KAJIA AN TEO ORITIS IMPLEM MENTA ASI DEM MOKRA ASI PANC CASILA A DAN NILAI-NI N ILAI PA ANCASIILA PAD DA P PENDID DIKAN NASION N NAL DI INDONE I ESIA Dosen pembimbin p ng : Drs. Mohammad M d Idris .P, M MM
Disusun Oleh O : Nam ma
: Cela a Andriani Putri
NIM M
:11.12 2.6039
Kellompok
:I
Proodi/ Jurusaan
: S1 Sistem Inforrmasi/ Sisteem Informasi
SEKOLAH TIINGGI MANAJE M EMEN INFORM I MATIKA A DAN KOMP PUTER STM MIK “AM MIKOM M” YOG GYAKAR RTA 2011 1
ABSTRAK Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia, serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga Negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Selain ideology pancasila Negara Indonesia juga menganut system domokrasi pancasila, dimana system domokrasi pancasila adalahDemokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Selain berdasar pada dasar Negara yaitu pancasila, demokrasi pancasila juga berpengang teguh pada UUD 45. Implementasi demokrasi pancasila dalam konteks ini diharapkan dengan adanya penerapan nilai-nilai luhur pancasila didalam sebuah demokrasi akan membentuk suatu jawaban atas permasalahan permasalah pendidikan saat ini. Sehingga dengan adanya tantangan globalisasi ini pendidikan di Indonesia akan tetap sesuai dengan norma-norma luhur dari batang tubuh Negara yaitu pancasila. Penerapan konteks demokrasi pancasila harus diwujudkan tidak hanya sekedar dalam kandungan kurikulum pendidikan saja, namun sebisa mungkin juga diwujudkan dalam cara dan proses pendidikan itu sendiri. Misalnya dalam konteks kegiatan belajar mengajar, system pembelajaran dan bahkan pada departemen pendidikan dan instansi-instansi pendidikan itu sendiri. Dengan berpegang teguhnya pendidikan Indonesia pada demokrasi pancasila dan nilai-nilai luhur pancasila diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam perkembangan jaman yang semakin pesat dan perkembangan telekomunikasi yang bisa menjadi sebuah ancaman serius bagi jati diri bangsa kita. Menurunya dan merosotnya moral yang akan terjadi dengan terjadinya era globalisasi ini diharapkan dengan adanya kandungan-kandungan nilai lihur pancasila dapat menjadi pegangan dan membentuk mainsett dalam pikiran generasi muda agar tidak terjebak dalam tantangan globalisasi yang akan merusak jati diri bangsa.
1
I. LATAR BELAKANG MASALAH Proses dan kegiatan pendidikan merupakan upaya sadar manusia yang tidak pernah ada hentinya sebab jika manusia berhenti melakukan pendidikan sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budayanya. Sejak zaman batu sampai zaman modern, seperti saat ini, proses pendidikan manusia tetap bejalan meskipun tidak harus terjadi di jenjang persekolahan. Karena proses pendidikan harus berjalan sampai kapan pun, suatu bangsa akhirnya membangun sistem pendidikan bagi bangsa itu sendiri. Sistem pendidikan yang dibangun akhirnya disesuaikan dengan tuntutan zamannya agar pendidikan dapat menghasilkan outcome yang relevan dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu sistem dan praksis pendidikan kita juga harus relevan dengan tuntutan kualitas global. Itulah sebenarnya menjadi persoalan besar bagi pendidikan kita menghadapi tuntutan globalisasi dunia. Pada saat ini kita berada pada era globalisasi yang ditandai dengan terbukanya arus informasi, barang, jasa, tenaga kerja, baik antar negara maupun antar bangsa. Dampak langsung arus globalisasi antara lain semakin meningkatnya interaksi hubungan antar bangsa, meningkatnya ketergantungan antar negara serta meningkatnya skala persaingan global yang tidak lagi mengenal batas-batas suatu negara. Perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat sebagai dampak langsung globalisasi di samping sangat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia seluruh dunia, juga berpengaruh secara signifikan terhadap eksistensi organisasi baik organisasi bisnis, orgnisasi publik, maupun organisasi sosial. Persaingan global tidak lain merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari lagi oleh setiap organisasi jenis apapun. Persaingan yang begitu ketat dan keras menciptakan suatu kondisi di mana hanya organisasi yang memiliki keunggulan kompetitif yang dapat mempertahankan eksstensinya dan memenangkan persaingan lokal, regional, maupun global.
2
Untuk memenangkan persaingan dimaksud, setiap organisasi dituntut untuk mampu terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat serta dituntut untuk mampu menciptakan inovasi-inovasi secara terus menerus di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan rekayasa sosial sehingga memiliki berbagai keunggulan yang memiliki standar kompetensi yang diakui seara internasional, baik bilateral ataupun multilateral karena mengandung prinsip mutual recognition. Salah satu prasyarat dasar untuk dapat menciptakan keunggulan kompetitif adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang handal dan kompeten sesuai dengan karakteristik organisasi, visi, misi, dan tujuan strategis organisai merupakan core competente untuk dapat membangun sikap dan perilaku organisasi yang mampu menghadapi berbagai gejala perkembangan dunia di masa depan. Dengan demikian dalam memasuki kondisi persaingan yang semakin tajam dan ruang gerak yang kian menyempit memiliki implikasi need of achievement yang mampu mendorong kinerja superrior dan berkontribusi secara optimal dalam iklim kompetensi yang sehat guna mempertahankan eksistensi dan organisasi yang unggul dalam menghadapi berbagai persaingan. Globalisasi memang cenderung identik dengan kompetisi, tapi pada saat bersamaan mulai timbul kesadaran bahwa situasi tersebut mendorong perlunya strategi kerjasama, yang karena itu dibutuhkan manajemen dan sumber daya manusia yang berwawasan lintas dan negara, yang berpeluang untuk mendorong pengelolaan kegiatan produktif dan cakap membangun network pemasaran yang lebih luas serta melembaga di antara pihak-pihak yang terkait. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang handal dan kompeten yang telah diutarakan, diperlukan adanya manajemen sumber daya manusia yang aktivitasnya mulai dari perencanaan SDM, rekrutmen seleksi, penempatan (the right man on the right job), pelatihan dan pengembangan, rotasi, promosi, suksesi untuk memastikan terisinya setiap posisi jabatan secara tepat dan pemegang jabatan dalam berperan secara optimal, serta sistem pengelolaan kinerja yang
3
mendorong setiap individu termotivasi untuk mengerahkan kemampuan terbaiknya untuk berkontribusi secara optimal. Kita sebagai bangsa telah juga memiliki sebuah sistem pendidikan. Bahkan sistem itu telah dikokohkan dengan adanya UU No. 2 tahun 1989. persoalannya sekarang adalah apakah sistem pendidikan yang ada saat ini telah efektif untuk mendidik bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern, memiliki kemampuan daya saing yang tinggi di tengah-tengah bangsa lain? Jawabannya tentu saja belum. Berbicara kemampuan kita sebagai bangsa, nampaknya kita belum siap benar menghadapi persaingan global abad 21. Di masa lampau, pendekatan yang sentralistik dan cenderung kepada totaliterisme bukan merupakan sesuatu yang ditabukan, malah terkesan dihalalkan. Berbagai bentuk penyelenggaraan sentralistik yang menghilangkan inisiatif baik pribadi maupun masyarakat sangat akrab dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pun demikian di dalam proses penyelenggaraan pendidikan
dan
pengembangan
kebudayaan.
Kurikulum
yang
terpusat,
penyelenggaraan serta manajemen yang dikendalikan dari atas telah menghasilkan lulusan (out put) pendidikan kita manusia “robot” tanpa inisiatif. Meskipun keadaan ini merupakan corak pendidikan yang umum di Asia (Newsweek, September 6, 1999), namun demikian barangkali keadaan di Indonesia adalah yang terparah. Pendidikan kita nyaris tanpa adanya perubahan metodologi dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi akan berjalan secara indoktriner (Tilaar, 2000:87). Kebebasan berfikir, kebebasan merumuskan, dan menyatakan pendapat yang berbeda tidak mendapat tempat. Oleh karena itu, hasil dari pendidikan kita di masa lalu (baca: Orde Baru) adalah manusia-manusia robot dan sekadar menjadi pengikut-pengikut setia terhadap suatu struktur kekuasaan. Gelombang demokratisasi mempunyai konsekuensi lebih lanjut dalam desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Meskipun desentralisasi pendidikan bukanlah merupakan suatu yang mudah dilaksanakan. Namun demikian, sejalan dengan arus demokratisasi dalam kehidupan manusia , maka desebtralisasi pendidikan akan memberikan efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, pemerataan. Meskipun
4
pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan tidak dengan sendirinya meningkatkan mutu pendidikan dalam arti peningkatan mutu pembelajaran. Disadari atau tidak, sistem pendidikan kita selama ini, lebih banyak diarahkan kepada suatu bentuk pendidikan yang intelektualistis karena hanya mengembangkan beberapa aspek terbatas dari intelegensi manusia. Padahal Howard Gardner telah menunjukkan bahwa intelegensi bukan hanya intelegensi akademik saja tetapi bermacammacam intelegensi yang harus dikembangkan untuk menciptakan suatu kebudayaan yang kaya dan dinamis. Ada kecerdasan bahasa, kecerdasan ilmu pasti, kecerdasan ilmu alam, kecerdasan gerak, kecerdasan musik, kecerdasan manganalisis diri sendiri, kecerdasan antar pribadi, kecerdasan ruang, kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan eksistensial/filsuf. Begitu pula salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting adalah moralitas dan agama kurang mendapatkan perhatian di dalam kurikulum pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.. Demokratisasi
pendidikan
ternyata
belum
sepenuhnya
dilaksanakan.
Pendidikan negeri menjadi favorit karena seakan-akan tidak memerlukan biaya. Pendidikan swasta yang benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat ternyata harus berdiri sendiri. Dengan demikian kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara belum dapat dilaksanakan. Sistem subsidi hendaknya diatur sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan dan golongan ekonomi dalam masyarakat. Disamping itu diperlukan kurikulum yang memiliki spektrum yang luas sehingga semua anak dengan kemampuan intelegensi yang bermacam-macam dapat dikembangkan secara optimal. Demokratisasi
proses
pendidikan
bermakna
pula
menjamin
dan
mengembangkan kebebasan akademik. Terutama pendidikan tinggi merupakan benteng pengembangan moral masyarakat dan menjadi sebagai lembaga pengontrol dari pelaksanaan nilai-nilai kebenaran,keindahan, moral, dan agama. Sejalan dengan itu, proses pendidikan bukanlah merupakan suatu indoktrinasi tetapi proses pengembangan kesadaran akan kebenaran (meninjamn istilah Paulo
5
Freire). Demokrasi tidak dapat dikembangkan dengan membunuh pemikiran kritis atau pemikiran alternatif, tetapi hanya dapat berkembang di dalam kebebasan berpikir dan tanggungjawab atas alternatif yang dipilih.
II. RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut: a.
Apa yang dimaksud pengertian demokrasi?
b. Apa yang dimaksud pendidikan demokrasi? c. Apa pengertian pancasila,landasan pendidikan pancasila, dan kedudukan pancasila? d. Bagaimana pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila? e. Apa pengertian demokrasi pancasila, aspek demokrasi pancasila, dan prisip-prinsip demokrasi pancasila? f. Bagaiman ciri-ciri pendidikan di indonesia, dan bagaimana kualitas pendidikan di indonesia? g. Bagaimana implementasi demokrasi pancasila terhadap pandidikan di Indonesia? h. Apa saja hambatan-hambatan penerapan demokrasi pancasila dalam dunia pendidikan di Indonesia?
III. PENDEKATAN: A. HISTORIS Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikian halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri sejak kelahirannya dan berkembangnya menjadi bangsa yang besar
6
seperti yang dialami oleh dua kerajaan besar tempo dulu yaitu Kedaulatan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit. Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang sampai kepada tahap pematangannya oleh para pendiri Negara pada saat akan mendirikan Negara Indonesia merdeka telah berhasil merancang dasar Negara yang justru bersumber pada nilainilai yang telah tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kemudian diformulasikan dan disistematisasikan dalam rancangan dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Nama tersebut untuk pertama kalinya diberikan oleh salah seorang penggagasnya yaitu Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas saran dan petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa. Dengan demikian kiranya jelas pada kita bahwa secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dan dengan nilainilai Pancasila serta telah melahirkan keyakinan demikian tinggi dari bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia, sejak resmi disahkan menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini dan insya Allah untuk selamanya. B. SOSIOLOGIS Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri (identitas) dan kepribadian, sehingga akan dengan mudah terombangambing
dalam menjalani
kehidupannya,
terutama
pada
saat-saat
menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh dan baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini.
7
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah jati diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri dengan memiliki sifat keterbukaan sehingga dapat mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman di samping memiliki dinamika internal secara selektif dalam proses adaptasi yang dilakukannya. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tingkat perkembangan dan tantangan zaman yang dihadapinya terutama dalam meraih keunggulan IPTEK tanpa kehilangan jati dirinya. C. YURIDIS Alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan Yuridis konstitusional antara lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan silasila Pancasila sebagai dasar Negara yang sah, benar, dan otentik sebagai berikut: a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia Batang tubuh UUD 1945 pun merupakan landasan yuridis konstitusional karena dasar Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang
terdapat
di
dalam
batang
tubuh
UUD
1945
tersebut.
IV. PEMBAHASAN A. Pengertian Demokrasi Secar etimologis, demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kratein
8
yang berarti memerintah. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai “ Rakyat berkuasa “. Dengan kata lain demokrasi adalah pemerintahan yang dijalan kan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung ( melalui perwakilan ). Dengan demikian dalam suatu Negara yang menganut sistem pemerinthan demokrasi, kekuasaan tertinggi nyaada ditangan rakyat sebagaimana pengertian demokrasi yang diucapkan oleh Abraham Lincoln “the goverment from the people, by the people and for the people “ ( suatu pemerinthan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakya) Jadi demokrasi berarti kekuasaan berarti kekuasaan dari rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan rakyat yang
berkuasa
sekaligus diperintah pemerintahan dalam Negara demokrasi pada dasarnya adalah pilihan rakyat yang berdaulat dan diberi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara serta mempertanggung jawabkan pada rakyat demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Dewasa ini , bentuk demokrasi paling umum dengan jumlah penduduk kota ratusan ribu bahkan jutaan orang adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan dalam demokrasi tidak langsung, para pejabat membuat UU dan menjalan kan program untuk kepentingan umum atas nama rakyat. Hak – hak rakyat dihormati dan dijunjung tinggi, karena pejabat itu dipilih dan diangkt oleh rakyat. B. PENGERTIAN PENDIDIKAN DEMOKRASI Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, meghayati, megamall kan dan mengembangkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan peran nya dalam masyarakat ( winataputra, 2006 : 12) Demokrasi memang tidak diwarisi , tetapi ditangkap dan dicerna melalui proses belajar oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan suatu
9
proses pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam nerbagai konteks, dalam hal ini untuk pendidikan formal ( disekolah dan perguruan tinggi), non formal ( pendidikan diluar sekolah dan informal ( pergaulan dirumah dan masyarakat kulturaluntuk membangun cita – cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam berbagai konteks(Winaputra,2006:19) System pemerintahan demokrasi demokrasi sebanyak cita – cita kan oleh berbagai Negara. Namun upaya untuk menuju kehidupan demokrasi yang ideal tidak lah mudah. Proses mengimplementasikan demokrasi inilah sebagai system politik dalam kehidupan bernegara. Demokrasi bertujuan menghasilkan demokrasi yang mengaju pada cirri – cirri sebagai berikut : a.
Proses
yang
tak
pernah
selesai,
dalam
arti
bertahap,
berkesinambungan terus – menerus. b. Bersifat evolusioner dalam arto dilakukan secara berlahan. c. Perubahan bersifat damai dalam arti tanpa kekerasan ( anarkis) d. Berjalan melalui cara musyawarah; dalam arti pebedaan yang ada siselesaikan dengan cara musyawarah. Jadi, budaya demokrasi dimasyarakat akan terbentuk bialmana nilai – nilai demokrasi itu sudah berkembang luas, merata, dihayati dan dijalankan sebagai sikap dan prilaku hidup pada hakikat nya budaya demokrasi akan mengembangkan nilai – nilai demokrasi. C. Pengertian Pancasila Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari bahasa sansekerta. Dalam bahasa sansekerta pancasila memiliki arti yaitu Panca artinya lima dan Syila artinya batu sendi, alas/dasar, Syila artinya peraturan tingkah laku yang baik. Pancasila adalah dasar filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam
10
pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 tanggal 15 februari 1945 bersama-sama dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pandangan hidup suatu bangsa adalah masalah pilihan, masalah putusan suatu bangsa mengenai kehidupan bersama yang dianggap baik. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan tuntunan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan, masyarakat dan alam semesta. Pancasila sebagai dasar Negara, ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti yang diatur dalam UUD. D. Landasan Pendidikan Pancasila 1. Landasan Historis Setiap bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, diambil dari nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang di dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Demikian halnya dengan Pancasila yang merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia digali dari tradisi dan budaya yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sendiri sejak kelahirannya dan berkembangnya menjadi bangsa yang besar seperti yang dialami oleh dua kerajaan besar tempo dulu yaitu Kedaulatan Sriwijaya dan Keprabuan Majapahit. Setelah berproses dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang sampai kepada tahap pematangannya oleh para pendiri Negara pada saat akan mendirikan Negara Indonesia merdeka telah berhasil merancang dasar Negara yang justru bersumber pada nilai-nilai yang telah tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang kemudian diformulasikan dan disistematisasikan dalam rancangan dasar Negara yang diberi nama Pancasila. Nama tersebut
11
untuk pertama kalinya diberikan oleh salah seorang penggagasnya yaitu Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas saran dan petunjuk seorang temannya yang ahli bahasa. Dengan demikian kiranya jelas pada kita bahwa secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dan dengan nilai-nilai Pancasila serta telah melahirkan keyakinan demikian tinggi dari bangsa Indonesia terhadap kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia, sejak resmi disahkan menjadi dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini dan insya Allah untuk selamanya. 2. Landasan Kultural Pandangan hidup suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari kehidupan bangsa yang bersangkutan. Bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki jati diri (identitas) dan kepribadian, sehingga akan dengan mudah terombang-ambing dalam menjalani kehidupannya, terutama pada saat-saat menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh dan baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam, lebih-lebih di era globalisasi dewasa ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah jati diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat Indonesia sendiri
dengan
memiliki
sifat
keterbukaan
sehingga
dapat
mengadaptasikan dirinya dengan perkembangan zaman di samping memiliki dinamika internal secara selektif dalam proses adaptasi yang dilakukannya. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tingkat perkembangan
12
dan tantangan zaman yang dihadapinya terutama dalam meraih keunggulan IPTEK tanpa kehilangan jati dirinya. 3. Landasan Yuridis Alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan Yuridis konstitusional antara lain di dalamnya terdapat rumusan dan susunan sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara yang sah, benar, dan otentik sebagai berikut: a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. e. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia Batang
tubuh
UUD
1945
pun
merupakan
landasan
yuridis
konstitusional karena dasar Negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dan rinci dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat di dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut. 4. Landasan Filosofis Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif merupakan filosofis bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisaikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat Negara, maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para penyelenggara Negara dan menjiwai setiap peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
E. Nilai-Nilai Kedudukan Pancasila 1. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
13
Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar filsafat Negara (Philosofische Grondslag) dari Negara, ideologi Negara (Staatsidee). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara.
2. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjungnya sebagai suatu pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah suatu tolok ukur kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia. Proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa yang disebut sebagai ideologi bangsa (nasional) dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup Negara yang disebut sebagai ideologi Negara. Transformasi pandangan hidup dasar Negara juga terjadi pada pandangan hidup Pancasila. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar Negara dan ideologi Negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya serta dalam agama-agama
sebagai
pandangan
hidup
masyarakat
Indonesia.
Dengan suatu pandangan hidup yang jelas maka bangsa Indonesia akan memiliki pandangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan berbagai masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, hankam, dan persoalan lainnya dalam gerak masyarakat yang semakin maju. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka
14
pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.
3. Pancasila
Sebagai
Ideologi
Bangsa
Dan
Negara
Indonesia
Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya hukum hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia.
F. Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah seluruh jiwa rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dinamakan “Ekaprasetia Pancakarsa”. Ekaprasetia Pancakarsa berasal dari bahasa sansekerta. Secara harfiyah “eka” berarti satu/tunggal, “prasetia” berarti janji/tekad, “panca” artinya lima, dan karsa artinya kehendak yang kuat. Dengan demikian Ekaprasetia Pancakarsa berarti tekad yang tunggal.
G. Pengertian Demokrasi Pancasila 1.
Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H. Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
15
2. Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H. Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada
kepribadian
perwujudannya
dan
seperti
falsafah dalam
hidup
bangsa
Indonesia
yang
seperti
dalam
ketentuan-ketentuan
pembukaan UUD 1945. 3. Ensiklopedi Indonesia Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidangbidang politik sosial ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalahmasalah
nasional
berusaha
sejauh
mungkin
menempuh
jalan
permusyawaratan untuk mencapai mufakat. H. Aspek Demokrasi Pancasila Berdasarkan pengertian dan Pendapat tentang demokrasi Pancasila dapat dikemukakan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. 1. Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi) Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh silasila lainnya. Karena itulah, pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial (Lihat amandemen UUD 1945 dan penyelesaiannya dalam pasal 27,28.29,30,31, 32, 33. dan 34). 2. Aspek Formal Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakilwakilnya dalam badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai kesepakatan bersama. 3. Aspek Normatif Mengungkapkan
seperangkat
norma
atau
kaidah
yang
membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan. 4.
Aspek Optatif Mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.
16
5. Aspek Organisasi Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksaan demokrasi pancasila di mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. 6. Aspek Kejiwaan Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangant para pemimpin pemerintah. I. Prisip-Prinsip Demokrasi Pancasila Adapun Prinsip-prinsip Pancasila: a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain d. Mewujudkan rasa keadilan sosial 1. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 2. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan 3. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. J. Ciri-Ciri Pendidikan Di Indonesia Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Aspek ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan-pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa/mahasiswa.
17
Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi-bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa/mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu serta menyimpulkannya.
K. Kualitas Pendidikan Di Indonesia Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan muridmuridnya. Guru-guru tentuya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guruguru berpengalaman yang pensiun. Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah. “Pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai rapat kabinet terbatas di Gedung Depdiknas, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (12/3/2007). Presiden memaparkan beberapa langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:
18
a. Langkah
pertama
yang
akan
dilakukan
pemerintah,
yakni
meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi. b. Langkah
kedua,
menghilangkan
ketidakmerataan
dalam
akses
pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta jender. c. Langkah ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional. d. Langkah
keempat,
pemerintah
akan
menambah
jumlah
jenis
pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan. Untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. e. Langkah kelima, pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolahsekolah. f. Langkah
keenam,
pemerintah
juga
meningkatkan
anggaran
pendidikan. Untuk tahun ini dianggarkan Rp 44 triliun. g. Langkah ketujuh, adalah penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. h. Langkah terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas penddikan.
L. Implementasi Demokrasi Pancasila Terhadap Pandidikan Di Indonesia Implementasi demokrasi pancasila dalam konteks kini diharapkan dengan adanya penerapan nilai-nilai luhur pancasila didalam sebuah demokrasi akan membentuk suatu jawaban atas permasalahan permasalah pendidikan saat ini. Sehingga dengan adanya tantangan globalisasi ini pendidikan di Indonesia akan tetap sesuai dengan norma-norma luhur dari batang tubuh Negara yaitu pancasila.
M. Hambatan-Hambatan Penerapan Demokrasi Pancasila Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia
19
Terdapat berbagai masalah yang dihadapi dalam penerapan demokrasi pancasila terhadap pendidikan di Indonesia, sebagai berikut: 1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Terjadinya krisis moneter sejak tahun 1998, telah menciptakan laju inflasi yang tak terkendalikan, sehingga daya beli masyarakat semakin menurun. Dampak terbesar dari fenomena ini adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Kendati pun pemerintah telah berupaya membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun yang disertai dana kompensasi BBM serta bantuan jaring pengaman sosial, namun ironinya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan bukanlah dijadikan prioritas utama dalam menghadapi kondisi kebutuhan hidup. Padahal, krisis yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, bersumber dari rendahnya kualitas, kemampuan, dan semangat kerja. Secara jujur dapat kita katakana bahwa bangsa ini belum mampu mandiri dan terlalu banyak mengandalkan intervensi dari pihak asing. Meskipun agenda reformasi telah digulirkan untuk memperbaiki sendi-sendi kekuatan dengan menetapkan prioritas tertentu, hal tersebut belum berlangsung secara kaffah (menyeluruh) dan baru pada tahap mencari kesalahan orang lain. Pendidikan sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas, kemampuan dan semangat kerja masyarakat, dalam kondisi bangsa Indonesia yang memiliki rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, secara inheren akan memberikan kondisi bangsa yang sulit untuk dapat keluar dari kendali krisis multi dimensi. Terutama dalam hubungannya untuk membentuk budaya demokrasi dalam sistem kenegaraan kita. Peran pendidikan nampaknya masih dianggap sebagai ‘menara gading’ dalam segi kehidupan bermasyarakat, namun belum diupayakan sebagai bentuk investasi masa depan yang akan membentuk nilai-nilai hidup kemasyarakatan secara universalitas. Rendahnya
partisipasi
pendidikan
tentu
akan
membentuk
20
rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga pemikiran kreatif, inovatif, dan progresif akan sukar untuk muncul dalam proses pembangunan bangsa dalam sistem kenegaraan demokrasi. Demikian pula halnya, pola penyelenggaraan pendidikan akan cenderung sukar untuk menjiwai nilai-nilai demokratis, sehingga tidak akan menumbuhkan kondisi kebebasan metode pendidikan yang beragam, dan masih bersandar pada doktrinisasi sebagai wujud penerapan kebijakan sentralisir. 2. Rendahnya Inisiatif kebijakan yang demokratis. Pemberlakuan demokrasi, baik dalam tatanan politik, ekonomi, maupun pendidikan, memberikan konsekuensi terhadap pembaruan kebijakan yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan mayoritas masyarakat. Dalam dunia pendidikan, system pendidikan nasional yang selama ini masih menginduk pada UU nomor 1989, dinilai sudah usang dan mengharapkan perubahan ke arah kebijakan
yang
lebih
democratis,
khususnya
pemberian
kewenangan secara desentralisir. Prinsip dasar diberlakukannya demokrasi pendidikan diarahkan pada terbentuknya partisipasi masyarakat di suatu wilayah untuk turut memikirkan dan mengejar kualitas pendidikan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Penerapan desentralisasi pendidikan terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sesuai UU nomor 22 dan 25 tahun 1999. Konsekuensi asas desentralisasi pendidikan yaitu berkembangnya penataan pendidikan local dalam membangun kemampuan masyarakat di sekitarnya, serta pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat yang diupayakan mampu berkiprah dalam pergaulan global. 3. Tantangan kehidupan Global. Derasnya
perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi,
menghadapkan dunia pendidikan dalam situasi persaingan global.
21
Sehingga berbagai kebijakan pendidikan diperlukan penyesuaian dengan standar kualitas universal. Kondisi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah, tentu dapat memberikan suasana penerapan pendidikan yang berbasis lokal (education based local), keadaan ini apabila tidak dapat ditata secara baik, akan memperparah kualitas pendidikan secara global. Oleh karena itu, prioritas kebijakan dalam era demokrasi, pendidikan diharapkan mampu mengolah potensi lokal dalam upaya mensejajarkan diri dengan tuntutan kualitas global (the think globally at locally). 4. Kentalnya budaya kesukuan di Indonesia. Hal-hal yang menyangkut masalah etnik dan suku bangsa masih sangat kental dalam masyarakat Indonesia. Hal ini berakibat dengan kurang sadarnya masyarakat Indonesia dengan pendidikan itu sendiri. Sehingga mereka hanya berkutat pada tradisionalisme semata. V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Implementasi demokrasi pancasila dalam konteks kini diharapkan dengan adanya penerapan nilai-nilai luhur pancasila didalam sebuah demokrasi akan membentuk suatu jawaban atas permasalahan permasalah pendidikan saat ini. Sehingga dengan adanya tantangan globalisasi ini pendidikan di Indonesia akan tetap sesuai dengan norma-norma luhur dari batang tubuh Negara yaitu pancasila. Paradigma pendidikan yang mengarah pada era demokrasi banyak memberikan konsekuensi logis dalam mempersiapkan kondisi masa transisi budaya. Masyarakat yang mengalami situasi demokrasi umumnya lebih menghargai perbedaan pandangan dan keberagaman status sosial. Demokrasi pendidikan tidak terlepas dari peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan sasaran kulaitas yang diinginkan. Dengan kata lain, demokrasi pendidikan sangat terkait dengan partisipasi aktif seluruh elemen
22
masyarakat dalam menentukan kebijakan pendidikan, melalui mekanisme buttom-up. Demokrasi pendidikan di Indonesia, dipengaruhi oleh suatu kondisi pluralisme masyarakat yang memiliki heterogenitas linguistik, budaya, agama, dan letak geografis. Sehingga keseragaman pola pendidikan yang pernah dilakukan pada pemerintahan orde baru, sangatlah tidak tepat, sehingga akan menciptakan karakter bangsa yang seba seragam. Oleh karenanya, pada era reformasi, demokrasi pendidikan mengalami pergeseran paradigma ke araha keberagaman. Bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda untuk dikembangkan, serta adanya komitmen terhadap pengakuan kebebasan berpikir, pendidikan sebaiknya mencoba memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan kualitas kemampuan peserta didik serta pengembangan nilai-nilai kemasyarakatan yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi dalam demokrasi dan pendidikan adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan, rendahnya inisiatif kebijakan demokratis, serta tantangan era globalisasi. Adapun sintesis dan analisis yang diambil sebagai prinsip dasar pelaksanaan demokrasi pendidikan adalah adanya kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara, adanya arah kebijakan dilandasi oleh prinsip buttom-up, adanya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat,
berlakunya prinsip transparansi dan akuntabilitas
publik. Berbagai masalah serta hasil analisis dan sintesis, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menumbuhkan demokrasi diperlukan suatu pendidikan yang turut menunjang peningkatan kualitas masyarakat yang dapat memahami budaya demokras, serta pendidikan yang demokratis sangat ditunjang oleh sistem kenegaraan yang demokratis. Untuk menyerasikan muatan demokrasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah, diharapkan prakarsa kualitas pendidikan disamping harus memperhatikan potensi lokal yang dimiliki, juga harus mampu melihat peluang dan tantangan kebutuhan kualitas secara global. Hal tersebut diupayakan agar sistem pendidikan di
23
Indonesia tidak hanya mampu berkiprah dalam pergaulan nasional, namun dalam era globalisasi perlu memperhitungkan persaingan secara internasional.
B. Saran Banyak terdapat hal-hal yang harus diperhatikan untuk menerapkan atau mengimplementasikan dasar-dasar demokrasi pancasila pada pendidikan di Indonesia, karena tidak serta merta penerapan demokrasi pancasila pada pendidikan di Indonesia akan berjalan dengan baik. Hal-hal
yang
harus
diperhatikan
dalam
menerapkan
dan
mengimplementasikan demokrasi pancasila kedalam pendidikan nasional agar dapat tercipta suatu kesinambungan yang baik adalah : 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi pancasila 3. Meningkatkan
kesadaran
masyarakat
tentang
pentingnya
pengalaman nilai-nilai luhur pancasila pada system pendidikan di Indonesia 4. Peranan pemerintah tentang peningkatan penerapan nilai-nilai pancasila dalam pendidikan nasional. 5. Pengembangan kurikulum baru yang banyak mengimplementasikan nilai-nilai pancasila didalamnya.
VI. REFERENSI Tirtaraharja, Umar dan La Sula. S.L. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta Rukiyati, dkk. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: UNY Press Buchori, M. (2001). Pendidikan Antisipatoris. Jakarta: Kanisius. Delors, J. 1998. Pendidikan Untuk Abad XX!: Pokok Persoalan dan Harapan. Unesco Publishing. Ordonez, dkk. (1998). Pendidikan Dasar Untuk Pemberdayaan Orang Miskin. Unesco Publishing.
24
Postman, N. (2001). Matinya Pendidikan: Redefinisi Nilai-nilai Sekolah. Yogyakarta: Jendela. Rosyada, D. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Kencana. Tilaar, HAR. 2000. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. Suardi Abubakar, dkk. 2000. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 SMU.Jakarta: Yudhistira. Sutedjo
Bradjanegara, Sejarah Yogyakarta, 1956
Pendidikan
Indonesia,
Taman
Siswa
Manusia Dan Masyarakat Baru Indonesia, Departemen P.P. dan K, Jakarta, 1960
