JEJARING KERJASAMA IMPLEMENTASI RENSTRA DINAS KESEHATAN DI BIDANG PENINGKATAN KESEHATAN IBU Sufianty S Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, JL. MT. Haryono No. 163 Malang
Abstract: Cooperation Network Implementation in the Public Health Service Strategic Plan for Improving Maternal Health. The decrease of maternal mortality rate as one of the goals in the MDGs, also becomes the top priority in the strategic plan of Health Department of Polewali Mandar. The variety of resource constraints in the implementation of the strategic plan make the government sets some efficiency actions, one of them is involving many parties and forming networks with both communities and the private sector. This study aims to describe, analyze and interpret various forms of cooperation network from many actors involved in the implementation of the strategic plan of Health Department of Polewali Mandar in improving maternal health. The research method used is descriptive qualitative approach. The results indicate the implementation of the strategic plan is not fully engaged all potential actors. The low awareness, commitment and involvement of village leaders in effort to prevent and resolve health problems is one of the obstacles especially in improving maternal health in the that district. Keywords: implementation, strategic plan, networks, improving maternal health. Abstrak: Jejaring Kerjasama Implementasi Renstra Dinas Kesehatan di Bidang Peningkatan Kesehatan Ibu. Penurunan angka kematian ibu sebagai salah satu tujuan dalam MDGs, juga menjadi prioritas utama dalam rencana strategis Dinas Kesehatan PolewaliMandar. Berbagai keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan rencana strategis membuat pemerintah menetapkan beberapa tindakan efisiensi, salah satunya adalah melibatkan banyak pihak dan jaringan pembentuk baik dengan masyarakat maupun sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan berbagai bentuk jaringan kerjasama dari banyak aktor yang terlibat dalam pelaksanaan rencana strategis Dinas Kesehatan PolewaliMandar dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan pelaksanaan rencana strategis tidak sepenuhnya melibatkan semua aktor potensial. Rendahnya kesadaran, komitmen dan keterlibatan kepala desa dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan merupakan salah satu kendala terutama dalam meningkatkan kesehatan ibu di distrik itu. Kata kunci: implementasi, rencana strategis, jaringan, meningkatkan kesehatan ibu.
status kelangsungan hidup di suatu wilayah,
PENDAHULUAN Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan
juga dapat menunjukkan baik tidaknya
salah satu indikator kesehatan paling sensitif
tingkat kesehatan masyarakat di wilayah
yang menggambarkan tingkat kesejahteraan
tersebut. Penurunan AKI juga menjadi salah
ibu. AKI selain dapat memberikan gambaran
satu tujuan dalam MDGs dengan target
360
361 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 360-372
mengurangi hingga ⅔ rasio wanita yang
pembangunan.
meninggal saat melahirkan (Todaro &
Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
Smith, 2006, h.31). AKI di Kabupaten
ditetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan
Polewali
tinggi
kebijakan, serta program dan kegiatan
dibandingkan dengan kabupaten lain di
dengan sasaran, indikator dan target yang
wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Gambaran
terukur, serta jaminan penyediaan sumber
AKI 5 tahun terakhir di Kabupaten Polewali
pendanaan.
Mandar
Mandar
adalah
masih
cukup
sebagaimana
tergambar
dalam tabel 1 berikut ini:
Dinas
Dalam penyusunan renstra selain
dicapai,
juga
menentukan
bagaimana,
dengan apa dan bilamana tujuan itu akan dicapai dan oleh siapa. Oleh karena itu dalam implementasi renstra tidak hanya
2007
215
dilakukan oleh Dinas Kesehatan sebagai
2008
236
SKPD yang mempunyai tupoksi secara
2009
167
2010
175
pembangunan di bidang kesehatan dalam
2011
161*
wilayah kabupaten Polewali Mandar tapi
umum
102
Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar 2011 * = Laporan UPTD Kesehatan Keluarga Tahun 2012
Salah satu upaya yang dilakukan, oleh
pemerintah berbagai
pemerintah daerah
masalah
penurunan
AKI,
pusat
maupun
dalam
menangani
kesehatan
khususnya
adalah
dengan
mengarusutamakan tujuan MDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan serta menjamin pembiayaan kegiatan MDGs. MDGs dijadikan salah satu acuan dalam pembangunan nasional, mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai dengan tahap
renstra
merumuskan berbagai tujuan yang ingin
Tabel 1 Angka Kematian Ibu Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2007-2011 Target Tahun AKI MDGs
baik
Dalam
evaluasi
atas
pelaksanaan
yaitu
menyelenggarakan
juga melibatkan masyarakat, pihak swasta dan para pemangku kepentingan. Penelitian mendeskripsikan, menginterpretasikan
ini
bertujuan
untuk
menganalisis
dan
berbagai
bentuk
jejaring kerjasama dari berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar di bidang peningkatan kesehatan ibu.
TINJAUAN PUSTAKA Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan adalah
suatu
Pembangunan proses
Daerah
perencanaan
Sufianty S., Jejaring Kerjasama dalam Implmentasi Renstra ....
pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan
perubahan
strategis
merupakan
arah
proses secara sistematis yang berkelanjutan
perkembangan yang lebih baik, bagi suatu
dari pembuatan keputusan yang beresiko,
komunitas
dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya
masyarakat,
lingkungannya tertentu,
dalam
dengan
menuju
Perencanaan
362
pemerintah
dan
wilayah/daerah
memanfaatkan
pengetahuan antisipatif,
mengorganiosasi
atau
secara sistematis usaha-usaha melaksanakan
mendayagunakan berbagai sumber daya
keputusan tersebut dan mengukur hasilnya
yang ada, dan harus memiliki orientasi yang
melalui umpan balik yang terorganisasi dan
bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap
sistematis
berpegang pada azas prioritas (Riyadi &
Riyadi 2004, h. 279).
Bratakusumah, 2004, h.7). Jensen
dalam
(Modul
LAN-BPKP,
Bryson(2005,h.55) Riyadi
dan
proses perencanaan
menyatakan
strategis
mencakup
Bratakusumah (2004, h. 8) menyatakan
beberapa
bahwa perencanaan pembangunan daerah
mengembangkan kesepakatan awal tentang
harus memperhatikan hal-hal yang bersifat
seluruh upaya perencanaan; memperjelas
kompleks mengenai kondisi suatu wilayah.
mandat organisasi; menetapkan misi dan
Prosesnya
memperhatikan
nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi;
kemampuan sumber daya yang ada, baik
menilai lingkungan eksternal, peluang dan
sumber daya manusia, sumber daya fisik,
tantangan;
sumber daya alam, keuangan serta sumber
kekuatan dan kelemahan; mengidentifikasi
daya lainnya. Dengan kata lain, perencanaan
isu-isu
pembangunan
perlu
organisasi;
merumuskan
mempertimbangkan local wisdom di daerah
mengelola
isu-isu;
tersebut, termasuk nilai-nilai yang menjadi
organisasi yang efektif bagi masa depan.
pegangan masyarakat dalam kesehariannya.
Langkah-langkah ini harus mengarah pada
Tanpa mempertimbangkan hal-hal tersebut,
upaya implementasi dan evaluasi. Evaluasi
maka
sulit
dan implementasi tidak harus menunggu
mendapatkan dukungan dari masyarakat
sampai akhir tetapi harus menjadi bagian
setempat, dan arti demokrasi yang memberi
yang menyatu dalam proses dan secara terus
peluang bagi partisipasi masyarakat dalam
menerus.
suatu
harus
di
suatu
daerah
pembangunan
akan
langkah,
dalam
menilai
strategis
dimulai
lingkungan
yang
pembangunan sulit untuk diwujudkan. Implementasi Rencana Perencanaan Strategis
dengan
internal,
dihadapi
oleh
strategi
untuk
menciptakan
visi
363 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 360-372
Perencanaan
strategis
tidak
dirinya
sendiri.
mengimplementasikan
terhadap program tersebut (Wahab, 2008. h 185).
Untuk menerjemahkan rencana strategis dalam suatu hasil yang nyata diperlukan tahapan selanjutnya
Howlett
dan
mengemukakan
beberapa
yaitu implementasi
rencana. Pada kenyataannya, perlu disadari bahwa tahap implementasi justru sering merupakan batu sandungan terberat dan serius bagi efektifitas berbagai rencana pembangunan di bidang sosial dan ekonomi bagi negara-negara berkembang, karena kelangkaan
Jejaring Kebijakan/Rencana
sumber
daya,
perumusan
rencana yang sembrono serta perlawanan dari kelompok sasaran (Wahab, 2004. h 65).
berpengaruh
terhadap
Ramesh faktor
yang
implementasi
kebijakan/rencana diantaranya siapa saja aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan/rencana tersebut, sejauh mana mereka
memainkan
perannya
masing-
masing, dan kolaborasi antara para aktor tersebut
dalam
membentuk
jejaring
kebijakan (policy network) (1995, h. 49). Aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan
Implementasi tidak hanya melibatkan instansi
yang
bertanggungjawab
pelaksanaanya.
Untuk
merupakan salah satu sistem kebijakan,
untuk
terdiri dari aktor pemerintah maupun non-
memperoleh
pemerintah/swasta yang berhubungan atas
pemahaman
yang
baik
mengenai
dasar kepercayaan dan pencapaian tujuan.
implementasi,
tidak
hanya
menyoroti
Koalisi dari para aktor tersebut dinamakan
perilaku lembaga-lembaga administrasi atau
koalisi
badan-badan yang bertanggung jawab atas
(Jenkin-Smith and Sabatier dalam Howlett
suatu
and Ramesh, 1995. h 125-126). Koalisi
program
terhadap (target
berikut
pelaksanaannya
kelompok-kelompok groups),
memperhatikan
tetapi
secara
juga
cermat
advokasi
(Advocacy
Coalition)
sasaran
advokasi ini merupakan bentuk jejaring
perlu
kebijakan yang dapat tumbuh menjadi
berbagai
beberapa jenis tergantung pada jumlah
jaringan kekuatan politik, ekonomi dan
partisipan/aktor
sosial yang langsung atau tidak langsung
hubungan/dominasi antara para aktor yang
berpengaruh terhadap perilaku berbagai
ada dalam jejaring tersebut.
pihak yang terlibat dalam program, dan yang
dan
intensitas
Brooks (1998. h 25) menyatakan
pada akhirnya membawa dampak baik yang
bahwa aktor dalam
diharapkan maupun yang tidak diharapkan,
mempunyai kesempatan yang lebih besar
suatu kebijakan akan
Sufianty S., Jejaring Kerjasama dalam Implmentasi Renstra ....
untuk mencapai tujuan dari kebijakan
mekanisme
tersebut manakala ia bergabung/bekerjasama
program-program publik. Pemimpin atau
dengan
memiliki
manajer didorong untuk menemukan cara-
proses
cara baru dan inovatif untuk memperoleh
aktor
kesamaan
lainnya
visi/tujuan.
yang Dalam
implementasi
mencapai
tujuan
hasil
kebijakan/rencana,
akan
tawar-
privatisasi
terjadi
pasar
yang
dalam
364
maksimal
atau
terhadap
mengarahkan
melakukan fungsi-fungsi
menawar dan negosiasi antara berbagai
pemerintahan.
Konsep
pihak yang terlibat, termasuk kepentingan
menghilangkan monopoli pelayanan yang
dari komunitas yang luas yang menjadi
tidak efisien yang dilakukan oleh instansi
sasaran kebijakan (Lester and Stewart, 2000.
dan pejabat-pejabat pemerintah. Para pejabat
h 108).
pemerintah
juga
ini
ingin
didorong
untuk
Jejaring kebijakan merupakan salah
memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas
metode
oleh
publik kepada pelanggan yang dalam hal ini
pemerintah dalam kerangka pembangunan
adalah masyarakat, meningkatkan kinerja,
sebagai salah satu bentuk pendekatan antara
restrukturisasi lembaga birokrasi publik,
hubungan
merumuskan
satu
yang
pemerintah
digunakan
dengan
warga
kembali
misi
organisasi,
negaranya. Interaksi di antara para aktor
melakukan streamlining proses dan prosedur
dalam
birokrasi serta melakukan desentralisasi
jaringan
tersebutlah
yang
akan
menentukan bagaimana implementasi harus dilaksankan,
proses pengambilan kebijakan.
permasalahan-permasalahan
Salah satu teori yang berkembang
yang harus dikedepankan, dan diskresi-
dalam era New Public Management adalah
diskresi yang diharapkan menjadi bagian
Gagasan Reinventing Government yang
penting di dalamnya (Nugroho, 2011. h
dicetuskan oleh David Osborne dan Ted
641).
Geabler (1992. h 29-311) dengan 10 prinsip yaitu
Manajemen Publik Baru
salah satu konsep dalam ilmu administrasi publlik yang ingin mengenalkan konsepkonsep yang biasanya diperlakukan untuk kegiatan bisnis dan di sektor privat ke sektor publik. Kunci dari New Public Management sangat
menitikberatkan
(1)
Pemerintahan
katalis:
mengarahkan ketimbang mengayuh.; (2)
New Public Management merupakan
adalah
yaitu:
pada
Pemerintahan milik rakyat: memberi wewenang ketimbang
melayani.(3)
Pemerintah
yang
kompetitif; menyuntikkan semangat kompetisi dalam
pemberian
Pemerintah mengubah
yang
pelayanan
publik.;
(4)
digerakkan oleh
misi;
organisasi
yang
365 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 360-372
digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi
dikemukakan oleh Janet Denhardt dan
yang
(5)
Robert Denhardt (2007) menekankan pada
Pemerintah yang berorientasi hasil; membiayai
berbagai elemen dan mempunyai normatif
hasil, bukan masukan.
model yang bisa dibedakan dengan konsep-
digerakkan
oleh
misi.
(6)
Pemerintah
berorientasi
memenuhi
kebutuhan
pada
pelanggan;
pelanggan,
konsep lainnya.
bukan
Pada dasarnya NPS bukan hanya
birokrasi. (7) Pemerintahan wirausaha; mampu
sekedar
menciptakan
tidak
administrasi publik, tetapi lebih kepada
Pemerintah
siapa kita dan mengapa kita melayani orang
daripada
lain. NPS berusaha menata kembali nilai-
desentralisasi;dari
nilai fundamental yang mendasari setiap
hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. (10)
orang dalam bertindak. Apa yang bisa
Pemerintah berorientasi pada mekanisme pasar;
dilakukan sebagai warga negara dan anggota
mengadakan
masyarakat
perubahan dengan mekanisme pasar (sistem
penciptaan masyarakat madani. Sebagai
insentif)
mekanisme
individu, sebagai pelayan publik dan sebagai
administratif (sistem prosedur dan pemaksaan).
sebuah negara, integritas, kekuatan dan
Dengan kesepuluh
komitmen
sekedar
pendapatan
dan
membelanjakan;
antisipatif;
berupaya
(8)
mencegah
mengobati.(9)Pemerintah
dan
bukan
dengan
prinsip tersebut dapat
konsep
baru
untuk
dalam
ilmu
berkontribusi
sangat
pada
diperlukan
untuk
menciptakan organisasi pelayanan publik
mewujudkan idealisme demokrasi.
yang
faster
berbagai tantangan yang dihadapi dalam
cheaper
menyelenggarakan program-program publik
(operasionalnya murah), dan competitive
terutama dalam hal human. Oleh karena itu,
(bersaing).
NPS menawarkan konsep empowerment
smaller
(kinerjanya
(kecil,
cepat,
efisien), efektif),
bagi Pelayanan Publik Baru
berpartisipasi
Konsep The New Public Service atau Layanan Publik Baru adalah suatu konsep dalam
ilmu
administrasi
publik
yaitu model klasik dan Manajemen Publik (The
New Public
warga dalam
negara program
untuk layanan
publik, sebagai salah satu upaya menyiasati segala keterbatasan yang ada.
yang
berbeda dari konsep-konsep sebelumnya
Baru
setiap
Ada
METODE PENELITIAN Penelitian
ini
menggunakan
Management).
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
Konsep The New Public Service yang
deskriptif. Analisis data yang digunakan
Sufianty S., Jejaring Kerjasama dalam Implmentasi Renstra ....
366
dalam penelitian ini yaitu model analisis
Dinas Kesehatan yang ikut berperan adalah
interaktif seperti yang dikembangkan oleh
Kepala Dinas Kesehatan, UPTD Kesehatan
Miles dan Hubberman (2007, h.16-21) yang
Keluarga, UPTD Promosi Kesehatan, Subag
terdiri dari tiga komponen analisis, yakni:
Umum
(1) reduksi data (pengurangan data); (2)
Perencanaan dan Verifikasi, Bidang Bina
penyajian data; (3) mengambil kesimpulan
Pelayanan Kesehatan, Bidang Jaminan dan
dan verifikasi.
Sarana Kesehatan, serta tenaga kesehatan yaitu
PEMBAHASAN
merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah sektor kesehatan yang
menuju
untuk arah
masyarakat
melakukan
perubahan
perkembangan
kesehatan
yang
memanfaatkan
Kepegawaian,
dokter,
perawat
Subag.
dan
bidan.
Keterlibatan para aktor sesuai dengan tugas
Penyusunan renstra bidang kesehatan
bertujuan
&
lebih
atau
baik,
dengan
mendayagunakan
berbagai sumber daya yang ada. SDM Kesehatan merupakan salah satu sumber
pokok dan fungsinya masing-masing, baik yang menduduki jabatan fungsional (dokter, bidan,
dan
perawat)
maupun
jabatan
struktural. Adapun aktor eksternal Dinas Kesehatan
adalah
Camat,
Kepala
Desa/Kelurahan beserta aparatnya, kader kesehatan/posyandu,
dukun
bayi/terlatih,
Bidan Praktek Swasta, lembaga pendidikan dan media massa.
daya utama yang perlu didayagunakan Kolaborasi aktor-aktor tersebut dalam
seefisien mungkin khususnya dalam tahap implementasi rencana/kebijakan. Salah satu
upaya
peningkatan
langkah efisiensi yang ditempuh adalah
membentuk
dengan
membentuk
dengan
setiap
kesehatan
ibu
di
beberapa jejaring kerjasama.
jejaring
kerjasama
Jejaring kerjasama yang pertama yaitu
yang
merupakan
pengembangan desa siaga. Desa siaga
komunitas dalam suatu kebijakan, bukan
adalah desa dengan kesiapan sumber daya
hanya dari aktor pemerintah, tetapi juga dari
dan
pihak swasta dan msyarakat.
penduduknya
pihak
kemampuan
mengatasi Dalam mengimplementasikan renstra Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Polewali
Mandar dibidang peningkatan kesehatan ibu melibatkan beberapa aktor, internal dan eksternal dinas kesehatan. Aktor internal
serta
untuk
kemauan mencegah
masalah-masalah
dari dan
kesehatan,
bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara
mandiri.
pembentukannya
Salah adalah
satu desa
memiliki sekurang-kurangnya
syarat tersebut
satu buah
poskesdes yang merupakan UKBM (Upaya
367 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 360-372
Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat).
Desa tumpiling adalah salah satu desa
Jejaring kerjasama desa siaga merupakan
siaga di wilayah kecamatan Wonomulyo
kerjasama yang mempertautkan dua unsur
yang aktif dalam berbagai kegiatan UKBM.
penting yaitu pemerintah dan masyarakat.
Salah satu kegiatannya adalah adanya
Kolaborasi keduanya merupakan salah satu
kepemilikan dana sehat yang diperoleh dari
bentuk
iuran masyarakat setiap bulannya untuk
upaya
memberdayakan
pemerintah potensi
yang
dalam dimiliki
masyarakat.
membiayai
kebutuhan
desa
yang
berhubungan dengan penyehatan lingkungan
Dalam program desa siaga pemerintah
dan masyarakat, termasuk pertolongan biaya
kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini
persalinan bagi masyarakat yang kurang
Dinas Kesehatan berperan sebagai penyedia
mampu dan biaya sewa transport/kendaraan
sarana
bangunan
untuk mengantar/jemput ibu bersalin dari
Poskesdes berikut peralatan kesehatan untuk
sarana kesehatan. Hal ini menunjukkan
menunjang
pelayanan
bahwa adanya partisipasi masyarakat yang
kesehatan, tenaga kesehatan yaitu bidan dan
dikelola secara kolektif dan terorgansir
perawat. Adapun peran pemerintah desa
dapat memberikan dukungan yang besar
dalam
terhadap
kesehatan
berupa
operasional
mendukung pengembangan desa
keberhasilan
implementasi
siaga adalah dengan keterlibatan dalam
kebijakan/program pemerintah, khususnya
setiap
dibidang substansial sosial dan ekonomi,
kegiatan
mengatasi
untuk
mencegah
masalah-masalah
dan
kesehatan,
bencana dan kegawatdaruratan kesehatan,
secara lebih efektif (Thoha, 2010. h 117). Meskipun
demikian,
belum
semua
serta pengembangan UKBM lainnya seperti
pihak/aktor terlibat secara aktif dalam
warung obat desa, kelompok pemakai air,
implementasi renstra dan berperan dalam
arisan
pengadaan
jejaring kerjasama yang terbentuk. Program
lainnya.
desa siaga belum terbentuk disemua desa,
Sedangkan peran masyarakat adalah dapat
sementara untuk desa siaga yang sudah
aktif
terbentuk belum sepenuhnya aktif dalam
jamban
ambulans
desa
sebagai
keluarga, dan
kader
kegiatan
kesehatan
atau
memberikan dukungan terhadap berbagai
berbagai
kegiatan
tercatat dari 167 jumlah desa dan kelurahan
termasuk
yang
dilaksanakan
mengaktifkan
UKBM posyandu,
mengamalkan PHBS, dan sebagainya.
kegiatan
UKBM.
Sejauh
di Kabupaten Polewali Mandar, baru
ini
48
desa yang dikategorikan desa siaga. Namun dari ke 48 desa siaga itu yang aktif hanya 6
Sufianty S., Jejaring Kerjasama dalam Implmentasi Renstra ....
desa. Hal ini disebabkan karena masih
mereka
rendahnya
dibutuhkan
kesadaran,
komitmen
dan
yang
paling
tahu
dalam
keterlibatan para kepala desa/kelurahan
kesejahteraan
dalam upaya mencegah dan mengatasi
tujuan dari pembangunan.
masalah-masalah kesehatan serta bencana dan
kegawatdaruratan
kesehatan
mereka,
Selain
apa
368
yang
mewujudkan yang
merupakan
jejaring
dalam
bentuk
desa
siaga,
jejaring
pengembangan
diwilayahnya. Mereka menganggap bahwa
kerjasama
masalah kesehatan, angka kematian dan
peningkatan kesehatan ibu lainnya adalah
adanya wabah penyakit adalah masalah
kemitraan bidan dan dukun bayi. Kemitraan
pemerintah di tingkat kabupaten dalam hal
bidan dan dukun bayi adalah salah satu
ini
sudah
kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD
menjadi kewajiban mereka untuk mengatasi
Kesehatan Keluarga yang dimulai sejak
masalah tersebut. Pemerintah ditingkat desa
tahun 2007. Kegiatan tersebut dilaksanakan
menganggap bahwa keterlibatan mereka dan
serangkaian
partisipasi masyarakat tidak akan memberi
dukun
pengaruh
upaya
ditunjukkan para dukun bayi tersebut sangat
penanggulangan dan pencehagan masalah-
positif. Dari data yang diperoleh, saat ini
masalah kesehatan yang dihadapi. Oleh
jumlah dukun bayi yang bermitra dengan
karena itu, pemerintah melalui berbagai
petugas kesehatan (bidan) sebanyak
pendekatan sosial dan budaya berupaya
orang atau sekitar 76% dari keseluruhan
memberikan pengarahan tentang pentingnya
jumlah dukun bayi yang ada di kabupaten
peran serta masyakat dan pemerintah desa
Polewali Mandar. Perkembangan kondisi
setempat
jalannya
kemitraan bidan-dukun bayi sejak tahun
program-program pemerintah, terlibat aktif
2009 sampai saai ini terlihat pada tabel
didalamnya, mulai dari tahap perencanaan,
berikut ini:
implementasi dan
Tabel 2 Jumlah Dukun Bayi Di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2012
Dinas
Kesehatan,
yang
untuk
berarti
sehingga
dalam
mendorong
evaluasi.
Masyarakat
adalah objek sekaligus subjek yang perlu
antar
aktor
dengan
bersalin/bayi.
dalam
kegiatan
upaya
pelatihan
Apresiasi
yang
dilibatkan dalam proses pembangunan, dan Tahun 2009 Tahun 2010 Dukun Bersalin/ Bayi Jum lah % Jum lah % Bermitra 184 45 358 67 Tidak Bermitra 222 55 178 33 Total 406 100 536 100 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, UPTD Kesehatan Keluarga, data berbagai tahun.
Tahun 2011 Jum lah % 394 72 151 28 545 100
Tahun 2012 Jum lah % 433 76 135 24 568 100
433
369 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 360-372
Kemitraan bidan dan dukun bayi ini
Pengalaman
internasional
menunjukkan
dilaksanakan karena adanya kecenderungan
bahwa sekitar separuh dari kematian ibu
masyarakat yang masih sering menggunakan
dapat
jasa dukun dalam pemeriksaan kehamilan,
sementara separuh lainnya tidak dapat
pertolongan persalinan dan perawatan ibu
diselamatkan akibat tidak adanya perawatan
nifas dan bayi baru lahir. Hal ini karena
yang tepat dengan fasilitas media yang
adanya
memadai (Bappenas, 2010. h 20).
kepercayaan
masyarakat
yang
dicegah
oleh
bidan
terampil,
mendalam tentang kemampuan dukun bayi
Pengembangan desa siaga dan kegiatan
dalam memelihara kesehatan ibu dan bayi
kemitraan bidan dan dukun sejalan dengan
yang telah dibuktikan dalam kurun waktu
ciri khas dari sistem pelayanan kesehatan
yang cukup lama. Kegiatan pelatihan dukun
masyarakat
bayi
pengorganisasian
dilakukan
sebagai
upaya
untuk
yaitu
adanya
upaya potensi
meningkatkan pengetahuan para dukun bayi
masyarakat/keikutsertaan
tentang cara-cara pemberian pertolongan
Upaya ini penting (terutama di Indonesia)
persalinan yang aman dan benar sesuai
karena adanya keterbatasan sumber-sumber
standar
daya
medis,
untuk
mengurangi dan
dari
masyarakat.
penyelenggara
menghilangkan praktek-praktek pertolongan
kesehatan
persalinan yang keliru dan penggunaan
mengikutsertakan masyarakat, dalam hal ini
peralatan yang tidak steril. Pelatihan tentang
dukun terlatih, dalam penyediaan layanan
cara mendeteksi kehamilan beresiko tinggi
kesehatan.
atau kehamilan abnormal juga diberikan agar
mereka
gegabah
Jejaring
sehingga
kerjasama
lainnya
perlu
adalah
dalam
kerjasama antara organisasi profesi bidan
dan
(Ikatan Bidan Indonesia) dan profesi dokter
segera melaporkan ke petugas kesehatan
(Ikatan Dokter Indonesia). Dalam setiap
untuk sesegera mungkin di rujuk ke sarana
pertemuan yang diselenggarakan oleh IDI
kesehatan yang lebih memadai.
dan IBI baik ditingkat kabupaten maupun
melakukan
tidak
masyarakat,
pelayanan
pertolongan
Kemitraan pemahaman memeriksakan
ini bagi
persalinan
juga
memberikan
masyarakat
kesehatannya
ke
agar tenaga
ditingkat provinsi, sering membahas isu-isu kesehatan
yang sedang
hangat
seperti
penanggulangan tingginya AKI dan AKB.
kesehatan atau bidan dan dukun bermitra,
Mereka
juga
sehingga setiap komplikasi yang terjadi
rekomendasi
dapat ditangani secara tepat dan cepat.
Kesehatan
kerap
kali
kepada tingkat
memberikan
instansi
kabupaten
Dinas maupun
Sufianty S., Jejaring Kerjasama dalam Implmentasi Renstra ....
370
provinsi perihal solusi pemecahan masalah
layanan kesehatan bagi ibu dan anak.
kesehatan yang sedang dihadapi. IBI juga
Keterbatasan jumlah dokter dan bidan (PNS)
aktif dalam melakukan kegiatan bakti sosial
sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten
yang
dan
dalam memberikan layanan kesehatan bagi
pelayanan kesehatan, dan memfasilitasi
ibu hamil dan bersalin serta masih minimnya
dalam kegiatan kemitraan bidan dan dukun.
jumlah sarana dan prasarana kesehatan
disertai
dengan
penyuluhan
Jejaring kerjasama melalui organisasi
pemerintah khususnya di daerah-daerah
profesi IDI dan IBI menunjukkan adanya
terpencil
mengharuskan
tanggung jawab profesi/kode etik profesi
membuka peluang kerjasama dengan sektor
untuk lebih meningkatkan akuntabilitas para
swasta
petugas kesehatan yaitu dokter dan bidan.
kesehatan.
dalam
pemerintah
menyediakan
layanan
Hal ini sebagimana nilai-niali yang tertuang
Saat ini di Kabupaten Polewali Mandar
dalam New Public Services, yakni pegawai
sudah memiliki 5 (lima) puskesmas mampu
negeri harus menaruh perhatian bukan hanya
PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal
kepada kepentingan pasar (market) atau
Emergency
untuk mencari keuntungan, melainkan juga
Massenga,
harus
perundang-
Tinambung dan Wonomulyo serta 1 (satu)
nilai-nilai
rumah sakit mampu PONEK (Pelayanan
memenuhi
hukum
undangan dan konstitusional,
Dasar)
yaitu
Puskesmas
Binuang,
dalam komunitas, norma politik, standar
Obstetri
profesional dan kepentingan warga negara
Komprehensif)
(Denhardt
Adapun sarana kesehatan ditingkat desa
dan
Denhardt,
2007.
h
dan
Campalagian,
Neonatal yaitu
RSUD
yang
dokter
persalinan dan pelayanan KIA-KB adalah
bidan
dalam
memberikan
memberikan
Polewali.
119).Terlepas dari tugas pokok dan fungsi dan
dapat
Emergency
pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
Polindes
mereka juga “berdiri” diatas kode etik
Poskesdes (Pos Kesehatan Desa). Jumlah
profesi yang mengharuskan mereka lebih
Polindes saat ini di Kabupaten Polewali
peka terhadap masalah kesehatan yang
Mandar sebanyak 13 unit dan Poskesdes 71
terjadi di masyarakat, lebih akuntabel dan
unit. Jumlah ini masih belum mencukupi,
responsibel dalam melaksanakan tugasnya.
karena masih ada 96 desa yang belum
Adapun
jejaring
kerjasama
yang
memiliki
(Pos
Persalinan
pelayanan
sarana
Desa)
kesehatan
dan
Poskesdes.
melibatkan pihak swasta adalah adanya BPS
Dengan adanya dokter dan bidan praktek
(Bidan Praktek Swasta) sebagai penyedia
swasta
dapat
membantu
meminimalisir
371 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 360-372
keterbatasan tenaga kesehatan serta sarana
pemaksaan) (Osborne & Geabler, 1992. h
kesehatan
89).
milik
pemerintah.
Pada
pertengahan tahun 2012 tercatat 10 bidan
Oleh karena ruang lingkup pelayanan
praktek dan 25 dokter praktek yang tersebar
kesehatan
di wilayah kabupaten Polewali Mandar.
kepentingan rakyat banyak maka peranan
Pemanfaatan
sektor
swasta
dalam
masyarakat
pemerintah
dalam
menyangkut
pelayanan
kesehatan
melaksanakan program pemerintah dalam
masyarakat mempunyai porsi yang besar.
menyediakan layanan publik sejalan dengan
Namun
demikian
konsep The New Public Management yang
sumber
daya
menitikberatkan pada mekanisme pasar
melibatkan sektor swasta dalam upaya
dalam
program-program
pelayanan kesehatan masyarakat tersebut.
publik. Pemimpin atau manajer didorong
Kebijakan tentang kerjasama dengan ini
untuk menemukan cara-cara baru dan
juga sejalan dengan strategi yang ditetapkan
inovatif untuk memperoleh hasil yang
dalam program MPS (Making Pregnancy
maksimal
atau
privatisasi
Safer) yang digalakkan pemerintah pada
terhadap
fungsi-fungsi
pemerintahan.
tahun 2000, yaitu membangun kemitraan
Konsep ini ingin menghilangkan monopoli
yang efektif dalam upaya meningkatkan
pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan
kesehatan ibu/menekan AKI.
mengarahkan
oleh
instansi
melakukan
dan
Reinventing Government yang dicetuskan
1.
mentransformasikan
menyuntikkan pemberian
belum sepenuhnya melibatkan semua aktor
yang
mekanisme
pasar,
semata-mata administratif
dengan (sistem
prosedur
dan
(policy
khususnya
dalam
upaya menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
mengadakan
mekanisme
potensial
membentuk jejaring kerjasama sebagai
pelayanan
perubahan dengan sistem insentif dan bukan
yang
communities)
semangat
publik, dan pemerintah yang berorientasi pada
Implementasi renstra Dinas Kesehatan
bidang peningkatan kesehatan ibu
semangat
prinsip, diantaranya pemerintah
dalam
perlu
Kabupaten Polewali Mandar dalam
wirausaha ke dalam sektor publik melalui 10
kompetisi
maka
KESIMPULAN
oleh David Osborne dan Ted Geabler yang
kompetitif,
pemerintah
keterbatasan
pejabat-pejabat
pemerintah. Selain itu sebagaimana gagasan
mencoba
karena
2.
Masih
rendahnya
kesadaran,
komitmen dan keterlibatan para kepala
Sufianty S., Jejaring Kerjasama dalam Implmentasi Renstra ....
desa/kelurahan dalam upaya mencegah masalah-masalah salah
satu
kesehatan
menjadi
penghambat
dalam
implementasi renstra khususnya dalam upaya peningkatan kesehatan ibu di kabupaten Polewali Mandar. DAFTAR PUSTAKA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium/MDGs di Indonesia Tahun 2010, Jakarta. Brooks, S. 1998, Public Policy in Canada: An Introduction. Third Edition, Oxford University Press, Toronto. Bryson, John, 2005, Strategic Planning For Public and Non Profit Organization: A Guide Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Penerjemah: Miftahuddin, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Denhardt, Janet & Robert Denhardt, 2007, The New Public Service: Serving not Steering, M.E.Sharpe, New York. Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2011, Laporan UPTD Kesehatan Keluarga. Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2010, Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011, Polewali Mandar Howlett, Michael dan Ramesh M. 1995. Studying Public Policy: Policy Cycle and Policy Subsystems, Oxford University Press, New York. Lester, James P and Joseph Stewart Jr, 2000, Public Policy, An
dan
372
mengatasi
Evolutionary Approach, Second Edition. Wadsworth, US America. Miles, Matthew B. & A. Michael Hubberman, 2007, Qualitative Data Analysis. Diterjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Nugroho, Riant. 2011, Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan, PT Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta. Osborne, David & Ted Geabler, 2005, Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector, Penerjemah: Abdul Rosyid, PPM, Jakarta. Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Todaro, Michael P. & Stephen C Smith, 2006, Economic Development, Ninth Edition, Alih bahasa oleh Haris Munandar, Editor: Dervi Barnadi et al, Penerbit Erlangga, Jakarta. Wahab, Solichin Abdul, 2004, Analisis Kebijaksanaan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Pt. Bumi Aksara, Jakarta.
