PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN SEKTOR SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI DESA IPILO KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA Hajira Rahim Van Gobel, Abdul Rahmat, Halim K. Malik1 Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan UNG
ABSTRAK
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Sektor Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas ILmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, Pembimbing I Dr. Abdul Rahmat, Mpd dan Pembimbing II Halim K. Malik, S.Pd, M.Pd. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Sektor Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi posistif pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sektor Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sektor Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) di kecamatan Gentuma Raya kabupaten Gorontalo Utara. Terdapat dua indikator yang menjadi substansi dalam mengukur hal tersebut, yakni pelaksanaan program dan evaluasi program tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Ipilo kecamatan Gentuma Raya, khusus pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) pada pelaksanaannya dinilai berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari antisiasme masyarakat penerima bantuan dalam menerima program tersebut. Kata Kunci: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), Kesejahteraan, Masyarakat
1
Hajira Rahim Van Gobel, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Gorontalo,
Dr. Abdul Rahmat, M.Pd., dan Halim K. Malik, S.Pd., M.Pd Selaku Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Gorontalo.
Pendahuluan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan
keputusan
dan
pengelolaan
pembangunan
serta
mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan khususnya di perdesaan. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Tujuan PNPM Mandiri yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat secara mandiri. Sejalan dengan tujuan tersebut maka dunia usaha pun akan termotivasi untuk semakin berkembang dengan munculnya usaha-usaha pedesaan sehingga mereka mendapatkan peluang kerja yang, meningkatkan usaha dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jika kesejahteraan keluarga tercapai maka kesejahteraan daerah pun akan meningkat, baik yang bergerak di bidang jasa maupun industri, terutama industry rumah tangga dan industri kecil. Di desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dana PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2010-2012 sebesar Rp 750.000.000 diperuntukkan untuk beberapa program yang sudah dijalankan berdasarkan ruang lingkup PNPM-PM, antara lain: pendirian sarana-prasarana berupa MCK 8 buah dengan total bantuan sebesar Rp. 128.000.000 untuk 3 dusun yaitu dusun Pongoala mendapat 4 MCK, dusun Bihe Jaya mendapat 2 MCK dan dusun Durian 2 MCK. memberikan bantuan berupa beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang disebut beasiswa multi years sebesar Rp.172.000.000 untuk 2 sekolah diperuntukkan 159 siswa, yaitu SDN I Ipilo dan SDN 2 Ipilo Kecamatan Gentuma Raya. Program yang terakhir yaitu pemberian kredit melalui program SPKP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) untuk 3 kelompok peminjam. 1 kelompok terdiri dari 15 orang anggota yang berdomisili di 3 dusun yaitu, dusun Pongoala, Bihe Jaya dan dusun Durian sebesar Rp. 150.000.000.
Selain itu, program Penyediaan Air Bersih (PAB) bagi masyarakat tidak berjalan tuntas karena dana yang diberikan oleh pemerintah melalui PNPM-PM hanya berkisar sebesar Rp. 300.000.000, sedangkan penyediaan air bersih tersebut membutuhkan dana jauh lebih besar. Oleh karena itu dalam pengerjaan selanjutnya penyediaan air bersih diambil alih oleh PDAM. Dari empat program diatas, peneliti lebih fokus pada masalah Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) karena program ini lebih memberdayakan masyarakat, khususnya bagi kaum wanita dalm meningkatkan ekonomi keluarga. Dana SPKP ini telah dirasakan manfaatnya dan telah member nilai tambah bagi masyarakat. Dan ini telah banyak membantu masyarakat di desa maupun kelurahan, baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan pemberdayaan bagi kaum perempuan dan masyarakat desa. SPKP sebagai usaha simpan pinjam merupakan suatu program yang diharapkan mampu memecahkan persoalan di tingkat masyarakat, yang pengelolaannya diserahkan kepada perempuan sebagai bagian yang juga bertanggungjawab pada perekonomian keluarga di pedesaaan. 1.1 Konsep Pemberdayaan Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa inggris. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari empowerment menurut Webster dalam Oxford English Dictionary (2002:137) mengandung dua pengertian: a. To
give
ability
or
enable
to,
yang
diterjemahkan
sebagai
memberi
kecakapan/kemampuan atau memungkinkan. b. Togive power of authority to, yang berarti member kekuasaan. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono (1998:46) mengemukakan bahwa yang dimaksuh dengan pemberdayaan adalah sebagi berikut: “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan member orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidakannya. Sementara dalam sumber yang sama, Back (2005:12) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya memberi keberanian dan
kesempatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab perorangan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” Menurut sarjana lain, pada intinya diartikan sebagai usaha membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan mementukan tindakan yanga akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari lingkungan. Sementara Shardlow (2008:32) mengatakan pada intinya pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kemiskinan seolah menjadi momok yang terus membelenggu masyarakat sejak lama. Ada banyak faktor penyebab dimana satu dengan yang lainnya saling terkait. Tingkat pendidikan yang rendah dan infrastruktur yang minim dikatakan memberi andil besar penyebab kemiskinan ini. Potensi besar yang dimiliki oleh desa seolah belum belum cukup mengangkat kehidupan masyarakat dari lembah keterbatasan. Dukungan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang terbatas menambah beban hidup masyarakat. Fenomena kemiskinan ini oleh sebagian elemen masyarakat bahkan menjadikannya sebagai alasan untuk mengkritik pemerintah yang dikatakan seolah lalai, gagal atau apalah namanya. Pengentasan kemiskinan hanya bisa dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta
mendidik mandiri, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Sebgaimana menurut Anwas (2013:3) pemberdayaan masyarakat hakikatnya mengubah perilaku masyarakat kea rah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan system pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Sektor Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Tingkat keberdayaan kaum perempuan harus dipertimbangkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan (Suman, 2007:66). Hal ini disebabkan
karena kaum perempuan dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat lebih banyak tinggal di rumah dan memiliki banyak waktu luang. Keterlibatan perempuan di dalam sektor pertanian hanya pada waktu tertentu, yaitu seperti masa tanam dan masa panen. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) merupakan salah satu kegiatan program dari PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa kegiatan perguliran dana untuk menjadikan masyarakat miskin pedesaan khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang usaha sehingga mendapatkan tambahan pendapatan. Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dapat mengakses dana untuk usaha produktif maupun untuk keperluan keluarga, seperti untuk biaya pendidikan. Kredit yang disalurkan kepada kelompok diharapkan menjadi penggerak aktivitas-aktivitas produktif yang mampu memberikan nilai tambah bagi anggota kelompok. Kredit berkelompok memiliki akses yang relatif lebih besar dibandingkan kredit individu karena berkaitan dengan besarnya posisi tawar kelompok (Ismawan, 2001:15). Konsep Perguliran Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Tingkat keberdayaan kaum perempuan harus dipertimbangkan dalam upaya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan (Suman, 2007:66). Hal ini disebabkan karena kaum perempuan dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat, lebih banyak tinggal di rumah dan memiliki banyak waktu luang. Keterlibatan perempuan di dalam sektor pertanian hanya pada waktu tertentu, yaitu seperti masa tanam dan masa panen. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) merupakan salah satu kegiatan program dari PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa kegiatan perguliran dana untuk menjadikan masyarakat miskin pedesaan khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang usaha sehingga mendapatkan tambahan pendapatan. Pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah alokasi dana untuk SPKP dikendalai oleh jumlah alokasi dana untuk pembangunan sarana/prasarana. Semakin besar proporsi dana untuk fasilitas sarana dan prasarana, maka semakin kecil ketersediaan dana untuk kegiatan SPKP. Sedangkan keputusan pembiayaan kegiatan SPKP ditentukan oleh kelayakan proposal yang diajukan oleh kelompok SPKP. Pengorganisasian kelompok SPKP dapat dilakukan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi lokal baik formal maupu informal yang sudah ada dalam lingkungan masyarakat, seperti kelompok dasa wisma atau kelompok pengajian.
Kelompok SPKP dapat mengakses dana untuk usaha produktif maupun untuk keperluan keluarga, seperti untuk biaya pendidikan. Kredit yang disalurkan kepada kelompok diharapkan menjadi penggerak aktivitas-aktivitas produktif yang mampu memberikan nilai tambah bagi anggota kelompok. Kredit berkelompok memiliki akses yang relatif lebih besar dibandingkan kredit individu karena berkaitan dengan besarnya posisi tawar kelompok (Ismawan, 2001:15). Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah
dalam
mengatur
perekonomian
sebagai
upaya
menjaga
stabilitas
perekonomian. Salah satu ciri ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi untuk menangani berbagai macam masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orangorangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaan/pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan.
2.6 PNPM Mandiri Pedesaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2008:34).
2.6 Hubungan PNPM dengan Pendidikan Luar Sekolah Pembangunan di era global seperti saat ini penuh dengan persaingan yang semakin ketat. Sejalan dengan perkembangan pembangunan tersebut pendidikan di Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah di bidang pendidikan. Masalah-masalah tersebut antara lain masih rendahnya tingkat pemerataan dalam memperoleh pendidikan, masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan serta masih lemahnya manajemen pendidikan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat tentu saja sangat erat kaitannya dengan masalah pendidikan tersebut di atas. Sebagai program yang sasaran utamanya adalah pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri Pedesaaan membutuhkan tenaga pengelola yang berkompeten dan memiliki kualitas pendidikan yang baik. Sebagaimana
yang
dikutip
dari
Handoko
melalui
http://
t3handoko.blogspot.com/2011/11/peran.pendidikan.luar.sekolah.com Dengan dukungan tenaga dan lembaga yang kuat maka kulitas sebuah program akan mampu menjawab berbagai peluang dan tantangan di bidang pembangunan. 2.7 Penelitian yang Relevan Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Oktavia, tahun 2011 kelompok perempuan Cempaka Putih, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Padang dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP)”. Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa program SPKP pada kelompok Cempaka Putih belum terkelola dengan baik. Dimana belum adanya sinergi yang baik (saling mendukung) antara pihak pemberi dana (PNPM/UPK), kelompok pengelola dana, dan pengguna dana. Penunggakan yang terjadi pada kelompok Cempaka Putih tidak terlepas dari kelemahan masing-masing pihak yang harusnya bersinergi, yakni kelemahan kelompok pemberi dana (dalam hal ini ditekankan pada UPK), kelemahan kelompok pengelola dana, dan kelemahan pengguna dana itu sendiri. Metode Penulisan
Penelitian ini mengambil lokasi di Penelitian ini dilaksanakan di Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan Kelompok Teratai Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 3 (tiga) bulan, yakni bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2015.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan/metode kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi
dokumentasi. Data yang telah diperolehakan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif Hasil dan Pembahasan Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya dimekarkan pada Tahun 2005 terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Pongoola, Dusun Bihe Jaya dan Dusun sentral. Adapun batas-batas Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya adalah sebagai berikut: a)
Sebelah Utara berbatasan dengan
: Desa Molonggota
b) Sebelah Timur berbatasan dengan
: Desa Langke
c)
: Desa Bobode
Sebelah Selatan berbatasan dengan
d) Sebelah Barat berbatasan dengan
: Desa Molantadu
Berikut gambaran singkat keadaan Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabuapten Gorontalo Utara: Tabel 4.1: Daftar Kepala Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara No.
Nama
Tahun
Keterangan
1.
Nupuri Patilima
2005 s/d 2006
PLH
2.
Husna Badjuri
2006 s/d 2011
Definif
3.
Irfan Olii
2011 s/d sekarang
Definitif
Sumber: Profil Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Tahun 2015 Berdasarkan tabel di atas, Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dipimpin langsung oleh pejabat secara dafinitf yang dipilih melalui pemungutan suara oleh amsyaraakt melalui pesta demokrasi PILKADES Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Tabel 4.2 Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara No.
Pendidikan Terakhir
Jumlah
Persentase
1.
Belum masuk TK/kelompok bermain
21
3.67%
2.
Sedang menempuh pendidikan di TK/KB
36
6.70
3.
Tidak pernah sekolah
31
5.77%
4.
Sedang di SD/sederajat
214
39.85%
5.
Tamat SD/sederajat
22
3.84%
6.
Tidak Tamat SD/sederajat
94
17.50%
7.
Sedang di SLTP/sederajat
57
10.61%
8.
Tamat SLTP/sederajat
21
3.6%
9.
Sedang di SLTA/sederajat
18
3.35%
10.
Tamat SLTA/sederajat
9
1.68%
11
Sedang di Perguruan Tinggi (PT)
14
2.61%
Sumber: Profil Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Tahun 2015 Dari tabel di atas, kondisi tingkat pendidikan yang ada di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya bervariasi, dimana klasifikasi tingkat pendidikan terakhir yang sedang di SD/sederajat sangat tinggi dibandingkan denag jenjang pendidikan lainnya, yakni mencapai 39,85% dengan jumlah 214 orang. Di peringkat kedua ada jumlah tidak tamat SD/sederajat, yakni mencapau 17,50% atau sekitar 94 orang. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingginya jumlah usia sekolah SD/sederajat dan tidak tamat SD/sederajat, ini mengartikan bahwa upaya pemerintah melaksanakan pemberdayaan masih sangat kontra dengan tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah. Tabel 4.3 Keadaan Tingkat Pekerjaan Masyarakat Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara No.
Status Pekerjaan
Jumlah
Persentase
1.
Petani
85
15.83%
2.
Buruh Tani
18
3.35%
3.
Pegawai Negeri Sipil
5
0.93%
4.
Karyawan Swasta
7
1.30%
5.
Pedagang Barang Kelontong
5
0.93%
6.
Nelayan
-
0%
7.
Pedagang Keliling
-
0%
8.
Penambang
1
0.19%
9.
Pembantu Rumah Tangga
5
0.93%
10.
Wiraswasta
40
7.49%
11.
Tidak mempunayi pekerjaan tetap
10
1.86%
12.
Belum bekerja
10
1.86%
13.
Pelajar
289
53.82%
14.
Ibu rumah tangga
90
18.76%
15.
PTT/PGTT
12
2.23%
Sumber: Profil Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Tahun 2015 Tabel di atas menunjukkan bahwa keadaan tingkat pekerjaan masyarakat Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara bersifat variatif, yang saat ini lebih banyak didominasi oleh kaum pelajar yang emncapai 53,82% dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Kemudian disusul oleh kaum ibu rumah tangga yang mencapai 18,76%. Hal tersebut merupakan motivasi pemerintah untuk memberdayakan masyaratnya, terutama kaum ibu
1.1.1
Perencanaan Program Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan
(SPKP) mengacu pada alur tahapan dalam Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan (PMPM-MP) yang diantaranya sebagai berikut: 1.
Musyawarah Antar Desa Dalam musyawarah ini dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan
simpan pinjam sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan simpan pinjam dan memanfaatkannya. 2.
Musyawarah Dusun Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ini, yaitu:
a.
Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk kondisi anggota
b.
Rumah Tangga Miskin (RTM) yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan difasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.
c.
Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara yang dilampiri:
1) Daftar kelompok yang yang diidentifikasi 2) Kelompok SPKP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan 3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin 1.1.2
Penggagasan Program Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di Tingkat Desa yang memuat tentang:
a.
Penentuan usulan Desa untuk kegiatan SPKP melaui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPKP.
b.
Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan Desa.
c.
Penulisan Usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di Tingkat Kecamatan.
Adapun Penetapan persayaratn pinjaman mencakup beberapa hal sebagai berikut: a.
Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing.
b.
Jangka waktu pinjaman sumber dana maksimal 12 bulan.
c.
Jadwal angsuran dana paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
d.
Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.
1.1.3
Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) merupakan salah satu kegiatan
program dari PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa kegiatan perguliran dana untuk menjadikan masyarakat miskin pedesaan khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan peluang usaha sehingga mendapatkan tambahan pendapatan. Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dapat mengakses dana untuk usaha produktif maupun untuk keperluan keluarga, seperti untuk biaya pendidikan. Kredit yang disalurkan kepada kelompok diharapkan menjadi penggerak aktivitas-aktivitas produktif yang mampu memberikan nilai tambah bagi anggota kelompok. Kredit berkelompok memiliki akses yang relatif lebih besar dibandingkan kredit individu karena berkaitan dengan besarnya
posisi tawar kelompo. Dalam kerangka pemberdayaan perempuan, pengembangan lembaga keuangan mikro dengan strategi program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) ini telah membuka jalan bagi kelompok perempuan miskin untuk meningkatkan kesejahteraan, dimana mereka dapat meminjam uang setiap saat dengan prosedur yang gampang, bunga yang murah, dan keuntungan pun akan kembali untuk mereka. Pinjaman dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, biaya sekolah anak, dan juga kebutuhan sehari-hari yang mendesak. Ketentuan pencairan dana pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW 2.
b.
Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompk.
c.
Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPKP setelah dikurangi Operasional UPK 2% dan operasioanl desa 3% dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh ketua kelommpok sebagai peneglola kegiatan.
d.
Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagain lampiran kuitansi penerima dana.
e.
Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per manfaat kepada UPK.
1.1.4
Pengawasan Program Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini diharapkan adanya perubahan
kondisi di dalam masyarakat, khususnya anggota kelompok itu sendiri. Dimana dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap dana Simpan Pinjam Perempuan ini di dalam kelompok, diharapkan program Simpan Pinjam Perempuan mampu menjadi alat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, semakin baiknya pendidikan di keluarga petani, menurunnya kemiskinan, dan menurunnya angka pengangguran, sehingga masyarakat bisa merasakan kemakmuran hidup. Kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Pengawasan dapat dilakukan oleh Kader Pembederadayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang bertugas memandu masayarakat dalam mengikuti program SPKP. Selain itu Pemerintah Desa juga berhak melakukan pengawasan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah terhadap program tersebut. 1.1.5
Evaluasi Program
Prinsip-prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan sebetulnya tidak hanya menawarkan bantuan untuk keluarga miskin tetapi juga menawarkan penanganan yang menyeluruh terhadap masalah kesejahteraan keluarga miskin. Dalam prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan, kita mendapatkan penegasan tentang pentingnya sebuah pembangunan yang berlandaskan kebutuhan bukan semata-mata keinginan. Peningkatan status sosial perempuan merupakan salah satu sasaran adanya program simpan pinjam khusus perempuan yang meruapakan salah satu program PNPM Mandiri Pedesaan. Perempuan-perempuan di desa Ipilo kecamatan Gentuma Raya dengan adanya program tersebut merasa mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Walaupun dinilai berhasil PNPM Mandiri Pedesaan sektor SPKP di desa Ipilo kecamatan Gentuma Raya diharapkan agar kedepannya untuk lebih meningkatkan koordinasi baik antar anggota setiap kelompok perempuan ataupun dengan UPK yang ada demi keberlanjutan program tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan kegiatan pendampingan Selain itu keringanan bunga yang diberikan akan sangat membantu anggota kelompok SPKP agar lebih mudah mengelola uang pinjaman yang diberikan, sehingga kesempatan untuk mendapatkan untung dari usaha yangdilakukan akan terwujud. BAB V PENUTUP
5.1
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik
kesimpulan sebagai berikut: Pemberdayaan Perempuan melalui program PNPM Mandiri Perdesaan di desa Ipilo kecamatan Gentuma Raya sektor Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
(SPKP)
memiliki
tahapan-tahapan,
yakni:
perencanaan,
penggagasan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Tahap perencanaan program SPKP yakni dilaksanakannya Musyawarah antar Desa dan Dusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat penerima bantuan SPKP seklaigus sosialisasi tentang ketentuan dan persayratan bagi mereka agar bisa memanfaatkan program tersebut. penggagasan adalah tahap penentuan apakah kelompok SPKP di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya berhak menerima bantuan tersebut. Dana yang dicairkan akan berdasarkan proposal yang diajukan oleh seluruh anggota kelompok. Kelengkapan berkas dalam prosposal menjadi syarat utama pencairan dana SPKP di setiap Desa. Pelaksanaan program SPKP diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan guna memberikan informasi kepada masyarakat khususnya penerima
bantuan tentang prosedur pengembalian dana bantuan kredit tersebut. Sebagai pengawasan Pemerintah Desa harus terus melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program guna mengetahui sejuah mana program pemerintah berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga yang ada di Pemerintah Desa menjadi hal yang sangat penting guna kelancaran proses pengawasan penggunaan dana Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPKP). Sehingga jika ada anggota-anggota yang bermasalah dalam melakukan pembayaran kredit akan bisa diawasi guna mencegah hal tersebut terjadi.
5.2
Saran
1.
Peran pemerintah untuk membuka jalan atau memberikan kesempatan bagai kelompok SPKP untuk memasarkan produk penerima bantuan kredit ke daerah-daerah lainnya sehingga terjadinya pengembangan usaha yang akan memberikan damapak peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2.
Bagi jaringan aktor PNPM Mandiri Perdesaan yang terlibat secara langsung hendaklah sesering mungkin melakukan pelatihan-pelatihan kepada kelompok perempuan.
3.
Menyakinkan kepada masyarakat bahwa PNPM Mandiri Perdesaan sektor SPKP ini penting untuk dilaksanakan dengan dibuktikan adanya keseriusan untuk membantu, bukan hanya sekedar memberikan sosialisai tapi langkah konkrit yang bisa diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku SPKP.
