oleh
JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EI
PERTANlAN 1 9 9 2
BOGOR
S O N 1 DRESTIANA. Analisis Pemindahan Lokasi Ibukota Kabu-
paten.
Studi Kasus Kabupaten
Daerah Tingkat 11, Provin-
si Daerah Tingkat I Sumatera Barat (dibawah bimbingan Ir.
Sutara Hendrakusumaatmaja, MSc). Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembangunan maka
setiap pembanqunan atau perubahan menqhendaki adanya penetapan lokasi.
Persoalan lokasi merupakan persoalan
pemilihan tempat yang sesuai dalam arti dapat memberikan ef isiensi bagi suatu kegiatan tertentu, dilihat dari keqiatan itu sendiri maupun dari kaitannya denqan keqiatan di tempat-tempat lain. Pemikiran tentanq penentuan lokasi obyek-obyek maupun tempat-tempat kegiatan berlangsung, dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan optimasi.
Efisiensi dan optimasi
yang dimaksud adalah dalam ha1 pengarahan menuju lokasi yanq bersangkutan maupun dalam ha1 pengisian ruanq. Ruang, yang menampung kegiatan-keqiatan manusia pada kenyataannya berbeda dalam kualitas dan karakteristiknya. Pengqunaan yang efisien dan optimal berarti memilih dan menentukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dan paling menguntunqkan bagi suatu ruang tertentu pemilihan ini akan dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki. Pemahaman tentang bagaimana keputusan lokasi diambil adalah mutlak jika ingin membicarakan kegiatan pada ruang,
dan dalam menganalisis bagaimana suatu tempat, daerah dan wilayah tumbuh dan berkembang.
Keputusan mengenai lokasi
yang diambil oleh unit-unit pengambil keputusan akan menentukan struktur tata ruang wilayah yang terbentuk (Hanafiah, 1990)
.
Pada dasarnya pemindahan Ibukota Kabupaten Agam dari wilayah kotamadya Bukittinggi merupakan kebijaksanaan pemerintah.
Hal ini tercermin dari inisiatif pemindahan
ibukota kabupaten yang datangnya dari pemerintah daerah kabupaten agam dengan ditujukannya surat keputusan Pem/1456/II/Ag/1982 kepada Gubernur Sumatera Barat tentang usulan pemindahan ibukota kabupaten. Jika dilihat dari sudut pemerataan pembangunan, maka pemindahan ibukota Kabupaten Agam adalah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang terjadi pada Agam Barat dan Agam timur.
Dimana selama ini pembangunan terpusat di
Agam Timur.
Kotamadya Bukittinggi sebagai Ibukota Kabu-
paten Agam yang lama yanq terletak di Agam Timur telah memberikan pengaruh bagi daerah Kabupaten Agam yang terletak di sekitar Kotamadya Bukittinggi.
Sesuai dengan
pernyataan Myrdal (1980) bahwa ekspansi pada suatu tempatlwilayah tertentu mempunyai pengaruh yang merugikan (backwash effect) bagi tempat-tempat lainnya.
Pengaruh
yang merugikan itu menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan diantara pusat-pusat pertumbuhan dengan daerah belakang atau daerah pengaruhnya. Tempat yang mengalami
pertumbuhan akan menarik tenaga kerja dan modal dari daerah-daerah lainnya.
Sedangkan di daerah dimana momen-
tum untuk pertumbuhan kurang, maka permintaan akan investasi rendah sehingga modal dari daerah ini mengalir ke pusat-pusat pertumbuhan tersebut.
Demikian pula halnya
dengan kegiatan perdagangan yang cenderung mengarah ke pusat pertumbuhan sehingga menguntungkan daerah itu dan merugikan daerah-daerah yang tingkat pertumbuhannya rendah. Jika dibandingkan keputusan penetapan lokasi antara kepentingan Pemerintah Daerah dengan penggunaan Alloc VI maka dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan lokasi Ibukota Kabupaten Agam adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan bukan berdasar kepada aksesibilitas. Dengan telah ditetapkannya lokasi Ibukota Kabupaten Agam yang baru, maka disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dapat membantu mempercepat perkembangan lokasi ibukota tersebut dengan meningkatkan keterkaitan daerah tersebut dengan daerah-daerah lain disekitarnya.
ANALISIS PEMINDAHAN LOKASI IBUKOTA KABUPATEN (Studi Kasus Kabupaten Daerah Tingkat I1 A am Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
7
Oleh S O N DRESTIANA A 22.0390
Laporan Praktek Lapang Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
JURUSAN ILMU-ILW SOSIAL EKONOMI PERTAN'IAh' FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 1992
INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS PERTANIAN JURUSAN EMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
DENGAN IN1 MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTEK LAPANG YANG DITULlS OLEH N AMA
: SON1 DRESTIANA
NOMOR POKOK : A 22.0390 JUDUL
: ANALISIS PEMINDAHAN LOKASI IBUKOTA
KABUPATEN (Studi Kasus Kabupaten DT I1 Agam, Provinsi DT I Sumatera Barat) DAPAT DITERIMA SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA PERTANIAN PADA FAKULTAS PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR Bogor,
Mengetahui,
Mei 1992
Menyetujui, Dosen Pembimbing
Ir. Sutara Hendrakusumaatmaja MSG NIP 130 367 086
' h g g a l Lulus : 9 Mei 1992
Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Praktek Lapang ini benarbenar merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah oleh siapapun pada suatu perguruan tinggi atau lembaga lainnya.
Bogor, Mei 1992
SON1 DRESTIANA A 22.0390
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bukittinggi (Sumatera Barat) pada tanggal 24 Desember 1966, merupakan anak kedua dari enam bersaudara, dari pasangan Yusaf Rahman dan Syofyani Bustamam. Pada tahun 1979 penulis menamatkan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri No 25 Bukittinggi, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bukittinggi.
Pada tahun
1982 setelah tamat dari SMPN I Bukittinggi, meneruskan ke
SMA PPSP IKIP Padang. Pada tahun 1985 diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur PMDK.
Tahun 1987 penulis
diterima di Program Studi Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya, Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian.
KATA PENGANTAR
Ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Y.M.E, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, penulisan Laporan Praktek Lapang ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Laporan Praktek Lapang ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ir. Sutara Hendrakusumaatmaja, MSc selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penulis selama penulis kuliah hingga selesainya penulisan Laporan Praktek Lapangan ini, kepada Bapak Ir.
T. Ha-
nafiah dan Ir. Nindyantoro, MSP (Mas Tori) yang disamping sebagai selaku Dosen Penguji Utama dan Dosen Penguji Komisi Pendidikan juga telah banyak memberikan petunjuk dan saran yang bermanfaat dalam penulisan ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bappeda Agam, yang sangat membantu dalam penelitian di lapang. Kepada Buk Ranti dan Teh Ida yang telah dengan sabar melayani di Perpustaakaan dan di Tata Usaha Sosek.
'
Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang telah membantu, memberikan dorongan, serta mengirimkan doa kepada penulis, yaitu :
1.
Papa, Mama, Ni Yosi, Yovi, Dhadha, Oca ,Ade dan Adi Wijaksana terimakasih untuk semua dorongan dan kebersaman.
2.
Nenek Saiyar, Keluarga Amrum Bustamam dan Keluarga Amri Bustamam
3.
Keluarga Djoko Soedarmo dan adik-adik di Malabar 24, (.
.Tante, terima kasih untuk semua teguran, marah dan
nasehat selama Soni di Malabar 24 . . . ) 4.
Ika, Ermawan, Anik, Kak Isol, Wisnu, Jhoni, Dedek, Mbak Erni, Anggi, uSemeruanltdan rekan-rekan di Afco.
5.
Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Lepas dari kekurangan yang ada, penulis berharap
semoga tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan pihak-pihak yang memerlukannya.
Bogor, Pebruari 1992
DAFTAR I81
Halaman I. PENDAHULUAN Latar Belakang Perurnusan Masalah Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian 11. KERANGKA PEMIKIRAN Teori
Lokasi Umum
Teori Lokasi Kegiatan Pertanian dan Industri Pusat-pusat Pelayanan dan Perencanaan Garis Besar Pusat Pelayanan
16
Pusat Pelayanan Umum
17
Penentuan Lokasi di Negara Teori
Berkembang
Hakimi
111. METODE PENELITIAN
IV.
22 25 28
Penentuan lokasi Penelelitian
28
Metode Analisa
28
Penentuan Faktor-faktor yang dianalisa
30
Metode Pengambilan Data
32
KEADAAN UMUM
34
Kondisi dan Potensi Fisik
34
Penduduk
39
Kepadatan
Penduduk dan Penyebarannya
Prasarana dan Sosial Ekonomi
40 41
V.
VI.
VII.
Perekonomian Daerah
43
KEBIJAKSANAAN PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DT I1 AGAM
48
Sub. Wilayah
Pembangunan I11
49
Sub. Wilayah
Pembangunan IV
51
PEMINDAHAN LOKASI IBUKOTA KABUPATEN AGAM
54
Pemindahan Lokasi Berdasar Kepentingan Pemda Tk 11 Agam
54
Pemindahan Lokasi Berdasar Analisa dengan menggunakan Alloc VI
57
PEMBAHASAN
60
Pemindahan lokasi dan Aspek Administrasi Pemerintah
63
Pemindahan lokasi dan Perencanaan Aspek Ekonomi
64
Pemindahan lokasi dan Perencanaan Aspek Sosial
66
Analisi Alloc VI Faktor Bobot Jumlah Penduduk Faktor Bobot Luas Wilayah Faktor Bobot Pendapatan Perkapita
67 68 68
69
VIII.
KESIMPULAN
76
IX.
DAFTAR
80
PUSTAKA
DAFTAR
TABEL
Teks
Halaman
Perincian Jumlah Desa dan Luasnya Tiap Kecamatan di Kab. Agam, tahun 1987
3?
Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kab. Agam
39
Perincian Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan di Kab. Agam, tahun 1989
40
Jumlah Penduduk dan Kepadatan di Daerah Sub. Wilayah Pemb. I11 tahun 1989
50
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Pada Sub. Wil. Pemb. IV tahun 1989
52
Matriks Jarak Antar Kecamatan Kab. Agam
58
Faktor Yang Digunakan Sebagai Bobot
59
Perbandingan Jarak Rata-rata minimum Lokasi Ibukota Kab. Agam
70
Jumlah Kecamatan Perwakilan/Tempat Kedudukan menurut Kecamatan Induk
73
Perbandingan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Agam Menurut Keputusan Pemerintah Daerah dan Keputusan dengan Menggunakan Metode P-Median (Alloc VI)
75
DAFTAR LAMPIRAN
Teks
Halaman
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ruang Kelas TK
83
Jumlah Sekolah Dasar Per Kecamatan
83
Pendidikan Menengah Tingkat Pertama. Jumlah SMTP Per Kecamtan
84
Pendidikan Menengah Tingkat Atas. Jumlah SMTA Menurut Statusnya Diperinci Per Kecamatan
84
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pembantu Puskel dan Posyandu Per Kecamatan
85
Target dan Realisasi Peserta Keluarga Berencana Aktif Per Kecamatan
85
Peta Petunjuk Lokasi Kab. Dt I1 Agam dalam Propinsi Sum-Bar Peta Kabupaten Agam
87
Peta Sub Wilayah Pembangunan 111
88
Peta Sub Wilayah Pembangunan IV
89
Peta Pengembangan Pasar dan Terminal
90
Peta Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan
91
Peta Pengembangan Peternakan dan Perikanan Peta Pengembangan Perkebunan
93
Peta Pengembangan Pemukiman
94
Peta Lokasi Simpul
95
17.
Peta Lokasi Ibukota Kabupaten Agam
96
18.
Hasil Pengolahan Data Alloc VI dengan Bobot Jumlah Penduduk
97
Hasil Pengolahan Data Alloc VI dengan Bobot Luas Wilayah
100
Hasil Pengolahan Data Alloc VI dengan Bobot Pendapatan per Kapita
103
Pengembangan Jaringan Jalan
106
19.
20. 21.
Latar Belakanq Pemahaman tentang bagaimana keputusan lokasi diambil adalah mutlak jika ingin membicarakan kegiatan pada ruang dan dalam menganalisis bagaimana suatu tempat, daerah dan wilayah tumbuh dan berkembang.
Keputusan mengenai lokasi
yang diambil oleh unit-unit pengambil keputusan akan menentukan struktur tata ruang wilayah yang terbentuk (Hanafiah, 1990).
Unit-unit pengambil keputusan mengenai
lokasi ini khususnya di Indonesia berbeda tingkat pemerintahan namun saling berkaitan.
untuk tiap Untuk pemer-
intahan daerah maka pelaksanaan pengambilan keputusan ini berdasar kepada UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan Daerah. Namun disamping itu teori-teori mengenai lokasi diharapkan juga dapat membantu pengambilan keputusan lokasi
agar dapat memperkecil kesalahan penetapan
.
Pemikiran tentang penentuan lokasi obyek-obyek maupun tempat-tempat kegiatan berlangsung, dimaksudkan untuk mencapai efisiensi dan optimasi.
Efisiensi dan optimasi
yang dimaksud adalah dalam ha1 pengarahan menuju lokasi yang bersangkutan maupun dalam ha1 pengisian ruang. Ruang, yang menampung kegiatan-kegiatan manusia pada kenyataannya berbeda dalam kualitas dan karakteristiknya. Penggunaan yang efisien dan optimal berarti memilih dan
menentukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dan paling menguntungkan bagi suatu ruang tertentu pemilihan ini akan dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki. Seperti diketahui banyak daerah di Indonesia yang mengalami ketimpangan dalam pembangunan.
Adanya ketimpa-
ngan perkembangan pembangunan antar daerah
telah melahir-
kan suatu kebijaksanaan perwilayahan pembangunan, dimana pembangunan tidak hanya bersifat sektoral tetapi juga melalui pendekatan wilayah.
Walaupun kebijaksanaan peme-
rintah untuk mengatasi ketimpangan ini telah ada, namum kadang campur tangan pemerintah yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahan alokasi kegiatan dan prasaranasarana pembangunan, yang akhirnya akan tetap memperbesar ketimpangan pembangunan.'Hal tersebut timbul karena faktor-faktor lokasi spesifik dan aksesibilitas wilayah kurang diperhitungkan dalam campur tangan pemerintah, sehingga sistem perwilayahan pembangunan yang ditetapkan lebih bersifat goegrafis dan administratif. Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembangunan maka setiap pembangunan atau perubahan menghendaki adanya penetapan lokasi.
Persoalan lokasi merupakan persoalan pe-
milihan tempat yang sesuai dalam arti dapat memberikan efisiensi bagi suatu kegiatan tertentu, dilihat dari kegiatan itu sendiri maupun dari kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan di tempat-tempat lain yang mempunyai saling ketergantungan terhadapnya.
Kebijaksanaan pembangunan wilayah dapat dikatakan sebagai suatu kebijaksanaan nasional mengenai pembangunan ekonomi wilayah-wilayah yang dilandasi oleh sasaran-sasaran untuk pengaturan tata ruang ekonomi nasional.
Hal
ini juga dapat dianggap sebagai salah satu alat untuk mencapai koordinasi tata ruang dari rencana-rencana sektoral dan program-program pembangunan.
~em'ikianpula di
tingkat sub-wilayah atau wilayah Kabupaten kegiatan tersebut menjelaskan bahwa upaya pembangunan wilayah kabupaten memiliki perumusan yang tidak jauh berbeda, bahkan pembahasan aspek tata ruangnya dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk diperhatikan. Salah satu model pengembangan wilayah yang erat kaitannya dengan aspek tata ruang adalah konsep pusat-pusat pertumbuhan.
Konsep "Growth Centers" ini didasarkan pada
dua hipotesis dasar, yaitu : 1.
Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dimulai dengan mencapai puncaknya pada sejumlah pusat-pusat tertentu
2.
.
Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dijalarkan (disebarkan) dari pusat-pusat pertumbuhan ini, secara nasional melalui kota-kota, dan secara regional dari pusat-pusat perkotaan (urban centers) ke daerah hinterland masing-masing.
Mekanisme yang membantu
menjalarkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi adalah : 1.
Inovasi, karena pertumbuhan mendorong
terjadinya inovasi-inovasi dan 2. Mekanisme pasar.
Pada kenyataannya, kelemahan hipotesis tersebut adalah kesempatan perkembangan tiap-tiap pusat (kota-kota) tidak sama dan kemungkinan terdapatnya sistem kota-kota yang tidak hirarkis yang mungkin menghambat proses penjalaran pertumbuhan dan justru akan memperlebar kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. Berdasarkan ha1 tersebut dapat dimengerti bahwa hirarki perkotaan merupakan sistem yang paling efisien dalam menjalarkan perkembangan wilayah dan juga sistem ini dapat dipergunakan sebagai suatu alat untuk mendistribusikan pelayanan barang dan jasa bagi masyarakat luas. Dikaitkan dengan kebijaksanaan pemindahan Ibu Kota Kabupaten dari wilayah Kotamadya, maka kebijaksanaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menunjang penataan sistem kota-kota menuju sistem yang paling efisien untuk dapat menjalarkan pembangunan dengan serasi. Sampai sejauh ini, pembahasan telah dilakukan melalui pembangunan wilayah dalam aspek sistem kota-kota.
Dimensi
pembangunan wilayah dapat dilihat pula dari sisi pengaturan program-progam sektoral yang didistribusikan pada kondisi tata ruang wilayah perencanaannya. Secara umum pendekatan ini merupakan usaha penataan pembangunan perekonomian dalam skala wilayah. Untuk menghidupkan kembali kegiatan dan pembangunan ekonomi, kebijaksanaan yang dapat ditempuh di daerah antara lain : (i) mengembangkan daerah pertanian yang berada
di sekitarnya atau dalam daerah tersebut, (ii) mengembangkan industri-industri kecil atau industri rumah tangga, kalau industri tersebut sudah dikembangkan pada masa yang lalu, (iii) seperti juga denqan yang dilakukan di negara maju, di daerah tersebut perlu dikembangkan dan ditingkatkan keqiatan industri modern, (iv) apabila ada kenyataan alamnya yanq belum dieksploitasi, menqeksploitasinya perlu diqalakkan, dan (v) apabila kemunqkinan-kemungkinan yanq telah dikemukakan terdahulu sanqat terbatas, pemerintah wajib memperluas bantuan maupun kegiatannya ke daerah tersebut denqan menempatkan badan-badan atau kegiatan pemerintah ke daerah tersebut. Pendekatan pembangunan wilayah tersebut menempatkan kegiatan pemindahan Ibu Kota Kabupaten menjadi salah satu alternatif pembanqunan.yanq perlu dikaitkan denqan kebijaksanaan pembanqunan
wilayah yanq menyeluruh dan lebih
hati-hati, agar keqiatan pemindahan tersebut tidak menqurangi nilai optimal yanq dapat dicapai dalam penqelolaan potensi pembanqunan. Perumusan Masalah Di dalam GBHN (1988) dinyatakan bahwa, penataan ruanq daerah yanq telah dilaksanakan sampai denqan saat ini telah memberikan landasan yanq lebih baik kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi pembangunan di daerahnya.
Berbagai rencana tata ruang telah berhasil
diselesaikan sehingqa penqetahuan mengenai.potensi daerah,
prioritas pembangunan yang diperlukan dan masalah-masalah perkembangan daerah baik yang berjangka pendek maupun panjang telah dapat dikenali dan difahami secara lebih baik. Masalah yang penting bagi perencanaan pembangunan adalah pemilihan lokasi yang baik untuk fasilitas pelayanan.
Pemilihan lokasi yang baik untuk fasilitas pelayanan
ini dikarenakan tidak mungkin menyediakan fasilitas pelayanan di setiap
tempat.
Fasilitas pelayanan menghendaki
berbagai prasarana penunjang yang hanya terdapat di beberapa tempat tertentu.
Hal yang penting lagi adalah
beberapa atau banyak fasilitas pelayanan yang juga menuntut jumlah penduduk pemakai yang lebih besar daripada yang ada dalam masing-masing tempat. Berdasar pernyataan pada GBHN diatas, Kabupaten Agam melakukan penataan daerah dengan memindahkan ibukota Kabupaten Agam dari Kotamadya Bukittinggi ke Lubuk Basung. Pemindahan ini dilakukan untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang ada selama ini.
Ketimpangan yang terjadi
di Kabupaten Daerah Tingkat I1 Agam terlihat nyata sekali dimana Agam Timur mengalami pembangunan yang jauh lebih tinggi daripada Agam Barat.
Kondisi yang ada sekarang ini
memperlihatkan banyak sumberdaya di daerah Agam Barat yang belum semuanya diolah.
Untuk kepadatan Agraris dae- rah
Agam Timur 6 jiwa/ha sedangkan untuk Agam Barat 3 jiwa/ha.
Sementara daerah Agam Barat memiliki daerah yang
lebih luas dibandingkan dengan Agam Timur dimana Agam Barat 58.61 % dan Agam Timur 41.39 % dari luas keseluruhan Kabupaten Agam.
Untuk kepadatan penduduk daerah Agam Ti-
mur lebih tinggi daripada Agam Barat dimana, Agam timur 384 jiwa/km2 sedangkan Agam Barat hanya 120 jiwa/km2.
Dalam pemindahan
lokasi ibukota kabupaten ini tentu
saja semua lokasi administrasi dan lokasi-lokasi pelayanan ikut berpindah.
Dengan telah dipindahkannya Ibukota
Kabupaten, maka ada beberapa ha1 yang dapat dikaji antara lain : (1) Bagaimanakah pemindahan lokasi Ibukota Kabupaten Agam dilihat dari aspek administrasi pemerintah, aspek ekonomi dan aspek sosial, (2) Bagaimanakah penetapan lokasi yang berguna bagi perencanaan selanjutnya agar dapat memberikan garis besar bagi perencanaan tata ruang yang efisien dan merata. Tuiuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah : 1.
Menganalisa pemindahan lokasi ibukota kabupaten dilihat
dari aspek administrasi pemerintah, ekonomi
dan
sosial. 2.
Menganalisa penentuan lokasi ibukota bagi perencanaan selanjutnya
agar dapat memberikan garis besar
perencanaan tataruang yang efisien dan merata.
bagi
Kesunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijaksanaan pembangunan wilayah, dalam kerangka pencapaian pembangunan yang seimbang.
Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai bahan perbandingan dalam menetapkan pusat-pusat pelayanan dan menyeleksi penyebaran sarana pembangunan.
11.
KERANGKA PEMIKIRAN
Teori Lokasi Umum
Suatu daerah (wilayah) merupakan kombinasi sekumpulan lokasi berbagai kegiatan manusia yang satu sama lain saling berkaitan.
Ruang yang menampung kegiatan-kegiatan
manusia pada kenyataannya berbeda dalam kualitasnya, dengan demikian maka penggunaan yang efisien berarti memilih atau menentukan kegiatan-kegiatan mana yang paling menguntungkan dan sesuai untuk suatu lokasi tertentu. Dengan perkataan lain penggunaan yang efisien akan dipengaruhi oleh potensi yang bersangkutan, tentu saja juga dapat ditambah pengaruh faktor-faktor lain yang alamiah. Kesuburan tanah, posisi,
geografis, keadaan topografis
termasuk dalam potensi tersebut. Teori lokasi yang murni adalah teori umum tentang "local conditionalityw dalam suatu ekonomi.
Seorang pe-
ngusaha dalam memilih tempat usahanya (untuk berproduksi ataupun memberikan pelayanan) akan mempertimbangkan harga-harga penawaran yang ada di tiap -tiap tempat untuk bermacam-macam input yang dibutuhkan.
Pada saat yang sa-
ma juga dipertimbangkan tingkat harga yang dapat dicapai bagi produk atau pelayanannya. lah
Apabila pada akhirnya te-
dipilih tempat / lokasi bagi kegiatan usahanya
maka
sebaliknya kegiatan tersebut akan berpengaruh terhadap macam-macam input dan output.
Dengan adanya saling ber-
hubungan tersebut pola perbedaan harga lokal dan lokasi
aktivitas ekonomi bersama-sama ditentukan oleh teori umum mengenai 'local conditionality". Selanjutnya Predohl dalam Myra (1981) menyimpulkan bahwa distribusi lokal kegiatan-kegiatan ekonomi merupakan distribusi kumpulan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal yang telah ditentukan karena setiap kegiatan ekonomi akan memakai faktor-faktor produksi tersebut. Hanafiah T, (1990) menulis, faktor-faktor yang menentukan atau yang harus diperhatikan dalam lokasi, adalah sebagai berikut : (a)
Bahan baku lokal (local input) ; dalam ha1 ini yang .harus diperhatikan adalah adanya bahan baku (input) yang
(b)
dapat dipindahkan.
Permintaan lokal (local demand) ; dalam ha1 ini yang harus diperhatikan adalah adanya permintaan terhadap output yang tidak dapat dipindahkan.
(c)
Bahan baku yang dapat dipindahkan (transfered input) dalam ha1 ini yang harus diperhatikan adalah penawaran bahan baku yang dapat diangkut k e lokasi, dan ini tercermin pada biaya transport dari lokasi sumber bahan baku.
(d)
Permintaan dari luar (outside demand), dalam ha1 ini yang harus diperhatikan adalah
,
penerimaan bersih
dari penjualan output yang diangkut ke pasar-pasar, yaitu yang mencerminkan biaya transport.
Hanafiah (1990), menambahkan, Pemerintah sebagai penentu lokasi (uvlocator") , mempunyai kekuatan (kewenangan) dan dapat mempengaruhi penentuan lokasi berbagai kegiatan ekonomi rumahtangga dan perusahaaan melalui
kesejahte-
raan masyarakat yang secara geografis tersebar dalam tataruang, dan bertujuan memaksimumkan pelayanan pada masyarakat melalui penyebaran fasilitas pelayanan secara merata
.
Untuk mengetahui penyebaran fasilitas pelayanan secara merata dalam suatu daerah maka penting untuk mengetahui definisi dari daerah.
Daerah dapat didefinisikan
sebagai wilayah geografis atau ruang yang memiliki ciriciri (1) Homogenitas (2) Nodalitas (3) Kebijaksanaan yang khusus.
Definisi daerah dalam artian homogenitas difo-
kuskan pada keseluruhan ciri-ciri yang membedakan suatu daerah dengan daerah-daerah lainnya, yakni misalnya ada yang dikatakan sebagai daerah miskin dan ada pula daerah aliran sungai.
Defenisi daerah menurut nodalitas mene-
kankan organisasi spasial daerah itu di sekitar "tempat Pusat" (Central place) dan daerah belakangnya (hinterland), yang sering meliputi suatu "hirarki pemukiman" (settlement hierarchy) yang "dikepalaiu oleh tempat pusat (central place)
.
Daerah nodal sering digambarkan menurut
"pusat-pusat pengembangan" (growth center) pusat pelayanan" (service center)
.
dan "pusat-
Defenisi daerah me-
nurut kebijaksanaan secara sederhana adalah merupakan wi-
layah, dimana diterapkan keputusan-keputusan pemerintah dan/atau swasta.
Propinsi, kabupaten dan unit daerah
kerja pembangunan merupakan contoh-contoh daerah kebijaksanaan
.
Englander dalam Myra (1981) menyatakan bahwa, seorang pengusaha dalam memilih tempat usahanya (untuk berproduksi ataupun memberikan pelayanan) akan mempertimbangkan harga-harga penawaran yang ada di tiap-tiap tempat untuk bermacam-macam input yang dibutuhkan.
Pada sa-
at yang sama juqa dipertimbangkan tingkat harga yang dapat dicapai bagi produk atau pelayanannya.
Apabila pada
akhirnya telah dipilih tempat atau lokasi bagi kegiatannya maka sebaliknya kegiatannya tersebut akan berpengaruh terhadap macam-macam input dan output. Dalam analisis lokasi dan tataruang, 1okasi.titiktitik bahan baku, lokasi perusahaan atau pabrik, karakterisrik produksi, sistem transportasi (terutama biaya transport) dan lokasi pasar merupakan ha1 yang penting. Teori lokasi Kegiatan Pertanian dan Industri Pada hakekatnya dalam pendekatan teori lokasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di suatu daerah dibedakan atas dua kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian dan kegiatankegiatan non pertanian. rena
Kedua kegiatan ini dibedakan ka-
keduanya mempunyai sifat-sifat dasar yang
berbeda.
kegiatan pertanian cenderung menggunakan ruang secara ekstensif sedangkan kegiatan non-pertanian terutama industri menggunakan ruang secara intensif. Selain kegiatan
pertanian juga relatif sangat tergantung terhadap kondisikondisi alamiah seperti iklim dan sebagainya.
Se- dangkan
kegiatan industri lebih terarah pada usaha manusia untuk mengolah sumber-sumber alam menjadi barang atau produk, baik yang setengah jadi maupun yang siap dipakai. Kesiatan Pertanian Dalam kegiatan pertanian yang menggunakan ruang secara ekstensif tersebut persoalan efisiensi ruang menjadi sangat penting.
Faktor alamiah sperti iklim, jenis ta-
nah, keadaan topografi, hidrologi dan lain-lain dapat merupakan penunjang atau pembatas dalam pelaksanaan kegiatan pertanian ini. Sebagian dari pada faktor-faktor ini tidak dapat dikuasai oleh manusia, dengan demikian maka kita harus berusaha memanfaatkan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari keadaan yang ada. Manusia sebagai faktor aktif dengan pemakaian tekhnologi tertentu akan menentukan atau memilih jenis-jenis komoditi untuk daerah-daerah tertentu, didasari oleh motivasi ekonomis.
Dalam usaha memperoleh keuntungan-ke-
untungan'ekonomis tersebut, faktor-faktor aktif dan alamiah tadi dilihat pengaruhnya terhadap tinggi rendahnya produksi . Masalah-masalah yang muncul dalam ekonomi lokasi aktivitas pertanian antara lain adalah (1) macam produk apa yang akan memberikan nilai output yang maksimal bagi suatu daerah (2) seberapa besar/luas produksinya
-
intensi-
tas produksinya dalam memenuhi pasaran (3) bagaimana alokasi penggunaan faktor-faktor produksi untuk mencapai harga produksi yang minimum. Selanjutnya persolan dapat dibedakan atas dua macam segi pandangan yaitu : a. Dari individu petani yang dihadapkan pada masalah pengaturan ruang dan faktor-faktor produksinya. b. ~ a r isegi produknya yaitu persolan faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap lokasi penanaman suatu jenis produk tertentu. Suatu teori lokasi ekonomi ruang yang umum terjadi dari penyatuan distribusi aktivitas-aktivitas ekonomi dalam suatu ruang secara menyeluruh dengan memperhatikan pula distribusi input dan output serta faktor harga dan ongkos secara geografis.
Interdependensi ini terjadi
karena dalam proses pemecanan masalah ekonomi, pengaturan ruang untuk aktivitas-aktivitas ekonomi akan saling dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas.
Lokasi da-
ripada unit produksi pertanian misalnya akan ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang jelas tidak lepas dari lokasi unit-unit aktivitas non pertanian.
Di lain pihak
suatu teori ruang yang tidak memperhatikan faktor eksternal tidak dapat memecahkan persoalan operasional. Teori
lokasi aktivitas pertanian dalam ha1
ini
me-
lihat dari segi produksinya, jadi mempersoalkan faktorfaktor yang berpengaruh terhadap lokasi produksi komoditi pertanian.
Kesiatan Industri Berbeda dengan kegiatan pertanian yang menempati wilayah yang luas di daerah rural, kegiatan industri ini menempati wilayah yang relatif sempit, digunakan secara intensif di daerah perkotaan.
Pertanyaan yang timbul da-
lam suatu wilayah sebagai suatu "set of locationsu adalah dimana industri akan muncul.
Kota-kota biasanya tumbuh
atas dasar adanya kelompok-kelompok pemukiman yang telah ada, ditunjang oleh kondisi daerah belakangnya. Kelompok-kelompok pemukiman tersebut tidak selalu tumbuh sama pesatnya.
Selain kondisi daerah belakangnya,
sentralitas lokasinya, usaha-usaha ekonomis penduduknya serta keadaan-keadaan sosial politisnya akan ikut mempe ngaruhi pertumbuhan kota. Pernyataan diatas dapat juga diartikan sebagai lokasi mana yang akan memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan dengan lokasi-lokasi lain apabila suatu kegiatan industri akan diadakan. Persoalan lokasi industri merupakan bagian daripada distribusi aktivitas-aktivitas ekonomi. Aktivitas-aktivitas ekonomi non pertanian ini biasanya terkonsentrasi di kota-kota.
Makin besar konsentrasi terjadi di kota-
kota biasanya daya tarik kota bagi kegiatan-kegiatan ekonomi selanjutnya makin besar pula.
Dengan demikian
dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan akan timbul kotakota besar/metropolitan dengan segala macam variasi kegiatan ekonominya, industri, jasa dan lain-lan.
Dalam pendekatan untuk teori lokasi industri dilihat faktor-faktor ekonomi
dapat
atau faktor-faktor lokasi
yang berpengaruh dalam penetuan lokasi aktivitas industri dan kemudian merumuskan aturan-aturan
bagaimana setiap
faktor tersebut mempengaruhi lokasi. Ada tiga asumsi yang digunakan : (1) Tempat bahan baku diketahui, hanya pada tempat-tempat
tertentu saja. (2) Tempat konsumsi diketahui, tiap produksi mempunyai
pasaran yang "tak terbatasl'. (3) Terdapat beberapa lokasi tenaga kerja, mobilitas te-
naga kerja belum dipertimbangkan, penawaran tenaga kerja tidak terbatas pada tingkat upah tertentu. Pusat-pusat Pelayanan dan perencanaan garis besar pusat pelayanan Hanafiah (1987) mengemukakan fungsi Tempat Pemusatan antara lain, 1.
Harus berfungsi sebagai pusat pelayanan secara umum maupun khusus, seperti pelayanan kesehatan, penduduk dsb.
Dengan perkataan lain pusat-pusat tersebut ha-
rus dapat berfungsi menurut postulat
Chris taller
yaitu teori Tempat Sentral. 2.
Harus berfungsi sebagai pusat inovasi dan promosi, sehingga Tempat Pemusatan harus mempunyai kegiatan pemrosesan dan pengolahan dasar serta mendasar guna memenuhi kebutuhan wilayah dan nasional dan juga ha-
rus menciptakan lapangan kerja yang terdorong ke luar akibat revolusi hijau. 3.
Harus berfungsi sebagai pusat interaksi sosial, seba gai pusat difusi inovasi dan juga harus berfungsi sebagai tempat pelayanan penyuluhan pendidikan serta tempat pertemuan berbagai kelompok masyarakat. Tujuan dari Perencanaan Garis Besar Pusat Pelayanan
adalah memberikan garis besar permulaan bagi organisasi tataruang yang.efisien dan merata untuk suatu daerah dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan batasan : Efisiensi : Usaha memperkecil jarak rata-rata yang harus ditempuh oleh penduduk
dari satu daerah jika
mereka semua mengadakan perjalanan ke pusat pelayanan yang terdekat dari tempat tinggalnya. Merata :
Menurut jarak tempuh maksimum yang dapat dibe narkan bagi pemukiman-pemukiman yang paling jauh.
Organisasi tataruang : Meliputi tingkat-tingkat atau .skala alternatif bagi pusat-pusat pelayanan dan pemukiman yang merupakan daerah pelayanan masing-masing Pusat Pelayanan Umum
Manusia terdistribusi secara merata di seluruh permukaan bumi ini dan untuk kelangsungan hidupnya mereka
harus bisa memperoleh barang dan juga jasa pelayanan dari fasilitas-fasilitas yang berlokasi pada tempat yang terpisah jauh darinya. Pada dasarnya masalah-masalah praktis yang memerlukan metode lokasi dapat dibedakan atas : a. Sektor Pribadi Dalam sektor pribadi dari suatu sistem perekonomian, lokasi dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang memenuhi keinginan dari pemiliknya.
Biasanya tujuan utama
yang ingin dicapai dari para pemilik fasilitas adalah memaksimumkan keuntungan dan dalam konteks ini lokasi sebagai ongkos dalam 2 pengertian yaitu : 1.
Dalam pengendalian tingkat ongkos transportasi yang meliputi paradita material dan distribusi produk kepada konsumen.
2.
Daiam pengendalian tingkat ongkos operasi yaitu untuk tingkat produksi yang diperlukan di lokasi tersebut.
b. sektor Umum Keputusan-keputusan lokasi untuk sektor umum lebih sulit untuk dioptimasikan, karena adanya pertimbanganpertimbangan yang beragam.
Pada sektor umum sering ter-
dapat konflik-konflik antar kelompok pengambilan keputusan suatu lokasi, sehingga keputusan akhir merupakan konperensi antara keinginan-keinginan antara kelompok tersebut. Lokasi sektor umum dapat dibedakan atas pelayanan umum biasa dan pelayanan umum darurat.
Sangat perlu untuk membedakan antara kedua jenis pelayanan umum diatas, sebab terdapat kriteria yang berbeda yang digunakan dalam mengevaluasi kedua keputusan lokasi tersebut. 1. Pelavanan Umum biasa
Fasilitas-fasilitas yang termasuk kedalam jenis ini antara lain adalah fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kesehatan, penduduk dan kesejahteraan.
Dalam penen-
tuan lokasi fasilitas jenis ini, ukuran dari semua performasi sering menjadi standar acuan. 2. Pelavanan Umum Darurat
Jenis pelayanan ini meliputi beberapa bentuk pusatpusat pelayanan kesehatan darurat, seperti ambulance, pusat pemadam kebakaran dsb.
Dalam penentuan lokasi fasi-
litas jenis ini, biasanya dipakai standard minimum yang bisa diterima setiap orang.
Walaupun terdapac perbedaan
dalam penetuan lokasi kedua jenis fasilitas pelayanan umum diatas, ada 1 ha1 pokok yang penting dipertimbangkandalam setiap proses pengambilan keputusan lokasi keduanya yaitu 'akses umum'.Akses umum ialah kemudahan khalayak umum untuk menuju ke pusat-pusat pelayanan tersebut.
Akses umum adalah kemudahan khalayak umum untuk
menuju k e pusat-pusat pelayanan tersebut.
Pada kenya-
taannya sering terjadi konflik bahwa lokasi terbaik menurut penghasil jasa pelayanan berbeda dengan lokasi terbaik menurut konsumen.
Konflik yang sama juga terjadi
disektor pribadi, tetapi pada sektor ini terdapat sebuah unit yang setaraf dalam jumlah ongkos dan jumlah penerimaan yang dapat digunakan dalam proses penentuan lokasi. Berbeda pada sektor umum terdapat ukuran unit yang tidak sama. Jumlah ongkos yang dikeluarkan mempunyai ukuran yang berbeda dengan jumlah penerimaan.
Sedangkan pada
sisi konsumen ongkos merupakan suatu kriteria yang mempunyai ukuran yang tidak jelas. Keputusan untuk menentukan lokasi pusat pelayanan umumnya lebih sulit karena banyaknya hal-ha1 yang harus dipertimbangkan.
Pada pusat pelayanan umum konflik antar
kelompok di sekitar pusat pelayanan sering berkembang sehingga keputusan akhir memberi gambaran keinginan dari suatu kelompok yang mempunyai pengaruh politik. Banyak keputusan lokasi pelayanan umum ditetapkan melalui suatu perdebatan yang ketat sekali oleh karena itu pertanyaan lokasi pelayanan umum yang terbaik juga menyangkut suatu tingkat proses pengambilan keputusan yang matang, sehingga prioritas untuk sektor-sektor pelayanan umum
yang berbeda mendapat prioritas yang sama.
Pengertian dari "most accessiblew Manusia tersebar dialam ini tidak merata tapi mereka harus mendapatkan berbagai macam barang dan pelayanan yang terletak di berbagai tempat.
Mereka akan memilih-
lokasi pelayanan-pelayanan yang mempunyai "most accessible" bagi mereka.
Lokasi untuk pelayanan umum biasanya ditentukan oleh biaya yang dapat dijangkau masyarakat.
Lokasi yang dapat
dijangkau ini pun mempunyai banyak pilihan. Dari pilihanpilihan yang ada tersebut masyarakat akan memilih yang paling "most accesible" bagi mereka. Tidak hanya pada masalah lokasi namun pada masalah yang lain mereka juga akan tertarik pada fasilitas yang "most accesibleq'. Berbagai pengertian dari "most accesible" telah banyak ditemukan,
dan berbagai metoda ditemukan untuk men-
dapatkan syarat-syarat dari berbagai definisi yang selalu saja berbeda. Rushton (1979), berusaha memberi batasan pada "most accesible".
Suatu lokasi adalah "most accesible"
untuk
seseorang jika fasilitas-fasilitas yang didapat : 1.
Jarak
total dari tempat seseorang ke pusat pelayanan
minimum, ini disebut Jarak Aqresat Minimum , ini juga sama dengan jarak rata-rata minimum, jadi yang menjadi kriteria adalah jarak rata-rata. 2.
Jarak terjauh dari tempat seseorang ke pusat pelayanan adalah minimum, ini disebut Jarak Minimax
3.
Jumlah masyarakat
.
pada daerah terdekat yang mengeli-
lingi pusat pelayanan selalu sama dengan jumlah yang telah ditetapkan, ini disebut Batas keseimbanqan. 4.
Jumlah masyarakat pada daerah terdekat yang mengelilingi pusat pelayanan selalu lebih besar dari jumlah yang
telah ditetapkan, ini disebut Batas Ambanq.
5.
Jumlah
masyarakat yang
terdapat mengelilingi
pusat
pelayanan tidak pernah lebih besar dari jumlah yang telah
ditentukan. Ini disebut Batas KaDasitas (daya
tampung)
.
Definisi yang akan dipakai tergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh pembuat kebijaksanaan.
Para
pembuat kebijaksanaan bisa saja mencari definisi yang berbeda untuk masalah yang berbeda.
Namun pembuat kebi-
jaksanaan dapat juga membuat keputusan dengan menggabungkan beberapa definisi untuk memecahkan permasalahan yang baru seperti misalnya, suatu lokasi
adalah "most aacesi-
blew pada seseorang jika, untuk mendapatkan beberapa pelayanan, jarak dari tempatnya ke pusat pelayanan terdekat minimum, berdasarkan pada batasan diatas tidak ada orang yang menempuh jarak lebih jauh dari yang telah ditetapkan. Definisi-definisi yang ditulis diatas bukan merupakan suatu pengertian atau definisi yang baku dari most accessible namun hanya merupakan ilustrasi permasalahan lokasi yang ada di dalam masyarakat.
Tapi secara umum
kita dapat mendefinisikan most accessible sebagai mudah tidaknva seseorans menca~ai lokasi pusat ~elavananvanq terdekat
.
Permasalahan lokasi di negara berkembang Permasalahan lokasi di negara maju berbeda dengan negara sedang berkembang, ada 5 ha1 yang menjadi permasalahan di negara berkembang yaitu :
I.. sistim transportasi vanq masih terkebelakanq Konsekwensi dari sistim transportasi yang masih terkebelakang terasa bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Pusat-pusat pelayanan harus dibangun ber-
dekatan karena situasi dari keadaan transportasi. Pembuat kebijaksanaan diharuskan menentukan apakah membangun fasilitas baru atau memperbaiki sistim transportasi yang ada.
Pada negara maju masalah pu-
sat pelayanan dan transportas'i adalah masalah yang terlepas atau tidak berkaitan.
Sebaliknya pada
ne-
gara sedang berkembang membangun sistim transportasi dan penentuan lokasi pelayanan seringkali merupakan masalah yang saling berkaitan. Pembuat kebijaksanaan transportasi menentukan sakan pelayanan
sistem
transportasi, berda-
sedang pembuat kebijaksanaan pelaya-
nan menentukan iokasi pusat pelayanan berdasarkan sistem transportasi yang ada. 2.
Penqqabunqan dari susunan lokasi
berbaqai fasilitas
Pada beberapa negara sedang berkembang, mereka lebih memilih membangun suatu pusat pelayanan umum yang baru bagi daerah yang kekurangan,
daripada memelihara
pusat pelayanan yang sudah ada dan melengkapi pola lokasi tersebut dengan fasilitas-fasilitas yang lebih baik.
Hingga untuk negara berkembang diperlukan sua-
tu pola lokasi yang tepat yang berkelanjutan selalu berkembang.
dan
3.
Melavani atau membanqun Berbagai penelitian pada negara-negara maju memperlihatkan bahwa pola lokasi pelayanan umum merupakan ukuran dari tingkat kehidupan dan kebutuhan masyarakat disekitar lokasi tersebut.
Namun pada negera se-
dang berkembang seringkali terjadi sebuah pusat pelayanan dibangun pada wilayah dimana tingkat kebutuhan dan kehidupan masyarakatnya belum sepadan dengan fasilitas
yang akan dibangun. Penentuan lokasi pusat
pelayanan
yang demikian
menghadapkan negara sedang
berkembang kepada pertanyaan akan membangun fasilitas atau melayani manusianya. Hal ini menunjukkan
bahwa
untuk membangun pusat pelayanan maka pola lokasi yang dipakai harus benar-benar memperhatikan tingkat kehidupan masyarakat di sekitar lokasi sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan berguna. 4.
Menqatasi kesalahan lokasi penqaruh peniaiahan Salah satu masalah yang biasanya harus dipecahkan pada negara sedang berkembang adalah sistem lokasi yang merupakan peninggalan dari jaman penjajahan.
Negara
yang menjajah meninggalkan pola lokasi yang hanya menguntungkan bagi pihak penjajah hingga pola yang ada merupakan pola yang menunjukkan tujuan dari negara penjajah.
Dan pola yang telah ditetapkan pada jaman
penjajahan tersebut seringkali tidak dapat dipakai lagi
setelah negara tersebut merdeka.
5.
Pemerataan Tinqkat Keseiahteraan Masvarakat Negara-negara sedang berkembang sangat berupaya untuk mengatasi perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakatnya.
Perencanaan pusat-pusat pelayanan sering menga-
rah kepada cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dari keterangan diatas kita dapat melihat hal-ha1 yang harus diperhatikan oleh negara sedang berkembang dalam memperluas perencanaan lokasi pelayanan negaranya hingga perencanaan pelayanan dapat untuk mencapai tujuantujuan nasional yang biasanya tidak dipunyai oleh negaranegara maju. Untuk Indonesia keadaan lokasi yang banyak terjadi adalah alasan yang keempat yaitu kesalahan lokasi yang merupakan peninggalan dari penjajah. T e o r i Hakimi.
Hakimi (1964) mengeluarkan satu teori yang menunjukkan bagaimana menemukan satu titik optimum dalam suatu jaringan. Dengan adanya jarak yang tetap diantara simpulsimpul yang ada dalam suatu jaringan network, maka akan dapat ditemukan satu simpul- diantara semua simpul yang ada, yang mempunyai jarak terpendek dan memiliki kriteria bobot yang ditetapkan.
Simpul atau titik yang dimaksud-
kan disebut sebagai titik tengah dari jaringan. Ini adalah salah satu teori yang penting, karena itu dianjurkan untuk menggunakan teori ini dalam
menyele-
saikan permasalahan-permasalahan penaksiran simpul-simpul
alternatif pada jalur network. Secara ringkas teori Hakimi berbunyi : "Ada satu simpul dalam jaringan yang meminimumkan jumlah jarak terpendek yang berbobot dari semua simpul terhadap satu simpul tertentu dimana simpul tersebut juga merupakan bagian dari jaringan tersebut"
Ketimpangan Pembangunan Daerah di
Pemindahan Ibukota Kabupaten Agam
,
Pemilihan Lokasi Ibukota
1
Komputer
,
1
Pemilihan Lokasi Berdasarkan Analisa dengan metode P-Median
Pemilihan Lokasi Berdasarkan Kepentingan Pemerintah Daerah
+ Penentuan Lokasi
1
Gambar 1.
Kesimpulan
1
Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian
111.
METODE PENELITIAN
Penentuan Lokasi Penelitian Penelitian ini bersifat studi kasus dengan daerah penelitian adalah Kabupaten DT I1 Agam, Provinsi DT I Sumatera Barat.
Pemilihan daerah penelitian dilakukan
secara sengaja, alasan pengambilan lokasi ini adalah karena Kabupaten Daerah Tingkat I1 Agam akan melaksanakan pemindahan ibukota kabupaten dari kotamadya Bukittinggi menjadi Lubuk Basung.
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Agam
mempunyai ketimpangan yang jelas sekali antara Agam Barat dan Agam Timur dimana selama ini pembangunan lebih banyak ditekankan pada Agam Timur. Metode Analisa Data Dalam penelitian untuk analisa lokasi ini diqunakan metode P-Median Algoritma dalam program komputer Alloc VI.
Pada prinsipnya, pengqunaan metode P-Median bertu-
juan untuk meminimalkan jarak yang akan ditempuh oleh seseorang ke tempat lain. Penggunaan metoda P-Median Algoritma sebagai alat analisa berdasarkan pertimbangan bahwa metoda tersebut dapat memecahkan persoalan gabungan dan mengalokasikan pusat pelayanan. data
yang
ada
menunjang
antara
melokasikan
Disamping itu pula
diterapkanya metoda
ini.
Dasar metoda P-Median Algorithma adalah theorema yang dikembangkan oleh Hakimi (1964) yang menyatakan bahwa, titik optimum dari suatu jaringan yang dapat meminimumkan jumlah perkalian jarak-jarak terpendek dengan bobot dari semua simpul adalah titik yang berasal dari simpul pada jaringan.
Untuk persoalan meminimumkan
jarak rata-rata, theorema Hakimi masih mampu memecahkan persoalan yang ada dengan lokasi-lokasi dari simpul pada jaringan.
Sifat pemecahan persoalan ini memperhitungkan
simpul-simpul yang dilayani sebagai lokasi potensial untuk pusat pelayanan.
Dan untuk mengabaikan lokasi-
lokasi yang lain diperlukan kepastian bukan simpul pada jaringan, sehingga tidak mengabaikan lokasi-lokasi yang akan memberikan pemecahan lebih baik. Penetuan lokasi dan alokasi untuk meminimumkan jarak dapat ditunjukan oleh rumus berikut : n minimumkan z dimana, aij
=
1
=
m
C aij wij dij i=1 j=1
C
, jika simpul dilayani i lebih dekat
k e simpul pelayanan j dari pada k e simpul pelayanan lainnya, selain dari itu
=
o.
wi
=
bobot dari simpul yang dilayani i.
dij
=
jarak terpendek antara simpul yang dilayani (i) dan (j).
Perhitungan masalah P-Median dalam studi ini diselesaikan dengan menggunakan paket program komputer Alloc VI, dimana program ini menggunakan metoda tertentu menyimpan data, sehingga akan mengurangi data pemasukan dan waktu pelaksanaan komputer.
Hal ini memungkinkan Alloc
VI dapat digunakan untuk analisa dengan sejumlah besar simpul
.
Penentuan Faktor-faktor yanq dianalisis Dalam metoda P-Median ada 2 buah faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor jarak antara simpul-simpul 'dan faktor bobot simpul yang akan dianalisis. itu, penentuan
Disamping
faktor jarak dan bobot bergantung pada 3
ha1 yaitu : 1.
Masalah apa yang sedang diselidiki.
2.
Kelengkapan data yang diperlukan.
3.
Pertimbangan-pertimbangan
lain
yang
ada
hubungan
dengan masalah yang diselidiki. Adapun yang dimaksud dengan faktor jarak dan bobot dapat dijelaskan sebagai berikut :
-
Faktor Jarak Pengertian jarak dalam kasus studi ini erat hubungannya dengan lokasi suatu tempat dalam ruang.
Ada dua pe-
ngertian mengenai lokasi, yaitu : 1.
Lokasi Absolut, yaitu posisi yang erat kaitaannya
dengan suatu sistem jaringan konvensional, atau dinyatakan dengan garis lintang dan garis bujur astronomis.
Pada dasarnya lokasi yang demikian tidak berubah letaknya, dan satuan jarak yang umum dipakai ialah mil, km, dan m. 2.
Misalnya
: alamat kantor A
Lokasi Relatif, ialah posisi yang dinyatakan dalam
bentuk jarak atau diidentikkan dengan salah satu faktor lain. kota
Misalnya kota
terletak 180 km dari kota J, atau
B terletak 3 jam perjalanan mobil dari kota J.
Disamping itu lokasi itu relatif dapat pula dinyatakan dalam bentuk karcis-karcis bis atau kereta api. Banyak cara untuk menyatakan jarak atau lokasi dalam konteks relatif selain menggunakan unit jarak.
Tetapi
dalam konteks absolut pengukurannya teratas pada unitunit umum dan tidak berubah seperti mil, km, atau derajat-derajat lintang dan bujur.
Lokasi relatif dapat
berubah secara radikal walaupun lokasi absolutnya tetap konstan.
Misalnya dari Kota A ke Kota B, bila diukur
berdasarkan waktu perjalanan dengan menggunakan mobil, akan memakan waktu 3 sampai 4 jam.
Tetapi bila diukur
berdasarkan waktu perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang, hanya memakan waktu 15 menit. Berdasarkan uraian di atas serta sesuai dengan studi yang dilakukan, dimana pembahasannya menyangkut posisi suatu kecamatan berkenaan dengan lokasi kecamatan lainnya, berarti pembicaraan berada dalam konteks lokasi relatif.
Jarak yang diukur merupakan jarak relatif dalam
satuan unit jarak (km).
-
Faktor Bobot Pengukuran massa dari suatu simpul tertentu sangat tergantung pada masalah yang sedang diselidiki.
Bobot
tersebut dapat berbentuk sebagai jumlah penduduk suatu kota, jumlah komoditi pertanian suatu daerah, jumlah tenaga kerja, pendapatan daerah, produksi suatu pabrik, uang yang beredar, besarnya modal yang ditanam, jumlah keluarga, jumlah kendaraan, jumlah tempat tidur di rumah sakit, aliran berbagai jenis barang, dan lain-lain. Metode Penaambilan data Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Di dalam perhitungan P-Median dengan program
komputer Alloc VI in5 diperlukan data-data sebagai berikut :
-
Data Jarak Sesuai dengan program yang digunakan, maka data jarak yang dibutuhkan ialah jarak dari setiap calon pusat ke simpul lain yang jaraknya lebih kecil dari batasan jarak maksimum implisit yang ditentukan. Untuk membantu komputer di dalam membaca jarak diatas, maka diperlukan data index di samping data jarak.
Data jarak untuk se-
tiap calon pusat disusun dari yang terdekat hingga yang terj auh .
-
Data Bobot Bobot simpul ditentukan oleh besarnya kebutuhan pelayanan. Pengukuran bobot dari suatu simpul tertentu sangat
tergantung pada masalah yang sedang diselidiki.
Dalam
praktek lapang ini bobot yang dipakai adalah (1) jumlah penduduk (2) luas wilayah (3) pendapatan perkapita.
-
Data pusat-pusat yang telah pasti (fixed centers) Lokasi pusat-pusat ini ditentukan pada simpul-simpul yang mempunyai kebutuhan pelayanan dengan pelayanan bersama mendekati satu unit, sehingga dapat diperkirakan bahwa lokasi pelayanan akan berada pada simpul tersebut.
-
Jumlah pusat-pusat yang dipilih Jumlah pusat ditentukan oleh jumlah seluruh kebutuhan pusat pelayanan.
Dalam studi kasus Kabupaten Agam ini
jumlah pusat yang dipilih ditentukan oleh simpul yang dijadikan alternatif pemilihan ibukota kabupaten.
IV. KEADAAN UMUM
Kondisi dan Potensi Fisik Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Agam merupakan salah satu dari 14 daerah tingkat I1 yang ada di Propinsi Sumatera.Barat. Barat Laut
Terletak kurang lebih 9 1 km di sebelah
kotamadya Padang ( Ibukota Propinsi
)
dengan
batas-batas sebagai berikut : a. Sebelah Utara : Kabupaten Daerah Tingkat I1 Pasaman b. Sebelah
Selatan : Kabupaten
Daerah Tingkat I1 Padang
Pariaman
c. Sebelah Timur : Kabupaten Daerah Tingkat I1 50 kota d. Sebelah Barat : Samudera Indonesia Kabupaten Daerah Tingkat I1 Agam terletak pada posisi 20'
-
Timur
0 29'
Lintang Selatan dan 99 52'
-
100 33' Bujur
.
Ketinggian dari permukaan laut bervariasi antara 2.891
0
meter diatas permukaan laut (mdpl).
0
-
Berdasarkan
ketinggian tersebut Kabupaten Daerah Tingkat I1 Agam dapat diklasifikasikan atas 5 ketinggian yaitu : (1) Ketinggian
500
-
1000
mdpl
tersebar
di
Kecamatan
Palupuh, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Tilatang Kamang
.
(2) Ketinggian lebih dari 1000 mdpl terdapat di sepanjang
jalan dari Matur ke Maninjau.
