PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM OLEH: LENI AINURROHMAH 09340103
PEMBIMBING: 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum
ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2013
ABSTRAK Pembinaan Narapidana Narkotika di Yogyakarta dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, kegiatan pembinaan yang dilakukan terbilang masih baru sebab operasionalisasi pertama kali Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008. Pembinaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar lima tahun tersebut tentu belum bisa sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan-peraturan tentang pembinaan Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Yogyakarta menjadi daerah yang dipilih karena jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotikanya tergolong cukup tinggi. Permasalahan yang diajukan adalah apakah metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan-peraturan pembinaan yang ada. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pelaksanaan ketentuan-ketentuan yuridis di bidang pembinaan terhadap Narapidana pelaku kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang sumbernya berasal dari narasumber atau responden, dalam hal ini Petugas serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dan digunakan data sekunder yang sumbernya berasal dari perundang-undangan, hasil karya dari kalangan umum dan berbagai litelatur yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pembinaan narapidana pelaku kejahatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta ada beberapa peraturan yang tidak sesuai dan selebihnya banyak peraturan yang sudah sesuai dengan peraturanperaturan tentang pembinaan Narapidana. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika menjadi alasan tersendiri bagi instansi terkait. Sebaiknya, dalam revisi undangundang pemasyarakatan ke depan, Undang-undang pemasyarakatan dapat menjadi payung hukum (umbrella act) bagi pembinaan dan rehabilitasi Narapidana Narkotika, sehingga warga binaan yang ditegaskan dalam ketentuan Undang-undang pemasyarakatan, Narapidana Narkotika termasuk di dalamnya sebagai warga binaan yang perlu perhatian berkelanjutan, disamping pencantuman beberapa hak-hak rehabilitasi dalam beberapa pasal dalam UU Pemasyarakatan. Kata kunci : Pembinaan, Narapidana, Narkotika. ii
\
UniveneitaslslamHeged&rnanKalfiagn Ff,l-UI]lS(-8ff-05{3rR0 SI.]RAT PERSf, TUJUAI\I SKRIPSI/TUGAS
AKHIR
Hal: Persetujum Slaipsi
Kepada
Yth. DekmFakulks Syri'ah daoHukum UIN $unm Kalijaga Yogyakrta Di Yogyakarta
Mi*i6;F*r#l
Setelah meinbac4 m€neliti, me,mberikm pehrnjuk dan metgoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara
Nma NIM Judul
: Leni Ainunohmah
:09340103 : Pembinaan Bagi Narapidatra Pelaku Kejatratan Narkotika di
Lmrbaga Pemasyrakatan Nmkotika Klas IIA Ycgyakarta Sudah dryat diajukm kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukuq Jurusan Ilmu Ifukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah sahr syarat unfi* merryeroleh gelr Sajara Strafa Saat dalm Ihnu Hukum Islm.
Dengar ini lcami mengharap agar slcipsiftugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas pertatiannya kanri ucapkan terima kasih.
&dfri*36)Kta*u Yogyakarta, 16 Sva'baa 1434 H 25Jrmi 2013 M
105 200501 2 003
iv
I
UniversiloslslomNegeriSunonKoliiogo FIr|-UI[|SK-BM-O5-O3/RO SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kahjaga Yogyakarta Di Yogyakarta
"J&;frrtgr;F*i*-,s Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:
Nama NIM Judul
: Leni Ainurrohmatr :09340103 : Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kahjaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atzs dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiawrya kami ucapkan terima kasih.
"r@"frL6j#llt*;; Yogyakarta, 16 Sya'ban 1434 H
79A7D 200801 t 0t2
MOTTO
ا
ا
اا
ا ا
2ا
ا و
ا
وا ء
وا
ب وا ءز م ر
ن " # $ه &'() *+',ن ) ( ٩٠ ن ان *+ 3 45ا 2 ,واة وا " /0ء 6 $ا ذ 8ﷲ و
*82
ا
' ةۖ$
وا
ا # *#ن )(٩١ )ا < اءن > :رة ا
Aا @ ل 3ء Bاب )
ل
3,ا@ ل
ا *',وا ءدب. 8F
و 2 D Eا.
vii
=2ة (
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya tulis ini kupersembahkan kepada:
Kedua orang tuaku, Bapak Nur Choiri dan Ibu Munawaroh yang tak kenal lelah dan putus asa memberikan semangat dan doa dalam penulisan skripsi ini Kedua kakakku, Mas Mas Joko Wahyudi dan Mas Ustadhul Munir Adekku tersayang, Muhammad Aziz Ichya’ Ulumuddin yang selalu menyemangati ku Serta Segenap Keluarga Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta
viii
KATA PENGANTAR
*G ا تM >
و
( ور أD
G *ﷲا3
I 3 ذ, و،( ه0#
ه2 G إ ﷲ وK أن إ2 D أ،K ھ ديN$ '/ K ' رك ـ3و
و،K ,#
ه و2 & I 2 & ا
وK / N$ ﷲ2
،
أ
' ) *' > وS * ' ا،K >ه ور2 " ا2 & أن2 D وأK R D 2,3 أ، , أK"&S وK آ6' و
Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.” Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir, amin. Penyusun sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dan dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, M.A. 2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan dan segenap pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas segala nasehat, dan bimbingannya. 3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyetujui atas permohonan ijin penulisan skripsi ini.
ix
4. Bapak Achmad Tahir, S.H.I., LLM, MA., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 6. Ibu Lindra Darnela S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing penyusun, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan ilmu, saran, kritik, bimbingan serta koreksi pada skripsi penyusun. 7. Bapak Thomas, S. Sos., M.H., selaku Kepala Lembaga Pemsyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. 8. Bapak
Marjiyanto,
Amd.IP.,
S.
Sos,
selaku
Kasubsi
Bimbingan
Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta yang telah memberikan banyak masukan dan pengetahuan tentang Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. 9. Ayahanda Bapak Nur Choiri dan Ibu Munawaroh yang selalu mendukung dan memberikan kesempatan dan kepercayaan ananda untuk menimba ilmu dalam dunia akademik demi menggapai cita-cita, yang mana beliau dengan penuh kasih sayang serta tak kenal lelah selalu berdoa untuk kesuksesan putrinya tercinta.
x
10. Kedua kakak penulis Mas Joko Wahyudi, Mas Ustadhul Munir dan dek Muhammad Aziz Ichya’ ulumuddin terima kasih doanya, terima kasih telah memberikan penulis kesempatan untuk mengenyam pendidikan akademik ini. Keluarga bagi penulis adalah bagaikan anggota tubuh, apabila anggota tubuh yang satu sakit maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit juga. 11. Almarhumah nenek Siti Malikah, terima kasih atas segala doa yang selalu terucap di kala nenek masih hidup di dunia ini. Penulis sangat menyesal karena nenek tak sempat melihat cucunya menjadi apa yang diharapkan. 12. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada almamater tercinta Pondok Pesantren “AL-HIKMAH” Purwoasri Kediri, Abah KH. Fatchul Karim ‘Amrullah beserta Ibu Nyai Hj. Masyhudah yang senanstiasa mendoakan penulis. Semoga segala ilmu yang diperoleh oleh penulis barokah dan manfaat. Amin 13. Sahabat-sahabat penulis, mbak Tasya Astetika febriani beserta motor maticnya yang selalu mengantarkan serta menemani penulis, mbak Anis yang merupakan teman seperjuangan penulis, mbak Yayak Kusdariyati teman senasib sekaligus teman inspiraasi penulis, Triyanti, Novi Noryanti dan Hikmatus Sholihah terima kasih banyak telah menemani perjuangan penulis sampai detik ini. Sahabat sejati penulis, Umi Mahmudah yang sampai detik ini masih setia menjadi sahabat penluis dikala suka maupun duka. 14. Terimakasih kepada kelas ilmu hukum 2009 terimakasih atas persaudaraan kalian adalah sahabat-sahabat sekaligus sudaraku.
xi
Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepantasnya dan meridhai segala amal ibadah kita. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.
Yogyakarta, 16 Sya’ban 1434 H 25 Mei 2013 M
Penyusun,
Leni Ainurrohmah NIM. 09340103
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................
i
ABSTRAK .....................................................................................................
ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................
iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I...........................................................
iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II ........................................................
v
HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................
vi
MOTTO .........................................................................................................
vii
PERSEMBAHAN.. .........................................................................................
viii
KATAPENGANTAR .....................................................................................
ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................
xiii
DAFTAR TABEL ..........................................................................................
xvi
BAB I.
BAB II.
PENDAHULUAN .......................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ..........................................................
1
B. Rumusan Masalah ...................................................................
6
C. Tujuan dan Kegunaan .............................................................
6
D. Telaah Pustaka ........................................................................
7
E. Kerangka Teoretik ...................................................................
11
F. Metode Penelitian ....................................................................
20
G. Sistematika Pembahasan .........................................................
23
Tinjauan Umum Narkotika dan Lembaga Pemasyarakatan ..
25
A. Pengertian Narkotika ................................................................
25
B. Jenis-jenis Narkotika ................................................................
26
C. Penyalahgunaan Narkotika.......................................................
30
D. Dampak dari Penyalahgunaan Narkotika .................................
32
E. Faktor-faktor
Penyebab
Terjadinya
Penyalahgunaan
Narkotika ..................................................................................
xiii
34
F. Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika ...............
35
G. Lembaga Pemasyarakatan ........................................................
35
BAB III. Bentuk
Pembinaan
Narapidana
Pelaku
Kejahatan
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ................
37
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta .........................................................................
37
B. Pengertian Pembinaan ..............................................................
43
C. Pembinaan Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika ........
47
D. Peraturan
Perundang-undangan
tentang
Pembinaan
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ...............
BAB IV.
51
Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta ...................................................................................
56
A. Metode Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta ............................................................................... B. Implementasi Pembinaan
Peraturan Narapidana
Perundang-undangan di
Lembaga
56
tentang
Pemasyarakatan
Narkotika Klas IIA Yogyakarta ...............................................
65
C. Hambatan dalam Proses Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta ................................................................
BAB V.
70
PENUTUP A. Kesimpulan ..............................................................................
73
B. Saran-saran ...............................................................................
74
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
75
LAMPIRAN-LAMPIRAN
xiv
-
Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
-
Surat Keterangan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
-
Surat Ijin Penelitian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
-
Surat Keterangan / Ijin dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
-
Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Sleman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
-
Curriculum Vitae.
xv
DAFTAR TABEL
Tabel 1
Peraturan Tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ........................................................................
Tabel 2
53
Bimbingan dan Latihan yang Dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta .....................
xvi
63
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Ancaman bahaya narkoba telah melanda sebagian besar negara dan bangsa di dunia. Kecenderungan peredaran narkoba sebagai salah satu cara mudah memperoleh keuntungan material dalam jumlah yang besar, kini telah berkembang jauh. Di antaranya, peredaran narkoba telah menjadi alat subversi yang diarahkan kepada upaya penghancuran generasi (lost generation) suatu bangsa maupun penghancuran suatu sistem pemerintahan.1 Bandar dan pengedar narkoba adalah perusak generasi yang licin dan cerdik. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak menawarkan narkoba sebagai narkoba, melainkan sebagai food supplement, pil pintar, pil sehat dan lain-lain. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkoba itu tertipu, kemudian tanpa sadar malah memakai narkoba.2
1
M. Amir dan Imran Duse, Narkoba Ancaman Generasi Muda, (Kaltim: Gerpana, 2007), hlm. ix. 2
Badan Narkotika Nasional (BNN), Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, 2008, hlm. 2.
1
2
Peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tantangan pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang amat rumit, karena di samping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Dan lebih 200 juta penduduk Indonesia, saat ini 2 persen atau sekitar 4 juta jiwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan 85 persen di antaranya adalah generasi muda dari berbagai kalangan. Sedangkan 10 wilayah di Indonesia yang termasuk rawan terjadinya kasus-kasus narkoba adalah Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara, dan Riau.3 Yogyakarta merupakan sebuah kota wisata dan pelajar dengan banyak hiburan malam, Yogyakarta juga merupakan kota kedua di Indonesia dengan konsentrasi penggunaan narkoba terbesar, demikian menurut Badan Narkotika Nasional. Menurut perkiraan Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pecandu narkoba di Indonesia mencapi 3 juta orang. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat kedua, dengan pecandu sebanyak 68.980 orang. Jakarta dan Bali masing-masing menduduki peringkat pertama dan ketiga.4 Dalam kurun waktu sepekan terakhir di bulan Januari 2013 ini, Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menciduk 15
3
4
Ibid, hlm. x.
http//:www.khabarsoutheastasia.com/id/articles/apurl/articles/features/2012/07/06/feature-03, diakses pukul 11.00 WIB pada tanggal 19 Maret 2013.
3
orang penyalahguna narkoba jenis ganja dan shabu di wilayah hukum Polda DIY. Sebanyak 11 orang di antaranya merupakan mahasiswa yang kedapatan tengah pesta ganja di kos milik seorang pengguna.5 Untuk
lebih
mengefektifkan
pencegahan
dan
pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian, sering dilakukan upaya penanggulangan, antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan
penyalahgunaan
Narkotika
melalui
Lembaga
Pemasyarakatan.
Rehabilitasi adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah prilakunya menjadi lebih baik.6 Pembinaan terhadap Narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika membutuhkan perlakuan yang khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada di dalam tubuh mereka.
5
http//:www.jogjatribunnews.com/2013/01/30/11-mahasiswa-diciduk-saat-pesta-narkoba/, diakses pukul 13.00 WIB pada tanggal 19 Maret 2013. 6
Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 28.
4
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kaliurang km 17 Sleman merupakan Lembaga Pemasyarakatan khusus menangani Narapidana yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II A Yogyakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.04-PR.0.03 Tahun 2007, Tanggal 23 Pebruari 2007, dengan klasifikasi Klas IIA adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta.7 Dengan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika ini, Narapidana pelaku kejahatan khusus Narkotika yang berdomisili di daerah Yogyakarta dan sekitarnya dibina dan diarahkan sesuai dengan Undang-undang yang ada. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, para pengguna dan pengedar Narkotika dibina dan dibimbing agar dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah mereka lakukan. Ide awal pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta didasari atas keprihatinan Sultan Hamengkubuwono X terhadap banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Yogyakarta, di mana sebagian besar pelaku adalah dari kalangan generasi muda. Penanganan kasus ini 7
Data diperoleh dari bagian informasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
5
tidak hanya dengan menjatuhkan pidana tetapi juga perlu untuk diobati (rehabilitasi).8 Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Yogyakarta sebagai tempat penelitian dikarenakan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotikanya tergolong cukup tinggi. Pembinaan Narapidana Narkotika di Yogyakarta dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, kegiatan pembinaan yang dilakukan terbilang masih baru sebab operasionalisasi pertama kali Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008. Pembinaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar lima tahun tersebut tentu belum bisa sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan-peraturan tentang pembinaan Narapidana. Adanya
fenomena
di
atas
berkaitan
dengan
status
Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta yang terbilang masih baru serta dengan status Yogyakarta dengan tahanan dan narapidana kasus narkotikanya tergolong cukup tinggi, penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai “PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA”.
B. Rumusan Masalah 8
http//:www.lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.com/2009/03/sejarah-singkat-lembagapemasyarakatan.html?m=1, diakses pukul 14:00 WIB pada tanggal 22 Maret 2013.
6
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Apakah metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan pembinaan yang ada?”
C. Tujuan dan Kegunaan 1. Tujuan a. Tujuan Obyektif Untuk mengetahui apakah metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan pembinaan yang ada. b. Tujuan Subyektif Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 2. Kegunaan a. Kegunaan Teoretis
7
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan bagi peminat, peneliti atau pihak yang berwenang melaksanakan tugas penelitian atau pembinaan hukum yang menyangkut pembinaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. b. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan pembinaan hukum bagi masyarakat sehingga akan ikut membantu terwujudnya kesadaran hukum masyarakat.
D. Telaah Pustaka Sejauh penelurusan dan telaah pustaka yang penulis lakukan belum ada karya atau tulisan yang berkaitan dengan Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengambil referensi dari skripsi-skripsi, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang membahas tentang pembinaan Narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan. Adapun literatur
yang
berkaitan
dengan
Pemasyarakatan sebagai berikut:
pembinaan
narapidana
di
Lembaga
8
Buku yang ditulis oleh Mardani9 menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba dan ketergantungan narkoba serta tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional tentang penyalahgunaan narkoba. Andi Hamzah dan Surachman10 dalam bukunya menerangkan tentang bahaya narkotika, delik narkotika
dan
upaya
penanggulangan
narkotika
serta
menerangkan
perkembangan-perkembangan narkotkia di negara-negara lain. Selanjutnya Mohammad Taufik Makaro, Suharsil dan Mohammad Zakky11 menjelaskan tentang tinjauan umum Undang-undang narkotika, tindak pidana narkotika serta akibat penyalahgunaan dan faktor-faktor penyebabnya. Selanjtnya buku yang ditulis oleh Adi Sujatno dan Didin Sudirman12 menerangkan tentang kepemimpiman pemasyarakatan masa depan, petugas pemasyarakatan sebagai penegak hukum, dan landasan filosofis rancangan Undang-undang tentang sistem pemasyarakatan.
9
Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 10
Andi Hamzah, Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotopika, (Jakarta: Sinar Grafika,
1994). 11
12
Moh. Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
Adi Sujatno dan Didin Sudirman, Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta Pusat: Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, 2008).
9
Skripsi yang ditulis oleh Farid Ashari13 membahas tentang pembinaan korban penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Farid Ashari, di dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pembinaan bagi narapidana pelaku kejahatan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Jadi, penelitian tentang pembinaan ini tidak hanya dilakukan kepada korban saja tetapi kepada seluruh narapidana yang ada di Lemabaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Heri Sunianto dalam skripsinya membahas tentang upaya dan proses pembinaan serta pengaruh pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap pembinaan narapidana di rumah tahanan kelas II B Wonosari.14 Jika dalam penulisannya Heri Susanto membahas tentang upaya dan proses pembinaan terhadap narapidana di rumah tahanan, maka dalam penulisan ini penulis akan lebih mengkhususkan pembinaan terhadap narapidana pelaku
13
Farid Ashari, “Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 14
Heri Sunianto, “Pengaruh Pelaksanaan SIstem Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012.
10
kejahatan narkotika di lembaga pemasyarakatan. Sehingga pembinaan yang dilakukan tidak bersifat umum kepada semua narapidana tetapi bersifat khusus kepada narapidana pelaku kejahatan narkotika, sebab pada dasarnya pembinaan bagi narapidana pelaku kejahatan narkotika memang perlu ditangani secara khusus. Skripsi yang disusun oleh Evorianus Harefa15 lebih mengetengahkan proses
pembinaan
terhadap
anak
didik
pemasyarakatan
di
lembaga
pemasyarakatan. Berbeda dengan penulisan skripsi tersebut yang lebih membahas tentang
pembinaan
terhadap
anak
didik
pemasyarakatan
saja
tanpa
mengkhususkan kejahatannya, maka dalam penulisan ini penulis akan lebih memfokuskan penelitian tentang pembinaan bagi narapidana pelaku kejahatan narkotika. Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 1995 Pasal 1 angka 7 dan 8, dibedakan antara pengertian narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Skripsi yang disusun oleh I Wayan Wahyu Wira Udytama16 hanya membahas keefektifan pembinaan narapidana melalui pembekalan keterampilan di lembaga pemasyarakatan. Dalam penulian ini, penulis akan membahas tentang bagaimana pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
15
Evorianus Harefa, “Proses Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2003. 16
I Wayan Wahyu Wira Udytama, “Efektivitas Pembinaan Narapidana melalui Pembekalan Ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
11
Klas IIA Yogyakarta. Penulis lebih mengutamakan pembahasan tentang pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta terlepas itu sudah efektif atau belum efektif.
E. Kerangka Teoretik Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang khusus.17 Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Paul Scholten hukum pidana ada dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum yang berlaku secara umum dan hukum pidana khusus ialah perundang-undangan bukanlah yang bersanksi pidana yang disebut juga hukum pemerintah.18 17
http//www.adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechstaat/, diakses pada tanggal 29 Juni 2013 pukul 14.00 WIB. 18
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), hal. 12.
12
Sebagai tindakan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika, maka bagi pelaku penyalahgunaan dikenai pidana. Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 142 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009.19 Keputusan pengadilan/vonis hakim yang telah diputuskan terhadap perkara
pecandu
narkotika
(orang
yang
menggunakan
narkotika
atau
menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis) maka hakim yang memutus perkara itu, memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi. Baik pecandu narkotika itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Berikut bunyi pasal dimaksud:20 “(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
19
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 90.
20
Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
13
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.” Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan dapat berperan sebagai
lembaga
yang
juga
menyediakan
atau
menginstruksikan
ke
lembaga/instansi pemerintah (seperti rumah sakit atau instansi masyarakat) kepada narapidana narkotika (terpidana narkotika menjadi narapidana)21, untuk menjalani kewajiban rehabilitasi medis (suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika) dan rehabilitasi sosial (suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial dalam kehidupan masyarakat)22. Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial merupakan kewajiban bagi narapidana untuk diikuti setelah hakim menjatuhkan putusan tentang terbukti / tidaknya seseorang sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-undang tentang narkotika:
21
Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
22
Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
14
“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.23 Ketentuan sebagaimana dimaksud adalah penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi yang diadakan baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat.24 Dasar untuk pembinaan terpidana dengan pemasyarakatan tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, akan tetapi terpidana atau orang yang melakukan kejahatan narkotika pada khususnya harus diayomi yaitu dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dalam prakteknya pembinaan narapidana narkotika dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang sesuai namanya khusus melakukan pembinaan terhadap narapidana kasus Narkotika dan Psikotropika. Menurut pengertian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. “Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara
23
Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
24
Pasal 58 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
15
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”25 Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :27 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Asas pengayoman Asas persamaan perlakuan dan pelayanan Asas pendidikan dan pembimbingan Asas penghormatan harkat dan martabat manusia Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu.
Warga binaan sistem pemasyarakatan adalah:28 1. Narapidana (pasal 1 ayat 7) yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. 25
Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
26
Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
27
Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
28
Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
16
2. Ketentuan tentang anak didik pemasyarakatan dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (8) UU Nomor 12 Tahun 1995. Menurut pasal tersebut anak didik pemasyarakatan adalah : a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maksimal sampai dengan umur 18 tahun. b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun. c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun. 3. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan klien pemasyarakatan yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang hak-hak anak, antara lain sebagai berikut: Pasal 52 1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. 2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pasal 53 1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya. Pasal 54 Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 55
17
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dijelaskan tentang pembinaan serta hak-hak Narapidana yang akan diterangkan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya. “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan keapda Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”29 Dilihat dari pertimbangan kemanusiaan, pemasyarakatan adalah sesuatu yang rasional dan tepat, mengingat bahwa narapidana adalah anggota masyarakat yang melanggar hukum, serta narapidana juga nantinya setelah lepas menjalani hukuman kembali ke masayarakat. Dengan demikian para narapidana yang menjalani
pemasyarakatan
tidak
boleh
diperlakukan
diluar
batas-batas
perikemanusiaan. Bahkan telah ditegaskan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam sistem pemasyarakatan, kehilangan kebebasan merupakan satu-satunya penderitaan, sehingga narapidana tidak boleh diperlakukan tidak baik.
29
Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan..
18
Lanjutan pembinaan ada di masyarakat, implikasinya masyarakat bertanggung jawab bagi kelangsungan kehidupan ekonomi bekas narapidana. Berdasarkan pendapat tersebut maka seharusnyalah warga masyarakat di sekitar tempat tinggal narapidana yang telah selesai menjalani pidananya tersebut untuk dapat menerima kembali bekas narapidana tersebut untuk hidup normal sebagai masyarakat biasa. Dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampil sebagai aktor utama dalam menggerakkan masyarakat, terutama para orang tua, para remaja, sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di sekitar lingkungan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara terpadu.30 Adapun tujuan pengaturan penggunaan obat-obatan terlarang, termasuk narkotika yaitu demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di mana untuk mewujudkan cita-cita tersebut dapat diperlukan tenaga yang menarik. Ide ini perlu segera diwujudkan, mengingat peredaran narkotika di Indonesia telah amat mencemaskan warga masyarakat.31
30 Badan Narkotika Nasional (BNN), Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, 2008, hlm. 116.
31
Wresniwiro, M., Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya, (Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas, 2000), hlm. 59.
19
Metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.32 Berkaitan dengan pemasyarakatan khusus untuk narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika maka pembinaan terhadap mereka membutuhkan perlakuan yang khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada di dalam tubuh mereka. Untuk itu, memang sangat perlu didirikannya lembaga pemasyarakatan khusus narkotika yang pembinaannya dibedakan dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Di Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta dalam melaksanakan pembinaan warga binaan penyalahguna narkotika bekerjasama dengan Rumah Sakit Ghrasia. Sesuai dengan ide awal pembangunan, yaitu menggabungkan unsur pemidanaan dan rehabilitasi terhadap warga binaan penyalaguna narkotika. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur khusus tentang pembinaan narapidana narkotika juga menjadi problema tersendiri bagi lembaga pemasyarakatan yang menangani khusus narapidana narkotika tersebut.
32
Badan Narkotika Nasional (BNN), Petunjuk Teknis Advokasi..., 2008, hlm. 37.
20
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pelaksanaan ketentuan-ketentuan yuridis di bidang pembinaan Narapidana pelaku kejahatan Narkotika oleh lembaga-lembaga terkait, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. 2. Sumber Data a. Data primer Data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan responden. b. Data sekunder Data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan tulisan para ahli serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas terdiri dari KUHP, KUHAP, buku, majalah, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 3. Lokasi Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kaliurang km. 17 Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta. 4. Responden
21
Responden dalam penelitian ini adalah petugas serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. 5. Metode Penelitian a. Penelitian lapangan (Field Research) Dalam melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu ditentukan sampel dengan teknik purposive sampling yaitu sampel yang diambil adalah yang berkaitan erat dengan objek penelitian yaitu petugas di Lembaga
Pemasyarakatan
antara
lain
yaitu
Bapak
Marjiyanto,
Amd.IP.S.Sos selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan serta beberapa Narapidana penyalahgunaan Narkotika yakni Herman Joseph asal dari Malang, Fendik asal dari Magelang serta Taufiqurrahman asal dari Makassar. Kelemahan metode ini adalah tidak semua orang dijadikan responden tapi hanya dipilih orang-orang tertentu saja, sehingga ada kemungkinan responden yang tidak terpilih justru sebenarnya lebih representatif untuk dijadikan responden. Dalam penelitian lapangan ini digunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan maksud agar memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.
22
b. Penelitian kepustakaan (Library Research) Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terlebih dahulu. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang ada yang berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh penyusun.33 6. Metode Analisis Data Penyusun menggunakan analisis data kualitatif yaitu merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber serta hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus berkaitan dengan pembinaan Narapidana pelaku kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
33
M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.
23
G. Sistematika Pembahasan Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam penulisan, maka penulis menyajikan sistematika penulisannya dalam lima bab yaitu: Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, dalam bab dua ini berisikan uraian tentang tinjauan umum tentang narkotika meliputi pengertian narkotika, jenis-jenis dan penyalahgunaan narkotika, dampak dari penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pidana tentang penyalahgunaan
narkotika
serta
tinjauan
umum
tentang
Lembaga
Pemasyarakatan. Bab ketiga, akan membicarakan tentang bentuk pembinaan terhadap narapidana pelaku kejahatan narkotika yang meliputi, gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, pengertian pembinaan, pembinaan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika serta peraturan perundangundangan tentang pembinaan Nrapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan tentang metode pembinaan narapidana pelaku penyalahgunaan
24
narkotika apakah sudah sesuai dengan peraturan pembinaan yang ada, dengan menguraikan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan narapidana kemudian memberikan jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian ini. Kemudian dijelaskan implementasi peraturan perundang-undangan tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
Selanjutnya
hambatan
dan
upaya
penanggulangan
dalam
pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Bab kelima, dalam bab lima ini akan ditarik suatu kesimpulan serta akan diberikan saran-saran terkait dengan judul.
BAB V PENUTUP
A. KESIMPULAN Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marjiyanto selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan serta dengan beberapa Narapidana, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa metode pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan tetang pembinaan kebanyakan peraturannya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan tentang pembinaan yang ada. Adapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pembinaan itupun dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika memang belum mempunyai wadah atau tempat untuk melaksanakannya. Pembinaan Narapidana yang sesuai dengan peraturan pembinaan adalah sebagai berikut pembinaan Narapidana berdasarkan golongannya; pembinaan ibadah; pembinaan perawatan jasmani dan perawatan rohani; pembinaan pelayanan kesehatan dan makanan; pembinaan keluhan; bahan siaran dan media massa; upah dan premi; kunjungan; asimilasi dan cuti; pembebasan bersyarat dan; cuti menjelang bebas.
73
74
Pembinaan yang tidak sesuai dengan peraturan pembinaan adalah sebagai berikut: pembinaan Narapidana wanita yang dilakukan khusus di Lembaga Pemasyarakatan wanita; pembinaan pengajaran dan pendidikan.
B. SARAN Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain: 1. Keluarga dan masyarakat agar lebih memperhatikan pembinaan terhadap Narapidana Narkotika yang sedang menjalai pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. 2. Kepada generasi muda disarankan untuk tidak mempunyai niat sedikitpun mendekati Narkotika atau bahkan mencoba menyalahgunakannya karena hanya akan menghancurkan masa depan diri sendiri dan masa depan Negara.
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku Badan Narkotika Nasional (BNN), Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, 2008. Duse, Imran, Narkoba Ancaman Generasi Muda, Gerpana: Kalimantan Timur, 2007. Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineke Cipta, 1994. Hamzah, Andi, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, 1984. Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Rajagrafindo, 2008. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005. Sasangka, Hari, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003. Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi, Jakarta: Rineka Cipta, 1990. Sujatno dan Sudirman, Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman, Jakarta Pusat: Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, 2008. Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Taufik, Suhasril, dan Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
75
76
Wresniwiro, M., Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas, 2000.
Undang-undang Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.
Skripsi Hukum Arianti Puspaningtyas, Diajeng, Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo), Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Ashari, Farid, Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. Harefa, Evorianus, Proses Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2003. Sunianto, Heri, Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari Propinsi Daerah
77
Istimewa Yogyakarta, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012. Wahyu Wira Udytama, I Wayan, Efektivitas Pembinaan Narapidana melalui Pembekalan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman. Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
Internet http//:www.khabarsoutheastasia.com/id/articles/apurl/articles/features/2012/07/06/fea ture-03, diakses pukul 11.00 WIB pada tanggal 19 Maret 2013. http//:www.jogjatribunnews.com/2013/01/30/11-mahasiswa-diciduk-saat-pestanarkoba/, diakses pukul 13.00 WIB pada tanggal 19 Maret 2013. http//:www.lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.com/2009/03/sejarah-singkatlembaga-pemasyarakatan.html?m=1, diakses pukul 14:00 WIB pada tanggal 22 Maret 2013. http//:www.id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pukul 16:00 pada tanggal 14 Juni 2013. http//www.adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechstaat/, pada tanggal 29 Juni 2013 pukul 14.00 WIB. http//:www.id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, tanggal 29 Juni 2013 pukul 16.15 WIB.
diakses
diakses
pada
Responden Bapak Marjiyanto, Amd.IP,S.Sos, selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Ibu Anastasia Fitri Ariyanti, S.IP., selaku Kepala Urusan Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
78
Herman Yoseph, selaku Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Fendik,
selaku Narapidana Yogyakarta.
Lembaga
Pemasyarakatan
Narkotika
Klas
IIA
Taufiqurrahman, selaku Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA KALAPAS Thomas, S.Sos., MH. NIP. 19600408198203 1 001
KASUBAG TATA USAHA Antok Indaryanto, S.H. NIP. 19721008 199403 1 002
KA K.P.L.P Yhoga Aditya R. A.M.d.IP.SH.MH. NIP. 19780703 200012 1 001
KASI BIMBINGAN NARAPIDANA / ANAK DIDIK Moch. Muchidin, Bc. IP. SH. NIP. 19651 104 198603 1 001
KASUBSI REGISTRASI Tri Suwarno, S. Pd. MA. NIP. 040 068 481
RUPAM I, II, III & IV
KASUBSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN & PERAWATAN Marjiyanto, Amd.IP,S.Sos NIP. 1972 0715 199103 1 001
KAUR KEPEGAWAIAN&KEUANGAN Tri Seno Nindro Winarno, S.H. NIP. 19731102 200312 1 001
KAUR UMUM Anastasia Fitri Ariyantini, S.IP NIP. 1973 1 027199403200 1
KASI KEGIATAN KERJA Syawaldi, S.H. NIP. 19630328 198503 1 00 1
KASI ADMINITRASI KEAMANAN & TATA TERTIB Bowo Sulistyo, S.H. NIP. 19720707199403 1 00 1
KASUBSI BIMBINGAN KERJA & PENGELOLAAN HASIL KERJA Susilo, AKS. NIP. 19630215 198803 1 002
KASUBSI KEAMANAN Undang Yusiana, Amd. IP. SH. NIP. 197501 15 199703 1 001
KASUBSI SARANA KERJA Dr. Ngatiman NIP. 19670217 199803 1 001
KASUBSI PELAPORAN & TATA TERTIB Subranta NIP. 19620921 198303 1 001
KEMENTEPJAN f{UKtiM }.41.i HAM REPL}BLIK iNDO}.iESIA KAN?*R. Ifu II-AYA}i }AER-{}? $TIMtr& A YOGYAIIARTA LEMBAGA TEN,LASI'AR&I{ATAN II{ARKSTIIEA KLAS II A Y*#YAKAR?A Jl. Kaiiurang Krn. 1? Y*g3.akafe 5558? Telepon {fi274) 895433 Faksimiii i_*274}95422
sultaTIffilTERAF{CA,Ft \Fomor : Wl 4.PAS.PAS2.FK.0I.*5-
Yang bertandata*gan dibawah i*i Kq:aia Lernbaga Pemasyarekatan $arkntik* Klas E A }'og-lakarta rnenerangkan bahwa mah*siswa :
Nanra
I L'NT 4INI iPd.\TJhj{
LTTIr,f
1\ltv-i
S*34*hrj
Universit*s
Fakultas Syari'ah dan
Jurusa*i Pr*di
FI*kum
A
TJ
i{uliun Ulltf Yogy+karta
l eiah
seiesai rnslaksaslakan peneiitiaa di Le.mhaga Pe*rasyarakatan Narkoiika Kia* II A Yog, akarta sesuai dengan Surat tzin Kepala Kaniar Vilayah Kementerian Flukum d*n H*k Asasi Ma*usia DIY N*a:+r : 1V'14 -- tiM- S1.*1 - 1959 grlr:a pe.$yusr:lrarl s.kripsi dengr,:: judul
*PEPIBINAAN SAGI NAR.AFII}ANA FELAKU KL}AHATAH }SARI{OTIIC{ EI LE*{BAGA PEMASY.4,RAXaTaN NARKSTIKA KLAS it4. }'OG}';1X{,{RTA* dari tanggal25 Juli 2*!3.
Semikia* surat ketera*gae iai dibuat untuk dipe,rgmakau sebagaiaa*araesinya
Yogyakart*" 28 &{ei ?{}13 Pllr- KEFALA LEMBACA FEfIiLtSYARnt KATAN
re
Y$GYA}I{R'TA
SH 1 SSl
-,__I
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOI KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan : Gedongkuning Nomor 146
:SIA
Telepon :
37 843L,378432,37 408L www. kum ha m-jogja. i nfo
*",i,"u,S1il1t,,.o,.or
-
/,/ {,1
Memperhatikan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uni'Versitas Islam Negeri Yogyakarta Nomor-: UIN.02/DS.UPP.OO.9lB5Bl2Ot2 Tangga[ 02 Mei 2013 Perihal Permohonan ijin penelitian, dah surat keterangan/ ijin dari Sekretaris Daerah Pemerintah DIY Nonior : A7013602N1412013 Tanggal 2S nflril 2013. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah-Kementerian Hukum dan Hak ,Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta membeiikan ijin kepada mahasiswa: Nama NIM. Mahasiswa
: : :
LENI AINURROHMAH 09340103 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta
Untuk mengadakan penelitian paqq Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA, guna men)/usun Skripsi dengan judul : "PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYAMKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA" Waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 Dengan Ketentuan
1.
Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Ke
Lemba Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Yogyakafta _ .Pemasyarakatan pengaturan waKtu 2. Pelaksanaan raKsanaan qan dan pengaluran waktu kami Kamt seranKan serahkan sepenunnya sepenuhn kepadg Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kla- IIA Narkotika Yogyakafta 3, Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali untuk tujuan ilmiah. 4. Wajib Waiib menjaga meniaqa tata tertib dan d mentaati ketentuan - ketentuan yanq berlaku setempat. yan9 5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas. 6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan. :
Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Yogyakafta, 03 Fl,-i 2013 AN. KEPALA KANTOR WILAYAH Kepala Divisi Administrasi
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEIJUA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH #i il -'soze
Kornpreks Kepatihen, DanureJan
lffifi?^,lilil
r
c
fi
untins)
SURAT KETERANGAN / IJIN a7at3602Nt4t2o13 Membaca
surat ;
:
Tanggal
Mengingat
;
1'
pD Bid. Akademik Fak. syariah & Hukum 24 Aprfi2}fi
UrN
Nomor
u tN. 02/DS.
Perihal :
Permohonan ljin penelitian
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2p0.6, teltang PerizinanLembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, gara-n 'usatra p^eneritian.din
peng6mbangddilnJ"n".ir; Kegitan ^2' metakukan Peraturan Menteri Dalarn lrlegeri N6mor gi rinrn 200i,
lagi Asing
1
tP P,AO.9
t792t201 3
perguruan Tinggi Asing, -orang
dan
Asing dafam
te,tan$p+dsma+
penyerengqaraan Penefitt?n d-nFengembanga.n [ingkungan oepartemen o.rim Negeridan pemerintah Daerah; 9i 3' Peraturan Gubernur Daera[ lstimew5 VogyalGrti ruomor gr rahun 20_0g, tentang Rincian Tugas dan Fungsi satuan organisasi di Lingkunga'ri setreta*ri- orlrir,r dan sekretariai Dewan perwakilan
4'
Rakyat Daerah.
Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 200g tentang pedoman pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan survei, Penelitian, pendataan, Fengembangan, penglrajian, dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa yogyakarta.
DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi Nama
lapangan kepada:
LENIAINURROHMAH NIP/NIM 09340103 JL. MARSDA AD'SUCIPTO YOGYAKARTA PEMEINAAN BAGI NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTI KA KEIAS I I A YOGYAKARTA SLEMAN Kota/Kab. SLEMAN 25 April 2013 std ZE Juti 2013
:
Alamat Judul Lokasi Waktu
Dengan Ketentuan
1'
2' 3.
Menyerahkan surat-keterangan/ijin survei/penslitiar:/pendataan/pengembanganipengkajianisiudi lapangen *i metitiii-in.tiir.ivang beruenang mengeluarkan ijin dimalrsud; dari Menyerahkan sofi copy hasil penelitiannya uaii ripaaiduLlrnur Daerah Irtimeua yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan seida DIY daiim-;;rp;;i;irr-iio)..maupun mengunggah (uproad) merarui website adbang'jogjaprov.go'id dan menunjukkan cetakan rdril"ng ;r,ian bisan[an oan oi"ouu'urri cap institusi; Ijin ini hanva dipergunakan untuk'keperruan irmiah 6;'"p"ilg"ng uir ,raJiu ,iJn[.ti kerentuan yang berraku di lokasikegiatan; Pem'erintah Daerah DIY kepada BupatiArYatikota
4" [jin penelitian dapat diperpanjang maksimal a {9y".1 kali dengan menunjukkan surat ini kembati sebetum berakhir waktunya seterah mengajukan p_eipanjangan me'rarui'weusite aibangjogjaprov.go.id; 5' ljin yang diberikan oapit a;uitatkan's.:witi;-*riil ;p;iirr'-p.rn"ia,ig' ijin ini tidak memenuhi kerentuan yans berlaku. Dikeluarkan di yogyakarta Pada tanggat 25 April 2013
Asisten
Tpmbusan:
1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta (sebagai laporan);
2. 6
BupatiSleman clq Ka. Bappeda
tr^
v^_._)t
t.^_^iL_Z-*
Ll..L..E..l-^
Llni,
nlv
A,n Sekretaris Daerah dan Pembangunan
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, yogyakarta 55511 Telepon (0ZTg 868800, Faksimitie (0274) 868800 Website: slemankab.go.id, E-mail :
[email protected]
SURAT IZIN Nomor
070,lBappeda 11520 12013
IENTANG PENELITIAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dasar
:
Menunjuk
:
Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDHlAl2O03 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian. Surat dariSekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor : 01 0136021Y 1412013 Hal : Izin Penelitian
Tanggal
MENGIZINKAN
:25 April2013
:
Kepada Nama N o. Mh sA.,l
LENI AINURROHMAH I
M/M P/t\lIK
Program/Tingkat I
n
stansi/Perguruan Tin ggi
7
I
I
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Darakan Barat, Kotagede, Yogyakarta
No. Telp / HP Untuk
089 679 238 339 Mengadakan Penelitia,
Lokasi
Kabupaten Sleman Selarna 3 bulan mulai tanggal:
WaktLr
i
S1
Alarnat i nstansi/Perguruan Tinggi Alamat Rurnah i
Lr
09340 1 03
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
/ Pra survey / Uji variditas / pKL dengan judul PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTA 25
April2}l3
s/d
25 Juli 2013
Dengan ketentuan sebagai berikut l' Waiib melapor diri kepada Peiabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunj uk seperlunya.
2- Wajib meniaga tata tertib dan mentaati ketentuan-keterutuan setenpat yang berlaku. 3 lzin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang diiekomendasikan. 4' lilaiib ruenyampaikan laporan hasil penelitian berupa I (satu) CDfoimat pDF kepacla Bupati diserahkan nrc I a I ui Kep al a B adan P er enc an aan p emb an gun an-D ae r ah.
5' Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas. Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintalr setempat memberikan bantuan seperlunya. Setelalr selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami I (satu) bulan setelah berakhirnya penelitiar r. Dikeluarkan di Sleman Pada
Tembusan
:
l. Bupati Sleman (sebagai laporan) 2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman 3. Kepala Bag. Hukum setda Kab. Sleman 4. Camat Pakem
Tanggal :
30
April20l3
a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretaris u.b. Pen
gendalian dan Evaluasi
5. Kepala Lapas Narkotika Yogyakarta 6. Dekan Fak. Syariah & Hukurn UIN "SUKA" yk. 1. Yang Bersangkutan L
SINURAYA,
M.M
Curriculum vitae
Nama
: Leni Ainurrohmah
Tempat tanggal lahir : Kediri, 4 Februari 1991 Nama orang tua/wali : Nur choiri Alamat
: Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri RT 01 RW 02
Riwayat Pendidikan : TK Kusuma Mulia 1996-1997 SD Negeri 2 Kedawung 1997-2003 MTs Negeri I Kediri 2003-2006 MA. AL-Hikmah Purwoasri Kediri 2006-2009 Alamat Email
:
[email protected]
Hobby
: Nonton olahraga khususnya sepakbola, bulutangkis dan moto gp, nonton drama korea, dengerin musik.
Motto
:ﷲ
راءس اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﻔﺔ
