Jurusan Ilmu Hukum ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BOROKO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Wahyu Susilo Gumohung Johan Jasin Zamroni Abdussamad

Jurusan Ilmu Hukum ABSTRAK Wahyu Susilo Gumohung. Nim 271 410 089. 2014. “ Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Badan Permusywaratan Desa di Desa Boroko kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. Skripsi. (dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Johan Jasin, SH,MH dan Bapak Zamroni Abdussamad, SH,MH). Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawrastan Desa di Desa Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Sosiologi Empiris. Dalam pelaksanaan penelitian, penelitian berperan sebagai instrumen utama berperan aktif, di mana peneliti terlibat langsung dalam pelaksanaan observasi dan wawancara, sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat, sesuai dengan kebutuhan penulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan: 1) wujud fungsi Badan Permusywaratan Desa belum terlaksanakan sepenuhnya seperti yang tercantum dalam pasal 55 Undang-undang R.I Nomor 6 tahung 2014 Tentang Desa, Dan harapan masyarakat desa Boroko, hal ini dapat dilihat dari fungsi Badan Permusywaratan Desa (BPD) baik dari pengawasan, ataupun menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, itu semua tidak berjalan dengan semestinya, 2) Adapun yang menjadi faktor penghambat sampai pelaksanaan fungsi Badan Permusywaratan Desa di Desa Boroko tidak berjalan dengan semestinya atau tidak berjalan seperti harapan masywarakat, karena ada beberapa faktor pengahambat yaitu: faktor Sumber Daya Manusia, kurangnya Komunikasi BPD dengan Pemerintah Desa. Kata Kunci: Efektivitas Pelaksanaan Fungsi BPD

Wahyu Susilo Gumohung, NIM 271410089,Prof. Dr. Johan Jasin, SH. MH, Zamroni Abdussamad, SH. MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.

Dalam pembangunan infratruktur di dalam desa Badan Permusyawaratan Desa berperan penting, sebab Badan Permusyawaratan Desa kedudukanya setara dengan kepala Desa, seyogianya Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi aktif untuk membangun Desa bersama kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa harus menjadi instansi yang bisa di andalkan oleh masyarakat Desa dalam pelaksanakan fungsinya sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 55 Undangundang No. 6 Tahun 2014. Salah satu faktor untuk mengefektifkan suatu pemerintahan Desa, yaitu pelaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa harus efektif, yang dapat membawa kesejahteraan dan perubahan bagi warga masyarakat desa, selain dari kesadaran Badan Permusyawaratan Desa, juga harus ada kesadaran dari seluruh pemerintah Desa untuk saling bekerja sama, menciptakan kondisi yang komprehensif terhadap pemerintahan. Di samping itu: ”Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Badan Permusyawaratan Desa bukanlah merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga yang berfungsi penyalur aspirasi masyarakat Desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti Lembaga Musyawarah Desa yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Wahyu Susilo Gumohung, NIM 271410089,Prof. Dr. Johan Jasin, SH. MH, Zamroni Abdussamad, SH. MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.

Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Undang-undang yang baru (UU No. 6 Tahun 2014) pasal 55 dinyatakan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yakni : (1) membahas dan

menyepakati

rancangan

peraturan

Desa

besama

kepala

Desa;(2)menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3)melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

A. Metode Pendakatan Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti yakni mengenai Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Burhan Ashshofa dalam metode penelitian terdapat dua pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang dalam kehidupan, atau pola-pola yang di analisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Namun, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum terbagi atas pendekatan Undang-undang (statue approach), , pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (histtorical approach), pendekatan komparatif (compatarive approach) dan (pendekatan Wahyu Susilo Gumohung, NIM 271410089,Prof. Dr. Johan Jasin, SH. MH, Zamroni Abdussamad, SH. MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.

konseptual). Berdasarkan pandangan tersebut maka calon peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach).

B. Hasil Dan Pembahasan C. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Keadaan Geografis Desa boroko adalah suatu Desa yang terletak di Wilayah Pesisir Pantai Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dengan luas Wilayah 32 Km2, dengan kondisi Daerah hamparan tanah datar dengan batas wilayah Sbb: 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Selawesi. 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuala & Desa Kuala Utara. 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bigo 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Boroko & Desa Boroko Utara. 2. Keadaan Demografis Bedasarkan data penelitian dari kantor Desa, Desa

Boroko membagi

wilayah menjadi empat dusun yakni: Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Dimana setiap dusun dikepalai oleh satu orang kepala dusun, dan di dusun I berjumlah 201 kepala keluarga, di dusun II berjumlah 121 kepala keluarga, sedangkan dusun III berjumlah 137 kepala keluarga, dan dusun IV berjumlah 84 kepala keluarga. Dengan jumlah penduduk laki-laki di dusun I 361 jiwa, dan perempuan sebanyak 341 jiwa. Sementara dusun II, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 204 jiwa, dan perempuan sebanyak 208 Wahyu Susilo Gumohung, NIM 271410089,Prof. Dr. Johan Jasin, SH. MH, Zamroni Abdussamad, SH. MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.

jiwa. Sementara dusun III, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 244 jiwa, dan perempuan sebanyak 239 jiwa. Sementara di dusun IV jumlah penduduk laki-laki 176 jiwa, dan perempuan sebanyak 143 jiwa. Seperti yang ada di tabel di bawah ini. 3. Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Undang-Undang Yang Menjadi Dasar Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu: 1.

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 55 di jelaskan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu: a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

2.

Kemudian Peratruran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Badan Permusywaratan Desa, Bab VII fungsi, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, pasal 18 Ayat (1) mempunyai Fungsi: Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di dalam desa; Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersamasama pemerintah desa; Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan


belanja desa dan keputusan sangadi; Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. 4. Kinerja Badan Permusywaratan Desa di Desa Boroko Di dalam pemerintahan desa, BPD kedudukannya sejajar dengan pemerintah desa dan menjadi mitra kerja desa. Pengertian sejajar disini adlah bahwa kedudukan BPD tidak lebih renda dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian pemerintah desa. Dan BPD juga memiliki TUPOKSI yang berbeda dengan pemerintah desa. Adapun PERDES yang sudah di buat selama berdirinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa boroko, sampai saat ni adalah sebagai berikut: Tabel 5 Perdes Desa Boroko Tahun 2008 Sampe 2014 No

No Perdes

Tentang

1

Nomor 01 Tahun 2008

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggran 2009

2

Nomor 02 Tahun 2008

Pelaksanaan Hajatan

3

Nomor 03 Tahun 2008

Hewan Lepas

4

Nomor 04 Tahun 2008

Pelanggaran

Ketertiban

Umum

Dan

Pelanggaran Susila 5

Nomor 05 Tahun 2008

Tentang Pungutan Jasa Ketatausahaan

Sumber Data: Kantor Desa Boroko 2014 Wahyu Susilo Gumohung, NIM 271410089,Prof. Dr. Johan Jasin, SH. MH, Zamroni Abdussamad, SH. MH, Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial.

Dari tabel ini dapat di lihat bahwa perdes yang sudah dibuat oleh Badan Permusyawaratab Desa (BPD), belum sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014, karna setiap tahun BPD harus menrancang peraturan Desa,sedangkan khususnya Desa boroko sampai saat ini berjumbla lima peraturan Desa, tapi ada berapa peraturan desa yang tidak berjalan, seperti peraturan desa Nomor nomor 04 Tahun 2008 tentang Hewan lepas tidak jalan semstinya. 5. Fungsi BPD Sebagai Fungsi Penyalur Dan Penampuang Aspirasi Masyarakat Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di desa berperan sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat serta untuk menampung segala keluhan-keluhannya dan kemudian merealisasikan aspirasi tersebut sebagai tindakan nyata untuk disampaikan kepada pemerintah desa. Menurut Makmur, 2011,103 dalam buku efektivitas kebijakan pembangunan pengawasan. Hal ini menjadi suatu realitas bahwa kesejahteraan rakyat merupakan suatu tanggung jawab bersama melalui suatu kebijakan yang tepat dan penuh kepastian. Berbicara mengenai menampung aspirasi masyarakat tentunya banyak cara yang dapat dilakukan oleh BPD mengenai keluhan-keluhan yang disampaikan mayarakat dan ditindaklanjuti secara tertulis dan tidak tertulis. Misal saja BPD membuat suatu kotak kritik dan saran untuk pemerintah desa,BPD atau aparat diatasnya ataupun dengan cara menyampaikan aspirasi langsung kepada BPD melalui suatu musyawarah antara pemerintah desa atau ketika ada rapat BPD.


Namun dilapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini di buktikan melalui wawancara dengan N.C Mokodompis (Ketua BPD), beliau mengungkapkan bahwa BPD selama ini belum pernah menerima aspirasi masyarakat desa, karena masyarakat selama ini menyampaikan aspirasinya melalui sangadi (kepala desa) tidak melalui BPD. Kalaupun hal itu ada, kalau kami BPD bertanya ke kepala desa atau kepala desa menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kepada kami.(wawancara tanggal 22 juli 2014 pukul 03:00) Adapun hasil wawancara dengan F.G (Tokoh Pemuda) bahwa kinerja BPD desa Boroko dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bisa di katakan kurang efektif karena ada beberapa permasalahan seperti kurang diikutsertakan pemuda desa.(wawancara tanggal 14 juli 2014 pukul 05:00) Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran BPD sebagai wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat baik dalam bentuk persoalan, pengaduan ataupun penyampaian aspirasinya langsung melapor kepada kepala desa sehingga BPD tidak mengerti masalah dialami masyarakat. Hal ini terjadi karena akibat dari peran BPD yang tidak sesuai antara harapan masyarakat dan peraturan perundang-undangan desa. 6. Fungsi BPD Sebagai Fungsi Pengawasan Keberhasilan suatu bentuk pengawasan sangat di tentukan atas kesadaran dan tingkat pengetahuan baik yang diawasi maupun yang mengawasi suatu kegiatan di bidang pola pikir dan pola tindakan pengawasan. Tujuan yang ingin di capai dalam pengawasan adalah tujuan bersama dengan ditetapkan sesuatu


ketentuan, dan bukan tujuan individual dengan manfaatkan tujuan organisasi segabai tujuan berdama. Oleh sebab itu Badan Permusyawaratan Desa seharusnya mampu melakukan tindakan dengan memperhatikan standar kinerja yang baik dan melukan pengawasan dengan penuh kecermatan atas sebuah peraturan. BPD mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa, selain itu BPD juga berfungsi mengawasi jalannya pemerintah desa. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada pemerintah desa. Namun dalam suatu argumentasi bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Ada juga berkaitan pengawasan Inu Kencana (2008) : 65) mengatakan pengawasan adalah membantu dan mengamati tingkat efektivitas bukan bukan untuk mencari kesalahan sesorang pejabat, tetapi mendeteksi dan mengecek apakah kegiatan yang sedang atau sudah dilakukan, telah mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan semula, atau sekurang-kurangnya tidak menyimpang dari apa yang digariskan. Namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang sudah di jelalaskan oleh anggota BPD di bawah ini:


Berdasarkan hasil wawancara dengan N.C Mokodompis (Ketua BPD) mengenai kinerja BPD, apakah pihak Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan pengawasan secara efektif mengenai kinerja kepala desa? Beliau menjawab efektif (wawancara, tanggal 14 Juli 2014 pukul 03:00). Pendapat tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan pernyataan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa AL Harundja, beliau mengungkapkan bahwa dalam hal pengawasan

kinerja kepala desa

efektif

dalam

hal

membuat

laporan

pertanggungjawaban (wawancara, tanggal 14 Juli 2014). Namun hasil wawancara dengan Sumarto Patadjenu (anggota BPD), beliau mengatakan fungsi BPD dalam hal pengawasan kurang efektif karena BPD kurang berkomunikasi dengan anggota-anggota BPD (wawancara, 2 Juli 2014 pukul 03:00). Berdasarkan hasil wawancara mengenai fungsi pengawasan di atas, diketahui bahwa ketua BPD kurang berkomunikasi dengan anggota-anggotanya dalam hal pengawasan kinerja kepala desa. Hal ini menjadi sangat disayangkan BPD kurang mengawasi hasil kerja kepala desa ini di buktikan dengan komunikasi yang tidak baik antara anggota BPD dengan k.etuanya dan BPD ingin nama baik pemerintah desa itu baik dan tidak ingin masyarakat mengetahui hal tersebut. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang R.I nomor 6 tahun 2004 tentang desa dalam pasal 55 dijelaskan fungsi BPD antara lain fungsi BPD antara lain membahas dan menyepakati perancangan peraturan desa bersama kepala desa,


menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berbicara

mengenai

organisasi

yang

berjalan

efektif,

Etizoni

menggambarkan bahwa efektifitas organisasi adalah kemampuan organsasi yang mencapai tujuan. liliweri mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang menentukan organisasi berjalan efektif, yaitu 1) struktur kekuasaan, 2) pola hubungan kekuasaan, 3) cara pengawasan, 4) semangat pengurusan/anggota/karyawan, 5) produktivitas. Makmur menjelaskan sebuah organisasi dikatakan efektif bila memenuhi unsur-unsur antara lain ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketetapan berpikir, ketetapann dalam melakukan perintah, ketetapan dalam menentukan tujuan dan ketetapan ketetapan sasaran.


KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebgai berikut: 1.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menemukan wujud fungsi Badan Permusywaratan Desa belum terlaksanakan sepenuhnya seperti yang tercantum dalam pasal 55 Undang-undang R.I Nomor 6 tahung 2014 Tentang Desa, Dan harapan masyarakat desa Boroko, hal ini dapat dilihat dari fungsi Badan Permusywaratan Desa (BPD) baik dari pengawasan, ataupun menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, itu semua tidak berjalan dengan semestinya..

2.

Adapun yang menjadi faktor penghambat sampai pelaksanaan fungsi Badan Permusywaratan Desa di Desa Boroko tidak berjalan dengan semestinya atau tidak berjalan seperti harapan masywarakat, karena ada beberapa faktor pengahambat yaitu: faktor Sumber Daya Manusia, kurangnya Komunikasi BPD dengan Pemerintah Desa. Yang mendominasi faktor pelaksanaan Fungsi dari Badab Permusywaratan Desa di Desa Boroko adalah SDM.


5.2 Saran Berdasarkan pada kesimpulan, maka terdapat beberapa sara dari penulis sebagai berikut: 1.

Agar pelaksanaan fungsi Badan Permusywaratan Desa di Desa Boroko terlaksanakan secara sebagaimana yang tercamtum dalam pasal 55 Undangundang No 6 tahun 2014 tentang Desa, sekiranya Pemerintah Desa perlu berkomunikasi

dengan

Anggota

Badan

Permusywaratan

Desa

agar

pelaksanaan Fungsi Badan Permusywaratan Desa berjalan secara efektiv dalam poksi-poksinya. 2.

Diharapkan seluruh anggota Badan Pemusywaratan Desa perlu hendaknya bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia memadai dengan cara menempuh pendidikan yang lebih tinggi serta diperlukan keinginan besar untuk menambah wawasan mengenai pemerintah desa yang lebih baik.


DAFTAR PUSTAKA

Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, jakarta Marzuki Peter Mahmud,2005, penelitian hukum, jakarta: Kencana Predana Media Group . Makmur. 2011. Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Refika aditama Ritmon, Amala. 2012 Kinerja Badan Permusyawartan Desa (BPD) di desa tuntulow Kec. Pinogaluman. kab. Bolaang Mongondow Utara. Skripsi. Goronbtalo: Program Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Zulkarnai, Buhang. 2014, Efektivitas Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI No. 6/2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Skripsi. Gorontalo: Program Sarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Undang-undang:

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa


Jurusan Ilmu Hukum ABSTRAK

Recommend Documents