Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Gahesha Singaraja, Indonesia

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014)

PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana) 1

Ni Made Rika Krisna Dewi, Ni Kadek Sinarwati, 2Nyoman Ari Surya Darmawan.

1

Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Gahesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected], [email protected]} @undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas-dinas di Kabupaten Jembrana. Teknik pengambilan sampel mengunakan purposive sampling. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai yang bekerja pada dinas-dinas di lingkungan SKPD Kabupaten Jembrana, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, antara lain para pegawai bagian keuangan, memiliki jenjang pendidikan terakhir minimal SMA/Sederajat dan telah bekerja minimal 1 tahun. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden dari kuesioner yang disebar. Data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, dan penjelasan atau gambaran umum organisasi serta data jumlah pegawai bagian keuangan pada masing-masing Dinas. Pengujian data dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolenearitas, dan uji heteroskedastisitas, sedangkan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 19.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kata Kunci: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Abstract The study aimed at finding out whether the understanding of local financial accounting system and local financial management on information quality of local government financial report on the institutional agencies in Jembrana regency. The samples were determined based on purposive sampling technique, which involved all the official staff under the financial section, having at least SMA (High School) or equivalent level of education, and having minimum of one year working experience.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014) There two different data in this study consisting of primary, and secondary data. The first was all the responses provided by the respondents on the questionnaires provided. While the later consisted of the organization structure and the general description of the organization and the total number of the office staff on the financial section on each agency. The data were tested based on validity testing, reliability testing, while the classical assumption testing was made based on normality test, multicolenearitiy test, and heteroscedastisity test. The hypothesis was tested by multiple regression analysis supported by SPSS version 10.0 for windows. The results indicated that both partially as well as simultaneously the understanding of local financial accounting system and local financial management had positive and significant effect on the information quality of local government financial report on the institutional agencies in Jembrana regency. Key-words: information quality of local government financial report, local financial management, local financial accounting system.

PENDAHULUAN Perkembangan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan regulasi yang berlaku membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi yang menimbulkan beragam tuntutan terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Tujuan dari hal tersebut adalah tingkat pelayanan pemerintah daerah yang maksimal kepada masyarakatnya (Arif, 2008 dalam Zuliarti, 2012). Pemberlakukan otonomi daerah merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya, dengan maksud untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut (Safitri, 2009). Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokrasi dalam menciptakan sebuah sistem akuntansi di daerah. Tetapi hal itu harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewenangan keuangan guna melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik dan budaya, diperlukan suatu informasi akuntansi yang akurat yaitu berupa laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka menciptakan otonomi daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang handal dan relevan agar dalam pelaporannya nanti dapat menghasilkan suatu informasi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014) Baridwan (2004) menegaskan bahwa tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Opini Tidak Wajar (TP), dan (4) Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Sedangkan menurut Bastian (2011: 194) terdapat lima jenis pendapat yang diberikan oleh auditor (1) pendapat wajar tanpa pengecualian, (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas, (3) pendapat wajar dengan pengecualian, (4)

pendapat tidak wajar, dan (5) pernyataan tidak memberikan pendapat. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jembrana pada tahun 2008 mendapat pernyataan Tidak Memberikan Pendapat dan tahun 2009 memperoleh opini Tidak Wajar. Untuk hasil pemerikasaan LKPD dari Tahun Anggaran 2010-2012 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (http//:www.bpk.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan pembinaan kepada Kepala SKPD beserta entitas SKPD sebagai pengelolaan keuangan daerah, agar laporan keuangan yang dihasilkan SKPD tersebut dapat memberikan informasi yang berkualitas. Pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (clean goverment), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Mardiasmo (2002: 35) menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Dan untuk dapat menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2009). Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah harus dipahami secara

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014) memadai oleh pengelola dan penyaji informasi keuangan agar dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan. Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah telah sering dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain Tuasikal (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah Pada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Maluku, hasil penelitiannya menunjukkan pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh relatif rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Selanjutnya pada tahun 2011 Cut Faiza Syahrida melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diperoleh hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja SKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan (2012) melakukan penelitian mengenai komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, pertama apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana? Kedua, apakah pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah

daerah di Kabupaten Jembrana? Ketiga apakah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana? Dari pertanyaan yang diajukan, bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana, (2) mengetahui pengaruh antara pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana, dan (3) mengetahui pengaruh antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana. METODE Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana yaitu salah satu unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang berupa DinasDinas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, kuesioner dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain data primer dan sekunder, yang merupakan data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden dari kuesioner yang disebar. Data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, dan penjelasan atau gambaran umum organisasi serta data jumlah pegawai bagian keuangan pada masing-masing Dinas. Subjek dari penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bagian keuangan pada masingmasing Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, sedangkan objek penelitian ini adalah pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi yang berkaitan dengan penelitian berjumlah 113. Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi (Sugiyono, 2008). Pola pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008). Kriteria dalam penelitian ini yaitu sampel yang dipilih hanya pegawai bagian keuangan yang memiliki pendidikan terakhir minimal SMA dan telah bekerja minimal satu tahun. Dalam penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan ditentukan dengan rumus Slovin (dalam Riduwan, 2005), jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 88 pegawai bagian keuangan pada seluruh Dinas di Kabupaten Jembrana. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner berbasis daftar pertanyaan yang akan disebarkan kepada responden. Kuesioner terdiri dari 3 instrumen. Instrumen pertama berisi pernyataan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang terdiri dari 6 pernyataan. Instrumen kedua berisi pernyataan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari 7 pernyataan. Dan instrumen ketiga berisi pernyataan kualitas informasi laporan keuangan yang terdiri dari 11 pernyataan. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala likert. Pengukuran skala pada variabel yang diteliti dengan menggunakan skala ordinal melalui lima alternatif jawaban yang memiliki skor 1-5 sesuai dengan pengukuran yang telah dikembangkan oleh penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data merupakan syarat penting yang berlaku dalam kuesioner dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas yang bertujuan untuk menguji apakah data bersifat valid, yang berarti telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan, sehingga dapat diterima

dalam kinerja tertentu, dan reliabel (andal) jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji validitas dan uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPPS Versi 19.0 for Windows. Untuk pengukuran realibilitas, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik Grobanch Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Grobanch Alpha > 0,70 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2007:46). Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolenearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dengan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Pada penelitian ini, uji normalitas sebaran data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov Test yang terdapat dalam program komputer SPSS 19.0 for Windows. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai signifikansi dari uji normalitas ini harus lebih besar dari pada 0,05. Apabila model uji telah memenuhi syarat normalitas, maka selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) menurut Ghozali (2012). Multikolinearitas dilihat dari masing-masing nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10 dan nilai tolerance ≥ 0,10 yang terdapat dalam program komputer SPSS 19.0 for Windows. Selanjutnya Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Scatterplot yang terdapat dalam program komputer SPSS 19.0 for Windows. Konsekuensi dari Heteroskedastisitas yaitu, jika terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014) regresi layak digunakan berdasarkan masukan variabel X terhadap variabel Y. Langkah selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis). Uji regresi parsial (t-test), uji regresi simultan (F-test), serta koefisien determinasi (R2), yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel independen, yaitu pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap satu variabel dependen yaitu kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. HASIL DAN PEMBAHASAN Waktu yang dibutuhkan dalam penyebaran kuesioner sampai terkumpul kembali adalah kurang lebih 2 minggu, yang dilaksanakan dari tanggal 13 Januari sampai 24 Januari 2014. Dari 88 kuesioner yang disebarkan, terdapat 4 kuesioner tidak kembali dan sebanyak 84 kuesioner dapat dianalisis. Komposisi responden dari segi jenis kelamin pada penelitian ini didominasi oleh responden laki-laki. Pada umumnya responden yang bekerja pada Dinas-dinas di Kabupaten Jembrana pada penelitian ini berpendidikan paling banyak pada tingkat Sarjana (S1/S2). Lama bekerja responden pada masing-masing Dinas bervarisasi mulai dari 1 tahun sampai lebih dari 5 tahun. Responden pada penelitian ini didominasi dengan pegawai yang sudah bekerja antara 1 sampai 5 tahun. Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil uji validitas untuk variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X1) memiliki tingkat korelasi sebesar 0,793 0,902, variabel pengelolaan keuangan daerah (X2) memiliki tingkat korelasi sebesar 0,714 – 0,917, dan variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) memiliki tingkat korelasi sebesar 0,540 – 0,860. Karena seluruh item pernyataan dari kuesioner mengenai pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah memiliki rhitung lebih

besar dari rtabel (rhitung > 0,215), maka seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menyatakan bahwa nilai Cronbach’s Alpha variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (x1) sebesar 0,920, variabel pengelolaan keuangan daerah (X2) sebesar 0,940 dan variabel kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,906. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Grobanch Alpha > 0,70 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2007:46), maka seluruh item pernyataan dinyatakan reliabel. Langkah selanjutnya adalah pengujian data dengan uji asumsi klasik yaitu dengan uji normalitas, uji multikolenearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas dengan menggunakan KolmogorovSmirnov, menunjukkan bahwa nilai Sig 0,249. Berdasarkan hasil tersebut bahwa pengujian masing-masing model regresi menunjukkan semua nilai signifikansi uji normalitas dengan metode KolmogorovSmirnov diperoleh lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa semua data terdistribusi secara normal. Hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel independen pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X1) dan pengelolaan keuangan daerah (X2) mempunyai nilai VIF sebesar 1,423 dan nilai tolerance sebesar 0,703. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam penelitian ini. Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Scatterplot. Hasil Scatterplot menunjukkan bahwa semua data variabel memiliki sebaran acak, tidak adanya pola tertentu, dan titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y pada Scatterplot, artinya bahwa dalam model regresi linier pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Setelah data diuji dengan uji kualitas data dan uji asumsi klasik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, mendapatkan persamaan: Y = 7,079 + 0,816X1 + 0,828X2 + ε, menunjukkan bahwa nilai α =

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014) 7,079, nilai koefisien β1 = 0,816 dan nilai koefisien β2 = 0,828. Tanda + menyatakan arah hubungan yang searah, dimana kenaikan atau penurunan variabel independen (X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel dependen (Y). Artinya, setiap dilakukan peningkatan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah pada pegawai

bagian pengelola keuangandi masingmasing Dinas, maka akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu pula dengan adanya peningkatan pengelolaan keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Hasil Uji Regresi Parsial (t-test) Coefficientsa

Unstandardized Coefficients Model B Std. Error 1 (Constant) 7,079 4,851 SAKD ,816 ,173 PKD ,828 ,200 a. Dependent Variable: KILKPD Sumber: data primer diolah, 2014 Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah terbukti dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukan hasil uji t terhadap pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X 1) dengan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,000 dan nilai thitung sebesar 4,716. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Karena thitung lebih besar dari ttabel yaitu 1,663 atau 4,716 > 1,663, maka hasil penelitian berarti berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman pegawai terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, maka kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang diajukan oleh Mardiasmo (2004) yang mengatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya,

Standardized Coefficients Beta ,435 ,382

t 1,459 4,716 4,139

Sig. ,148 ,000 ,000

pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ifa Ratifah dan Mochammad Ridwan (2012). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tutun Hermawanto Botutihe (2013). Hasil penelitiannya menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Gorontalo. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Roviyantie (2011) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

perencanaan, pelaksanaan, peñata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Mardiasmo (2002) juga menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Faiza Syahrida (2011), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja SKPD.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pengelolaan keuangan daerah terbukti dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukan hasil uji t terhadap pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (X1) dengan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,000 dan nilai thitung sebesar 4,139. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Karena thitung lebih besar dari ttabel yaitu 1,663 atau 4,139 > 1,663, maka hasil penelitian berarti berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah, maka informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan semakin berkualitas. Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

Tabel 1.2 Hasil Uji Simultan (F-test) ANOVAb Sum of Model Squares 1 Regression 3103,640 Residual 2911,312 Total 6014,952 a. Predictors: (Constant), PKD, SAKD b. Dependent Variable: KILKPD Sumber: data primer diolah, 2014 Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pemahaman

Df 2 81 83

Mean Square 1551,820 35,942

F 43,176

Sig. ,000a

akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terbukti dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengujian hipotesis H3 melalui F-test terlihat bahwa F hitung sebesar 43,176 dan nilai probabilitas

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014) 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, mendapatkan persamaan: Y = 7,079+ 0,816X1+ 0,828X2 + ε, menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif secara simultan antara pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan

pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana. Dari hasil pengujian pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah secara simultan diperoleh nilai koefisien β1 = 0,816, nilai koefisien β2 = 0,828 dan nilai R2 sebesar 50,4%.

Tabel 1.3 Hasil Koefisien Determinasi (R2) Model Summaryb Model 1

R ,718a

R Square ,516

Adjusted R Square ,504

Std. Error of the Estimate 5,995

a. Predictors: (Constant), PKD, SAKD b. Dependent Variable: KILKPD

Sumber: data primer diolah, 2014 Hasil uji koefisien determinasi untuk kedua variabel bebas terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah terlihat bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,504, yang mengandung arti bahwa kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah sebesar 50,4%. Sedangkan sisanya 49,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ikin Solikin dan Memen Kustiawan (2011) menyatakan bahwa, agar kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, maka harus didukung oleh kualitas aparatur pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan andal dan akurat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatasusahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cut Faiza Syahrida (2011). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2009) menunjukkan bahwa secara simultan pengawasan internal dan eksternal, dan pemahaman mengenai sistem akuntansi, serta pengelolaan keuangan berpengaruh relatif rendah terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah. Dalam penelitian ini kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sama dengan kinerja SKPD. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian mengenai, pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jembrana, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Pemahaman sistem akuntansi

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014) keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Jembrana, (2) pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, dan (3) pemahaman akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa saran yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana dan peneliti berikutnya yakni: pertama kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dalam hal peningkatan kualitas informasi laporan keuangan hendaknya lebih meningkatkan kualitas SDM yang secara langsung berhubungan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Karena untuk dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas (relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami) pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Dan agar kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan maka harus didukung oleh kualitas aparatur pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu pemerintah daerah perlu mengadakan suatu kompetensi para pegawai sehingga bisa memaksimalkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Kedua kepada peneliti berikutnya. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian ini lebih lanjut, diharapkan menambah sampel penelitian bukan saja di pemerintah daerah Kabupaten Jembrana, melainkan pada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota lainnya, selain itu diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan seperti sistem pengendalian intern dan kompetensi SDM yang

mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 2011. Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Publik. Yogyakarta: Andi.

Sektor

Pemerintah RI. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Ratifah, Ifa dan Mochammad Ridwan. 2012. Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerawang). Jurnal, Universitas Pasundan Bandung. Republik Indonesia. 2004. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Jurnal, Universitas Siliwangi. Solikin, Ikin dan Memen Kustiawan. 2011. Meningkatkan Kualitas Informasi Akuntansi Melalui Pemerdayaan Aparatur Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance. Artikel. STIA-LAN Bandung. Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV.Alfabeta.

e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No.1 Tahun 2014) -------, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Cetakan ke18. Bandung: CV Alfabeta. Syahrida, Cut Faiza. 2011. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Tuasikal, Askam. 2009. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Maluku). Jurnal, Universitas Pattimura. Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi, Universitas Muria Kudus.