Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, Wayan Cipta Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail:
[email protected].,
[email protected],
[email protected] Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh (1) sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, (2) sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas, (3) sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan, (4) kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (5) kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam, (6) sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (7) sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (8) kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kuantitatif kausal. Data dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen dan kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan dari (1) sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, (2) sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (3) sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan, (4) kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (5) kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, (6) sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (7) sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (8) kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan Abstract This research aimed to obtain an explanatory findings were tested on the effect of 1) tax penalties against taxpayers awareness, (2) tax penalties and taxpayer awareness of the quality of service, (3) tax penalty on the quality of service, (4) the taxpayer awareness of the quality of service, (5) the quality of service to the taxpayer compliance in, (6) tax penalties and awareness of taxpayers on tax compliance, (7) tax penalties on tax compliance , and (8) the taxpayer awareness on tax compliance in paying land and building tax (PBB) in the Department of Revenue Buleleng. This research design used is quantitative causal research design. Data was collected using documentation. The data obtained and analyzed by using path analysis. The results showed there was a positive and significant effect of (1) tax penalties against taxpayers awareness, (2) tax penalties and taxpayer awareness of the quality of service, (3) tax penalty on the quality of service, (4) the taxpayer awareness of the quality of service , (5) the quality of service to the taxpayer compliance, (6) tax penalties and awareness of taxpayers on tax compliance, (7) tax penalties on tax compliance, and (8) the awareness of taxpayers on tax compliance in paying land tax and Building (PBB) in the Department of Revenue Buleleng. Key words: Compliance taxpayer, awareness taxpayer, quality of service, and tax penalties
PENDAHULUAN Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pembangunan menjadi jalan utama untuk mencapai kesejahteraan. Ketersediaan dana tentunya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah daerah. Sumber pendapatan pemerintah daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain. Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan
dikarenakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak. Oleh karena itu agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi pelanggarnya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011: 59). Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Wuri Manik Asri 2009). Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan. Sosialisasi juga sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan proses pemenuhan kewajiban maupun hak wajib pajak dibidang perpajakan misalnya kebersihan ruangan dan pendingin ruangan (AC) yang dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, kelengkapan peralatan dan perlengkapan ruangan lainnya seperti pengeras suara dan papan petunjuk ruangan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kemudahan tata cara pembayaran, kecakapan petugas pajak dalam melayani hingga penampilan petugas pajak. Konsumen akan cenderung meningkatkan kepatuhan pajak apabila konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani kebutuhannya selama mengurus pajak. Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuanketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Kiryanto, 2000). Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar (Jatmiko, 2006). Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan, dapat dilihat dari tahun 2011 tingkat kepatuhan wajib pajak 127,81%, tahun 2012 109,19% dan tahun 2013 75,89%. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak terjadi berlarut-larut. Penelitian mengenai sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan serta
dampaknya pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan oleh Gusti Bagus Yutha Sannidia (2013) dan Agus Nugroho Jatmiko (2006) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?, (2) Apakah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan?, (3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan?, (4) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kualitas pelayanan?, (5) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (6) Apakah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (7) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, dan (8) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, (2) Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (3) Pengaruh
sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan, (4) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (5) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, (6) Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (7) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (8) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi dan wawasan kepada mahasiswa tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan serta dampaknya pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan serta dampaknya pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di masa mendatang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan.
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan
kata
lain
sanksi
perpajakan
merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Untuk
meningkatkan
kepatuhan
maka perlu dilakukan pengukuran sanksi perpajakan melalui sanksi administrasi yang berupa: (1) sanksi denda akibat tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), (2) sanksi denda akibat terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan (3) sanksi denda akibat mempunyai tunggakan pajak. Kesadaran
merupakan
keadaan dimana seseorang
suatu
melakukan
suatu tindakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan (Feira 2002: 125). Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).
Sanksi pajak dibuat dengan tujuan
Suyatmin (2004) mengemukakan bahwa
agar wajib pajak takut untuk melanggar
kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi
Undang-Undang perpajakan. Agar Undang-
dimana wajib pajak mengetahui, mengerti
Undang dan peraturan tersebut dipatuhi,
dan mentaati ketentuan perpajakan yang
maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya.
berlaku serta memiliki kesungguhan dalam
Mardiasmo
memenuhi
bahwa jaminan
(2011:
sanksi bahwa
59)
mengemukakan
perpajakan ketentuan
merupakan peraturan
kewajiban
perpajakannya
dengan cara membayar pajak secara tepat
waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib
ditetapkan.
pajak
dengan wajib pajak yang patuh, maka
diukur
menggunakan
beberapa
Jadi
dalam
indikator yaitu: (1) Undang-Undang dan
pengertian
ketentuan perpajakan, (2) mengetahui dan
merupakan
suatu
memahami fungsi pajak, (3) memahami
melakukan
ketentuan-ketentuan
kewajiban perpajakan harus dilaksanakan
aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
atau
(4) Menghitung, membayar dan melaporkan
(Kiryanto, 2000).
pajak.
kepatuhan
hubungannya
diharuskan
wajib
pajak
ketaatan
untuk
untuk
atau
dilaksanakan
Menurut Kiryanto (2000) pengukuran Menurut Asubonteng, McCleary &
kepatuhan wajib pajak ini dapat diukur
Swan (1996) menekankan bahwa kualitas
dengan:
pelayanan itu penting bagi penyedia jasa
menyampaikan SPPT ke kantor pajak, (3)
karena sebagai evaluasi kualitas pelayanan
penghitungan
yang
terutang, dan (4) pembayaran tunggakan
diberikan
dan
tingkat
kepuasan
pelanggan. Dikaitkan dengan pelayanan perpajakan
maka
didefinisikan
sebagai
kepatuhan
dan
formal,
pembayaran
(2)
pajak
pajak.
dapat
Pajak Bumi dan Bangunan adalah
dalam
pajak yang bersifat kebendaan dalam arti
bentuk jasa di bidang perpajakan oleh
besarnya pajak terutang oleh keadaan
Direktorat Jendral Pajak melalui satuan
objek bumi/ tanah dan bangunan (Undang-
kerja yang ada dibawahnya dalam rangka
Undang Nomor 12 tahun 1994). Pajak Bumi
memenuhi ketentuan perpajakan yang telah
dan Bangunan terdiri atas pajak terhadap
ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan
bumi
terbesar penerimaan negara. Menurut Caro
permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
&
kualitas
dibawahnya, meliputi tanah dan perairan,
pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu:
serta laut wilayah Republik Indonesia.
(1)
Garcia
(2007)
Kualitas
lingkungan
pelayanan
(1)
pelayanan
pengukuran
interaksi, fisik,
(3)
Bumi
adalah
Kualitas
Bangunan adalah konstruksi teknik yang
Hasil
kualitas
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan (Mardiasmo, 2011:
Menurut Gibson (1991) dalam Agus Nugroho Jatmiko (2006) kepatuhan adalah seseorang,
kelompok
atau
organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai
bangunan.
(2)
pelayanan.
motivasi
dan
dengan
aturan
yang
telah
311).
METODE Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif kausal. Populasi dalam
penelitian ini adalah wajib pajak PBB di Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Buleleng yang terdiri dari 5 Kecamatan seKecamatan Buleleng dan sampel dalam penelitian ini menggunakan 100 sampel. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner,
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Hasil analisis jalur dengan bantuan program aplikasi komputer Statistical Package for Social Sience (SPSS) 16.0 for Windows, maka diperoleh hasil penelitian seperti yang tampak pada Tabel 1 berikut ini.
kemudian dianalisis menggunakan analisis jalur.
Tabel 1 Hasil Uji Statistik Analisis Jalur Parameter Ryx1x2x3
2
R yx1x2x3
2
0,674
0,000
0,05
Sumbangan pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y adalah 67,4%
3
Pyx1
0,350
0,000
0,05
Sumbangan pengaruh X1 terhadap Y
4
P yx1
2
0,123
0,000
0,05
Sumbangan pengaruh X1 terhadap Y
5
Pyx2
0,262
0,009
0,05
Sumbangan pengaruh X2 terhadap Y
6
P yx2
2
0,069
0,009
0,05
Sumbangan pengaruh X2 terhadap Y
7
Pyx3
0,461
0,000
0,05
Sumbangan pengaruh X3 terhadap Y
8
P yx3
2
0,213
0,000
0,05
Sumbangan pengaruh X3 terhadap Y
9
Px1x2
0,704
0,000
0,05
Ada hubungan pengaruh X1 terhadap X2
10
P x1x2
0,495
0,000
0,05
Ada hubungan pengaruh X1 terhadap X2
11
Px1x3
0,681
0,000
0,05
Ada hubungan pengaruh X1 terhadap X3
12
P x1x3
0,463
0,000
0,05
Ada hubungan pengaruh X1 terhadap X3
13
Px2x3
0,859
0,000
0,05
Ada hubungan pengaruh X2 terhadap X3
14
P x2x3
0,738
0,000
0,05
Ada hubungan pengaruh X2 terhadap X3
2
2
2
Koefisien 0,821
Alpha (α) 0,05
No 1
p-value 0,000
Kesimpulan Ada hubungan pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y
Sumber: Pengolahan Data SPSS Berdasarkan hasil perhitungan uji statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebesar 67,40% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi
oleh variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan, sedangkan pengaruh dari variabel lain diluar variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan sebesar 32,60%. Variabel lain yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Aprilia Permatasari
(2012) adalah keadilan perpajakan, administrasi perpajakan, kebijakan perpajakan. Hasil uji statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besar pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 350% sedangkan besar pengaruh total baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar 28,80%. Hasil perhitungan uji statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Keeratan hubungan pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 26,20% dan besar sumbangan pengaruh total baik secara langsung maupun tidak langsung adalah 17,30%. Hasil pengujian statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keeratan hubungan pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
sebesar 46,10% dan besar sumbangan pengaruh total secara langsung sebesar 21,30%. Hasil pengujian statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak. Keeratan hubungan pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 49,50% dan besar sumbangan pengaruh langsung sebesar 50,50%. Hasil pengujian statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan. Keeratan hubungan pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan sebesar 68,10% dan besar sumbangan pengaruh langsung sebesar 46,30%. Hasil pengujian statistika dengan bantuan SPSS 16.0 pada Tabel 1, menunjukkan bahwa ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan. Keeratan hubungan pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan sebesar 85,90% dan besar sumbangan pengaruh langsung sebesar 73,80%.
PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian I Gusti Bagus Yutha Sannidia (2013) dengan hasil penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh temuan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Aprilia Permatasari dan P. D’yan Yaniartha S. (2012), Agus Nugroho Jatmiko (2006), Suyatmin (2004), Utami (2012), dengan hasil penelitian sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.
Hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006), Utami (2012), dan Suyatmin (2004) menemukan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas pelayanan. sanksi
Hasil penelitian mengenai pengaruh perpajakan terhadap kualitas
pelayanan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Agus Nugroho Jatmiko (2006) menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan. Hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan karyawan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian dari Utami (2012), dan Suyatmin (2004) dengan hasil penelitiannya bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian menegenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Utami (2012), dan Suyatmin (2004) dengan hasil penelitiannya bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Esti (2012), Aprilia Permatasari dan P. D’yan Yaniartha S. (2012), Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011), dengan hasil penelitiannya bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi
Hasil penelitian mengenai pengaruh perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan dari Esti (2012), dengan hasil penelitian terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena apabila persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan meningkat maka akan terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Aprilia Permatasari dan P. D’yan Yaniartha S. (2012), Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011), dengan hasil penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keterbatasan pada penelitian ini adalah Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 67,40% sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain sebesar 29,60% yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan metode survey menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.
PENUTUP Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan serta dampaknya pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng adalah (1) ada pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, (2) ada pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (3) ada pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kualitas pelayanan, (4) ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, (5) ada pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, (6) ada pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (7) ada pengaruh positif dan signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan (8) ada pengaruh positif dan signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu (1)
Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng sebaiknya sanksi perpajakan diharapkan disosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi perpajakan seperti pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak dan peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai tentang pajak, khususnya pajak PBB, untuk
(2)
meningkatkan kesadaran Wajib Pajak maka sosialisasi penyuluhan mengenai sikap sadar membayar pajak di masyarakat perlu ditingkatkan. Sosialisasi tersebut bisa melalui iklan di televisi, radio maupun surat kabar serta media lainnya agar masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan dari kantor pajak diharapkan ditingkatkan. Pegawai pajak diharapkan bertindak profesional dan memiliki mental yang siap melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pelatihan pelayanan wajib pajak agar dapat meningkatkan pelayanan pegawai bagi wajib pajak dalam melakukan tugasnya. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak hanya pada variabel sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan, tetapi bisa juga digunakan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu variabel pengetahuan wajib pajak tentang pajak, kewajiban moral dan sikap wajib pajak, sehingga penelitian ini bisa lebih dikembangkan.
DAFTAR RUJUKAN Ageng, Banyu. 2011. “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Aprilia,Permatasari. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan
Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar.
Kiryanto. 2000. “Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya,” EKOBIS, Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52. Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. ---------------.2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Nugroho, Agus. 2006. Strategi Jitu : Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Suyatmin. 2004. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (studi empiris di wilayah KP. PBB Surakarta)”. Tesis magister akuntansi program pascasarjana Universitas Diponegoro. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Wuri Manik Asri, Ni Ketut. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Skripsi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
