PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEPTEMBER

IMPL LEMENTA ASI PROGR RAM KESE EJAHTER RAAN SOSIAL ANAK K JALANA AN (PKS-ANJAL) SEB BAGAI UP PAYA PEM MENUHAN N HAK DA ASAR PENDID DIKAN ANA AK JALAN NAN DI RU UMAH SIN NGGAH DAN BELAJJAR DIP PONEGOR RO SLEMA AN YOGYA AKARTA

AR RTIKEL JURNAL

Olehh S.N Nur Zaenatuun Aisah 111022411045

PROGRA AM STUDI PENDIDIKAN LUA AR SEKOL LAH JUR RUSAN PEN NDIDIKAN N LUAR SEKOLAH S FAKULT TAS ILMU PENDIDIK KAN UN NIVERSITA AS NEGER RI YOGYA AKARTA SE EPTEMBE ER 2015

i

Implementasi Program Kesejahteraan.... (S. Nur Zaenatun Aisah) 1

IMPLEMENTASI PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN (PKSANJAL) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH DAN BELAJAR DIPONEGORO SLEMAN YOGYAKARTA

Oleh:S. Nur Zaenatun Aisah, Pendidikan Luar Sekolah [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-Anjal) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Dan Belajar Diponegoro. 2) Hasil yang ingin dicapai dari peran Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak. 3) Bentuk-bentuk pelayanan Lembaga Program Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA) RSB Diponegoro sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui pemanfatan dana PKSA. 4) faktor penghambat Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro. 5) faktor pendukung Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagai upaya pemenuhan Hak Dasar pendidikan Anak Jalanan di Rumah Singgah Dan Diponegoro. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian yaitu pengelola, pendamping, anak binaan, dan orangtua anak di RSBD. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan berbagai sumber/ narasumber dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini antara lain: 1). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-Anjal) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Dan Belajar Diponegoro yaitu dengan memberikan pelayanan pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan dengan pemanfaatkan dana dukungan program kesejahteraan sosial anak (PKSA), 2). Hasil yang ingin dicapai dari peran Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak antara lain anak bisa mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan baik itu melalui pendidikan formal maupun dengan mengikuti program Kesetaraan paket A (setara dengan Sekolah Dasar) dan paket B (setara dengan SMP), Pelatihan-pelatihan RSBD, dan Program pendampingan belajar yang diadakan oleh RSBD dengan harapan anak yang menjadi dampingan RSBD tidak lagi melakukan aktifitas di jalanan, 3). Bentuk-bentuk pelayanan Lembaga Program Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA) RSB Diponegoro sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui pemanfatan dana PKSA meliputi Layanan Pemantapan Belajar (Remedial Course) dan Layanan Perantaraan dan/ atau Penghantaran Pre Remedial Course (Bridging Course), 4). Faktor penghambat Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro antara lain masih kurangnya SDM di rumah singgah, 5). Faktor pendukung Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagai upaya pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan di Rumah Singgah Dan Belajar Diponegoro antara lain adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak baik itu dari Kemensos RI, lembaga-lembaga terkait, komunitas lain, masyarakat, partisipasi orang tua, dan kemauan anak binaan untuk memperoleh hak dasar pendidikan. Kata Kunci : Program Kesejahteraan Sosial Anak, Pendidikan, Anak Jalanan Abstract This research was aimed to describe: 1) implementation of street boys-social welfare program (PKS-Anjal) as an effort to fulfill street boys-educational basic sights in Stay and learn House of Diponegoro; 2) efforts to achieve from roles of Stay and Learn House of Diponegoro as an effort to fulfill educational basic rights through Children Social Welfare Program, 3) service forms of Children Social Welfare Program Institution (LPKSA) of RSB Diponegoro as an effort to fulfill educational basic rights through PKSA fund utilization, 4) inhibiting factor of the implementation of Children Social Welfare Program as an effort to fulfill educational basic rights of street boys in Stay and Learn House of Diponegoro; 5) supporting factor of the implementation of Children Social Welfare Program as an effort to fulfill street boyseducational basic rights in Stay and learn House of Diponegoro. This was a descriptive research by a qualitative approach. The research subjects were administrator, assistant, guided-children and children parents in RSBD. Data gathering technique used observation, interview and documentation. Data analysis technique used data gathering, data reduction, data presentation and conclusion drawing. While the data

2 Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

validity used source triangulation conducted to explain data validity with various sources in searching information needed. research results were among others: 1) the implementation of Street Boys-Social Welfare Program (PKS-Anjal) as an effort to fulfill street boys-social welfare (PKS-Anjal) program in Stay and Learn House of Diponegoro i.e. by providing service of street boys educational basic rights by utilizing children social welfare program (PKSA) support funds; 2) the results to achieve from roles of Stay and Learn House of Diponegoro as an effort to fulfill educational basic rights through Children Social Welfare Program among others: the children had rights to obtain education both through formal educational as well as attending Package-A Equal Program (equal with Elementary School) and Package-B (equal with Junior High School), RSBD trainings and learning assistance program held by RSBD expected that those who were RSBD assisted would never did activities on the streets; 3) service forms of Children Social Welfare Program Institution (LPKSA) RSB Diponegoro as an effort to fulfill educational basic rights through the utilization of PKSA funds covered Remedial Course and Pre-Remedial Course (Bridging Course); 4) the inhibiting factor of the implementation of Children Social Welfare Program as an effort to fulfill street boys-educational basic rights in Stay and Learn House of Diponegoro among others: lack of human resources in the stay house; 5) the supporting factor of the implementation of Children Social Welfare Program as an effort to fulfill Street Boys-educational basic rights in Stay and learn House of Diponegoro among others: supports and participation from various parties such as The Ministry of Social of Republic of Indonesia, related parties, other communities, community, parents participation and guided-children willingness to get educational basic rights Keywords: Children Social Welfare Program, Education, Street Boys

PENDAHULUAN Perubahan pembangunan di sektor ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia telah menghasilkan perkembangan yang cukup pesat. Namun, selama pembangunan dan perubahan itu berlangsung, tidak dapat dipungkiri menghasilkan dampak yang kurang baik, antara lain munculnya kesenjangan sosial di Indonesia, Kesenjangan sosial tersebut memunculkan permasalahan di Indonesia khususnya pedesaan maupun perkotaan yang masalahnya lebih komplek. Dari sekian dampak perubahan pembangunan nasional yang tidak merata, mengakibatkan permasalahan. Salah satunya ialah masalah kemiskinan yang belum teratasi secara efektif secara memberikan konstribusi pada ketelantaran anak. Selain itu menjadi pendorong banyak anak yang terpaksa beraktifitas di jalanan untuk mencari uang, salah satunya adalah munculnya anak jalanan.

Keadaan anak jalanan sangat menyimpang dari fungsi sosial anak, ini terlihat dari aktifitas mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu dijalan untuk mengais dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah, dimana seharusnya anak mendapatkan pendidikan layak di usianya yang tergolong muda, karena dipaksa atau terpaksa turun kejalan dengan alasan tertentu, sehingga kebutuhan hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tidak terpenuhi. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya. Berikut sebagian besar hak-hak anak yang belum terpenuhi antara lain: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kehidupan normal atau standar seperti masyarakat pada umumnya, belum terpenuhinya makanan dan tempat untuk hidup yang layak, belum terpenuhinya air bersih, belum terlindungi dari eksploitasi sex, ekonomi, penyalahgunaan dan peredaraan narkoba, mendapatkan perlindungan


hukum dan memperoleh informasi serta bimbingan untuk mengoptimalkan peran sesuai dengan tingkat usianya. Undang-undang No 35 Tahun 2014, Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 21 (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Berdasarkan ketetapan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, ditetapkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional yang meliputi Program Kesejahteraan Sosial klaster Anak Balita, Program Kesejahteraan Sosial klaster Anak Jalanan, Program Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan dan Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus. Hanya jika setiap lapisan pemangku tugas tersebut dapat berfungsi dengan baik dan mampu menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka anak akan dapat memiliki kehidupan berkualitas yang memungkinkannya tumbuhkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Namun meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih banyak anak Indonesia harus hidup dalam beragam situasi sulit yang membuat kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya terancam.

Salah satunya adalah munculnya anak jalanan. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah di jalanan, pusat kegiatan ekonomi dan pusat keramaian. Departemen Sosial RI mendefinisikan anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Menurut Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri menyatakan bahwa pada 2014 atau saat masa berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II, Indonesia terbebas dari anak jalanan yang sekarang secara nasional jumlahnya 230.000 orang. https://austinsfoundation.wordpress.c om/2013/02/24/data-jumlah-anakjalanan-di-indonesia/ 05/12/2014. 12:18 WIB Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial mencatat jumlah anak jalanan tahun 2007 sebanyak 230.000 jiwa. Adapun BPS bersama ILO mengestimasi jumlah aak jalanan sebanyak 320.000 pada tahun 2009. (pedoman PKSA Kemensos RI, 2011 :3). Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY menyatakan bahwa Anak Jalanan pada Tahun 2008 sebanyak 1.200, Tahun 2009 sebanyak 1.200, Tahun 2010 sebanyak 448, Tahun 2011 sebanyak 312, dan pada Tahun 2012 sebanyak 497 anak. Anak jalanan merupakan salah satu aset bangsa dan penerus masa depan bangsa. Keberadaannya dijalanan perlu dientaskan dan salah satu cara mengentaskannya adalah dengan menyelenggarakan rumah singgah. Di dalam rumah singgah anak jalanan


diberikan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya melalaui pemberdayaan anak jalanan. Dari latar belakang masalah di atas, penulis memutuskan untuk membahas Implemantasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-Anjal) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan di Rumah Singgah dan Belajar Diponogoro di wilayah Sleman Yogyakarta sebagai judul dalam penyususnan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Rumah Singgah dan Belajar (RSB) Diponegoro di Jl. Gudang Pusri No. 9 A Kembang, RT/01 RW/61, Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dapat memberikan deskripsi lengkap mengenai hasil dari penelitian.

Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Penelitian dilakukan dari bulan Desember 2014 sampai Juni 2015. Subjek Penelitian Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purpose sampling. Purpose sampling dilakukan dengan mengambil orang-

orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik dan dimiliki oleh sampel itu serta dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian (Nasution, 2006: 98). Pihakpihak yang bisa dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pengelola Rumah Singgah, Pengurus/Pendamping, Anak Binaan Rumah Singgah dan orang tua anak binaan Rumah Singgah.

Prosedur Penelitian dilakukan dengan observasi awal mengenai Program Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh lembaga Rumah Singgah Dan Belajar Diponegoro di Kelurahan Maguwoharjo. Kemudian setelah proposal selesai dilanjutkan dengan pembuatan instrumen penelitian. Peneliti selanjutnya mengambil data atau informasi ke subyek penelitian, dan dimulailah pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang digunakan disertai dengan pedoman penelitian. Pengolahan data dilakukan sejak awal pengambilan data hingga akhir pengumpulan data. Setelah data diolah, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Data, Instrumen, Pengumpulan Data

dan

Teknik

Menurut Sugiyono (2012: 61) dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian


menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Instrumen dalam penelitian ini merupakan pedoman sederhana berupa pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pedoman-pedoman tersebut digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam (Sugiyono, 2012: 145). Observasi digunakan untuk mencari data tentang keadaan umum daerah penelitian dengan memperhatikan keadaan nyata dan fenomena yang ada di lapangan penelitian. Observasi dilakukan pada aspek kondisi fisik dan non fisisk yang berkaitan dengan Implementasi Program Kesejahtaraan Sosial Anak (PKS-Anjal) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan di Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro di Sleman Yogyakarta. Teknik Wawancara adalah suatu tanya jawab secara tatap muka yang dilaksanakan oleh pewawancara dengan orang yang mewawncarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. (Sandjaja dan Albertus, 2011:147). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara

langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada subjek penelitian. Menurut Irawan Soehartono (2005: 70) dokumentasi dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, catatan khusus (case record) dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. peneliti mengumpulkan data berdasarkan dokumen yang nyata dan ada sehingga data yang diperoleh dapat mendukung keakuratan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen milik Lembaga RSBD terkait dengan Implementasi PKSA. Analisis Data Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Miles Huberman dalam Sugiyono (2012: 91) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan obsevasi, wawancara, dan dokumen yang dicatat dalam catatan lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merangkum data memilih hal-hal pokok, disusun secara sistmatis, sehingga data dapat memberikan gambaran yang lebih


jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data apabila masih diperlukan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari penyajian data tersebut. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan ini dapat disajikan dalam bentuk deskripsi atau gambaran suatu objek. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

DAN

Hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSAnjal) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan di Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro yaitu: Hasil Penelitian 1. Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-Anjal) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Dan Belajar Diponegoro. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/ subsidi pemenuhuan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, meningkatkan potensi diri dan kreativitas anak, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di RSB Diponegoro secara umum sudah sesuai dengan pedoman operasional PKSA dari Kementrian Sosial. Yaitu membantu pemenuhan hak pendidikan anak jalanan dengan memberikan layanan, bentuk Layanan diberikan dalam bentuk pelayanan pemenuhan hak-hak dasar anak yang diperkuat dengan dana dukungan yang peruntukannya bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, pembelian perlengkapan sekolah seperti alat tulis, tas, sepatu, termasuk juga transportasi anak dari rumah ke sekolah dan pre-remedial (bridging course) Dalam proses implementasi pendampingan, dana dukungan PKSA disalurkan melalui rekening atas nama masing-masing anak yang di pantau oleh masing-masing pendamping. 2. Hasil yang ingin dicapai dari peran RSBD sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) berupa bantuan sosial


anak jalanan melalui lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki tujuan agar terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan anak dari segala bentuk penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi agar tumbuh kembang, kelangsungan hidup, partisipasi anak dapat terwujud serta anak tidak lagi beraktifitas di jalan. Hasil yang ingin dicapai dari peran rumah singgah sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui program PKSA adalah anak bisa mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan baik itu melalui pendidikan formal maupun dengan mengikuti program pekat A, B, Pelatihan-pelatihan, dan Program Pendampingan Belajar yang diadakan oleh Rumah singgah dan Belajar Diponegoro (RSBD) dengan harapan anak yang menjadi dampingan RSBD tidak lagi melakukan aktifitas di jalanan. 3. Bentuk-bentuk Pelayanan Lembaga Program Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA) RSBD Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan Melalui Pemanfatan Dana PKSA. Sebagian warga belajar yang dibina dan dibimbing di Rumah Singgah Dan Belajar Diponegoro mengalami putus sekolah karena faktor ekonomi, Dropout karena terkena masalah, pola asuh orang tua, Anak kurang kasih sayang (Psikis),

dan juga masalah kesehatan (berkebutuhan khusus). Keluarga mereka tidak mampu memenuhi biaya sekolah, sehingga anak-anak lebih memilih berhenti sekolah. Maka dari itu untuk menunjang dalam pendampingan maka perlu adanya pembelajaran terhadap anak-anak yang bertujuan untuk mengajarkan dan mengambangkan pengetahuan, nilai-nilai agar nantinya mereka dapat mandiri dan diterima di masyarakat. Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro (RSBD) sebagai lembaga program kesejahteraan sosial anak (LPKSA) Memberikan akses dan perlindungan terbaik kepada anak sesuai dengan kebutuhan hidup dan tingkat perkembangan anak, Menjalankan usaha kesejahteraan dan pelayanan sosial kepada anak, dan Mengembangkan bentuk-bentuk program alternatif dalam rangka mempersiapkan dan memantapkan masa depan anak. Bentuk-bentuk pelayanan yang dilaksanakan di RSBD sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hak dasar pendidikan melalui pemanfaatan bantuan PKSA yaitu: Remedial Course dan Pre Remedial Course (Bridging Course). 4. Faktor Penghambat Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan di RSBD.


Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di rumah singgah dan belajar diponegoro memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di RSBD diantaranya yaitu kurangnya SDM dan waktu karena pengurus RSBD tidak hanya fokus pada kegiatankegiatan di rumah singgah saja tetapi juga memiliki profesi lain seperti: menjadi kepala sekolah, guru ngaji, pegawai dinas sosial, wirausaha, dan kegiatan-kegiatan lain diluar lembaga, dan masih kurangnya pengurus di RSBD yang menyebabkan kegiatankegiatan pendampingan belum terlaksana secara rutin. 5. Faktor Pendukung Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan di RSBD Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa banyak dukungan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan di rumah singgah dan belajar diponegoro diantaranya yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak baik itu dari Kemensos RI, lembaga-lembaga terkait, masyarakat, para orang tua,

dan kemauan anak binaan untuk memperoleh hak dasar pendidikan serta dukungan dana PKSA sangat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Dilihat dari hasil wawancara diatas, dapat diuraikan bahwa orangtua anak dan anak binaan RSBD turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemberdayaan yang diadakan oleh lembaga. Hal ini seperti teori Craig dan May, 1995 (dalam Hikmat, 2004) bahwa Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemadirian dan proses pemberdayaan. Lebih lanjut Hikmat (2004) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Pembahasan 1. Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-Anjal) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Dan Belajar Diponegoro. Kesejahteraan sosial anak menurut Kemensos RI (2011 : 9) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,


sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam kesejahteraan sosial anak ini tercangkup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak agar mereka dapat berkembang dan terpenuhi kebutuhan hak dasarnya. Program Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/ subsidi pemenuhuan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, meningkatkan potensi diri dan kreativitas anak, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak. Rumah singgah dan belajar diponegoro memberikan pelayanan pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan dengan pemanfaatkan dana dukungan program kesejahteraan sosial anak (PKSA), Dalam memenuhi kebutuhan, hak dasar pendidikan anak jalanan RSBD memberikan pelayanan dengan bentuk dukungan perlengkapan sekolah dengan bentuk menggunaan untuk pembelian perlengakapan sekolah seperi buku tulis, alat tulis, sepatu, seragam sekolah serta sarana transportasi dari rumah kesekolah. RSBD juga memberikan dukungan Pre remedial membiayaan pendidikan alternative maupun kursus (termasuk didalamnya kebutuhan untuk tutor, saranan pendidikan, dan pendukung pembelajaran), Sarana transportasi

menuju lokasi pembelajaran, Pembelian buku pelajaran maupun buku tulis serta alat tulis, Pembelian alat tulis, buku, tas serta seragam sekolah dan sepatu. 2. Hasil yang ingin dicapai dari peran Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak. Menurut Departemen Sosial RI Rumah Singgah didefinisikan sebagai suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka. Rumah Singgah sebagaimana tertuang dalam petunjuk pelaksanaan Pembinaan kesejahteraan Sosial anak Jalanan (Departemen Sosial RI) adalah suatu wahana yang dipersiapkan sebagai perantara, antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu meraka. Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak memberikan pelayanan-pelayanan kepada anak jalanan dengan upaya pemenuhan kebutuhan hak dasar pendidikan anak jalanan melalui pemanfaatan dana dukungan program kesejahteraan sosial anak (PKSA). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hasil yang ingin dicapai dari peran rumah singgah sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui program PKSA adalah anak bisa mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan baik itu


melalui pendidikan formal maupun dengan mengikuti program Kesetaraan paket A (setara dengan Sekolah Dasar) dan paket B (setara dengan SMP), Pelatihan-pelatihan RSBD, dan Program pendampingan belajar yang diadakan oleh RSBD dengan harapan anak yang menjadi dampingan RSBD tidak lagi melakukan aktifitas di jalanan. 3. Bentuk-bentuk pelayanan Lembaga Program Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA) RSB Diponegoro sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui pemanfatan dana PKSA. Bentuk pelayanan lembaga program kesejahteraan sosial anak untuk memenuhi kebutuhan hak dasar pendidikan anak jalanan melalui pemanfaatan dana dukungan PKSA dari Kemensos, menurut Kemensos RI (2013 : 4) bahwa : Aksesibilitas Pelayanan sosial dasar adalah kemampuan menjangkau pelayanan sosial dasar untuk anak penerima manfaat PKSA berupa pelayanan kesehatan dasar, pendidikan, identitas diri, peningkatan keterampilan, rekreasi dan kebutuhan dasar lainnya. Menurut Kemensos RI (2013 : 6) akses terhadap pelayanan sosial dasar, antara lain untuk perlengkapan sekolah, transport untuk menjangkau pelayanan pendidikan, kesehatan dan akte kelahiran anak. Bentuk-bentuk pelayanan yang dilaksanakan di RSBD sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan hak dasar pendidikan melalui pemanfaatan bantuan PKSA yaitu: Remedial Course dan Pre Remedial Course (Bridging Course). 4. Faktor penghambat Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di rumah singgah dan belajar diponegoro memiliki faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat dalam implementasi program kesejahteraan sosial anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di RSBD diantaranya yaitu masih kurangnya SDM di rumah singgah sehinga tidak semua kegiatan tertangani semuanya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penghambat implementasi program kesejahteraan sosial anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di RSBD tidak hanya kurangnya pegurus tetapi juga waktu karena pengurus RSBD tidak hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan di rumah singgah saja tetapi juga memiliki profesi lain seperti: menjadi kepala sekolah, guru ngaji di pondok, pegawai dinas sosial, wirausaha, dan kegiatan-kegiatan lain diluar lembaga, menyebabkan kegiatan-kegiatan


pendampingan secara rutin.

belum

terlaksana

5. Faktor pendukung Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagai upaya pemenuhan Hak Dasar pendidikan Anak Jalanan di Rumah Singgah Dan Belajar Diponegoro. Faktor pendukung Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan di RSBD adalah adannya partisipasi berbagai pihak. Menurut Craig dan May, 1995 (dalam Hikmat, 2004). Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemadirian dan proses pemberdayaan Lebih lanjut Hikmat (2004) menjelaskan pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini, pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh

peneliti, faktor pendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di rumah singgah dan belajar diponegoro yaitu adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak baik itu dari Kemensos RI, lembagalembaga terkait, komunitas lain, masyarakat, partisipasi orang tua, dan kemauan anak binaan untuk memperoleh hak dasar pendidikan. Anak-anak yang mendapatkan dana manfaat PKSA merasa terbantu dengan adanya bantuan beasiswa tersebut karena mereka dapat bersekolah, serta dapat memenuhi kebutuhan sekolahnya seperti peralatan tulis, sragam sekolah, sepatu, transportasi, dan mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolahnya tanpa memikirkan jumlah biayanya. Begitu juga dengan orang tua anak yang merasa terbantu dengan adanya program bantuan PKSA untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan 1. Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKS-Anjal) Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Anak Jalanan Di Rumah Singgah Dan Belajar Diponegoro. Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan


(PKS-Anjal) sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di RSBD Sleman Yogyakarta dilakukan melalui pelayanan dan kegiatan. Bentuk Layanan diberikan dalam bentuk pelayanan pemenuhan hak-hak dasar anak yang diperkuat dengan dana dukungan yang peruntukannya bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi, transportasi anak dari rumah ke sekolah serta pembelian perlengkapan sekolah dan pre-remedial (bridging course). Dalam proses implementasi pendampingan, dana dukungan PKSA disalurkan melalui rekening atas nama masing-masing anak dampingan, guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resika sosial dan subsidi pemenuhan hak dasar untuk meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak yang hidup dan bekerja di jalan melalui pengasuhan oleh keluarga, melalui pendampingan dan melalui pengasuhan alternatif. 2. Hasil yang ingin dicapai dari peran Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak. Hasil yang ingin dicapai dari peran rumah singgah sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui program PKSA adalah anak bisa mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan baik itu melalui pendidikan formal maupun Nonformal yaitu dengan mengikuti program Kesetaraan paket A (setara

dengan Sekolah Dasar) dan paket B (setara dengan SMP), Pelatihanpelatihan RSBD, dan Program pendampingan belajar yang diadakan oleh RSBD dengan harapan anak yang menjadi dampingan RSBD tidak lagi melakukan aktifitas di jalanan. 3. Bentuk-bentuk pelayanan Lembaga Program Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA) RSB Diponegoro sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan melalui pemanfatan dana PKSA. Bentuk-bentuk pelayanan yang dilaksanakan di RSBD sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hak dasar pendidikan melalui pemanfaatan bantuan PKSA yaitu: Remedial Course dan Pre Remedial Course (Bridging Course). a) Layanan Pemantapan Belajar (Remedial Course) Layanan ini diperuntukan bagi anak-anak yang secara khusus mengalami permasalahan dalam pendidikan dan terancam putus sekolah yang diakibatkan permasalahan akademis. b) Layanan Perantaraan dan/ atau Penghantaran (Pre Remedial Course / Bridging Course) Sejauh ini tahapan ini banyak dilakukan pada anak yang tinggal di Rumah Singgah yang berlatar belakang anak jalanan. Dengan metode pembelajaran mandiri diharapkan anak siap dan mampu mengikuti ujian kesetaraan 4. Faktor penghambat pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di Rumah Singgah dan Belajar Diponegoro.


Faktor penghambat dalam implementasi program kesejahteraan sosial anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di RSBD diantaranya yaitu kurangnya SDM dan Waktu karena pengurus RSBD tidak hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan di rumah singgah saja tetapi juga memiliki profesi lain di luar lembaga. 5. Faktor pendukung Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di rumah singgah dan belajar diponegoro. Faktor pendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial anak sebagai upaya pemenuhan hak dasar pendidikan anak jalanan di rumah singgah dan belajar diponegoro yaitu adanya dukungan dari berbagai pihak baik itu dari Kemensos RI, lembaga-lembaga terkait, komunitas lain, masyarakat, para orang tua, dan kemauan anak binaan untuk memperoleh hak dasar pendidikan. Saran Saran yang diajukan oleh peneliti adalah Meningkatkan pendampingan dan mengawasi perkembangan anak binaan secara terus-menerus, Serta Pendamping memberikan motivasi dan dorongan kepada anak penerima bantuan PKSA agar mengikuti kegiatan-kegiatan Pendidikan dan keterampilan di RSBD.

DAFTAR PUSTAKA Nasution. (2006). Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta. Hikmat, H., 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Humoniora, Bandung. Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos RI. 2011. Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jakarta : Menteri Sosial Republik Indonesia. Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Th. 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.


PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEPTEMBER

Recommend Documents