PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT PARIGI KABUPATEN MUNA FETI FERA C1A1 14396 Dr.H.Abd.Kadir, M.Si Sahrun, SE.,M.Si Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo
ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Parigi Kabupaten Muna dan faktorfaktor apa yang mempengaruhi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Camat Parigi Kabupaten Muna. Penelitian ini bertujuam untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Camat Parigi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Peneraparan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Camat Parigi. Polulasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat Parigi kabupaten muna yang berjumlah 13 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Kantor Camat Parigi Kabupaten Muna. Dan ditetapkan juga informan sebanyak 18 orang sebagai respnden yang berasal dari masyarakat yang pernah mendapat pelayanan dan Camat Parigi sebagai informan kunci dalam penelitian ini, yang ditarik secara analisis kualitatif dengan maksud menggambarkan permasalahan yang diteliti, data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan mengedarkan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Parigi Kabupaten Muna telah diterapkan cukup baik. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prisip-prinsip good governancedi Kantor Camat Parigi yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana.
PENDAHULUAN Konsep pemerintahan yang baik(good governance)muncul karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercayasebagai penyelenggara urusan publik. Pemahaman mengenai good governance berbeda-beda, namun sebagian besar publik membayangkan bahwa dengan memiliki praktik good governance maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi semakin rendah, masalah penegakan hukum berjalan dengan lancar, dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan masyarakat (Sedarmayanti, 2010). Menurut United Nations Development Program (UNDP), good governance memiliki delapan prinsip-prinsip good governance, meliputi: (1). Partisipasi (Participation)yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. (2). Aturan hukum (Rule of law)yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. (3). Transparansi (Transparency)yaitu dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.(4). Dayatanggap (Responsiveness)yaitu lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani stakeholder. (5). Berorientasi Konsensus (Consensus orientation)yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.(6)Berkeadilan (Equity)yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Fenomena pelayanan publik pada Kantor Camat Kecamatan Parigiterkait dengan good governance masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang sering terjadi, misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, kemampuan petugas pelayanan yang jauh dari standar normal, yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalucaratertentu yaitu dengan memberikan biaya tambahan. Masyarakatditempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuanpejabatbirokrasi, sehinggaharus tunduk padaketentuan birokrasi dan kemauan dari parapejabatnya.Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasiselama ini bukan pelayanan,tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan(Ahmad, 2001). Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan upaya perbaikankualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungandemi mewujudkan pelayanan publik yang prima sebab pelayanan publik merupakanfungsi utama pemerintah yang wajib diberikan sebaikbaiknya oleh pejabat publik.Salah satu upaya pemerintah adalah dengan pelaksanaan prinsipprinsip good governance, yang diharapkan dapat memenuhi pelayanan prima terhadapmasyarakat. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri good governance. Untuk itu, aparatur negara diharapkan melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara efektif dan efisien.Disadari,mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilarberbangsa dan bernegara, yaitu aparatur pemerintah negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuhkembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik. Diharapkan dengan pelaksanaan good governance dapat mengembalikan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah baik yang ada dipusat sampai dengan Kecamatan (Nispar,1997).
TINJAUAN PUSTAKA Pemerintah atau government dalam bahasa inggris diartikan sebagai: theauthoritative direction and administratation of the affairs of men/women innation, state,city,etc. Dalam bahasa Indonesia berarti: pengarahan dan administrasi yang berwewenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, ataukotadan sebagainya. Sedangkan pemerintahan atau governance dalam bahasa inggris berarti: the act, fact manner of governing yaitu: tindakan, fakta, pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan (Sedarmayanti, 2010). Dengan demikian governance adalah suatu kegiatan atau proses sebagaimana dikatakan Kooiman bahwa governance lebih merupakan: “serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingankepentingan tersebut”(Sedarmayanti, 2010). World Bank mengatakan good governance sebagai penyelenggaraan managemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasidanainvestasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Wiyoto, 2005). Lembaga Adiministrasi Negara (2000), menyatakan good governance adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga “sinergi” interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Government mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yangmengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari ‘kita’adalahpenerima yang pasif. Sementara governance meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses governance (Ahmad, 2009). Budi Wiyoto (2005), mengatakan arti good dalam good governance mengandung dua pengertian, yaitu; pertama, mengandung makna tentangorientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan negara. Berorientasi pada nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai kemandirian, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, demokratisasi dalam kehidupan bernegara seperti legimitasi, akuntabilitas, perlindungan HAM, otonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, mengandung makna tentang aspek-aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien, atau pemerintah yang berfungsi ideal, yaitu mampu berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan nasional. Konsep Pelayanan Publik Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah di tetapkan. Dilihat dari ilmunya, administrasi merupakan kegiatan pelayanan dan memang salah satu fungsi pemerintah dalam pembangunan adalah menyelenggarakan pelayanan publik. Sandang P. Siagian (1992:128-129) mengemukakan bahwa pemerintahan Negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan biasanya dikaitkan dengan hakikat Negara moderen sebagai suatu Negara hukum (legal state). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut. Selanjutnya Thoha (1991:176-177) mengemukakan bahwa istilah lain yang sejenis dengan pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Dari seorang administrator diharapkan
akan tercermin sifat-sifat yang memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada msayarakat lemah dan kecil. Administrator lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan masyarakat/umum dan memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri. Pelayanan publik adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang menghasilkan barang dan jasa, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik. Zeitmel (1990:134), mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggi, misalnya komputer, penampilan aparatur yang menarik dimata pengguna jasa, seperti seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat. Kerangka Pemikiran KerangkaberfikirmenurutSugiyono(2003:49)merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berikut adalah proses kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu menurut UNDP (1997), prinsip-prinsip goodgovernance ada empat: (1). Tranparansi (Transparency), (2). Akuntabilitas (Accountbility), (3). Partisipasi (Participation) dan (4). Supremasi Hukum (Rule of law). Peneliti mengambil empat prinsip-prinsip Good Governancedari sepuluh prinsip karena empat prinsip tersebut merupakan prinsip atau unsur paling utama yang dapat memberi gambaran yang bercirikan pemerintahan yang baik.Selain itu pelayanan publik kepada msayarakat agar dapat berjalan dengan baik menurut Muchtar, (1995:197) ada empat hal yang perlu diterapkan yaitu pelayanan secara maksimal atau prima yang terdiri dari, kesederhanaan dalam pelayanan, keterbukaan (transparan), ketepatan waktu pelayanan serta respon masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Parigi kabupaten Muna, apakah Kantor Camat tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance terhadap pelayanan publik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini: Gambar 1.Kerangka Pikir Prinsip-prinsip Good Governnce : 1. 2. 3. 4.
Transparansi (Transparency) Akuntabilitas (Accountability) Partisipasi (Participation) Supremasi hukum (Rule of law) UNDP (1997).
Pelayanan Publik: 1. 2. 3. 4.
Kesederhanaan Adaptif Ketepatan waktu Responsive
Effendi (2001: 136)
METODE PENELITIAN Lokasi penelitian Penelitianiniakandilaksanakan pada Kantor Camat Parigi Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan memilih tempat penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui apakah Kantor Camat Parigi sudah menerapkangood governance dalam pelayanan publik dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan publik di Kantor Camat Parigi Kabupaten Muna. Populasi dan Sampel Populasi dalampenelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat Parigi. Jumlah anggota populasi adalah 13orang (termasuk Camat Parigi). Mengingat jumlah anggota populasi tersebut relatifkecil maka semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Selain sampel penelitian ditetapkan juga informan penelitian sebanyak 18 orang sebagai responden dari masyarakat yang mendapat pelayanan. Selain itu, ditetapkan 1 orang informan kunci guna menjaring data sebagai pembanding data yang diperoleh dari responden yaitu Camat Parigi. A. Jenis dan Sumber Data Data yang akan diambil dan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu : 1. Data sekunder, yakni data berupa dokumen baik yang bersifat angka-angka maupun yang bersifat kuantitatif yang diambil dari Kantor Camat Parigi. 2. Data primer, yakni data dari informasi berupa keterangan, tanggapan dan penilaian yang diperoleh dari responden dan informasi penelitian yang telah ditentukan. B. Tehnik Pengambilan Data Untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan tehnik pengambilan data sebagai berikut: 1. Studi kepustakaan (library research), yakni mengumpulkan dan mengkaji dokumen dan referensi yang relevan dengan pembahasan masalah dan atau hasil penelitian ini. 2. Studi lapangan, (field research) yakni pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui 3 cara : a. Kuesioner, yakni membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket digunakan untuk menjaring data dan informasi dari responden yang telah ditentukan. b. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan informan yaitu Bapak Camat Parigi. c. Studi dokumenyaitu pengambilan data baik dengan cara mendokumentasikan secara langsung di lokasi studi selama penelitian dan data yang telah di dokumentasikan oleh pihak kantor Kecamatan Parigi yang relevan dengan penelitian. 3. Pengamatan lapangan (observasi), yakni guna memperoleh data informasi melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian tersebut. C. Tehnik Analisis Data Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan darivariabel yang diteliti. D. Defenisi Operasional Adapun konsep operasional yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Penerapan prinsip-prsinsipgood governance yaitu adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakat dan akuntabilitas yang di ukur dari tansparansi, partisipasi, dan akuntabilitasi dan supremasi hukum.Adapun di mensinya sebagai berikut: a. Transparansi yaitu keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan prosedurprosedur, biaya-biaya dalam pelayanan publik.
b. Akuntabilitas, yaitu pertangungjawaban kepada masyarakat sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab terhadap setiap kebijakan yang di ambil. c. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan baik secara langsung mupun melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. d. Supremasi hukum, yaitu memberikan sanksi/hukumanterhadap pegawai Kantor Camat Parigi yang melakukan pelanggaran kedisiplinandan penyalahgunaan wewenang. 2. Pelayanan publik yaitu pelayanan secara maksimal atau prima yang terdiri dari kesederhanaan dalam pelayanan, keterbukaan (transpararan) ketepatan waktu pelayanan serta respon masyarakat. Adapun dimensinya sebagai berikut: a. Kesederhanaan yang dimaksud yaitu prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dupahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. b. Adaptif yang dimaksud yaitu cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani dan senantiasa mengalami tumbuh kembang. c. Ketepatan waktu mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. d. Responsive, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani. Operasional Variabel Operasional Variabel, sub variabel dan indikatornya dapat dilihat berikut ini: Gambar 2Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel Dimensi Indikator Penerapan prinsip-prinsip
good governance
Pelayanan publik
Transparan (transparency)
1. 2. 3. 1.
Penyediaan informasi Kejelasan prosedur Kejelasan biaya-biaya Akuntabilitas Tanggungjawab terhadap (Accountability) tugas 2. Tanggung jawab atas setiap kebijakan. Partisipasi 1. Keterlibatan masyarakat (Participacion) dalam proses pembuatan kebijakan. 2. Adanya lembagaperwakilan untuk menyalurkan aspirasimasyarakat. Supremasi 1. Pemberian sanksi/hukuman hukum (rule of terhadap pegawai yang law) melanggar kedisipilinan. 2. Pemberian sanksi terhadap pegawai yang menyalahgunakan wewenang. Kesederhanaan 1. Kemudahan 2. Kecepatan 3. Ketepatan Adaptif 1. Penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat. 2. Melayani aspirasi
masyarakat. Ketepatan waktu
1. Waktu pelayanan 2. Ketepatan dalam menyelesaikan pelayanan.
Responsive
1. Penerimaan masyarakat 2. Tanggapan masyarakat
HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kantor Camat Parigi didirikan sejak tahun 1988, Kantor ini terbentuk atas kerja sama masyarakat setempat dan pemerintah Kabupaten Muna yang menjabat saat itu. Kantor tersebut diresmikan pada tahun 1989 oleh Bapak Palaka S.E selaku Camat pertama yang menjabat di Kecamatan Parigi. Kantor Camat Parigi terletak di Kelurahan Wasolangka.Hingga saat ini pada Kantor Camat Parigi sudah terjadi 11 kali pergantian pemerintahan dan yang memegang pemerintahan saat ini adalah BapakLa Ode Radjab Hilafi SE.,M.Si. Berikut nama-nama Camat yang pernah memimpin Kantor Camat Parigi: 1. Bapak Palaka S.E 2. Pa Eta 3. Bapak Fata 4. Bapak Dahlan S.H 5. Bapak Tandu 6. Bapak Samurabi S.E 7. Bapak Samurabi S.Sos 8. Bapak La Hadi S.E 9. Bapak Syafiudin S.Ag 10. Bapak Kaimudin S.E 11. Bapak La Ode Radjab Hilafi S.E.,M.Si Keadaan Pegawai Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, kedudukan unsur personil selaku sumber daya manusia memegang peranan yang sangat strategis, karena unsur personil (pegawai) adalah merupakan pelaku dan pengelola utama segenap rencana dan program kerja organisasi yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa keadaan pegawai pada Kantor Camat Parigi Kabupaten Muna mempunyai jumlah pegawai 13 orang yang 10 berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 diantaranya honorer. Untuk mengetahui lebih jelas keadaan pegawai Kantor Camat Parigi, berikut ini penulis menyajikan data mengenai rincian pegawai menurut tingkat pendidikan, kelompok umur dan pangkat serta golongan.
PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan, yakni: 1. Penerapan prinsip-prinsip good governance pada Kantor Camat Parigisudah diterapkan cukup baik.Dimana indikator Transparency (keterbukaan) pegawai kantor Camat Parigi dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat sudah dapat dikategorikan transparan atau terbuka. Dalam indikator Accountability (akuntabilitas) pegawai Kantor Camat Parigi dapat dikategorikan cukup bertanggung jawab. Dalam indikator Participation (partisipasi) pegawai Kantor Camat Parigi sudah dapat dikategorikan cukup berpartisipasi, selanjutnya dalam indikator Rule Of Law (supremasi Hukum) pada Kantor Camat Parigi Kabupaten Muna di kategorikan cukup adil. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik pada Kantor Camat Parigi yaitu faktor sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana.Serta faktor yang menjadi penghambat adalah anggaran (keuangan) dan kedisiplinan pegawai. Saran Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 1. Perlu adanya bimbingan secara terus menerus oleh kepala Camat Parigi kabupaten Muna kepada para pegawai , guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kantor camat parigi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal sesuai dengan apa yang di maksud dalam beberapa prinsip-prinsip good governance. 2. Kantor Camat Parigi perlu meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu meningkattingkat kedisiplinan pegawai agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik. serta kalau perlu membuat website atau social media untuk mensosialisasikan apapun yang bermanfaat kepada masyarakat seperti misalnya beritakegiatan maupun mengenai pelayanan yang dilakukan. Selain itu dengan media sosial,Kantor CamatParigi dapat berinteraksi dengan masyarakat untuk membangun hubungan yang harmonis dan interaktif.
DAFTAR PUSTAKA Ahmad Santosa, Mas. 2001. “Good Governance Hukum Lingkunga“Jakarta : ICEL. Asmawi, 2010. Remormasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance. Jakarta: CV. Yusaintanas Prima. Dwiyanto, Agus, 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hardijanto. 2000. Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance. Work Paper TOT, Jakarta. Hardiyansyah, 2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya). Gava Media, Yogyakarta. Gasperz, V, 2002. Analisis Untuk Peningkatan Kualitas. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Nispar Karni, 1997. Konsep Pemberdayaan Aparatur di Daerah, Remaja. Bandung. Sedarmayanti. 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Mandar Maju : Bandung. Sedarmayanti,2010. “Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan MasaDepan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang baik”, Bandung, PT.RefikaAditama. Hlm. 274. Siagian, Sondang P. 2004. Manajemen Abad 21 Edisi 1,Cetakan III. Bumi Aksara, Jakarta.
Sumarto, Hetifah Sj, 2009.“Inovasi, Partisipasi dan Good Governance”, Buku Obor. Hlm. 2. Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : CV. Alfabeta. Tangkilisan, 2005. Good Governance. Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan kontrol Birokrasi. Insan Cendkia. Surabaya. Wibawa, Samudra., 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Wiyoto, Budi, 2005. “Riset Evaluasi Kebijakan Publik Mitos Ketakutan Birokrasi Instrumen StrategikGood Governance”, Malang. Hlm. 17. Wiyoto, Budi, 2005“Riset Evaluasi Kebijakan Publik Mitos Ketakutan Birokrasi Instrumen StrategikGood Governance”, Malang. Hlm. 18. Dokumen: Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lembaga Administrasi Negara 2000. Akuntabilitas dan Good Governance”, Jakarta, LANRI. UNDP, 1997. Reconceptualising Governance, Discusion pape 2, New York: Januari. Perundang-undangan: Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil-Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatankamus besar Bahasa Indnesia.2000-Kepmempen No. 63 tahun 2003 tentang pedoman Umum penyelenggaraan pelayanan Publik-www.lan.go.id Undang-undang no. 32 Tentang Pemerintahan Daerah. UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme.
