JURNAL PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR PERATURAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

JURNAL

PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR PERATURAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

Oleh FADJRI PRATHAMA NPM: 1010005600063

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015

No.Reg : FAD/557/VIII/SKP/IH-2015 0

PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR PERATURAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG Fadjri Prathama, NPM 1010005600063, hal.55 Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang, 2015 ABSTRAK Narapidana sebagai subjek hukum yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan dapat dikenai pidana.Macammacam metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan telah tersusun dan dikelompokkan kedalam bentuk pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Metode pendekatan yang dilakukan pada penulisan ini yuridis sosiologis yaitu dengan mengkaji aturan-aturan positif yang berlaku.Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Kedua apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Lalu kendala dan upaya yang dilakukan Lapas dalam mencegah terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. Dari Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan menjatuhi hukuman disiplin berupa hukuman tutupan sunyi dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kendala dan upaya dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adalah faktor petugas Pemasyarakatan sarana dan prasarana serta situasi dan kondisi lapas. Upaya yang dilakukan yaitu, pendekatan pribadi, sosialisasi sanksi dan memenuhi semua hak-hak narapidana selama menjalani masa pidananya di Lapas sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri.1 Pembinaan narapidana adalah persiapan terhadap narapidana agar dapat melakukan proses berintergrasi terhadap masyarakat, sehingga dapat berperan kembali menjadi anggota masyarakat yang bebas bertanggung jawab. Pembinaan 1

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2003, hlm. 40

1

narapidana di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama pemasyarakatan yang mana istilah penjara telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sebagai Pembinaan ini merupakan bagian penting dari evaluasi hasil pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun tujuannya adalah untuk dapat menciptakan keadilan, diperlukan beberapa prasyarat yang saling terkait dan satu sama lain saling mempengaruhi, diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, kepastian dan partisipasi.2 Namun narapidana yang telah mendapatkan pembinaan dan pengajaran tetap saja ada yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, sehingga ini akan berpengaruh pada proses pembinaan sehingga kualitas narapidana menjadi lebih buruk. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana mempunyai bentuk dan variasi yang bermacam-macam, antara lain dapat berupa pelanggaran yang dilakukan terhadap sesama narapidana atau pelanggaran terhadap peraturan tata tertib yang diatur oleh Lapas itu sendiri. Misalnya ada beberapa narapidana laki-laki yang mencoba melarikan diri, membuat keributan pada waktu seluruh narapidana berkumpul. Malah ada sebagian narapidana baik wanita maupun laki-laki yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Lapas itu sendiri. Maka untuk itu diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, termasuk peran narapidana sendiri juga diperlukan karena apabila narapidana tidak berperan aktif maka program pembinaan tidak dapat berhasil dengan baik dan lancar.3 B. Perumusan Masalah Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang? 2. Apa kendala dan upaya dalam pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan keamanan dan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang? C. Tujuan Penelitian Tujuan dari pada penelitian adalah : 1. Untuk mengetahui tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. 2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan keamanan dan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang.

2

Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,

hlm. 45

3

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 106

2

D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalam hal pelanggaran peraturan keamanan dan ketertiban oleh narapidana dihubungkan dengan program pembinaan narapidana. 2. Secara Praktis Secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat diantaranya ; a. Bagi Narapidana, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi narapidana dengan tujuan narapidana mengetahui dan mentaati tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. b. Bagi Pemerintah dan Para Penegak Hukum, diharapkan dapat memberikan masukan-masukan serta manfaat dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana sehingga tercipta ketertiban dan keamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan suatu pengetahuan tentang sanksi yang diterima narapidana yang melakukan pelanggaran ketertiban dan keamanan serta mengetahui tindakan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tersebut. F. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Sifat Penelitian dalam penulisan ini adalah berupa penelitian deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran-gambaran dari hal-hal tertentu yang menjadi permasalahan dalam penelitian. 2. Metode Pendekatan Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai metode penelitian Yuridis Sosiologis, artinya peneliti akan mengkaji aturan-aturan positif yang berlaku, selanjutnya menghubungkan dengan kenyataan atau pelaksanaan di lapangan. 3. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah: a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, Kasi Minkamtib dan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. b. Data Sekunder yaitu data yang bersifat dan merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari : 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi diantaranya : a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

3

d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan g) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta tulisan-tulisan para pakar. 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 4. Teknik Pengumpulan Data Dalam usaha menghimpun data langkah-langkah yang dilakukan dengan cara: a. Studi Dokumen Studi dokumen artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dengan mengumpulkan data dari peraturan perundangundangan, buku-buku, literatur, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian b. Wawancara Dilakukan dengan cara memperoleh data di lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara secara semi terstruktur dengan pihak yang terkait. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.4 Responden yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pembinaan narapidana yaitu dengan Kasi Minkamtib dan Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang. 5. Pengolahan dan Analisis Data a. Pengolahan Data Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis 4

Burhan Ashofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 21

4

data-data yang telah diperoleh sebelumnya yang dilakukan dengan cara: 1) Editing, yaitu data yang diperoleh akan diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut sudah sesuai dengan kenyataan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. 2) Coding, yaitu data-data primer dan sekunder ditandai (code) dalam upaya mengumpulkan data. 3) Tabulating, yaitu membuat tabulasi data terhadap data yang terkumpul baik berbentuk angka atau persentase yang nantinya dianalisis secara kuantitatif. b. Analisis Data Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif yaitu dengan cara memberikan penjelasan seputar permasalahan dalam penelitian dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus statistik, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu hanya akan menggambarkan saja permasalahan yang diteliti. BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA A. Tinjauan Tentang Narapidana 1. Pengertian dan Pengaturan Narapidana Kata narapidana akan diberikan pada orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, yang kemudian atas perbuatannya tersebut ini harus menjalankan suatu hukuman di suatu lembaga khusus (Lembaga Pemasyarakatan). Menurut kamus besar bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.5 Menurut C.I Harsono narapidana adalah orang yang tengah menjalankan pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda, atau pidana percobaan.6 Sedangkan menurut Bambang Poernomo, narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan dimana pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi anggota yang bak dan taat kepada hukum. 2. Hak dan Kewajiban Narapidana Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan narapidana mempunyai hakhak yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu : a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, 5 6

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm, 825 C.I Harsono, Op Cit, hlm.50

5

e. Menyampaikan keluhan, f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, k. Mendapatkan pembebasan bersyarat, l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun kewajiban narapidana antara lain :7 a. Setiap narapidana wajib mentaati dan melaksanakan peraturan, ketentuan yang ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan, b. Setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan yang dijadwalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, c. Setiap narapidana wajib menjaga dan memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, d. Setiap narapidana wajib berprilaku baik, berpenampilan rapi serta bertutur kata sopan dan santun, e. Setiap narapidana wajib menghormati petugas maupun sesama narapidana lainnya, f. Setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan lainnya, g. Setiap narapidana wajib menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan, h. Setiap narapidana wajib melaporkan secara langsung kepada petugas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana lainnya 3. Penggolongan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Menurut Pasal 12 angka (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan atas dasar : a. Umur, b. Jenis Kelamin, c. Lama Pidana yang dijatuhkan, d. Jenis Kejahatan, dan e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. B. Tinjauan Tentang Pemasyarakatan 1. Pengertian Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan Sampai pada saat ini masih ada perselisihan paham dan keragu-raguan tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, dan akibatnya terlihat dalam 7

www.beritahukum .com, pidana dan pemasyarakatan (diakses tanggal 15 Juni 2015)

6

pelaksanaannya. Sebagian pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikkan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana, dengan jalan memberikan narapidana berkeluyuran di luar tembok, sebagian pelaksanaan mewujudkan pemasyarakatan itu sebagai fase behandeling (perlakuan) terakhir, sebagian lagi menyamakan pemasyarakatan itu dengan resosialisasi. Perbedaan tafsiran tentang pemasyarakatan itu sebagai akibat dari pengaruh-pengaruh yang telah berkarat dalam fikiran liberal.8 2. Tujuan Pemasyarakatan Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, maka dapat ditempuh beberapa pendekatan antara lain dengan membuat “Kode Perilaku” dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dituangkan di dalam “Catur Dharma Narapidana”. Catur Dharma Narapidana adalah ikrar sebagai berikut :9 1. Kami Narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang ber-Pancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif. 2. Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. 3. Kami narapidana, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan. 4. Kami narapidana, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan teguran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing pemasyarakatan. 3. Sejarah Lahirnya Sistem Pemasyarakatan Pada awalnya tidak dikenal sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum adanya sistem pemasyarakatan dikenal sistem kepenjaraan, dalam sistem kepenjaraan dikenal pula sistem pidana penjara. Sistem pidana penjara baru dikenal pada zaman penjajahan. Pada zaman VOC pun belum dikenal penjara seperti yang sekarang ini, yang ada hanyalah rumah tahanan yang diperuntukkan bagi wanita tuna susila, penganggur atau gelandangan, pemabuk dan sebagainya. Diberikan pula pekerjaan dan pendidikan agama, tetapi ini hanya ada di Batavia dengan sebutan spinhuis dan rasphuis. Ada 3 (tiga) macam tempat tahanan demikian yaitu :10 1. Bui yang terdapat di pinggir kota. 2. Tempat perantaian (kettingkwartier). 3. Tempat menampung wanita bangsa Belanda yang melakukan mukah (overspel).

8

Artasari Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm.

80 9

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana 10 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 92

7

Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris (Raffles), bui-bui yang kecil dan sempit diperbaiki dan didirikan bui dimana ada pengadilan. Perbaikan terus dilakukan oleh Belanda setelah berkuasa kembali, diadakan klasifikasi ; 1. Kerja paksa dengan sistem rantai 2. Kerja paksa dengan sistem upah C. Tinjauan Tentang Tindakan Pembinaan Narapidana 1. Bentuk-bentuk Tindakan Pembinaan Narapidana Bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan saat ini, yaitu :11 a. Pembinaan mental Pembinaan ini merupakan dasar untuk menempa seseorang yang telah sempat terjerumus terhadap perbuatan jahat, sebab pada umumnya orang menjadi jahat itu karena mentalnya sudah turun (retardasi mental), sehingga untuk memulihkan kembali mental seseorang seperti sediakala sebelum dia terjerumus, maka pembinaan mental harus benar-benar diberikan sesuai dengan porsinya. b. Pembinaan sosial Pembinaan sosial ini diberikan kepada warga binaan dalam kaitannya warga binaan yang sudah sempat disingkirkan dari kelompoknya sehingga diupayakan bagaimana memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat sekitarnya. c. Pembinaan keterampilan Dalam pembinaan ini diupayakan untuk memberikan berbagai bentuk pengetahuan mengenai keterampilan misalnya bentuk pengetahuan mengenai keterampilan berupa pendidikan menjahit, pertukangan. 2. Metode Pembinaan Narapidana Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada “sepuluh prinsip pemasyarakatan”, yaitu :12 1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas. 3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya. 4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya 11

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana 12 ibid

8

agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya. PELAKSANAAN TINDAKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELANGGAR KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG A. Pelaksanaan Tindakan Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Melanggar Peraturan Keamanan Dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang Berdasarkan buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, terlihat bahwa pada tahun 2013 terjadi 7 (tujuh) orang yang melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana yaitu melakukan tindakan kekerasan terhadap warga binaan lainnya dan melakukan percobaan pelarian dari lembaga pemasyarakatan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa narapidana tersebut tindakan disiplin yang diberikan oleh Kalapas adalah berupa memproses tindakan pelanggaran tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu kepada pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan menjatuhkan hukuman tutupan sunyi selama 6 (enam) hari. Apabila narapidana yang telah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, dan kemudian mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban dan berusaha melarikan diri maka mereka akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari. Berdasarkan buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA padang pada tahun 2014 proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana bagi narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang mengacu kepada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dimana sejumlah narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban pada tahun 2014 dalam hal penyalahgunaan Narkoba. Oleh karena itu Kalapas dalam mengambil tindakan penjatuhan hukuman disiplin selain menerapkan hukuman tutupan sunyi diambil tindakan tambahan yaitu menjatuhkan hukuman menunda dan/atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti hak mendapatkan remisi, hak mendapatkan cuti bebas bersyarat dan hak mendapatkan cuti bersyarat. Dalam hal pelanggaran keamanan dan ketertiban penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang tergolong ke dalam tindakan pidana maka Kalapas menyerahkan proses pemeriksaan tindak pidana Lapas bekerja sama dengan kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Rusdi, S.Sos, M.H selaku Kasi Minkamtib pada tanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan sebagaimana pelaksanaan diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 dimana tertuang tindakan disiplin bagi narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban.13 13

Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi S.Sos., M.H., selaku Kasi Minkamtib Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang tanggal 8 Juni 2015

9

Pemeriksaan yang dilakukan pada saat narapidana dalam proses tindakan disiplin dibahas oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan KALAPAS dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Sidang TPP berlangsung setiap waktu sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Keputusan hasil sidang TPP dapat dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari anggota TPP yang hadir. Setiap selesai dilaksanakan sidang TPP, diajukan berita acara persidangan dan setiap hasil sidang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta anggota TPP yang hadir. Hasil keputusan sidang TPP diajukan kepada Kalapas untuk mendapat persetujuan pengesahan. Hukuman disiplin dapat berupa: a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari, dan/atau b. Menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bagi narapidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) x 6 (enam) hari. Adapun jenis-jenis pelanggaran keamanan dan ketertiban yang pernah dilakukan oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain: 1. Narapidana melarikan diri, 2. Membuat keributan, 3. Melanggar peraturan, 4. Mencoba melarikan diri, 5. Memakai menyimpan dan mengedarkan Narkoba, 6. Memakai menyimpan dan menyalahgunakan Handphone (HP), Berkelahi menghasut dan memberontak. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Elfiandi A.Md, I.P, S.H selaku Kasi Binadik di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dimana narapidana yang melanggar peraturan dan telah di tindak sesuai kesalahannya dan mengakui dan sadar atas kesalahannya kembali dibina sesuai program pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang . 14 Adapun wujud pembinaan yang dilakukan adalah: 1. Pendidikan umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka, dan buta bahasa) melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan Pamong dan Tutor para pegawai Lapas/Rutan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Pendidikan keterampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya. 3. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama dan Budi pekerti. Sarana dan prasarana pembinaan agama salah satu hal yang dianggap penting dalam pembinaan karena dengan meyakini kepercayaan dari agama masing-masing maka akan mendapatkan hikmah yaitu ketenangan hati. Pembinaan mental narapidana ditujukan untuk meningkatkan mental 14

Hasil wawancara dengan Bapak Elfiandi, Amd, I.P, SH selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang tanggal 8 Juni 2015

10

narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dalam pembinaan mental selama penulis melakukan pengamatan di lapangan, dijumpai bahwa para narapidana diberi ceramah agama yang dilakukan oleh tokoh agama baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan. Sarana dan prasarana pembinaan mental yaitu telah disediakannya Mesjid bagi yang beragama Islam dan ruang khusus bagi yang non muslim. Hal ini dilakukan untuk memberikan pembekalan yang lebih mendalam agar para narapidana dapat memahami bahwa perbuatannya dapat merusak mental. Dengan demikian selama menjalani masa pidananya narapidana dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya, narapidana: a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya. b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial. d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara. B. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang Kendala dalam pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adalah: 1. Petugas Pemasyarakatan a. Jumlah petugas pengamanan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang tidak mencukupi sehingga perbandingan jumlah petugas pemasyarakatan dengan narapidana menjadi tidak ideal. b. Jumlah pembimbing pemasyarakatan dari luar lembaga pemasyarakatan juga perlu ditingkatkan, bahkan di lembaga pemasyarakatan tersebut sebaiknya tersedia ahli tingkah laku misalnya, psikolog, ahli pendidikan dewasa untuk menopang ahli pembinaan tingkah laku yang selama ini sudah dilaksanakan. c. Telah over kapasitas narapidana yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang dimana daya tampung hanya 315 narapidana namun pada saat penulis meneliti jumlah narapidana mencapai 900 orang, mengakibatkan penanganan pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak maksimal karena tidak seimbangnya peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pemasyarakatan antara pembimbing pemasyarakatan dengan jumlah narapidana. 11

2. Sarana dan Prasarana lembaga pemasyarakatan Sarana dan prasarana cukup memadai dan dalam kondisi siap pakai. Meskipun demikian, sarana dan prasarana latihan keterampilan kerja perlu ditambah untuk mewujudkan konsep pembinaan yang di dasarkan pada bakat dan kemampuan narapidana. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut pihak lembaga pemasyarakatan mengadakan kerjasama dengan pihak di luar lembaga pemasyarakatan. Jika para narapidana dibekali dengan kemampuan manajerial dan keterampilan kerja yang memadai, kemungkinan mereka akan tidak mengulangi kejahatannya. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan narapidana, karena pidana dan pemidanaan harus sesuai dengan kondisi terpidana sehingga tujuan pidana akan tercapai secara efektif. 3. Situasi dan Kondisi lembaga pemasyarakatan Situasi dan kondisi lembaga pemasyarakatan mendukung mencegah faktor penghambat pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, karena: a. Lembaga pemasyarakatan kurang memadai karena gedungnya masih peninggalan Belanda. b. Kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana adalah jumlah narapidana melebihi kapasitas. c. Beberapa narapidana yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembinaan. d. Jumlah petugas pemasyarakatan yang relatif kurang, relatif kurangnya keikutsertaan petugas pemasyarakatan dalam pelatihan atau pertemuan ilmiah tentang pemasyarakatan, fasilitas-fasilitas tertentu terutama yang berkaitan dengan latihan kerja kurang, belum optimalnya kerja lembaga pemasyarakatan dengan Instansi di luar lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Elfiandi, A.Md, I.P, S.H selaku Kasi Binadik pada tanggal 10 Juni 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, menguraikan berbagai upaya yang dilakukan Lapas dalam pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban yang terdiri dari: 1. Upaya terhadap narapidana yaitu upaya pembinaan kesadaran hukum, dengan jalan melakukan pendekatan berupa: a. Pendekatan Pribadi, dimana warga binaan lembaga pemasyarakatan diberikan pembinaan rohani dan pembinaan mental spiritual b. Sosialisasi sanksi, yang dimaksud dengan sosialisasi yaitu memperkenalkan sanksi yang akan diberikan apabila terjadi perbuatan melanggar tata tertib, misalnya kerusuhan, perkelahian dan sebagainya. Sanksi-sanksi tersebut meliputi: 1) Pengasingan yaitu hukuman bagi narapidana yang tertangkap melakukan perbuatan atau suatu tindakan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan, ini akan ditempatkan di sel pengasingan 12

2) Pengurangan hak-hak tertentu, antara lain tidak boleh menerima kunjungan, tidak mendapat pengurangan masa hukuman (remisi), maupun cuti untuk mengunjungi keluarga dan sebagainya. 2. Petugas Pemasyarakatan a. kemampuan petugas pengamanan ditingkatkan, yaitu secara rutin mengikuti pelatihan, baik formal maupun non formal b. Petugas pembimbing pemasyarakatan perlu ditingkatkan dan ditambah demi terwujudnya pembinaan 3. Sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan Upaya mengatasinya a. Melakukan pemugaran gedung b. Merenovasi bangunan pengamanan lembaga pemasyarakatan c. Menambah fasilitas pengamanan.15 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang yaitu berupa menjatuhi hukuman disiplin berupa hukuman tutupan sunyi dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Adapun kendala dan upaya dalam pelaksanaan tindakan pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang adalah faktor dari narapidana yang heterogen, petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana serta situasi dan kondisi Lapas. Upaya yang dilakukan Lapas dalam pembinaan narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban yaitu, pendekatan pribadi, sosialisasi sanksi dan memenuhi semua hak-hak narapidana selama menjalani masa pidananya di Lapas sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. B. Saran-saran 1. Perlunya menambah personil serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Penambahan jumlah personil sangat diperlukan mengingat tugas utama dari petugas Lapas selain memberikan pembinaan bagi narapidana tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. 2. Menambah daya tampung dan mengembalikan fungsi Lapas sangat diperlukan mengingat jumlah penghuni Lapas yang sudah over capacity. 3. Mengusulkan kepada lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan baru/ norma hukum baru yang mengatur mengenai perbuatan narapidana

15

Hasil wawancara dengan Bapak Elfiandi, A.Md, I.P., S.H., selaku Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang tanggal 10 Juni 2015

13

yang melanggar tata tertib di dalam Lapas sehingga mendatangkan efek bagi narapidana.

14

DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 Adrian Sutedi, Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal dan Good Corporate Governance, Jakarta, Cipta Jaya, 2002 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retribusi ke reformasi), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983 Artasari Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT. Eresco, Bandung, 1992 Baharuddin Soerjobroto, Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1992 Bambang Margono, Bimbingan Karir dan Pekerjaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta, 2004 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 C.I Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, PT. Djambatan, Solo, 1995 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002 P.A.F Lamintang, Hukum Penitensir Indonesia, Armico, Bandung, 1984 Romli Atmasasimita, Kepenjaraan, Armico, Bandung, 1983 Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Soedjono D, Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Narapidana (Dasar-dasar Penologi), Penerbit Alumni Bandung, 1972 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2003 B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara C. Sumber lain www.beritahukum.com, pidana dan pemasyarakatan (diakses tanggal 15 Juni 2015) 15

16