waktu.
6.5. Terminal Petikemas Surabaya a. Wanprestasi PT TPS yang disebabkan kelalaian melakukan kewajiban yang bersifat material dalam Perjanjian Pemberian Kuasa. - Penjelasan : Kewajiban bersifat material PT TPS tidak dijelaskan secara detail dalam Perjanjian Pemberian Kuasa, dapat diasumsikan bahwa kewajiban material dimaksud adalah terkait dengan : 1) gagal mencapai dan mempertahankan Syarat Minimum Operasi, dan tidak diperbaiki/dipenuhi oleh PT TPS dalam jangka waktu 6 bulan setelah Pelindo III, memberikan surat pemberitahuan cidera janji; 2) lalai membayar royalti pada saat jatuh tempo dan tetap terhutang sampai 14 hari setelah Pelindo III menyampaikan pemberitahuan telat bayar; 3) lalai dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan aset serah operasi dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam 60 hari setelah Pelindo III memberikan pemberitahuan kelalaian; 4) lalai untuk menyampaikan laporan pengoperasian, pemeliharaan atau keuangan sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan tetap tidak diberikan sampai 30 hari setelah Pelindo III memberikan pemberitahuan kelalaian; 5) lalai dalam melakukan kewajiban untuk mengasuransikan aset serah operasi dan hal tersebut tidak dilakukan dalam 60 hari setelah Pelindo III memberikan pemberitahuan kelalaian; - Dampak : Pengakhiran Perjanjian Pemberian Kuasa. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Hingga saat ini tidak ada pernyataan tertulis dari Pelindo III yang menyatakan kelalaian PT TPS : 1) gagal mencapai dan mempertahankan Syarat Minimum Operasi, 2) lalai membayar royalti , 3) lalai dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan aset serah operasi , 4) lalai untuk menyampaikan laporan pengoperasian, pemeliharaan atau keuangan 5) lalai dalam melakukan kewajiban untuk mengasuransikan aset serah operasi.
17
-
Mitigasi : PT TPS melaksanakan sebagai berikut : 1) kajian operasional atau asesmen terhadap kinerja operasional secara berkala, misalnya 6 bulan sekali untuk menguji kehandalan capaian syarat minimum operasi 2) menganggarkan pembayaran royalty dalam RKAP dan membayar royalty tepat waktu. 3) menyusun jadwal untuk penyampaian laporan pengoperasian, pemeliharaan atau keuangan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 4) menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan aset serah operasi secara rutin dan melaporkan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali. 5) menganggarkan dalam RKAP biaya asuransi aset serah operasi yang digunakan dalam operasional.
b. Keadaan kahar yang timbul akibat adanya pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh PT TPS. - Penjelasan : Keadaan kahar tidak dijelaskan secara detail dalam perjanjian pemberian kuasa, dapat diasumsikan bahwa keadaan kahar dimaksud adalah pemogokan/ kerusuhan karyawan PT TPS. Apabila keadaan kahar itu disebabkan karena wanprestasi PT TPS, maka mitra strategis PT TPS akan mengalihkan seluruh aset serah operasi kepada Pelindo III tanpa Pelindo III membayar ganti rugi apapun. - Dampak : Pengakhiran Perjanjian Pemberian Kuasa oleh PT TPS. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko rendah. - Kondisi Hingga hari ini, tidak pernah terjadi adanya keadaan kahar yang disebabkan wanprestasi oleh PT TPS. - Mitigasi Mencantumkan lebih detail definisi keadaan kahar dalam perjanjian pemberian kuasa, yang disebabkan wanprestasi oleh PT TPS. c. PT TPS kekurangan dana untuk membeli saham mitra strategis ketika jangka waktu berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. - Penjelasan : Apabila PT TPS tidak dapat memperoleh suatu bagian dari pendanaan yang diperlukan dengan cara sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, maka masing-masing Pemegang Saham (Pelindo III, Pemerintah, Kopelindo, dan Mitra Strategis) dapat tetapi tidak diwajibkan untuk memberikan dana kepada PT TPS dalam bentuk pinjaman Pemegang Saham dalam jumlah dan ketentuan sebagaimana disepakati oleh Pelindo III dan Mitra Strategis untuk tujuan mendanai kekurangan pendanaan tersebut. 18
-
-
-
Dampak : Apabila Perjanjian Pemegang Saham tidak diperpanjang, maka dalam hal kekurangan pendanaan, PT TPS dapat bekerja sama dengan pemegang saham baru untuk membeli saham dari Mitra Strategis. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko rendah. Kondisi : Hingga hari ini, tidak pernah terjadi PT TPS kekurangan dana untuk membeli saham mitra strategis. Mitigasi : Ketidakcukupan pendanaan (cashflow) PT TPS dapat menunjuk calon Mitra strategis baru untuk membeli saham dari mitra strategis.
d. Komposisi struktur organ PT TPS berpotensi Deadlock dalam Pengambilan Keputusan Bisnis yang Penting. - Penjelasan: a) Dewan Direksi bertanggung jawab didalam mempersiapkan dan melaksanakan setiap rencana usaha 5 (lima) tahunan dan anggaran tahunan (termasuk, tetapi tidak terbatas pada anggaran pengeluaran modal tahunan) TPS. b) Mitra strategis dan afiliasi berhak memberikan suara terkait rencana usaha anggaran tahunan dan investasi apabila memiliki saham minimal 34% dari saham-saham yang ada dan telah dikeluarkan, yakni terkait peningkatan rencana usaha, anggaran tahunan dan setiap keputusan investasi sebesar 5 (lima) persen; dan serangkaian keputusan investasi yang mengakibatkan peningkatan 10% dari jumlah anggaran pengeluaran tahunan. Keputusan terkait rencana usaha lima tahunan dan anggaran tahunan harus diajukan oleh suara mayoritas dalam direksi dan disetujui oleh mayoritas suara dewan komisaris, dimana mayoritas tersebut harus terdiri dari masing-masing sekurang-kurangnya: Direktur dan 1 Komisaris yang dinominasikan oleh PELINDO III; dan; Direktur dan 1 Komisaris yang dinominasikan atau ditunjuk Mitra Strategis. c) Pada prinsipnya, segala tindakan pengurusan perusahaan, termasuk keputusan untuk melakukan investasi atau tidak, harus dilakukan melalui persetujuan RUPS dan Direksi wajib melaksanakan keputusan RUPS tersebut. d) Jika pihak Mitra Strategis berbeda pendapat dengan Pelindo III, maka secara otomatis baik Direksi maupun Komisaris yang ditunjuk oleh Mitra Strategis, juga akan menyatakan pendapat yang berbeda dengan Pelindo III, sehingga kuorum pengambilan keputusan tidak akan terjadi, yang pada akhirnya akan berujung pada deadlock.
19
-
-
-
Dampak : Deadlock sehingga keterlambatan dalam pengambilan keputusan bisnis yang penting. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. Kondisi : Hingga hari ini tidak ada bukti yang menunjukkan pernah terjadi deadlock dalam pengambilan keputusan bsinis yang penting terkait dengan voting pengambilan suara mayoritas. Mitigasi : Pelindo meminta hak suara plus satu terhadap mitra strategis / afiliasinya dalam perjanjian pemberian kuasa mendatang.
e. Mekanisme Deadlock yang Tidak Efektif. Apabila mayoritas suara Direksi tidak bisa menyetujui atau mayoritas suara Dewan Komisaris tidak bisa menerapkan anggaran tahunan untuk suatu tahun keuangan dengan cara sebagaimana disebutkan ketentuan perjanjian, maka : TPS akan menerapkan sebagai gantinya, anggaran tahunan untuk tahun anggaran keuangan sebelumnya, dengan penyesuaian hanya pada inflasi harga dan perubahan-perubahan dalam nilai tukar antara IDR dengan USD, dengan ketentuan bahwa dalam setiap kasusnya, perbedaanperbedaan tersebut harus diberitahukan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing mitra strategis dan Pelindo III dan dalam hal-hal tersebut tetap belum bisa diputuskan setelah batas waktu 60 hari. - Penjelasan: a) Ketentuan ini memberikan solusi apabila terjadi deadlock antara Pelindo III dan Mitra Strategis dalam rangka menentukan besaran investasi yang disetujui untuk dilaksanakan pada 5 (lima) tahun yang akan datang. b) Namun ketentuan ini juga tidak sepenuhnya memberikan solusi terhadap terjadinya deadlock dalam perumusan besarnya nilai investasi, karena apabila anggaran tahun ini menggunakan anggaran tahun lalu yang didalamnya tidak terdapat item investasi yang baru, sedangkan item investasi tersebut mendesak untuk dilakukan pemenuhan tahun ini, maka hal ini akan mempengaruhi besarnya nilai untuk mata anggaran yang lain. c) Selain itu, tolok ukur untuk penyesuaian anggaran hanya didasarkan pada inflasi dan perubahan nilai tukar (kurs) mata uang IDR dan USD, maka jika nilai tukar IDR terhadap USD menguat, sehingga konsekuensinya nilai investasi akan menjadi lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Dengan berakhirnya Perjanjian Pemegang Saham ini, maka deadlock dapat dihindari. - Dampak : Keterlambatan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Hingga hari ini tidak ada bukti yang menunjukkan pernah terjadi implementasi penyelesaian mekanisime deadlock menjadi tidak efektif 20
-
terkait dengan pemberlkuan voting pengambilan suara mayoritas guna pengambilan keputusan tetapi tidak terbatas pada besaran nilai investasi TPS. Mitigasi : Pelindo meminta hak suara plus satu terhadap mitra strategis / afiliasinya dalam perjanjian pemberian kuasa mendatang.
f. Perjanjian Pemberian Kuasa sendiri memiliki obyek perjanjian berupa aset tetap Pelindo III yang berada di Terminal Petikemas Surabaya, sehingga harus mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No 13/2014”). - Penjelasan: Prinsip dasar dalam pelaksanaan pendayagunaan aset tetap BUMN salah satunya adalah mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN, sebagaimana definisi yang diatur dalam Permen BUMN No 13/2014, sebagai berikut: a) Anak perusahaan BUMN adalah (i) anak perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN yang bersangkuran; (ii) anak perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh BUMN lain; dan (iii) perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN minimum 90%; b) Perusahaan terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya minimum 90% dimiliki oleh anak perusahaan BUMN, gabungan anak perusahaan BUMN atau gabungan anak perusahaan BUMN dengan BUMN. Berdasarkan definisi diatas, maka PT TPS bukan termasuk kategori anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN, karena Pelindo III sebagai satu-satunya pemegang saham BUMN di PT TPS hanya memiliki saham sebesar 50.5%. Dengan demikian, maka dalam hal pelaksanaan kerjasama pendayagunaan aset tetap Pelindo III, calon mitra PT TPS tidak dapat langsung dipilih melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Pelindo III. - Dampak : PT TPS dalam hal memilih dan menetapkan calon mitra strategis tidak dapat dengan prosedur penunjukan langsung. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko tinggi. - Kondisi : Hingga hari ini penggunaan Aset Tetap Pelindo III oleh PT TPS tidak mengacu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara, dan telah dikuatkan dengan Perjanjian Pemberian Kuasa tahun 1999. Namun dengan berakhirnya perjanjian tersebut pada tahun 2019, maka penggunaan Aset Tetap Pelindo III tidak 21
-
bersifat serta merta, dan wajib mengikuti ketentuan Permeneg BUMN No 13/2014. Mitigasi : Pelindo III melalui PT TPS menggunakan prosedur pemilihan langsung terhadap calon Mitra Strategis / Afiliasinya.
6.6. Mitra TPS a. Wanprestasi oleh Mitra Strategis/afiliasinya atas kewajiban material dalam Perjanjian Pemegang Saham dalam waktu 30 hari setelah peringatan tertulis disampaikan oleh Pelindo III. - Penjelasan : Kewajiban material tersebut adalah: a) Memberikan upaya terbaiknya untuk melaksanakan standar tertinggi atas pengelolaan manajemen PT TPS sesuai dengan pengelolaan manajemen yang dilaksanakan oleh Mitra Strategis / afiliasinya. b) Memberikan kontribusi sampai dengan 3% dari dividen tahunan yang diterima untuk mengembangkan proyek-proyek pengembangan komunitas yang akan dibentuk oleh PT TPS. c) Bekerjasama terkait dengan permasalahan technical service dan sumber daya manusia. d) Memberikan upaya terbaiknya untuk mendapatkan pendanaan bagi PT TPS. e) Memberikan kepada PT TPS lisensi atas hak kekayaan intelektual terkait dengan kegiatan dan usaha PT TPS. f) Menjaga kerahasiaan korporasi PT TPS dari waktu ke waktu. - Dampak : Pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Hingga saat ini, kewajiban material tersebut telah dilaksanakan oleh mitra PT TPS, sehingga pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham yang disebabkan oleh wanprestasi kewajiban material tidak terjadi. - Mitigasi : a) Manajemen PT TPS menggunakan standar yang sama dalam mengelola perusahaan sesuai dengan standar manajemen yang dilaksanakan oleh Mitra Strategis /afiliasinya. b) Memberikan kontribusi sampai dengan 3% dari dividen tahunan yang diterima untuk mengembangkan proyek-proyek pengembangan komunitas yang akan dibentuk oleh PT TPS. c) Bekerjasama mencari solusi terkait dengan permasalahan technical service dan sumber daya manusia. d) Mitra strategis menyiapkan modal kerja yang cukup. e) Memberikan kepada PT TPS lisensi atas hak kekayaan intelektual terkait dengan kegiatan dan usaha PT TPS. 22
f) Perjanjian protocol informasi yang mengatur kerahasiaan data dan informasi PT TPS. b. Diakhirinya salah satu Dokumen transaksi oleh mitra strategis PT TPS. - Penjelasan : Dokumen Transaksi adalah Perjanjian Jual Beli Saham, Perjanjian Inbreng, Perjanjian Perbantuan Karyawan, Perjanjian Sewa, Perjanjian Pembaharuan dan Perjanjian Pengalihan. - Dampak : Pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Hingga saat ini, tidak ada dokumen transaksi yang diakhiri, sehingga pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham yang disebabkan oleh diakhirinya dokumen transaksi tidak terjadi. - Mitigasi : Dalam klausul perjanjian pemegang saham kepada calon mitra strategis/afiliasi mendatang mencantumkan larangan pengakhiran sepihak dokumen transaksi. c. Mitra Strategis/ Afiliasinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1.000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak (noncompetition). - Penjelasan : Mitra Strategis/ Afiliasinya dilarang melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1.000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak (non-competition). - Dampak : Pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Mitra Strategis/ Afiliasinya (DP World) saat ini diketahui telah membuat MoU dengan Walikota Palembang untuk mengembangkan terminal petikemas di muara Sungai Musi. - Mitigasi : 1) Dalam klausul perjanjian pemegang saham kepada calon mitra strategis/afiliasi mendatang masih perlu dicantumkan larangan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1.000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak (non-competition). 2) Monitoring terhadap perilaku ekspansi dari Mitra Strategis / Afiliasi di pelabuhan lain di Indonesia dalam radius kurang dari 1.000 mil laut yang dapat mengganggu kinerja PT TPS.
23
d. Terjadinya perubahan pengendalian atas Mitra Strategis atau salah satu investornya. - Penjelasan : Pada tanggal 09 Maret 2006, Mitra Strategis mengirimkan surat kepada Pelindo III yang pada intinya menyampaikan bahwa, DP World telah mengakuisisi 95% (sembilan puluh persen) sahamnya. Dengan beralihnya 95% saham tersebut, maka terdapat perubahan pengendalian atas Mitra Strategis, namun Pelindo III tidak memberikan surat pemberitahuan pengakhiran dan surat pemberitahuan pembelian kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah terjadinya perubahan, sehingga Pelindo III dianggap telah menyetujui perubahan pengendalian tersebut. - Dampak : Pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Hingga saat ini, tidak ada lagi perubahan pengendalian Mitra Strategis, sehingga pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham yang disebabkan oleh perubahan pengendalian Mitra Strategis tidak terjadi. - Mitigasi : Mencantumkan dalam klausul pasal perjanjian pemegang saham kepada mitra strategis mendatang apabila terjadi perubahan pengendalian kepemilikan oleh Mitra Strategis harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pelindo III. e. Mitra Strategis atau salah satu investor atau salah satu afiliasi atau salah satu penerima pengalihan mengakui secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. - Penjelasan : Ada surat pernyataan yang menegaskan bahwa Mitra Strategis atau salah satu investor atau salah satu afiliasi atau salah satu penerima pengalihan mengakui secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. - Dampak : Pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham sejak adanya surat pernyataan secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa mitra Strategis atau salah satu investor atau salah satu afiliasi atau salah satu penerima pengalihan mengakui secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. - Mitigasi : Mitra Strategis atau salah satu investor atau salah satu afiliasi atau salah satu penerima pengalihan dilarang menjaminkan aset PT TPS/Saham ketika mengikat perjanjian hutang dengan pihak lain. 24
f. Mitra Strategis atau salah satu investor menjual atau mengalihkan atau melepaskan secara seluruh atau sebagian aset-asetnya. - Penjelasan : Ada pernyataan yang menyatakan bahwa Mitra Strategis atau salah satu investor menjual atau mengalihkan atau melepaskan secara lain seluruh atau sebagian aset-asetnya. - Dampak : Pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Hingga saat ini, tidak ada pengalihan atau pelepasan aset apapun, sehingga pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham yang disebabkan oleh pelepasan atau pengalihan aset Mitra Strategis tidak terjadi. - Mitigasi : Mencantumkan dalam klausul pasal perjanjian pemegang saham kepada mitra strategis mendatang terkait larangan Mitra Strategis atau salah satu investor menjual atau mengalihkan atau melepaskan secara lain seluruh atau sebagian aset-asetnya. g. Mitra Strategis atau salah satu investor melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya. - Penjelasan : Ada surat pernyataan yang menegaskan bahwa mitra Strategis atau salah satu investor melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya. - Dampak : Pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa Mitra Strategis atau salah satu investor melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya. - Mitigasi : Mencantumkan klausul larangan Mitra Strategis atau salah satu investor melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya dalam perjanjian kerjasama dengan Pelindo III.
25
h. Dijatuhkannya putusan oleh pengadilan yang berwenang menyangkut putusan yang terkait dengan kepailitan, penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan eksekusinya. - Penjelasan : Ada bukti dokumen yang menyatakan telah dijatuhkannya putusan oleh pengadilan yang berwenang menyangkut putusan yang terkait dengan kepailitan, penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan eksekusinya. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inchkrah) yang menghukum mitra strategis menyangkut putusan yang terkait dengan kepailitan, penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan. - Dampak : Pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko rendah. - Kondisi : Hingga saat ini, tidak ada Mitra Strategis atau salah satu investor dijatuhi putusan oleh pengadilan yang berwenang menyangkut putusan yang terkait dengan kepailitan, penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan eksekusinya. - Mitigasi : Risiko diterima / Akseptabel. i. Mitra Strategis dan Afiliasinya melakukan suatu aktivitas atau usaha yang bersaing dengan salah satu kegiatan atau usaha yang sedang dilakukan PT TPS atau akan dilakukan PT TPS. Mitra Strategis dan Afiliasinya melakukan suatu aktivitas atau usaha yang bersaing dengan salah satu kegiatan atau usaha yang sedang dilakukan PT TPS atau akan dilakukan PT TPS di masa yang akan datang pada pasar-pasar dimana PT TPS beroperasi atau akan beroperasi (rencana usaha) atau, beraktivitas dalam pasar-pasar lain dalam batas radius seribu (1000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak. - Penjelasan : Proteksi persaingan usaha dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada Pelindo III agar mitra Strategis tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak dan sampai 2 (dua) tahun setelah Perjanjian Pemegang Saham berakhir. Apabila Perjanjian Pemegang Saham berakhir, maka terdapat potensi bahwa Mitra Strategis akan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lainnya dan menjadi pesaing bagi Pelindo III. Dengan demikian, walaupun Perjanjian Pemegang Saham berakhir, Mitra Strategis akan tetap terikat kepada ketentuan ini sampai dengan jangka 2 26
-
-
-
(dua) tahun, sehingga memberikan perlindungan sementara bagi Pelindo III atas bisnis petikemas yang menggunakan jaringan Mitra Strategis. Dampak : Berkurangnya pangsa pasar petikemas PT TPS, yang dibuktikan dengan menurunnya volume kinerja bongkar muat petikemas. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. Kondisi : Mitra Strategis/ Afiliasinya (DP World) saat ini diketahui telah membuat MoU dengan Walikota Palembang untuk mengembangkan terminal petikemas di muara Sungai Musi Mitigasi : 1) Dalam klausul perjanjian pemegang saham kepada calon mitra strategis/afiliasi mendatang masih perlu dicantumkan larangan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1.000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak (non-competition). 2) Meningkatkan daya saing PT TPS berupa perbaikan pelayanan, kecepatan, kemudahan prosedur, harga yang kompetitif. 3) Monitoring terhadap perilaku ekspansi dari Mitra Strategis / Afiliasi di pelabuhan lain di Indonesia dalam radius kurang dari 1.000 mil laut yang dapat mengganggu kinerja PT TPS.
j. Pengambilalihan kembali Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah diaplikasikan oleh mitra strategis di PT TPS. - Penjelasan : Dari waktu ke waktu sepanjang berlakunya Perjanjian Pemegang Saham, dan sebelum berakhirnya atau penghentian lebih awal dari Masa Pemberian Kuasa atau segera setelah diakhirinya Perjanjian Pemegang Saham ini, Mitra Strategis wajib menyediakan atau membuat tersedianya dan memberikan kepada PT TPS dan penerus operasi dari objek Perjanjian Pemberian Kuasa, atas seluruh Hak Kekayaan Intelektual yang disediakan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pelindo III dan PT TPS. Apabila Perjanjian Pemegang Saham diakhiri, maka Mitra Strategis tetap berkewajiban untuk memberikan seluruh Hak Kekayaan Intelektual terkait pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa kepada PT TPS, dapat melalui bentuk Perjanjian Lisensi atau jenis pemberian hak yang lain. - Dampak : Terganggunya operasional PT TPS untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko sedang. - Kondisi : Hingga hari ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Mitra Strategis/ Afiliasinya tidak memberikan seluruh Hak Kekayaan Intelektual terkait pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kuasa kepada PT TPS, dapat melalui bentuk Perjanjian Lisensi atau jenis pemberian hak yang lain. 27
-
Mitigasi : 1) Memastikan pada saat berakhirnya perjanjian pemberian kuasa/perjanjian pemegang saham bahwa hak kekayaan intelektual diberikan secara keseluruhan kepada PT TPS tanpa ganti rugi apapun. 2) Mencantumkan dalam klausul pasal perjanjian pemegang saham kepada mitra strategis mendatang yang mewajibkan Mitra Strategis / Afiliasinya untuk memberikan seluruh Hak Kekayaan Intelektual.
6.7. Calon Mitra TPS a. Rencana bisnis/ pengembangan terminal calon mitra strategis melalui jaringan bisnis logistik yang mereka kelola di Asia Tenggara. - Penjelasan : Calon Mitra Strategis dapat membatasi pengembangan pangsa pasar bongkar muat untuk tujuan pada wilayah kerja PT TPS. Calon Mitra Strategis merupakan penguasa pangsa pasar yang dominan, dan dapat mengalihkan tujuan muatan untuk bongkar muat pada area yang menjadi wilayah pengendaliannya dengan maksud dan tujuan memperoleh nilai tambah yang maksimal bagi keuntungan korporasi secara global. - Dampak : Pembatasan Pengembangan Market Share PT TPS Oleh Calon Mitra Strategis melalui jaringan bisnis logistik yang mereka kelola. Volume bongkar muat container yang dilakukan oleh PT TPS tidak mencapai kapasitas maksimal, sehingga pendapatan dan keuntungan yang diperoleh PT TPS menurun dari waktu ke waktu. Dampak risiko ini dikategorikan dalam level risiko tinggi. - Kondisi : Sampai saat ini, belum dapat ditunjukkan adanya kecenderungan calon mitra strategis membatasi pengembangan pangsa pasar bongkar muat. - Mitigasi : Menetapkan dalam klausul perjanjian berupa nilai batas capaian kinerja PT TPS berdasarkan nilai pasar terkini (Fair Value Valution) atau nilai optimum laba bersih rata-rata 10 tahun terakhir sebagai batas minimal capaian kinerja. 7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7.1. Kesimpulan Dari analisis risiko yang telah disampaikan diatas, kami menyimpulkan sebagai berikut : Risiko Tinggi 6.1.a. Kementrian Perhubungan dapat membatalkan hak konsesi. 6.1.b. Pemutusan perjanjian konsesi oleh Kementrian Perhubungan. 6.2.a. Masyarakat bersama Dewan Perwakilan Rakyat mendorong pemerintah dan Pelindo III untuk mengelola PT TPS secara mandiri tanpa melibatkan mitra strategis/afiliasinya (asing). 6.3.a. Tindak pidana korupsi. 28
6.5.f. Perjanjian Pemberian Kuasa sendiri memiliki obyek perjanjian berupa aset tetap Pelindo III yang berada di Terminal Petikemas Surabaya, sehingga harus mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN No 13/2014”). 6.7.a. Rencana bisnis/ pengembangan terminal calon mitra strategis melalui jaringan bisnis logistik yang mereka kelola di Asia Tenggara. Risiko Sedang 6.1.d. Intervensi Kegiatan Operasional Pelindo III oleh Kementrian Perhubungan. 6.4.f. Pelindo III dapat melakukan pengambil-alihan seluruh aset tetap milik PT TPS ketika berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. 6.4.g. Keadaan kahar yang timbul akibat adanya pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh Pelindo III. 6.4.j. Wanprestasi oleh Pelindo III yang lalai memenuhi kewajiban material terkait perjanjian konsesi. 6.5.a. Wanprestasi PT TPS yang disebabkan kelalaian melakukan kewajiban yang bersifat material dalam Perjanjian Pemberian Kuasa. 6.5.d. Komposisi struktur organ PT TPS berpotensi Deadlock dalam Pengambilan Keputusan Bisnis yang Penting. 6.5.e. Mekanisme Deadlock yang Tidak Efektif. 6.6.a. Wanprestasi oleh Mitra Strategis/afiliasinya atas kewajiban material dalam Perjanjian Pemegang Saham dalam waktu 30 hari setelah peringatan tertulis disampaikan oleh Pelindo III. 6.6.b. Diakhirinya salah satu Dokumen transaksi oleh mitra strategis PT TPS. 6.6.c. Mitra Strategis/ Afiliasinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1.000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak (noncompetition). 6.6.d. Terjadinya perubahan pengendalian atas Mitra Strategis atau salah satu investornya. 6.6.e. Mitra Strategis atau salah satu investor atau salah satu afiliasi atau salah satu penerima pengalihan mengakui secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. 6.6.f. Mitra Strategis atau salah satu investor menjual atau mengalihkan atau melepaskan secara seluruh atau sebagian aset-asetnya. 6.6.g. Mitra Strategis atau salah satu investor melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya. 6.6.i. Mitra Strategis dan Afiliasinya melakukan suatu aktivitas atau usaha yang bersaing dengan salah satu kegiatan atau usaha yang sedang dilakukan PT TPS atau akan dilakukan PT TPS. 6.6.j. Pengambilalihan kembali Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah diaplikasikan oleh mitra strategis di PT TPS.
29
Risiko Rendah 6.1.c. Perubahan Peraturan Perundangan yang berlaku setelah tanggal penandatangan Perjanjian Konsesi. 6.4.a. Pengingkaran oleh Pelindo III atas ketentuan di dalam Dokumen Transaksi dengan Mitra PT TPS. 6.4.b. Pelindo III mengakui secara tertulis atau umum perihal ketidakmampuannya untuk membayar hutang. 6.4.c. Pelindo III melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan krediturkrediturnya. 6.4.d. Dijatuhkannya putusan oleh pengadilan kepada Pelindo III menyangkut putusan kepailitan, penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan. 6.4.e. Pelindo III tidak dapat memenuhi kewajiban material kepada PT TPS dan membatalkan secara sepihak perjanjian pemberian kuasa. 6.4.h. Berakhirnya perjanjian Pemberian Kuasa memberikan hak Pelindo III untuk membeli saham Mitra Strategis PT TPS dengan harga pasar yang wajar. 6.4.i. Pelindo III melalui PT TPS kekurangan dana untuk membeli saham mitra strategis ketika jangka waktu berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. 6.5.b. Keadaan kahar yang timbul akibat adanya pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh PT TPS. 6.5.c. PT TPS kekurangan dana untuk membeli saham mitra strategis ketika jangka waktu berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019. 6.6.h. Dijatuhkannya putusan oleh pengadilan yang berwenang menyangkut putusan yang terkait dengan kepailitan, penunjukan kustodian, likuidasi, yang mana putusan tersebut tidak ditangguhkan eksekusinya.
7.2. Rekomendasi Risiko Tinggi 6.1.a. Pelindo III mengajukan rekomendasi izin operasi PT TPS yang berada dalam wilayah konsesi Tanjung Perak kepada Menteri Perhubungan. 6.1.b. Pelindo III agar memenuhi ketentuan : a) Menyetorkan kewajiban konsesi tepat waktu. b) Melaporkan kegiatan pengusahaan di Wilayah Kerjanya secara berkala. c) Melaporkan dan meminta rekomendasi untuk mitra strategis yang beroperasi di area wilayah konsesi. d) Mematuhi Rencana Induk Pelabuhan. e) Memenuhi Standar Kinerja Operasional. f) Mematuhi Sistem dan Prosedur Pelayanan Kepelabuhanan 6.2.a. Pelindo III menyiapkan beberapa opsi sebagai berikut :
30
a)
Seluruh saham milik mitra strategis/afiliasinya dibeli Pelindo III dan Pelindo III berhenti melakukan investasi pengembangan pelabuhan eksisting di 6 cabang. b) Melalui Kementrian Meneg BUMN, Pelindo III memberitahukan ke DPR dan Kementrian Perhubungan untuk melakukan pemilihan mitra strategis/afiliasinya yang baru. Saham milik mitra dibeli oleh mitra pemenang, dengan demikian Pelindo III dapat fokus berinvestasi mengembangkan pelabuhan eksisting yang potensial. 6.3.a. Pelindo III melakukan proses pemilihan mitra strategis/afiliasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permeneg BUMN No. 13 Tahun 2014) dengan tahapan : a) Pengumuman b) Penetapan bidder kriteria c) Evaluasi peserta d) Penetapan mitra. 6.5.f. Pelindo III melalui PT TPS menggunakan prosedur pemilihan langsung terhadap calon Mitra Strategis / Afiliasinya. 6.7.a. Menetapkan dalam klausul perjanjian berupa nilai batas capaian kinerja PT TPS berdasarkan nilai pasar terkini (Fair Value Valution) atau nilai optimum laba bersih rata-rata 10 tahun terakhir sebagai batas minimal capaian kinerja. Risiko Sedang 6.1.d. Pelindo III perlu berkoordinasi secara berkala dengan pihak otoritas pelabuhan untuk melakukan harmonisasi pedoman/ketentuan serta melakukan upaya efisiensi dalam proses bisnis. 6.4.f. Pelindo III tidak melakukan pengambil-alihan seluruh aset tetap milik PT TPS ketika berakhirnya perjanjian pemberian kuasa tanggal 29 April 2019 dan mencari alternatif pendanaan untuk pengambilalihan aset PT TPS. 6.4.g. Mencantumkan lebih detail definisi keadaan kahar yang timbul akibat adanya pengakhiran perjanjian pemberian kuasa oleh Pelindo III dalam perjanjian dengan mitra strategis/afiliasinya (asing). 6.4.j. Pelindo III menganggarkan dalam RKAP dan membayar PNPB terkait konsesi secara tepat waktu. 6.5.a. PT TPS melaksanakan sebagai berikut : a) kajian operasional atau asesmen terhadap kinerja operasional secara berkala, misalnya 6 bulan sekali untuk menguji kehandalan capaian syarat minimum operasi b) menganggarkan pembayaran royalty dalam RKAP dan membayar royalty tepat waktu. c) menyusun jadwal untuk penyampaian laporan pengoperasian, pemeliharaan atau keuangan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 31
6.5.d. Pelindo meminta hak suara plus satu terhadap mitra strategis / afiliasinya dalam perjanjian pemberian kuasa mendatang. 6.5.e. Pelindo meminta hak suara plus satu terhadap mitra strategis / afiliasinya dalam perjanjian pemberian kuasa mendatang. 6.6.a. Rekomendasi atas wanprestasi mitra strategis : a) Manajemen PT TPS menggunakan standar yang sama dalam mengelola perusahaan sesuai dengan standar manajemen yang dilaksanakan oleh Mitra Strategis /afiliasinya. b) Memberikan kontribusi sampai dengan 3% dari dividen tahunan yang diterima untuk mengembangkan proyek-proyek pengembangan komunitas yang akan dibentuk oleh PT TPS. c) Bekerjasama mencari solusi terkait dengan permasalahan technical service dan sumber daya manusia. d) Mitra strategis menyiapkan modal kerja yang cukup. e) Memberikan kepada PT TPS lisensi atas hak kekayaan intelektual terkait dengan kegiatan dan usaha PT TPS. f) Perjanjian protocol informasi yang mengatur kerahasiaan data dan informasi PT TPS. 6.6.b. Dalam klausul perjanjian pemegang saham kepada calon mitra strategis/afiliasi mendatang mencantumkan larangan pengakhiran sepihak dokumen transaksi. 6.6.c. Rekomendasi : a) Dalam klausul perjanjian pemegang saham kepada calon mitra strategis/afiliasi mendatang masih perlu dicantumkan larangan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1.000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak (non-competition). b) Monitoring terhadap perilaku ekspansi dari Mitra Strategis / Afiliasi di pelabuhan lain di Indonesia dalam radius kurang dari 1.000 mil laut yang dapat mengganggu kinerja PT TPS. 6.6.d. Mencantumkan dalam klausul pasal perjanjian pemegang saham kepada mitra strategis mendatang apabila terjadi perubahan pengendalian kepemilikan oleh Mitra Strategis harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pelindo III. 6.6.e. Mitra Strategis atau salah satu investor atau salah satu afiliasi atau salah satu penerima pengalihan dilarang menjaminkan aset PT TPS/Saham ketika mengikat perjanjian hutang dengan pihak lain. 6.6.f. Mencantumkan dalam klausul pasal perjanjian pemegang saham kepada mitra strategis mendatang terkait larangan Mitra Strategis atau salah satu investor menjual atau mengalihkan atau melepaskan secara lain seluruh atau sebagian aset-asetnya. 32
6.6.g. Mencantumkan klausul larangan Mitra Strategis atau salah satu investor melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya dalam perjanjian kerjasama dengan Pelindo III. 6.6.i. Rekomendasi : a) Dalam klausul perjanjian pemegang saham kepada calon mitra strategis/afiliasi mendatang masih perlu dicantumkan larangan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam batas radius seribu (1.000) mil laut dari Pelabuhan Laut Tanjung Perak (non-competition). b) Meningkatkan daya saing PT TPS berupa perbaikan pelayanan, kecepatan, kemudahan prosedur, harga yang kompetitif. c) Monitoring terhadap perilaku ekspansi dari Mitra Strategis / Afiliasi di pelabuhan lain di Indonesia dalam radius kurang dari 1.000 mil laut yang dapat mengganggu kinerja PT TPS. 6.6.j. Rekomendasi : a) Memastikan pada saat berakhirnya perjanjian pemberian kuasa/perjanjian pemegang saham bahwa hak kekayaan intelektual diberikan secara keseluruhan kepada PT TPS tanpa ganti rugi apapun. b) Mencantumkan dalam klausul pasal perjanjian pemegang saham kepada mitra strategis mendatang yang mewajibkan Mitra Strategis / Afiliasinya untuk memberikan seluruh Hak Kekayaan Intelektual. Risiko Rendah 6.1.c. Pelindo III memberikan masukan terhadap draft peraturan perundangan yang akan berlaku, sesuai dengan kepentingan going concern bisnis Pelindo III. 6.4.a. Pelindo III mentaati seluruh ketentuan yang ada dalam Dokumen Transaksi. 6.4.b. Mencantumkan klausul batas solvabilitas yang wajib dijaga oleh Pelindo III dalam perjanjian kerjasama dengan mitra strategis/afiliasinya (asing) mendatang. 6.4.c. Mencantumkan klausul larangan Pelindo III melakukan tindakan memailitkan diri atau menerima penunjukan kustodian, melakukan pengalihan umum bagi kepentingan kreditur-krediturnya dalam perjanjian kerjasama dengan mitra strategis/afiliasinya (asing) mendatang. 6.4.d. Risiko diterima / akseptabel. 6.4.e. Menganggarkan semua kewajiban material Pelindo III kepada PT TPS kedalam RKAP, dan melaksanakannya secara tepat waktu sampai dengan 29 April 2019. Menjelaskan secara detail hal-hal yang dimaksud dengan kewajiban material dalam perjanjian kerjasama dengan mitra strategis/afiliasinya (asing) mendatang. 6.4.h. Ketidakcukupan pendanaan (cashflow) Pelindo III dapat mencari calon Mitra strategis. 33
6.4.i. Ketidakcukupan pendanaan (cashflow) Pelindo III dapat menunjuk calon Mitra strategis baru untuk membeli saham dari mitra strategis PT TPS. 6.5.b. Mencantumkan lebih detail definisi keadaan kahar dalam perjanjian pemberian kuasa, yang disebabkan wanprestasi oleh PT TPS. 6.5.c. Ketidakcukupan pendanaan (cashflow) PT TPS dapat menunjuk calon Mitra strategis baru untuk membeli saham dari mitra strategis. 6.6.h. Risiko diterima / Akseptabel.
34
