J.~~iIl~{!f~ Vasriremata tumbuh rnenjadi

Ora. Hj. Andi Yasri

p ada

Oitjen

Bimbingan

Lahir dj Kabupaten SulaWesi

Selatan,

Wajt> 'l.1

November 1960, Ora. Hj. b.ndi

J.~~iIl~{!f~ Vasriremata tumbuh rnenjadi sosok yang p'en\,lh amhls], terutama dalam hal wawasan keislaman. Tak mengherankan jika ia tidak hanya rajln terlibat dalam kegiatan keagamaan di sei
juga aktif

rnemsangen

jaringan

sebagai media

pengembangan diri dan wawasahnya.la pun pernah menjabat posist sekretarfs pacta Bqdan Koorcjioasj Majelis Taklim (BKMT) dan Muslimat NU Kgbupaten Wajo. Hel;)by.lbu yang rnasth nampak sarmk di usianva yang ke-48 ini adalah membaca tulisan-tulisan inspiratif untuk memacu dirinya agar terus be~kembang dad hari ke bari. Jangan lupa, katanya, agar kita memilikfbanyak kawan d'ln disegani lingkungan, jaagan segansega selalu meny,a a dengan kolega-Kole,gasebagai care untuk menyaml;)ungsilaturrahmLltulah prinsip hidup sederhananva. Meniti k"ari.rpada Kantor Url.lsanAg,!ma (KUA)di tanah kelahirannva, alumnus Fakultas Syariah lAIN Alquddin Maka;ssar.ini mendapatkan promosi sebagai Kep'alaSeksi P.engel1lbanganKerjasama Lembaga Zakat Direktorat Pemberdayaan Zakat pada tahun :2007.Oi sinilah ia mulai terlibat aktif.dalam pengembanga~ zakat. Tidak berapa lama ia;Pun berpindah jaQatan m:enj~diKasi Peng:em!;lat'lganManajemen

"#orir itu omonah.

Jadi kita jolon;

omonah

itu

dermon ikhlas dan

Presiden SBY: Hindarkan Tindakan Tidak Terpuji, Saling Menghina, Mengintimidasi dan Menjatuhkan peserta dan tamu undangan. SBY menghirnbau agar umat Islam di Indonesia senantiasa memelihara kesucian terhadap kitab sud alQur'an, membudayakan membaca, memaknai dan mengamalkan al-Quran merupakan kunci agar Indonesia menjadi bangsa unggul. Selain itu, dalam menyikapi kondisi perpolitikan Indonesia yang sedang mengadapi masa-masa jelang suksesi kepemimpinan nasional, Presiden menghimbau agar seluruh elemen tetap menjaga persatuan, kesatuan dan mengedepankan etika. "Saya mengajak kepada seluruli Batam, bimasielam-: Presiden Susi lo Bambang Yudhoyono berpesan agar Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional terus dilanjutkan dimasa-masa mendatang dengan kualitas yang lebih baik, hal itu disampaikan Presiden saat upacara pembukaan yang dipusatkan di Dataran Engku Putri Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, [umat (6/6) malam. Pembukaan secara resmi ditandai dengan pemukulan bedug oleh Presiden yrulg didampingi Gubernur Provo Kepulauan Riau, H. Muhammad Sani dan Menteri Koordinator KesejahteraanRakyat, Agung Laksono.

"Pesan saya, MTQ Nasional ierus dilanjutkan dimasa-masa mendaiang dengan kualitas yang makin membaik;esensi MTQ Nasional adalanuntuk meningkatkun syiar Islam dan edukasi segenap umat Islam agar menaniiasa menciniai dan mengamalkan al-Quran", ujar SBY dihadapan ribuan

tokoh agama, ulama dan tokoh masyarakat untuk senantiasa membimbing ummai agar terhindar dan tindakan tidak: terpuji, saling menghina, sating mengintimidasi dan menjatuhkan", tegas Presiden. Bangsa Indonesia, SBY menambahkan, harus terus menjaga kesantunan, solidaritas dan toleransi. "Kiia

hams mencipiakan. keagamaan yang teduh. dan damai, yang mencerahkan bagi umai, bangsa dan negara, bukan sebaliknya", imbuhnya. Pantauan bimasislam masyarakat Batam tampak menyambut gelaran dua tahunan ini, hal ini dengan banyaknya ucapan selamat dan sukseskan MTQN XXVyang tersebar di seluruh Kota Batam. (syam/foto:bimasislam)

antusias terbukti slogan penjuru

Mochtar Ali: Zona Integritas Harus Dimulai Dari Diri Sendiri Sebagai Cermin Keteladanan Ali, M. Hum, di hadapan peserta Sosialisasi Zona Integritas, Mewujudkan KUA Citra Baru yang Bersih dan Me1ayanidi hotek Bidakara, Jakarta (12/6). Lebih lanjut Muchtar menegaskan, "kita ini ibaratnya sudah terlanjur menjadi bagian dari Kementerian Agama. Mau tidak mau, suka tidak suka, dalam situasi sulit seperti ini dimana masyarakat memandang negatif atas Iembaga Kemenag, kita harus tetap bekerja sebaik mungkin untuk melayani umat. Jangan pernah berkompromi atas ajakan orang lain atau desakan pihak luar yang bisa mengarah pada pelanggaran hukm'n", tegasnya. Jakarta, btmasislam - Sebagai salah satu unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, KUA harus melaksanakan zona integritas yang bebas dari korupsi dan gratifikasi. Di tengah masalah yang membelit Kementerian Agama belakangan ini, seluruh aparatur KUA tidak boleh mengalarni demoralisasi. Karena, sejarah lahirnya Kementerian Agama itu untuk melayani umat Islam. Demikian dikatakan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Dr. H. Muchtar bimasisiam.kemenag.go.id

Satu hal pokok yang perlu mendapat perhatian tementemen KUA adalah jangan pernah menerima apapun dari masyarakat, jangan pula meminta, apalagi mematok harga atas layanan yang kita berikan. Tolong perhatikan surat edaran Dirjen terbaru itu, sehingga kita tidak perlu bingung menyikapi masalah yang sedang menerpa KUA, khususnya terkait dengan belum keluarnya PP tentang biaya nikah, ungkapknya.

Bagi saya, imbuh Muchtar, zona integritas harus dilakukan dengan memulai dari diri sendiri. Cita-cita yang baik untuk membenahi citra KUA yang bersih dan melayani harus didukung oleh seluruh pihak. Memang KUA masih memiliki banyak kekuarangan, seperti keterbatasan SDM, sarana pra-sarana, serta anggaran yang belum memadai, namun yakinlah, sebuah usaha baik yang dijalani dari diri sendiri dengan keteadanan, insya allah kelak akan berbuah hasil yang manis, "Keteladanan itu mengandung 1000 kata", ungkapnya bertamtsil.

Hadir sebagai peserta adalah Kasie Pemberdayaan KUA dan perwakilan beberapa KUA di se-Iawa sebanyak 60 orang. Sementara nara sumber yang memberikan materi diantaranya adalah Direktur Urais dan Binsyar, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Irjen Kemenag, M. [asin, Direktur Pencegahan Tindak Korupsi KPK, pakar bidang Kebimasislaman, Prof. Dr. Abdul Djamil, MA, dan Kasubdit Pemberdayaan KUA. (bieb/foto:bimasislam)

Provinsi Kepulauan R,au (KEPRI) Juara Umum MTQN XXV di Batam Batam, bimasislam - Obsesi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjadi [uara Umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional xxv tercapai. Provinsi yang menjadi taun rumah perhelatan akbar tersebut meraih juara hampir di seluruh cabang yang diperlombakan. Pengumuman juara yang dibacakan oleh Ketua Dewan Hakim, Said Aqil Hussein al Munawwar pada acara penutupan MTQ yang digelar di Dataran Engku Putri, Batam Center langsung disambut gemuruh tepuk tangan hadirin. "[ u ara Umum dir a ih oleh Provinsi Kepu1auan Ri au" kata mantanMenteri Agama yang juga Guru Besar ilmu Tafsir Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta itu. Melihat grafik prestasi kafilah Kepri pada perhelatan MTQ Nasional dari tahun ke tahun, obsesi tuan rumah pada MTQ Nasional kali ini dinilai tidak berlebihan,

Prestasi kafilah dari provinsi yang berdekatan dengan Singapura ini menunjukan grafik yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat MTQ Nasiona1 XXIII di Bengkulu tahun 2010 lalu, Kepri meraih juara IV, sedangkan pada MTQ Nasiona1 XXIV tahun 2012 di Ambon, posisi Kepri meningkat ke posisi III. Demikian pula pada perhelatan Seleksi Tilawati1 Qur an (STQ) Nasiona1 XXII tahun 2013 yang digelar di Provinsi Bangka Belitung, Kepri meraih juara kedua. Maka tidak mengherankan jika melihat prestasi tersebut, Ke pri bertekad untuk meraih gelar Juara Umum. Sementara itu gelar [uara Dua dan Tiga diraih oleh Kafilah Banten dan [awa Barat. Atas raihan ini, Gubernur Kepri Muhamad Sani pun menerima Pial a Presiden yang diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono yang hadir d a l a m acara penutupan acara akbar

tersebut.(ska/foto:kemenag)

Indonesia Pilihan Studi Banding Aljazair tentang Pengelolaan Zakat, Wakaf, dan Microfinance Jakarta, bimasislam-: Selama sepekan, dari tanggal 1 sampai 6 [uni 2014 lalu, delegasi Kementerian Agama Republik Rakyat Dernokratik Aljazair (Algeria) melakukan studi-banding dalam rangka program pelatihan pengelolaan zakat, wakaf, dan microfinance yang didanai lembaga kerjasama Jerman, Deutsche Gesellschaft[urlnternaiionole Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Peserta kunjungan 10 orang, terdiri dari pejabat Kementerian Agama Aljazair dan pimpinan badan amil zakat setempat. Dalam rangkaian kunjungannya delegasi didampingi oleh senior officer GIZ Jerman, Zulazmi, Deputy Country Director Indonesia and TimorLeste GIZ, serta Mr. Hicheme Mostefafoui, Second Secretary Kedutaan Besar Republik Rakyat Demokratik Aljazair diIakarta,

bimasislam.kemenag.go.id

Selama di Jakarta, delegasi Aljazair melakukan kunjungan resmi dan pertemuan dengan Wakil Menteri Agama Prof. Dr. Nasaruddin Umar, dan Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Prof. Dr. Muhammadiyah Amin mewakili Dirjen Bimas Islam. Agenda lainnya ialah kunjungan dan pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MDI), BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), LAZ Baitulmal Muamalat, BMT Berkah Madani, serta LAZDompet Dhuafa. Pilihan Indonesia sebagai negara tujuan studi banding merupakan kehormatan dan pengakuan luar negeri terhadap perkembangan pengelolaan zakat, wakaf dan lembaga keuangan mikro syariah di Tanah Air. Sejarah Aljazair mencatat, dukungan solidaritas Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan bangs a muslim Aljazair untuk lepas dari penjajahan Perancis, senantiasa mereka ingat sampai kini. "Sesama negara muslim, tidak ada yang jauh. [auh di mata dekat di hati. Kita umat Islam bagai satu jasad, apabila satu bagian anggota tubuh mengalami sakit, bagian lainnya turut merasakan sakitnya. Sesama umat Islam hams saling mendukung untuk naik, bukan tarik menarik untuk turun." ucap Prof. Dr. Nasaruddin Umar

saat menerima kunjungan tamu Aljazair. Segenap

delegasi

yang

dipimpin

Ahmed

Saidi,

Conseeiller du Minister Ministere des affaires reiigieuees et de hab o u s , dalam kunjungan di Kementerian Agama,antusias ingin mengetahui manajemen haji Indonesia. "Manajemen haji Indonesia, 1ebih maju dari negara karni." ungkapnya. Penjelasan sepu tar m an aj e m e n d an proses penyelenggaraan haji disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hasan Faozi. Wakil Menteri Agama menyatakan, "Kami bersedia menerima petugas haji dari Aljazair untuk magang di Indonesia. Semuanya akan kami buka karena tak ada yang rahasia antara sesarna umat Islam. Semakin maslahat, makin bagus buat kami." imbuhnya. Sementara itu dalarn kunjungan dan pertemuan dengan Sesditjen Bimas Islam yang didampingi Direktur Pemberdayaan Zakat serta Kasubdit pada Direktorat Pemberdayaan Zakat, delegasi mendapat penjelasan ruang lingkup tugas dan peran Kementerian Agama dalam pembinaan zakat dan wakaf. (Mfns/joto:bimaislam)

Bimas Islam Tingkatkan Kompetensi Tenaga Auditor Halallnternal

UMKM

Jakarta, bimasisiam - Untuk meningkatkan kualitas tenaga auditor, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Auditor Halal Internal VMKM. Kegiatan yang diselenggarakan pada tangga128 - 30 Mei 2014.Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai ahli untuk memberikan wawasan tentang proses kehalalan sebuah produk

(29/5). Dalam catatan bimasislam, Peserta pelatihan adalah auditor halal dari pelaku usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebanyak 40 orang yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jenis-jenis us aha dari UMKM peserta pelatihan. antara lain cake, catering, abonjamur, dimsum, risoles, kroket, brownies, mie ayam, bubur bayi, siomay, comro, dan lain-lain. Hadir sebagai nara sumber antara lain berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, LPPOM MUI, dan pakar dari Universitas Brawijaya, Malang dengan variasi materi berupa konsep halal haram sesuai syariah Islam dan tinjauan aspek sains dan teknologi serta prosedur sertifikasi oleh LPPOM MUI. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut muncul usulan prioritas bagi UMKM untuk memperoleh bantuan sertifikasi halal dan bantuan Kementerian Agama dalam memfasilitasi pemasaran produk UMKM bimasislam.kemenag.go.id

dengan mengikut sertakan sebagai peserta pameran pada Halal Expo atau pameran-pameran produk ha1a1. Selain itu, peserta sepakat membentuk komunitas UMKM halal sebagai media untuk saling berbagi informasi mengenai perkembangan produk ha1a1 dan tata cara sertifikasi halal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komunitas halal ini secara kontinu juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Agama, sehingga dapat menjadi salahsatu media bagi pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan penyuluhan produk halal bagi masyarakat luas, terutama pelaku usaha VMKM. (aminah/foto.bimasislam)

Rakor TLHP, Pgs. Dirjen: Controling

System

Harus Top-Down

Jakarta, birnasislam - Sebagai salah satu mekanisme penyelesaian temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Bimas Islam, Ditjen Bimas Islam, cq. Bagian Ortala Sekretariat Ditjen Bimas Islam menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang dilaksanakan di hotel Aryaduta, Jakarta yang berlangsung 25-27 [uni (27/6). Dalam pengarahannya, Pgs. Dirjen Bimas Islam, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA mengatakan bahwa dalam melaksanakan program dan pengelolaan anggaran harus memperhatikan empat pilar sukses, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan. "Dalam banyak kesempatan saya selalu tekankan hal ini sebagai pengingat atau penekanan agar kita dapat mencapai target yang maksimal dengan baik", tegas Djamil yang beberapa waktu lalu dilantik sebagai Dirjen PHU. Djamil juga menyinggung bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) harus benarbenar dapat dilaksanakan dengan baik. "Untuk menjaga performa atau kinerja kita dengan baik, maka coniroling system harus top-down. Pimpinan harus hadir dalam setiap pengambilan kebijakan agar seluruh pengelolaan anggran dan program dapat dikontrol dengan baik",

tegasnya. Sehingga, imbuhnya, sosialisasi SPIP harus terus dilakukan dan menjadi budaya kerja demi perbaikan kinerja. Pantauan bimasislam saat materi Irjen Kemenag, M. [asin, muncul berbagai pertanyaan terkait dengan pengelolaan anggaran termasuk c a r a-c a r a penyelesaiannya. Ada peserta yang menyampaikan bahwa kondisi Kemenag seperti sekarang ini, yang sangat memprihatinkan, karena Menteri Agama yang diangkat berasal dari partai politik. Namun Jasin menanggapi bahwa hal tersebut harusnya tidak menjadi alasan karena semua terpulang dari orangnya. Hasil dari Rakor ini berupa pemutakhiran data temuan yang akan dilakukan oleh 10 auditor dari Itjen. Hadir sebagai peserta adalah para Kabid dan Kasubag Ortala seluruh Indonesia dan pejabat di lingkungan Ditjen Bimas Islam. Total seluruh peserta sebanyak 139 orang. Sedangkan Nara sumber hadir diantaranya Pgs. Dirjen Bimas Islam, Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Irjen Kemenag, perwakilan BPK, BPKP, dan Sekretaris Jenderal Kemenag RI. (bieb/foto:lensaindonesia)

Wamenag:

Penghulu Profesional Harus Mampu Membaca Menggali Sumber-Sumber Khazanah Islam

Tangerang, bimasislam= Kegiatan Musabaqah Baca Kitab dan Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional secara resmi ditutup oleh Wakil Menteri Agama (19/6). Kegiatan yang digelar selama 3 (tiga hari) (17 s.d 19 JUDi2014) di Hotel Aryaduta, Karawaci, Tangerang Banten ini dihadiri oleh para peserta dari 33 provinsi seluruh Indonesia, dewan hakim dan para pejabat dilingkungan Direktorat [enderal Bimas Islam. Dalam arahannya, Wakil Menteri Agama mengatakan bahwa ayat yang pertama Allahturunkan Iqra' (Bacalah!). Mengapa ayat pertama ini langsung kalimat perintah (fi'ii mnr), kenapa dengan iqra', padahal Nabi sendiri buta huruf, dan kenapa ada amr tanpa maf'u! (obyek yang harus dibaca). iqra' menjadi shock terapiuntuk menyentakkan orang agar meninggalkan zaman jahiliyah ke zaman pencerahan dengan menawarkan konsep iqra' bi ismi Rabbik (Bacalah dengan nama Tuhanmu). Ini maknanya sangat dalam. Iqra' adalah simbol ilmu pengetahuan dan bi ismi Rabbik sebagai simbol agama. Ini mengisyaratkan sebuah road map ideal. Ilmu dan agruna harus terintegrasi, Tidak boleh ilmunya dominant tetapi agamanya tenggelam. Jqra' tanpa bi ismi Rabbik bisa menjadi malapetaka kemanusiaan, Demikian pula sebaliknya. [elas Guru

dan

Besar DIN Syarif Hiadayatullah [akarta ini. "Oleh karena i t u , saya menekankan perlunya membaca dan menggali sumber-sumber khazanah Islam yang ditulis dengan bahasa arab. Penguasaan ilmu alat seperti nahwu dan shorof dapat memberikan hasil pemahaman dan penafsiran yang benar, karena diiringi dengan bi ismi rabbik. Akhir-akhir ini disinyalir ban yak pemahaman salah yang berkembang menyatakan bahwa memahami Islam cukup dari terjemahannya saja sehingga tak heran banyak penafsiran dan pemahaman yang keliru." Ujar Mantan Direktur Jenderal Bimas Islam. "Oleh karena itu, Penghulu Profesional harus mampu membaca dan menerjemahkan hukum-hukum yang terkait dengan masalah Perkawinan dari sumbernya langsung dan kemudian menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang dapat diakses dan dibaca oleh semua orang. Nah, Karya Tulis llmiah bagi penghulu ini merupakan bukti bahwa penghulu mampu menulis sebuah karya ilmiah ditengah-tengah kesibukkannya dalam melayani umat dibidang perkawinan." Tegas Rektor PTIQ Jakarta ini. (JMl/foto:bimasislam)

Tim Penilai dan Verifikasi Layanan KUA Teladan 2014 Dilarang Meminta dan Menerima Apapun Jakarta, bimasislam - Untuk menjaga netralitas dan hasil yang bagus sesuai dengan harapan dalam Pemilihan KUA Teladan Nasional, Tim Penilai dan Verifikasi Layanan KUA dari Pusat dilarang meminta dan menerima apapun dalam bentuk apapun. "Saya minta kepada seluruh Tim Penilai dan Verifikasi jangan menerima, apalagi meminta dari obyek dalam bentuk apapun, seperti barang atau uang. Kita tunjukkan kepada publik bahwa Pemilihan KUA Teladan NasionaI ini kita lakukandengan sungguh-sungguh dan tidak ada main mata", tegas Direktur Urais dan Binsyar, Dr. H. Muchtar Ali, M. Hum, di hadapan peserta Rapat Tim di Lantai 6, Gedung Kemenag RJ, J1. MH. Thamrin 6 Jakarta (20/6).

bimasislam.kemenag.gojd

Muchtar menambahkan, sam hal yang perlu mendapat perhatian kepada leading sector pemilihan KUA Teladan adalah bagaimana kita membina para pemenang ini agar dapat menjadi percontohan dari KUAyang lain. "Kita ini kan sudah lima tahun mengadakan pemilihan KU A tela dan. [ika selama 5 tahun berjalan, dimana setiap provinsi ada pemenangnya masing-masing sam, maka jumlah KUA Teladan sebanyak 165 KUA Teladan seluruh provinsi. Ini harusnya menjadi contoh pelayanan KUA yang lain dan sernakin hari KUA semakin baik layanannya', imbuhnya. "Saya minta kepada panitia agar menyampaikan kepada publik, khususnya kepada Menag tentang kemajuan

yang banyak diraih oleh KUA. Janganlah kita ini terus menerus menyampaikan kelemahan KUA, kasihan lah temen-teman KUA yang banyak melakukan perubahan untuk pelayanan kepada masyarakat", harapnya. Dalam pantauan bimasislam, Tim VerifikasiKUA Teladan akan sege.ra diturunkan ke daerah untuk melihat langsung layanan KUA Teladan terpilih di setiap provinsi. Tim dibagi 33 sesuai dengan jumlah provinsi dan setiap provinsi sebanyak dua orang. Sesuai rene ana, Tim akan bekerja mulai minggu depan dan bulan berikutnya meskipun pada bulan Ramadhan.

(bieb/foto:bimasislam)

Moch. Jasin. Keuangan Zakat Tidak Masuk Neraca APBN, Tapi Cukup Dilaporkan Saja

~1l~~~r:~~::===:::1 J a k art a , bimasislam-: Pembekala n Tenaga Pengawas Lembaga Z a kat Tingkat Provinsi seluruh Indonesia tahun 2014 diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat sebanyak 3 angkatan di Jakarta(17/6). Dalam pelaksanaan kegiatan angkatan I yang berlangsung tanggal16 dm117 [uni 2014 dihadiri Inspektur Jenderal Kernenterian Agama RI Moch [asin, dan Bahrul Hayat, Ph.D, pakar manajemen pendidikan dan mantan Sekjen Kementerian Agama. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Moch [asin, menyampaikan garis-garis pengawasan lembaga nonstruktural dalam bidang pengelolaan zakat di lingkungan KementerianAgama. Moch Jasin menyoroti masih rendahnya trust atau kepe.rcayaan publik kepada lembaga pengelola zakat yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan. "Pengertian masyarakat terhadap zakat, infak dan sedekah belum merata. Persepsi sebagian masyarakat tentang zakat adalah kalau ada kelebihan rezeki. Permasalahan lainnya, kinerja organisasi pengelola zakat belum optimal, terutama terkait kelembagaan, koordinasi, dan sumber daya manusia. Begitupun sistem pengawasan terhadap organisasi pengelola zakat masih lemah. Sistem administrasi zakat belum optimal. Sesuatu yang belum optimal mudah diselewengkan." ungkap mantan Wakil Ketua Kornisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Karena itu dia menekankan, "Lembaga apapun yang mengumpulkan dana dari masyarakat, rekeningrekeningnya harus dilaporkan kepada Menteri

Keuangan. Rekening pengumpulan dana masyarakat yang tidak dilaporkan ke Menteri Keuangan akan berhadapan dengan hukum karena dianggap rekening liar. Para petugas zakat harus aman delam melaksanakan tugasnya, dan pengawasan juga jalan." Menurut [asin, "Data keuangan zakat hams ~apar ke publik. Kita tidak menginginkan dan tidak enak didengar di telinga, andaikata dana zakat dikelola tidak amanah, tidak transparan, dan ridak .u untabel. Menyangkut pengenaml sanksi administratif terhadap pengelola zakat yang melakukan pelanggaran, hila ada niat jahat dan sengaja melanggar hukum, bisa menjadi sanksi pidana." terangnya. Inspektorat JenderaI Kementerian _~Aga.wa, seperti dikatakan Moch Jasin, akan berperan dalam ~yU5unan Peraturan Menteri Agama untuk berialannya pengawasan dan audit syariat lembaga zakat serta mendukung pelaksanaannya. Ia C'cr'gemukakan BAZNAS eli semua tingkatan perlu dilengkapi dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) dari Kementerian Agama, dan wajib merniliki SOP (Standar Operasional Prosedur) menyangkut penggunaan uang zakat dan setiap langkahkegiatan lembaga. Pejabat dan aparatur Kementerian Agama, diingatkan oleh Irjen Kemenag Moch [asin, harus sabar untuk tidak korupsi, sabar untuk tidak menyimpang dari aturan, sesuai dengan ayat dalam Al Quran, uiatauia shaubil-haq watawa syaubi-sabr. Meski berada di tengah pengaruh situasi lingkungan yang konsumti£. Di lingkungan yang corrupt, orang yang sederhana dianggap bodoh karma tidak bisa memanfaatkan jabatan, Untuk mencegah hal semacam itu harus ditegakkan amar makruf dan nahi munkar, bukan amar munkar, nahi makruf Moch Jasin menyampaikan materi selama dua jam penuh didampingi Direktur Pemberdayaan Zakat Jaja [aelani dan Kasubdit Pengawasan Lembaga Zakat M. Fuad Nasar. btmaslslam.kernenaq.go.td

Semen tara itu Bahrul Hayat, Sekretaris [enderal Kementerian Agama tahun 2006-2014 selaku narasumber mengingatkan aparatur Kementerian Agama khususnya di Bimas Islam agar memahami dan menjaga spirit perundang-undangan pengelolaan zakat yang dulu dengan keras diperjuangkan di OPR. Bahrul yang merupakan Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemerintah sewaktu Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah di OPR-RI tahun 2011 memaparkan ruh dan spirit perundang-undangan zakat yang secara sadar, sengaja dan penuh keyakinan dimasukkan oleh Kementerian Agama ke dalam RUU yang berasal dari usul inisiatif OPR-RI tersebut yang disahkan menjadi UU (yakni UUNo 23Tahun2011). Bahrul mengungkapkan kembali pokok-pokok pikiran yang dikemukakannya duJu dan mewarnai rapat-rapat pembahasan RUU Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah, yaitu "Pengelolaan zakat yang melembaga (institutionalized) dalam satu sistem yang terintegrasi (unified system) di seluruh Indonesia, dengan mengedepankan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara

nasional, dikelola secara profesional dan amanah serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) sehingga memberikan keadilan dan kemanfaatan yang tinggi kepada masyarakat." ujarnya. "Dalam pengelolaan zakat yang diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011, Pemerintah menjalankan tugas regulatory control, dan BAZNAS sebagai executing agency. Kenapa Pemerintah mendesain BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, ialah agar sifat keumatannya tidak hilang. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Setiap LAZ wajib mendapat izin dari Pemerintah. Keuangan zakat tidak masuk dalam neraca APBN, tetapi cukup dilaporkan saja, Negara mempunyai kepentingan memfasilitasi umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat, tetapi bukan mengambil manfaat dari dana u m a t ." paparnya.

(1Ilfns/foto:bimasislam)

Tingkatkan Kerukunan Internal, Ditjen Simas Islam Sosialisasikan SKS 3 Menteri lain sebagainya. Ketua Panitia Sosialisasi, Thobib alAsyhar mengatakan, untuk efektivitas, peserta dibagi menjadi dua angkatan. "Angkatan pertama, 120 peserta, perwakilan dari berbagai lembaga dati Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat, Sedang besok, (27/6), dengan jumlah yang sama, diikuti perwakilan d ar i Kota Ma tar a m, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat" terang Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Simas Islam ini.

Lombok, bimaislnm-- Untuk mencegah terjadinya konflik internal Umat Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya tentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Ditjen Bimas Islam bekerja sama dengan Kanwil Kemenag NTB, menyelenggarakan Silaturahmi dan Penguatan Kerukunan Internal Umat di NTB, di Ma taram 26 - 27Juni 2014. Silaturahmi ini digunakan sebagai ajang Sosialisasi SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri, khususnya tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, anggota dan atau anggota Pengurus JAl dan warga masyarakat. Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenag Provinsi NTB, Usman menerangkan, bahwa anggota JAI di NTB ada di dua titik, yaitu: pertama, di Transito Mataram yang berasal dari Lombok Barat, dan kedua di Lombok Tengah, yang berasal dari Lombok Timur. "Pemerintah wajib melindungi JAI dari obyek kekerasan masyarakat." terang Usman. Usman mengaku sering dihadapkan pada dilema karena dianggap membela JAr. Padahal, lanjut Usman, sebenarnya Pemerintah hanya melindungi warganya dari tindak kekerasan, Adapun yang terkait dengan keyakinan, menjadi tugas Pemerintah untuk terus melakukan pembinaan. Usman sangat berterima kasih atas terselenggaranya Silaturahmi ini. "Semoga silaturahmi ini memberi dampak yang baik pada kita sernua, apalagi. sebentar lagi, kita akan menunaikan ibadah puasa" harap Usman. Silaturahmi ini, dihadiri 240 peserta dari berbagai kalangan, baik ormas Islam, Kepolisian, Kejaksaan, Kesbanglinmas. Kesra maupUl1 KUA, MUI, FKUB dan

Dalam silaturahrni ini, penyelenggara menghadirkan guru besar DIN Syarif Hidayatullah Jakarta, M Ridwan Lubis sebagai narasumber yang selanjutnya, akan ada pendalaman materi oleh para pengajar dan peneliti lAIN Mataram. Dalam paparatmya, Lubis menerangkan, SKB 3 Menteri adalah sebuah kesimpulan yang ditetapkan oleh Pemerintah, agar JAI satu sisi aman, di sisi lain, masyarakat Islam lain tidak mer as a terganggu. "Pemerintah harus membuat suatu regulasi, agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan teratur. Untuk itu, Pemerintah juga harus memberi fasilitas kepada masyarakatnya. Nah, disamping dua hal di atas, Pemerintah juga harus melakukan proteksi, untuk melindungi masyarakatnya." Tegas Lubis. "Memilih agama adalah hak asasi masing-masing individu. Namun jika hak individu itu disampaikan kepada orang lain, harus dipastikan, hal tersebut tidak mengganggu. Sisi lain, masyarakat yang merasa terganggu, tidak boleh melakukan penghakiman massa. Karena hal ini hanya akan memperkeruh situasi dan gejolak," tambah Lubis. Lubis mengusulkan, agar Pemerintah, khususnya NTB, untuk mendirikan Pusat Pendidikan Kerukunan. "Yang dididik adalah para pemuda. Mereka dididik agamanya masing-masing dengan baik dan benar, di samping juga, diajarkan untuk menghargai perbedaan. Tiga bulan, saya rasa cukup untuk mendidik kaum muda kita," ungkap Lubis. Untuk tingkat nasional, tambah Lubis, kami mengusulkan, agar Presiden membentuk Badan Pertimbangan dan Pengembangan Kerukunan Nasional, yang langsung berada di bawah Presiden. (G-

penk/foto:bimaislam)

bimasislam.kemenag.go.id

Perbaikan Manajemen

rE

KUA Kecamatan Maritengngae, ka.nto 'an ntux L _'aldn f rita

Selain menjalankan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan agama Islam, pelayanan nikah dan rujuk (NR), perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan haji dan tilawatil Qur'an, juga pembinaan kelurga sakinah dan kehidupan keagamaam melalui penyuluhan agama Islam. KUA yang memiliki motto "Melayani dengan Hatt, Mengharap Ridha lIahi" ini sangat konsen dalam perbaikan manajemen layanan. Hal ini terlihat dari rincian tugas dan fungsi teknis KUA, berupa pengelolaan data statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, dan rumah tangga kantor, pelaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf, ibadah sosial, dan pengembangan kelurga sakinah serta pembinaan bimbingan manasik haji sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimas Islam dan PenyelenggaraHaji.

KUA Kecamatan Maritengngae merupakan salah satu dari 11 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Kecamatan Maritengngae terdiri dari 12 Kelurahan/Desa (7 Kelurahan dan 5 Desa). Lokasinya terletak di ibu kota Kabupaten Sidrap, yaitu berada di Jalan Paccekke No.2 Kel. Majjelling menempati areal tanah 750 M2 dengan luas bangunan 136.5 M2.

~;';;li:;-;~5

Pada awal-awal berdirinya, KUA Kecamatan Maritengngae pad a tahun 1969 menempati salah satu tanah pekarangan pemerintah daerah yang sekarang di tempati kantor Dinas Sosial Kabupaten Sidrap di JI. Ressang Kel. Pangkajene. Kemudian pada tahun 1986 pindah ke JI. Paccekke yang ditempati sampai saat ini. Pembangunan KUA di lokasi yang baru dimulai pada tahun 1986dan digunakan pada tahun itu juga. Pada tahun 2011 Kantor Urusan Agama yang lama dibongkar, kemudian dibangun kantor yang baru di lokasi yang sama.

Jumlah penduduk muslim Kecamatan Maritengngae sebanyak 43.635 jiwa dengan jenis kelamin laki-Iaki 21327 orang dan perempuan 22308 orang. Sedangkanjumlah pemeluk agamaterdiri dari, Islam sebanyak 43.635 orang, Katholik 22 orang; Kristen 358 orang; Hindu: 1.259 orang; Budha 100orang. Dilihat dari komposisi jumlah penduduknya, khususnya umat beragama, KUA Kecamatan Maritengngae memiliki tugas yang sangat kompleks dalam rangka menjaga kehidupan harmoni umat.

bimasislam.kemenag.go.id

Satu hal yang patut dicontoh dari KUA ini adalah upayanya untuk mengoptimalkan Penyuluh Agama Islam (PAl) dalam membina pengajian-pengajian, mendata dan membina Penyuluh Honorer, mendata pondok pesantren, tempat ibadah, mendata kaum Rais, Mubaligh/Mubalighah, Qari/Qariah, Hafidz/Hafidzhah, dan LembagaKeagamaan. KUA ini menyadari betul betapa data-data keagamaan menjadi hal penting sebagai dasar pembinaan kepada umat agar lebih tepat sasaran. Pimpinan KUAini juga memahami sepenuhnya bahwa KUA merupakan Pusat Informasi Keagamaan di tingkat Kecamatan, sehingga seluruh datadata primer keagamaan harus tersedia agar dapat diakses oleh publik. Datadata keagamaan terlihat rinci dan detail, sehingga pantas dijadikan KUA percontohan, khususnya di lingkungan provinsi SulawesiSelatan. Selain itu ditunjuk pula penanggung jawab dalam bidang-bidang tertentu, seperti PHBI oleh FANDYANSHARY,S.STP.,M.Si; LPTQoleh FANDY ANSHARY,S.STP.,M.Si; BAZ oleh FANDYANSHARY,S.STP.,M.SI; BP.4 oleh H. ABD. GAFFAR, S.Ag.,M.A; P2A oleh H. ABD. GAFFAR, S.Ag.,M.A; dan BKPRMIoleh M.IHSANTAM, S.Ag.,M.A Satu hallagi tidak terlewatkan dari layanan prima KUAMaritengngae ini adalah layanan administrasi nikah berbasis teknologi informasi melalui SIMKAH, Sistem Informasi Manajemen Nikah. Meski berlokasi di Sulsel, namun perkembangan penggunaan SIMKAH tidak kalah dengan penggunaan SIMKAH yang ada di pulau Jawa. Dengan layanan ini maka KUA Maritengngae telah memberikan layanan publik dengan sepenuh hati untuk mengaharapkan ridlo Tuhan.

.. ..

I ....

"

......

Patut direnungkan sinyalemen yang disampai

..

senari·han tiuktl Korupsi yang ••

t"

emtiudaya. TertiongKarnya korupsltiesartioak

p merajalelanya korupsi kecll. Pencegahan korupsi kedl

tidaK menghentikan Korupsi besar, Korupsi semakin masif dan sistematis Pemberantasan koruRsi tidak

menyamtiar pejatiat, institusi

...

a

0"

0"

"0"

....

0"

2012 ·2013, KPKtidak menerapkan prinsip anak tangga, yaltu menjerat pelaku

Sejak kasus korupsi penyi

....

:

Agama aoalah ltiarat orang tierpak,uan putih. Jika Kena noaa seoikit saja, jelas

0"

....

I IndonesIa. Oleh karena itu Menteri Agama harus oerlaku aoil dan

.....

korupsi najt sarnpa] dua kal dan regulasi yang salah atau manusianya yang bekerja tidak benar?

masa depan Ke entenan Agama. I •.

t.

o.

lama. Namun tidak bisa olfJungKtri, sistem yang tidak dlbenahi kap kepentingan pollttk (jan tiisnis menjaoi f Reformasl birokrasl yang

0"

0"

..

...

.

~..

Sek,elariat Ditjen Simas Islam Bag!an Perencanaan dan Sistem Informes! JI. MH, Thamrin NO.6 Jakarta 10340 Hunting (+6221) 3812871 Telepon 1+6221)31924500·3193056·3920774 Ext. 376 Faks, 3800175 PO BOX 3733 JKP 10037 Websalt: www.bimasislam.kemenag.go.id/Email: [email protected]