Kajian Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan

Kajian Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan Taufiq Gerry Ernaldo1), Ezra Aditia2), Haryani3), Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta, Padang Email: [email protected], [email protected], [email protected] Abstrak Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu penyebaran titik api paling banyak selama 5 tahun daerah Sumatera Barat, (BPPD Prov.Sumbar), yang tersebar di seluruh kawasan hutan dan lahan. Luasan Kawasan hutan dan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan lebih dari 50%. Kebakaran hutan dan lahan ini tidak dapat diperkirakan atau dijangkakan waktunya. Sebab itu perlu adanya Kajian ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan akan dengan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis), agar dapat dilakukan pencegahan dini, terhadap permukiman yang terancam bahaya kebakararan hutan dan lahan. Kajian ini difokuskan terhadap permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan mengunakan indeks indikator dengan menggunakan Sistem Informasi Geospasial (SIG), serta mengetahui penerapan penataan ruang berbasis kebencanaan khususnya kebakaran hutan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010-2030. Klasifikasi ancaman kebakaran hutan dan lahan setiap kecamatannya, selanjutnya di Super Impose atau overlay dengan data permukiman RTRW 2010-2030 serta pemanfaatan ruang dengan menggunakan perangkat Lunak sistem infomasi geospasial(ArcGIS dan sejumlah elemen yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti penyusunan mendeskriptifkan lokasi secara keseluruhan fisik mengenai kawasan hutan, lahan perkebunan, semak belukar, kawasan pertanian, iklim dan jenis tanah. Permukiman yang terancam tinggi di Kecamatan Basa Balai Tapan, Batang Kapas, Bayang, IV Jurai, Lengayang, Linggo Sari, Lunang Silaut, Pancung Soal, Ranah Pesisir, Sutera, dengan daerah yang terluas adalah Kecamatan Basa Balai Tapan. Kata Kunci: Pencegahan Dini, Ancaman, Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pembimbing I

Ezra Aditia, ST, M.Sc

Pembimbing II

Ir. Haryani, M.T

1

STUDY THE THREAT OF FOREST FIRES AND LAND SOUTH COAST DISTRICT Taufiq Gerry Ernaldo1), Ezra Aditia2), Haryani3), Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta, Padang Email: [email protected], [email protected], [email protected]

Abstract South Pesisir Regency is one of the most fire point spread for 5 years the area of West Sumatra (BPPD Prov. West Sumatra), are scattered throughout the forest area and land. Total area of forest and land in the South Pesisir Regency of over 50%. The time-frame of forest fires and land could not be estimated or expected time. Therefore, the need for a review of the threat of forest fires and land located in Southern Coastal Counties will be using GIS (geographic information systems), so that it can be done early prevention, toward a settlement was in danger against the fires forests and land. This study is focused towards settlements in the South Pesisir Regency using index indicator by using Geospatial information systems (GIS), as well as knowing the application of spatial forest fire disaster in particular based on Spatial Plans and territory (RTRW) 2010-2030. Classification of the threat of forest fires and land every subdistrict, then in Super Impose or overlay data with settlements RTRW 2010-2030 and the utilization of space by using geospatial information system software (ArcGIS and a number of elements that deal with problems and a unit that investigated the preparation to describe overall physical location on forest areas, plantations, scrub, agricultural areas, climate and soil type. The settlement threatened high in district Balai Tapan, Batang Kapas, Bayang, IV Jurai, Lengayang, Linggo Sari, Lunang Silaut, Pancung Soal, Ranah Pesisir, Sutera with the widest area is Sub district Balai Tapan. Key words: Early Prevention, threat, forest fires and land.

2

I. PENDAHULUAN Kerugian dan dampak negatif yang cukup besar akibat kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan perlunya suatu usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak dini. Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan melalui pengembangan sistem peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan (Fire Danger Rating System / FDRS). Salah satu metode yang dapat memberikan informasi mengenai tingkat bahaya kebakaran. Seiring dengan perkembangan teknologi, kegiatan pemantauan hutan dan lahan untuk mencegah kebakaran sudah dapat dilakukan dengan sistem komputerisasi, bukan sistem konvensional lagi. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu penyebaran titik api paling banyak selama 5 tahun daerah Sumatera Barat, (BPPD Prov.Sumbar). Pencegahan sejak dini perlu dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Pentingnya kawasan hutan tidak terlepas dari kita seorang perencana, pemerintah serta masyarakat social maupun masyarakat akademis dalam menjaga, melestarikan dan mencegah yang terjadi pada kawasan hutan kita, tidak terkecuali kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu perlu adanya kajian ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan akan dengan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis), yang kemudian dilanjutkan pengaplikasian pada RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Kabupaten Pesisir Selatan

2010-2030. II. TINJAUAN PUSTAKA Mengkaji tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan terhadap permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan mengunakan indeks indikator dengan menggunakan Sistem Informasi Geospasial (SIG), serta mengetahui penerapan penataan ruang berbasis kebencanaan khususnya kebakaran hutan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010-2030. Cara mengklasifikasi tingkat ancaman kebakran hutan dan lahan terhadap permukiman sebagai berikut: Dilakukan dalam Kajian Ancaman Kebakaran hutan dan lahan studi kasus kabupaten pesisir selatan, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Analisis tiap-tiap variabel serta indikator sesuai dengan analisis GIS 2. Kemudian Overlay atau super impose peta-peta dasar dari masing-masing variabel serta indikator sesuai dengan nilai dan bobot 3. Tahapan yang ketiga adalah dengan meng Overlay atau super impose antara ancaman kebakaran hutan dan lahan dengan peta arahan pemanfaatan ruang dalan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. 1. Konsep Umum Kajian Kajian risiko bencana menurut PERKA BNPB NO.02 Tahun 2012 dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut : 3

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus matematika. 2. Prasyarat Umum Kajian Ancaman (Perka BNPB No.02 Tahun 2012) 1. Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat nasional minimal hingga kabupaten/kota, kedalaman analisis di tingkat provinsi minimal hingga kecamatan, kedalaman analisis di tingkat kabupaten/kota minimal hingga tingkat kelurahan/desa/kampung/nagari). 2. Skala peta minimal adalah 1:250.000 untuk provinsi; peta dengan skala 1:50.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi; peta dengan skala 1:25.000 untuk kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Kertas A0. 3. Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa). 4. Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah). 5. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah. :

6. Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (1 ha) dalam pemetaan risiko bencana. Dalam prasaratan umum ini tidak semua dipakai karena batasanbatasan penelitian, pada persyaratan pertama, tingkat kedetailan analisis yaitu tingkat kabupaten dengan kedalaman nagari. Artinya analisis dikeluarkan kedalaman kabupaten, namun hasil dikeluarkan hingga nagari. Kemudian skala peta kabupaten pada penelitian ini yaitu 1:700.000 pada kertas A4, karena skala kabupaten Pesisir Selatan yaitu 1:700.000, bukan dibuat skala 1:50.000 dikertas A0. Sedangkan untuk jumlah jiwa yang terpapar, dikeluarkan dalam bentuk permukiman dan luas permukiman, karena kajian penelitian dilakukan terhadap permukiman. 3. Indeks Ancaman Bencana Data yang diperoleh kemudian dibagi dalam 3 kelas ancaman, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Komponen dan indikator untuk menghitung Indeks Ancaman Bencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini

4

Tabel 2.1 Kelas Indeks Ancaman Bencana Bencana Kebakaran Hutan & Lahan

Komponen / Indikator Jenis Hutan dan lahan

Rendah Hutan

Iklim

Penghujan

Jenis tanah

Non organik/non gambut

Kelas Indeks Sedang Lahan Perkebunan

Penghujankemarau Semi organik

Tinggi Padang rumput kering dan belukar, lahan pertanian

Bobot Total 40%

Kemarau

30%

Organik/ gambut

30%

Bahan Rujukan Panduan Kementerian Kehutanan

dari

Panduan BMKG Panduan PuslitanahKementerian Pertanian

dari

Sumber : Perka BNPB, 2012

III.METODE PENELITIAN Dalam melakukan kegiatan studi,

semua pembahasan secara garis besar

perlu adanya suatu kerangka pemikiran

jelasnya mengenai kerangka pemikiran

studi sebagai acuan dalam melakukan

studi ini dapat dilihat pada gambar 1.1

analisa guna memberikan kemudahan

berikut ini.

dan lingkup kegiatan studi. Untuk lebih

dalam melakukan pengajian terhadap Kerangka Berfikir Kajian Ancaman Kebakaran hutan dan lahan studi kasus Kabupaten Pesisir Selatan Mengkaji Tingkat Ancaman kebakaran Hutan di Kabupaten Pesisir Selatan

Titik Api Kabupaten Pesisir Selatan, serta Komponen Indeks indikator

RTRW 2010-2030

Attribute (Shapefile) RTRW 20102030, sebagai berikut: Batas Administrasi 1. Penggunaan lahan 2. Kawaasan hutan 3. Lahan pertanian, lahan perkebunan, semak belukar dan padang rumput 4. Jenis Tanah 5. Curah hujan 6. Permukiman Eksisting 7. Permukiman Pola ruang

Metode Analisis Attribut : 1. Analisa Attribut Jenis hutan dan lahan 2. Analisa Attribut Iklim 3. Analisa Attribut Lapisan Jenis Tanah

Metode Analisis Skoring: 1. Analisa Jenis hutan dan lahan 2. Analisa Iklim 3. Analisat Lapisan Jenis Permukiman Eksisiting dan Tingkat Ancaman Tanah permukiman pola ruang kabupaten Kebakaran Hutan dan pesisir selatan lahan Metode Mix 1. Analisa Tingkat 1. Peta tingkat ancaman kebakaran hutan dan Ancaman Kebakaran hutan lahan (Grid 10.000 Ha) dan lahan

Metodologi

2. 3.

Keluaran

4.

Sebaran Tingkat Ancaman Kebakaran Hutan dan lahan perkecamatan Tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan terhadap permukiman eksisting Tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan terhadap permukiman pola ruang Rekomendasi dan Kesimpulan

5

dari

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN Skor ini didapat dari hasil penjumlahan skor dari 3 variabel yang menjadi dasar penentuan dalam tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan,

dan dikalikan juga dari penentuan bobot total yang dikeluarkan perturan BNPB NO.02 Tahun 2012. BERIKUT Hasil Peta Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan:

1.

berdasarkan data guna lahan permukiman berpola campuran, yaitu berpola linear dan berpola mengumpul pada suatu kawasan. Adapun sebaran permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada table berikut ini:

Analisis Sebaran Kondisi Eksisting Permukiman Terhadap Daerah Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan. Kondisi permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar diberbagai masing-masing kecamatan,

Luas Permukiman Perkecamatan Jenis Permukiman

Kecamatan Kecamatan Basa Balai Tapan

0.000016

Kecamatan IV Jurai

0.000222

Kecamatan Lengayang Kecamatan Linggo Sari Baganti

Total Luas (Ha)

47.298911

Kecamatan Bayang Kecamatan Koto XI Tarusan Kampung

Luas (Ha)

22.464308 6.480984

705.57179

22.964529

Kecamatan Lunang Silaut

295.744481

Kecamatan Pancung Soal

107.23703

Kecamatan Ranah Pesisir

203.381177 6

Kecamatan Sutera Perumahan

0.000132

Kecamatan Lunang Silaut Grand Total

175.620936 175.620936 881.192726

Sumber: Hasil analisis Gis 2016

Untuk mengetahui tingkat bencana yang mengancam permukiman maka dilakukan Overlay atau super impose peta sebaran permukiman dengan peta tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan Dalam skema analisis, dapat memperlihatkan keadaan kondisi eksisting permukiman terhadap tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan, artinya dalam tingkat ancaman tinggi

perlunya pencegahan dini terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tersebut, serta bersiap siaga jika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang akan berdampak terhadap permukiman, lahan-lahan masyrakat, mata pencarian serta kesehatan. Adapun hasil Overlay atau super impose dapat dilihat pada table berikut ini:

Sebaran Permukiman yang Berada di Daerah Tingkat Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan Sebaran Permukiman

Kecamatan Kecamatan Basa Balai Tapan Kecamatan Bayang Kecamatan IV Jurai

Kecamatan Koto XI Tarusan

Kampung

Kecamatan Lengayang

Kecamatan Linggo Sari Baganti Kecamatan Lunang Silaut Kecamatan Pancung Soal Kecamatan Ranah Pesisir Kecamatan Sutera Perumahan

Kecamatan Lunang Silaut

Tingkat Ancaman

Luas (Ha)

Tingkat Ancaman Tinggi

47.29891

Tingkat Ancaman Sedang

0.00000


0.00001


0.00001


0.00021

Tingkat Ancaman Rendah

22.46368


0.00029


0.00034


0.58000


5.90085


0.00013


10.71428


12.25025


292.63218


3.11230


107.23703


203.37490


0.00628


0.00006


0.00007


14.41100


161.20993 7

Sebaran Permukiman

Kecamatan Grand Total

Tingkat Ancaman

Luas (Ha) 881.19273

Sumber : Hasil analisis Gis 2016

Berdasarkan hasil Overlay atau super impose terdapat 61.46% persen yang memiliki tingkat ancaman Rendah, dan memiliki persentase besar dari 3 tingkat ancaman tersebut. Sedangkan engan tingkat ancaman sedang memiliki persentase 31.40% persen dengan sebararan permukiman eksisiting, Sedangkan tingkat ancaman tinggi dengan persentase terendah 7.15% persen. 2. Analisis Arahan Pola Ruang Permukiman Terhadap Tingkat Ancaman Kebakaran hutan dan lahan Dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010-2030 dimuat arahan polaruang permukiman di Kabupaten Pesisir Selatanseluas 7236,60 Ha. Arahan pengembangan ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan selama 20 Tahun kedepan. Arahan pola ruang permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan yang paling luas di arahkan ke Kecamatan lunang silaut dengan luas 1087,51 Ha. Arahan pola ruang yang paling kecil di arahakan ke Kecamatan IV Nagari Bayang. Semua nagari memiliki arahan pengembangan permukiman agar tersedianya ruang untuk masyarakat dalam membangun rumah/perumahan. Arahan pola ruang permukiman

ini diOverlay atau super impose dengan peta Tingkat Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan untuk melihat sebaran dari masing-masing arahan, agar dapat melihat kondisi arahan dengan Tingkat Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan. Berdasarkan hasil analisis terdapat 629.525 Ha dalam arahan pemanfaatan ruang berada di tingkat ancaman sedang dan 215.709Hektar arahan pola ruang berada di Tingkat Ancaman rendah. Arahan Pola ruang di Tingkat Ancaman tinggi terdapat di Kecamatan Basa Balai Tapan 200.470 Hektar, sedangkan pada tingkat ancaman tinggi mengalami penurunan dari kondisi eksisting pemukiman sehingga hanya 11,61 Ha. 3. Analisis Perbandingan Permukiman Eksisting dengan Pola Ruang Permukiman Terhadap Tingkat Ancaman Kebakaran hutan dan lahan Analisis ini merupakan kelanjutan dari hasil analisis data-data diatas yang dapat menguraikan tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan yang sudah ada, dan tingkat ancaman kebaran hutan dan lahan yang belum terjadi, namun dapat berdampak pada pemanfaatn ruang khususnya permukiman pada rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030:

8

Hasil analisis perbandingan permukiman eksisting dengan pemanfaatan ruang Terhadap Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan No

Tingkat Ancaman

Luas Permukiman Eksisiting Terancam(Ha)

Permukiman Pola Ruang (Ha)

1

Tinggi

211.62

200.47

2

sedang

235.93

629.52

3

rendah

433.62

215.70

Keterangan Terjadi peningkatan pemanfaatan permukiman pada tingkat ancaman kebakaran tinggi, setelah dilihat dalam analisa, seharusnya tidak ada lagi untuk pemanfaatn ruang khususnya permukiman didaerah tingkat ancaman tinggi ini. Terjadi peningktan terhadap pemanfaatan ruang permukiman terhadap tingkat ancaman sedang, artinya pemanfaatn ruang terarah dengan dilakukan pengendalian, pemanfaatn ini terjadi penambhan 2,5 kali lipat dari permukiman eksisiting. Namun jika adanya pemanfaatn ruang pada tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan daerah ini, seharunya digunakan antispasi atau peringatanperingatan dini terhadah daerah tersebut. terjadi penurunan pemanfataatn ruang permukiman terhadap tingkat acaman rendah, artinya belum terarahnya karena seharusnya pemanfaatn yang paling banyak itu diletakkan pada tingkat ancaman permukiman yang rendah.

Sumber; Hasil Analisis 2016

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan Tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pesisir Selatan terbagi menjadi 3 yaitu tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan tinggi, sedang dan rendah. Tingkat ancaman tinggi, sedang, dan rendah tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan Tinggi tersebar dan didominasi pada Kecamatan Sutera yang paling banyak, sedangkan tingkat ancaman sedang didominasi dan tersebar di Kecamatan Koto IX Tarusan, kemudian tingkat ancaman rendah di dominasi dan

tersebar di Kecamatan Lunang Silaut. Dari kesimpulan diatas di dapat seluruh kecamatan memiliki tingkat ancaman yang bervariasi, namun yang memebedakan hanyalah luasanya tingkat bahaya atau ancaman tersebut. Penentuaan jika memiliki tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan jika memiliki: 1. Tingkat ancaman tinggi: jika memiliki indikator ancaman padang rumput, semak belukar, lahan pertanian, memiliki iklim kemarau, memiliki jenis tanahn organic. Arahan Pola ruang di Tingkat Ancaman tinggi terdapat 200,470 Hektar, yang terletak di Kecamatan Basa Balai Tapan, 9

Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Bayang, Kecamatan Bayang, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Linggo Sari, Kecamatan Lunang Silaut, Kecamatan Pancung Soal, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Sutera, dengan daaerah yang terluas adalah Kecamatan Basa Balai Tapan. Dalam tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan seharusnya tidak diarahkan pemanfaatan ruang di daerah ini. 2. Tingkat ancaman sedang: jika memiliki indikator ancaman lahan perkebunan memiliki iklim penghujan-kemarau, memiliki jenis tanah semi organic. Berdasarkan hasil analisis terdapat 215,709 hektar, yang terletak di Kecamatan Basa Balai Tapan,Batang Kapas, Bayang, IV Jurai, IV Nagari Bayang, Lengayang, Linggo Sari Baganti, Lunang Silaut, Pancung Soal, Ranah Pesisir, Sutera. 3. Tingkat ancaman rendah: jika memiliki indikator ancaman kawasan hutan, iklim penghujan, dan jenis tanah anorganik. Adapun Sebaran terletak di Kecamatan Kecamatan Basa Balai Tapan,Batang Kapas, Bayang, IV Jurai, IV Nagari Bayang, Lengayang, Linggo Sari Baganti, Lunang Silaut, Pancung Soal, Ranah Pesisir, Sutera. Berdasarkan hasil analisis terdapat 215,709 hektar arahan pola ruang berada di

Tingkat ancaman rendah, 629,525. Tingkaat ancaman rendah sama halnya dengan tingkat ancaman tinggi maupun sedang, yang menyamakan hanyalah seluruh kecamtan memiliki tingkat ancaman, yang membedakan hanyalah luasannya. 2. Rekomendasi Sebaiknya penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pertimbangan arahan Peninjauan kembalI RTRW, karena dalam RTRW Sebelumnya tidak ada kajian terhadap ancaman ataupun bahaya kebakaran hutan dan lahan, padahal termasuk dalam kajian indeks resiko bencana, dan sudah tertera pada undang-undang tata ruang NO.26 tahun 2007, bahwa setiap perencanaan perlu adanya tentang kebencanaan. Tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan bisa dikategorikan waspada, artinya kita tahu tentang ancaman yang ada disekitar kita, agar bisa mengendalikan diri jika terjadi bencana tersebut, semua itu untuk keselamatan masyarakat yang ada. Kemudian rekomendasi dalam penataan ruang yaitu jika terdapat pemanfaatan permukiman yang banyak di daerah tingkat ancaman tinggi sebaiknya diarahkan ke daerah yang memiliki tingkat permukiman yang memiliki tingkat ancaman sedang dan rendah. Bila pemanfaatan ruang yang memliki tingkat ancaman kebakaran sedang, bias dilakukan pemanfaatan didaerah tersebut, namun perlu kewaspadaan seperti adanya plank10

plank atau informasi untuk waspada terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, namun sebaiknya dilakukan pemanfaatan ruang permukiman ke daerah tingkat ancaman rendah. Peningktan terhadap pemanfaatan ruang permukiman terhadap tingkat ancaman sedang, artinya pemanfaatn ruang terarah dengan dilakukan pengendalian, pemanfaatn ini terjadi penambhan 2,5 kali lipat dari permukiman eksisiting. Penurunan pemanfataatn ruang permukiman terhadap tingkat acaman rendah, artinya belum terarahnya karena seharusnya pemanfaatn yang paling banyak itu diletakkan pada tingkat ancaman permukiman yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA Referensi Buku ajar (Sistem Informasi Geografis, 2009) Universitas Hasanuddin. Jurnal permodelan spasial resiko kebakaran hutan(studi kasus provinsi jambi, sumatera, oleh ronggo bayu widodo, tahun 17 januari 2014. Tugas akhir eko van rizki, kajian potensi rawan bencana longsor dikecamatan tanjung raya melalui pendekatan Sistem Informasi Geografis, 2015. Universitas Bung Hatta

Terbitan Terbatas Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan NOMOR SK 35/MenhutII/2013. Peraturan menteri PU No.22/PRT/M/2007 dalam pedoman penataan ruang. Peraturan BNBP Nomor 02 Tahun 2012, Tentang Kebencanaan. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030. Peta Sebaran Titik Panas di Hutan Sumatera Barat 2002-2013 dari dinas kehutanan. Website Jumlah ancaman yang ada pada suatu daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kotagunakan data (http://dibi.bnpb.go.id). http://www.sumbar.prov.go.id/details/ne ws/8682 diakses pukul 01.23 tanggal 29 september 2016 (https://tatyalfiah.wordpress.com /2012/04/18/pengertian-struktur-ruangdan-pola-ruang-dalam-penataanruang.com, diakses 29 oktober 2016, 15.15 wib.)

Suratmo, dkk, faktor kegiatan pencegahan kebakaran, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

11

Kajian Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan

Recommend Documents