KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA DAN UPAYA PENGENDALIANNYA *)
Oleh: Ir. Sonny Partono, MM Direktur Jenderal PHKA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
*) Disampaikan pada Seminar Benih Unggul Untuk Hutan Tanaman Restorasi Ekosistem dan Antisipasi Perubahan Iklim Di Yogyakarta, Tanggal 19 November 2014
KEBUTUHAN LAHAN
PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR (KEBIASAAN, FAKTOR EKONOMI)
KONFLIK
PENYEBAB KEBAKARAN HUTAN • Di Indonesia, 99% kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia. • Penyebab: a. Kebiasaan dan Perilaku. b. Kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan pertanian/ perkebunan (hutan dibuka dengan membakar karena lebih cepat, mudah dan murah). c. Konflik Lahan. d. Ketidaksengajaan/kegiatan lain yang menimbulkan api (pencarian kayu bakar, rumput, rotan, madu, ikan, berkemah, membakar sampah dll).
KEGIATAN LAIN YANG MENIMBULKAN API
UU No.41/1999 tentang KEHUTANAN Pasal 50 ayat 3 (d): • Setiap orang dilarang membakar hutan
Penjelasan Pasal 50 ayat 3 (d): Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang Pembakaran hutan terbatas diperkenankan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain: • Pengendalian kebakaran hutan • Pembasmian hama dan penyakit • Pembinaan habitat tumbuhan dan satwa • Pelaksanaan pembakaran secara terbatas harus mendapat izin pejabat yang berwenang
KETENTUAN PIDANA Pasal 78 Ayat 3: Barang siapa dengan SENGAJA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 Huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Pasal 78 Ayat 4: Barang siapa karena KELALAIANNYA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 3 Huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).
PETA KERAWANAN SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN KALENDER KERJA Kalteng
Riau
Provinsi Riau dan Sumsel
Kota Pekanbaru tertutup asap11 Oktober 2014-vivanews.com
Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sempat menunda penerbangan-11 Oktober 2014 -Tempo.co
Kota Palembang tertutup asap4 November 2014-antara.com
Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dikepung asap-antara.com
Provinsi Kalimantan Tengah Masjid Nurul Huda, di Desa Tanjung Taruna, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau luluh lantak terbakar api yang merambat dari kebakaran lahan. (17 September 2014) Dok. Dit. PKH, PHKA
Sebuah sekolah (SMPN 2 Jabiren Raya) akhirnya dapat diselamatkan dari amukan api akibat kebakaran lahan oleh Manggala Agni dan instansi terkait. (18 September 2014) Dok. Dit. PKH, PHKA
II. DAMPAK KEBAKARAN LAHAN (lanjutan..) Beberapa Image Coverage Kejadian Bencana Asap Di Indonesia 19 Oktober 2006
20 Juni 2013
Asap Menyebar Kesegala Arah
Asap Menyebar ke Arah Timur Laut 24 Juni 2013
14 Maret 2014 Asap Menyebar ke Arah Barat Daya
Asap Menyebar ke Arah Timur Laut
Source: http://www.weather.gov.sg
= sumber api/asap
TREN HOTSPOT DI INDONESIA SUMATERA, KALIMANTAN & SULAWESI TAHUN 2010, 2011, 2012 dan 2013 PENINGKATAN HOTSPOT BIASANYA TERJADI PADA 2 PERIODE (BULAN FEBRUARI-MARET, DAN BULAN AGUSTUS-OKTOBER) 12000 Dua Periode Peningkatan Jumlah Hotspot Di Indonesia 10000
PERIODE 2
(Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi)
Jumlah Hotspot
8000
6000
PERIODE 1 4000 (Riau & Jambi) 2000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nov
Des
2010 ( 9.382 hotspot)
230
521
538
234
400
327
369
1,284
1,834
2,694
520
431
2011 ( 25.922 hotspot)
366
767
473
773
1,044
1,640
3,439
8,303
6,991
1,483
433
210
2012 ( 32.323 hotspot)
973
574
1,097
917
1,019
3,923
3,161
7,509
9,687
2,933
360
170
2013 ( 18.755 hotspot)
502
572
1,592
540
841
2,836
1,760
3,923
3,154
2,612
315
128
Toleransi 2014 <= 19.316 hotspot
178
1,024
687
113
483
512
1,285
6,016
5,461
3,038
375
144
Kebakaran di tanah Gambut •
• • • • •
•
Biasanya merupakan kebakaran bawah (ground fire). Penjalaran api perlahan. Tidak dipengaruhi angin. Tanpa nyala, sehingga sulit dideteksi dan dikontrol. Didominasi proses smoldering (pembaraan) yang menghasilkan emisi besar. Dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dengan kecepatan penjalaran 0,025 cm/jam. Membutuhkan upaya pemadaman yang lebih sulit, dengan menggunakan suntikan gambut sampai tanah jenuh air (menjadi bubur).
12 NOV 2014 Tidak ada asap
PANTAUAN Asean Spesialised Meteorological Centre (ASMC) DENGAN SATELIT NOAA 18
Tidak ada asap
Untuk tanggal 12-14 November 2014 tidak terdeteksi munculnya asap di wilayah Indonesia.
13 NOV 2014
14 NOV 2014 Tidak ada asap
Tidak ada asap
15 Nov 2014
16 Nov 2014
Tidak ada asap
Tidak ada asap
17 Nov 2014
Pantauan Satelit NOAA 18 tanggal 15 November 2014 : tidak muncul asap, hotspot terdeteksi di Kalteng 3 ttk, Kalsel 2 ttk, Jambi 1 ttk, Sumsel 1 ttk Sultra 1 ttk.
Pantauan Satelit NOAA 18 tanggal 16 November 2014 : tidak muncul asap, hotspot terdeteksi di Kalsel 5 ttk, Kaltim 4 ttk, Kalteng 2 ttk, Kaltara 1 ttk, Sultra 4 ttk, Sulsel 2 ttk, Sulteng 1 ttk, Banten 2 ttk. Pantauan Satelit NOAA 18 tanggal 17 November 2014 : tidak muncul asap, hotspot terdeteksi di Sultra 16 ttk, Kalbar 6 ttk, Kalteng 6 ttk, Kaltim 3 ttk, Kaltara 3 ttk, Sulsel 3 ttk dan Sulteng 1 ttk.
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Propinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat D.I Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Jumlah
2010
2011
2012
2013
2014)*
285 532 171 1,707 33 625 1,481 143 84 123 33 4 114 10 64 259 14 1,785 831 111 974
592 893 546 3,536 33 1,523 4,705 297 320 635 193 10 766 18 498 1,019 48 4,740 4,285 1,292 1,482
610 882 689 4,686 71 2,462 6,367 741 307 900 240 10 802 12 480 902 20 6,550 4,139 1,016 1,889
666 997 462 5,182 56 1,144 1,558 394 123 224 35 2 168 2 108 240 20 3,221 2,288 491 1,196
24 14 165 25 175 94 9,880
46 30 255 98 344 270 28,474
25 39 218 57 302 373 34,789
17 16 182 44 261 256 19,353
966 1,044 279 4,387 101 1,239 3,786 917 54 569 28 1 198 1 181 537 21 5,354 5,404 1,514 2,298 419 45 33 483 85 528 626 31,098
No
Provinsi
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agust
Sept
Okt
Nov)*
Jumlah
1
Riau
50
1.342
1.229
52
87
563
661
149
148
70
36
4.387
2
Jambi
11
124
171
14
39
111
227
97
285
117
43
1.239
3
Sumatera Selatan
15
36
55
18
76
73
202
374
1.529
728
680
3.786
4
Kalimantan Barat
297
581
203
113
68
146
1.308
1.082
1.100
333
123
5.354
5
Kalimantan Tengah
125
86
65
46
47
33
244
661
2.246
1.585
266
5.404
6
Kalimantan Selatan
1
6
13
0
2
0
39
119
694
606
34
1.514
7
Kalimantan Timur
46
91
161
33
49
22
74
145
650
997
30
2.298
545
2.266
1.897
276
368
948
2.755
2.627
6.652
4.436
1.212
23.982
JUMLAH
Total Hotspot di Indonesia sampai dengan 17 November 2014 : 31.098 titik Sumber : satelit NOAA 18, Direktorat PKH
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROPINSI Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Jumlah
2010
-
5.00 80.00 56.00 26.00 2.50
-
106.00
-
-
-
2013
2014
295.40
2,421.50
1,077.50
2,667.50
199.10 484.15
884.10 582.95
252.80
487.45
712.24 2,818.50 204.90 10.10 2.00 95.00 -
454.00 6.45 2,960.05 250.00
48.35 -
553.20 577.40 55.15 60.50 51.50 1.80
22.00 148.80 28.00 16.00
-
Luas Karhut Tahun 2012 13.00 5.00 1,181.00 3.50 74.50 1,060.00 89.00 11.25 84.50 0.50 31.00 1,278.55 1,945.50
2011
10.00 39.00 1.12 3,500.12
-
2612.09
1,715.15 738.77 487.33 278.00 249.50
0.25
233.06
1.00 40.50 13.00
87.70 1,211.14
623.18
30.83 45.30 346.10
31.75 85.90
31.20 6.00 1,352.14 60.50 12.00 649.90 22.70 3.10 417.50
9,606.53
300.00 4,918.74
12,987.33
A. PENCEGAHAN
NO 1.
TINGKAT Pusat
SDM
SARPRAS
DANA
• Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Manggala Agni • Meningkatkan kinerja PPNS dan POLHUT • Mewajibkan pemegang izin usaha untuk memiliki SDM memadai • Menetapkan program pencegahan tingkat nasional
• Peningkatan sarpras Manggala Agni • Mewajibkan pemegang izin memiliki sarpras yang memadai
• Penyiapan dukungan anggaran pencegahan kebakaran hutan • Mewajibkan pemegang izin menyiapkan dana
• • •
Penyusunan program dan NSPK terkait dengan pengendalian kebakaran hutan Penyebarluasan informasi hotspot harian Pengawasan
NO 2.
TINGKAT Provinsi
SDM • Mempersiapkan SDM dalam wadah BPBD Provinsi dan Dinas terkait • • • •
3.
Kabupaten/ Kota
•
•
Peningkatan sarpras pengendalian kebakaran hutan di tingkat provinsi
DANA Alokasi anggaran dari APBD Provinsi
Penyusunan peraturan Gubernur tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan Pengoptimalan organisasi BPBD Provinsi Melibatkan MPA, TNI/Polri pada kegiatan patroli di daerah rawan kebakaran Pengawasan
Mengoptimalkan SDM yang dikoordinir oleh BPBD Provinsi/Kabupaten •
SARPRAS
Menyediakan sarpras pemadam kebakaran hutan dan lahan
Alokasi dana melalui APBD Kabupaten/ Kota
Menyusun peraturan Bupati/Walikota tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan Melibatkan MPA, TNI/Polri pada kegiatan patroli di daerah rawan kebakaran Pengawasan di tingkat Kab/Kota lebih intensif
NO
TINGKAT
SDM
SARPRAS
DANA
4.
Kecamatan
Menyiapkan personil pengendalian kebaran hutan dan lahan dan berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI
Peningkatan sarpras pengendalian kebakaran hutan di tingkat kecamatan
Mengalokasik an pendanaan untuk kegiatan
• • 5.
Desa
Sosialisasi kepada Lurah/Kepala Desa, tokoh masyarakat dan pelaku usaha Memantau hotspot dan patroli ditingkatkan frekuensinya
Mengumpulkan dan memberdayakan MPA dan semua sumberdaya tingkat desa •
Menyediakan sarpras sederhana untuk pemadaman dini
Membuat peraturan desa tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
B. DETEKSI DINI NO
TINGKAT
UPAYA
1.
Pusat
• Pemantauan hotspot dan penyebarluasan informasi melalui millist dan website Kementerian LH dan Kehutanan • Bimbingan teknis groundcheck hotspot dan pembuatan Protap groundcheck
2.
Daerah
•
Melakukan deteksi hotspot dan groundcheck sampai di tingkat tapak • Pembuatan peta rawan kebakaran di tiap wilayah
C. PEMADAMAN NO
TINGKAT
UPAYA
1.
Pusat
Melakukan koordinasi dan mendukung kegiatan pemadaman baik dalam pembangunan sistem , sarana prasarana dan anggaran
2.
Daerah
• Membentuk satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (UPT Kemenlinghut, Dinas terkait, BPBD, TNI dan POLRI, pemegang hak usaha perkebunan/hutan untuk melakukan pemadaman • Memberdayakan semua komponen untuk melakukan pemadaman
VI. PENEGAKAN HUKUM HASIL TIM GABUNGAN DI RIAU No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kesatuan (Polres/Polrestra) Kota Pekanbaru Kab Bengkalis Kab Siak Kab Inhu Kab Rohil Kab Pelalawan Kab Kep Meranti Kab Dumai Kab Kampar Kab Rohul Kab Kuansing Kab Inhil Kab Dumai,Kab Kep Meranti dan Kab Rohul Total
Jumlah Jumlah LP Tersangka
Penyelesaian Lidik Sidik Thp I
Vonis P 21
2 LP 18 LP 17 LP 2 LP 35 LP 19 LP 6 LP 19 LP 2 LP 2 LP 3 LP 7 LP 6 LP
2 ORG 38 ORG 21 ORG 3 ORG 61 ORG 27 ORG 6 ORG 44 ORG 3 ORG 2 ORG 10 ORG 10 ORG 6 ORG
-
2 1 5 3 2 1 1 1 -
4 2 5 1 1 1 2
2 12 14 2 25 15 5 16 1 1 3 6 4
138 LP
233 ORG
-
16
16
86
Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Tahun 2014
VI.PENEGAKAN HUKUM HASIL TIM GABUNGAN DI KALTENG
Sumber: POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN LAHAN DAN PEKARANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4 NOVEMBER 2014
VII. HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN DI PROVINSI RIAU SOLUSI YANG HARUS DILAKSANAKAN : 1. Perlu adanya satu kesepakatan antara pemerintah, scientist, masyarakat dan pihak swasta untuk mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dan harus mengenali kapasitasnya. 2. Konsistensi dari pimpinan daerah untuk menghentikan kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan upaya yang lebih mendalam melaksanakan format pengawasan dari dekat. 3. Penanganan bencana asap harus dicari akar permasalahnnya
4. Pengelolaan SDA tidak hanya dieksploitasi tetapi harus dilestarikan dan pengelolaannya harus dihindari “salah urus”. 5. Uji kepatuhan /Audit Compliance terhadap pelaku usaha di bidang kehutanan dan perkebunan swasta harus terus dilaksanakan dan dipatuhi sesuai ketentuan yang ada.
6. Karakteristik hutan gambut spesifik sehingga kanalisasi yang dibuat para stakeholder dapat mengakibatkan kekeringan pada musim kering dan banjir pada musim hujan, sehingga perlu teknologi yang tepat. 7. Penegakan hukum harus terus ditingkatkan sampai kepada pemodal/aktor utama dan penuntutannya menggunakan “multi doors approach”.
Terima kasih
LAMPIRAN
PP No.45/2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi : a. Pencegahan ; b. Pemadaman; c. Penanganan pasca kebakaran. Pasal 20 ayat (2) tertulis bahwa Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dilakukan pada tingkat : a. Nasional; b. Provinsi; c. Kabupaten/kota; d. Unit atau Kesatuan pengelolaan hutan.
PP No.45/2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa:
Dalam rangka pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b, maka setiap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin penggunaan Kawasan Hutan, Pemilik Hutan Hak dan atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan, berkewajiban melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara: a. Melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan; b. Mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada; c. Membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api; d. Memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman.
UU No. 24 Tahun 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANA Penjelasan Bab I Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit Tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
UNDANG-UNDANG NO.32 TH 2009 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 108 Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
UNDANG-UNDANG NO.18 TH 2004 TENTANG PERKEBUNAN PASAL 26 Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.
UNDANG-UNDANG NO.18 TH 2004 TENTANG PERKEBUNAN PASAL 48 (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalma Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
UNDANG-UNDANG NO.18 TH 2004 TENTANG PERKEBUNAN PASAL 49 (1). SETIAP ORANG LALAI MEMBUKA/ MENGOLAH LAHAN DNG MEMBAKAR DIPIDANA MAKSIMUM 3 TAHUN DAN DENDA MAKSIMAL Rp. 3 MILYAR. (2). APABILA TINDAK PIDANA DI ATAS MENGAKIBATKAN ORANG MATI ATAU LUKA BERAT, DIPIDANA MAKSIMUM 5 TAHUN DAN DENDA MAKSIMUM Rp. 5 MILYAR.
UNDANG-UNDANG NO.18 TH 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PASAL 82: (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan : a) yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. b) tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. c) secara tidak sah. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
UNDANG-UNDANG NO.18 TH 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PASAL 82: (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
UNDANG-UNDANG NO.18 TH 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PASAL 82: (3) Korporasi yang: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan : a) yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. b) tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. c) secara tidak sah. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
UNDANG-UNDANG NO.18 TH 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PASAL 104: Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
UNDANG-UNDANG NO.18 TH 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PASAL 106: Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
PP 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
PASAL 11 : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan.
Sanksi : di UU No. 23 Th 1997 Pengl Ling Hidup Sengaja : maks10 th dan denda maks Rp 500 juta Lalai : maks 3 th dan denda maks Rp 100 juta
PP 4 TAHUN 2001 TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
Bab V : • Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan dalkarlahut lintas provinsi dan atau lintas batas negara. • Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan kegiatan dalkarlahut lintas kabupaten/Kota. • Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan dalkarlahut di daerahnya. • Setiap penanggung jawab usaha wajib mencegah terjadinya karlahut di lokasi usahanya.
Penyebaran personil SATUAN Manggala Agni DAOPS NO
1.
2.
3.
UPT PEMBINA
BBKSDA Sumut
BBKSDA Riau
BKSDA Jambi
DAOPS
JLH REGU
JLH PERSONIL MA
JLH PERSONIL SMART
P. Siantar
4
57
13
Labuan Batu
4
54
13
Sibolangit
4
60
16
Pekanbaru
2
26
15
Siak
3
52
14
Dumai
3
52
9
Rengat
3
52
14
Batam
2
26
12
Kota Jambi
3
45
17
Muara Bulian
3
45
13
Sorolangun
4
60
14
Muara Tebo
4
60
15
Bkt Tempurung
2
30
-
Penyebaran personil (Lanjutan.....) NO
4.
5.
UPT PEMBINA
BKSDA Sumsel
BKSDA Kalbar
DAOPS
JLH REGU
JLH PERSONIL MA
JLH PERSONIL SMART
Banyuasin
4
59
16
Muba
4
59
20
Oki
4
59
16
Lahat
4
59
14
Pontianak
4
60
15
Sintang
4
60
13
Singkawang
4
60
16
Ketapang
2
30
13
6.
BTN Danau Sentarum, Kalbar
Semitau
3
45
16
7.
BKSDA Kalteng
Palangkaraya
6
84
18
Kapuas
3
42
13
Muara Teweh
2
28
7
Pangkalanbun
3
42
7
Penyebaran personil (Lanjutan.....) NO
8.
UPT PEMBINA
BKSDA Kalsel
DAOPS
JLH REGU
JLH PERSONIL MA
JLH PERSONIL SMART
Banjar
4
60
5
Tanah Laut
4
60
11
Tanah bumbu
4
60
13
9.
BKSDA Kaltim
Paser
4
60
9
10.
BTN Kutai, Kaltim
Sangkima
2
30
1
11.
BBKSDA Sulsel
Gowa
4
56
16
Malili
4
56
13 3
12.
BKSDA Sulut
Bitung
2
32
13.
BTN Rawa Aopa Watumohai, Sultra
Tinanggea
2
25
117 REGU
1.745 ORANG
TOTAL
35 DAOPS
422 Orang
PENYEBARAN PERSONIL SATUAN MANGGALA AGNI NON DAOPS NO
UPT PEMBINA
JLH REGU
JLH PERSONIL
1.
Balai Besar KSDA Jawa Barat
2
30
2.
Balai Besar KSDA Jawa Timur
2
30
3.
Balai KSDA Aceh
2
30
4.
Balai KSDA Sumatera Barat
2
30
5.
Balai KSDA Bengkulu
2
30
6.
Balai KSDA Lampung
2
30
7.
Balai KSDA Jawa Tengah
2
30
8.
Balai KSDA Yogyakarta
2
30
9.
Balai KSDA Bali
2
30
10. Balai Besar TN Gunung Leuser, Sumut
2
30
11. Balai Besar TN Kerinci Seblat, Jambi
2
30
12. Balai Besar TN Gn Gede Pangrango, Jabar
2
30
13. BBTN Bromo Tengger Semeru, Jatim
2
30
PENYEBARAN PERSONIL (LANJUTAN...) NO
UPT PEMBINA
JLH REGU
JLH PERSONIL
14. Balai TN Tesso Nilo, Riau
2
30
15. Balai Bukit Tigapuluh, Riau
2
30
16. Balai TN Berbak, Jambi
2
30
17. Balai TN Bukit Duabelas, Jambi
2
30
18. Balai TN Sembilang, Sumsel
2
30
19. Balai Tn Way-Kambas, Lampung
2
30
20. Balai TN Gn Halimun Salak, Jabar
2
30
21. Balai TN Gn Cermai, Jabar
2
30
22. Balai TN Gn Merbabu, Jateng
2
30
23. Balai TN Gn Merapi, DIY
2
30
24. Balai TN Meru Betiri, Jatim
2
30
25. Balai TN Baluran, Jatim
2
30
26. Balai TN Alas Purwo, Jatim 27. Balai TN Bali Barat, Bali
2
30
2
30
PENYEBARAN PERSONIL (LANJUTAN...) NO
UPT PEMBINA
JLH REGU
JLH PERSONIL
28. Balai TN Gn Rinjani, NTB
2
30
29. Balai TN Manupeu Tanandaru, NTT
2
30
30. Balai TN Laiwangi Wanggameti, NTT
2
30
31. Balai TN Gn Palung, Kalbar
2
30
32. Balai TN Sebangau, Kalteng
2
30
33. Balai TN Tanjung Puting, Kalteng
2
30
34. Balai TN Bogani Nani Wartabone, Sulut
2
30
35. BBTN Betung Kerihun, Kalbar
2
30
36. BTN Bukit Baka Bukit Raya, Kalbar
2
30
37. BTN Bantimurung Bulussaraung, Sulsel
2
30
38. BBKSDA Nusa Tenggara Timur
2
30
39. BKSDA Nusa Tenggara Barat
2
30
2 80 REGU
30 1.200 ORANG
40. BKSDA Sulawesi Tengah TOTAL
Masyarakat peduli api/MPA PERDIRJEN PHKA NO. 2/iv-set/2014 Masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Jumlah anggota MPA 9.170 Orang, yang tersebar dalam 490 Regu. Dibina oleh 45 UPT Ditjen PHKA.
MPA DESA MANGKURAJO, BENGKULU
Penyebaran mpa NO
UPT PEMBINA
JLH REGU
JLH PERSONIL
KETRANGAN
1.
BBKSDA Sumut
16
610
Aktif
2.
BTN Teso Nilo
5
150
Tidak Aktif
3.
BBTN Gn. Leuser
20
120
Aktif
4.
BKSDA Aceh
7
130
Aktif
5.
BKSDA Riau
23
350
Aktif
6.
BTN Bukit Tiga Puluh
30
Aktif
7.
BKSDA Bengkulu
5
150
Aktif
8.
BKSDA Jambi
45
635
Aktif
9.
BTN Berbak
14
210
Sebagian aktif
10.
BTN Bukit Dua Belas
6
180
Aktif
11.
BKSDA Lampung
8
240
Aktif
12.
BTN Bukit Barisan Selatan
19
400
Aktif
13.
BTN Sembilang
7
113
Aktif
14.
BKSDA Sumsel
21
576
Aktif
15
BKSDA Kaltim
15
225
Aktif
Lanjutan....... NO
UPT PEMBINA
JLH REGU
JLH PERSONIL
KETRANGAN
16.
BTN Kutai
3
45
Aktif
17.
BTN. Sebangau
6
105
Aktif
18.
BTN. Tanjung Puting
3
90
Aktif
19.
BTN. Gunung Palung
2
60
Aktif
20.
BKSDA Kalbar
22
609
Aktif
21.
BTN. Bukit Baka Bukit Raya
4
160
Aktif
22.
BKSDA Kalsel
12
317
Aktif
23.
BKSDA Sulteng
11
243
Aktif
24.
BKSDA Sulsel
57
685
Aktif
25.
BTN Bantimurung
26
60
Aktif
26.
BTN Rawa Aopa
2
30
Aktif
27.
BKSDA Sultra
1
30
Aktif
28.
BTN G. Ceremai
25
410
Aktif
29.
BTN. G. Salak
6
135
Aktif
30.
BBKSDA Jabar
5
145
Aktif
Lanjutan....... NO
UPT PEMBINA
JLH REGU
JLH PERSONIL
KETRANGAN
31.
BTN G. Rinjani
3
45
Aktif
32.
BKSDA NTB
3
60
Aktif
33.
BTN. Kelimutu
13
156
Aktif
34.
BTN. Laiwangi Wangameti
4
67
Aktif
35.
BTN. Manupeu Tana Daru
4
63
Aktif
36.
BKSDA Bali
5
80
Aktif
37.
BTN Merbabu
11
309
Sebagian aktif
38.
BTN Karimunjawa
2
30
Aktif
39.
BKSDA Jateng
5
250
Sebagian Aktif
40.
BTN G. Merapi
7
210
Aktif
41.
BKSDA Jogja
1
30
Aktif
42.
BBKSDA Jatim
7
90
Aktif
43.
BTN Baluran
1
30
Aktif
44.
BTN Alas Purwo
1
20
Aktif
BTN Bromo Tengger Semeru
27
416
Aktif
490
9170
45
JUMLAH
KABUPATEN
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGT
SEP
OKT
NOV
JML
BENGKALIS DUMAI INDRAGIRI HILIR INDRAGIRI HULU KAMPAR KEP. MERANTI KOTA PEKANBARU
20 0 3 2 0 3 0
370 113 170 29 47 93 1
294 110 139 44 13 143 0
2 0 2 6 13 0 0
16 3 14 4 9 0 0
64 45 25 54 25 1 1
62 47 11 47 34 0 1
3 3 21 27 17 3 0
3 0 25 46 6 0 0
3 0 20 18 5 1 0
0 0 22 4 0 0 0
837 521 452 281 169 244 3
KUANTAN SINGINGI
1
13
19
6
5
35
17
13
24
7
0
140
PELALAWAN
10
187
164
9
10
52
59
29
28
10
6
564
ROKAN HILIR
3
125
165
9
15
209
302
22
7
1
1
859
ROKAN HULU SIAK
1 7
15 179
4 134
5 0
3 8
25 27
59 22
7 4
8 1
0 5
0 1
127 388
1.342
1.229
149
148
JUMLAH
50
52
87
563
661
70
34
4.385
PETA KERAWANAN PROV. SUMSEL SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN KALENDER KERJA
PETA KERAWANAN PROV. KALBAR SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN KALENDER KERJA
PETA KERAWANAN PROV. JAMBI SEBAGAI PANDUAN PELAKSANAAN KALENDER KERJA
V. Sumber Daya Dalkarhut Ditjen PHKA Kementerian LH dan Kehutanan SDM
Manggala Agni Daops Manggala Agni Unit Dalkarhut (Non Daops) MPA
Jumlah
117 regu damkar 1.745 personil 80 regu damkar 1.200 personil 490 regu 9.170 masyarakat
Catatan: a. Manggala Agni dilengkapi dengan sarpras yang masih perlu dikembangkan. b. Prioritas lokasi tugas dalkarhut oleh Manggala Agni: 1. Kawasan Konservasi (Tugas Utama) 2. Hutan Lindung, Produksi (Memberikan Bantuan) 3. Lahan (Memberikan Bantuan)
No. 1 2 3 4 5
Provinsi
Sumatera Utara Riau/Kepri Sumatera Selatan Jambi Kalimantan Barat Kalimantan 6 Tengah Kalimantan 7 Selatan 8 Kalimantan Timur 9 Sulawesi Selatan 10 Sulawesi Utara 11 Sulawesi Tenggara Jumlah
Jumlah Daops 3 5 4 5 5
Jumlah MA 174 222 236 240 255
4
210
3
180
2 2 1 1 35
90 120 30 30 1.745
Lokasi Kantor Daops Manggala Agni (Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) Daops Bitung
55
No.
Jenis Peralatan
Jumlah
1.
Peralatan tangan (kepyok, garu tajam, sekop, pompa punggung, dll)
12.457
2.
Pompa (jinjing, apung, sorong, dll)
3.
Perlengkapan pribadi
4.
Mobil Slip-on
5.
Mobil pengangkut personil & logistik
78
6.
Sepeda motor patroli
173
7.
Mobil Pick up
22
8.
Mobil Operasional
68
9.
Mobil tangki air
32
10.
Sarana telekomunikasi
11.
GPS
184
12.
Logistik & medical kit
267
13.
Bumby bucket
480 1.824 125
1.132
2
56
