Rancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan

Rancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan Laut Tarigan & Yoga Travolindra

Rancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan Pada Sektor Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan Oleh: Laut Tarigan & Yoga Travolindra

Kontributor : Dinas Kehutanan SUMSEL, Balai PPIKHL SUMSEL, BKSDA SUMSEL, UPTD KPH,TN Berbak Sembilang, GIZ Bioclime

Palembang, April 2017

2

Kata Pengantar Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu masalah kerusakan ekologis yang sering terulang di beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi ini diperburuk oleh anomali iklim dan cuaca yang dikenal dengan nama El-Nino, periode musim kemarau menjadi lebih lama dari musim kemarau yang normal. Pada Provinsi Sumatera Selatan musim kemarau terjadi mulai bulan Juni – Juli dan berakhir di bulan Oktober sampai dengan November, apabila bertepatan dengan anomali El-Nino maka musim kemarau akan mulai lebih awal yaitu sekitar bulan April – Mei dan berakhir pada bulan November – Desember. Seperti diketahui Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami musim kemarau panjang dan El-Nino beberapa kali dan berakibat tingginya tingkat kebakaran, kabut asap yang terjadi selama beberapa bulan selama musim kemarau sangat mengganggu banyak aspek dalam kehidupan sehari – hari. Kualitas udara yang buruk, jarak pandang yang hanya beberapa meter dan masih banyak lagi dampak negatif yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan. Provinsi Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup parah di tahun 2015,menurut data statistik kebakaran hutan dan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan sepanjang tahun 2015 luasan kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan seluas ± 736.552 hektar dan sebanyak 27.043 hotspot yang terpantau di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari berbagai jenis tutupan lahan dan status lahan yang terbakar. Pada level nasional telah terbit peraturan dari Kementerian LHK terkait masalah DALKARHUTLAH yang harus di implementasikan oleh pihak pemerintah daerah. Provinsi Sumatera Selatan sendiri semenjak tahun 2011 telah melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan dengan salah satu cara membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari beragam elemen yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan nama Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan Provinsi Sumatera Selatan yang diaktifkan sebelum musim kemarau sampai dengan berakhirnya musim kemarau setiap tahunnya. Dengan tersedianya semua faktor pendukung untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan baik dari kesiapan kelembagaan, program – program pemerintah maka diharapkan semua dapat berjalan degan sinergi dan mengarah kepada proses kerja yang sistematis. Dalam dokumen ini akan disampaikan sebuah sistem komunikasi terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan yang sasaran utamanya adalah mesinergikan langkah & strategi lembaga sektor kehutanan dalam melakukan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat tapak dengan melibatkan secara aktif masyarakat dan elemen lainnya di level desa serta menguatkan peran UPTD KPH yang akan menjadi salah satu bagian utama dalam sistem ini.

Palembang, April 2017

3

Daftar Isi Kata Pengantar .......................................................................................................... 3 I. Pendahuluan. ......................................................................................................... 6 1.1. Sejarah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. ...................................................................................................................... 7 1.2. Latar belakang perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran – Integrated Fires Prevention Communication System (IFPCS). 9 1.3. Dasar hukum dan kebijakan pemerintah..................................................... 12 1.3.1. Peran elemen pemerintah dalam kegiatan DALKARHUT. ................... 12 1.3.2. Peran elemen pemerintah dalam memfasilitasi kelompok masyarakat desa peduli api. .................................................................................... 13 II. Tujuan Perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan KARHUTLAH... 14 2.1. Rencana capaian rancangan sistem komunikasi terpadu pencegahan KARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan. .................................................. 15 2.2. Pihak terkait dalam kegiatan penanggulangan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan ....................................................................................... 16 2.3. Identifikasi kondisi sistem pencegahan kebakaran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. ....................................................................................... 17 2.4. Aktor / Pelaku dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan. .................. 18 III.Perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan……………………………………………………………………………………..20 3.1. Pembatasan perancangan sistem komunikasi terpadu. .............................. 22 3.2. Konsep Dasar sistem komunikasi terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Selatan ......................................................... 23 3.3. Komponen & tahapan kegiatan pencegahan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan..................................................... 24 3.3.1. Pembentukan organisasi Pos Kordinasi Provinsi, Pos UPTD KPH.......................................................................................................24 3.3.2. Penggunaan Satu Peta Kerja Terpadu ................................................ 25 3.4. Komponen peringatan dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan. ........ 27 3.4.1.Pengelolaan data peringatan dini bahaya kebakaran hutan ................. 27 dan lahan ....................................................................................................... 27 3.4.2. Pendistribusian data peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan lahan .................................................................................................... 29 3.4.3. Sosialisasi & Pertemuan Desa Terkait Daerah Rawan Kebakaran. ..... 32 3.5. Komponen monitoring & kesiapsiagaan KARHUTLAH. .............................. 35 3.5.3. Kegiatan pengelolaan dan distribusi data sebaran hotspot. ................. 35 4

3.5.5. Verifikasi Hotspot & Kejadian Kebakaran terpantau............................. 41 3.5.6. Kegiatan Pemadaman Dini Kebakaran ................................................ 44 3.5.7. Pemadaman dini kebakaran dan pemadaman lanjutan. ...................... 47 3.8 Format Baku Pelaporan Hasil Kegiatan Lapangan. ..................................... 51 3.9. Ketersediaan Sistem Jaringan Komunikasi................................................. 55 3.10. Kebutuhan saran dan prasarana penerapan Sistem komunikasi terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan ...... 56 3.10.1. Identifikasi kebutuhan sarana pendukung pelaksanaan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan. ...................................................................................... 58 IV.Kesimpulan & Saran ..................................................................................... 59 4.1. Kesimpulan. ................................................................................................ 59 4.2. Saran. ......................................................................................................... 59 Daftar Istilah ..................................................................................................... 60

5

I. Pendahuluan. Keanekaragaman hayati merupakan salah satu faktor yang menjadi tolak ukur dari kondisi alam dan lingkungan yang terkini, dari kondisi ini dapat dilihat sejauh mana upaya yang telah di tempuh untuk menjaga, memperbaiki, dan mengawasi kesinambungan tatanan keanekaragaman hayati pada suatu wilayah. Program pembangunan yang gencar dilakukan pada semua sektor saat ini menjadi penyebab utama yang terkait dengan kondisi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara langsung. Berbagai kendala timbul dari dampak proses kemajuan industri yang berbasiskan lahan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, perambahan, ilegal loging dan masih banyak lagi mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada sampai dengan terancamnya spesies flora dan faunan tertentu yang dimana ini merupakan bentuk degradasi ekosistem yang dapat menjadi pemicu permasalahan – permasalahan baru yang bersifat bencana maupun berpengaruh ke sektor – sektor lain seperti menurunya hasil produksi industri itu sendiri maupun berkurangnya pendapatan masyarakat yang bergantung sumber daya alam sekitar Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang sedang berkembang pesat, salah satu pengusahaan yang sedang berkembang adalah industri yang bergerak pada bidang kehutanan dan komoditas perkebunan dan beberapa industri berkembang lainnya yang berbasiskan lahan sebagai objek utamanya, hal ini selain membawa hal positif juga membawa dampak negatif apabila tidak memperhatikan unsur keanekaragaman hayati dan kelestarian lingkungan yang berkesinambungan. Pada tahun 2015 Provinsi Sumatera selatan merupakan salah satu provinsi yang mengalami kejadian kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas, Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan estimasi luasan kebakaran ±736.552 hektar yang terdiri dari beragam jenis tutupan lahan dan fungsi penggunaan lahan.Penyebab utama dari kejadian ini adalah pengaruh musim kemarau dan anomali iklim El-Nino yang memperburuk kondisi cuaca menjadi ekstrim. Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami beberapa kali musim kemarau ekstrim yang berdampak terjadi bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di hampir semua lokasi yang berhubungan dengan pengelolaan lahan. Kondisi ini di perburuk dengan areal yang menjadi lokasi utama yang sering terbakar adalah wilayah dengna tipe lahan gambut, baik yang sudah dikelola oleh pihak swasta melalui izin usaha pemanfaatan lahan untuk sektor usaha industri kehutanan maupun oleh pihak perusahaan kelapa sawit serta pengelolaan lahan dengan cara membakar yang masih dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam penyiapan lahan pertanian.

6

1.1. Sejarah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai wilayah dengan jenis tipologi hutan & lahan yang berbeda yaitu dataran tinggi di wilayah bagian barat didominasi oleh hutan sekunder dan pertanian masyarakat yang berbatasaan dengan 3 provinsi di Sumatera, dan wilayah dengan dataran rendah yang didominasi oleh wilayah yang mempunyai tipe lahan gambut dengan beragam pemanfaatan wilayahnya. 250000

210.123 200000

Jumlah Hotspot

171.847 150000

84.130

100000

61.437 50000

206

355

590

9.362 584 1.122 3.330

Jan

Peb

Maret

April

833

0

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nop

Des

Bulan Pada grafik ini dapat dilihat dari tahun 2006 s/d 2016 kejadian kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi pada bulan September – Oktober yang bersamaan degan periode musim kemarau di wilayah Indonesia. Kondisi ini akan semakin lebih buruk ketika musim kemarau pada tahun – tahun tertentu bersamaan dengan anomali cuaca yaitu El-Nino yang hampi dapat dipastikan apabila terjadi bersama akan berdampak buruk dengan begitu banyak terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan dalam hal ini adalah kabut asap sangat berpengaruh kepada banyak sektor mulai dari menurunnya kualitas udara sehingga berdampak ngeatif bagi keseahatan masyarakat luas, terganggunya sistem transportasi terutama udara dan transportasi laut dan banyak sektor lainnya yang terimbas dari kejadian ini. Dampak yang menjadi sorotan publik baik pada level nasional maupun internasional adalah polusi yang dihasilkan dari dampak kebakaran yaitu kabut asap dinilai sebagai salah satu penyumbang terbesar fenomena gas rumah kaca dari kandungan karbon yang kemudian terlepas ke udara sehingga dapat menambah efek dari pemanasan global. Kabut asap juga mendapat kecaman dari negara – negara tetangga yang juga terdampak secara langsung oleh kabut asap dari kejadian kebakaran di sebagian besar wilayah gambut di Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kebakaran tahun 2015 adalah salah satu bencana kebakaran terbesar melebihi kejadian kebakaran pada tahun 2006 yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dan kedua sesudah kejadian kebakaran 7

hutan tahun 1997 yang berdampak sangat luas terhadap berkurangnya luasan daerah berhutan dan kerusakan ekosistem lainnya karena terbakar. 39424

27043

16763 9595

8661 5701

4560

8120 3367

832

6842

6201 1826

3541

2180

787

8077

7234 1656

959

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tahun

Pada peta ini dapat dilihat bahwa sebagian besar dari wilayah dataran rendah di Provinsi Sumatera Selatan di kategorikan sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

8

1.2. Latar belakang perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran – Integrated Fires Prevention Communication System (IFPCS). Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang menempati urutan ke 1 dari luasan areal yang terbakar pada tahun 2015 dan Provinsi Kalimantan Tengah pada posis ke 2, hal ini menunjukan bahwa tingkat kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan masih tinggi dan belum tertanggulangi secara maksimal. Setiap tahun Provinsi Sumatera Selatan membentuk Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan dasar penunjukan dari SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam komitmen untuk menekan jumlah maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini dikoordinir oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan membentuk Pos Komando dan Kordinasi di kantor BPBD Palembang, kegiatan pada Posko ini adalah mengorganisir setiap elemen yang berkepentingan dalam hal pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan pada posko ini juga melibatkan semua unsur baik TNI, POLRI serta SKPD yang menangani dan bergerak pada sektor landbase. Posko ini menjadi Posko induk level provinsi dimana semua kordinasi dan keputusan terkait kegiatan di laksanakan di posko ini. Kegiatan pencegahan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan juga mempunyai dasar hukum yang jelas dimana Provinsi Sumatera Selatan juga telah memiliki Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan / lahan. Hal ini juga kembali menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam upaya untuk mencegah terjadinya kembali bencana kabut asap akibat kebakaran seperti yang terjadi pada tahun 2015. Pada level Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi mempunyai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki unit kerja khusus untuk pengendalian kebakaran hutan yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (UPTD PKHL). Unit kerja ini menjadi perpanjangan tangan Dinas Kehutanan dalam semua bentuk kegiatan mulai dari koordinasi, pelatihan regu desa, kesiapsiagaan perusahaan sektor kehutanan, pelatihan – pelatihan teknis dan berbagai bentuk upaya dalam pencegahan kebakaran pada level provinsi. Pada level provinsi juga terdapat beberapa lembaga kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang salah satu tugas pokok dan fungsi nya adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Lembaga tersebut adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan yang memiliki wewenang pada kawasan konservasi di wilayah kerjanya Elemen pemerintah sebagai faktor utama dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran juga dapat didukung dengan melibatkan secara aktif kelompok – kelompok masyarakat sekitar kawasan yang sering terbakar atau mempunyai tingkat kerentanan kebakaran yang tinggi. Sebagai elemen yang paling dekat dengan lokasi kejadian peran masyarakat harus di tingkatkan melalui wadah yang sudah diorganisir melalui tahapan pelatihan dan pendidikan mengenai pencegahan kebakaran. Peran masyarakat sebagai salah satu pihak yang dapat memberi kontribusi yang penting bagi pihak – pihak yang berwenang untuk 9

melakukan berbagai bentuk upaya pencegahan kebakaran. Peran masyarakat tidak dapat dipisahkan dari rencana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Beberapa bagian dari perundang-undangan menyebutkan dengan jelas bahwa masyarakat harus dilibatkan dan berperan aktif bersama lembaga pemerintah lainnya dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya. Pada tataran provinsi, tahun 2016 melalui Peraturan Menteri P.13 Tahun 2016 dibentuk lembaga baru berupa Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan Dan Lahan pada beberapa wilayah di Indonesia dan yang terutama mempunyai sejarah kebakaran hutan setiap tahunnya. Salah satu rencana strategis Pemerintah Republik Indonesia melaui dokumen “Grand Design Pencegahan Kebakaran Hutan,Kebun dan Lahan Tahun 2017 – 2019” yang disusun oleh 3 lembaga kementerian yaitu Kementerian Kordinator Bidang Perekonimian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pemerintah akan lebih menguatkan pada proses pencegahan.

FOKUS UTAMA

Pencegahan

Pengendalian/ Penanggulangan

Pemulihan dan Penanganan Dampak

(INPRES No.11/2015) Dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian

Dikoordinasikan oleh Menko Polhukam

Dikoordinasikan oleh Menko PMK

Kementerian/Lembaga, Pemda, TNI dan Polri Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan Strategi penguatan diperlukan pada setiap tahap pencegahaan karena berdasarkan pengalaman pada tahun – tahun sebelumnya kejadian kebakaran hutan dan lahan sangat sulit diatasi apabila sudah sempat terjadi. Banyak daya & upaya dilakukan pada proses penanggulangan namun dampak dari usaha yang dilakukan cenderung masih tidak optimal akibat kondisi kebakaran dan faktor cuaca yang tidak mendukung dan ditambah lagi dengan faktor faktor lainnya. 10

Kesimpulan awal dari langkah dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah mensinergiskan semua pihak yang berwenang dari berbagai level untuk dapat bekerja sama dengan efektif dan efisien dalam mendukung penanggulangan kebakaran. Sinergitas atar elemen di berbagai tingkatan juga dapat meminimalisir kemungkinan tumpang tindihnya kegiatan dan progran pencegahan & penanggulangan juga dapat mengarahkan bentuk – bentuk kegiatan ke lokasi yang tepat sasaran. Untuk mewujudkan ini maka Bioclime GIZ Project bekerja sama dengan pihak terkait mencoba untuk merancang sebuah sistem komunikasi terpadu pencegahan antar sektor kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Sistem ini dirancang untuk menentukan konsep alur komunikasi yang ringkas dan cepat dalam penyampaian informasi dan laporan kegiatan dari tingkat provinsi, kabupaten dan desa. Rancangan sistem ini juga disusun untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pencegahan kebakaran hutan lahan secara terpadu.

11

1.3. Dasar hukum dan kebijakan pemerintah. Kegiatan pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilaksanakan pada semua level mempunyai beberapa dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan sehingga dapat dipertanggunjawabkan dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dengan adanya landasan hukum yang jelas juga membantu setiap pihak dalam berkegiatan sesuai wewenang dan tugas pokok fungsi yang berdasarkan peraturan yang ada. Salah satu perundang-undangan yang menjadi dasar dalam kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah INPRES No 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Pada Dokumen INPRES ini diinstruksikan agar setiap elemen melakukan peningkatan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, selain itu juga dalam dokumen ini disebutkan kerjasama antar semua pihak dan peningkatan peran serta aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan kebakaran hutan. 1.3.1. Peran elemen pemerintah dalam kegiatan DALKARHUT. Untuk lebih spesifik mengenai perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan salah satu turunan dari INPRES No 11 Tahun 2015 adalah PERMEN LHK No.32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan & Lahan,dalam dokumen peraturan ini lebih kepada penjabaran lebih luas tentang penguatan peran UPTD KPH dengan BRIGDALKARHUTLAH dan pelibatan kelompok masyarakat dan kolaborasi antar pihak pemegang izin dan pemangku wilayah. Pada peraturan ini juga di mengatur tentang keberadaan organisasi DALKARHUTLAH yang harus di bentuk pada level provinsi kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa. Dalam PERMEN No 32 Tahun 2016 juga mengatur tentang kewajiban pemenuhan kebutuhan SAPRAS oleh masing elemen yang terkait dengan bidang kehutanan.

Standar Sarpras

Sarpras Pengendalian

Sarpras Posko Krisis Ruangan

Pencegahan

Komputer

 penyadartahuan/ kampanye  Keteknikan pencegahan  Pengelolaan kanal  Posko krisis  Peringatan dini  Deteksi dini

Sarana Komunikasi Kendaraan SOP Posko Internet

Pemadaman      

Lainnya

 Alat Berat Perlengkapan  Helikopter pribadi Perlengkapan regu Peralatan regu Kendaraan khususdalkar Sarpas pengolahan data dan komunikasi Transportasi

12

1.3.2. Peran elemen pemerintah dalam memfasilitasi kelompok masyarakat desa peduli api. Amanat PERMEN LHK No.32 tentang organisasi penanggulanagan kebakaran hutan dan lahan menyebutkan bahwa kelompok DALKARHUT masyarakat difasilitasi oleh elemen DALKARHUT pemerintah, baik dalam pembentukan keorganisasian ataupun fasilitasi kegiatan berkaitan penanggulangan kebakaran. Hal ini dapat di lihat lebih jelas pada dokumen PERMENLHK No 32 Tahun 2016 pada bagian Bab 4 Pasal 46 sampai dengan Pasal 64.

Wajib Fasilitasi

Masyarakat Peduli Api

PERMEN No.32 juga menjelaskan struktur dan penjelasan posisi BRIGDALKARHUTLAH pada level Kabupaten dan Kecamatan yang nantinya akan peran utamanya adalah UPTD KPH selaku pemangku pengelolaan kawasan hutan pada wilayah kerjanya masing – masing. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melimpahkan sebagian besar peran pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada setiap UPTD KPH, pada struktur dinas sendiri bidang yang mengurusi masalah DALKARHUTLAH akan di laksanakan oleh Bidang Perlindungan Hutan melalui Seksi DALKARHUTLAH yang akan dikepalai oleh seorang Kepala Seksi.

13

II. Tujuan Perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan KARHUTLAH. Kegiatan penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan menjadi agenda penting bagi pemerintah daerah maupun pusat, Provinsi Sumatera Selatan secara geografis berada di antara Provinsi Riau, Kalimantan Tengah dan Barat. Provinsi Sumatera Selatan juga mempunyai sejarah panjang kejadian kebakaran hutan dan lahan situasi akan lebih buruk ketika musim kemarau yang disertai dengan fenomena alam El-Nino. Pasca kejadian kebakaran tahun 2015 semua pihak berbenah dan berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rancangan program pencegahan dan penanggulangan yang akan diteruskan kepada pelaksana di level provinsi. Beberapa kementerian dan lembaga kementerian koordinator juga telah menyusun tahapan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah menyiapkan serangkaian strategi pencegahan yang dipersiapkan menghadapi kejadian kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau setiap tahunnya. Seperti yang sudah di bahas pada bagian indentifikasi para pihak yang berkepentingan dalam kegiatan penanggulangan di Provinsi Sumatera Selatan bahwa pada level provinsi telah banyak elemen baik dari pemerintahan, swasta dan kelompok masyarakat yang melakukan upaya pencegahan KARHUTLAH. Beberapa poin dari perundang-undangan juga mengarahkan untuk setiap pihak yang mempunyai kewenangan dan TUPOKSI (Tugas Pokok & Fungsi) dalam DALKARHUT dapat berinteraksi dan bersinergi bersama untuk mewujudkan wilayahnya bebas dari KARHUTLAH setiap tahunnya. Salah satu penyebab utama Provinsi Sumatera Selatan harus berupaya semaksimal mungkin dalam kegiatan DALKARHULAH adalah akan diadakannya event internasional di Kota Palembang yaitu Asean Games ke 18 yang akan diadakan pada tahun 2018, untuk ini Provinsi Sumatera Selatan harus memastikan even ini tidak terkendala oleh permasalah kabut asap akibat kebakaran. Secara khusus tujuan dari perancangan sistem ini adalah memberikan sebuah rancangan komunikasi terpadu yang ringkas dan mempunyai struktur komando yang jelas terhadap kegiatan pencegahan kebakaran hutan. Mengapa hanya pada tahap pencegahan?, karena tahapan pencegahan merupakan tahapan yang sangat penting dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Bagaimana semua elemen yang akan terlibat dalam sistem ini dapat saling berinteraksi dengan cepat dan terpadu,bagaimana semua informasi dan instruksi pencegahan dari level provinsi dapat di distribusikan dan diterima serta di laksanakan dengan tepat oleh pihak kecamatan dan desa. Perancangan ini akan memfokuskan pada instansi sektor kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Dinas Kehutanan & Balai PPI & KARHUTLAH, BKSDA dimana 2 lembaga ini yang mempunyai kewenangan dan TUPOKSI dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah kawasan hutan.

14

2.1. Rencana capaian rancangan sistem komunikasi terpadu pencegahan KARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan. Proses perancangan ini memiliki target capaian untuk menghasilkan sebuah dokumen awal yang dapat diakomodir dan dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan kebakaran. Rancangan ini akan memfokuskan kepada institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam kegiatan penanggulangan kebakaran yaitu Dinas Kehutanan Provinsi, Balai PPI & KARHUTLAH, BKSDA, UPTD KPH dan Kelompok Masyarakat Peduli Api tingkat desa. Pada rancangan ini akan difokuskan bagaimana 2 lembaga sektor kehutanan dapat bersinergi karena 2 lembaga ini mempunyai komponen kelembagaan yang berfungsi sebagai ekemen BRIGDALKARHUT pada level kabupaten sampai dengan desa. Dinas Kehutanan sebagai lembaga SKPD yang telah mempunyai banyak pengalaman dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu Dinas Kehutanan juga merupakan lembaga pemerintah yang berwenang terhadap semua bentuk pengelolaan dalam kawasan hutan terutama hutan produksi yang hampir semua wilayahnya sudah berizin dan memilki penanggung jawab usaha yaitu pihak swasta. Pada level provinsi, Dinas Kehutanan merupakan bagian dari Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang difasilitasi oleh Badan Nasional Bencana Daerah dimana setiap tahun pada musim kemarau kegiatan Posko DALKARHUTLAH akan diaktifkan dimana pada Posko ini terdiri dari semua elemen baik pemerintah atau swasta akan bekerja sama dalam kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan.Tugas utama dari Dinas Kehutanan dalam Posko Satgas DALKARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan adalah menyuplai informasi terkait sebaran hotspot yang dipantau setiap hari, mendukung analisa dan penyediaan informasi terkait daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, mendukung data informasi dan jalur terbang operasi udara dan kordinasi terhadap pemegang izin usaha kehutanan ketika wilayahnya terpantau kebakaran atau titik hotspot dari satelit. Setiap elemen yang terlibat didalam Posko Satgas DALKARHUTLAH memiliki kontribusi yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya masing - masing. Pada tahun – tahun sebelumnya Dinas Kehutanan Provinsi akan berkordinasi aktif dengan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten terkait kegiatan DALKARHUTLAH. Dinas Kabupaten akan mengkordinasikan semua kegiatan DALKARHUT terutama saat musim kemarau maupun saat terpantau kebakaran diwilayahnya. Dinas Kehutanan Kabupaten mempunyai wewenang untuk melaksanakan operasi pemadaman, patroli dan penyuluhan kepada masyarakat di wilyah yang dikategorikan rawan terjadi kebakaran. Awal bulan Januari 2017 terjadi perubahan peraturan dimana Dinas Kehutanan Kabupaten melebur ke Dinas Kehutanan Provinsi dan peran Dinas Kehutanan Kabupaten akan digantikan oleh UPTD KPH/L yang merupakan secara langsung dapat diterjemahkan sebagai perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi pada level kabupaten yang sekaligus menggantikan peran dari Dinas Kehutanan Kabupaten yang telah melebur ke Dinas Kehutanan Provinsi. Berdasarkan kondisi ini dengan penyusunan rancangan sistem komunikasi terpadu pencegahan KARHUTLAH diharapkan dapat menjadi acuan dalam membagun sistem informasi 15

kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh mulai dari provinsi, kabupaten sampai ke desa 2.2. Pihak terkait dalam kegiatan penanggulangan kebakaran di Provinsi Sumatera Selatan Pada setiap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di masing – masing daerah akan mempunyai pihak – pihak yang berkepentingan mulai dari level provinsi, kabupaten dan kecamatan. Setiap lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kawasan diharapkan akan berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan kebakaran. Pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa elemen yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Semua pihak tersebut akan berkordinasi bersama yang akan difasilitasi oleh pihak BPBD provinsi. Beberapa pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan diantara adalah :                

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Komando Resort Militer Garuda Dempo TNI Angkatan Udara Republik Indonesia Badan Meteorologi dan Geofisika Palembang Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan Balai PPI dan KARHUTLAH Wilayah Sumatera Balai Pengelolaan Hutan Produksi Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA)

Pada level provinsi SKPD yang mempunyai kewenangan adalah Dinas Kehutanan dimana Dinas Kehutanan mempunyai bidang kerja pada level kabupaten yang berwenang dalam pengelolaan sampai tingkat desa yaitu UPTD KPH. Secara struktural dan kewenangan UPTD KPH berada dibawah Dinas Kehutanan dan pembiayaan kegiatan dan program juga didukung oleh balai Kementerian Lingkungnan Hidup dan Kehutanan di provinsi yaitu Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP). Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Pos Kordinasi Provinsi

Balai PPI & KARHUTLAH Wil Sumatera latan

UPTD KPHP/L

16

2.3. Identifikasi kondisi sistem pencegahan kebakaran yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Semua pihak yang yang mempunyai tupoksi terkait penanggulanagan kebakaran memiliki pasti sebuah sistem penanggulangan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Masing – masing pihak tentunya memiliki kewenagan tersendiri sesuai dengan kapasitas lembaga nya.

Dinas Kehutanan Provinsi

BALAI Kementerian di Provinsi SUMSEL

Lembaga / Instansi terkait DALKARHUT

Sistem Penanggulanan KARHUTLAH

Sistem Penanggulanan KARHUTLAH

Sistem Penanggulanan KARHUTLAH

Kebakaran Hutan & Lahan

Ketersediaan banyak pihak yang menangani sebuah masalah akan menimbulan keuntungan dan juga ketidakmaksimalan dalam pelaksanaan. Apabila di kordinasikan dengan baik maka berkemungkinan pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan efisien dan tepat sasaran, namun sebaliknya apabila masing – masing sektor tidak mempunyai sebuah konsep kordinasi dan komunikasi yang jelas maka akan timbul banyak tumpang tindih dan perulangan kegiatan di tempat yang sama sedangkan tempat / lokasi lain memerlukan tindakan segera. Kondisi seperti ini yang harapannya akan di minimalisir sehingga semua sumber daya pemadaman yang ada dapat di lakukan dengan tepat dan terkordinir dengan baik.

Dinas Kehutanan Provinsi SUMSEL

Balai PPI & KARHUTLAH

BKSDA

Lembaga/ Instansi Terkait

Penanggulangan KARHUTLAH

Kebakaran pada Kawasan Hutan

Kebakaran pada wilayah APL

Kebakaran pada wilayah Perkebunan

Kebakaran yang tidak termonitor 17

2.4. Aktor / Pelaku dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan. Proses alur komunikasi dalam sistem komunikasi terpadu kebakaran memerlukan beberapa peran kunci yang akan menjadi pelaku dan penanggungjawab setiap tahapan kegiatan, setiap posisi dari pemeran ini merupakan personil yang akan bertugas melaksanakan dan memastikan proses komunikasi yang terjadi dapat berjalan sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Sebagai pemeran utama, aktor dalam sistem ini dapat menunjuk personil yang akan betugas untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis dan pemeran utama ini dapat menjalankan peran manajerial pada levelnya masing – masing. Berikut para aktor / pemeran utama yang akan terlibat dalam pelaksanaan sistem komunikasi terpadu ini. Level Provinsi. 1. Kepala SATKORLAK DALKARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan. - Sebagai koordinator utama pada Pos Komando Penanggulangan Kebakaran Hutan & Lahan di Level Provinsi Sumatera Selatan 2. Kepala Dinas Kehutanan. - Mempunyai peran sebagai koordinator utama dalam semua kegiatan dan pengambil keputusan dari hasil yang telah di laksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem komunikasi terpadu. 3. Kepala Balak Konservasi Sumber Daya Alam - Gugus tugas Kementerian yang mempunyai tupoksi penanggulangan kebakaran hutan & lahan pada wilayah/kawasan konservasi 4. Kepala Balai PPI & KARHUTLAH. - Sebagai koordinator pada bidang yang menjadi perwakilan dari pihak Kementrian LHK yang bekerjasama dan berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. 5. Koordinator Utama Pos Koordinasi Provinsi. - Bertugas sebagai perwakilan yang ditunjuk dan disepakati oleh beberapa instansi Sektor Kehutanan pada sistem ini (Balai PPI KARHUTLAH, BKSDA, TN Sembilang & Dinas Kehutanan Provinsi) untuk mengkoordinir operasional kegiatan di Pos Provinsi - Peran dari koordinator juga sebagai aktor manajerial dalam mendistribusikan informasi dan menyusun laporan utama yang akan disampaikan kepada Instansi yang tergabung dalam Pos Koordinasi Provinsi dan mengkoordinir pengelolaan semua bentuk informasi yang keluar masuk dari Pos Provinsi ke Desa dan atau sebaliknya

18

Level Kabupaten/Kecamatan. 6. Kepala UPTD KPH - Bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Kepala Dinas Provinsi dalam mengkoordinir semua bentuk proses pendistribusian informasi, operasional kegiatan dan pelaporan hasil kegiatan - KAUPTD KPH juga bertindak sebagai Komandan BRIGDALKARHUTLAH pada level kabupaten/wilayah kerja UPTD KPH - Posisi ini juga akan berkordinasi dengan elemen – elemen terkait kegiatan pencegahan kebakran hutan & lahan pada level kabupaten dan kecamatan 7. Koordinator Pos Kordinasi Kabupaten - Koordinator ini bertugas untuk mengatur bentuk - bentuk komunikasi yang terjadi dari level Provinsi – Desa - Posisi ini dapat di isi oleh Kepala UPTD KPH 8. Koordinator Pos Kecamatan - Tugas utama posisi ini adalah menjadi koordinator dari beberapa komponen pencegahan pada mulai dari level kecamatan sampai dengan desa - Memastikan distribusi informasi dari provinsi tersampaikan kepada regu pelaksana lapangan, dan menerima serta mendistribusikan laporan pelaksanaan kegiatan kembali ke koordinator provinsi. Level Desa 9. Kepala Desa - Sebagai perangkat pemerintahan tingkat tapak Kepala Desa akan mengkoordinir Regu Desa untuk setiap instruksi kegiatan yang diterima dari provinsi. - Kepala Desa juga memastikan setiap instruksi dilaksanakan dan menerima laporan tentang kegiatan yang dilaksanakan dan melaporkan kembali ke Koordinator Kecamatan. - Kepala Desa membawahi beberapa Kepala Regu Pencegahan KARHUTLAH Desa. 10. Kepala Regu Pemadam Desa - Menerima instruksi dari Kepala Desa sebagai koordinator pada tingkat desa yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan kebakaran. - Kepala regu juga bertugas untuk menghimpun laporan ringkas terkait kegiatan yang diinstruksikan oleh Kepala Desa.

19

III. Perancangan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Sistem Informasi DALKARHUTLAH sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, tanpa didukung oleh sebuah sistem yang baik maka dalam pelaksanaan proses kegiatan yang dilaksanakan akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Sistem komunikasi terpadu ini diharapkan dapat memperjelas alur / tahapan komunikasi sesuai dengan jenis informasi, arah komunikasi dan umpan balik dari penerima dari informasi yang disampaikan. Perancangan Sistem komunikasi terpadu Pencegahan KARHUTLAH ini akan fokus pada proses pengkomunikasian antar tahapan pada pengelolaan KARHUTLAH yaitu bagian pencegahan. Pemilihan bagian pencegahan karena pada tahap ini dapat diukur apakah kebakaran masih akan terjadi tanpa dapat di tanggulangi dengan cepat dan tepat atau kejadian kebakaran akan dapat dicegah sehingga kejadian kebakaran yang ada dapat segera ditanggulangi

Pencegahan KARHUTLAH

Penanggulangan KARHUTLAH

Penanganan Paskah KARHUTLAH

Sistem Peringatan Dini

Pengerahan Tenaga Pemadaman

Pemetaan Daerah Bekas Terbakar

Pemantauan Kebakaran

Verifikasi Daerah Bekas Terbakar

Sistem Monitoring & Kesiapsiagaan Pemantauan Hotspot/Kebakaran Patroli /Groundcheck Hotspot Daerah Rawan Patroli & Pemadaman Dini KARHULAH

Pemetaan Daerah Rawan

Patroli & Groundcheck Daerah Rawan Kegiatan Pemadaman

Evaluasi

Kordinasi Penanganan Dampak Kejadian KARHUTLAH

Kordinasi Pemadaman

Sosialisasi Desa

Kordinasi Pencegahan antar Pihak

20

PERMEN LHK No.32 Tahun 2016 pada Bab 5 Pasal 65 sampai dengan Pasal 90 membahas mengenai perlunya kordinasi kerja antar pihak dalam hal kegiatan penanggulangan kebakaran, pada pasal – pasal tersebut juga membahas tata hubungan kerja dan kordinasi antar instansi pengelola mulai dari tataran provinsi sampai dengan daerah. Berdasarkan ini semua elemen yang menangani masalah kebakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan dapat lebih bersinergi dalam kegiatannya, terutama elemen yang terkait dengan kegiatan penanggulangan kebakaran pada sektor kehutanan yang leading sector nya adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Balai PPI & KARHUTLAH dan BKSDA untuk penanganan kebakaran hutan pada wilayah kawasan konservasi.

Dinas Kehutanan Provinsi SUMSEL

Balai Kementerian di Provinsi SUMSEL

Lembaga / Instansi terkait DALKARHUT

Pos Kordinasi Provinsi UPTD KPH Kelompok Masyarakat Sistem Terpadu Pencegahan KARHUTLAH

Strategi Pencegahan

Kegiatan Pencegahan

.

21

3.1. Pembatasan perancangan sistem komunikasi terpadu. Tahapan yang akan menjadi fokus dalam perancangan sistem ini adalah tahapan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tahapan ini akan menentukan dalam penanggulangan, pada tahapan ini akan dimaksimalkan upaya – upaya agar kebakaran jangan sampai terjadi, ataupun ketika terjadi kebakaran yang ada dapat segera tertanggulangi sehingga tidak meluas dan menjadi tidak terkendali. Perancangan ini juga bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia di masing – masing level mulai dari provinsi, kabupaten dan desa. Sistem komunikasi terpadu ini akan bersifat top down dan juga bottom up artinya arus informasi dan instruksi pelaksanaan kegiatan dapat bersumber dari level provinsi – kabupaten – desa ataupun sebaliknya. Penerapan sistem komunikasi terpadu ini akan dirancang sesingkat mungkin untuk menghindari panjangnya tahapan komunikasi yang biasanya berujung pada lambatnya penangan suatu kejadian kebakaran. Sistem komunikasi terpadu yang akan dirancang diharapkan akan lebih ringkas dan jelas alur dan tahapan dari kegiatannya. Pada sistem ini nantinya akan jelas siapa yang akan melakukan apa kemudian kemana dan kepada siapa yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan proses akan di jelaskan pada sistem komunikasi terpadu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan POS Kordinasi Provinsi

POS Kordinasi Provinsi

UPTD KPH

UPTD KPH

Kelompok Masyarakt Peduli Api

Kelompok Masyarakt Peduli Api

Info Awal

Info Awal Secara umum berdasarkan ilustrasi diatas, sistem komunikasi terpadu akan digunakan untuk memaksimalkan arus komunikasi, instruksi dan laporan berdasarkan kejadian kebakaran yang terpantau di lapangan. Pada sistem komunikasi terpadu ini juga akan di tentukan sumber awal informasi dan arah pelaporan yang kemudian akan dilanjutkan dengan tindakan yang harus segera diambil dan siapa yang akan berwenang dalam hal pelaksanaannya. Informasi awal dapat bersumber pantauan provinsi kemudian diteruskan ke level kabupaten dan ditindaklanjuti oleh tingkat desa, ataupun informasi awal juga dapat bersumber dari level desa, yang kemdian diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh pihak kabupaten dan bila diperlukan tindakan dari tingkat provinsi. 22

3.2. Konsep Dasar sistem komunikasi terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Selatan Untuk mendukung proses komunikasi antara pihak dibutuhkan sebuah skema alur komunikasi yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap pihak yang terlibat, mulai dari wewenang, bentuk komunikasi dan arah komunikasi. Pada tabel ini ditampilkan sebuah struktur komunikasi antara Dinas Kehutanan dan Balai PPI DALKARHUTLAH pada level provinsi yang bersama di dalam semua wadah koordinasi level provinsi yang akan merumuskan bentuk – bentuk instruksi dan informasi yang akan di teruskan ke level kabupaten sampai dengan ke desa

SATGAS DALKARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Kehutanan

BKSDA

Balai PPI KARHUTLAH

Pos Koordinasi Provinsi Level Provinsi

Pos Koordinasi Kecamatan

Pos UPTD KPH

Level Kabupaten / Kecamatan

Regu Desa

Regu MPA

Regu IUP

BRIGDALKARHUTLAH

Kegiatan Pencegahan Level Desa

Alur Pelaporan Alur Instruksi Alur Koordinasi

23

3.3. Komponen & tahapan kegiatan pencegahan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan. 3.3.1. Pembentukan organisasi Pos Kordinasi Provinsi, Pos UPTD KPH.

Nama Kegiatan Bentuk kegiatan Tujuan

Periode Kelembagaan

Tugas Utama

Nama Kegiatan Bentuk kegiatan Tujuan

Periode Kelembagaan

Tugas Utama

Pos Kordinasi Provinsi : Penguatan kelembagaan level provinsi : Pembentukan Pos Kordinasi Terpadu Pencegahan KARHUTLAH Provinsi SUMSEL. : Untuk meningkatkan kordinasi dan sinergi kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan antar lembaga terutama Dinas Kehutanan Provinsi, Balai PPI KARHUTLAH dan BKSDA selaku Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan : Mei s/d November - SK Pembentukan Satgas - Struktur Organisasi - Dokumen Tugas dan Fungsi - SAPRAS Operasional - SAPRAS Komunikasi - Media Kordinasi antara Dinas Kehutanan,Balai PPI dan BKSDA serta pihak lain yang terkait dalam penerapan Sistem komunikasi terpadu Pencegahan KARHUTLAH Provinsi Sumatera Selatan. - Pusat Pengelolaan data & kegiatan pencegahan kebakaran hutan sektor kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Pos UPTD KPH/L : Penguatan kelembagaan level kabupaten. : Pembentukan Satgas Kordinasi Terpadu Pencegahan KARHUTLAH tingkat wilayah kerja UPTD KPH. : Kordinator dan fasilator proses komunikasi dan tahapan kegiatan pencegahan kebakaran antar pihak di level kabupaten & kecamatan maupun Pos Kordinasi Provinsi sampai dengan pelaksanaan kegiatan di level desa : Mei s/d November - SK Pembentukan Satgas - Struktur Kelembagaan POSKO - Dokumen Tugas dan Fungsi - SAPRAS Operasional - SAPRAS Komunikasi - Media Kordinasi antara Dinas Kehutanan & Balai PPI dan pihak lain yang terkait dalam kegiatan DALKARHUT - Kontrol proses Sistem komunikasi terpadu yang ketika sedang berlangsung - Pemegang wewenang dari operasional BRIGDALKARHUTLAH 24

3.3.2. Penggunaan Satu Peta Kerja Terpadu Pada kegiatan pencegahan diperlukan suatu bentuk sistem kordinasi dan komunikasi yang efektif dan jelas, dimana dalam berkegiatan dibutuhkan sebuah media yang dapat di terima dan dipahami oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Penggunaan informasi yang seragam dalam kegiatan pencegahan akan berpengaruh dalam proses perencanaan kegiatan dan pelaksanaan dimana dari dua hal tersebut akan mempengaruhi dari hasil kegiatan dan tujuan utama kegiatan pencegahan. Kegiatan pencegahan membutuhkan sebuah rangkaian kegiatan yang merupakan sebuah alur proses yang saling berhubungan, sebagian besar kegiatan pencegahan adalah kegiatan yang berbasiskan keruangan atau membutuhkan informasi yang berbasiskan spasial dalam menunjang kegiatan pencegahan yang akan dilakukan. Berkaitan dengan penggunaan informasi atau data yang seragam maka untuk kegiatan pencegahan ini diperlukan sebuah Peta Kerja Terpadu. Peta Kerja Terpadu adalah sebuah bentuk peta kerja dengan format tertentu yang dalam penggunaannya akan memudahkan setiap level atau tingkatan otoritas pihak – pihak terkait dalam menyamakan persepsi dan memperjelas arahan kegiatan di lapangan. Penggunaan Peta Kerja Terpadu akan menghasilkan sebuah proses komunikasi yang lancar dalam proses penginstruksian sebuah arahan kegiatan terhadap berbagai bentuk kegiatan pencegahan. Sebagai contoh sederhana adalah ketika pihak Pos Kordinasi Provinsi menginstruksikan kepada pihak Pos UPTD KPH untuk menuju ke lokasi tertentu dan karena Posko Kordinasi Provinsi serta UPTD KPH menggunakan peta degan format yang sama maka, pihak Pos UPTD KPH akan langsung memahami dan mempunyai gambaran ke lokasi mana yang dimaksudkan oleh / arahan dari Pos Kordinasi Provinsi. Penerapan peta kerja terpadu dapat berupa hardcopy pada masing – masing lokasi kantor dari Pihak yang berkompeten misalnya di Pos Kordinasi Provinsi, Pos UPTD KPH, Pos DALKAR Kabupaten/Kecamatan, Kantor Kepala Desa maupun softcopy berupa file yang dapat digunakan pada aplikasi pada smartphone yang dapat digunakan dalam kegiatan teknis.Penyiapan dari Peta Informasi Terpadu ini difasilitasi oleh Pos Kordinasi Provinsi yang juga akan menjadi penyelenggara dan kordinator dalam pengelolaan data spasial pada implementasi Sistem komunikasi terpadu yang nantinya akan di terapkan.

25

Contoh Layout Peta Kerja Terpadu

Penerapan Peta Kerja Terpadu di harapkan dapat mempermudah kordinasi dan penentuan lokasi kegiatan dan dapat mengurangi kesalahpahaman dalam proses kordinasi dalam berkegiatan. Peta Kerja Terpadu yang digunakan adalah Peta yang berisikan tematik dasar diantaranya : -

Jaringan jalan Jaringan sungai Batas administrasi Batas Kawasan Hutan terbaru Batas wilayah izin usaha Titik fasilitas umum Titik sumber air

Selain informasi dasar yang ditampilkan, peta ini menggunakan format grid horizontal adalah huruf dan grid vertikal angka. Pengunaan informasi grid Geografis dan Proyeksi Mercator juga dapat ditambahkan pada Peta Kerja Terpadu untuk mempermudah penentuan lokasi yang lebih akurat. Untuk ukuran skala peta ini menggunakan skala 50000 agar peta kerja yang digunakan dapat menampilkan informasi yang baik dan relevan

26

3.4. Komponen peringatan dini pencegahan kebakaran hutan dan lahan. 3.4.1.Pengelolaan data peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan lahan Komponen ini merupakan bagian dari peringatan dini, pada bagian ini disusun tahapan dari kegiatan pengelolaan data cuaca sebagai informasi dasar yang digunakan dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya kebakaran berdasarkan kondisi iklim dan cuaca. Data dasar yang di kumpulkan di dapat dari berbagai sumber informasi yang tersedia baik dari pihak khusus yang menyediakan maupun didapat dari pihak dari sektor kehutanan yang memiliki perangkat pemantauan cuaca dan iklim. Deskripsi Kegiatan Bentuk Kegiatan Parameter Sumber Data Periode Pelaksanaan

: Pengolahan Data FWI : Kondisi Iklim dan Cuaca Lokal/Regional : AWS Lokal, Prediksi BMKG, WLRT SESAME II : Januari s/d Desember

Kordinator Kegiatan Petugas Pelaksana

: Pos Koordinasi Provinsi : Staf Pos Kordinasi Provinsi

Kebutuhan Sarana -

Bahan Informasi Produk Informasi

SAPRAS Internet SAPRAS Perangkat Komputer Dokumen Formulasi Fire Weater Index Dokumen Prosedur Tetap Dokumen Petunjuk Pelaksanaan a. JUKLAK Pengelolaan & Pendistribusian Informasi FWI b. JUKLAK Penyimpanan Dokumen ke Database

: Data parameter cuaca dari stasiun pengamatan cuaca : Nilai parameter kondisi cuaca terbaru

27

Skema Pengelolaan Data Pendukung Peringatan Dini Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Data FWI BMKG

Data FWI LAPAN

Sumber Lainnya

Basis data posko provinsi 1 Pos Kordinasi Provinsi

Analisis Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran

3

2 Nilai Tingkat Bahaya Kebakaran Provinsi Sumatera Selatan

Proses Distribusi Informasi

No Tahapan Kegiatan

1

2

Pengumpulan sumber – sumber data terkait parameter cuaca yang akan diolah menjadi nilai peringkat bahaya kebakaran Dari hasil pengolahan data dari sumber – sumber yang relevan dihasilkan nilai peringkat bahaya kebakaran

Estimasi Alokasi Waktu

2 Hari

1 Hari

Informasi nilai peringkat bahaya kebakaran di distribusikan 3

4

4

2 Jam

Informasi nilai yang dihasilkan disimpan ke dalam basis data Pos Kordinasi Provinsi

2 Jam

Kabupaten/ kecamatan

Asumsi Proses & Perangkat yang digunakan  Perangkat Komputer  Jaringan Internet  Jaringan GSM  Perangkat Komputer  Jaringan Internet  Jaringan GSM  Perangkat Komputer  Jaringan Internet  Jaringan GSM  Perangkat Komputer  Jaringan Internet

28

3.4.2. Pendistribusian data peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan lahan Tahapan ini adalah tahapan dari proses sebelumnya yaitu pengelolaan data pendukung peringatan dini bahaya kebakaran, setelah data diolah kemudian segera di distribusikan kepada pihak yang memerlukan informasi tersebut. Informasi peringatan dini ini dapat menjadi acuan status kondisi lahan terkait kemudahan terjadinya kebakaran. Informasi peringatan dini kebakaran hutan dan lahan ini juga dapat di jadikan dasar dari beberapa kegiatan lanjutan berupa patroli ke daerah yang masuk ke dalam status resiko tinggi terjadinya kebakaran. Informasi ini sangat berkaitan dengan kejadian kebakaran karena data peringatan dini terdiri dari beberapa parameter yang berhubungan langsung dengan kondisi lahan yang termonitor dari perangkat pengumpulan informasi iklim dan cuaca yang ada.

Deskripsi Kegiatan Bentuk Kegiatan Parameter Sumber Data Periode Pelaksanaan

: Pendistribusian Status Tingkat Bahaya Kebakaran : Kondisi Iklim dan Cuaca Lokal/Regi onal : Hasil pengolahan data kondisi cuaca : Januari s/d Desember

Penanggung Jawab Kordinator Kegiatan Petugas Pelaksana

: Kordinator Posko Kordinasi Kehutanan Provinsi : Staf Pos Kordinasi Provinsi : Staf Pos Kordinasi Provinsi

Kebutuhan Sarana

-

Bahan Informasi Produk Informasi

SAPRAS Internet SAPRAS Perangkat Komputer Dokumen Formulasi Fire Weater Index Dokumen Prosedur Tetap Dokumen Petunjuk Pelaksanaan a. JUKLAK Pendistribusian Informasi FWI b. JUKLAK Penyimpanan Dokumen ke Database c. Dokumen Pentunjuk Teknis

: Nilai parameter cuaca : Status FWI terkini

29

Skema Alur Pendistribusian Informasi Status Tingkat Bahaya Kebakaran berdasarkan parameter cuaca / Fire Weather Index (FWI) dari Pos Provinsi ke Regu Desa 10 Pos Kordinasi Provinsi

1

Basis data Pos Kordinasi Provinsi

9 2

Posko Kecamatan

UPTD KPH

4

8

3

Kepala Desa 5 Update Status Bahaya Kebakaran Pada Pos Kecamatan 7

6

Update Status Bahaya Kebakaran di Desa

Proses koordinasi terkait informasi yang diterima

Bentuk proses pelaporan terkait instruksi yang telah dilaksanakan

Proses instruksi untuk meneruskan informasi yang diterima

30

No

Tahapan Kegiatan

Estimasi Alokasi Waktu

1

Kordinator Posko Provinsi menyampaikan status FWI kepada UPTD KPH

15 Menit

2

Informasi di teruskan ke pada Posko Kecamatan

15 Menit

3

Posko Kecamatan memerintahkan mengupdate status FDRS pada masing – masing Pos Lapangan

30 Menit

4

Informasi FDR di teruskan kepada Kepala Desa

15 Menit

5

Informasi FDR di teruskan kepada Kepala Regu

15 Menit

6

7

8

9

10

Kepala Regu mengupdate status FWI pada Papan FWI di Desa Kepala Regu menginformasikan kembali Kepada Kepala Desa bahwa Papan FWI sudah di upate sesuai dengan Instruksi

30 Menit

15 Menit

Kepala Regu menginformasikan kembali Kepada Kepala Desa bahwa 15 Menit Papan FWI sudah di upate sesuai dengan Instruksi UPTD KPH mengkonfirmasi kembali ke Posko Provinsi Bahwa Papan 15 Menit FWI sudah di update sesuai Instruksi awal Pihak Posko Provinsi menyimpan proses ini ke dalam bentuk laporan 1 Jam dan kemudian disimpan di Database Posko Provinsi

Asumsi Proses & perangkat yang digunakan  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Papan Penunjuk tingkat rawan api  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM

31

3.4.3. Sosialisasi & Pertemuan Desa Terkait Daerah Rawan Kebakaran. Kegiatan sosialisasi dan pertemuan desa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran sekaligus juga menggali informasi dari masyarakat langsung di lapangan. Dari kegiatan ini akan terkumpul informasi yang dapat dijadikan salah satu dasar pemilihan dan penyusunan strategi pencegahan. Dengan dilakukannya sosialisasi dan kordinasi dengan pihak masyarakat ataupun pihak lain yang berada pada level tapak akan memudahkan pihak – pihak pengambil keputusan untuk merencanakan berbagai kegiatan pencegahan yang tepat sasaran. Strategi yang disusun pada level provinsi terkadang perlu penyesuaian dengan kondisi dilapangan, hal – hal seperti ini yang akan didapat ketika melakukan sosialisasi dan kordinasi dengan pihak pelaku pencegahan di tingkat desa.

Deskripsi Kegiatan Bentuk Kegiatan

: Sosialisasi & kordinasi pada tingkat Desa

Parameter Sumber Data

: Identifikasi penyebab terjadinya kebakaran : Informasi lapangan tentang potensi rawan kebakaran wilayah : Januari s/d Desember

Periode Pelaksanaan Kordinator Kegiatan Petugas Pelaksana

: Pos Koordinasi Provinsi : Kelompok DALKARHUT Masyarakat & BRIGDALKARHUT KPHP

Kebutuhan Sarana

- SAPRAS Komunikasi - SAPRAS Komputer - SAPRAS Pertemuan Desa - Dokumen Prosedur Tetap Sosialisasi & Pertemuan - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan a. JUKLAK Identifikasi Potensi Daerah Rawan KARHUTLAH b. JUKLAK Pengumpulan Informasi Lapangan & Pelaporan

Bahan Informasi Produk Informasi

: Peta & Dokumen arahan identifikasi daerah - daerah rawan : Laporan hasil pertemuan identifikasi rawan

32

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estimasi Asumsi Proses & Alokasi Perangkat yang Waktu digunakan  Perangkat UPTD KPH melakukan pengumpulan data Komunikasi & informasi terkait resiko dan lokasi – lokasi 1 Hari yang sering terjadi kebakaran serta potensi  Perangkat Komputer pendukung terjadinya kebakaran  Jarigan GSM  Perangkat Pihak UPTD KPH melaporkan data dan telekomunikasi informasi kepada pihak Pos Kordinasi 30 Menit  Perangkat Komputer Provinsi  Jaringan GSM Pihak Pos Kordinasi Provinsi melakukan  Perangkat identifikasi dan analisis terhadap data dan telekomunikasi informasi yang diterima dari pihak UPTD  Perangkat Komputer 1 Hari KPH untuk menghasilkan identifikasi dan  Jaringan GSM informasi mengenai kerentanan dan  Peta Kerja Terpadu tingkat bahaya kebakaran  Perangkat Informasi hasil analisis di simpan ke dalam 1 Jam telekomunikasi basis data Pos Kordinasi Provinsi  Jaringan GSM  Perangkat Penyampaian materi kepada multipihak 1 Jam Komunikasi yang berkepentingan  Jaringan Internert Pada proses kordinasi dan sosialisasi akan  Perangkat mendapatkan input dan masukan yang Komunikasi lebih luas sehingga informasi identifikasi 3 Jam  Perangkat Komputer daerah rawan akan lebih objektif dan lengkap Berdasarkan hasil proses kordinasi dan  Perangkat sosialiasi didapatkan rumusan dan Komunikasi 1 Jam identifikasi terhadap lokasi daerah rawan  Perangkat Komputer kebakaran Hasil akhir dari identifikasi di simpan ke  Perangkat 10 Menit dalam basis data Pos Kordinasi Provinsi Komunikasi Hasil akhir identifikasi juga di distribusikan  Perangkat Komputer kepada semua pihak yang terkait proses sosialiasi dan kordinasi untuk dapat dijadikan bahan dasar dan acuan dalam 1 Jam rencana pencegahan kebakaran hutan pada wilayah yang menjadi tanggung jawab masing – masing pemangku wilayah Tahapan Kegiatan Sosialisasi & Kordinasi Daerah Rawan Kebakaran

33

Alur Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Data Lokasi Sering Terbakar

1

Identifikasi Kegiatan Pendukung Terjadinya Kebakaran

UPTD KPH

2

Data Lokasi Potensi Terbakar

Pos Kordinasi Provinsi 3 4

Analisis Awal Lokasi Rawan Kebakaran & Strategi Pencegahan

Basis data Pos Kordinasi Provinsi

5 8

Rumusan Identifikasi Lokasi Potensi Terjadi Kebakaran 7 Pos Kordinasi Provinsi Pos Kabupaten & Kecamatan

Kegiatan Sosisaliasi & Koordinasi

9

UPTD KPH 6

Komponen KMPA & Desa

IUP

34

3.5. Komponen monitoring & kesiapsiagaan KARHUTLAH. 3.5.3. Kegiatan pengelolaan dan distribusi data sebaran hotspot. Pada proses ini dilaksanakan tahapan pengolahan dan pendistribusian informasi terkait sebaran hotspot yang dipantau oleh pihak Pos Kordinasi Provinsi. Pemantauan hotspot dilakukan untuk memantau indikasi lokasi yang berkemungkinan terjadi kebakaran namun secara umum hotspot masih harus di groundcheck / dilakukakn verifikasi langsung ke lapangan terhadap informasi yang didapat dari pemantauan satelit. Pada saat musim kemarau atau tingkat resiko kebakaran berdasarkan info peringaktan dini kebakaran menunjukan nilai tinggi maka informasi hotspot yang terpantau harus segera di verifikasi karena berkemungkinan besar di lokasi hotspot terpantau memang titik api kebakaran.

Deskripsi Kegiatan : Bentuk Kegiatan Parameter Sumber Data

: Pembuatan Peta dan Pendistribusian Sebaran Hotspot : Kondisi sebaran hotspot : Informasi hotspot dari Satelit Terra Aqua MODIS & SNPP VIIRS Periode Pelaksanaan : Januari s/d Desember Kordinator Kegiatan : Pos Kordinasi Provinsi Petugas Pelaksana : Staf Pos Kordinasi Provinsi Kebutuhan Sarana

Bahan Informasi Produk Informasi

-

SAPRAS Internet SAPRAS Perangkat Komputer Dokumen Prosedur Tetap Dokumen Petunjuk Pelaksanaan a. JUKLAK Pengumpulan & Pengelolaan Data Hotspot b. JUKLAK Pendistribusian Informasi Hotspot c. JUKLAK Penyimpanan Informasi ke Database

: Data pantauan hotspot harian : Data sebaran hotspot

35

Skema Alur Pendistribusian Informasi kondisi sebaran hotspot terbaru, dari Pos Provinsi ke Regu Desa.

Data Hotspot Harian dari VIIRS

Basis data Pos Kordinasi Provinsi

1

Pos Kordinasi Provinsi

Pengumpulan Data Hotspot Harian

9

2 Pengolahan Data Hotspot Harian

3 UPTD KPH/GALAAG

Peta & Informasi Sebaran Hotpsot Harian

10

4

Posko Kecamatan

8 Kepala Desa

Peta & Informasi Sebaran Hotspot Harian di Terima Oleh Posko Kecamatan

5

Kepala Regu

6

7

Regu Desa Menerima Informasi & Peta Sebaran Hotspot Harian

36

No

Tahapan Kegiatan Pengelolaan dan Distribusi Informasi Hotspot

Estimasi Asumsi Proses & Alokasi Perangkat yang Waktu digunakan  Perangkat komputer 1 Jam  Jaringan internet  Jaringan GSM

1

Proses pengelolaan data hotspot harian via internet oleh pihak Pos Kordinasi Provinsi dan data hasil pengolahan disimpan ke dalam database Posko Kordinasi Provinsi

2

Informasi di teruskan ke pada UPTD KPH 15 Menit

3

UPTD KPH menyampaikan dan berkordinasi kepada Posko Kabupaten 15 Menit terkait Peta & Informasi Hotpot Harian

4

Peta & Informasi Hotspot di teruskan 1 Jam kepada Kepala Desa oleh UPTD PKH

5

Peta & Informasi Hotspot di teruskan 15 Menit kepada Kepala Regu oleh Kepala Desa

6

7

8

9

10

Kepala Regu menyampaikan Peta & Informasi Hotspot kepada Regu kemudian berkordinasi lebih lanjut Kepala Regu mengkonfirmasi kepada Kepala Desa bahwa Regu Desa sudah menerima Peta & Informasi Hotspot Harian. Kepala Desa mengkonfirmasi kepada UPTD KPH bahwa Peta & informasi Hotspot Harian sudah disampaikan kepada Kepala Regu UPTD KPH mengkonfirmasi kembali ke Posko Provinsi bahwa Peta & Informasi Hotspot Harian telah disampaikan dan diterima oleh Kepala Regu dan Regu Desa Proses kordinasi di simpan ke database posko provinsi

15 menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

1 Jam

 Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Peta Kerja Terpadu  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Peta Kerja Terpadu  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Peta Kerja Terpadu  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat komputer  Jaringan internet  Jaringan GSM

37

3.5.4. Patroli Pencegahan Kebakaran. Kegiatann patroli dilaksanakan bila beberapa kriteria yang mengindikasikan bahwa kebakaran sudah mulai dengan mudah dapat terjadi akibat kondisi iklim dan cuaca yang mendukung dan jumlah hotspot yang terpantau juga meningkat. Kegiatan patroli yang berdasarkan kondisi iklim dan cuaca akan diarahkan ke lokasi yang masuk ke kategori lokasi yang lahannya mudah terbakar dan sulit dikendalikan bila api sudah menyala. Kegiatan patroli yang berdasarkan informasi sebaran hotspot. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh tim terpadu dari UPTD KPH dan Regu Kelompok Masyarakat atau pihak yang terkait pada level kecamatan dalam hal ini Posko Kecamatan. Deskripsi Kegiatan : Parameter Sumber Data

: Kondisi sebaran hotspot & status peringatan dini - Informasi hotspot dari Satelit Terra Aqua MODIS & VIIRS - Informasi kondisi iklim & cuaca Periode Pelaksanaan : Januari s/d Desember Kordinator Kegiatan : KPHP Petugas Pelaksana - BRIDALKARHUT KPHP - Regu Desa Kebutuhan Sarana

Bahan Informasi Produk Informasi

- SAPRAS Transportasi - SAPRAS Komunikasi - SAPRAS Perangkat Navigasi - Dokumen Prosedur Tetap - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan a. JUKLAK Patroli b. JUKLAK Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Patroli c. JUKLAK Pengumpulan Informasi Lapangan & Pelaporan : Data indikasi lokasi resiko kebakaran : Laporan hasil patroli

38

No

1

2

3

Tahapan Kegiatan Patroli Pecegahan

Estimasi Asumsi Proses & Alokasi Perangkat yang Waktu digunakan  Perangkat komputer  Jaringan internet 1 Jam  Jaringan GSM

Proses Pengelolaan Data Daerah Rawan Terbakar oleh pihak Pos Kordinasi Provinsi dan data hasil pengolahan disimpan ke dalam database Posko Kordinasi Provinsi Instruksi & Informasi Lokasi Patroli Daerah Rawan Kebakaran Berdasarkan Peta Kerja 15 Menit Terpadu di teruskan ke pada Pihak UPTD KPH Pihak UPTD KPH menyampaikan dan berkordinasi kepada Posko Kabupaten 15 Menit terkait Peta & Informasi Daerah Rawan Terbakar

4

Peta & Informasi Daerah Rawan Terbakar di teruskan kepada Kepala Desa oleh Pihak 1 Jam UPTD PKH

5

Peta & Informasi Daerah Rawan Terbakar di teruskan kepada Kepala Regu oleh 15 Menit Kepala Desa

6

Kepala Regu menginstruksikan Regu Desa patroli ke lokasi berdasarkan Peta & 30 Menit Informasi Daerah Rawan Terbakar yang diterima

7

Regu melakukan kegiatan patroli ke lokasi dan menghimpun informasi kondisi lokasi 3 Jam dan sekitarnnya

8 9 10 11 12

Regu Desa menyampaikan informasi hasil patroli kepada Kepala Regu Kepala Regu menyampaikan laporan mengenai hasil patroli Kepala Desa meneruskan Laporan kepada Pihak UPTD KPH Pihak UPTD KPH meneruskan Laporan kepada Pos Kordinasi Provinsi

30 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit

Pos Kordinasi Provinsi menyimpan semua 30 Menit laporan ke dalam database

 Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Peta Kerja Terpadu  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Navigasi  Perangkat Komunikasi  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Navigasi  Perangkat Komunikasi  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Navigasi  Perangkat Komunikasi  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Komunikasi  Perangkat Komunikasi  Perangkat Komunikasi  Perangkat Komunikasi  Perangkat Komputer  Perangkat Komunikasi

39

Alur Kegiatan Patroli Pencegahan berdasarkan parameter berdasarkan Daerah Rawan Kebakaran Hutan & Lahan dari Pos Provinsi ke Regu Desa

Data lokasi rawan kebakaran

Basis data Pos Kordinasi Povinsi

1 Proses Analisis Daerah Rawan Kebakaran

Informasi Daerah Rawan Kebakaran Hutan & Lahan

Pos Kordinasi Provinsi

2

12

11 3

UPTD KPH

4

10 Peta & Informasi Sebaran Hotspot Harian di Terima Oleh Posko Kecamatan

Kepala Desa

5

Posko Kecamatan

9

Kepala Regu 6 8 Peta Kerja Terpadu

Regu Desa 7 Patroli Ke Lokasi Yang Telah Ditentukan

40

3.5.5. Verifikasi Hotspot & Kejadian Kebakaran terpantau. Kegiatan ini merupakan tahapan dari informasi hotspot yang diterima oleh UPTD KPH yang kemudian diteruskan ke kelompok masyarakat desa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan apakah hotspot yang terpantau di Pos Kordinasi Provinsi adalah benar kebakaran di lokasi. Informasi yang dikumpulkan oleh Pos Kordinasi Provinsi adalah informasi dari satelit yang pada dasarnya masih indikasi dan perlu di pastikan bahwa hotspot tersebut memang kebakaran atau bukan. Verifikasi sangat penting terutama informasi hotspot yang diterima berada di wilayah yang memang masuk kategori daerah yang rawan terbakar. Kriteria lain dari hotspot yang terpantau adalah hotspot terpantau tersebut berada di wilayah gambut dalam dan kondisi parameter cuaca berada di status tinggi atau sangat tinggi. Deskripsi Kegiatan. Bentuk Kegiatan Parameter Sumber Data

: Survei Lapangan : Kondisi sebaran hotspot - Info hotspot dari Satelit Terra Aqua MODIS & VIIRS - Informasi kondisi cuaca dan iklim

Periode Pelaksanaan

: Januari s/d Desember

Kordinator Kegiatan Petugas Pelaksana

: Pos Kordinasi Provinsi - BRIGDALKARHUT KPHP - Regu Desa

Kebutuhan Sarana

- SAPRAS Transportasi - SAPRAS Komunikasi - SAPRAS Perangkat Navigasi - Dokumen Prosedur Tetap - Dokumen Petunjuk Pelaksanaan a. JUKLAK Patroli b. JUKLAK Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Patroli c. JUKLAK Pengumpulan Informasi Lapangan & Pelaporan

Bahan Informasi Produk Informasi

: Data indikasi titik api, sebaran hotspot terpantau : Laporan hasil verifikasi

41

No

1

2

3

4

5 6

7

8

Estimasi Asumsi Proses & Alokasi Perangkat yang Waktu digunakan  Perangkat Proses Pengelolaan Data Hotspot oleh Komunikasi pihak Pos Kordinasi Provinsi dan data 1 Jam hasil pengolahan disimpan ke dalam  Jaringan Internet database Posko Kordinasi Provinsi  Jarigan GSM Data Hasil Pengolahan selanjutnya di  Perangkat teruskan kepada UPTD KPH untuk di tindak telekomunikasi 15 Menit lanjut  Jaringan GSM Tahapan Kegiatan Verifikasi Kejadian Kebakaran & Hotspot Terpantau

Pihak UPTD KPH berkordinasi dengan pihak Pos Kecamatan terkait informasi 15 Menit yang diterima dari Pos Provinsi UPTD mengerahkan Tim BRIGDALKARHUT untuk langsung melakukan verifikasi Informasi Hotspot bersama dengan perangkat Desa & Komponen Regu Desa Tim BRIGDALKARHUT bersama Komponen Desa menuju lokasi yang sesuai dengan Instruksi dari Pos Kordinator Provinsi Hasil verifikasi dilaporankan kepada Kepala Desa oleh Kordinator Tim BRIGDALKAR Kordinator BRIGDALKARHUT langsung melaporkan status Data yang diverifikasi kepada Pos Kordinasi Provinsi dan juga berkordinasi dengan Pihak UPTD KPH Pihak Pos Kordinasi Provinsi merangkum laporan verifikasi dan menyimpan ke basis data provinsi

2 Jam

30 Menit

3 Jam

30 Menit

 Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Peta Kerja Terpadu  Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat Navigasi  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Navigasi  Perangkat Komunikasi  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Navigasi  Perangkat Komunikasi  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Komunikasi

42

Alur Kegiatan Patroli Pencegahan & Verifikasi Hotspot dari Pos Provinsi ke Regu Desa.

Data Hotspot Harian dari VIIRS

Pengumpulan Data Hotspot Harian

Basis data posko provinsi

1

v Pos Kordinasi Provinsi

Pengolahan Data Hotspot Harian

8

2 Peta & Informasi Sebaran Hotpsot Harian

3 UPTD KPH

Posko Kecamatan

7

4 Kepala Desa

5

Pos Kecamatan akan berkordinasi dengan pihak UPTD KPH terkait Verifikasi Hotspot yang telah dilakukan

BRIGDALKARHUT - UPTD KPH - Regu Desa

6 Menuju Ke Lokasi Yang Telah Ditentukan

43

3.5.6. Kegiatan Pemadaman Dini Kebakaran Tahapan kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan patroli dan pemadaman. Kegiatan ini dapat dilaksanakan tergantung dari jenis informasi awal yaitu dari Posko Kordinasi Provinsi maupun dari informasi di lapangan. Pemadaman dini merupakan salah faktor utama dalam pencegahan kebakaran karena kegiatan pemadaman dini menjadi penentu apakah kebakaran yang terjadi dapat segera ditanggulangi dan tidak meluas menjadi tak terkendali atau dapat segera dipadamkan. Kegiatan ini memerlukan sistem komunikasi yang baik karena berkemungkinan akan menemukan kondisi dimana harus dilakukannya kegiatan pemadaman dini sekaligus / dibutuhkan kegiatan pemadaman dini pada waktu yang bersamaan di lokasi yang berbeda.Peran UPTD KPH sangat diperlukan kondisi ini, sebagai Koordinator BRIGDALKARHUTLAH UPTD KPH harus dapat mengkordinir semua elemen pencegahan kebakaran di wilayahnya dengan sistematis. Deskripsi Kegiatan. Bentuk Kegiatan Parameter Sumber Data

: Kegiatan pemadaman langsung ketika kegiatan patroli : Kondisi sebaran hotspot - Informasi hotspot dari Satelit Terra Aqua MODIS & VIIRS - Informasi Patroli - Laporan masyarakat Periode Pelaksanaan : Januari s/d Desember Kordinator Kegiatan Petugas Pelaksana

Kebutuhan Sarana

Bahan Informasi Produk Informasi

: Pos Koordinasi Provinsi - BRIDALKARHUT UPTD KPHP - Regu Desa -

SAPRAS Pemadaman Dini SAPRAS Transportasi SAPRAS Komunikasi SAPRAS Perangkat Navigasi Dokumen Prosedur Tetap Dokumen Petunjuk Pelaksanaan a. JUKLAK Patroli & Pemadaman Dini b. JUKLAK Pengumpulan Informasi Lapangan & Pelaporan

: Data indikasi titik api, sebaran hotspot terpantau : Laporan hasil pemadaman dini

44

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tahapan Kegiatan Pemadaman Dini Kebakaran Hutan Proses Pengolahan Data Hotspot dilakukan oleh Pos Kordinasi Provinsi dan data hasil pengolahan disimpan di basis data provinsi Informasi Hotspot dan indikasi kebakaran diteruskan kepada UPTD KPH Pihak UPTD KPH berkordinasi dengan pihak Posko Kecamatan mengenai informasi yang diterima dari Pos Kordinasi Provinsi

Estimasi Asumsi Proses & Alokasi Perangkat yang Waktu digunakan  Perangkat Komunikasi 1 Jam  Jaringan Internet  Jarigan GSM  Perangkat telekomunikasi 15 Menit  Jaringan GSM  Perangkat telekomunikasi 15 Menit  Jaringan GSM  Peta Kerja Terpadu

Pihak UPTD KPH berkordinasi dengan 15 Menit Kepala Desa

Tim UPTD KPH dan Komponen Desa serta Regu Desa menuju lokasi indikasi 1 Jam kebakaran

BRIGDALKARHUT mengkonfirmas Ke 15 menit UPTD KPH tentang status kondisi di lokasi Apabila Kebakaran tidak dapat / belum dapat di padamkan oleh Tim maka kordinator Tim BRIGDALKARHUT 15 Menit melaporkan langsung ke UPTD KPH dan selanjutnya Pos Kordinasi Provinsi Pihak UPTD KPH mengirim Tim Pemadam Gabungan level Kecamatan 1 Jam Apabila Pemadaman telah berhasil dilakukan Tim BRIGDALKARHUT akan 15 Menit mengkonfirmasikan kepada Pos Terpadu Provinsi dan UPTD KPH Pos Kordinasi Provinsi akan terus memantau kondisi dan status kejadian kebakaran dan proses pemadaman dengan pihak UPTD KPH dan berkordinasi dengan 2 Jam pihak Posko DALKARHUT Provinsi apabila dibutuhkan bantuan pemadaman yang lebih lanjut Semua laporan dan proses pemadaman dan status kebakaran disimpan di basis 30 Menit data provinsi

 Perangkat telekomunikasi  Jaringan GSM  Perangkat Navigasi  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Komunikasi  Peta Kerja Terpadu  Kendaraan Lapangan  Perangkat Pemadaman  Perangkat Komunikasi  Perangkat Navigasi  Perangkat Komunikasi  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Komunikasi  Perangkat Komunikasi  Perangkat Komunikasi  Peta Kerja Terpadu

 Perangkat Komunikasi  Perangkat Komputer

45

Alur Kegiatan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Dini Berdasarkan informasi pemantauan Satelit

Basis data posko provinsi

Data Hotspot Harian dari VIIRS

1

11

Pengumpulan Data Hotspot Harian

Pos Kordinasi Provinsi

Posko DALKARHUT Provinsi

10

Pengolahan Data Hotspot Harian

2 3

Peta & Informasi Sebaran Hotpsot Harian

UPTD KPH

Posko Kecamatan

4

Kepala Desa Ya BRIGDALKARHUT - UPTD KPH - Regu Desa

Tidak 8

5

Tim Pemadam BRIDALKARHUT

7

9

Api Pada mm 6

Menuju Ke Lokasi Yang Telah Ditentukan

46

3.5.7. Pemadaman dini kebakaran dan pemadaman lanjutan. Kegiatan pemadaman ini adalah tahapan kegiatan dimana kegiatan pemadaman dini yang sudah dilakukan tidak berhasil dan kondisi kebakaran semakin meluas dan berkemungkinan tidak terkendali. Tahapan kegiatan ini diasumsikan berawal dari laporan dari anggota kelompok masyarakat peduli api dan pihak lain di lokasi yang kemudiand dilaporkan ke pihak UPTD KPH dan dalam proses penceghananya diperlukan bantuan pemadaman udara ataupun upaya pemadaman yang lebih besar dan dengan segera karena upaya pemadamanan dini dinilai tidak lagi efektif dan membutuhkan upaya pemadaman lanjutan Deskripsi Kegiatan. Bentuk Kegiatan

: Kegiatan pemadaman lanjutan dan dukungan POSKO SATGAS DALKARHUTLAH Provinsi Parameter : Kondisi sebaran hotspot Sumber Data - Informasi Patroli - Laporan masyarakat Periode Pelaksanaan : Juli s/d November Pelaksana Kegiatan Petugas Pelaksana

: UPTD KPH - BRIDALKARHUT KPHP - Regu Desa

Kebutuhan Sarana

-

Bahan Informasi Produk Informasi

SAPRAS Pemadaman Dini Regu Desa SAPRAS Transportasi Regu Desa SAPRAS Komunikasi Regu Desa SAPRAS Perangkat Navigasi Dokumen Prosedur Tetap Dokumen Petunjuk Pelaksanaan a. JUKLAK Patroli & Pemadaman Dini dan Pemadaman Lanjutan

` : Informasi kondisi kebakaran : Laporan hasil pemadaman dini dan pemadaman lanjutan

47

No

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

Tahapan Kegiatan Pemadaman Dini dan Pemadaman Lanjutan Kebakaran Hutan

Estimasi Asumsi Proses & Alokasi Perangkat yang Waktu digunakan  Perangkat Terpantau lokasi yang sedang terbakar Komunikasi  Jarigan GSM  Perangkat Kejadian Kebakaran langsung di laporkan 10 Menit telekomunikasi kepada Kepala Desa dan UPTD KPH  Jaringan GSM Kepala Desa menginstruksikan kepada  Perangkat Kepala Regu dan Regu Desa untuk segera telekomunikasi menuju lokasi dan melakukan pemadaman 10 Menit  Jaringan GSM segera dan Kepala Desa melakukan  Peta Kerja Terpadu laporan kepada Pihak UPTD KPH terkait  Perangkat Pemadam terpantaunya kebakaran.  Perangkat telekomunikasi Kepala Regu dan Regu Desa menuju lokasi  Jaringan GSM 2 Jam dan melakukan kegiatan pemadaman  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Pemadamam Regu Kepala Regu melaporkan status kegiatan  Perangkat 10 Menit pemadaman Komunikasi  Perangkat Jika kebakaran tidak dapat dipadamkan oleh Regu Desa maka Kepala Desa 10 menit Komunikasi melaporkan kepada UPTD KPH  Jaringan GSM  Perangkat Navigasi  Perangkat UPTD KPH berkordinasi dengan pihak Pos Komunikasi Kecamatan dan menuju lokasi bersama  Peta Kerja Terpadu Tim BRIGDALKARHUTLAH, UPTD KPH 10 Menit  Perangkat juga melaporkan kejadian kebakaran kepaa Pemadaman Regu Pos Kordinasi Provinsi  Kendaraan Lapangan  Perangkat UPTD KPH melaporkan status kegiatan Komunikasi 10 Menit pemadaman dan kondisi terakhir Jika Api padam, Pos Kordinasi Provinsi mendokumentasikan laporan Jika Kebakaran masih belum dapat dikendalikan Pos Kordinasi Provinsi meminta bantuan pemadaman segera kepada POSKO SATGAS DALKAR Provinsi

1 Jam

2 Jam

POSKO SATGAS DALKAR Provinsi akan 30 Menit mengirim bantuan taktis pemadaman udara

 Perangkat Komputer  Perangkat Komunikasi  Jaringan GSM  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Komunikasi  Perangkat Komputer 48

12

Setelah kebakaran dipastikan padam, Pos Kordinasi Provinsi akan membuat laporan dan berkordinasi dengan POSKO DALKAR Provinsi dan semua proses kegiatan akan di dokumentasikan dan disimpan ke basis data provinsi

 Perangkat Komunikasi  Perangkat Komputer

49

Alur Kegiatan Pencegahan dan Pemadaman dini dan pemadaman kebakaran Lanjutan Berdasarkan informasi Regu Desa / Patroli Swadaya,

5

Api Pada m

6

Tidak

Ya

1 12

2 Bantuan Pemadaman BRIGDALKAR HUT

Kepala Desa

3

Kebakaran Terpantau

Regu Pemadam

Kepala Regu

4

7

UPTD KPH

Pos Kecamatan

Bantuan Water Bombing/ Pengerahan Bantuan tingkat

8 Api Padam Pos Kordinasi Provinsi

9

Status Kebakar ann 10

11

Tidak tertanggulangi Basis data posko provinsi

Posko SATGAS DALKAR Provinsi

13

50

3.8 Format Baku Pelaporan Hasil Kegiatan Lapangan. Kegiatan dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan selain membutuhkan sebuah alur proses yang jelas dan ringkas juga di perlukan format baku pelaporan untuk setiap kegiatan yang diistruksikan oleh pihak Pos Kordinasi Provinsi. Format baku pelaporan ini bertujuan setiap informasi yang dilaporkan dapat diterima dan dimengerti oleh pihak yang menerima dan dapat di gunakan untuk dasar dari kegiatan lanjutan. Selain untuk menghimpun informasi dalam proses pencegahan, laporan yang terkumpul juga dapat dijadikan bahan dasar dan analisis lanjutan terkait kegiatan pencegahan di masa mendatang. 1. Format Laporan Hasil Patroli Nama Kegiatan Tanggal dan Waktu Lokasi Peta Kerja Nama Lokasi Peserta Kendaraan Temuan Lapangan

Informasi Tambahan

: Patroli Pencegahan Kebakaran : 21 September 2017 – 10:00 – 17:00 : J9,J10,J11 : S.Kepahyang : Regu MPA Desa Kepahyang & Tim UPTD KPH : Perahu : Kondisi sepanjang lokasi patroli tidak terpantau asap kebakaran, namun ditemui beberapa kanal yang baru di buat dan tinggi air permukaan air sungai surut : Perlu tambahan perangkat komunikasi untuk mempermudah pengiriman laporan dan kordinasi

2. Format Laporan Verifikasi Hotspot  Form berisi laporan tidak ditemukan kebakaran Nama Kegiatan : Verifikasi Hotspot Tanggal & Waktu : 17 Maret 2017 – 10:00 s/d 16:00 Lokasi Peta Kerja : C5 Kordinat : X 9790070 Y 394353 / Lat -1.898853 Long 104.050109 Nama Lokasi : Ulu Medak Peserta : Tim UPTD KPH & Regu MPA Desa Kepahyang Kendaraan : Perahu, Motor Status Terbakar : Tidak terbakar Lahan Terbakar : Semak belukar rawa Tipe Tanah : Gambut Pemilik Lahan :Temuan Lapangan : Tidak ditemui kejadian kebakaran, namun ditemui beberapa beberapa warga yang melakukan aktivitas mencari ikan Informasi tambahan : Perlu rekomendasikan agar tim dilengkapi perangkat Pemadam portable yang dapat digunakan langsung ketika ditemukan kebakaran 51

 Form berisi laporan ditemukan kebakaran pada lokasi Nama Kegiatan : Verifikasi Hotspot Tanggal & Waktu : 17 Maret 2017 – 10:00 s/d 16:00 Lokasi Peta Kerja : D3 Kordinat : X 9796491Y 385732 / Lat -1.794516Long 103.918718 Nama Lokasi : Petaling Peserta : Tim UPTD KPH & Regu MPA Desa Kepahyang Kendaraan : Perahu, Motor Status Terbakar : Terbakar dan telah padam Lahan Terbakar : Semak belukar rawa Tipe Tanah : Gambut Pemilik Lahan :Temuan Lapangan : Pada lokasi ditemukan bekas kebakaran,perkiraan luasan terbakar ± 2 hektar. Informasi tambahan : lokasi terbakar berkemungkinan persiapan lahan pertanian. 3. Format Laporan pemadaman dini Nama Kegiatan Tanggal & Waktu Lokasi Peta Kerja Kordinat Nama Lokasi Peserta Kendaraan Status Terbakar Lahan Terbakar Tipe Tanah Pemilik Lahan Temuan Lapangan

: Patroli & Pemadaman Dini : 15 Juli 2017 – 10:00 s/d 16:00 : M6 : X 9793491 Y 383732 / Lat -1.784576 Long 103.985718 : Ulu Kepahyang : Tim UPTD KPH & Regu MPA Desa Kepahyang : Perahu, Motor : Terbakar dan telah padam : Semak belukar rawa : Gambut : : Kebakaran terjadi dan terpantau pada saat pelaksaan patroli oleh tim Regu MPA Desa Kepahyang Informasi Tambahan : Kondisi aliran Sungai Kepahyang sudah mulai surut dan tidak terjadi hujan dalam 1 minggu terakhir, perlu diintensifkan patroli dan penyuluhan kepada warga sekitar wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan

52

4. Format Pelaporan Pemadaman Kebakaran  Form Laporan kejadian sedang terjadi kebakaran Nama Kegiatan : Pemadaman kebakaran Tanggal & Waktu : 20 Oktober 2017 – 10:00 s/d 21:00 Lokasi Peta Kerja : B1 Kordinat : X 9735691 Y 386772 / Lat -1.677516 Long 103.67718 Nama Lokasi : Muara Medak Peserta : Tim UPTD KPH & Regu MPA Desa Kepahyang Kendaraan : Perahu, Motor Status Terbakar : Terbakar dalam proses pemadaman Lahan Terbakar : Belukar Tipe Tanah : Gambut Pemilik Lahan :Temuan Lapangan : Terjadi kebakaran dan dalam proses pemadaman oleh pihak UPTD KPH, Regu MPA Kepahyang dan pihak perusahaan PT.X Informasi tambahan : Lokasi berbatasan dengan PT.X

 Form laporan kejadian kebakaran dan diperlukan bantuan waterbombing Nama Kegiatan : Pemadaman kebakaran Tanggal & Waktu : 20 Oktober 2017 – 10:00 s/d 21:00 Lokasi Peta Kerja : B1 Kordinat : X 9735691 Y 386772 / Lat -1.677516 Long 103.67718 Nama Lokasi : Muara Medak Tipe Lahan : Gambut Temuan Lapangan : Kejadian kebakaran pada lokasi yang sulit ditempuh dan sumber air untuk pemadaman jauh dari lokasi kebakaran dan dikawatirkan segera menyebar luas Informasi tambahan : Perlu bantuan pemadaman udara segera

53

 Form Laporan kejadian kebakaran telah padam Nama Kegiatan : Pemadaman kebakaran Tanggal & Waktu : 20 Oktober 2017 – 10:00 s/d 21:00 Lokasi Peta Kerja : B1 Kordinat : X 9735691 Y 386772 / Lat -1.677516 Long 103.67718 Nama Lokasi : Muara Medak Peserta : Tim UPTD KPH & Regu MPA Desa Kepahyang Kendaraan : Perahu, Motor Status Terbakar : Kebakaran telah Padam Lahan Terbakar : Belukar Tipe Tanah : Gambut Pemilik Lahan :Temuan Lapangan : Kegiatan pemadaman oleh pihak UPTD KPH, Regu MPA dan pihak PT.X Informasi tambahan : Kisaran luasan terbakar ± 5 hektar dan lokasi masih dalam Proses investigasi oleh pihak yang berwajib. Format laporan ini dapat di cetak di kertas yang kemudia diisi dengan laporan sesuai dengan kegiatan, hasil pelaporan berupa kertas cetak yang telah diisi informasi kegiatan selanjutnya di dokumentasikan menggunakan smartphone dan dikirim kepada pihak UPTD KPH dan pihak Pos Kordinasi Provinsi melalui media internet dan jaringan GSM. Pelaporan ini sangat berguna untuk kemudian dapat diolah menjadi laporan hasil kegiatan serta dapat digunakan juga menjadi bahan untuk menganalisis pola kebakaran yang terjadi dan untuk kajian lainnya yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran. Tahapan pelaporan merupakan tahapan yang penting untuk memonitor proses pencegahan yang sudah diinstruksikan dari pihah Pos Kordinasi Provinsi. Proses pelaporan ini juga dapat menjadi ukuran apakah proses dan tahapan komunikasi yang diterapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan ataupun memiliki kendala sehingga harus di evaluasi untuk memastikan proses komunikasi dapat berjalan dengan baik pada masa mendatang.

54

3.9. Ketersediaan Sistem Jaringan Komunikasi Pada proses pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan salah satu fungsi utama yang harus dipenuhi adalah ketersediaan media komunikasi yang memadai sehingga setiap bentuk penyampaian informasi dapat dilakukan tepat waktu dan diterima dengan baik sehingga akan menentukan bagaimana hasil akhir dari sebuah rangkaian proses sistem. Dalam hal pencegahan kebabakaran hutan dan lahan sangat dibutuhkan sebuah media dan jaringan komunikasi yang baik untuk dapat mendukung semua bentuk kegiatan pencegahan. Pada Kegiatan pencegahan akan melibatkan beberapa pemeran utama yang akan terlibat aktif dalam setiap tahapan proes pencegahan kebakaran, pihak – pihak yang terlibat juga akan berinteraksi menggunakan media komunikasi dan berada pada posisi dan jarak yang berbeda. Media & jaringan komunikasi yang ada harus dapat menghubungkan pihak Pos Kordinasi yang berada di provinsi ke pihak UPTD KPH yang mempunyai otoritas pencegahan kebakan hutan di level kabupaten, media & jaringan komunikasi yang tersedia juga harus dapat berkomunikasi dengan elemen paling bawah yaitu warga desa maupun Regu Desa yang akan menjadi ujung tombak penyedia informasi mengenai kondisi aktual di lapangan. Gambaran ketersediaan media dan jaringan komunikasi, 1: mengindikasikan ketersediaan jaringan komunikasi 0: mengindikasi tidak tersedianya jaringan komunikasi Bentuk Komunikasi Email Sms Telepon Radio Telepon satelit

Pos Kordinasi Provinisi 1 1 1 0 1

Pos UPTD KPH 0 1 1 1 1

Regu Desa 0 0 1 1 1

Kendala lokasi yang jauh dan tidak dapat diakses melalui jalur kendaraan darat merupakan salah satu persoalan utama dalam kegiatan pencegahan kebakaran. Bagaimana informasi dari lokasi kejadian dapat langsung ditindaklanjuti dengan cepat akan terkendala ketika saran komunikasi tidak mendukung, informasi penting dari Pos Kordinasi Provinsi yang harus diterima oleh kelompok masyarakat akan terkendala dalam proses penyampaiannya ketika di lokasi tidak tersedia jaringan komunikasi yang memadai. Ketersediaan jaringan komunikasi di lokasi atau di desa terkadang dapat di temui hanya di posisi / lokasi tertentu dan terkadang dengan kualitas tidak baik dan penuh keterbatasan. Kondisi ini harus menjadi perhatian utama untuk dapat menerapkan Sistem komunikasi terpadu yang nanti diharapkan dapat mensinergi kan banyak pihak dala kegiatan pencegahan.

55

3.10. Kebutuhan saran dan prasarana penerapan Sistem komunikasi terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Untuk dapat berjalan dengan baik dan maksimal sistem yang akan diterapkan membutuhkan sumber daya yang memadai dan sesuai dengan peruntukan dan kebutuhan dari penerapan sistem yang berjalan. Demikian juga dalam sistem yang akan di terapkan pada kegiatan pencegahan KARHUTLAH ini, terdapat beberapa kebutuhan agar bagian dari setiap proses dari sistem dapat dilaksanakan dan tidak mengganggu proses dari bagian lain dari sistem tersebut. Beberapa faktor sarana penunjang kegiatan yang diperlukan dapat dipisahkan berdasarkan kebutuhan diantaranya adalah : 











Jaringan Internet - Sarana yang utama dalam penerapan sistem - Digunakan untuk pengumpulan informasi dan monitoring hotspot Perangkat Komputer - Diperlukan dalam pengolahan data yang akan di distribusikan - Dapat digunakan juga sebagai perangkat komunikasi Perangkat Pemadaman Regu - Perangkat pemadam yang dapat dibawa ketika patroli - Perangkat pemadam untuk regu patroli dan dapat digunakan dalam kegiatan pemadaman dini. - Perangkat yang portable dan dapat di gunakan pada lokasi yang jauh dari aksesibilitas. Perangkat Komunikasi Lapangan - Handy Talkie untuk wilayah yang sama sekali tidak tersedia jaringan GSM - Smartphone untuk wilayah yang masih tersedia jaringan komunikasi - Handphone satelit yang dapat digunakan setiap saat dan di lokasi manapun Sarana Transportasi Lapangan - Kendaraan darat berupa mobil 4x4 untuk mengakses lokasi yang dapat ditempuh dengan kendaraan roda 4 - Kedaraan bermotor untuk transportasi ke lokasi yang tidak tersedia akses kendaraan roda 4, kendaraan bermotor juga dapat digunakan sebagai pilihan apabila dibutuhkan mobiliasi regu segera ke lokasi yang cukup sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4 - Kendaraan perahu bermotor diperlukan untuk wilayah perairan. Perahu bermotor juga digunakan untuk mobilisasi regu dan perangkat pemadaman - Beberapa lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan perahun bermotor pada saat patroli Anggaran/ pendanaan operasional kegiatan Kelompok Masyarakat Peduli api

56

Kebutuhan sarana untuk menunjang proses sistem komunikasi terpadu Kebutuhan Perangkat & Penggunaan

Pos Kordinasi Provinsi

Pos UPTD KPHP

KADES

Kepala Regu MPA

Perangkat Komputer Jaringan Internet Perangkat Pemadam Portable Perangkat Komunikasi lapangan Kendaraan Darat Kendaraan Air

1 1 0 1 1 0

1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 1 0

0 1 1 1 1 1

1: Kebutuhan Prioritas 0: Kebutuhan Non Prioritas

Pos Kordinasi Provinsi Provinsi Kebutuhan Sarana - Perangkat Komunikasi - Jaringan Komunikasi - Perangkat Komputer

Pos UPTD KPH

Proses Komunikasi Distribusi informasi Penyampaian laporan Instruksi kegiatan

Proses Komunikasi

Kecamatan Kebutuhan Sarana - Perangkat Komunikasi - Jaringan Komunikasi - Perangkat Komputer

Distribusi informasi Penyampaian laporan Instruksi kegiatan

Proses Komunikasi

Kepala Desa/Regu Desa

Kecamatan - Perangkat Komunikasi - Jaringan Komunikasi

Pos UPTD KPH

Distribusi informasi Penyampaian laporan Instruksi kegiatan

- Perangkat Komunikasi - Jaringan Komunikasi

Pada setiap level ketersediaan perangkat penunjang kegiatan komunikasi harus ada yang siap setiap saat digunakan, pihak yang akan berkomunikasi pun harus dapat terhubung dengan baik karena dengan kesiapan semua sarana yang dibutuhkan komunikasi akan dapat terlaksana dan semua kegiatan dapat dilaksanakan dan terkordinasi sesuai dengan kapasitas pihak yang terkait

57

3.10.1. Identifikasi kebutuhan sarana pendukung pelaksanaan Sistem Komunikasi Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan. Kebutuhan Perangkat Operasional Dasar Kegiatan Operasional Sekertariat Lapangan  SK Pembentukan Pos  Ruangan Kegiatan  Kendaraan Lapangan Kordinasi Provinsi &  Sarana Komunikasi  Peralatan Komunikasi Pos dan Susunan Personil Kordinasi  Perangkat Komputer  Anggaran Kegiatan Provinsi  Jarigan Internet  Peta Kerja Terpadu  SK Pembentukan  Ruangan Kegiatan  Peralatan Regu Pemadaman Posko & Personil - Set Pompa mesin  Sarana Komunikasi - Set Pompa Portabel  Anggaran Kegiatan  Jaringan Internet  Kendaraan Operasional Lapangan  Radio Rig (Mobil & Motor) Pos UPTD  Kendaraan Operasional KPH  Peralatan Komunikasi Sekertariat - Handphone  Papan Status Bahaya Kebakaran - Handy Talkie  Peta Kerja Terpadu  Perangkat Navigasi - GPS Handheld  SK Pembentukan  Sekertariat Kelompok Masyarakat  Sarana Komunikasi Kelompok Desa & - Handy Talkie  Sarana Komunikasi Personil - Handphone - Handphone  Anggaran Operasional  Peralatan Regu Pemadaman - Handy Talkie - Set Pompa mesin  Perangkat Navigasi Kelompok - Set Pompa Portabel  Papan Status Bahaya Kebakaran Masyarakat  Perangkat Navigasi  Peta Kerja Terpadu Desa - GPS Handheld  Kendaraan Operasional - Perahu Motor - Kendaraan roda 2  Seragam Lapangan Regu 58

IV.Kesimpulan & Saran Untuk dapat memaksimalkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diperlukan sebuah rangkaian sistem yang berjalan degan terkordinir dan terarah dengan baik. Tahapan pencegahan adalah tahapan awal dimana pada tahapan ini apabila dilaksanakan dengan tepat akan mempengaruhi proses selanjutnya yaitu peanggulangan. Kegiatan penanggulangan akan membutuhkan banyak upaya dan terkadang juga tidak dapat lagi mencegah kebakaran yang sudah terlanjur meluas dan tak terkendali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penguatan pada tahapan pencegahan dengan menerapkan sistem yang dapat berjalan sistematis sehingga kebakaran dapat di cegah sedini mungkin dan kebakaran seperti di tahun 2015 tidak lagi terulang. 4.1. Kesimpulan. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai banyak sumber daya yang terlibat kepada upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Untuk dapat berfungsi dengan maksimal dibutuhkan sebuah keterpaduan kegiatan dan sebuah sistem yang dapat memaksimalkan semua upaya dan strategi yang akan dijalankan dalam setiap bentuk kegiatan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan 4.2. Saran. Seperti diketahui bahwa kebakaran yang meluas terjadi akibat tidak segeranya penanganan yang cepat dan terpadu. Salah satu kendala dari lambatnya penanganan dikarenakan lokasi kebakaran yang berada jauh dari jaringan aksesibilitas umum. Penyebab utama lambatnya penanganan adalah tidak tersedianya sistem komunikasi dan struktur komunikasi yang jelas antar pihak pihak yang terkait kegiatan pencegahan kebakaran. Untuk itu agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan baik terdapat beberapa poin yang harus menjadi perhatian dan segera di tindaklanjuti yang diantaranya adalah: 







Tersedianya struktur komunikasi & pelaporan kejadian kebakaran yang jelas dari lokasi tempat kejadian kepada pihak yang berkompeten untuk melakukan tidakan pencegahan dan pemadaman. Pemilihan bentuk jaringan komunikasi yang sesuai dengan kondisi lapangan yang dapat digunakan untuk menghubungkan setiap elemen/pihak terutama pada lokasi yang dikategorikan rawan kebakaran Pelibatan kelompok – kelompok masyarakat secara aktif dan terorganisir dengan baik karena masyarakat adalah sumber informasi yang paling dekat dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Konsep pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli api harus berkelanjutan dan tidak hanya digunakan ketika saat musim kemarau dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Penyiapan sarana dan prasaranan pencegahan kebakaran yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan kondisi di lapangan.

59

Daftar Istilah BRIGDALKARHUTLAH DISHUT BKSDA DALKARHUTLAH KARHUTLAH INPRES MPA Balai PPI & KARHUTLAH PERMEN POSKO UPTD KPH SKPD SATGAS TUPOKSI

: Brigade Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan : Dinas Kehutanan : Balai Konservasi Sumber Daya Alam : Pencegahan Kebakaran Hutan & Lahan : Kebakaran Hutan & Lahan : Instruksi Presiden : Masyarakat Peduli Api : Pencegahan Perubahan Iklim : Peraturan Menteri : Pos Komando : Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan : Satuan Kerja Perangkat Daerah : Satuan Tugas : Tugas Pokok & Fungsi

60