JURNAL PERADILAN PROFESI TERHADAP POLISI PELAKU PENIPUAN (STUDI KASUS PENIPUAN DI POLDA D.I YOGYAKARTA)
Diajukan oleh : Agustinus Andry Setiawan NPM
: 09 05 10131
Program Studi
: Ilmu Hukum
Program Kekhususan
:Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM
2016
PERADILAN PROFESI TERHADAP POLISI PELAKU PENIPUAN (STUDI KASUS PENIPUAN DI POLDA D.I YOGYAKARTA)
Agustinus Andry Setiawan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
[email protected]
ABSTRACT Based on the problems that have been formulated then, the purposes of this study are: 1. To know the judical profession to police prepetrator of fraud had been carried out in accordance with applicable regulations; 2. To determine the obstacles in the implementation of the police profession justice perpetrators of fraud. Law research are normative legal writting is by abstracting through a process of positive legal norms in the form of systematic laws that describe and analyze the structure and the positive law. Normative research is research that focuses on norms and these studies require secondary data as the main data. Judical profession to police perpetrators of criminal acts of fraud conducted by Police D.I Yogyakarta in accordance with Law No.2 of 2002 on the Indonesian National Police, PPRI No.1 year 2003 on committing a crime, the Regulation No. 14 of 2011 on the Code of Professional Polisi and Perkap No.19 Year 2012 on Organizational Structure and Work Procedure Code Commission the Indonesian National Police. Although it has been according to the rules but the opennes of the judiciary is quite minimal profession to the public and their non legal factors are quite influential in the process judical profession. Obstacles that Yogyakarta Police Departement must face in applying the law and order concerning to the law profession is the completion time for general court in resulting permanent/inkracht decission for police members who commit crime, so the issue in the law profession looks uncertain. Keyword : Code of Professional Police, Judicial Profession.
kebanyakan.
1. PENDAHULUAN
Pada
umumnya
mereka
Tugas dan wewenang kepolisian
berusaha memposisikan secara positif
secara atributif tersebut dirumuskan dalam
kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian
pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang isinya,
tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian
bahwa “ Kepolisian Negara Republik
itu dikarenakan adanya faktor kecintaan
Indonesia
sebagai
yang
dari berbagai pihak kepada lembaga
menjaga
keamanan
ketertiban
Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang
melindungi,
begitu besar, agar fungsinya sebagai
mengayomi, melayani masyarakat, serta
aparat penegak hukum bisa berjalan
menegakkan hukum”.1
sebagaimana mestinya, perubahan struktur
masyarakat
alat
negara
dan
bertugas
Kepolisian
Kepolisian secara kelembagaan, mulai
Republik Indonesa dari masa ke masa
dari intitusi sipil, ABRI/Militer, sampai
selalu
perbincangan
dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah
berbagai kalangan, dari praktisi hukum
yang unik. Seiring dengan perubahan
sampai
sesuai kebijakan politik itu, maka citra
Fungsi
1
dan
menjadi
akademis
peran
bahan
bahkan
masyarakat
Sadjijono, 2008, Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administratif, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 35-36
Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor
melaksanakan tugas memerangi tingkah
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian dan
laku yang bervariasi atas ketertiban yang
Peraturan Kapolri No. Pol. : 14 Tahun
terjadi di masyarakat. Sejak
2
70
2011
diberlakukan
Tahun
tentang
2002
Kode
Tentang
Etik
Profesi
Undang-
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Peraturan kode etik anggota Kepolisian
Kepolisian Negara Republik Indonesia
berisi kewajiban, larangan, sanksi, dan
yang dimuat dalam lembaran Negara
penyelesaian pelanggaran kode etik yang
tahun 2002 Nomor 2 maka secara
dilakukan oleh aparat polisi itu sendiri,
konstitusional telah terjadi perubahan
dalam Penegakan peraturan kode etik
yang menegaskan perumusan tugas, fungsi
anggota kepolisian terdapat pejabat yang
dan peran Kepolisian Negara Republik
berwewenang menjatuhkan tindakan kode
Indionesia serta pemisahan kelembagaan
etik
Tentara
menghukum atau yang disingkat ankum.
Nasional
Indonesia
dan
adalah
Atasan
yang
berhak
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Walaupun sudah diatur tegas di
dengan peran dan fungsi masing-masing.
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Hal ini menyebabkan anggota Kepolisian
tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Negara Republik Indonesia tunduk pada
Anggota Kepolisian Negara Republik
kekuasaan peradilan umum seperti diatur
Indonesia dan Peraturan Kapolri No. Pol. :
dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang
14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
nomor 2 tahun 2002 yang berbunyi
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
“Anggota Kepolisian Negara Republik
tetapi masih banyak anggota kepolisian
Indonesia tunduk pada kekuasan peradilan
yang melakukan pelanggaran kode etik
umum”. Dengan demikian POLRI yang
dan disiplin Polri. Pelanggaran kode etik
sekarang dipersamakan dengan warga sipil
dan disiplin yang dilakukan anggota
biasa bukan anggota militer lagi seperti
kepolisian juga banyak terjadi di Daerah
sebelum diundangkan Undang-Undang
Istimewa
nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
anggota
kepolisian
Negara Republik Indonesia.
terkait
masalah-masalah
Yogyakarta,
karena
Yogyakarta
banyak yang
pelanggaran
Dalam melaksanakan peran dan
disiplin dan kode etik Polri. Salah satu
fungsinya Kepolisian memiliki disiplin
pelanggaran yang cukup menggemparkan
anggota dan susunan organisasi serta tata
masyarakat Yogyakarta adalah Seorang
kerja
kepentingan
oknum anggota Polisi, Kompol Lilik
pelaksanaan tugas dan wewenangnya guna
Setyono (54) terlibat penipuan penerimaan
mewujudkan
pelaksanaan
calon penerimaan pegawai negeri sipil,
tugas kepolisian itu sendiri, sebagaimana
menurut informasi yang dikutip dari
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
www.kompas.com
2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin
anggota Polisi, Kompol Lilik Setyono
Anggota Kepolisian, keputusan Presiden
(54), diamankan Propam Polda DIY
sesuai
dengan
keberhasilan
“Seorang
oknum
karena terlibat kasus penipuan penerimaan 2
Utomo Hadi Warsito, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hlm. 16.
calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penangkapan ini berawal dari laporan korban Okta Nusiastuti yang dijanjikan
dapat masuk menjadi pegawai negeri asal
dimana hal tersebut tidak sesuai dengan
mau membayar sejumlah uang. Direktur
fungsi dan tugas kepolisian dalam UU
Reserse Kriminal Umum Polda DIY,
No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Kombes Pol Hudit Wahyudi menuturkan,
Negara Republik Indonesia, kewajiban
pada 30 Juni 2015 lalu Okta Nuriastuti
dan
(27) warga Kretek, Bantul, melapor
Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang
setelah menjadi korban aksi penipuan
kode etik kepolisian. Oknum polisi yang
CPNS. Kepada korban, Lilik mengaku
diduga melakukan penipuan diduga telah
bisa
PNS.
melanggar peraturan kode etik dimana
Syaratnya, Okta mau membayar Rp
setiap anggota Polri memiliki kewajiban
100juta.
untuk menjunjung etika kelembagaan,
membantunya
menjadi
Mendengar janji-janji itu, ayah
larangan
anggota
polri
dalam
etika kemasyarkatan, dan etika pribadi,
korban, Sukamto, lantas mentransfer uang
dimana setiap anggota Polri wajib:
sebesar Rp 40 juta kepada pelaku. "Bukti
a. setia kepada Polri sebagai bidang
transfer Jumat 13 Desember 2013, ayah
pengabdian
korban telah mengirimkan uang Rp 40
bangsa,
juta,"
memedomani dan menjunjung tinggi
ujar
Hudit, Jumat
(3/7/2015).
Setelah ditunggu, janji Lilik tidak juga ditepati. Dua tahun berselang, akhirnya
kepada dan
masyarakat,
negara
dengan
Tribrata dan Catur Prasetya; b. menjaga
dan
meningkatkan
citra,
korban berani melaporkan oknum anggota
soliditas, kredibilitas, reputasi, dan
polisi
kehormatan Polri; (Pasal 7 huruf a dan
tersebut
ke
Polda
DIY.
"Kejadiannya Desember 2013, namun baru 2015 ini korban berani melapor,"
huruf b PerKapolri 14/2011). c. memberikan
pelayanan
informasi
tuturnya. Mendapat laporan itu, juga
publik kepada masyarakat
berdasarkan bukti-bukti, pihak Propam
dengan
Polda DIY pun lantas bergerak menahan
perundang-undangan; dan
Lilik Setyono. Usai
diamankan
dan
ketentuan
d. menjunjung
sesuai peraturan
tinggi
kejujuran,
dimintai keterangan, proses penyelidikan
kebenaran, keadilan, dan menjaga
diserahkan ke Dit Reskrimum Polda DIY.
kehormatan
"Ini bukti bahwa, Polri akan bertindak
dengan masyarakat. (Pasal 10 huruf e
tegas terhadap anggota yang melakukan
dan huruf f PerKapolri 14/2011)
tindak pidana. Kasus ini masih terus kita
e. menaati
dan
dalam
berhubungan
menghormati
norma
kembangkan," ujar Hudit. Dari kasus
kesusilaan, norma agama, nilai-nilai
penipuan yang melibatkan oknum anggota
kearifan lokal, dan norma hukum;
Polri, polisi mengamankan barang bukti
(Pasal
berupa satu lembar bukti setoran tunai
14/2011).Anggota Kepolisian Negara
bank Mandiri sebesar Rp 40 juta dan
Republik Indonesia yang ternyata
empat lembar struk ATM.”
melakukan
Berdasarkan
huruf
c
PerKapolri
tersebut
pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota
selayaknya
Kepolisian Negara Republik Indonesia
menggunakan identitas kelembagaan dan
dijatuhi sanksi berupa sanksi kode etik
jabatan untuk kepentingan pribadi yang
(Pasal 21 Peraturan Kapolri No. Pol. : 14
merugikan kepolisian dan masyarakat
Tahun 2011). Penjatuhan sanksi atas
anggota
kepolisian
kasus
11
tidak
pelanggaran kode etik tidak menghapus
profesi terhadap polisi pelaku penipuan
tuntutan pidana terhadap anggota polisi
serta
yang bersangkutan (Pasal 28 ayat (2)
berkaitan dengan masalah yang diteliti
Perkapolri 14/2011). Oleh karena itu,
serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.
literatur-literatur
polisi yang melakukan tindak pidana
lainya
yang
Metode pengumpulan data dengan
tersebut tetap akan diproses secara pidana
cara
walaupun telah menjalani sanksi disiplin
mempelajari dan memahami berbagai
dan sanksi pelanggaran kode etik. Dalam
peraturan
kasus
polisi
buku-buku yang berhubungan dengan
tersebut juga dijerat pasal 378 dan 372
masalah yang diteliti. b. Wawancara, yaitu
KUHP dengan ancaman masing-masing
suatu
empat tahun penjara.
mendapatkan
tersebut
diatas
anggota
:
a.
Studi
kepustakaan,
perundang-undangan
proses
serta
komunikasi
informasi
yaitu
untuk
dengan
cara
bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas
2. Metode Penelitian Jenis penelitian hukum ini adalah
atau menjadi sumber informasi yang
penulisan hukum normatif yaitu dengan
tujuanya untuk memperoleh data yang
melakukan abstraksi melalui proses dari
diperlukan. Narasumber dalam wawancara
norma hukum positif yang berupa dari
adalah Bapak IPDA Adi Irawan selaku
sistematis hukum yaitu mendiskripsikan
PAUR
dan menganalisis dan struktur hukum
BIDPROPAM POLDA D.I Yogyakarta.
positif
.
Penelitian
normatif
1
SUBBIDWABPROF
yaitu
Data yang diperoleh dari studi
penelitian yang berfokus pada norma dan
kepustakaan dianalisis secara kualitatif
penelitian ini memerlukan data sekunder
yang berarti data diolah dan disusun
sebagai data utama.Sumber data Dalam
dengan sistematis, kemudian disajikan
penelitian hukum normatif data berupa
dalam bentuk uraian kalimat. Penalaran
data sekunder, terdiri dari :
yang
a. Bahan hukum primer yaitu berupa
kesimpulan yaitu menggunakan metode
peraturan
berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu
perundang-undangan
dan
digunakan
dalam
menarik
peraturan kebijakan yang terdiri dari :
suatu pola pikir dengan mendasarkan pada
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
kesimpulan yang bersifat umum kemudian
tentang
ditarik suatu kesimpulan yang bersifat
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia.
khusus, dalam penelitian ini yang bersifat
2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara
umum adalah bahan hukum primer yaitu
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
perundang-undangan dan yang bersifat
2011
khusus
Tentang
Kode
Etik
Profesi
yaitu
hasil-hasil
penelitian,
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
pendapat-pendapat hukum yang berkaitan
3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara
dengan peradilan profesi terhadap polisi
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
pelaku penipuan, yaitu mendasarkan pada
2012 Tentang Susunan Organisasi Dan
pola pemikiran umum ke pemikiran yang
Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian
lebih khusus.
Negara Republik Indonesia
Tinjauan Pustaka :
b.
Bahan
hukum
sekunder
meliputi
literatur yang berkaitan dengan peradilan
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya
disingkat
Polri
adalah alat Negara yang berperan
7. Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah
dalam memelihara keamanan dan
sidang untuk memeriksa dan memutus
ketertiban masyarakat, menegakkan
perkara
hukum,
dilakukan oleh Anggota Polri.
serta
perlindungan,
memberikan
pengayoman,
pelanggaran
KEPP
yang
dan
8. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri
pelayanan kepada masyarakat dalam
yang selanjutnya disingkat Divpropam
rangka
Polri adalah unsur pengawas dan
terpeliharanya
keamanan
dalam negeri.
pembantu pimpinan dalam bidang
2. Anggota Polri adalah pegawai negeri
pertanggungjawaban
profesi
dan
pada Polri dari pangkat terendah
pengamanan internal pada tingkat
sampai dengan pangkat tertinggi yang
Mabes Polri yang berada di bawah
berdasarkan undang-undang memiliki
Kapolri.
tugas,
fungsi,
dan
wewenang
9. Tindak Pidana adalah perbuatan yang
kepolisian.
dilarang oleh suatu aturan hukum
3. Profesi Polri adalah profesi yang
dengan
mana
disertai
ancaman
berkaitan dengan tugas Polri baik di
(sanksi) yang berupa pidana tertentu,
bidang operasional maupun di bidang
bagi barang siapa yang melanggar
pembinaan.
larangan tersebut.
4. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang
dilandasi
dan
dijiwai
3. Hasil dan Pembahasan
oleh
Peradilan
profesi
dilaksanakan
Pancasila serta mencerminkan jati diri
apabila ada anggota kepolisian yang
setiap Anggota Polri dalam wujud
melakukan pelanggaran tindak pidana
komitmen moral yang meliputi etika
berdasarkan PPRI No 1 Tahun 2003
kenegaraan,
tentang melakukan tindak pidana dan
kelembagaan,
kemasyarakatan, dan kepribadian. 5. Kode
Etik
Profesi
Polri
Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode
yang
Etik Profesi POLRI. Prosedur awal dalam
selanjutnya disingkat KEPP adalah
melaksanakan peradilan profesi terlebih
norma-norma atau aturan-aturan yang
dahulu diawali dengan beberapa hal, yaitu
merupakan kesatuan landasan etik
:
atau filosofis yang berkaitan dengan
1. Laporan Polisi/LP
perilaku maupun ucapan mengenai
2. Pengaduan Masyarakat
hal-hal yang diwajibkan, dilarang,
3. Temuan/Direktif Pimpinan
patut, atau tidak patut dilakukan oleh
Apabila salah satu dari hal tersebut diatas
Anggota Polri dalam melaksanakan
telah terpenuhi maka dilaksanakan audit
tugas, wewenang, dan tanggung jawab
investigasi
jabatan.
mengetahui benar atau tidaknya telah
oleh
Bid.
Propam
untuk
6. Komisi kode Etik Polri adalah suatu
terjadi pelanggaran kode etik profesi
wadah yang dibentuk di lingkungan
kepolisian. Sidang kode etik profesi bagi
Polri yang bertugas memeriksa dan
anggota POLRI pelaku tindak pidana bisa
memutus perkara dalam persidangan
dilaksanakan apabila mekanisme peradilan
pelanggaran KEPP sesuai dengan
umum telah menghasilkan putusan yang
jenjang kepangkatan.
bersifat tetap/inkracht.
Berdasarkan
hasil
wawancara
obyektif. Berdasarkan ketentuan pasal 22
dengan Bapak IPDA Adi Irawan PAUR 1
ayat (2) Peraturan Kapolri No. Pol. : 14
SUBBIDWABPROF
BIDPROPAM
Tahun 2011 yang berbunyi " Sanksi
POLDA D.I Yogayakarta menyatakan
administratif berupa rekomendasi PTDH
apabila anggota POLRI pelaku tindak
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
pidana penipuan berdasarkan peradilan
21 ayat (3) huruf a sampai huruf d, dan
umum telah menghasilkan putusan yang
huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP
bersifat tetap/inkracht maka Akreditor
setelah
Subbid Wabrof Bid Propam menyelidiki
pelanggaran pidananya melalui proses
kasus
yang
peradilan umum sampai dengan putusan
dilakukan anggata POLRI berdasarkan
pengadilan yang mempunyai kekuatan
UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
hukum tetap ".
pelanggaran
kode
etik
terlebih
dahulu
dibuktikan
Negara Republik Indonesia, PPRI No 1
Hasil wawancara yang dilakukan
Tahun 2003 tentang melakukan tindak
dengan Bid. Propam selaku narasumber,
pidana dan Perkap No 14 Tahun 2011
pihak kepolisian dalam peradilan profesi
tentang Kode Etik Profesi POLRI dan
memiliki kendala berupa waktu selesainya
hasilnya kemudian diteruskan kepada
peradilan umum
Kapolda.
putusan
Hasil
penyelidikan
dilaksanakan oleh Wabrof
Bid
yang
Akreditor Subbid
Propam
menjadi
dalam menghasilkan
tetap/inkracht
bagi
anggota
POLRI yang melakukan tindak pidana
dasar
tidak bisa ditentukan/diperkirakan dengan
Kapolda membentuk peradilan kode etik
tepat, dimana sidang kode etik profesi
hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf
Polri dan putusan sidang kode etik profesi
b PerKapolri 19/2012. Berdasarkan hasil
Polri
wawancara tersebut menunjukkan bahwa
mekanisme
peradilan profesi dilaksanakan telah sesuai
menghasilkan
peraturan yang berlaku, dimana dalam
tetap/inkracht. Hal ini butuh waktu yang
pelaksanaan
bagi
tidak bisa ditentukan/diestimasi dengan
anggota polisi pelaku tindak pidana di
tepat sehingga perkaranya dalam peradilan
POLDA D.I Yogyakarta telah berdasarkan
profesi nampak menggantung.
peradilan
profesi
bisa
dilaksanakan peradilan putusan
apabila
umum yang
telah bersifat
UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan
4. Kesimpulan
Pemerintah
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik
Tahun
Republik
2003
Indonesia
tentang
No.1
Pemberhentian
kesimpulan sebagai berikut:
Anggota Polri, Peraturan Kapolri No.14
1. Peradilan profesi terhadap Polisi pelaku
Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
tindak pidana penipuan yang dilaksanakan
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
oleh POLDA DI Yogyakarta telah sesuai
Peraturan Kapolri No.19 Tahun 2012
dengan pasal 22 ayat (2) Perkap No 14
tentang
Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kepolisian. Meskipun telah sesuai dengan
POLRI
yang
berbunyi,
"
Sanksi
aturan yang berlaku namun peradilan
administratif berupa rekomendasi PTDH
profesi tertutup, yaitu tidak terbuka untuk
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal
masyarakat dapat mengikuti peradilannya
21 ayat (3) huruf a sampai huruf d, dan
sehingga dikhawatirkan putusannya tidak
huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP
setelah
terlebih
dahulu
dibuktikan
pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ". 2. Kendala yang dihadapi oleh POLDA DI Yogyakarta dalam penerapan Undangundang dan
peraturan terkait dalam
peradilan profesi adalah sidang KKEP dan putusan sidang KKEP harus menunggu adanya
putusan
tetap/inkracht
bagi
anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dalam peradilan umum dengan batas
waktu
yang
tidak
bisa
ditentukan/diestimasi dengan tepat.
5. Referensi Daftar Pustaka Buku Anton Tabah, 1991, Menatap dengan matahati Polisi Indonesia, Pt Gramedia. Jakarta. Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-7, PT Rineka cipta, Jakarta. Philipus M. Hadjon, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, edisi 1, Laksbang Yogyakarta, Maguwoharjo, Sleman. Sadjijono, 2008, Mengenal Hukum Kepolisian: Perspektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administratif, Laksbang Mediatama, Surabaya. Utomo Hadi Warsito, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta Skripsi FA. Enji Puspogondo, 2011, Upaya Divisi Profesi dan Pengamanan (DIVPROPAM) Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik Profesi Dan Disiplin Anggota Kepolisian Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kristina Vina Indra Puspita, 2011, Pelaksanaan Kode Etik Kepolisian Bagi Tugas Polri Secara Profesional, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sahputra Tarigan, 2007, Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Yang Disertai Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota
Polisi Republik Indonesia Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Website GSI Haloho, 2012, Pengertian Tindak Pidana. Diakses dari http://gsihaloho.blogspot.co.id/ diakses pada tanggal 10 Maret 2016, jam 15.07. Pandji Susilo, 2012, Tugas dan Wewenang Polri diakses dari https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/0 3/tugas-dan-wewenang-polri/ diakses pada tanggal 10 Maret,jam 13.59. Rizal, 2014, Tugas Fungsi dan Wewenang Kepolisian. Diakses dari https://zalz10pahlawan.wordpress.com/20 14/04/28/tugas-fungsi-dan-wewenangkepolisian/ diakses 10 Maret 2016, jam 13.41 wib. Peraturan Perundang-undangan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian. Peraturan Kebijakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
