Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Gahesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG 1

Luh Putu Rani Mayasari Ni Kadek Sinarwati, 2 Gede Adi Yuniarta

1

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Gahesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]} @undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Alokasi Belanja Modal dengan mempertimbangkan data yang dikumpulkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari tahun 2011-2013 berupa Laporan Realisasi Anggaran dengan sumber Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Buleleng. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pemerintah Daerah Karakteristik Tujuan Anggaran, Pengawasan Intern, dan Kinerja Abstract The study aimed at providing empirical evidence and findng out the effect of economic growth, local revenue, and general alocation fund on the alocation of capitalexpenditure budget by considering all data collection. The data were collected from the local revenue and expenditure provided by the Local Development Planning Board from 2011 -2013 in a form of Budget Realization report collected from a source of the Buleleng Head Regency (Bupati) Accountability Information report. The results of the study indicated that there was a significant effect of economic growth, local revenue, and general alocation fund on the alocation of capital expenditure budget. Keywords: economic growth, local revenue, general alocation fund, capital expenditure budget, local government.

PENDAHULUAN Krisis ekonomi yang melanda Negara Republik Indonesia sejak tahun

1997 membawa dampak hampir pada semua aspek atau sektor kehidupan. Dampak tersebut menimpa tidak hanya

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) sektor privat seperti pasar modal tetapi juga pada sektor publik (pemerintah) seperti Pemerintah Daerah. Dampak yang terjadi lebih bersifat dampak negatif seperti bertambahnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, walaupun ada pula yang berdampak positif seperti meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditi yang berakibat meningkatnya pendapatan para penghasil komoditi tersebut. Dampak negatif krisis ekonomi terjadi pula pada sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni menjadi labilnya sektor pendapatan yang pada gilirannya membawa dampak tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini terjadi karena alokasi dana dari APBN untuk APBD menjadi labil pula. Dengan kata lain faktor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Akibat selanjutnya tingkat kepastian akan jumlah besarnya belanja menjadi lebih tinggi pula. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan pada daearah yang tingkat modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran tugas pelaksanan pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan untuk berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk dilakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat

Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya rendah. PAD yang rendah berarti ketergantungan pada Pemerintah Pusat (dan atau Pemerintah Provinsi) akan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa dengan adanya krisis ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan (penerimaan) dan belanja atau (pengeluaran) daerah tingkat II (Kabupaten/Provinsi). Dalam UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja tersebut, dalam penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Sampel yang digunakan yaitu Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Tahun 2004-2005 dengan alasan ketersediaan data. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Anggiat Situngkir (2009) meneliti pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Pemkab Sumatera Utara. Hasil penelitian tersebut variable Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) Belanja Modal. Sedangkan variabel PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. METODE Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu peneliti, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana variabel melekat (Arikunto 2002:15). Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel independen dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Sugiyono (2012:115) mengemukakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2013. Menurut Sugiyono (2012:116), “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisktik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Adapun teknik yang digunakan adalah Non Probability Sampling dengan pendekatan Purposive Sampling. Pengertian Nonprobability sampling menurut Sugiyono (2010:218), ”Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Pengertian Purposive Ssampling menurut Sugiyono (2010:218) yaitu: “Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Sampel dari penelitian ini adalah LRA Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2011-2013. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat

diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data kuantitatif yang dikumpulkan adalah berupa Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2011-2013 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder dapat diukur satuannya dan biasanya berupa angka-angka (Hadi, 2004:74). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data Sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, cara yang digunakan adalah studi dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen Laporan Keuangan Pemerintah yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini. Data yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011-2013. Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan Uji Regresi Sederhana terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita (Boediono, 1985). Secara tradisional,

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) Pertumbuhan Ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk

Domestik Regional Daerah/PDRB. Berikut ini disajikan tabel Pertumbuhan Ekonomi :

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2011-2013 No. Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 1 2011 6,11 % 2 2012 6,52 % 3 2013 6,83 % Sumber data : Biro Pusat Statistik (BPS) untuk Tahun 2013 data sementara belum dipublikasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang terpisah, dan lainlain pendapatan daerah yang terpisah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2011-2013. Berikut ini disajikan tabel Pendapatan Asli Daerah :

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011-2013 No. Tahun Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) 1 2011 109.153.830.286,40 2 2012 129.003.994.687,39 3 2013 160.290.775.040,05 Sumber Data : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Buleleng Dana Alokasi Umum (DAU) adalah adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Berikut ini disajikan tabel Dana Alokasi Umum (DAU) :

Tabel 3 Dana Alokasi Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2011-2013 No. Tahun Dana Alokasi Umum (Rupiah) 1 2011 568.131.660.000 2 2012 687.697.696.000 3 2013 796.419.224.000 Sumber Data : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Buleleng Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan untuk investai permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya dalam menunjang kegiatan Pemerintah dan melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Modal yang digunakan adalah realisasi Belanja Modal Kabupaten Bulelenng Tahun Anggaran 2011-2013. Berikut ini disajikan tabel data deskriptif Belanja Modal:

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) Tabel 4 Belanja Modal Kabupaten Buleleng Tahun 2011-2013 No. Tahun Belanja Modal (Rupiah) 1 2011 166.597.158.436,00 2 2012 143.962.336.094,00 3 2013 217.136.222.603,02 Sumber Data : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Buleleng Uji T digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Modal. Berikut ini disajikan tabel Pertumbuhan Ekonomi dengan menggunakan Uji T : ∑Y = 527,695,717,133.02 ∑X = 0.1946 ∑XY = 34,395,834,697.55 ∑Y2 =95,627,906,578,899,800,000,000.00 ∑X2 = 0.00 n = 3 Perhitungan : a = ∑Y (∑X2)- ∑X. ∑XY n∑X2 -(∑X)2 a = (236,805,887,147.58) b = n∑XY - ∑X. ∑Y n∑X2 -(∑X)2 b = 6,362,350,352,393.68 Jadi persamaan Regresi Linerarnya adalah : -236,805,887,147.58 + 6,362,350,352,393.68 X Langkah – Langkah Pengujian Pengaruh Variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal : Menghitung Kesalahan Standar Estimasi (Se)

T hitung = 0.78 T tabel = 0.765 Kesimpulan : T hitung (0.78) > T tabel (0.765) , maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Ada Pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap variabel dependen (Anggaran Belanja Modal). ∑Y = 527,695,717,133.02 ∑X = 398,448,600,013.84 ∑XY=71,561,367,809,081,200,000,000.00 ∑Y2 =95,627,906,578,899,800,000,000.00 ∑X2 =54,249,721,874,436,300,000,000.00 n = 3 Perhitungan : a = ∑Y (∑X2)- ∑X. ∑XY n∑X2 -(∑X)2 a = 28,541,256,329.25 b = n∑XY - ∑X. ∑Y n∑X2 -(∑X)2 b = 1.11 Jadi persamaan Regresi Linerarnya adalah : 28,541,256,329.25 + 1.11X Langkah – Langkah Pengujian Pengaruh Variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal : Menghitung Kesalahan Standar Estimasi (Se)

Se = Se = Se = 41,845,047,612.58 Menghitung Kesalahan Koefisien Regresi (Sb) Sb = Se √∑(X2) -(∑X)2 / n Sb = 8,192,845,629,763.14 Uji T T hitung = b Sb T hitung = 6,362,350,352,393.68 8,192,845,629,763.14

Se = 34,215,300,690.75 Menghitung Kesalahan Koefisien Regresi (Sb) Sb = Se √∑(X2) -(∑X)2 / n Sb = 0.938447571 Uji T T hitung = b Sb

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) T hitung =

1.11 0.938447571 T hitung = 1.18 T tabel = 0.765 Kesimpulan : T hitung (1.18) > T tabel (0.765) , maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Ada Pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen (Pendapatan Asli Daerah) terhadap variabel dependen (Anggaran Belanja Modal). ∑Y = 527,695,717,133.02 ∑X = 2,052,248,580,000.00 ∑XY=366,583,148,923,938,000,000,000 ∑Y2=95,627,906,578,899,800,000,000.00 ∑X2=1,429,985,284,534,830,000,000,000 n = 3 Perhitungan : a = ∑Y (∑X2)- ∑X. ∑XY n∑X2 -(∑X)2 a = 29,110,523,289.26 b = n∑XY - ∑X. ∑Y n∑X2 -(∑X)2 b = 0.21 Jadi persamaan Regresi Linerarnya adalah : 29,110,523,289.26 + 0.21X Langkah – Langkah Pengujian Pengaruh Variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal : Menghitung Kesalahan Standar Estimasi (Se) Se = Se = 40,078,790,595.91 Menghitung Kesalahan Koefisien Regresi (Sb) Sb = Se 2 √∑(X ) -(∑X)2 / n Sb = 0.248189883 Uji T T hitung = b Sb T hitung = 0.21 0.248189883 T hitung = 0.86 T tabel = 0.765 Kesimpulan : T hitung (0.86) > T tabel (0.765) , maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Ada Pengaruh yang signifikan antara semua

variabel independen (Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependen (Anggaran Belanja Modal). Pembahasan Belanja Modal dalam Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerjabukan untuk dijual. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyaratan utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program– program pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyirat pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan memepengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ini ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah dengan adanya peningkatan pertumbuhan

ekonomi ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dibandingkan dengan total anggaran belanja daerah yaitu hanya sebesar kurang dari 20 % seperti dapat dilihat pada lampiran Anggaran Belanja Daerah sedangkan anggaran belanja yang tertinggi adalah anggaran belanja pegawai yang mencapai lebih dari 50 % setiap tahunnya dari total anggaran belanja. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatankegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis tidak memasukkan faktor DAK sebagai variabel independen yang mempengaruhi anggaran belanja modal. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil pengujian secara parsial di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal, hal ini di tunjukkan T hitung (0.78) > T tabel (0.765), maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Ada Pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap variabel dependen (Anggaran Belanja Modal). Hasil ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Nugroho Suratno Putro (2006) yang menyatakan Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal selain memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi kepentingan publik sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diambil dengan menggunakan metode sensus. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi berganda. Kesit Bambang Prakosa (2004) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penerimaan daerah. Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Pada pasal 26 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian keempat tentang Belanja Modal ayat 1 berbunyi “Belanja Modal digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan”. Selanjutnya di ayat 2 disebutkan bahwa “Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial”, tetapi dalam praktiknya dalam penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif (Smith dan Bertozzi, 1998). Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agency-nya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara Keefer dan Khemani, 2003; Mauro, 1998; Von Hagen, 2002, secara implisit menyatakan bahwa anggaran juga digunakan oleh legislatif untuk memenuhi self-interestnya. Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil pengujian secara parsial di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, hal ini di tunjukkan T hitung (1.18) > T tabel (0.765), maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Ada Pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen (Pendapatan Asli Daerah) terhadap variabel dependen (Anggaran Belanja Modal). Hasil ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Hal ini mengindikasikan Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuh ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari–harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuh ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari–harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Peningkatan Pemerintah Daerah dalam Belanja Modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik di Sumatera, Jawa dan Bali akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Berdasarkan hasil pengujian secara parsial di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, hal ini di tunjukkan T hitung (0.86) > T tabel (0.765), maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Ada Pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen (Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependen (Anggaran Belanja Modal). Hasil

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007). Hal ini mengindikasikan terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (adjusted) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan asymmetric. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Dengan adanya transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal, hal ini ditunjukkan hal ini di tunjukkan T hitung (0.78) > T tabel (0.765), maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Ada Pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap variabel dependen (Anggaran Belanja Modal). Hal ini dapat diartikan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, hal ini di tunjukkan T hitung (1.18) > T tabel (0.765), maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Ada Pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen (Pendapatan Asli Daerah) terhadap variabel dependen (Anggaran Belanja Modal). Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umumterhadap Belanja

Modal, hal ini di tunjukkan T hitung (0.86) > T tabel (0.765), maka H1 diterima dan H0 ditolak artinya Ada Pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen (Dana Alokasi Umum) terhadap variabel dependen (Anggaran Belanja Modal). Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila Dana Alokasi Umum meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal. Saran Pendapatan yang diperoleh dari Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan, maka kebijakan yang ditetapkan adalah: Pemerintah Kota atau Kabupaten secara aktif ikut serta dalam melakukan pendataan terhadap wajib pajak seperti PBB, sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Provinsi. Melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan. Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah harus diperhatikan upaya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat misalnya: Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya, Pencarian sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi yang menguntungkan bagi pemungutan daerah. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pemungutan obyek baru tersebut tidak boleh menghambat kinerja perekonomian baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru, Pemerintah akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk merumuskan apakah obyek baru tersebut tidak memiliki efek samping baik

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014) kepada beban ekonomi masyarakat maupun laju perekonomian nasional, Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka meningkatkan daya dukung Pembiayaan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Melakukan intensifikasi melalui pembenahan manajemen pemungutan dengan menggunakan sistem informasi yang lebih kredibel dan akuntabel. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh terhadap data obyek pajak dan retribusi. Belanja Modal diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja Modal harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan programprogram strategis daerah. DAFTAR PUSTAKA Hari Adi, Priyo. 2006. ”Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi IX Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Buleleng Nomor 8 Tahun 1999. Peraturan Bupati Buleleng Tahun 2011. Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi VI, hal. 1140-1159. Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana

Alokasi Umum terhadap Belanja Modal”. Anggiat Situngkir. 2009. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal dengan mengambil sampel penelitian di Pemkab Sumatera Utara”. Hari Adi, Priyo. 2006. ”Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah”. Simposium Nasional Akuntansi IX. Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2004). “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali”. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.